Gotong Royong Edisi IV

September, Minggu 1 - 2 2013

GOTONG ROYONG Menemukan Kembali Jalannya Revolusi Kita

Menemukan Kembali Jalannya Revolusi Kita Posisi | Arti Penting Tanah Bagi Rakyat

Arah | Tanah, Neokolonialisme, dan Reforma Agraria

Inspirasi | Wawancara Jean Ziegler

www.prd.or.id partairakyatdemokratik @prd_indonesia

Kabar Rakyat | Sebuah Cerita Dari Suku Anak Dalam

Bagaimana Hukum Venezuela Menjamin Tanah Untuk Kaum Tani

Posisi

Arti Penting Tanah Bagi Rakyat

T

ahun 1847, seorang filusuf Prancis, Pierre-Joseph Proudhon, dengan mengacu pada teori nilai David Ricardo, mengemukakan dalilnya; bahwa kerja produksi merupakan sumber segala kekayaan manusia.

Kerja, demikian Proudhon, mencipta nilai baru pada barang-barang, yang bila ditukar akan berdampak pada harganya. Dalil ini benar.

Contoh, perubahan potongan besi, karet, alumunium, dan bahan-bahan lainnya menjadi sepeda motor atau mobil oleh kerja manusia tentu menghasilkan nilai atau harga yang lebih tinggi dibanding kumpulan bahan-bahannya tadi.

Foto: Petaniindonesiaku.blogspot.com

Tidak heran, bila tanah benar-benar menjadi dasar dalam pengertian harfiah maupun kiasannya. Soal penguasaan atas tanah ini menjadi penyebab konflik yang tak berkesudahan. Saking pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, pepatah Jawa pun menyebutkan “sak dhumuk bathuk, sak nyari bumi bhumi", yang kurang lebih berarti; demi satu jengkal tanah pun akan dipertahankan dengan jiwa-raga.

Tapi kemudian muncul seorang filusuf lainnya, Karl Marx, dengan kritik atas Proudhon. Bagi Marx, kerja atau produksi berdialektika dengan sumber awal dari segala kekayaan atau kemakmuran, yakni tanah. Dari tanah itulah, dalam pengertian yang seluasluasnya, manusia mengambil sumber-sumber bahan baku untuk diolah. Baik itu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, kelautan, dan lain-lain. Ketika tanah dikuasai oleh segelintir orang, maka kekayaanpun jatuh ke tangan segelintir orang itu, dan sisa orang kebanyakan dilempar menjadi buruh upahan.

Namun perkembangan kapitalisme telah memaksa orang untuk mencari kebutuhan lain yang seolah lebih penting dari apapun, yakni: UANG. Di banyak tempat tanah tidak lagi dipertahankan dengan jiwa-raga seperti kata

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

1

Posisi pepatah di atas. Ada yang terpaksa menjual tanah karena terdesak kebutuhan uang. Tapi ada juga orang yang menjual atau menyewakan tanah hanya karena ia diberi kuasa untuk itu (menjual atau menyewakan).

rakyat dunia ketiga untuk semata menjadi konsumen, bukan produsen. Sederhananya: jual tanah untuk beli beras. Bilapun menjadi produsen maka sekedar kuli yang dikendalikan perusahaan-perusahaan mereka.

Untuk kejadian yang disebutkan terakhir, umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau instansi terkait, dan kejadiannya dalam skala yang sangat besar. Banyak contoh yang bisa disebutkan mulai dari Aceh sampai Papua.

Sudah pasti, penjualan atau penyewaan yang sewenang-wenang oleh pejabat negara/pemerintahan ini membawa malapetaka bagi rakyat banyak.

Gotong Royong edisi kali ini mengulas masalah-masalah terkait tanah dan pertanian. Di sini terdapat tulisan Kawan Agus Pranata tentang sejarah persoalan agraria sejak sebelum zaman kolonial hingga masa neo-kolonial sekarang. Kemudian kami mengambil wawancara Peter Wolter dengan Jean Ziegler, mantan utusan khusus Perserikatan BangsaBangsa (PBB) untuk masalah hak atas pangan.

Selanjutnya tulisan Kawan Ulfa Ilyas tentang pengalaman reformasi agraria di Venezuela.

Sebagai penutup kami hadirkan sekelumit cerita tentang Suku Anak Dalam dan perjuangannya yang kembali dicatatkan oleh Kawan Agus Pranata.

Mengacu sumber Berdikari Online, saat ini perusahaan sawit telah menguasai 8 juta hektar tanah di Indonesia. Sementara perusahaanperusahaan pertambangan, yang jumlahnya tidak sampai 2.000 buah, telah menguasai 35% daratan kita. Belum perusahaan kehutanan yang menguasai jutaan hektar lainnya.

Keseluruhan materi ini mengingatkan kita akan pentingnya perebutan kembali kedaulatan nasional yang telah dirampok oleh kapital asing bersama kompradornya. Dasar pemikiran dari aksi perebutan kembali ini jelas, yakni cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Di dalam cita-cita itu, para pendahulu telah memberi pengertian yang sangat baik tentang hakekat tanah sebagai sumber kekayaan kolektif bangsa yang tidak segampang sekarang diberikan kepada pemodal sebagaimana yang diatur Pasal 33 UUD 1945.

Ironisnya, di sisi yang lain, kondisi pertanian kita semakin terpuruk. Semakin banyak saja bahan pangan yang harus diimpor, mulai dari bawang, cabe, kentang, bahkan sampai singkong dan lele! Tentu ada persoalan yang kelihatannya berbeda dari persoalan tanah, yakni terbatasnya sarana produksi. Tapi bila ditelusuri, maka bisa ditemukan bahwa dua kejadian ini (tanah dan sarana produksi) bukan ketidaksengajaan.

Logika kapitalisme masa kini mengarahkan

Gotong Royong Menemukan Kembali Jalannya Revolusi Kita Diterbitkan Oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) Jl. Tebet Dalam II G No. 1 Jakarta Selatan 12810 Telepon/Fax: +(6221)8354513 Email: kppprd@yahoo.com Dewan Redaksi: Agus Jabo Priyono, Dominggus Oktavianus, Rudi Hartono, AJ Susmana, Binbin Firman Tresnadi, Yudi Budi Wibowo, Agus Pranata

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

2

Arah

Tanah, Neokolonialisme, dan Reforma Agraria Oleh: Agus Pranata *

Kata-kata Agraria (berasal dari bahasa Latin: agre) yang berarti tanah, inilah yang hendak kita telisik karena menyangkut jalan utama penyelamatan penghidupan rakyat Indonesia dan kedaulatan nasional.

Penelisikan soal tanah ini penting sekali bagi negara agraris seperti Indonesia, yang sekitar 70% susunan (corak ekonomi) penghidupan rakyatnya bergantung pada tanah.

Di abad ke 14 muncul sistem kepemilikan “tanah raja”, khususnya di Jawa, kaum priyayi diberikan tanah lungguh (apnage). Tanah lungguh diberikan bukan menurut luasnya, melainkan menurut jumlah penduduknya (cacah). Karena itu, kemakmuran priyayi ditentukan bukan berdasarkan luas tanahnya, melainkan jumlah pekerjanya: ini merupakan tiang feodalisme.

Sampai tahun 1868, W.B. Bergsma, membuat catatan: Eindresume (resume terakhir) tentang penguasaan tanah dikalangan pribumi terbagi tiga: milik perorangan, milik komunal (gemeenbezit), dan tanah bengkok untuk pamong desa (ambtsvelden).

Sistem kepemilikan tanah kolektif di desa dan tanah lungguh berakhir dimasa Cultuurstelsel

Struktur Kepemilikan tanah di Indonesia Pada mulanya kepemilikan tanah di Indonesia bersifat kolektif. Pemilikan tanah oleh masyarakat awal ini yang kemudian disebut sebagai tanah komunal.

Di desa, tanah dimiliki secara komunal.

Kegiatan produksi (pertanian) dikerjakan secara gotong-royong. Bung Hatta menyebutkan corak kolektif masyarakat desa asli di Indonesia tersebut merupakan ciri dari: Sosialisme Indonesia.

Tanah kepunyaan masyarakat dan bukan kepunyaan orang-seorang. Kepemilikan pribadi atas tanah selalu dibatasi oleh hak ulayat/bersama. Karena sifat tanah yang berfungsi sosial tadi maka tanah tidak diperbolehkan untuk dikomoditikan.

(tanam paksa) Van Den Bosh (1830-1870). Kepemilikan tanah komunal diganti kepemilikan pribadi, yang tujuannya mengencangkan ekspolitasi pajak contingenten (hasil bumi) dan leverantien (penyerahan hasil bumi) yang lebih besar.

Ciri struktur kepemilikan tanah yang terpakai sekarang ini berupa tanah “hak milik privat” dan “tanah negara” adalah bagian dari masalalu politik kolonial.

Perampasan tanah dan Neokolonialisme Selain monopoli dagang, sejarah kolonialisme ditandai juga dengan “perampasan tanah” oleh Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

3

Arah kapitalisasi atas tanah tersebut.

Kesempatan rakyat untuk memperoleh hak garap tanah tertutup. Untuk menggarap hutan (termasuk di tanah adat), setiap orang mesti meminta ijin Asisten Residen Belanda[?].

Namun seperti tanah bekas perkebunan (partikelir) jatuhnya kembali ke tangan Belanda.

Pemerintahan kolonial Belanda memang runtuh di Indonesia, tetapi sistemnya dihidupkan lagi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Dalam prakteknya, ekonomi dan politik didikte negera-negara maju (Imperialis). Situasi inilah yang kita sebut Neokolonialisme.

Selain membuka kran modal asing, tata-kelola agraria ala kolinalis (Agrarische Wet) hidup lagi: tanah yang tak dapat dibuktikan pemilikannya menjadi milik negara (domein verklaring). Azas ini disusupkan didalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.

Azas domein verklaring menghidupkan lagi istilah “tanah negara”. Negara bukan lagi badan yang dititipkan kuasa oleh rakyat untuk mengat ur fungsi tanah, namun jadi pemaksa absolut dibawah kendali pemerintahan militeristik.

Reformasi pun dikendarai lembagalembaga imperialis: Bank Dunia, IMF, WTO, dll, yang memaksa Indonesia menjalankan resep Foto: Citra Satelit Indonesia liberalisasi ekonomi: perdagangan bebas, privatisasi, swastanisasi, dan deregulasi yang melahirkan produk undang-undang pro-modal asing.

Pemerintah Hindia Belanda. Ini dimulai dari masa Thomas Stamford Raffles (1811-1816) sampai dengan priode liberalisasi politik tahun 1870.

“Kapitalisasi Belanda” tumbuh bukan dari investasi. Sebelum datangnya modal swasta/asing, tanah menjadi sumber kapital dan tenaga produktif. Dari hasil tanah yang dikerjakan tenaga pribumi sendiri membuat surplus ekonomi Belanda.

Menurut Burger, sejak tahun 1832-1867, surplus keuntungan dari tanam paksa di Jawa sebesar 823 Foto: Antara foto juta Gulden.

Keuntungan tersebut mampu melunasi hutanghutang VOC, dan merombak ekonomi Belanda dari “pedagang warung” menjadi negara industri.

Paska modal swasta Belanda, gelombang investasi bukan makin surut malah semakin berlipat ganda setelah dimulai “politik pintu terbuka” (opendeurpolitiek) tahun 1909.

Modal Inggris, Amerika, Belgia, Prancis, dan Jepang turut serta, sehingga penguasaan tanah semakin terkonsentrasi pada perusahaan perkebunan asing.

Politik agraria ala kolonial dijalankan dengan UU Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870.

Pemerintah Belanda mengadakan penyewaan tanah (erfpacht) untuk jangka waktu yang panjang, dan pemberian hak kepemilikan pada pihak asing (eigendom).

Dalam Agrarische Wet, sistem penguasaan tanah yang tadinya milik bersama di desa, dihapus dan dirubah kedalam kepemilikan individu. Penghapusan kepemilikan tanah kolektif tersebut untuk memudahkan

Dengan lahirnya produk UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 7/2004 tentang Privatisasi Air, UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah, dll, makin memperdalam Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

4

Arah meletus: sebanyak 941 orang dipenjarakan, 459 luka-luka terkena peluru aparat, serta 44 orang tewas.

Ketidakadilan agraria yang memantik konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia: dari Sabang sampai Marauke, mengancam kedaulatan nasional dan bahkan disintegrasi.

praktek Neokolonialisme.

Tanah yang tadinya berfungsi sosial diganti menjadi alat komoditi (perdagangan) yang membuka akses monopoli tanah oleh pemodal.

Hutan yang mencapai 70 persen dari daratan Indonesia habis diprivatisasi.

Privatisasi hutan untuk kebutuhan kor porasi sudah mencapai 49 juta Hektar: 25 juta Hektar IUPHHK Hutan Alam, 9,3 juta Hektar untuk HTI, dan 15 juta Hektar untuk HGU. Hutan murni tinggal 40 juta Hektar dari total 95 juta Hektar hutan yang tersisa. Yang dinikmati rakyat hanya 248 Ha atau setara 0,20 persen dari kawasan hutan.

Neokolonialisme menghancurkan masadepan dan kelangsungan hidup yang ditandai dengan: Pertama, penyusutan lahan pertanian.

Konversi-konversi lahan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sebanyak 13% atau setara 80 ribu Hektar per tahun.

Tahun 2009 luas lahan pertanian mencapai 19,853 juta Hektar, namun yang tersisa di tahun 2010 tinggal 19,814 juta Hektar.

Kedua, hancurnya tenaga produktif pertanian. Sejak Orde Baru mencanangkan Revolusi Hijau (Pertanian), sektor pertanian justru tidak berkembang secara modern. Sistem pertanian masih tradisionil (non-teknologi), sehingga hanya memproduksi komoditi mentah.

Sekalipun hasil pertanian berorietasi ekspor, penghidupan petani bukan tambah baik. Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2006 menyebutkan dari 39 juta rakyat miskin di Indonesia, 58% disumbangkan sector pertanian yang merupakan petani pemilik lahan kecil.

Malahan sebanyak 2 juta petani telah beralih profesi sebagai “tukang ojek”.

Ketiga, munculnya konflik agraria.

Penyediaan “ruang investasi” oleh negara untuk kepentingan para pemodal dalam prakteknya melahirkan konflik agraria: perampasan tanah, penggusuran, pembakaran pemukiman, pembunuhan, pemenjaraan, dan segala praktek barbarisme lainnya yang mengorbakan rakyat.

Dari Ordebaru sampai sekarang ini, sudah tercatat 8.000 konflik agraria di Indonesia.

Selama 8 tahun Pemerintahan SBY berkuasa, tidak kurang dari 618 konflik agraria yang

Reforma Agraria sebagai basis pembangunan Perjuangan untuk mencapai “keadilan agraria” diabad-abad lalu melahirkan gerakan: Land Reform. Land Reform bertujuan mulia: penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, dn pemanfaatan tanah sebagai basis penciptaan masyarakat adil dan makmur.

Land Reform berfungsi redistributif (pembagian ulang) dan kolektivitas (bersama) tanah. Gunawan Wiradi, dalam bukunya Reforma Agraria (2005), menjelaskan bahwa Land Reform plus program infrastruktur, inilah yang diberi nama: Reforma Agraria. Pendeknya, Reforma Agraria tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya Land Reform.

Dimasa revolusi nasional (1945-1965), pembaharuan agraria dilakukan melalui Land Reform, yang bermaksud merombak secara radikal struktur kepemilikan tanah-tanah kolonial dan mengakhiri penghisapan feodal (tuan tanah). Bagi Bung Karno, revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja omong besar tanpa isi.

Dekolonisasi tersebut dijalankan melalui pelaksanaan UU Pokok Agraria No 5 tahun Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

5

Arah perusahaan-perusahaan kapital asing.

Tidak cukup hanya sebatas distribusi tanah, struktur kepemilikan dan akses tanah untuk rakyat yang diperbesar, tenaga-tenaga pertanian dimodernisasi, dan dibangunkan pasar internal buat menjamin hasil pertanian. Reforma Agraria harus menjadi alat melikuidasi neokolonialisme.

Pun bangunan perekonomian negara mesti disusun dengan cara kekeluargaan, didalam setiap badan ekonomi swasta dan negara tampuk kedudukan rakyat mestilah ada dan besar, negara sendiri hanya sebagai alat regulator untuk mengatur cabang produksi yang strategis, sedangkan ketergantungan kepada kapital asing sudah harus dilenyapkan. Ini sarat bagi kedaulatan ekonomi nasional sesuai konstitusi: Pasal 33 UUD 1945.

Perjuangan Reforma Agraria butuh keberanian politik dari pemerintah, tapi dukungan rakyat banyaklah yang menetukan.

Cita-cita bersama ini hanya bisa dicapai dengan Persatuan Nasional. Terlebih lagi bagi kaum buruh, seperti kata-kata Karl Marx: “Pemilikan atas tanah sumber awal dari semua kekayaan telah menjadi masalah besar yang pemecahannya menentukan hari depan klas pekerja”. Karl Marx, (Penghapusan Hak Milik Tanah; Memorandum untuk Robert Applegarth, 3 Desember 1869). ****

1960. UUPA 1960 dimaksudkan untuk menghapus tanah-tanah asing dan konsesi tanah kolonial, redistribusi tanah untuk petani penggarap, membatasi dan merubah struktur kepemilikan tanah, dll, yang tujuan akhirnya: Masyarakat Sosialis Indonesia.

Pada tahun 2007 lalu, Presiden SBY berbicara tentang Reforma Agraria. Ia menjanjikan pembagian tanah 8 juta Hektar untuk rakyat.

Sebagian pihak meragukan niat baik tersebut dan menyebutnya reforma agraria gadungan.

Disebut reforma agraria gadungan karena basis pembangunannya memelas pada investor yang tidak mendorong pada kedaulatan dan kemandirian nasional. Berbeda dengan Soekarno, kapital nasional dihasilkan oleh tenaga produktif sendiri dan dari program pembaharuan agraria.

Selain itu, kebijakan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ala Pemerintahan SBY-Budiono, hanya merupakan praktek “kolonisasi tanah”, yaitu penyediaan tata-ruang yang lebih besar buat kepentingan pemodal asing/swasta.

Bagi-bagi tanah ala SBY-Budiono tidak jauh berbeda dengan kelicikan Van Den Bosh, demi tujuan kapitalisasi tanah yang jatuhnya bukan ditangan rakyat, tapi pada perusahaan perkebunan, proverti, dan sebagainya.

Jika dimasa Soekarno, perusahaan-perusahaan asing menjadi sasaran, tanah-tanah absente dan tanah milik tuan tanah tidak luput dari penyitaan. Maka sekarang ini, tanah-tanah terlantar, tanah non-produktif, yang dijanjikanjanjikan untuk dibagikan.

Pembaharuan agraria ala SBY-Budiono tidak menjanjikan adanya perombakan struktur kepemilikan tanah di Indonesia yang sangat timpang, sebaliknya menguatkan ketimpangan dan monopoli tanah oleh

*Deputi Pendidikan dan Kaderisasi KPP PRD Foto: Kompas.com

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

6

Inspirasi

Empat Mekanisme Penyebab Kelaparan Dunia dunia kanibalisme ini?

Wawancara jurnalis Jerman, Peter Wolter, dengan Mantan Utusan Khusus PBB untuk masalah Hak-Hak Atas Jaminan Pangan, Jean Ziegler.

JZ: Pertama saya ingin menyebut sepuluh prosen multi-nasional terbesar, yang mengontrol 85 prosen bahan makanan yang mereka perdagangkan di seluruh dunia ini.

Mereka itu setiap hari menentukan, siapa yang makan dan siapa yang hidup, siapa yang kelaparan dan mati. Strategi mereka ialah memaksimalkan keuntungan.

PW: Bisa disebutkan nama-namanya?

JZ: Firma-AS Cargill Incorporated tahun yang lalu mengontrol 31,8 prosen gandum yang diperdagangkan di seluruh dunia, Dreyfus Brothers 31,2 prosen beras. Secara singkat saya akan mengidentiďŹ kasi empat mekanisme penyebab kelaparan. Pertama-tama adalah spekulasi pada bursa menyangkut bahan makanan pokok. Tahun 2007/2008 banditisme bank internasional pada bursa ďŹ nans telah memusnahkan nilai kekayaan sebesar 85.000 milyar dolar. Sejak itu sebagian besar hedgefonds dan bank-bank raksasa memindahkan kegiatannya ke bursa bahan mentah, terutama produk pertanian. Seperti yang sudah ada sebelumnya juga kegiatan perdagangan pada sektor ini dilakukan dengan derivat, (short selling) dan instrumen ďŹ nans legal lainnya untuk menjadikan beras, jagung dan padi-padian lainnya sebagai bahan spekulasi perdagangan untuk mencapai keuntungan yang setinggi langit. Jagung misalnya, dibandingkan dengan harga pada duabelas bulan sebelumnya di pasaran dunia harganya meningkat 63 prosen lebih mahal, tiap ton gandum seharga 272 ero menjadi berlipatganda, sesuai peraturan harga beras dari Filipina meledak: dari 110 menjadi 1.200 dolar.

--Peter Wolter (PW): Kita Biarkan Mereka Kelaparan adalah nama buku baru Anda.

Subjudul: Pemusnaan Massal di Dunia Ketiga.

(Judul asli buku: Destruction Massive, Paris 2011).

Jean Ziegler (JZ): Laporan World Food Report dari PBB mengemukakan: Setiap lima detik seorang anak di bawah umur menderita kelaparan, tiap hari 57.000 orang. Dari tujuh milyar manusia yang ada di dunia dewasa ini, sepertujuhnya mengalami kelaparan permanen sangat berat. Dalam kurun waktu yang sama laporan mencatat, bahwa perekonomian dunia menurut tingkat tenaga produktifnya dewasa ini mampu tanpa problem memberi makan duabelas milyar manusia. Lain situasinya pada waktu beberapa abad sebelumnya, sekarang tidak ada kekurangan lagi. Jadi, masalahnya terletak bukan pada kemampuan produksi, tetapi pada pintu masuk untuk mendapatkan bahan makanan. Dan itu tergantung pada daya beli. Setiap anak dibunuh akibat kelaparan selama pembicaraan kita ini.

PW: Di dunia ketiga hanya segelintir saja yang dapat membayar . . .

PW: Siapakah gerangan tuan-tuan pengatur

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

7

Inspirasi punya uang yang bisa diinvestasikan untuk membangun pengairan, teknologi pertanian yang diperlukan atau pupuk. Dari luas tanah di seluruh Afrika hanya 3,8 prosen yang memiliki sistem pengairan. Adapun pengairan sisa tanah lainnya menggantungkan diri dengan sistem pengairan curahan hujan seperti 5.000 tahun yang lalu.

JZ: Menurut Bank Dunia tiap hari 1,2 milyar manusia harus hidup kurang dari satu dolar.

Mereka bertempat tinggal di perkampunganperkampungan miskin dan kumuh di dunia; di Manila, Karaci, Kota Meksiko, Sao Paulo, dsb.

Dari jumlah uang yang sejumput itu para ibu harus memberi makan anak-anak mereka.

Apabila harga bahan makanan meledak, justru merekalah yang menderita kelaparan.

Mekanisme pembunuhan kedua, adalah makin bertambahnya penggunaan bahan-bahan bakar dari hasil-agraria. Di USA saja diproduksi pada tahun 2011 biomethanol dan biodisel berasal dari 138 juta ton jagung dan ratusan juta ton padi-padian. Negeri ini setiap hari memerlukan minyak yang senilai dengan 20 juta barel (1 barel = 158 liter), sedangkan antara Alaska dan

Setahun dalam keadaan normal (tanpa perang, kekeringan atau wabah hama) hasil panenan di Nigeria/Zona-Sahel rata-rata sekitar 600 sampai 700 kilogram padi-padian tiap hektar.

Sebaliknya di suatu negara bagian Jerman, Baden-Werttemberg 10.000 kilogram. Petani Jerman itu bukanlah lebih rajin atau lebih pintar dibanding koleganya yang di Afrika. Hanya perbedaannya, dia punya pupuk mineral, bibit unggul, pengairan, traktor, dsb. Sedangkan negara mereka juga tidak mampu membantu para petani Afrika itu karena pemerintahannya pun hanya punya apa yang dinamakan hutang.

Pada titik pertemuan ini datanglah permainan yang dilakukan oleh institusi ďŹ nansiil resmi seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Eropa. Mereka mengatakan pada negara-negara ini: Turunkan hutang kalian dengan cara mengalihkan kepemilikan lahan pertanian kepada hedgefonds dan para investor. Orang menamakannya “landgrabbingâ€? (perampasan lahan), dan kegiatan ini pada tahun yang lalu di

Texas yang bisa dihasilkan hanya empat.

Duabelas masih harus diimport, dari Irak, Nigeria, Asia Tengah, Arab Saudi dan negerinegeri berbahaya lainnya. Ini berarti, USA harus mengeluarkan biaya luarbiasa jumlahnya untuk keperluan militernya, karena itulah Obama ingin mengganti energi yang berasal dari fosil dengan energi nabati. Namun demikian untuk menghasilkannya dibakarlah ratusan juta bahan makanan di planet yang satu ini, yang setiap lima detik satu anak dimana saja dia berada menderita kelaparan dan ini merupakan satu kejahatan terhadap kemanusiaan.

PW: Dan mekanisme yang ketiga?

Afrika saja terjadi di tanah seluas 41 juta hektar.

Si investor itu mempunyai kapital, teknologi, alat transportasi dan hubungan perdagangan.

Kemudian mereka menanam di negeri-negeri ini berbagai buah seperti advokat, buah-buahan dari subtropik, kopi dsb. dieksport ke Eropa atau

JZ: Mekanisme ketiga ialah beban hutang yang bertumpuk-tumpuk negeri-negeri yang termiskin. Dari 54 negara di Afrika, 37 adalah negara-negara agraris yang termasuk produktivitasnya paling rendah. Mereka tidak

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

8

Inspirasi Amerika Utara. Untuk keperluan rakyat dalam negeri tidak ada sisanya.

ekonomi yang dikembangkan oleh negerinegeri kapitalis itu?

Mekanisme pembunuhan keempat adalah dumping-agraria. Di setiap pasar di Afrika sekarang ini orang dapat membeli sayur-mayur segar, hasil peternakan ayam dan buah-buahan dari Italia, Perancis dan Jerman dan seiring dengan musim, harga nilainya bisa sepertiga atau setengah dari buah sejenis dari hasil-hasil setempat dalam negeri. Jarak beberapa kilometer berikut dari tempat pasaran itu kaum tani Afrika dibawah sengatan terik-panas matahari membanting tulang bersama-sama isteri dan anak-anak dan sedikitpun tak ada kemungkinan mengusahakan keperluan untuk familinya dan bahkan hanya untuk kerpentingan yang minimal sekalipun.

Itulah apa yang direkayasa oleh para Komisaris Uni Eropa di Brussel, hakekatnya adalah tipu muslihat yang sangat kurangajar: Lewat politik dumping mereka menciptakan kelaparan di Afrika, dan apabila mereka yang akhirnya menjadi pelarian akibat kelaparan itu ingin menyelamatkan diri ke Eropa, mereka

JZ: Menurut Statistik-ECOSOC (Economic and Social Council – Badan PBB yang bertanggungjawab masalah kegiatan ekonomi dan sosial __pen.) tahun yang lalu ada 52 juta manusia menderita korban epidemi akibat air beracun, kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Fasisme Jerman memerlukan perang selama enam tahun untuk membunuh 56 juta manusia- sistem ekonomi neo-liberal berhasil membunuhnya dengan leluasa tidak sampai satu tahun.

PW: Adakah Anda dapat menggerakkan sesuatu di PBB? JZ: Bisa lebih baik seperti yang saya terbitkan.

Buku saya itu disusun tidak hanya berdasarkan dari statistik, namun juga laporan tentang suatu pengalaman hidup, saya mempelajari keadaan di beberapa negeri langsung pada tempatnya.

Sekarang saya bisa dengan tepat mengatakan, siapa bajingannya --saya dapat juga menunjukkan, harapan apa yang masih ada.

Untuk rakyat-rakyat di selatan (bagian bumi belahan selatan _ pen.)

Perang Dunia Ketiga sudah lama dimulai.

Selama kita membungkam, kita menjadi komplotan para pembunuh. Che Guevara pernah mengatakan: “Runtuhnya tembok tebalpun dimulai juga dengan keretakan�- dan retak ini kian tampak!

dilemparkan kembali ke laut dengan mengerahkan kekuatan militer, dan ribuan orang tenggelam setiap tahun.

Semakin menjadi jelas bagi banyak orang, bahwa sistem dunia kanibal ini dibuat oleh manusia dan karenanya juga dapat ditumbangkan oleh manusia sendiri. ****

PW: Adakah perkiraan berapa jumlah manusia yang meninggal menjadi korban politik

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

9

Inspirasi

Bagaimana Hukum Venezuela Menjamin “Tanah Untuk Kaum Tani” Oleh: Ulfa Ilyas

T

ragedi pembantaian petani di Mesuji, Lampung, sangat menyayat perasaan kemanusiaan kita. Kaum tani, yang notabene adalah pemilik sah negeri ini, justru diusir dari tanah dan pemukimannya atas perintah perusahaan asing. Lebih ironis lagi, perintah pengusiran itu dikawal oleh aparat keamanan resmi negara ini.

Venezuela, negeri yang terletak di ujung utara Amerika selatan, sedang dalam perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat atas tanah.

Sebelumnya, Venezuela adalah negara dengan struktur kepemilikan tanah paling timpang di Amerika Latin.

produktifnya sektor pertanian, banyak pemilik tanah sedang dan kecil menjual tanah-tanahnya dan pindah ke kota.

Pada tahun 1930-an, sebagian besar tanah terkonsentrasi di tangan perkebunan besar, dengan kepemilikan tanah di atas 1000 hektar.

Sebagian besar tanah-tanah itu hanya dimiliki oleh 4,8% orang (tuan tanah). Sementara petani menengah dan kecil, yang merupakan mayoritas dari penduduk, hanya menguasai 0,7% dari tanah pertanian.

Sementara di desa, situasi ketidakadilan tanah kian meningkat. Struktur kepemilikan tanah makin timpang: 5% tuan tanah besar mengusai 75% tanah, sedangkan 75% petani kecil hanya menguasai 6% tanah.

Tahun 1998, angin perubahan berhembus di Venezuela: seorang kolonel progressif, Hugo Chavez, berhasil merebut kekuasaan melalui pemilu demokratis. Segera setelah menempati jabatannya di tahun 1999, Chavez langsung menjadikan “reforma agraria” sebagai agenda mendesaknya.

Lalu, pada tahun 1960-an, usai kejatuhan diktator Marcos Perez Jimenez, seorang sosialisdemokrat naik ke panggung kekuasaan. Rómulo Betancourt, nama sosialis-demokrat itu, berjanji akan menjalankan reformasi agraria di Venezuela. Ia pun mengesahkan UU reforma agaria pada tahun 1960-an. UU itu hanya berjalan singkat. Makin lama, seperti nasib UUPA tahun 1960, pemerintah justru mengabaikan UU tersebut.

Chavez memulainya dengan mendorong pembuatan konstitusi baru melalui jalur referendum. Referendum sukses dijalankan pada bulan Desember 1999. Nah, konstitusi baru inilah, sering disebut konstitusi Bolivarian, yang menjamin hak kaum tani atas tanah.

Tahun 1970-an, Venezuela memasuki periode booming minyak. Keadaan itu mendorong pergeseran dari produksi pertanian ke minyak, dan memicu urbanisasi besar-besaran dalam sejarah Venezuela. Bahkan, begitu tidak

Pasal 307 konstitusi Bolivarian antara lain menyebutkan: “Dominasi perkebunan besar adalah bertentangan dengan kepentingan rakyat.” Ketentuan pasal itu juga menegaskan Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

10

Inspirasi mendapat prioritas untuk diberi pengakuan kepemilikan secara hukum.

Pihak oposisi, khususnya tuan tanah, segera mengorganisir perlawanan terhadap UU baru dan “Misi Zamora� itu. Tuan tanah mengorganisir para-militer untuk membunuh aktivis petani atau serikat petani yang berani melakukan aksi pendudukan lahan. UU itu juga memicu upaya kudeta oposisi tahun 2002 dan sabotase pabrik minyak di tahun 2003.

Begitulah, antara lain, cara pemerintah Venezuela menjamin hak rakyat atas tanah.

Dengan demikian, tanah-tanah di Venezuela benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran perusahaan swasta.

Kita, bangsa Indonesia, sebetulnya sudah punya UU tanah yang cukup progressif: UU pokok agraria tahun 1960. Sayang, UU itu tidak pernah dÄłalankan, apalagi menjadi rujukan dalam kebÄłakan pertanahan nasional. Sudah saatnya kita menuntut agar pemerintah menjalankan UUPA 1960 secara konsisten!

Karena UU tanah tahun 2001 masih dianggap kurang radikal, maka pada tahun 2005, UU tersebut direvisi. Perubahan konstitusi ini hanya mengubah soal batas kepemilikan lahan: batas untuk tanah berkualitas tinggi dari 100 ha menjadi 50 ha, sedangkan untuk tanah berkualitas rendah dari 5000 ha menjadi 3000 ha.

Proyek reforma agraria kemudian serahkan kepada sebuah lembaga bernama Institut Tanah Nasional (INTI). Tugas lembaga ini adalah menentukan kepemilikan tanah dan mendistribusikan tanah kepada kaum tani sesuai ketentuan UU. Lembaga ini juga berkewajiban melakukan sertiďŹ kasi terhadap tanah-tanah yang berhasil diduduki oleh kaum tani.

Pada tahun 2010, UU tanah kembali mengalami revisi. Revisi ini bertujuan untuk menaikkan kemampuan petani tak bertanah untuk mengakses tanah dan memperkuat kekuasaan negara untuk mengalihkan fungsi perkebunan besar untuk fungsi sosial (ketahanan pangan).

Revisi UU tanah tahun 2010 juga menghapus buruh kontrak di perkebunan karena bertentangan dengan keadilan, kesetaraan, dan persamaan sosial.

UU baru ini juga mengharuskan tanah-tanah yang sudah diduduki oleh rakyat atau disita oleh negara untuk diserahkan pengelolaannya kepada dewan-dewan tani, dewan komunal, dan organisasi kolektif rakyat lainnya. Organisasiorganisai rakyat itu diberi hak untuk menjalankan sistim co-management atau selfmanagement di atas tanah-tanah yang sudah dikuasai tersebut.

UU ini juga melarang pengusiran atau penggusuran terhadap petani di atas lahan yang sudah dimilikinya. Petani yang sudah mengusai selama beberapa tahun, sepajang bisa memproduktifkan tanah tersebut, akan

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

11

Kabar Rakyat

Sebuah Cerita Dari Suku Anak Dalam Oleh: Agus Pranata Suku Anak Dalam tidak lagi tersembunyi di dalam semak belukar, melainkan hidup di bawah pepohonan sawit. Mereka memungut berondol (buah kelapa sawit yang jatuh).

Mereka membangun kamp-kamp seluas 2×1 meter. Gubuk tempat tinggal mereka dibuat dari pelepah sawit.

LANGGARTUAN adalah sebutan untuk Surau.

Surau kecil ini dibangun oleh seorang “musafir” Islam ketika masih jaman belanda. Tetapi tidak diketahu persis tahun pembangunannya. Konon, surau ini menjadi tapal batas kearah barat Sumatera saat pembangunan jalur pipa-pipa minyak Belanda dari kampong pedalaman di Pinang Tinggi, Jambi, menuju ke Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Setiap pagi, keluarga Suku Anak Dalam memungut berondol. Sorenya, berondol itu ditimbang. Lalu, baru seminggu kemudian mereka menerima uang atas berondol yang

Sekarang Langgartuan tinggal puing-tiang saja.

26 tahun yang lalu, tempat itu digusur oleh sebuah perusahaan sawit. Kini Langgartuan berada di depan pos Satpam PT. Asiatik Persada di desa Bungku, Bejubang, Batanghari.

Sekaligus menjadi pintu masuk menuju perkampungan Suku Anak Dalam (SAD).

Di depan pintu masuk itu, sebuah spanduk merah bergantung di antara pepohonan sawit.

Spanduk itu bertuliskan: “Gerakan Nasional Pasal 33: Bumi, Air, Udara dan Profil Warga SAD 113 kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat!”

Foto: Mawardi

dibeli pengusaha.

Berondol dijual seharga Rp300/kilogram.

Untuk menempuh jarak antara kota Bantanghari ke Langgartuan, kita hanya membutuhkan 2-3 jam perjalanan. Akan tetapi, memasuki kawasan Suku Anak Dalam, anda akan bertemu dengan jalan dengan gundukan tanah merah. Jika musim penghujan, maka ban motor anda akan lengket di tanah. Sementara di musim panas anda akan berselimut debu jalanan.

“Car pembayarang kurang cocok dengan pola hidup kami. Kami mencari makan ke sanakemari hanya untuk makan sehari,” kata Jasmi, 20 tahun, seorang pemuda Suku Anak Dalam.

Saat malam tiba, orang-orang Suku Anak Dalam hanya bergantung kepada sinar bulan sebagai penerang di tengah perkebunan. Kalau kebetulan bulan purnama, Suku Anak Dalam Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

12

Kabar Rakyat nilai uang. Ketika hendak berbelanja, mereka meminta bantuan orang lain agar tidak kena tipu.

pun akan mengambil jala dan mencari ikan taua bikuyu dan labi-labi (penyu) di Sungai.

Gelap sudah biasa bagi masyarakat Suku Anak Dalam. Menurut Tani, 40 tahun, mereka sangat beruntung ketika ada warga yang membeli bensin untuk penerangan listrik. Maklum, di desa itu warga Suku Anak Dalam membuat mesin diesel berkekuatan 2500 watt untuk penerangan. “Kalaupun mesin diesel dinyalakan, itu hanya dari petang hingga sekitar pukul 9

Orang Suku Anak Dalam, yang masih memegang teguh filosofi hidup leluhur, belum mengerti betul apa itu menipu dan curang.

Mereka belum tahu untung dan rugi.

Karenanya, mereka pun sering diperdaya orang luar. Orang luar sering memberi mereka tembakau, garam, dan ikang kering, lalu orang Suku Anak Dalam membalas pemberian itu dengan menyerahkan sebidang tanah.

Akhirnya, karena sering ditipu oleh orang luar, tanah milik orang Suku Anak Dalam pun banyak yang habis. ***

Gubuk SAD di Tengah Perkebunan Sawit

Foto: Kompas image

Meski hidup tertutup di pedalaman, suku-suku primitif tidak hidup “barbar” layaknya suku-suku primitif di Eropa. Dari pengaruh kepercayaan Animisme, Hindu dan Islam, Suku Anak Dalam di Jambi melahirkan budaya bahasa, moral, anti-kekerasan dan terbuka. Orang luar yang menjadi anggota keluarganya dipanggil Semendo.

Sudirman, 45 tahun, seorang Semendo asal Palembang, menjabat Ketua RT 8 Desa Bungku, membawa saya melihat-lihat bekas kampong di perkebunan Devisi Kelabai PT. Asiatik Persada. “Tiga tempat kuburan bukti bahwa dulu ada kampung besar disini,” ungkapnya.

malam,” katanya.

Ketika perusahaan sawit masuk, mereka mengusir Suku Anak Dalam keluar hutan.

Karena terusir dari tempat penghidupannya, maka Suku Anak Dalam pun hanya bertahan hidup dengan memungut biji sawit. Itupun, kata orang-orang Suku Anak Dalam, sering diteriaki maling oleh pengawas perkebunan, lalu dikejar bak ayam, kemudian diserahkan ke Polisi.

Mereka pun dipenjara.

Kepolosan hati orang Suku Anak Dalam diperalat pemerintah Orde baru. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batanghari, yang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) No 1/1986 kepada PT. Bangun Desa Utama (BDU), menjadi penyebab penggusuran tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak, serta pengusiran lebih dari 1000 jiwa.

Tidak salah kemudian, jika ditanya tentang keadilan, orang Suku Anak Dalam pasti menjawab kecut. Jas, 38 tahun, seorang tokoh Suku Anak Dalam, pernah berkata: “Air susu datangnya dari Tuhan, sedang air tuba datangnya dari pemerintah.”

*** Suku Anak Dalam adalah korban kebijakan Negara. Perampasan tanah disertai dengan pelanggaran HAM berat. Hal itu menghancurkan basis kehidupan Suku Anak Dalam. Pihak perusahaan terus merambah

Hampir 99% Suku Anak Dalam yang menghuni areal perkebunan Divisi Kelabai belum mengenal baca-tulis. Bahkan, masih banyak yang belum mengerti ukuran timbangan dan

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

13

Kabar Rakyat hutan, sedangkan Pemerintah menjadi “penonton”.

merupakan skenario Pemerintah dan Perusahaan.

Konflik perampasan tanah di tahun 1986 masih teringat oleh Kutar Johor, seorang Suku Anak Dalam, yang masih mengingata cara-cara Negara (juga tentara) dan pihak PT. BDU berprilaku brutal pada keluarga dan kerabatnya.

Menurut Mawardi, seraya membuka peta, ada tiga skenario penghancuran kepemilikan Suku Anak Dalam Batin Bahar: pertama, pengusiran rakyat dan penghancuran fisik rumah-rumah, pemakaman, ladang, kebun, tanaman hutan dan sungai; kedua, pengalihan kepemilikan izin HGU yang pendek dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mengindari tanggung jawab masa lalu; ketiga, dilakukan perubahan nama-nama dusun, kampung atau desa untuk memotong ingatan rakyat pada peristiwa di masa lalu.

“Tanpa salam, tentara masuk ke dalam rumah dengan sepatu. Keluar, kata mereka. Karena menolak pergi, ujung senapan menempel di ubun-ubun kepala. Satu persatu dilempar keluar rumah. Eskavator kemudian merobohkan rumah. Saya hanya bisa mengusap-usap dada, perih rasanya, masih tega pemerintah

Awalnya, Menteri Kehutanan memberi pelepasan kawasan hutan seluas 27.252 hektar dari 40.000 hektar lahan pencadangan Gubernur Jambi. Dari luas tersebut seluas 20.000 Ha menjadi HGU milik PT. BDU yang sekarang berganti nama menjadi PT. Asiatic Persada dengan saham mayoritas milik Willmar Group Malaysia. Sedangkan sisanya 7.150 Ha jatuh ketangan PT. Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT. Jammer Tulen, yang keduanya anak perusahaan Willmar Group.

Warga SAD 113 Geruduk Kantor Gubernur Jambi

merobohkan gubuk. Warga Dusun yang lain berhamburan lari kehutan seperti burung dengar suara tembakan. Trauma sampai sekarang masih ada yang takut bertemu orang luar,” kata bapak yang aktif memimpin perjuangan kelompok Batin Bahar.

Untuk mengamankan jalur pipapipa minyak, pihak Belanda pernah membuat surat keterangan wilayah dusun semasa Depati Kelek Foto: Mawardi menjabat di Dusun Pinang Tinggi, dan di dalam isi surat memuat keterangan mengenai keberadaan Dusun Padang Salak dan Pinang Tinggi lengkap dengan batas-batas dusun yang dibuat atas nama Kantor Pemerintah Kolonial Belanda De Controleur Van Moeara Tembesi tertanggal 20 November 1940.

Ditemukan pula surat bukti Residentie Palembang No. 211 dan No. 233, dalam bahasa Arab dan Belanda, dibuat oleh De Assistent Residentie Van Banjoeasin en Koeboestreken, di Talang Betoetoe, 4 september 1930. Juga Kepala Pasirah Marga Batin V Muara Tembesi, Ibrahim Tarab, pernah mengeluarkan Surat Keterangan Sembilan Batin yang tertanggal 4 Maret 1978. Isi surat menyebutkan keberadaan Suku Anak

Dusun tua Tanah Menang, yang dulu dikenal sangat ramai, kini tinggal nama. Hanya 10 KK yang berani bertahan sejak peristiwa waktu itu, sedangkan sisanya hijrah ke desa-desa lain.

Mawardi, 30 tahun, Pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi yang terlibat membantu perjuangan, menceritakan bahwa ada upaya menyingkiran Suku Anak Dalam yang

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

14

Kabar Rakyat menempati bekas tiga dusun berjumlah (±) 1.359 KK, tinggal 3 persen yang bertahan dilokasi, sedang sekitar 25 persen menempati hutan perusahan Asialog dan hutan Tahura Senami, kemudian sekitar 7 persen tinggal di tepi Sungai Ladang Peris di areal perkebunan PT.PN VI, dan sekitar 65 persen numpang tinggal di daerah Transmigrasi sekitar Sungai Bahar. Mereka membentuk alat perjuangan yang disebut Kelompok 113.

Dalam di Hutan Jebak, Jangga, Cerobong Besi, Padang Salak, Bahar, Pinang Tinggi sampai ke Burung Antu Pemusiran. Dan beberapa suratsurat berlogo Garuda tentang keterangan hak milik yang masih tulis tangan, yang dibuat oleh Kepala Kampung pada tahun 1977.

Dari hasil perjuangan Suku Anak Dalam di Jakarta tahun 2007, bocorlah surat ijin prinsip yang dulu disembunyikan pemerintah, beberlah isi surat yang merekomendasi penyelesaian hak tanah masyarakat. Surat Ijin Prinsip Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No. 393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987, tertera keterangan lokasi yang dilepaskan seluas 27.150 Ha terdapat lokasi masih berhutan 23.00 Ha, belukar 1.400 Ha, perladangan 2.100 Ha, dan pemukiman penduduk 50 Ha.

Hampir semua tahap perjuangan sudah dilakukan Kelompok 113, baik melalui diplomasi, aksi politik, dan perjuangan fisik.

Sudah lebih dari 12 kali pertemuan resmi dilakukan dengan Pemerintah. Tetapi, walhasil rakyat di “pimpong” Pemda dan Pusat.

Orang-orang perusahaan akan “mati kutu” kalau sudah bersilat kata dengan orang Suku Anak Dalam yang tidak mengerti Undangundang. Semendo asal Nginggil, Kradenan, Blora, Jawa Tengah, Supardi (57 tahun), yang beristri perempuan Suku Anak Dalam, sering mendapat tekanan untuk pergi dari areal perkebunan oleh orang perusahaan.

Hasil pemetaan lokasi BPN Pusat menetapkan

Perusahaan punya izin HGU dan saya juga punya KTP izin tinggal. Tapi tanah ini milik PT. Asiatic Persada? lagu Indonesia Raya belum berubah, masih Indonesia Tanah Airku bukan tanah PT. Asiatic Persada. Dituduh mencuri dikebun sawit? Tidak ada pencuri tinggal sampai beranak-cucu dibawah pohon sawit. Bapak ingin gaji Ketua SAD 113, Abas Subuk, (Kiri), dan Ketua Adat SAD 113, Kutar Johar (duduk), atau upah lelah dari plasma, rayu saat menandatangani Pernyataan Pengukuran Tanah orang perusahaan? Saya bukan PNS dan kalau lelah saya cukup minta pijat lahan sama Istri. Ganti rugi? Saya sudah senang, tidak seluas 3.500 Ha dalam kawasan HGU adalah merugi,” katanya. milik Suku Anak Dalam. PT. Asiatic Persada yang kurang percaya mengundang Daemeter Consulting Bogor untuk mengukur luas lahan yang dimaksud, Hasilnya: sesuai dengan pemetaan warga, seluas 3.614 Ha, lebih sedikit dari pengukuran BPN. Rincian lahan 3.614 Ha adalah lokasi Dusun Tanah Menang seluas 1.295 Ha, Dusun Pinang Tinggi seluas 1.075 Ha dan Dusun Padang Salak seluas 1.244 Ha.

Supardi, yang tiba di Jambi tahun 1969 dengan menggunakan kapal Tagari, memiliki cara jawab sama dengan Suku Anak Dalam. “Di Jawa disebut gerakan Samin atau Sampun Manunggal/sudah menyatu,” katanya sambil bernyayi; Jes-ejes sepur duren dadi jenang,—kaum tani makmur, Marhaen pasti menang. ***

Suku Anak Dalam Batin Bahar yang pernah

*** Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

15

Judul

Hanya Sepetak Tanah Ini Tumpah Darah Kami

Karya

Andreas Iswinarto Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

16