Pelayanan Publik Pada Dinas Lingkungan Hidup di Era New Normal

PELAYANAN PUBLIKPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUPDI ERA NEW NORMAL

Lufiandi, ST, M.Sc* Siti Agustina, S.Sos**

Dalam konteks reformasi birokrasi, pelayanan publik bagi sebuah organisasi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti visi dan misi, sumberdaya manusia, struktur organisasi, kepemimpinan dan budaya organisasi serta proses organisasi, sedangkan faktor eksternal antara lain kebijakan, teknologi, nilai sosial, kebutuhan masyarakat dan kompetisi atau daya saing. Inovasi pelayanan publik harus terus dilakukan agar suatu organisasi mampu beradaptasi dengan hambatan, tantangan dan gangguan yang dihadapi dalam masa tertentu.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini terjadi di seluruh dunia telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aspek pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik pada masa pandemi dihadapkan pada tantangan bagaimana kualitas layanan publik yang prima tetap terjaga, namun disisi lain juga tetap harus memperhatikan aspek keselamatan penyedia dan pengguna layanan.

Tetap tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik meski terjadi pandemi memaksa seluruh lini beradaptasi, termasuk penerapan Tatanan Normal Baru (the new normal) atau Adaptasi Kebiasaan Baru. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi 1 . Penerapan New Normal di satu sisi harus memulihkan penyelenggaraan pelayanan publik namun di sisi lain tidak menyebabkan peningkatan penyebaran virus Covid-19.

Pelayanan Publik DLH di EraNew Normal

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk “melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi Tata Kelola Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim serta Penaatan Hukum Lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi’, juga memiliki fungsi pelayanan publik seperti pengelolaan sampah di TPA Regional, pelayanan laboratorium lingkungan, pengaduan masyarakat untuk aspek lingkungan, pemberian informasi lingkungan serta berbagai proses perizinan yang harus tetap berjalan dan melayani masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Untuk menjamin agar pelayanan publik tidak berhenti, DLH Provinsi Jawa Barat melakukan pelayanan publik berbasis digital/online diataranya melakukan rapat virtual untuk proses perizinan lingkungan, verikasi online perizinan limbah bahan beracun dan berbahaya, hingga verifikasi online untuk penghargaan kalpataru. Selain itu online monitoring untuk pemantauan kualitas air dan udara, pengaduan lingkungan secara online serta bimbingan teknis online juga dilakukan agar fungsi pelayanan publik yang diemban DLH dapat tetap terlaksana.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan pelayanan publik, sehingga akan menghemat waktu dan biaya dari sisi pengguna layanan. Dari sisi penyedia layanan, pelaksanaan pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang, waktu dan lokasi memiliki keuntungan dari sisi penggunaan waktu dan biaya yang lebih efisien. Terjadinya efisiensi waktu dan anggaran yang besar ini memungkinkan dilakukannya refocusing anggaran untuk hal-hal yang benar-benar mendesak dan penting.

Namun tidak semua unit pelayanan di DLH Provinsi Jawa Barat bisa menerapkan layanan secara digital/online, sehingga hingga saat ini masih dilakukan layanan secara offline seperti pelayanan pengelolaan sampah di TPA regional dan pelayanan laboratorium lingkungan. Untuk itu DLH Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh layanan offline yang ada telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Dalam aspek regulasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran DLH Jabar No. 658/1545/BID.II/2020 tentang Tata Kelola Penanganan Limbah Infeksius (LB3) di Fasyankes dan Rumah Tangga Di Jawa Barat Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19, yang berisi hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh pengelola limbah infeksius (limbah 83) terutama bagi penghasil limbah infeksius di Fasyankes, petugas pengelola persampahan dan limbah B3 di daerah dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19.

Upaya Perbaikan yangdiperlukan

Namun demikian, upaya mendorong tumbuh berkembangnya inovasi layanan publik ditengah pandemi ini juga masih menyisakan berbagai permasalahan baik bagi penyedia maupun pengguna layanan terutama dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di bidang teknologi informasi yang harus terus ditingkatkan kapasitas dan kehandalannya.

Disamping itu, pelayanan publik di bidang perizinan juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kebijakan sistem kerja tanpa tatap muka yang diberlakukan masih menyisakan pekerjaan rumah, karena belum berlakunya tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga hal ini harus menjadi perhatian ke depannya.

Penutup

Dibalik musibah yang terjadi akibat pandemi Covid- 19 yang melanda dunia dan Indonesia, terdapat manfaat dalam upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet of thing menjadi “keterpaksaan” baru, telah merubah secara masif budaya kerja pemerintah dalam pelayanan publik yang menjadi lebih efektif dan efisien, lebih berorientasi pada hasil daripada procedural.

Pandemi Covid-19 saat ini seyogyanya dapat menjadi momentum bagi akselerasi reformasi birokrasi yang tidak hanya sekedar birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi juga menjadi faktor utama dalam meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global.

*Lufiandi, ST, M.Sc: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DLH Provinsi Jawa Barat **Siti Agustina, S.Sos: Tenaga Teknis Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DLH Provinsi Jawa Barat