Progres Desember 2010 by majalah progrs

progres Desember 2010

Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Jangan ada tumpang-tindih program

Pemerintah Harapkan KUR TKI Selesaikan Permasalahan Sosial

Bangun Daerah Tertinggal dengan Keunggulan Lokal

SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

instrumen Utama penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sekretariat TNP2K : Grand Kebon Sirih Lt 4-6, Jalan Kebon Sirih No 35 Jakarta Pusat 10110 l Telp 62-21-3912812 l www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK PROGRAM III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Topik Utama

Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

“Jangan Ada Tumpang-tindih Program”

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Topik Utama Bertempat di istana Wakil Presiden, Senin (29/11), Tim Nasional Percepat an Penanggulangan Kemiskinan telah menyelenggarakan sebuah pertemuan penting antara pusat dan daerah seputar upaya sinkro nisasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

ertemuan yang dihadiri oleh delegasi daerah itu diwakili oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPKD Provinsi didampingi Ketua Bappeda selaku Sekretaris TKPKD. Acara yang berlasung selama 2 hari itu ditandai juga dengan penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama seluruh TKPKD Provinsi dengan TNP2K. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Wakil Presiden RI, Boediono, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dalam arahannya mengharapkan perlunya peningkatan sinergitas program antara pusat dan daerah. Sasaran program TNP2K jelas dan terukur. Jadi, sudah seharusnya tidak ada tabrakan atau saling tumpangtindih program. Wapres juga mengingatkan bahwa memang program yang berjalan saat ini sepertinya berbeda karena ’cantolannya’ bedabeda. Tapi, sebenarnya tujuan programnya sama. “Dan, saya kira, ini bukan program anehaneh. Program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan benar-benar program kebijakan untuk membangun negara, membangun dae-

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

rah,” kata Wapres Boediono. di Istananya Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Rapat Konsolidasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ini, diikuti para Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi yang juga Wakil Gubernur bersama Kepala Bappeda seIndonesia selaku Sekretaris TKPK Propinsi sesuai Kepmendagri No. 42/2010. Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua TNP2K, Boediono, dihadiri juga oleh Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, perwakilan dari sejumlah Negara donor, para Menteri KBI-2, diantaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Setyaningsih dan Sekretaris Menteri Percepatan Pembangun an Daerah Tertinggal, Lucky Korah. Menurut Wapres, pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dan infrastruktur, menjadi landasan bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. “Tapi, kalau hanya dengan bidang tersebut tidak ada jaminan bahwa tingkat kemiskinan di daerah itu bisa teratasi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kelompok program yang sangat teliti dan direncanakan dengan baik, diluar dari program yang telah dilakukan daerah untuk menarik minat investor. Saya ingin menggaris bawahi bahwa kuncinya memang bapak/ibu (TKPKD) di daerah,” imbau Wapres. Boediono juga mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan bukan hanya agenda daerah,

nasional, tapi juga internasional. Capaian kita akan diamati oleh internasional. Apalagi kita sudah ikut dalam kesepakatan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs). “Untuk itu marilah kita saling tunjang,” katanya. Pemerintah daerah juga dihimbau agar berinisiatif membuat program-program pengentasan kemiskinan. Namun, program yang dibuat tersebut harus selaras dan tidak boleh bertabrakan dengan program dari pemerintah pusat. “Jangan lepaskan tanggung jawab penurunan angka kemiskinan di daerah saudara-saudara pada program pemerintah pusat saja,” kata Boediono. Akan tetapi, lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pemerintah pusat akan menghimpun tenagatenaga teknis melalui TNP2K. TNP2K akan menyiapkan diri mendampingi saudara-saudara sekalian. “Pendampingan bagi daerah juga bisa dilakukan oleh anggota-anggota TNP2K yang terdiri dari para menteri koordinator. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh UKP4. Unit kerja bentukan pemerintah ini akan mengawasi program-program pemerintah pusat dan daerah. Nanti dilaporkan kepada presiden,” katanya. Pelaksanaan sinkronisai program bisa dilakukan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah sejauh itu tidak over lap. Tim cukup luwes, TNP2K akan membuka diri seluas-luasnya. Tim pusat juga akan melakukan pendampingan. “Kita tahu, sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang melakukannya. Tapi, dari hasil monitoring dan evaluasi masih ada daerah yang belum menjalankannya. Jadi, tim berkewajiban membantunya. Dan,

hamka kurniawan

khusus untuk pendampingan, tim nasional akan melakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” ujar Boediono. Sementara itu, Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, melaporkan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang merupakan amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan kemudian ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah berjalan baik. “Struktur seperti ini memang sudah ada berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian disempurnakan de ngan Perpres Nomor 15 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” jelas Bambang. Sekarang ini telah terbentuk 31 TKPK Provinsi dan 315 TKPK Kabupaten/Kota. Dan diharapkan para Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi dapat ikut mendorong terbentuknya TKPK di seluruh Kabupaten/Kota. “Kami berharap agar TKPK

Daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai penggerak upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. TNP2K juga telah melakukan pelatihan kepada tim teknis TKPK Provinsi. Dan diberharapkan seluruh TKPK di daerah membentuk tim teknis sebagai dapur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Daerah. Menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K itu bahwa rapat konsolidasi ini mengagendakan tiga hal, yakni, pertama, membahas kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Tim teknis diharapkan mampu mengumpulkan dan menganalisa data yang relevan bagi penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Analisa ini diharapkan dapat menghasilkan suatu prioritas berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; Kedua, membahas rencana anggaran yang sesuai dengan prioritas yang dihasilkan dari agenda pertama tersebut; Ketiga, membahas koordinasi pelaksanaan dan pengendalian berbagai program penanggulangan kemiskinan. Bambang juga melaporkan bahwa bersamaan dengan berlangsungnya rapat konsolidasi

itu akan dilakukan penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama TKPK Provinsi dan TNP2K. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. “TKPK Provinsi adalah juga kesatuan kami di TNP2K. Jadi, bila datang ke Jakarta, mulai sekarang Anda mempunyai tempat singgah baru yaitu Kantor TNP2K, yang ada di seberang (Grand Kebon Sirih),” ujar Bambang. Masih pada hari yang sama di lingkungan Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan, peserta rapat konsolidasi pusat dan daerah diagendakan mengikuti acara pemaparan tentang perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana. Kemudian Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Pembangunan & Kemasyarakatan, Dr. Koesnan A. Halim, SH juga memberikan arahan seputar fenomena kemiskinan mulai dari permasalah, penanggu langan kemiskinan hingga prio ritas kebijakan pemerintah. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Topik Utama

Angka Kemiskinan Terus Turun Pada tiga tahun terakhir angka kemiskinan turun dengan stabil. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Tantangan ke depan adalah meyakinkan pertumbuhan ekonomi agar terus meninggi dan konsisten untuk mendukung penurunan kemiskinan secara signifikan.

enteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, memaparkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan kesehatan, penanggulangan kemiskinman, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, bidang politik, hukum dan kemamanan, bidang perekonomian, serta kesejahteraan rakyat merupakan arah kebijakan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Pemaparan tersebut disampaikan Armida S. Alisjahbana, saat menjadi pembicara pada rapat Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Armida S. Alisjahbana

hamka kurniawan

Pusat dan Daerah yang dipandu Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, di auditorium Istana Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Menurut Menteri, guna menggerakan kontribusi berbagai pihak dalam pembangunan, diperlukan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, adanya penciptaan iklim investasi dan dukungan terhadap ketahanan sosial, diharapkan berdampak pada percepatan pengurangan angka kemiskinan. “Nah, khusus peningkatan legitimasi/kepercayaan kepada pemerintah, saat ini sedang berjalan programprogram yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi,” demikian dikatakan Menteri. Di bidang iklim investasi,

tambahnya, sedang dibangun iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan prosedur perijinan, stabilitas makro ekonomi, dan perbaikan sistem logistik nasional. Untuk dukungan terhadap ketahanan sosial, pemerintah tengah mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan. Masih menyangkut ketahanan sosial, pemerintah juga melakukan penguatan di bidang pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan energi. Dengan demikian, tambahnya, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat terlihat mulai mengalami pemulihan meski diakui masih terlihat variasi pertumbuhan yang belum konsisten. Hal tersebut tergambar dalam beberapa indikator utama pembangunan. Misalnya, untuk pertumbuhan ekonomi, tercatat, 5.7% (2005), 5.5 % (2006), 6.3% (2007), 6.1% (2008), dan 4.5% (2009). Pengentasan kemiskinan juga konsistensinya labil, misalnya pada 2005 sebesar 15.97% sementara 2006 justru naik 17.75 %. Namun, pada tiga tahun selanjutnya sudah terlihat penurunan angka kemiskinan yang stabil, yakni 16.58% (2007), 15.42% (2008), dan 14.15% (2009), dan 13,5% tahun 2010 “Yang terlihat terjadi penurunan konsisten hanyalah pada usaha pemerintah dalam hal peng-

Topik Utama angguran. Untuk pengangguran, periode yang sama (2005-2009), masing-masing, 11.24%, 10.28%, 9.11%, 8.39%, dan 7.87%. Melihat capaian itu, pemerintah optimis akan terjadi pertumbuhan yang lebih baik untuk lima tahun ke depan. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2009-2014, target limat tahun ke depan, yakni untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh 5.8% (2010), 6.0%-6.3% (2011), 6.4%-6.9% (2012), 6.7%-7.4% (2013), dan 7.0%-7.7% (2014). Pengangguran, masing-masing 7.6% (2010), 7.3%-7.4% (2011), 6.7%-7.0% (2012), 6.0%-6.6% (2013), dan 5%-6% pada 2014. Pengentasan kemiskinan, 12.0%-13.5% (2010), 11.5%-12.5% (2011), 10.5%-11.5% (2012), 9.5%-10.5% (2013), 8%10% pada 2014. Menurut Menteri, yang menjadi tantangan ke depan hanyalah bagaimana meyakinkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan konsisten untuk mendukung penurunan kemiskinan secara signifikan. Sebab, saat ini, pertumbuhan tinggi lebih dominan pada sektor yang kurang menyerap tenaga kerja (jasa perdagangan, sektor keuangan) dan konsumsi. Tidak diimbangi peningkatan kapasitas produksi dalam negeri yang menyerap tenaga kerja (TK) besar seperti sektor informal dan pertanian. Sementara kegiatan diperdesaan masih didominasi on farm, kurang terjadi perluasan usaha off farm (jasa perdagangan, pengolahan hasil/industri) yang memberi peluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan. Pada bagian lain, Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, dalam makalahnya yang dibacakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pembangunan dan Ke-

masyarakatan, Koesnan A Halim menjelaskan, untuk mengatasi kemiskinan kita harus lebih dulu mengenal faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan itu. Secara fakta, faktor yang berpengaruh terhadap membengkaknya angka kemiskinan disuatu daerah/negara, banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses pelayanan, letak geografis suatu daerah, gender dan masalah lingkungan. â&#x20AC;&#x153;Untuk itu diperlukan upaya nyata secara serius,â&#x20AC;? katanya. Pemahaman secara luas, kata Menteri, kemiskinan diakibatkan oleh kegagalan pemenuhan hak-hak dasar, diantaranya, terbatasnya kecukupan pangan, terbatasnya akses dan mutu pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, masalah akses layanan perumahan, sanitasi dan air bersih. Selain itu, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan SDA, serta lemahnya jaminan rasa aman dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, tambah Menteri, harus ada upaya penanggulangan kemiskinan secara holistik, realistik, sinergi, terkoordinasi, terintegrasi , sinkron, harmonis, dan berkelanjutan. Agar program dimaksud dapat berjalan baik, diperlukan komitmen dan kesadaran bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang diarahkan pada pembangunan masyarakat dan desa/kelurahan. Saat ini, jelasnya, kita menghadapi kenyataan di lapangan bahwa angka kemiskinan masih dua digit. Dan, untuk mencapai satu digit pada 2014 sebagaimana target dalam Millennium Development Goals (MDGs),

perlu kerja keras. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS 2009 menunjukkan, penurunan angka kemiskinan menjadi konsisten pada empat tahun belakangan ini. Posisi 2005, 1 juta penduduk keluar dari kemiskinan dibandingkan periode sama pada 2004, masing-masing 36,1 juta jiwa (2004) dan 35,1 juta jiwa (2005). Sementara pada 2006, angka kemiskinan justru naik mencapai 39,3 juta jiwa. Akan tetapi, angka ini terus menurun untuk tahuntahun berikutnya, yakni 37,2 juta jiwa (2007), 34,9 juta jiwa (2008), dan 32,5 juta jiwa (2009). Kekurangkonsistenan penurunan angka kemiskinan banyak diakibatkan oleh situasi dan kondisi negara yang tidak menentu, di antaranya, bencana, inflasi, resesi, krisis kenaikan harga BBM, dan isu-isu nasional. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan nasional, regional, serta lokal. Menyadari hal tersebut, sejak 2010 ini, pemerintah melakukan upaya lanjut penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan berbagai aturan untuk kepentingan dimaksud. Seperti yang diatur dalam Inpres No. 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (Pro-poor, Justice For All, Pencapaian MDGs) dan Perpres No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Permendagri, No. 42/2010. Harapan dikeluarkannya aturan ini, agar pemerintah/ pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya dapat berperan aktif dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. n

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Topik Utama

Tiga Propinsi Terbaik

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua TKPKD, mewakili indonesia bagian tengah memaparkan capaian keberhasilan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerahnya. hamka kurniawan

iga propinsi, masingmasing Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Riau ditetapkan sebagai daerah dengan capaian terbaik program percepatan penanggulangan kemiskinan (P2K). Hasil itu diumumkan secara resmi Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, pada pembukaan rapat Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Daerah yang dilaksanakan di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, akhir November. Hadir dalam acara yang diikuti seluruh Wakil Gubernur

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Kemiskinan merupa kan problem utama yang mendesak untuk ditangani secara cepat dan terpadu, dan menyeluruh. selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi dan para Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPK Propinsi, masing-masing Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri

Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setyaningsih, dan Sesmen Kementerian PDT, Lucky Korah. Menurut Bambang, penghargaan ini sebagai bagian dari evaluasi program setelah tim teknis mendapat pelatihan. TKPK Provinsi telah melakukan berbagai analisa sesuai dengan materi pelatihan yang diberikan. Pada kesempatan ini, semua TKPK Provinsi telah membawa hasil analisa tersebut. Dan, untuk itu terpilih 3 provinsi dengan capaian terbaik yang akan memaparkan hasil analisisnya dihadapan Menteri Dalam Negeri yang sekaligus memberikan

Topik Utama arahan. “Provinsi dengan capaian terbaik yang terpilih untuk memaparkan hasil analisisnya adalah Provinsi Riau, Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Bambang. Pada bagian lain, Ketua TKPK Propinsi Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Propinsi Riau, ketiganya ditemui usai pengumuman predikat capaian terbaik untuk program penanggulangan kemiskinan menyatakan, terima kasih atas penghargaan yang diberikan ini. “Untuk itu, kami akan berusaha agar prestasi ini bisa lebih ditingkatkan, sehingga manfaatnya benar dapat dirasakan penerima manfaat,” demikian simpulan pernyataan ketiga Wagub tersebut. Sementara itu, Ketua TKPK Propinsi Sulut, Djouhari Kansil, dalam pemaparannya mengakui bahwa pemerintahannya sangat memberi perhatian kepada masalah kemiskinan. Dengan begitu, untuk pelaksanaan tiga instrumen utama dalam penanggulangan kemiskinan yang diprogramkan pusat (TNP2K)

diupayakan sejalan (sinkronisasi program) dengan upaya pemerintah di daerah. Kemiskinan merupakan problem utama yang mendesak untuk ditangani secara cepat dan terpadu, dan menyeluruh. Sebagai pemerintah kita harus terus mencari berbagai strategi dan arah kebijakan untuk bisa menanggulangi persoalan kemiskinan. Salah satu contoh, sebut Kansil, program Jamkesmas. Kalau hanya berharap pada program Jamkesmas, tentu terbatas. Olehnya kita programkan Jamkesda dengan budget dalam APBD sebesar Rp. 3,5 M, sehingga program dimaksud bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat terkategori miskin di wilayah Sulut. Di bidang pendidikan, untuk tahun 2010 ini kita sudah memrogramkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). “Dengan program-program seperti ini kita sudah bisa menekan angka kemiskinan 9,3 persen, di bawah rata-rata nasio-

nal yang tahun ini mencapai 13,5 persen,” demikian Kansil. Sebagai pembanding, kata Kansil, untuk infrastruktur pendidikan selang 2005-2009 kita membangun sarana-prasarana pendidikan, seperti Laboratorium IPA SD, SMP, SMA/SMK sebanyak 225 unit, Perpustakaan 438 unit dan rehabilitasi gedung sekolah 994 unit. Selain program fisik, kita juga tatis beasiswa miskin sebanyak 7.431 orang. Pemerintah juga memberikan beasiswa SMP Terbuka sebanyak 1.802 siswa, BKM 2579 orang. Beasiswa prestasi (SMP) 393 siswa. Beasiswa cacat inklusif 689 orang. Beasiswa Guru 1000 orang serta bantuan studi/beasiswa D3, S1 dan S3 mencapai 1196 peserta. Program-program TKPK ini telah menjadi pemicu meningkatnya angka partisipasi kasar (APK). Untuk SD tahun 2006, 107,98 menjadi 110,21 pada 2007. SMP sebesar 90,51 tahun 2006 menjadi 97,75 di tahun 2007. Sedang di tahun 2008, SD meningkat menjadi 116,15, SMP

Propinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sedang menyampaikan paparannya yang dibawakan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah.

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Topik Utama

Wakil Gubernur Provinsi Riau sedang memberikan paparannya menyangkut keberhasilan daerahnya dalam upaya percepatan penanggujlangan kemiskinan.

89,76 dan SMA menjadi 79,16. Capaian ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Program ini pun telah berdampak besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks), sehingga Sulut masuk peringkat II Nasional sesudah DKI Jakarta dengan nilai 73,2%. Dan, sampai 2009, berdasakan data statistik, angka bebas buta aksara bertengger di peringkat I Nasional dengan capaian 99,90%. Artinya Sulut masuk kategori daerah Bebas Buta Huruf. Sebagai informasi, sejumlah program TKPKD ini telah mengambil peran dalam penurunan tingkat kemiskinan di Sulut. Angka kemiskinan 2007 ditahan pada angka 11,42%, 2009 pada level 10,10% dan 2010 ditekan sampai 9 persen, jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 17% (2007), 15% (2008), dan 13 % (2010) serta masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia Bagian Timur.

Jawa Tengah Analisis capaian penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Propinsi, hasil penaggulangan kemiskinan

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

di daerahnya terus mengalami penurunan. â&#x20AC;&#x153;Untuk saat ini, semua program daerah sudah disinkronkan dengan programprogram TNP2K,â&#x20AC;? katanya. Meski demikian, untuk saat ini pemerintah daerah Jawa Tengah masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan penanggulangan kemiskinan. Secara umum, Pemda Jawa Tengah, dihadapkan pada masih beragamnya data penduduk miskin. Selanjutnya, perencanaan program masih lemah. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan masih dijumpai adanya egoisme sektoral. Kemudian, koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum mantap. Juga, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan penciptaan lapangan kerja. Dikatakannya, tahun 2008 jumlah penduduk miskin 6.189,6 ribu (19,23 persen), 2009 turun menjadi 5.725,7 ribu orang (17,72 persen) Sedang tahun ini (2010) berhasil ditekan hingga mencapai 5.369,2 ribu penduduk

miskin (16,56 persen). Sementara RPJMD, 2008 19,23 persen, 17,72 pesen (2009) dari target 20,95. Tahun ini mencapai 16,56 dari target 17 persen. Dan untuk tahun 2011-2013 penduduk miskin di Jawa Tengah ditargetkan masing-masing sebesar 15-16 persen, 14,34 persen dan 13,27 persen. Untuk mencapai target ini, pemerintah mempunyai prioritas program penanggulangan kemiskinan, diantaranya, penciptaan perluasan kesempatan kerja , peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas dan sumberdaya manusia, peningkatan sarana prasarana sosial dasar, peningkatan perlindungan sosial, dan peningkatan komitmen dari berbagai komponen dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi dan inisiatif daerah dalam penanggulangan kemiskinan, masing-masing mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin (dukkin). Bentuk kebijakan riil yang ditempuh, diantaranya mengurangi pengeluaran beban kebutuhan dasar (akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) guna mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan dan daya beli dukkin. Caranya dengan melakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas dukkin agar memperoleh kesempatan dan hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, inisiatif Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai bentuk program strategis, diantaranya pemberian bantuan keuangan

Topik Utama

Peserta pertemuan konsolidasi berpose sejanak bersama Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto usai pembahasan di hari pertama.

kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang); Pengembangan Desa Vokasi; Jamkesda dan Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa (Bidang Kesehatan); Tahun 2009 alokasi anggaran sebesar Rp. 56,6 milyar atau 2,61 % dari bantuan langsung sebesar Rp. 2,16 trilyun; Tahun 2010 alokasi anggaran sebesar Rp. 64,3 milyar atau 2,74% dari bantuan langsung sebesar Rp. 2,34 trilyun.

Provinsi Riau Ketua TKPK Propinsi Riau, yang diwakili oleh Ketua Bappeda Riau, selaku Sekretarias TKPKD, Emrizal Pakis Mengungkapkan, nilai plus bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya terletak pada bagaimana melakukan sinergi positif untuk program-program pemberdayaan desa. Selang 2005-2009, alokasi dana yang telah disalurkan ke 501 desa/ kelurahan sebanyak Rp. 235.320 juta. Untuk 2010, alokasi dana yang disalurkan ke 131 desa/ke-

lurahan sebesar Rp. 59.900 juta. “Dan program ini akan terus bergulir,” katanya. Jumlah desa yang ada di Provinsi Riau sebanyak 1.641 desa masih ada 1.009 desa/kelurahan yang belum mendapatkan program PPD. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dana dari pemerintah provinsi Riau dan Kabupaten Kota. “Diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan semua desa telah didanai melalui program PPD,” tambahnya. Menurutnya, angka kemiskinan di Propinsi Riau terus mengalami penurunan. Tahun 2006, 11,85 persen (564.900); 2007, 11,2 persen (574.500); 2008, 10,79 persen (566.700); 2009, 9,48 persen (527.490). “Program kedepan sebagaimana yang diproyeksikan dalam RPJMD (proyeksi tingkat kemiskinan Propinsi Riau 2010-2014) sebagai berikut, 9,19 persen (2010), 8,58 persen (2011), 8,02 persen (2012), 7,49 persen

(2013), dan 6,69 persen (2014) Menyangkut peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, saat ini Pemda Riau sedang melakukan jaringan pengaman sosial ekonomi masyarakat melalui bantuan langsung masyarakat yaitu dukungan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian beras miskin, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III, bantuan biaya sekolah dan pengadaan rumah layak huni. Selain itu, memberikan bantuan asset ekonomi produktif rakyat melalui sertifikasi lahan, pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian, dll. Juga pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui dukungan PNPM, Usaha Ekonomi Desa/ Simpan Pinjam (UED/SP) sebesar Rp. 500 juta/Desa, Kredit Usaha melalui BUMD (PT. Pengembangan Ekonomi Rakyat, PT Sarana Penjaminan Riau, Bank Riau), Swamitra Bukopin, dan Perbankan lainnya. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Topik Utama

sbyinfo.com

Menko Kesra:

Presiden Instruksikan Pengentasan Kemiskinan Secepatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah pengentasan kemiskinan secepatnya.

al itu dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jeneponto (13/12) dalam acara peluncuran Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung), Dia juga menjelaskan bahwa angka kemiskinan selama satu

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

tahun terakhir memang berhasil diturunkan dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 13,33 pada 2010 atau turun sekitar 0,8 persen. Angka penurunan tersebut terhitung cukup besar dibandingkan penurunan kemiskinan di negara-negara lain yang dirataratakan oleh Bank Dunia sebesar 0,3 persen, namun dikhawatirkan tidak akan cukup memberikan kontribusi terhadap target penurunan kemiskinan nasional hingga 8 persen pada 2014. Pada bagian lain, Bambang Widianto selaku sekretaris eksekutif TNP2K mengatakan dalam acara Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Pusat dan Daerah bahwa sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 2014 menargetkan penurunan kemiskinan sampai 8 persen hingga 10 persen, untuk tingkat pengangguran 5 sampai 6 persen dan tingkat pertumbuhan ekononi 7 sampai 7,7 persen pada tahun 2014 dengan inflasi 3,5 sampai 5,5 persen. Dengan target penurunan kemiskinan 8 sampai 10 persen diperlukan kerja keras semua pihak. Terlebih dengan hasil penurunan sebesar 13,33 persen sementara target yang ditetapkan

Topik Utama 12 persen untuk batas bawah dan 13,5 persen untuk batas atas. Berarti pencapaian sudah dibawah sasaran 2010 namun posisi 13,33 persen sedikit di batas atas sasaran.

Pandu Gerbang Kampung Sementara itu, Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung) yang diluncurkan di Kabupaten Jeneponto Senin (13/12) adalah salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan secepatnya. "Sesungguhnya program ini bagian dari terobosan dan akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi lain. Mudah-mudahan Kementerian lain dapat mendukung dengan membawa terobosan lainnya," kata Menkokesra yang juga akan menambahkan program

ini dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengharapkan, sinergitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat jangan sampai terganggu karena program bina mitra lingkungan sebuah perusahaan cukup besar

Dengan target penurunan kemiskinan 8 sampai 10 persen diperlukan kerja keras semua pihak. dan dapat membantu mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Perusahaan melalui program bina mitra lingkungannya membutuhkan akuntabilitas dengan demikian akan banyak lagi per-

usahaan yang akan membantu percepatan pengentasan kemiskinan sebagai tanggung jawab negara yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada 2009 menyebutkan, bahwa dari 70.600 desa 17. 676 diantaranya belum dapat dilalui kendaraan roda empat. Sebanyak 26.115 desa belum memiliki sarana kesehatan, 32.379 tercatat sebagai desa tertinggal, 62.299 belum memiliki pasar permanen sehingga hasil produksi belum dapat disalurkan dengan baik dan 12.216 belum dialiri listrik. Ia menambahkan, setiap tahun pemerintah menyiapkan Rp80 triliun untuk menyelesaikan masalah kemiskinan belum termasuk program kementerian lainnya. n JAFKHAIRI

Potensi alam yang begitu kaya di Kabupaten Jeneponto merupakan modal dasar pembangunan yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar.

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Pemberdayaan Masyarakat Forum Temu Nasional dan Seminar Keberlanjutan PNPM Mandiri

Merajut Mimpi Anak Bangsa yang Setara PNPM Mandiri terbukti mampu memberikan solusi bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan masyarakat. Berbagai bantuan yang langsung menyentuh kantong-kantong kemiskinan terasa manfaatnya.

erpuluh-puluh tahun lamanya, Arni dan Hendriko, warga Jorong Koto Tuo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, harus berjalan 500 meter dari kampunya hanya untuk mendapatkan air minum. Begitu juga dengan

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

penduduk lainnya yang juga sama rumitnya untuk mendapatkan air bersih. Selain menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka juga harus mengantri hingga berjam-jam. Maklum mata air itu menjadi satu-satunya sumber air bersih di kampung mereka. Seperti gayung bersambut, akhirnya pemerintah membantu warga dengan mengeluarkan anggaran lewat program PNPM Pedesaan sebesar Rp. 200 juta. Dalam hitungan hari, warga yang sebelumnya “tersiksa” oleh ketiadaan air bersih, serta-merta menjadi lega. Kini warga bisa

langsung menikmati air bersih dari kran umum yang ada di dekat pemukiman penduduk dan tanpa harus mengantri berjamjam. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat PNPM Mandiri memang dirancang khusus pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, membantu mempercepat pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan warga agar bisa mandiri. PNPM Mandiri telah dilaksanakan secara nasional sejak 30 April 2007 yang lalu, diluncurkan Presiden SBY di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini dipandang sebagai program besar mengingat cakupan wilayah dan masyarakat yang terlibat dalam program ini sangatlah luas. Program ini strategis dan fundamental sebab sudah masuk program kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai kementerian/lembaga. Dalam perkembangannya, sampai tahun berjalan ini, beberapa program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, telah diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi

Pemberdayaan Masyarakat Wilayah, PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman. Secara bertahap, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri. PNPM Mandiri telah mencakup seluruh kecamatan di Indonesia, yaitu sebanyak 6.408 kecamatan, dengan besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 5 program utama yang dikelola langsung masyarakat, maksimal sebesar Rp. 3 milyar per tahun. Untuk 2010, lokasi PNPM mencakup 6.321 kecamatan. Alokasi BLM sebesar Rp. 11,834 trilyun dengan komposisi APBN sebesar Rp. 9,203 trilyun dan APBD sebesar Rp. 2,631 trilyun. Lokasi PNPM Mandiri 2010 ini lebih kecil dibanding 2009, hal ini disebabkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak lagi menerima program karena telah menerima BLM selama tiga tahun berturut-turut sehingga kecamatan tersebut dipandang telah mandiri. Namun kecamatan-kecamatan tersebut tetap didampingi dengan menyediakan bantuan teknis yang diperlukan sehingga proses pemberdayaannya tetap berjalan. PNPM Mandiri masuk dalam instrument utama penanggulangan kemiskinan klaster dua dari tiga klaster yang diprogramkan pemerintah. Sebagaimana Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K), mempercepat penanggulangan kemiskinan mengacu pada tiga instrument utama, masing-masing; kluster satu, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (Jamkesmas, Program Keluarga Harap-

an/PKH, Bantuan Beras Miskin/ Raskin); Kelompok program kedua, penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility/CSR) dan; Ketiga, penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil/UMK (Kredit Usaha Rakyat/KUR). Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto pada kegiatan Temu Nasional dan Seminar Keberlanjutan PNPM Mandiri, mengungkapkan, ketiga instrument utama penanggulangan kemiskinan ini masing-masing memiliki tujuan jelas terarah. Klaster pertama, bertujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kluster kedua, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sedang, klaster ketiga bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro kecil. Guna mengakselerasi sekaligus mengefektifkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sudah maupun yang belum berjalan, TNP2K terus berupaya melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan aktualisasi program dengan tujuan lebih mempertajam sasaran dan kegiatan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dan, yang tak kalah pentingnya bahwa upaya ini dilakuan menuju grand de-

sign percepatan penanggulangan kemiskinan 2014 dan Millennium Development Goals (MDGs). PNPM Mandiri mekanismenya diupayakan sedemikian mudah agar penanggulangan kemiskinan yang melibatkann unsur masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, ter utama masyarakat miskin dapat ditumbuh-kembangkan sehingga mereka tidak sekadar objek tapi juga subjek program penanggulangan kemiskinan. Bukti-nyata hasil positif PNPM Mandiri terlihat dari keinginan sejumlah kepala daerah yang berharap program ini berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, H. Nadjamuddin Ibrahim, bahwa kualitas program PNPM Mandiri sangat baik dipertahankan. “Hampir semua wilayah di kota kami masih tertinggal. Anda bisa bayangkan bila pemerintah tidak membuat program seperti ini. Maka kami akan terus tertinggal,” kata Nadjamuddin saat berbicara dalam Seminar Keberlanjutan PNPM Mandiri. Nadjamuddin mengajak semua fasilitator, pendamping program dan semua stakeholders dari berbagai tingkatan yang dipercayakan hadir dalam Temu nasional PNPM Mandiri untuk memikirkan bersama arah keberlanjutan PNPM Mandiri. Sehingga diharapkan dengan adanya keberlanjutan program ini, permasalahan yang ada terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi di lapangan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bisa dapat tereralisasi. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PNPM Mandiri NO.

PENERIMA PENGHARGAAN

KATEGORI PENGHARGAAN

Posisi

PROGRAM

DITERIMA OLEH

PNPM Perkotaan 1

BKM Besusu Barat

Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah

Kelembagaan Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Awir Lagaga

LKM TUNGGAL JAYA

Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan JEKAN RAYA, Kota PALANGKARAYA Propinsi Kalimantan Tengah

Kelembagaan Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Rita Mandari

Sarwo Eddy

Relawan di Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan

Relawan Laki-laki Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Sarwo Eddy

Santi Usman

Relawan di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo

Relawan Perempuan Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Santi Usman

Nardiman

Kelompok Masyarakat di Desa Denggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Jawa Tengah

Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Nardiman

Nani Abdurachman

Kelompok Masyarakat di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat

Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Terbaik

PNPM PERKOTAAN

diwakili anaknya: Evi Rahayu

Alfonsus Oktavianus Saning

Fasilitator Kel.Hamadi distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi papua

Fasilitator Laki-laki Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Alfonsus Oktavianus Saning

Astia, SE

Fasilitator Kecamatan Bungi dan Kecamatan Sorawolio, Kota Bau Bau, Kec.Sorawolio Kota Bau Bau

Fasilitator Perempuan Terbaik

PNPM PERKOTAAN

Astia, SE

PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 5

Dewan Pendidikan Kabupaten Sambas Kalbar

Propinsi Kalimantan Barat

Kelembagaan Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Suharjo, S.Sos

Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Aceh Timur

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Kelembagaan Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Tgk Zubir Yusuf

Sepnat Larubun

Kelompok Masyarakat di Kecamatan Kei Kecil Timur, Kota Ambon, Propinsi Maluku

Kelompok Masyarakat Pemanfaat Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Sepnat Larubun

Buhari

Kelompok Masyarakat di Kelurahan Nusa Kelompok Masyarakat Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Pemanfaat Terbaik Propinsi Bengkulu

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Buhari

Yovita Dahlia Letor

Fasilitator Kecamatan Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara, Proponsi Maluku Utara

Fasilitator Perempuan Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Yovita Dahlia Letor

Suwantono

Fasilitator Kecamatan Kec. Parindu Kab Sanggau, Kalimantan Barat

Fasilitator Laki-laki Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Suwantono

Arif Panus

Relawan di Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah

Relawan Laki-laki Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Arif Panus

Okran Nenabu

Relawan di Desa Konbaki, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur

Relawan Terbaik

PNPM Daerah Tertinggal & Khusus

Okran Nenabu

PNPM Infrastruktur Perdesaan 1

Risky Kurnia

Fasilitator Teknik Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi

Fasilitator Laki-Laki Terbaik

PNPM Infrastruktur Perdesaan

Risky Kurnia

Sefnou Rasita, SE

Fasilitator Kec. Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung

Fasilitator Perempuan Terbaik

PNPM Infrastruktur Perdesaan

Sefnou Rasita, SE

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PNPM Mandiri NO.

PENERIMA PENGHARGAAN

KATEGORI PENGHARGAAN

Posisi

PROGRAM

DITERIMA OLEH

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 1

Suan

LKD Ds. Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu

Penerima manfaat terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Suan

Nurlaila Listiani

LKD Badan Kontak Majelis Ta’lim Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan kabupaten Merangin Propinsi Jambi

Penerima manfaat terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Nurlaila Listiani

Muhammad Said

Fasilitator Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro jambi Propinsi Jambi

Fasilitator Laki-laki Terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Muhammad Said

Nikmah Rosidawati

Fasilitator Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat

Fasilitator Perempuan Terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Nikmah Rosidawati

Tim Sekretariat PISEW

Propinsi Nusa Tenggara Barat

Kelembagaan terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Drs. H. Supran, MM

KDS Makmur

Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Merangin Propinsi Jambi

Kelembagaan terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Lusiawati

Wiyanto

Relawan di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi

Relawan terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Wiyanto

Marsiyah

Relawan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi

Relawan terbaik

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Marsiyah

PNPM Usaha Agribisnis Perdesaan 1

Gapoktan Lestari

Desa Nagari Sikabu-kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat

Gapoktan Terbaik Mewakili Indonesia Bagian Barat

PNPM Usaha Agribisnis Perdesaan

Ramaini

Gapoktan Pasar Barokah

Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

Gapoktan Terbaik Mewakili Indonesia Bagian Tengah

PNPM Usaha Agribisnis Perdesaan

Muslih

Gapoktan Makalu

Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara

Gapoktan Terbaik Mewakili Indonesia Bagian Timur

PNPM Usaha Agribisnis Perdesaan

Jeans E. Antou

Lomba Foto 1

Bakti Kusumaningrum

Juara SATU pilihan dewan juri lomba foto PNPM “Masyarakat Berdaya, Pembangunan Berjaya”

Riza Onasis

Juara DUA pilihan dewan juri lomba foto PNPM “Masyarakat Berdaya, Pembangunan Berjaya”

Mustakdir

Juara TIGA pilihan dewan juri lomba foto PNPM “Masyarakat Berdaya, Pembangunan Berjaya”

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Kemitraan Dunia Usaha

CSR Jamsostek Kanwil III Layani Operasi Katarak Gratis Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke 33, PT Jamsostek (Persero) mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), berupa pengobatan penyakit mata.

egiatan yang dilakukan oleh kantor Wilayah (Kanwil) III diperuntukkan kepada masyarakat umum penderita penyakit mata, khususnya katarak secara cuma-cuma. Acara ini diselenggarakan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Sabtu (11/12). PT Jamsostek melihat, penderita katarak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini saja sudah mencapai 120.000 orang, dan sebagian dari mereka merupakan masyarakat kurang mampu. Untuk itu, Jamsostek berusaha membantu para penderita katarak ini, kata Herdi Trisanto, Kepala Jamsostek Kanwil III, di Jakarta, Sabtu (11/12). Menurut dia, operasi gratis untuk penderita katarak yang jumlahnya terus meningkat ini dilakukan juga berdasarkan masukan dan saran dari sejumlah dokter di RSCM. Beberapa pasien berasal dari penderita yang diobati di RSCM. Penderita merasa sangat terbantu dengan kegiatan sosial Jamsostek ini. Selain operasi katarak gratis, Jamsostek Kanwil III juga memberikan pelayanan kesehatan

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

gratis untuk sekitar 1.200 warga di sejumlah tempat di Jakarta. Juga diselenggarakan khitanan massal bagi 60 anak di Kecamatan Salemba dan Klender, Jakarta. Kegiatan sosial ini merupakan kewajiban PT Jamsostek (Persero), termasuk Kanwil III. Ini termasuk program bina lingkungan. Tahun ini, kami sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 1,8 miliar untuk program ini, ujarnya. Seperti diketahui, biaya operasi katarak sekitar Rp 5,7 juta di rumah sakit pemerintah dan sekitar Rp 8 juta di rumah sakit swasta.

Informal Sementara itu, dari Semarang dilaporkan, pekerja informal yang sudah terlayani program Jamsostek masih tergolong minim dibanding pekerja formal. Kepala Biro Humas Jamsostek M Sarjan Lubis mengatakan, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 65 juta orang, sementara pekerja formal 35 juta

orang. Dari 65 juta pekerja sektor informal, baru sekitar 500.000 orang yang terlayani program Jamsostek. Sedangkan pekerja formal yang sudah terlayani sekitar 29 juta orang (9 juta peserta aktif). Terkait kendala masih adanya pekerja formal yang belum tersentuh program Jamsostek, Sarjan menjelaskan, banyak hal yang mempengaruhi, antara lain penegakan hukum yang belum berjalan optimal. Padahal masalah kepesertaan tenaga kerja dalam program Jamsostek diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selain itu juga terkait tingkat kesadaran pengusaha dan tenaga kerja yang masih minim. Namun, kami tetap berpikiran positif. Mungkin saja mereka belum mengerti manfaat Jamsostek, karena itu kami terus-menerus menyosialisasikan program-program Jamsostek dan manfaatnya, tutur Sarjan. n

Kemitraan Dunia Usaha

Gerakan Peduli Perbaikan Gizi Balita PT PLN (Persero) melalui Persatuan Ibu-Ibu (PI) PLN dalam rangkaian ulangtahunnya yang ke 11, mencanangkan Gerakan Peduli Perbaikan Gizi Balita bagi 5000 balita di seluruh Indonesia.

erakan ini, dicanangkan oleh Ketua Umum PI PLN Pusat Nafsiah Dahlan Iskan, Kamis (16/12) di plasa tertutup kantor PLN Pusat. Pada kesempatan itu, secara simbolis Nafsiah Dahlan Iskan menyerahkan paket makanan sehat dan bergizi kepada 200 balita yang berasal dari sejumlah posyandu di wilayah Jakarta Selatan. Untuk wilayah Jakarta, demikian Bambang Dwiyanto, Manajer Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, bekerjasama dengan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PI PLN memberikan bantuan paket

makanan sehat dan perbaikan gizi kepada 1.075 balita yang berasal dari sejumlah posyandu yang tersebar di wilayah Jakarta. Para balita tersebut akan diberikan asupan makanan bergizi selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian dipantau perkembangan berat badan dan kesehatannya oleh para dokter Puskesmas bekerjasama dengan Persatuan Ibu di Unit-unit PLN. Perbaikan gizi bagi 1.075 balita di Jakarta, diantaranya terbagai menjadi 125 balita di Jakarta Pusat, 315 balita di Jakarta Barat, 260 balita di Jakarta Selatan, 250 balita di Jakarta Timur, dan 125 balita di Jakarta Utara.

Para balita ini merupakan balita yang sudah masuk pendataan Puskesmas di masing-masing daerah. Gerakan peduli perbaikan gizi balita ini akan diperluas ke semua wilayah pelayanan PLN dengan motor penggerak Persatuan Ibu-Ibu yang ada di setiap kantor Unit PLN di seluruh Indonesia. Diharapkan melalui gerakan ini bisa menyetuh perbaikan gizi bagi 5000 balita di seluruh Inbdonesia. Persatuan Ibu-Ibu —biasa disingkat PI— PLN merupakan organisasi sosial yang mewadahi para istri pegawai PLN. Mulai didirikan sejak 11 tahun yang lalu, PI PLN dalam menjalankan aktifitasnya, selain melakukan pemberdayaan bagi para istri pegawai PLN, juga melakukan berbagai bentuk aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. n WL

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Kemitraan Dunia Usaha

Indosat

Kucurkan Rp 14 miliar untuk CSR di 2010 Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap bencana di Indonesia

orporate Social Responsibility (CSR) Indosat untuk tahun 2010 mengucurkan Rp 14 miliar. Ini merupakan komitmen kuat dari pihak perusahaan dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan pada umumnya. CSR Indosat terbagi dalam beberapa program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Indosat juga merupakan perusahaan swasta dengan program CSR terbaik untuk tahun 2010. “CSR itu terbagi dalam pelbagai program seperti, Indonesia Belajar, Indonesia Sehat, Indonesia Hijau, Berbagi Bersama Indosat serta Indosat Peduli,” ungkap Djarot Handoko Division Head Public Relations. PT Indosat Tbk (Indosat) adalah salah satu pemain lama industri seluler yang cukup tangguh. Kekuatannya perusahaan ini dibuktikan dengan mempertahankan posisinya di urutan kedua operator seluler terbesar di tanah air dengan jumlah pelanggan aktif 40 juta nomor. “Itu sejalan dengan per-

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

foto: istimewa

ubahan strategi menuju stra tegy value yang berimbang dan realokasi sumber daya yang terfokus pada target dan peluang usaha sehingga berdampak

pada peningkatan pelanggan,” terang Chief Coorporate Service Officer Indosat, Noor SDK Devi. Dia menyebutkan, pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya

Kemitraan Dunia Usaha komitmen Indosat untuk terus menghadirkan program inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk menawarkan beragam program retensi melalui layanan pascabayar, Matrix, prabayar Mentari (untuk keluarga) dan IM3 (untuk anak muda). Program marketing terbaru yang dihadirkan Indosat antara lain MU24H itu IM3, IM3 Micro Sim Card, Mentari 50, BlackBerry On Demand Irit, iklan Store and Single Starter Pack (Kartu Indosat). Indosat juga meluncurkan program retensinya berupa Senyum Setia Indosat. “Upaya kami dalam memberikan layanan dan kinerja terbaik bagi para stakeholder mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Satu di antaranya Indosat menduduki posisi keenam dari 10 Perusahaan Idaman di Indonesia dalam The Asia’s 200 Most Admired Companies Awards yang diberikan oleh Asian Wall Street Journal,” katanya. Meski bertahan di posisi kedua dengan mencatat kenaikan jumlah pelanggan, Indosat tak diam. Perusahaan ini terus berupaya menghadirkan inovasi program yang berkualitas. “Sasaran kami, berusaha agar pelanggan selalu tersenyum dalam menikmati layanan kami,” terangnya. Selaras dengan Devi, Djarot Handoko menambahkan, Indosat saat ini mengeluarkan visi terbaru yakni menjadi pilihan utama pelanggan untuk seluruh kebutuhan informasi dan komunikasi.

Sumbang Merapi Indosat mengajak warga Tasikmalaya untuk menyumbang korban bencana Gunung Merapi. Dalam gelaran yang dipusat-

HASAN SAKRI GHOZALI

kan di Lapangan Rancabakung Karangnunggal, Tasikmalaya, sebanyak 20.000 warga Tasikmalaya tumplek jadi satu. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap bencana di Indonesia,” ujar Asep Suhendi, Head of West Java Region dalam sambutannya yang dikutip, Rabu (8/12/2010). Dalam kesempatan yang sama, Bambang Susilo, Head of Tasikmalaya Branch mengatakan bahwa selain dalam rangka memperingati tahun baru Islam, acara tersebut juga sekaligus apresiasi terhadap masyarakat

Tasikmalaya. “Kontribusi dari Tasikmalaya cukup tinggi dalam menambah jumlah pelanggan. Bahkan kita mencatat growth pelanggan tertinggi di Jabar,” ungkapnya. Acara yang bertajuk ‘Indosat Untuk Mu Indonesia Ku’ ini dikemas dengan konsep konser dan dakwah. Acara ini menampilkan Band Ungu dan Uztad Ahmad Al Habsi. Sumbangan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 20 juta. Uang tersebut dikumpulkan dari penjualan voucher bertanda khusus yang dijadikan tiket masuk. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

UMKM

SIKIB EXPO 2010

Mendorong Kesejahteraan Pelaku UKM

foto: istimewa

Ibu negara Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono mengunjungi stand yang terdapat pada SIKIB Expo 2010 di Gedung UKM Convention Center, SMESCO UKM, Jakarta.

Upaya serius untuk mendorong kesejahteraan para pelaku UKM terus dilakukan melalui berbagai cara.

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

ara istri menteri yang diketua oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono yang tergabung dalam SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), juga ikut berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan pelaku UKM. Salah satu kegiatan yang dilakukan SIKIB, dengan menggelar SIKIB Expo 2010 yang

bertema "Bersama Menuju Indonesia Sejahtera" di Gedung UKM Convention Center, SMESCO UKM, Jakarta. Acara ini dibuka Ibu Negara Ani Yudhoyono, Rabu (1/12) pagi. Pada acara ini banyak menampilkan hasil dari produk UKM yang telah dicapai. "Saya mendukung penuh kegiatan hari ini yang bertujuan untuk menyosialisasikan kepada

UMKM masyarakat tentang programprogram yang telah, sedang dan akan dilakukan SIKIB," kata Ibu Ani yang pagi itu mengenakan kebaya biru, didampingi para anggota SIKIB yang lain. Ibu Negara menandai pembukaan pameran itu dengan membunyikan angklung, salah satu musik tradisional Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada 16 November 2010. Pameran yang berlangsung selama empat hari, 2-5 Desember tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari ulang tahun Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang jatuh pada 29 Desember. Menurut Ketua I SIKIB Okke Hatta Rajasa, pameran kali ini adalah pameran pertama yang digelar SIKIB sejak organisasi tersebut dibentuk tiga hari setelah bencana tsunami Aceh, 26 Desember 2004.

"Kami ingin memperkenalkan apa yang telah dilakukan oleh SIKIB," katanya. Pameran tersebut, lanjut Okke, akan berupa gelar produk dari 180 gerai, acara bincangbincang, lomba dan aksi peduli korban bencana. Ia menjelaskan bahwa SIKIB memiliki lima program yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Peduli, Indonesia Kreatif dan Indonesia Hijau. SIKIB saat ini juga tengah aktif mendorong kaum perempuan meningkatkan produktivitasnya melalui program "Satu Desa Satu Produk". Di bidang pendidikan, SIKIB telah berhasil merangsang minat baca anak usia sekolah dengan menyediakan mobil pintar. “Mobil pintar ini untuk memancing dengan yang positif yaitu dengan menumbuhkan minat baca anak-anak agar suka membaca, dan ini program kon-

sisten dari SIKIB sejak Mei 2005,” jelas Ibu Okke. Program pemberdayaan masyarakat juga turut menjadi perhatian SIKIB. “Kami mengelola, memberdayakan masyarakat itu tapi kita tidak bisa melihat hasil perlu proses yang kita dorong. Disini, di SIKIB Expo ini kita ingin menunjukkan hasilnya, bahwa untuk pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dari lima program. Untuk mobil pintar ini, bahkah sudah sampai ke Lebanon. Melalui pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim oleh PBB,” ungkap Ibu Okke disela-sela acara. Turut mendampingi Ibu Ani antara lain Ibu Herawati Boediono, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari dan para anggota SIKIB lainnya. n Utoyo H

Anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) berfoto di perpustakaan keliling di arena SIKIB Expo 2010.

foto: utoyo harjito

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Pendidikan

Sekolah Kejuruan:

Makin Dibutuhkan dan Bergengsi Pemerintah ingin memperbanyak jumlah sekolah kejuruan. Tujuannya selain untuk mengatasi pengangguran, juga mempersiapkan daya saing tenaga kerja Indonesia di era perdagangan bebas.

M Risyal Hidayat

PELUNCURAN KUR TKI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menko Perekonomian, Hatta Radjasa , Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Gubernur Jatim, Soekarwo menekan tombol peresmian peluncuran program KUR bagi TKI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/12).

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

Pendidikan

alam beberapa waktu terakhir ini Kementerian Pendidikan Nasional begitu gencar mempromosikan manfaat dari sekolah kejuruan yang mampu mencetak tenaga kerja yang trampil dan berkualitas. Seperti diketahui selama ini sekolah kejuruan (sekolah menengah kejuruan/SMK) tidak terlalu diminati oleh siswa lulusan sekolah mengah pertama, sehingga akhirnya dinilai kurang bergengsi dibandingkan dengan sekolah umum (sekolah menengah atas /SMA). Indikator tentang fenomena rendahnya minat terhadap sekolah kejuruan bisa diikuti dari laju perkembangan jumlah siswa sekolah kejuruan yang ternyata tidak sebaik sekolah umum. Secara kuantitatif dari tahun ke tahun banyaknya siswa sekolah kejuruan senantiasa lebih sedikit daripada sekolah umum. Contohnya saja di DKI Jakarta, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan hanya terdapat 60 SMK Negeri di Jakarta sedangkan jumlah SMA Negeri mencapai 115 sekolah. Demikian pula halnya dengan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah masih jauh dari target. Hingga tahun ajaran 2010/2011, perbandingan jumlah SMK dan SMA di Sukoharjo masih berkisar di angka40:60. â&#x20AC;&#x153;Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menargetkan 70:30. Jadi memang jumlah SMK di Sukoharjo masih jauh dari harapan,â&#x20AC;? ujar Kabid SMP/SMA/ SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo Dwi Atmojo Heri. Pemerintah pusat memang menargetkan untuk memperbanyak SMK. Pasalnya, keberadaan SMK menurut Dwi, bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan

dan dunia kerja, keberadaan SMK diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Upaya menekan jumlah pengangguran tersebut, menurut Dwi Atmojo, hanya dapat dilakukan dengan menambah jumlah SMK. Sebab secara teknis, siswa SMK akan dibekali dengan keterampilan yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja. Dalam proses pendidikan kejuruan, memang ditanamkan pada siswa, pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, keterampilan bekerja, sikap mandiri, efektif dan efisien dan pentingnya keinginan sukses dalam karirnya sepanjang hayat. Sehubungan dengan tugasnya menghasilkan lulusan sebagai tenaga terampil menengah maka keberadaan sekolah kejuruan semakin diperlukan. Survey yang dilakukan World Bank memperkuat pernyataan ini dengan ditemukannya prediksi ketenagakerjaan tentang makin dibutuhkannya tenaga terampil di Indonesia dari tahun ke tahun (World Bank, "Indonesia Staff Appraisal Report: Polytechnic Project", 1979). Dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 disebutkan bahwa pada tahun 2009 target rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 60:40, tahun 2015 sebesar 50:50, tahun 2020 sebesar 40:60, dan tahun 2025 sebesar 30:70 (Depdiknas, 2005). Sementara itu, berdasarkan Statistik Pendidikan Menengah tahun 2005/2006 yang diterbitkan oleh Pusat Statistik Pendidikan, rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 61:39. Perbandingan tersebut belum memperhitungkan jumlah pendidikan

menengah di bawah Departemen Agama seperti MA dan MAK. Jika jumlahnya diperhitungkan maka rasio pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan menjadi 70:30. Sementara itu Direktur Pembinaan SMK, Kementrian Pendidikan Nasional, Joko Sutrisna memberikan target waktu yang lebih cepat dibandingkan yang terdapat pada Renstra Depdiknas untuk meningkatkan rasio jumlah sekolah kejuruan. Menurutnya, Rencana Strategis Nasional Pendidikan mematok rasio antara jumlah SMK dan SMA sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Penetapan target tersebut perlu diikuti dengan perubahan paradigma bagi semua kalangan, khususnya paradigma bahwa SMK bukanlah sekolah terminal atau tempat penampungan lulusan SMP yang tidak berminat ke jalur akademik. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi kenyataan komposisi tenaga kerja Indonesia mayoritas unskill workers (pekerja yang tidak punya skill atau kompetensi di bidangnya). Lulusan SMA memang diproyeksikan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, namun ditengarai lulusan SMA selama ini banyak yang mencari pekerjaan, karena hanya 30% saja yang mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sementara yang 70% harus bekerja meskipun tanpa bekal keterampilan yang memadai. Menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) tahun 2006, ada 81,1 juta tenaga kerja Indonesia diisi kelompok unskill workers (pekerja yang tidak punya skill atau kompetensi di bidangnya). Kelompok unskill workers ini mayoritas adalah lulusan SMA. Sedangkan kelompok di atasnya

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Pendidikan

diisi skill workers (pekerja dengan skill atau kompetensi dibidangnya) sebesar 20,4 juta orang. Serta komposisi teratas merupakan pekerja expert (ahli) dengan 4,8 juta orang. Wakil Presiden Boediono pun pun menyatakan yang sat ini harus dilakukan oleh SMK adalah mempertahankan relevansinya dalam kehidupan nyata. Jangan sampai namanya sekolah kejuruan, akan tetapi tidak memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi. Menurut Wapres, pihaknya menginginkan SMK yang ada saat ini untuk lebih banyak lagi terlibat aktif dalam upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa secara riil. Kebijakan Pemerintah yang ingin memperbanyak jumlah SMK, selain untuk mengatasi pengangguran, juga dalam jangka panjang untuk mempersiapkan daya saing di era perdagangan bebas/globalisasi yang akan segera diberlakukan. Dalam era perdagangan bebas, selain kualitas tenaga kerja yang akan bersaing ketat, institusi pendidikannya pun akan bersaing ketat pula dengan institusi pendidikan luar negeri. Oleh karena itu, institusi pendidikan di Indonesia harus dipersiapkan pula untuk dapat berkompetisi dengan institusi pendidikan luar negeri agar pasar pendidikan tidak didominasi oleh asing dan dapat menghasilkan output tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing internasional. Pemerintah pun memprioritaskan pengembangan SMK secara bertahap hingga mutu dan kualitasnya setara dengan standar internasional. n

Rencana Pengembangan Jumlah SMK Tahun

Rasio Jumlah SMA : SMK

2009

60:40

2015

50:50

2020

40:60

2025

30:70

Sumber: Renstra Depdiknas 2005-2009

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Menambah Pasokan Guru Berkualitas Negeri ini masih membutuhkan kehadiran 70 ribu guru setiap tahun. Sementara guru yang ada saat ini kualitasnya sangat beragam. Pemerintah pun terus berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan guru berkulitas di daerah terpencil.

i era modern saat ini kesejahteraan sebuah bangsa sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan seberapa jauh mereka dapat menguasai teknologi. Sementara ukuran kemajuan teknologi itu amat bergantung pada pendidikan. Di sebuah negara makmur yang penduduknya sejahtera, kualitas pendidikan yang diterima masyarakatnya juga tergolong baik. Tak bisa dimungkiri dengan meningkatnya kualitas pendidikan dapat mengubah kesejahteraan rakyat. Elemen penting yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan adalah guru. Di negeri ini masalah pemerataan jumlah tenaga kerja masih jadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di daerah tertentu, lazimnya di perkotaan jumlah guru berkualitas sangat melimpah. Sebaliknya, di daerah terpencil malah kekurangan tenaga pengajar. Itu seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Muhammad Nuh, beberapa waktu yang lalu, bahwa sebanyak 66% sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia

terutama di daerah terpencil kekurangan tenaga guru. “Ini berbanding terbalik dengan jumlah guru di kota-kota besar yang berlebihan,” kata Muhammad Nuh. Faktanya sebanyak 68% sekolah di kota justru kelebihan tenaga guru. Untuk mengatasi kesenjangan itu Kemendiknas pun terus berupaya menempatkan guru-guru di daerah terpencil tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif yang cukup besar. Karena paham akan keengganan guru-guru di tempatkan di daerah terpencil.“Kemendiknas pun melakukan upaya dengan memberikan intensif bagi guruguru didaerah terpencil. Hal ini menjadi fokus kami, sebab hal ini menjadi salah satu permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Nuh. Kebutuhan guru saat ini mencapai angka 70 ribu guru per tahun. Kebutuhan tersebut, menurut Mendiknas HM Nuh, harus dipenuhi mulai tahun 2011 hingga 2014. Sehingga total yang dibutuhkan selama empat tahun ke depan sekitar 280 ribu guru. Dari sekitar 2,7 juta orang

Pendidikan foto: m priyadi

guru yang ada saat ini, dinilai melonjak signifikan dari hanya 5 pangan tersebut berimbas pada memiliki kualitas, kualifikasi % ketika Indonesia baru merdeminimnya angka siswa yang dan tingkat kompetensi yang ka tahun 1945. Begitu pula siswa bisa menuntaskan pendidikanberagam. Alasannya, dari guru pendidikan dasar yang mencapai nya dari Sekolah Dasar sampai sebanyak 2,7 juta tersebut ada 95 % pada 2007.Namun, masih lulus Perguruan Tinggi. Laporan sekitar 1,5 juta guru atau sekitar banyak masalah dalam dunia kerja Mendiknas pada tahun 57,4 persen yang wajib ditingkat- pendidikan Indonesia, seperti ya 2005-2007 menyebutkan hanya kan kualifikasinya setara dengan itu tadi penyebaran guru yang 6,5 % siswa di Indonesia yang sarjana strata satu (S1) atau tidak merata. Data yang dilansir bisa menuntaskan pendidikanDiploma Empat (D4). Selain itu, World Bank 2007 menunjukkan, nya dari jenjang Sekolah Dasar ada sekitar dua juta guru harus 66 % sekolah dasar (SD) Indonesampai ke Perguruan Tinggi. menjalani sertifikasi. sia di wilayah terpencil masih Untuk mengatasi itu, menu Selain itu yang menjadi kekurangan guru, terutama jika rut Mendiknas HM Nuh, yang perhatian Kemendiknas adalah dibandingkan dengan wilayah juga mantan Rektor Institut masih banyaknya tenaga guru perkotaan. Teknologi Sepuluh November yang belum memenuhi Surabaya ini, upkualifikasi mengajar grading kualifikasi berdasarkan jenjang dan kompetensi pendidikan yang dimiguru serta penyeliki. Berdasarkan data, diaan guru baru dari 2.607.311 guru yang profesional yang tersebar di seluruh harus ditangkap Indonesia, baru sekitar sebagai peluang bagi 1.092.912 yang berjenperguruan tinggi. jang pendidikan S-1, Oleh karena itu, ia sementara sisanya masih sangat berharap berjenjang pendidikan perguruan tinggi SMA/DI dan DII. Padahal bisa berperan dan sesuai undang-undang terus meningkatNo 14/2005 tentang Guru kan kompetensi dan Dosen, guru harus substansi keilmuan, Potret Kualitas Tenaga Pengajar di Indonesia memiliki kualifikasi metodologi pembelaLulusan Jumlah (orang) Persentase (%) akademik S1/D-IV dan jaran dan kemuliaan SMA 535.601 20,54 memiliki sertifikat penkepribadian. D-I 49.763 1,90 didik melalui Pendidikan Beragam up ya D-II 790.030 30,30 Profesi Guru (PPG).Sedilakukan KeD-III 121.327 4,65 cara rinci kualifikasi dari mendiknas untuk S-I 1.092.912 41,91 2.607.311 guru tersebut, meningkatkan kualiS-II 17.619 0,67 dapat dilihat pada tabeel. tas guru. Di antaraS-III 59 0,03 Mencerdaskan kenya menyediakan hidupan bangsa adalah beasiswa program cita-cita para pendiri doktor untuk 3000 bangsa ini, yang dituangkan Masalah lainnya adalah dosen pada tahun 2011. Selain dalam konstitusi negara. Proses kualitas guru. Secara nasional, itu, Kemendiknas juga menyeini harus dikerjakan tanpa henti data Kementrian Pendidikan diakan beasiswa bagi 5000 maoleh seluruh komponen bangsa Nasional menyebutkan, pada hasiswa tingkat akhir berprestasi dalam mengisi kemerdekaan. 2007/2008 jumlah guru dan yang ingin mengabdi jadi guru. Termasuk juga meningkatkan kepala SD yang layak mengajar Dengan begitu, M. Nuh optikualitas guru di negeri ini. Memenurut ijazah tertinggi hanya mistis, kualitas dan kompetensi mang, saat ini jenjang pendi22,15 %. Kesenjangan antara guru yang ada bisa ditingkatkan. dikan di Indonesia telah mencapenyebaran dan kualitas di Selain itu, penyediaan guru pai kemajuan. Hal ini ditandai Indonesia terjadi, karena adanya profesional yang membutuhkan tingkat melek huruf tahun 2010 tantangan geografis, sosial dan sebanyak 70 ribu per tahun diyayang sudah mencapai 92 %, atau kultural. Ketimpangan-ketimkini juga bisa terpenuhi. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan ISO 9001:2008 Standardisasi pelayanan puskesmas bertujuan agar kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat terus meningkat.

uskesmas terus ber upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pe layanan itu harus terukur dan konsisten agar masyarakat bisa menikmati pelayanan dengan baik. Atas dasar inilah stan dardisasi puskesmas dilakukan, terutama pada puskesmas yang memiliki tingkat kunjungan tinggi. Sebanyak 19 Puskesmas kelu rahan mendapatkan serfitikasi ISO 9001:2008. Sebab, pelayanan yang diberikan dianggap telah memenuhi standar pelayanan mutu. Jika ditotal, ada 36 Puskes mas tingkat kelurahan di DKI Jakarta yang telah mendapatkan sertifikat ini. Rinciannya, Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur, Puskesmas Kelurahan Jati Pulo I, Puskesmas Kelurahan Jembatan Besi, Puskesmas Kelurahan Kali Anyar, Puskesmas Kelurahan Duri Kepa, Puskesmas Kelurahan Kedoya Utara, Meruya Selatan I, Joglo I, Grogol II dan Tanjung Duren Selatan.

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

foto: istimewa

Puskesmas Pasar Minggu, salah satu puskesmas yang mendapat SNI ISO 9001:2008. Dengan mendapat standardisasi ini pelayanan kepada masyarakat diharapkan lebih baik.

Kemudian Puskesmas Kelu rahan Senayan, Pasar Minggu I, Cilandak Timur, Ragunan, Pal merah II, Kramat Jati I, Kramat Jati II, Pondok Ranggon dan Lubang Buaya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Dien Emmawati mengatakan saat ini sudah ada 42 Puskesmas Kecamatan dan 36 Puskesmas Kelurahan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO. DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki Puskesmas paling banyak mendapatkan sertifikasi ISO di Indonesia. “Saat ini sudah ada 42 Puskesmas Kecamatan dan 36 Puskesmas Kelurahan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO di DKI,” ujar Kepala Dinas

Kesehatan (Dinkes) DKI, Dien Emmawati. Dua Puskesmas kecamatan yang belum mendapatkan serti fikasi ISO yaitu Puskesmas Ke camatan Pulau Seribu Utara dan Pulau Seribu Selatan ditargetkan menerima sertifikasi tersebut pada akhir 2010. “Tidak mudah bagi mereka karena disana fasilitasnya cukup susah dibandingkan di darat,” jelasnya pada Selasa, (2/11). “Peralatan Puskesmas harus tepat dan akurat. Sehingga akan menjadi jaminan, Puskesmas yang mendapatkan ISO dipas tikan peralatan kesehatannya berstandar baik, terkalibrasi sehingga hasilnya valid,” tam bahnya. n UH

Kesehatan

Dana Operasional Kesehatan Sangat Membantu Puskesmas Dana operasional kesehatan merupakan kebijakan yang diambil oleh Departemen Kesehatan untuk membantu Puskesmas dalam memenuhi operasional dan penunjang kegiatan.

engan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan. Seperti Puskesmas di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang sangat terbantu dengan bantuan ope rasional sebesar Rp18 juta yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan sesuai petunjuk teknis kepada warga setempat. “Dana itu telah mampu meningkatkan pelayanan, ketersediaan obat serta keper luan mendesak lainnya. Ada 31 Puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr Retni Yonti di Bekasi, Minggu (19/12). Ia menyatakan, adanya dana itu semakin meningkatkan kinerja petugas medis dalam memberikan pelayanan karena mereka bisa lebih fleksibel be kerja melayani masyarakat. Dana yang disediakan pusat itu dikirim ke rekening Puskesmas setelah sebelumnya persyaratan dan kelengkapan

administrasi seperti SK peneta pan pengelola dipenuhi. “Dana tersebut turunnya langsung ke rekening Puskesmas dan dikelola melalui pimpinan nya,” ujarnya. Ia menyatakan, ada pening katan animo warga masyarakat dalam menggunakan jasa Puskesmas sejalan dengan ber tambah baiknya pelayanan yang diberikan petugas medis setem pat. “Bantuan operasional itu sangat membantu meningkatkan pelayanan serta kecepatan da lam penanganan pasien ter masuk mendatangi warga yang menderita penyakit tertentu,” ujarnya. Sebelumnya Direktur Jender al Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Bu dihardja Singgih menyatakan sudah mengirim dana bantuan operasional kesehatan ke PT Pos Indonesia. Menurut dia, dana tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Puskesmas di se

luruh Indonesia melalui kantorkantor cabangnya. Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) yang sudah dikirim ke PT Pos pusat itu lebih kurang 80 persen dari total dana Rp216 miliar. Ia mengatakan, SK dari kepala dinas kesehatan ten tang Puskesmas penerima BOK diperlukan untuk memastikan seluruh Puskesmas mendapat bantuan dana guna mendukung kegiatan operasional mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pada 2010 ini, kata dia, sebanyak 303 Puskesmas di Su matra, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan yang ter pilih menjadi percontohan akan menerima bantuan dana Rp100 juta. Sedangkan Puskesmas lain yang tidak terpilih menjadi percontohan akan mendapat bantuan dana operasional dalam jumlah bervariasi dengan kisar an Rp18 juta-Rp22 juta selama 2010. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Kabar Daerah

foto: istimewa

Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi melantik Drs. Marcus Wanma M.Si dan Drs. Inda Arfan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode 2010-2015.

Marcus Wanma, Mengabdi untuk Masyarakat Setelah melalui pemilukada yang cukup panjang, akhirnya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Raja Ampat kembali menetapkan pasangan incumbent Drs. Marcus Wanma M.Si dan Drs. Inda Arfan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode 2010-2015.

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

Kabar Daerah

elantikan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi pada 16 November 2010 lalu dihadiri juga oleh Ketua DPRD Raja Ampat, unsur Muspida, anggota dewan dan disaksikan oleh ribuan masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Inilah pelantikan kepala daerah yang sepenuhnya mendapat legitimasi masyarakat karena sukses membangun daerah yang awalnya masih berupa hutan belukar menjadi sebuah daerah maju. â&#x20AC;&#x153;Kita sudah berbuat, tetapi masih banyak lagi yang harus kita perbuat untuk masyarakat di kabupaten ini, maka marilah kita terus berlari (mengejar ketertinggalan) dan berpartisipasi dalam berbagai pembangunan sesuai dengan potensi yang kita miliki,â&#x20AC;? jelas Wanma. Marcus Wanma yang memulai keriernya sebagai PNS tahun 1977 itu memiliki visi dan misi pembangunan yang jelas dan jauh ke depan bagi kemajuan Kabupaten Raja Ampat. Ada lima sektor pembangunan yang menjadi prioritas utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia di kabupaten Raja Ampat.

Prioritas Pembangunan Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan gedung perkantoran, pembangunan jalan yang menghubungkan setiap distrik, pembangunan transportasi lintas pulau, dermaga, dan tambatan perahu. Pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat penting karena diharapkan akan berdampak positif bagi terciptanya iklim investasi. Dengan menghadirkan para investor yang mau menanamkan modal-

nya di berbagai bidang usaha maka akan menciptakan roda perekonomian bagi masyarakat Raja Ampat. Kedua sektor pendidikan. Sebagai sektor dasar yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia Raja Ampat dimasa depan. Upaya itu dilakukan sedini mungkin dengan menyediakan infrastruktur dasar pendidikan seperti pembangunan sekolah, penerimaan tenaga pendidikan setiap tahun, pemberian beasiswa bagi anak-anak Raja Ampat. Dan diharapkan pada 10-15 tahun mendatang, sudah ada ketersediaan sumber daya manu-

sia di Kabupaten raja Ampat. Marcus Wanma menyadari bahwa masa depan Raja Ampat bergantung pada kualitas pendidikan warganya. Karena bagi beliau pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Bila pendidikan baik maka tingkat kesejahteraan akan ikut baik. Tanpa adanya pendidikan yang baik maka akan sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Ketiga pembangunan sektor kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat secara merata baik ditingkat distrik maupun di kota kabupa-

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Kabar Daerah ten. Penyediaan berbagai fasiliitas kesehatan terus dilakukan seperti pembangunan rumah sakit rawat inap, puskesmas, polindes, pustu. Selain itu juga dilakukan pembangunan sumber daya manusia bidang kesehatan yaitu penyediaan tenaga medis, para medis, dokter, bidan, suster, apotek yang menyediakan obatobatan. Keberadaan bidan di setiap kampung juga disertai dengan dua dukun beranak untuk membantu proses ibu melahirkan. Mereka diberikan pelatihan oleh bidan dan diberikan insentif oleh pemerintah setiap bulan. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan yang jumlahnya ratusan pulau itu, Pemerintah Raja Ampat melalui Dinas Kesehatan juga membuat program dokter terapung dan program Tim C (Tim Mobile Clinic.) Program dokter terapung ini bertujuan membantu puskesmas dalam malayani kesehatan masyarakat dikampung kepulauan terpencil. Program ini dilakukan satu bulan sekali dengan membawa tenaga medis,

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

mulai dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat dan lainnya. Segala penyakit akan langsung ditangani dan diberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan program Tim C adalah program kesehatan dari pusat yang bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah. Tim ini melayani kesehatan seluruh masyarakat di kampung-kampung selama 3-4 hari disetiap distrik. Dan dilakukan sebanyak 3-4 kali setiap tahunnya. Berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan itu berhasil mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan penyakit disebabkan oleh nyamuk malaria. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah meningkatnya kesedaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Yang keempat pembangunan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Bentangan alam lautan dan daratan menjadi daya tarik khusus bagi pengembang-

an pariwisata. Ditambah lagi panorama alam bawah lautnya yang sangat indah dan sulit dicari tandingannya di seluruh dunia. Untuk itu Marcus Wanma menekankan bahwa sebagai sektor unggulan, dunia pariwisata di kabupaten Raja Ampat harus dikembangkan agar ke depannya mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang mendiami hamir 600an lebih pulau-pulau yang berserakan di kabupaten Raja Ampat. Berkaitan dengan itu maka pemerintah daerah melalui dinas pariwisata Raja Ampat telah mencanangkan 5 kampung wisata yaitu Kampung Saundarek, Arborek, Yenwaupnor, di distrik Meosmanswar ditambahkan kampong lainnya yaitu kampung Sawingray dan Yenbuba. Kelima kampong tersebut memiliki keunggulan dan potensi wisata masing-masing. Dalam membangun kampung wisata itu pemerintah daerah juga melibatkan peran serta

Kabar Daerah masyarakat. Warga dibekali berbagai keterampilan dan kecakapan seperti membuat kerajinan tangan, mengembangkan tarian adat dan ritual, dan mengembangkan keterampilan adat lainnya. Wanma juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian dan keunggulan kampung masing-masing sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan local maupun mancanegara. Prioritas yang kelima dalam pembangunan Raja Ampat adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kabupaten Raja Ampat, Bupati Marcus Wanma mengembangkan beberapa program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tujuannya tak lain agar masyarakat nantinya mampu untuk mandiri berdasarkan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Program itu antara lain menumbuhkan kembangkan usaha kecil menengah dan koperasi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya rumput laut. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan para nelayan. Karena hampir 90 persen masyarakat Raja Ampat hidupnya bergantung pada sumber daya laut. Memberikan bantuan dana bagi pemberdayaan kampung. Mengembangkan bidang sosial keagamaan melalui bantuan rutin pada pembangunan rumah ibadah dan pemuka agama. Kemudian juga meningkatkan taraf kesejahteraan para pegawai pemerintah dan guru. Selain itu dalam upaya mendekatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan potensi daerah agar tercipta kemandirian lokal, Wanma tengah berjuang untuk melakukan pemekaran wilayah kabupaten baru. Hal itu dilakukan meng-

ingat kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang cukup luas yakni lebih dari 46.000 km2. Ada sekitar 24 distrik, 124 kampung, dan 4 kelurahan yang berada dalam wilayah pemerintahannya. Dari sisi itu maka sangat memungkinkan untuk pembentukan kabupaten baru. “Peme-

foto: istimewa

Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma M.Si

“Pemekaran adalah jembatan emas untuk membangun dan menghantarkan masyarakat Raja Ampat pada keadaan yang lebih baik.” karan adalah jembatan emas untuk membangun dan menghantarkan masyarakat Raja Ampat pada keadaan yang lebih baik” kata Wanma.

Pemekaran Wilayah Dengan terpilihnya kembali Marcus Wanma menjadi Bupati Raja Ampat 2010-2015, diharapkan pembangunan di Raja Ampat dapat terus berkembang. “Saya memimpikan sebuah masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Raja

Ampat. Jalannya yaitu melalui pemekaran kampung, distrik dan akhirnya mengarah pada pemekaran kabupaten baru. Bahkan kalau tak ada halangan kita akan membentuk 4 kabupaten baru sebelum daerah ini kita usulkan jadi provinsi sendiri,” jelas Wanma pada media lokal beberapa waktu lalu. Raynold Bula, anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat juga mengatakan, “Apa yang dilakukan Wanma selama lima tahun kepemimpinannya sangat tepat. Sebab untuk pemekaran kabupaten baru sekurang-kurangnya kabupaten induk telah melewati usia tujuh tahun. Itu aturannya, masyarakat harus pahami ini,” ujarnya. Memang, sebagai putra daerah Wanma bertekad untuk terus berjuang agar kehidupan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Dia kerap memikirkan cara terbaik untuk mengangkat derajat masyarakat Raja Ampat. Pandangannya terhadap pembangunan Raja Ampat bukan sekedar konsep. Sudah banyak perubahan dalam wujud nyata yang dia lakukan. Perubahan di segala bidang yang dirasakan semua lapisan masyarakatnya. Memasuki usia ke 7 dalam kepemimpinannya sekaligus memulai periode ke 2 dalam pemerintahannya, Wanma mengajak seluruh komponen masyarakat Raja Ampat untuk berpartisipasi dan terus memacu pembangunan Raja Ampat menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejajar dengan kabupaten lainnya. Perbedaan pandangan politik dalam pesta demokrasi pemilukada yang baru lalu jangan dijadikan pertentangan. Malah justru menjadi pembelajaran bagi kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Raja Ampat. n iwhk

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Kabar Daerah

Pasangan Bupati Teluk Bintuni drg. Alfons Manibui DESS dan Wakil Bupati Drs. Akuba Kaitam menerima ucapan selamat dari Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi usai upacara pelantikan, Kamis (25/11). progres/ria

Membangun Menuju

Bintuni Baru

“Membangun harus menggunakan hati, karena dengan demikian kita akan mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”, jelas drg. Alfons Manibui DESS, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Kabar Daerah

embangunan di kabupaten Teluk Bintuni kini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal itu terlihat jelas dari berbagai perubahan dasar pada fisik kota Bintuni. Mulai dari infrastruktur jalan yang telah menjangkau seluruh distrik hingga penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan penerangan. Seluruh capaian keberhasilan itu semata-mata di peruntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Tekad Alfons Manibui untuk melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik di kabupaten Bintuni sudah terlihat nyata. Kedepan dia berharap Kabupaten yang dipimpinnya dapat segera mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Bahkan dia juga berupaya untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai landasan dalam membangunan ekonomi masyarakat Bintuni melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana. Dengan dibarengi semangat mengejar ketertinggalan dan cita-cita menuju Bintuni Baru yang damai, maju dan sejahtera itulah Alfons Manibui bersama wakilnya Akuba Kaitam kembali memimpin Kabupaten Teluk Bintuni untuk periode 2010-2015.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Setelah digelar pemilukada, akhirnya pasangan drg. Alfons Manibui DESS dan Drs. Akuba Kaitam kembali dipercaya masyarakatnya untuk memimpin Kabupaten Teluk Bintuni periode 2010-2015. Puncaknya adalah pelantikan yang

dilakukan Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi pada Kamis (25/11) lalu di Lapangan Sports Center Kampung Lama, Bintuni. Dengan dihadiri 20 anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni dan disaksikan seluruh masyarakat Teluk Bintuni, pasangan tersebut dilantik dan diambil sumpahnya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD. Pelantikan juga dihadiri ketua DPRD Papua Barat Yoseph Auri, Kapowil BIN Papua Barat Brigjen Pakpahan, Danrem 1701 Sorong Kol (Inf) Hironimus Guru, ketua pengadilan negeri Manokwari, Kajari Manokwari, penjabat bupati Teluk Wondama Decky Ampnir, anggota DPR RI Irenne Manibuy, SH dan undangan lainnya. Prosesi pelantikan itu dimulai dengan acara adat yang dilakukan oleh 7 suku yang mendiami Teluk Bintuni. Pasangan Bupati dan wakil Bupati diarak menuju tempat upacara dan diserahkan kepada DPRD Teluk Bintuni. Berdasarkan SK Mendagri yang dibacakan sekretaris dewan, Gubernur Papua Barat Abraham Aturuti didampingi rohaniwan secara resmi mengambil sumpah dan janji drg. Alfons Manibuy, DESS sebagai bupati dan Drs. Akuba Kaitam sebagai wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2010-2015, dilanjutkan dengan penyerahan SK dan penandatanganan berita acara. Ketua DPRD Bintuni, Daniel Asmorom dalam sambutannya mengatakan, jabatan bupati dan wakil bupati adalah jabatan sentral. Untuk itu sebagai kepala daerah yang dipilih langsung dalam pesta demokrasi tanggal 1 September yang berlangsung secara demokratis, jujur dan adil,

Bupati Teluk Bintuni drg. Alfons Manibui DESS

progres/ria

Asmorom mengharapkan agar Manibui-Kaitam dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai bentuk tanggungjawab moral atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Ia juga mengajak masyarakat Bintuni untuk merapatkan barisan, menyatukan tekad untuk membangun menuju Bintuni Baru. Asmorom melanjutkan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra kerja yang sejajar, tidak ada yang superior. Untuk itu perlu dibangun komuniaksi dan kemitraan yang sejajar demi pembangun Bintuni baru ke depan. Sementara itu, gubernur Atururi dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada rakyat Bintuni yang telah menyukseskan Pemilukada de-

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Kabar Daerah ngan aman, lancar, adil dan jujur di mana pasangan ManibuiKaitam meraup suara 17.542 atau sekitar 57%. Dengan hasil itu, kata Atururi, membangun kehidupan demokrasi dan politik tidak segampang membalik telapak tangan tetapi membutuhkan proses yang panjang dan berliku yang merupakan tanggungjawab bersama untuk membangun kedewasaan berpolitik. “Harus diingat bawah pelantikan ini merupakan bentuk kepercayaan, untuk itu amanah rakyat itu harus dipertanggungjawabkan,” ujar Atururi. Bila masih ada perbedaan dalam masyarakat, ia meminta dilakukan konsolidasi demi pembangunan masyarakat. ”Masyarakat perlu mendukung bupati dan wakil bupati terpilih,” ujar gubernur Atururi.

Mengejar Ketertinggalan Sejak dilantik pertama kali sebagai Bupati Teluk Bintuni pada tahun 2005 lalu, Alfons Manibui telah mencanangkan tekad untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni dari dae-

Kilang gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) di Lapangan Tangguh, Teluk Bintuni

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

rah lain di Indonesia. Berbagai upayapun dilakukan Bupati peraih gelar Master di bidang perencanaan pembangunan dan manajemen proyek Universitas Bordeaux II Prancis tahun 1996. Diantaranya dengan menggenjot arus investasi sektor swasta. ”Terus terang, sejak saya jadi Bupati, kami telah menerapkan kebijakan yang kondusif untuk kegiatan investasi,” jelas Alfons Kebijakan untuk merangkul pihak swasta agar mau menanamkan modalnya di kabupaten Bintuni bukan tanpa alasan. Hal itu bertujuan agar dapat terjadi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. “Investasi apapun sepanjang menurut kajian Pemda setempat bisa meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, pasti akan mendapatkan dukungan penuh, karena memang kebijakan yang ditempuh Bintuni seperti itu,” tambahnya. Selain itu, faktor sumber daya alam kabupaten Bintuni juga sangat mendukung untuk menarik para investor. Dari kajian yang dilakukan, ternyata Kabupaten

Teluk Bintuni memiliki potensi tambang yang cukup besar. Sebut saja tambang batubara yang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, saat ini mulai kembali dieksplorasi. Kemudian juga tambang emas yang sudah mulai digali. Namun yang lebih mencengangkan adalah ditemukannya cadangan gas bumi yang luar biasa melimpah. Yakni, mencapai triliunan kaki kubik. Perusahaan migas internasional British Petroleum (BP) Tangguh yang kini sedang membangun konstruksi kilang gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) di lapangan Tangguh, yang produksinya bakal diekspor ke sejumlah negara. Semua kekayaan alam yang bisa di eksplorasi dari dalam perut bumi Kabupaten Bintuni diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain dapat segera terwujud. ”Saya cukup optimistis dalam melihat potensi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni ini,” ujar Alfons penuh optimis

Kabar Daerah

Pelabuhan Teluk Bintuni

Sejumlah potensi sumber daya alam ini, jika dikelola dengan baik dan transparan akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat di Teluk Bintuni. Dan Alfons sangat meyakini itu. Yang paling penting, katanya, kalau ada investor yang ingin investasi di Papua harus cocok dulu dengan masyarakat, harus memahami budaya dan cara pikir masyarakat. Ini penting sekali karena akan mengurangi potensi friksi-friksi yang akan terjadi. Mereka harus bicara dulu dengan masyarakat terkait dengan hak ulayat. â&#x20AC;?Hal seperti itu biasa kita temukan. Ibarat kita harus bicara bersama-sama. Masyarakat maunya seperti apa. Lantas kita cari jalan tengahnya, apa yang menjadi komitmen sosial dari investor kepada mereka. Setelah deal, kita jalankan,â&#x20AC;? katanya. Jadi untuk izin tak ada masalah, tambahnya. Hal itu kembali ditegaskan Bupati Alfons usai pelantikan,

Keelokan Desa Yakati di Kabupaten Teluk Bintuni

bahwa pada periode kepemimpinannya untuk lima tahun kedepan peran swasta tidak lagi menjadi nomor dua melainkan setara. Terbukti pada lima tahun kemarin pertumbuhan ekonomi telah berkembang cukup baik karena terkait pada peran serta

masyarakat dan swasta. Ia menilai jika sektor swasta berkembang maka Kabupatena Teluk Bintuni akan dapat menjadi daerah yang lebih maju. Dan Alfons berjanji akan membuka luas peluang investasi dan dunia swasta. n Iwhk

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Ekonomi

Awas Inflasi Tinggi Target tingkat inflasi tahun ini kemungkinan besar akan terlampaui. Perlu ada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna mengimbangi tekanan inflasi tersebut.

foto: istimewa

ahun ini tampaknya target inflasi yang dicanangkan pemerintah akan terlampui. Dari Januari hingga November 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi yang terjadi telah mencapai 5,98%. Padahal pemerintah mentargetkan tingkat inflasi untuk 2010 hanya 5,3%. Melihat perkembangnnya, banyak yang memperkirakan inflasi tahun ini bisa melampaui 6%. Pasalnya, di penghujung tahun (Desember) lazimnya angka inflasi akan kembali tinggi, karena belanja masyarakat meningkat akibat adanya kegiatan liburan akhir tahun serta perayaan natal dan tahun baru. Dari catatan BPS diketahui bahwa inflasi tersebut terjadi di 66 kota besar di Indonesia. Komponen bahan makanan pada November lalu memberikan kontribusi yang paling besar terhadap inflasi yakni 1,49%.

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

Kepala BPS Rusman Heriawan, menyatakan, inflasi yang terjadi pada November 2010 banyak disebabkan karena naiknya harga beberapa komoditas, terutama bahan pokok. Kondisi ini menurut Rusman cukup mengkhawatirkan, sebab bila pada Desember terjadi inflasi maka berpotensi akan mencapai lebih dari 6%. Komoditas yang menyumbang besaran inflasi tersebut di antaranya beras 0,12%, cabe merah 0,10%, bawang merah 0,07%, emas perhiasan 0,05%, minyak goreng 0,04%, rokok kretek filter 0,02%. Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi paling besar adalah daging ayam ras, dengan kontribusi terhadap deflasi 0,05%. Inflasi yang terjadi pada November 2010 itu dianggap terlalu tinggi, Bank Indonesia (BI) saja terkejut begitu mengetahui inflasi November menembus angka 0,6 %, yang artinya berada

di atas perkiraan bank sentral sebelumnya. Menurut Gubernur BI, Darmin Nasution , semula BI memperkirakan inflasi November hanya 0,5% saja. Karena angka inflasi November lebih tinggi, BI memperkirakan hingga akhir tahun, inflasi akan meleset atau jauh lebih tinggi dari perkiraaan semula. Inflasi Desember juga diperkirakan masih akan tertekan karena belanja masyarakat menjelang Natal dan akhir tahun juga akan meningkat. â&#x20AC;&#x153;Belanja pemerintah juga banyak,â&#x20AC;? kata Darmin. Tekanan terhadap inflasi ini diprediksikan BI masih akan berlanjut hingga 2011. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan angka inflasi pada November yang cenderung tinggi itu disebabkan karena banyaknya bencana alam. Perhatian pemerintah untuk menanggulangi

Ekonomi dampak bencana itu begitu tinggi, sehinga akhirnya ikut mendorong tingkat inflasi yang tinggi. Untuk meredam lonjakan inflasi yang tinggi itu Agus tetap berusaha agar inflasi tahun ini tidak akan melampaui 6%. Meski harus diakui ruang untuk mencapai target itu sangat kecil, hanya tersisa 0,22%. Menurut Agus Pemerintah memang mengkhawatirkan inflasi yang tinggi, karena akan menjadi ancaman yang serius bagi perekonomian Indonesia di 2011. Senada dengan yang dikemukakan Agus Martowardojo, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan berusaha untuk menjaga inflasi supaya tidak terlalu tinggi. Pemerintah juga tidak akan diam untuk mengendalikan harga pangan yang menjadi salah satu pemicu inflasi tinggi. Misalkan untuk beras, melalui Bulog terus melakukan intervensi ke pasar. Hatta pun berharap inflasi pada Desember 2010, tidak akan setinggi pada November. Inflasi yang tingi dan tak terkendali memang amat mengkhawatirkan, sebab bisa mendorong penurunan tingkat kesejahteraan. Bahkan bila tidak diimbangi dengan peningkatakan pendapatan masyarakat, inflasi tinggi dapat meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi diketahui penyumbang inflasi itu berasal dari harga bahan pokok makanan dan makanan jadi. Dengan makin meningkatnya harga kebutuhan pokok itu maka mereka yang berpenghasilan pas-pasan akan mulai mengurangi konsumsi pangan mereka. Hal inlah yang harus diantisipasi pemerintah sejak dini. Seperti yang dilansir oleh BPS, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2010,

foto: AKBAR NUGROHO GUMAY

sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5%, sedangkan pada Maret 2009 sebesar 73,6%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan. Pengamat ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, kenaikan inflasi yang besar ini bakal mengancam tingkat angka kemiskinan di Indonesia. Peluang besar terjadinya angka kemiskinan, khususnya pada masyarakat yang tergolong nyaris miskin (near poor), yang jumlahnya ditaksir sebesar 42% dari populasi penduduk Indonesia. Ancaman angka kemiskinan terbuka lebar bila pemerintah tidak mampu mengendalikan inflasi yang tinggi,â&#x20AC;? tegas Latif. n

Inflasi Bulanan 2009-2010 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0.0 -0,2

Jan

Feb Mar Apr

Mei

Jun

Jul

Agu Sep

Inflasi 2010 (%)

Okt Nov Des

Inflasi 2009 (%)

Inflasi tahunan 2005-2010 25 20

17,11

15 10

11,06 5,3*

5,3*

6,59

6,6

2007

2006

2,78

0 2011

2010

2009

2008

2005

* Target inflasi pemerintah Sumber : BPS

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Nasional

Pemerintah Harapkan KUR TKI Selesaikan Permasalahan Sosial

M Risyal Hidayat

Pemerintah mengharapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Tenaga Kerja Indonesia bisa membantu menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

enko Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutannya di acara peluncuran KUR TKI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu mengatakan, bantuan KUR bagi TKI dapat menghindarkan TKI

terjerat utang dalam jumlah besar saat membutuhkan biaya dalam pengurusan keberangkatannya ke luar negeri. “Dengan KUR ini, TKI dapat lepas dari jeratan renternir. Selain itu dengan terkoneksinya

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

mereka pada perbankan, setelah selesai menjadi TKI dapat berwirausaha,” kata Hatta. Ia menyatakan pemerintah mengharapkan KUR TKI ini dapat menjadi solusi bagi peningkatan perlindungan dan pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Data pemerintah menunjukkan remitasi TKI pada 2010 mencapai 6,6 miliar dolar AS, dan diperkirakan akan mening-

Nasional kat menjadi 6,8 miliar dolar AS. Pemerintah meluncurkan program kredit usaha rakyat bagi Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam proses penempatan ke luar negeri. KUR bagi TKI secara resmi diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya, Rabu, dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jatim. KUR bagi TKI memiliki dua skema, KUR Mikro yaitu KUR dengan pagu sampai dengan Rp20.000.000 dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar atau setara 22 persen efektif per tahun. Skema kedua adalah KUR TKI Ritel dengan pagu diatas Rp20.000.000 dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal setara 14 persen efektif per tahun. Tujuan adanya program tersebut, adalah membantu TKI dalam pembiayaan proses penempatan bekerja di luar negeri. Juga memastikan TKI ditempatkan dengan kontrak yang jelas, haknya dipenuhi dan memeroleh pelayanan yang layak. Program tersebut, juga diharapkan mendorong TKI bekerja produktif dan mematuhi ikatan kontrak dengan adanya transparansi pembayaran gaji dan potongan melalui perbankan. Selain itu, juga meningkatkan remitansi melalui lembaga keuangan. Pada 2010 ada tiga bank yang menyalurkan KUR ini yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri. Selanjutnya akan mengikuti Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan 13 Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank

NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua. Skema penjaminan dilakukan oleh perusahaan penjamin. Sumber KUR TKI 100 persen berasal dari dana Bank Pelaksana. Pemerintah akan menjamin pengembalian KUR TKI melalui perusahaan penjamin sebesar 80 persen, sisanya 20 persen merupakan risiko bank jika terjadi kemacetan pembayaran. Besarnya pinjaman KUR ini maksimal 100 persen dari biaya penempatan, mencakup biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja dan biaya lain yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan Menakertrans. Mekanisme penyaluran KUR TKI adalah TKI mengajukan aplikasi KUR TKI kepada Bank dengan dibantu oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau dahulu yang disebut PJTKI. Apabila TKI telah memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, maka bank dapat menyetujui penyaluran KUR TKI. Bank melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin apabila TKI gagal melakukan pembayaran angsuran kredit. Hadir dalam acara peluncuran KUR bagi TKI di Surabaya, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hassan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amelisari, Mendiknas Muhammad Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Gubernur Jatim Soekarwo dan pejabat lainnya.

Presiden: TKI menabung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta warga

negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri untuk bisa menyisihkan sebagian pendapatannya guna disimpan sebagai modal untuk pengembangan usaha setelah selesai menjadi TKI. Hal tersebut dikemukakan Presiden saat berdialog dengan tiga warga negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri di sela-sela peluncuran program kredit usaha rakyat untuk TKI di Surabaya, Rabu. Ketiga warga Indonesia tersebut masing-masing Nursanti asal Jawa Barat, Muhammad Nasib asal Nusa Tenggara Barat dan

Tujuan adanya program tersebut, adalah membantu TKI dalam pembiayaan proses penempatan bekerja di luar negeri. Juga memastikan TKI ditempatkan dengan kontrak yang jelas, haknya dipenuhi dan memeroleh pelayanan yang layak. Kausar asal Malang Jawa Timur yang berdialog dengan Presiden melalui jalur telekonferensi. “Saya minta agar sebagian gajinya bisa ditabung sehingga nanti bisa dijadikan modal,” kata Presiden kepada Kausar. Kausar lulusan Universitas Islam Malang akan bekerja di sektor formal mengelola peternakan sapi perah di New Zealand dengan gaji setara Rp30 juta per bulan. Kausar bersama empat rekannya akan berangkat bekerja di sebuah peternakan sapi perah menyusul sembilan WNI yang sudah bekerja di sektor yang sama di New Zealand sejak dua tahun lalu. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Nasional

Candi Borobudur telah dibuka kembali bagi kunjungan wisatawan

Yogyakarta Sudah Aman Dikunjungi Wisatawan Perlahan namun pasti, Yogyakarta terus mengalami pemulihan.

emerintah kini tengah giat mengumumkan kepada dunia bahwa Yogyakarta sudah aman dan bisa dikunjungi wisatawan. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik kepada wartawan usai penutupan Wisdom 2010, yang ditutup pelaksanaannya pada 8 desember lalu, di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta. Menurut Menteri, diharapkan melalui event-event internasional seperti ini, pemulihan kepariwisataan Yogyakarta dapat lebih cepat. “Hari ini, saya sangat berbahagia, karena sudah bias melaksananan International Conference pertama pasca erupsi GunungMerapi,” kata Menbudpar. Ia berharap, berbagai kegiatan internasional seperti Wisdom 2010 ini, yang akan dilaksana-

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

kan di Indonesia, dapat digeser pelaksanaannya di Yogyakarta. “Event-event yang akan saya dorong disini banyak sekali. Saya sudah membuat daftarnya, karena nanti Januari, Indonesia akan mulai menjadi tuan rumah Chairman ASEAN. Kita juga akan ada kunjungan event di Indonesia. Ada KTT ASEAN di Jakarta bulan April dan juga ada KTT ASEAN Club East Asia (Asia Timur) di Bali yang rencananya dihadiri Obama,” ujarnya. Jero mengungkapkan, untuk menyongsong dua KTT itu ada puluhan pertemuan tingkat menteri dan 97 pertemuan tingkat SOM. “Nah, ini sedang akan saya bagi-bagi. Sebagian ada yang ke Yogya. Jadi, sayasudah minta pada hotel-hotel, siap-siap beberapa event itu akan saya lempar ke Yogya. Saya yakin ramai. Jadi kalau event yang 500 orang, 1.000 orang itu sudah bisa

ke Yogya,” ungkapnya. Ia menjelaskan ada perbedaan recovery pariwisata di Yogyakartaantara gempa bumi 2006 dan Merapi 2010. Untuk Merapi ini recovery pariwisata lebih cepat, karena fasilitas pariwisata tidak ada yan grusak, hanya berdebu. Seperti Candi Borobudur dan Prambanan berdebu, hotel-hotel atap dan halamannya juga berdebu. Sedangkan waktu gempa 2006, hotel maupun restoran banyak yang rusak, malah Candi Prambanan ada yang roboh. Terkait Wisdom 2010, sengaja diundang Direktur UNESCO ProfHubert Gijzen dan Executive Director of UNWTO. Pertimbangannya adalah Wisdom 2010 ini sebagai konferensi dunia tentang budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kedua tokoh tersebut diajak mengunjungi Candi Borobudur. Di sana akan dijelas-

Nasional foto: m priyadi

kan kepada masyarakat dunia, media asing dan lokal, bahwa sekarang sudah tibasaatnya untuk welcome to Yogyakarta dan sekitarnya. "Saya telah melihat sendiri kondisi di sini, semuanya telah baik dan siap menerima wisatatawan. Saya menyampaikan kabar ini kepada komunitas touris dunia tentang hal yag sama bahwa Yogyakarta siap dikunjungi," ujar Marcio Favilla Direktur Eksekutif UNWTO (United Nation World Tourism Organization), didampingi Jero Wacik dan Direktur Regional Asia Pasifik UNESCO, Hubert Gijzen. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Istijab Danunagorol, mengatakan, perkiraan target tingkat hunian di Yogyakarta pada 2011 sebesar 70 persen. "Pertumbuhan tahun depan kita targetkan 10 persen, agar tingkat hunian pada 2011 mendatang bisa di angka 70 persen," jelasnya kepada pers di Yogyakarta. Angka ini turun 5 persen dari rata-rata capaian selama Januari hingga Oktober 2010 yang bisa mencapai 75 persen.Target ini, menurutnya, berdasarkan pemulihan yang diperkirakan akan butuh proses yang tidak mudah, paling tidak tiga bulan pertama 2011, ditambah lagi sepinya kunjungan, dan proses pemulihan tingkat hunian masih belum akan stabil seperti sebelum erupsi Merapi. Untuk mengembalikan tingkat hunian, pihaknya telah menggalang kemitraan dengan Pemkot Yogyakarta, asosiasi perjalanan, dan pasriwisata untuk mempromosikan Yogyakarta. Event Natal dan Tahun Baru 2011 pun akan dijadikan momen menarik kembali wisatawan. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Association of The

Wisata malam di Jalan Malioboro

Wisatawan berfoto di limpahan vulkanik Gunung Merapi foto: ANIS EFIZUDIN

Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia DIY berkomitmen dan mendukung penuh program pemulihan pariwisata DIY. Dukungan ASITA DIY ini diwujudkan dengan mengirim 30 agen wisata ke Bali untuk menginformasikan kondisi DIY terkini. “Kami sangat komitmen dalam mendukung pemulihan pariwisata DIY dan cara awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada media nasional dan internasional men-

genai kondisi DIY saat ini,” kata Ketua ASITA DIY, Edwin Ismedi Himna dalam sebuah pertemuan Keluarga Public Relations DIY, di Hotel Jentra. Edwin berharap pemulihan segera dilakukan dan berharap pemerintah pusat bersama dinas terkait bisa melakukan kampanye bahwa Yogyakarta aman untuk dikunjungi. ASITA bahkan siap untuk menerima kembali kunjungan wisatawan yang datang ke DIY saat liburan akhir tahun 2010, baik Natal maupun Tahun Baru. n

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Wawancara

Bangun Daerah Tertinggal dengan Keunggulan Lokal Kita akan berupaya membangun daerah-daerah yang masih tertinggal, yang sekaligus bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

esenjangan antarwilayah ditunjukkan oleh masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia, perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur. Menyadari kesenjangan dimaksud, pemerintah menetapkan prioritas nasional yakni perhatian terhadap daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik dalam RPJMN 20102014, sesuai Perpres No.5/2010. Dalam RPJMN itu ditetapkan 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal tersebar di KTI (70 %) dan sisahnya KBI (30 %). Melihat kondisi objektif yang ada di 183 daerah tertinggal itu, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menetapkan prioritas lokasi program, yakni Kawasan Timur Indonesia, kabupaten perbatasan, dan kawasan khusus (pulau terluar, terdepan dan pasca konflik) sekaligus fasilitasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan sebagaimana amanat Perpres 90/2006.

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

foto: istimewa

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, KPDT menintrodusir sejumlah instrumen, di antaranya bantuan pemberdayaan masyarakat yakni Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal dan Khusus (P2DTK). Lebih jauh tentang pekembangan dan pelaksanaan program P2DTK, B. Wilson Lumi dari Majalah PROGRES TNP2K mewawancarai Ir. H. Lucky Korah, MSi, Sekretaris KPDT, di kantornya. Berikut petikannya: Progres: P2DTK, sebenarnya apa tujuan dari program ini? Sesmen: P2DTK sebagaimana juga arahan Bapak Menteri (Meneg PDT, A. Helmy Faishal, red) dalam berbagai kesempatan bahwa program ini berupaya melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan khusus, untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah dengan mengembangkan kelembagaan pemerintah daerah kabupaten, dalam hal memperkuat perencanaan partisipatif sebagai jalan

menuju proses pembangunan yang normal. Secara operasional, program ini dapat mendorong terjadinya pendekatan yang efektif secara multi sektor. Dan, secara umum program ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus. Begitu variatifnya keberadaan daerah di Indonesia. Bagaimana mengklasifikasikan daerah yang harus dibantu? Dalam menetapkan sasaran lokasi kabupaten, kita mengacu pada data yang telah ditetapkan dalam strategi nasional pembangunan daerah tertinggal. Pengertian daerah tertinggal meliputi kabupaten-kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibanding dengan daerah lain dalam skala nasional. Secara terperinci daerah kabupaten tersebut mempunyai ciri tertinggal secara ekonomi, sumber daya dan infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksebilitasi, serta karakteristik desa yang kurang mendukung. Sementara untuk daerah khusus dan perbatasan, meliputi kabupaten yang mengalami bencana alam, bencana sosial serta yang terletak berbatasan dengan negara lain. Secara detail, kelompok yang menjadi sasaran?

Wawancara Sasaran program meliputi kelompok pemerintah daerah, komunitas masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan. Kenapa dibatasi hanya pada komunitas tertentu? Yah, itu karena pemerintah berharap dari pelaksanaan program P2DTK dapat terfokus pada beberapa hal, masing-masing, meningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. Memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipastif, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kemudian, melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar, infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, serta pencipataan iklim investasi dan iklim usaha. Selanjutnya, memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan kemudahan hidup dan prasarana ekonomi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, apakah program ini sudah menjangkau seluruh masyarakat sasaran? Untuk tahap pertama lokasi kegiatan baru mencakup 10 provinsi yang meliputi 51 kabupaten dan 186 kecamatan. Propinsi yang masuk tahap pertama tersebut, yakni NAD (17 kab.), Sumut (2 kab.), Benkulu (3 kab.), Lampung (3 kab.), NTT (8 kab.), Kalbar (3 kab.), Kalteng (3 kab.), Sulteng (4 kab.), Maluku (5 kab.), dan Malut (5 kab.). Namun, kedepan tentu menjadi harapan kita agar program ini bisa tersebar merata, menjangkau daerah-daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam strategi nasional pembangunan daerah tertinggal. Secara keseluruhan, hasil identifikasi,

kita memiliki lebih dari 70 ribu desa, dimana sebanyak 33 ribu diantaranya masuk dalam kategori daerah tertinggal, tersebar di 199 kabupaten (43%). Dengan wilayah sebarannya meliputi 58 kabupaten di Pulau Sumatra, 123 kabupaten di kawasan Indonesia Timur, dan 18 kabupaten di Pulau Jawa dan Bali. Anda optimis dengan keberhasilan program ini? Harapan kita demikian. Seperti juga

yang sering diungkapkan Pak Menteri (Meneg PDT, Helmy Faishal, red) bahwa programprogram yang terangkum dalam P2DTK diharapkan bisa menjadi stimulus dalam hal penggembangan pemberdayaan ekonomi yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi, P2DTK yang dananya berasal dari bank Dunia ini harus mampu menumbuhkan kesejahteraan ekonomi yang signifikan. Kementerian PDT bertekad membangun daerah tertinggal dengan mendorong ekonomi lokal berbasis keunggulan lokal. Untuk mewujudkan itu, kementerian PDT akan menjadikan pembangunan daerah tertinggal berbasis pada pedesaan. Kita akan berupaya membangun daerahdaerah yang masih tertinggal, yang sekaligus bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sebab, kita sadari bahwa saat ini perbedaan pembangunan antardaerah yang relatif maju dengan daerah-daeÂrah yang masih tertinggal masih ada bahkan sangat signifikan. n

istimewa

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Rendevouz

Pecel Lele Mbak Ning, Hemm… “Ikan Lele nya boleh sama, tapi racikan bumbunya jelas beda," kata mbak Ning si pemilik Warung Pecel Lele pada PROGRES yang sore itu singgah di warungnya.

walnya hanya iseng ketika sore hari perut terasa lapar sepulang kantor. Sebuah tenda oranye berukuran 2 x 5 meter bertuliskan pecel lele mbak Ning menarik perhatian, karena selalu saja ramai disinggahi pengunjung. Apa istimewanya, pikir saya waktu itu. Namun dengan bermodalkan perut yang lapar saya coba masuk. Dan benar saja, aroma bumbu pecel lele langsung tercium nikmat. Bahkan pengunjung yang sedang asyik makan itu seperti tak terusik ketika saya berdiri ditengah mereka untuk mencari tempat kosong. Enam meja yang disediakan untuk masing-masing 4 orang sudah penuh. Hanya tinggal 1

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

meja kecil untuk dua orang yang masih tersisa. Empat pelayan wanita terlihat bolak-balik melayani orang yang makan dan 1 juru masak lelaki tak henti-hentinya melepas lele-lele yang sudah dibersihkan kedalam penggorengan. Sedangkan mbak Ning si pemilik warung sedang ‘bercengkrama’ dengan cobek dan ulekan. Inilah bagian yang paling krusial diwarung itu yang tidak bisa diserahkan ke orang lain. Yaitu meracik bumbu. Di Jakarta saat ini warung pecel lele sudah bertebaran dimana-mana. Mulai dari yang kaki lima hingga yang berbentuk restoran. Namun masalah kenikmatan bukan terletak pada tempat, tapi pada olahan. Itulah yang dipahami mbak Ning

ketika pertama kali membuka warung pecel lele nya dipinggir jalan dibilangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mbak Ning membuka warung pecel lelenya pada sore hari mulai pukul 15.00 hingga pukul 23.00 malam. Hal itu terkait pelanggan yang akan dibidik. Yaitu orangorang kantor yang pulang kerja sore hari dengan perut keroncongan seperti saya. Usai memesan 1 porsi pecel lele plus plus, sayapun mulai mengamati keistimewan warung ini. Ternyata memang ada yang berbeda. Terutama dari cara pengolahan. Pecel lele di sini digoreng 2 kali. Pertama digoreng setengah mateng. Setelah itu diangkat dan langsung di celupkan ke dalam ramuan

Rendevouz bumbu yang sedikit kental agak kekuningan. Dibiarkan sebentar kemudian dimasukkan kembali kedalam penggorengan panas. Hasilnya, tercium aroma gurih yang menyengat, membuat perut lapar semakin lapar. Seluruh proses itu memakan waktu tak lebih dari 10 menit untuk sampai ke meja saya. Seekor lele goreng yang cukup besar ditambah lalapan berupa ketimun dan daun kemangi sudah terhidang. Tak lupa bumbu sambal racikan mbak Ning yang menggugah selera itu disajikan dalam piring terpisah. Hemm… selanjutnya sulit saya jelaskan karena hanya kecapan lidah yang terdengar.

Membuka Lapangan Kerja Siapa sangka jika warung kaki lima seperti ini bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar per harinya. Dan mampu mempekerjakan sekitar 9 orang pekerja. 4 orang pelayan wanita, 1 orang jurumasak, 2 orang bertugas belanja untuk seluruh keperluan warung, dan 2 orang lagi bertugas membuka dan menutup warung. Semua pekerja itupun digaji bulanan layaknya karyawan kantoran. “Gaji mereka bervariasi, berkisar antara Rp. 750 ribu

hingga Rp. 1,5 juta”, kata mbak Ning menjelaskan. “Awal membuka warung pecel lele ini, saya tidak mulukmuluk Mas,” tutur mbak Ning, membuka pembicaraan dengan PROGRES sore itu. “Saya hanya ingin membantu orang-orang di kampung saya agar tidak menganggur. Mereka ini lulus sekolah SMA di kampung, tapi ndak tau harus bekerja apa. Jadi saya bawa aja ke Jakartauntuk membantu usaha ini”, kata mbak Ning. “Dan Alhamudulillah, bisa berjalan baik”, tambah nya. Menurut mbak Ning yang berasal dari Lamongan Jawa Timur itu, bahwa keberhasilan usaha warungnya ini bukan hanya kerja kerasnya sendiri tetapi juga karena dukungan dari para karyawannya. Karena itu dia menganggap karyawannya sudah seperti keluarga sendiri. Dan, para karyawannyapun menyadari bahwa ini adalah usaha milik mereka yang harus mereka jaga dan pertahankan. Pemahaman itulah yang ditanamkan mbak Ning pada karyawannya. Bagi mbak Ning sendiri yang bersuamikan seorang pemborong bangunan itu, tidak pernah memasang target

pada usaha yang dilakoni. Yang penting usaha ini berjalan baik, dan karyawannya dapat gaji tiap bulan. “Kalau bicara tidak cukup sih, semua orang nggak pernah ada cukupnya Mas,” katanya. “Rezeki kan sudah diatur Gusti Allah,” cetusnya. Dari usaha yang digelutinya sejak tahun 2004 itu, mbak Ning yang memiliki 3 orang anak itu, telah mampu membeli sebuah rumah yang khusus ditempati para karyawannya. Yang lebih menarik dari sistem usaha pecel Lele mbak Ning adalah bahwa dia memberikan peluang bagi karyawannya untuk berdiri sendiri. Kalau memang itu dirasakan sudah mampu untuk membuka usaha sendiri. Tujuannya adalah agar karyawannya itu bisa kembali mempekerjakan orang-orang dari kampungnya. Dengan demikian dia berharap orang di kampungnya tidak ada lagi yang menganggur. Hal itu sudah dilakukan salah seorang karyawannya setahun lalu dengan membuka warung pecel lele di daerah Pluit Jakarta Utara dengan nama Pecel Lele Mbak Ning 2. Dalam waktu dekat ini mbak Ning juga sudah mempersiapkan seorang karyawannya lagi untuk bisa berdiri sendiri. Persiapannya sudah cukup matang, hanya tinggal mencari lokasi yang tepat untuk membuka usahanya. Dan mbak Ning tidak meminta royalti, ia cukup bahagia melihat mereka sudah mampu berdiri sendiri dan bisa menyerap tenaga kerja orang-orang dari kampungnya. Inilah potret kesederhanaan masyarakat kecil dalam menyikapi masalah pengangguran sekaligus penanggulangan kemiskinan. Tanpa harus pusing dengan teori program-program yang sulit dimengerti. Selamat mbak Ning, besok saya datang dan makan lagi disini. n Iwan HK.

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Wisata

Bunaken Memiliki 20 titik penyelaman yang mempesona

Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010 ď Ź PROGRES

Wisata

aman Nasional Laut (TNL) Bunaken merupakan salah satu obyek wisata bahari yang ada di Sulawesi Utara. Di Taman Nasional Bunaken ini, salah-satu pulau yang termasuk didalamnya ialah Pulau Bunaken. Pulau ini memeiliki luas 8,08 kmÂ˛. Pulau yang bejarak kurang lebih 12 mil dari Pelabuhan Wisata Manado, berada tepat pintu masuk Teluk Manado, yang terletak di Utara pulau Sulawesi. Bunaken masuk wilayah pemerintahan kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Bunaken dapat ditempuh dengan kapal cepat (speed boat) atau kapal sewaan dengan perjalanan sekitar 30 menit â&#x20AC;&#x201C; 45 menit dari Pelabuhan Wisata Manado. Kalau dari ibukota Negara, Jakarta, Bunaken bisa dicapai dengan jarak waktu 5 jam,

masing-masing 3 jam untuk bisa tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado dengan menggunakan airlines, 1-1,5 jam untuk tiba di Pelabuhan Wisata Manado dengan menumpang kendaraan wisata atau kendaraan umum (taksi), selanjutnya waktu yang tersisa kita dapat gunakan bisa sampai ke TNL Bunaken. TNL Bunaken memiliki biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia. Selam scuba menarik banyak pengunjung ke pulau ini. Secara keseluruhan TNLBunaken meliputi lima pulau yang berada di dalamnya, masing-masing Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage, dan Pulau Nain berikut beberapa anak pulaunya. Lokasi penyelaman (diving) terbaik berada di masing-masing pantai yang mengelilingi kelima

pulau itu. TNL Bunaken memiliki 20 titik penyelaman (dive spot) dengan kedalaman bervariasi hingga 1 kilometer. Dari 20 titik selam itu, 12 titik selam di antaranya berada di sekitar Pulau Bunaken. Dua belas titik penyelaman inilah yang paling kerap dikunjungi penyelam dan pecinta keindahan pemandangan bawah laut. Sebagian besar dari 12 titik penyelaman di Pulau Bunaken berjajar dari bagian Tenggara hingga bagian Barat Laut pulau tersebut. Di wilayah inilah terdapat underwater great walls, yang disebut juga hanging walls, atau dinding-dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas. Dinding karang ini juga menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan di perairan sekitar Pulau Bunaken. n

PROGRES ď Ź Edisi 2 ď Ź DESEmber 2010

Sekilas Berita Mohammad Ikhsan Dilantik sebagai Guru Besar Tetap FE UI

seperempat dari pajak kita habiskan untuk keperluan yang seharusnya produktif, seperti keperluan sosial atau untuk infrastruktur, tapi kita buang-buang untuk bukan orang miskin,” ujar Mohammad Ikhsan. n UH

Mohammad Ikhsan resmi dilantik sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia l pada hari Sabtu, 27 November lalu. Dalam pengukuhannya, di balai Sidang Fakultas

istimewa

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Jakarta itu, dia menyam-

saat ini tengah melakukan singkronisasi program

paikan pidato dengan

penanggulangan kemiskinan tahun 2011. “Ini menjadi tujuan pembentukan Tim Koor-

Kebijakan Ekonomi Makro,

dinsi Penggulangan Kemiskinan (TKPK) yang

Khususnya Stabilisasi

dibentuk dua bulan lalu, agar program penangan-

Harga dan Penanggulangan

an kemiskinan di daerah ini bisa tepat sasaran,”

Kemiskinan”. Beliau juga sekaligus menjabat Staf

kata Sekretaris TKPK Lombok Barat, HM Taufik di

Khusus Wakil Presiden Boediono.

Giri Menang, Selasa.

Perekonomian Indonesia dinilai menguntung-

Menurut dia, anggaran program penang-

kan pihak negara-negara kapitalis. Namun Mo-

gulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat

hammad Ikhsan berpendapat, Indonesia masih

sebenarnya sudah ada di setiap satuan kerja

mampu membangun perekonomiannya sendiri.

perangkat daerah (SKPD), namun penanganan-

Kebergantungan impor yang tergolong tinggi

nya tidak terfokus. Ini mengakibatkan dana da-

juga tak luput dari perhatian beliau. “Kalau impor

lam APBD 2010 sebesar Rp82 miliar lebih, belum

kita tinggi kan trade balance-nya negatif. Ini trade

termasuk dana non APBD sekitar Rp95 miliar

balance-nya kita masih positif. Misalnya dengan

lebih, masih kurang fokus pada sasaran.

China, ekspor kita masih tinggi dibandingkan

“Karena itu mulai tahun ini, TKPK akan

impor. Kalau dilihat dari rasio ekspor terhadap

melakukan singkronisasi program pengentasan

GDP (Gross Domestic Product, red) atau impor

kemiskinan bersama SKPD agar program ini tidak

terhadap GDP, dua-duanya digabung, kita masih

tercecer, termasuk untuk rekap anggaraan peng-

rendah di ASEAN. Dibanding China, kita masih

entasan kemiskinan baik dari APBD maupun non

lebih tinggi. Sedangkan kalau kita lihat statis-

APBD,” katanya.

tiknya, produksi barang ekspor China berasal dari perusahaan luar China,” jelasnya. Soal pajak di Indonesia juga dipandang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. “Seandainya pajak kita mengikuti standar

Ia mengatakan, selain melibatkan SKPD di lingkup Pemkab Lombok Barat, pihaknya juga akan mengajak tim ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan LSM untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam upaya peng-

ekonomi negara-negaranya yang seimbang de-

entasan kemiskinan. “TKPK secara aktif akan

ngan kita. Itu lebih dari cukup. Jadi, konsentrasi

melakukan evaluasi secara berkala terhadap pe-

nya di pajak, di kita itu sudah pajaknya rendah,

nyusunan strategi dari berbagai aspek,” katanya.

banyak yang gak bayar. Terus kita menghabiskan

Tim Koordinsi Penanggulangan Kemiskinan

Kedokteran UI, Salemba,

tema “Upaya Pengukuhan Mohammad Ikhsan

TKPK Lombok Barat Singkronisasi Program Kemiskinan

Ia mengatakan, berdasarkan Program Pen-

subsidi untuk bahan bakar yang sekarang 3-4

dataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Lombok

persen dari GDP. Kalau rasio pajak kita 14 persen,

Barat tahun 2008, jumlah masyarakat miskin di

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Majalah TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PIAGAM KESEPAKATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)Provinsibersama-samadenganTimNasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyepakati untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka percepatan pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan.

Jakarta, 29 November 2010 Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Seluruh Indonesia

Sekilas Berita Kabupaten Lombok Barat mencapai 25,97 persen dari sekitar 600.000 jiwa penduduk. Menurut dia, angka kemiskinan tersebut tersebar pada 10 kecamatan yang ada, dengan

Hatta: Pengentasan Kemiskinan Harus Sejalan Pertumbuhan Ekonomi

rata-rata angka kemiskinan tertinggi di atas 60 persen berada di Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Kuripan. n UH

Program PKK Bisa Tanggulangi Kemiskinan

JAFKHAIRI

Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pengentasan kemiskinan nasional harus berbarengan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Pengentasan kemiskinan istimewa

Vita Gamawan Fauzi

Sepuluh program pokok PKK diyakini mampu

harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan,” katanya di Bogor, Minggu (5/12).

untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten/

Hatta Raja menyatakan hal itu saat menjadi

kota di Provinsi Sumatera Barat, sepanjang dalam

pemateri pada diskusi panel yang digagas Ikatan

pelaksanaan bisa berlangsung secara baik, terutama

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di IICC

pemanfaatan lahan perkarangan rumah.

Kota Bogor sebagai rangkaian Muktamar-V.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK

Muktamar-V ICMI dilangsungkan di Kota Bogor

Pusat, Ny. Vita Gamawan Fauzi dalam sambutannya

pada 4-7 Desember 2010 yang dihadiri sekitar 1.000

yang dibacakan Ketua Tim Penggerak Provinsi

peserta dari berbagai penjuru tanah air.

Sumbar, Ny. Nevi Irwan Prayitno pada peringatan

Menurut Hatta Rajasa, baik pengentasan

hari kesatuan gerak PKK ke-38 pada 2010, di

kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi,

gubernuran, Senin.

sama-sama penting dalam kerangka membangun

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK

Indonesia yang kuat, kokoh dan mandiri.

Sumbar, Nevi Irwan Prayitno mengatakan pihaknya

“Oleh karena itu, Penanganan masalah

akan mengembangkan desa binaan di sembilan

kemiskinan dan pembangunan perekonomian

daerah tertinggal yang ada di Sumbar.

harus dilakukan berbarengan,” tegasnya.

Upaya itu, tambahnya, dilakukan untuk menekan

Dengan pengentasan kemiskinan dan pening

angka kemiskinan di sembilan daerah yang masih

katan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara

masuk kategori tertinggal tersebut. Kabupaten/kota

berbarengan, Hatta meyakini ke depan Indonesia

yang dipilih itu, di antaranya Kabupaten Pesisir

dapat mewujudkan visi nasional membangun

Selatan, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Pasaman,

perekonomian yang berkeadilan. n UH

Mentawai. n UH

PROGRES  Edisi 2  DESEmber 2010

Lensa Peristiwa foto-foto: hamka kurniawan

Wakil Presiden RI Boediono selaku Ketua TNP2K tengah melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya acara pertemuan konsolidasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah.

Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K sedang menandatangani piagam kesepakatan pusat dan daerah tentang koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dengan sasaran RPJMN 2010-2014.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara tengah membahas sebuah artikel dalam majalah PROGRES.

Edisi 2  DESEmber 2010  PROGRES

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (kanan) berbincang dengan Tonno Supranoto Kepala Sekretariat TNP2K (kiri) dan Suahasil Nazara Ketua Tim Pokja TNP2K, seputar persiapan acara penandatanganan kesepakatan pusat dan daerah tentang pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Pertemuan non formal di luar ruangan” antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana dengan TNP2K.

Usai penutupan acara Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Daerah di Hotel Mercure Ancol, peserta melakukan foto bersama dengan Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat TNP2K.