Majalah Pena Amira Edisi 99 - April 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 99 - April 2019

Pilihan Politik

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

NI saat dimana terjadi pertarungan antara hati nurani dengan realitas. Yang manakah yang akan memenangkan pertarungan, sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing individu dalam memainkan logika dan akal sehat, dan tidak terjebak dengan pertimbangan yang berspektif dangkal. Iven politik lima tahunan, yang untuk kali ini agak spesifik –karena disejalankannya pemilu legislatif dan pemilihan presiden— akan menghadapkan semua individu –yang telah memiliki hak pilih, tentunya—dengan pilihanpilihan yang tidak mudah. Setiap pilihan diniscayakan punya resiko, selain juga setiap pilihan akan mendatangkan sejumlah harapan yang diyakini akan lebih baik ke depan. Ajang pemilihan presiden dan wakil presiden, satu misal, sebanyak dua pasang kandidat yang maju ke arena pertarungan, merupakan putera-putera terbaik bangsa ini. Mereka merupakan pilihan dari sekitar 165 juta penduduk Indonesia, tentu saja setelah melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Mereka merupakan yang terbaik di antara sekian banyak anak negeri yang bernama Indonesia. Begitu pun nama-nama yang maju di ajang pemilhan legislatif, baik untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, juga merupakan putera-puteri terbaik dari negeri ini. Setidaknya, mereka yang saat ini menyandang status sebagai caleg (calon anggota legislatif), adalah yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk merebut kursi di lembaga legislatif/ Oleh karena memenuhi persyaratan formal untuk maju ke arena pertarungan, maka sangat pantas diduga merekalah yang dianggap layak dan pantas untuk menyandang status sebagai wakil rakyat dengan sejumlah jenjang dan tingkatannya itu. Mereka diyakini akan mampu mengemban amanah yang diberikan kalau kelak terplih dan diberi amanah untuk

duduk di lembaga legislatif. Maka, lihatlah apa yang terjadi belakangan ini. Yaitu, baik calon presiden atau calon wakil presiden maupun para caleg saling berlomba menawarkan banyak hal kepada kita, masyarakat yang pada Pemilu 2019 ini telah mempunyai hak pilih. Berbagai jargon dan janji-janji politik bersilweran di ruang publik, tidak peduli siang atau malam, pagi atau sore; seakan tiada hari tanpa mendengar janji politik. Kita dibawa ke sebuah ranah yang selama ini seakan hanya ada di angan-angan: hidup yang sejahtera, sembako yang terjangkau, pendidikan murah (bahkan gratis), pelayanan kesehatan untuk semua, penyiapan sejumlah infrastruktir dasar yang diperlukan, kehidupan beragama yang semakin semarak, penyiapan SDM (sumber daya manusia) yang semakin berkualitas, dan sederet “yang indahindah” lainnya. Mendengar semua itu, kita seakan “tidak lagi berpijak di bumi,” karena realitas yang ditemui saat ini kontradiktif dengan janji-janji politik yang bersileweran. Yang menjadi pertanyaan: apakah untuk mengubah keadaan bisa dilakukan secara instan? Faktanya, yang sering dihadapi saat ini merupakan rangkaian realitas kehidupan yang sering membuat jidat berkerut. Tapi, apapun –kendati bukan kewajiban—sebagai warga negara kita memang dituntut untuk memberikan hak pilih. Karena, mengutip pernyataam para petinggi negeri, hak pilih yang kita gunakan akan ikut menentukan masa depan bangsa, setidaknya untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Soal calon presiden dan wakil presiden mana yang akan dipilih, atau caleg mana yang akan dicoblos, diserahkan kepada hati nurani masing-masing kita sebagai calon pemilih. Jangan oleh karena pertimbangan realitas, kemudian pilihan hati nurani dikebelakangkan. Sayang ‘kan?*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Produk Lokal, 38 Berdayakan Cara Pemkab Rohil Meningkatkan Ekonomian Masyarakat

Duet Jokowi vs Prabowo

Merebut Hati Rakyat Riau Ditutup Wawako, 44 Resmi Tenayan Raya Juara Umum

MTQ ke-52 Pekanbaru

Bantu Tangani Masalah Sosial, Bukti Bupati Inhil Punya Kepedulian yang Tinggi

Edisi 99 April 2019

DPRD Riau Gigih Perjuangkan Pendidikan Gratis untuk Tingkat SMA/SMK 3

LAPORAN UTAMA

Duet Jokowi vs Prabowo

Merebut Hati Masyarakat Riau

“Saya sangat optimistis di Riau pasangan nomor urut dua akan menang. Saya sangat bergembira dengan sambutan warga khususnya emak-emak yang begitu banyak menyambut saya di sini.”

DA satu pertanyaan menarik yang jawabannya masih bersifat menunggu: apakah Provinsi Riau kembali “milik” Prabowo bersama pasangannya? Atau malah sebaliknya, suara masyarakat Riau akan direbut oleh Ir. H. Joko Widodo dan pasangannya? Jawaban pasti atas pertanyaan itu masih menunggu hasil Pilpres (Pemililihan Presiden) 2019. Tapi satu hal yang pasti, di ajang Pil-

pres 2019 suara masyarakat Riau merupakan salah satu yang menjadi target pasangan kandidat. Baik Joko Widodo dengan pasangannya, KH Ma’ruf Amin, maupun Prabowo Subianto dengan pasangannya, Sandiaga Salahuddin Uno, sama-sama berupaya keras untuk merebut hati masyarakat Riau dalam ajang politik tingkat nasional yang digelar sekali lima tahun itu. Merujuk hasil Pilpres 2014, Provinsi

Riau saat itu memang bisa “dikuasai” oleh Capres Prabowo bersama Cawapres Hatta Radjasa. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang di Riau. Prabowo-Hatta memperoleh 1.349.338 suara atau 50,12%. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menang 1.342.817 suara atau 49,88%. Pasangan Jokowi-JK menang di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sedangkan Prabowo-Hatta hanya unggul di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Namun pasangan koalisi Merah Putih menang telak di dua daerah yang jumlah populasi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak. “Penyelenggaraan pilpres secara umum di Riau berjalan lancar tanpa ada gangguan berarti,” kata Ketua KPU Riau Nurhamin.

Bagaimana di Pilpres 2019? Kedua pasangan memang tengah bekerja keras untuk merebut hati rakyat Riau. Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto dari kubu Prabowo Sandi, misalnya, yakin Prabowo-Sandiaga Uno menang di Riau. Keoptimisan mantan istri Prabowo Subianto ini dikarenakan ramainya warga, khususnya emak-emak yang menyambut kedatangannya di Pekanbaru. Dia yakin pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi ini kembali mendulang suara terbanyak di Riau seperti Pilpres 2014. “Saya sangat optimistis di Riau pasangan nomor urut dua akan menang. Saya sangat bergembira dengan sambutan warga khususnya emak-emak yang begitu banyak menyambut saya di sini. Saya saja cukup antusias, apalagi Prabowo Sandi, pasti lebih banyak,”kata Titek di Silver Silk Jalan Arifin Achmad

Pekanbaru (10/1/2019) malam, seagaimana dilansir sindonews.com. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya meminta semua kader simpatisan di bawah pimpinannya bisa bekerja keras untuk memenagkan paslon nomor urut 02 di Pilpres 2019. Namun dia meminta semua kadernya tetap menggunakan cara-cara yang santun dan elegan untuk memenangkan pasangan yang diusung partainya itu. Mengenai target kemenangan Prabowo-Sandi di Riau, Titiek tidak memiliki persentase. Seakan tak mau kalah, Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyakini dapat merebut hati masyarakat Riau di Pemilu 2019. Dia bakal bekerja keras untuk dapat memenangi suara di sejumlah daerah. “Insyaallah di Provinsi Riau semakin baik, semakin baik,” ujar Jokowi, di kedai kopi arabica, Dumai, Selasa, 26 Maret 2019 malam.

LAPORAN UTAMA Keyakinan itu dikuatkan dengan tingginya sambutan warga saat Jokowi datang ke Dumai. Mulai dari karnaval budaya yang dihadiri oleh puluhan ribu massa hingga saat ia mendatangi kedai kopi yang dipadati oleh ratusan masyarakat. “Ya ini di Riau ini, khususnya di Dumai pertama kalinya Presiden datang ke sini, antusiasmenya juga wajar,” tutur dia, sebagaimana dilansir medcom.id. Klaim pihak manakah yang kelak akan terbukti? Masih menunggu waktu, memang. Tapi kampanye kedua capres di Riau memang mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Saat Calon presiden Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya ke Kota Pekanbaru, Riau, seperti kunjungan di daerah-daerah lainnya, kedatangan ketua umum Partai Gerindra di Bumi Lancang Kuning disambut gembira oleh masyarakat setempat. Berdasarkan pantauan, Rabu (13/03/2019), ribuan warga tumpah ruah di jalan raya, menyambut kedatangan Prabowo sejak pagi. Masyarakat berdiri di sepanjang jalan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju Gelanggang Remaja Pekanbaru. Sementara, di dalam Gelanggang Remaja Pekanbaru, ribuan warga lainnya yang didominasi emak-emak dan anak muda juga telah menunggu calon presiden nomor urut 02 itu. Mereka melantunkan Selawat Badar dan yel-yel dukungan kepada mantan pangkostrad itu. Prabowo mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Riau. Menurut dia, wajah-wajah masyarakat Riau

LAPORAN UTAMA

memancarkan optimisme dan kegembiraan menyambut perubahan. “Luar biasa Pekanbaru ini. Luar biasa riau ini. Semangatnya luar biasa. Apa lagi emakemaknya,” ucap Prabowo disambut tepuk tangan massa. Tak hanya mendapat sambutan spesial, Prabowo juga diberi Tanjak warna kuning keemasan oleh warga. Tanjak dianggap lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. “Terima kasih saya diberi tutup kepala kehormatan khas Riau. Ini sebuah kehormatan bagi saya,” ucap Prabowo, sebagaimana dilansir indonesiainside.id Mengawali pidatonya, Prabowo lantas membaca selarik pantun untuk masyarakat Riau. Menurutnya, kurang utama bila berbicara di depan masyarakat Melayu tanpa pantun. “Bu-

kan kacang sembarang kacang, kacang dibawa dari Mengkirau. Bukan datang sembarang datang, Prabowo datang karena cinta dengan rakyat Riau,” ucap Prabowo yang langsung disambut gemuruh sorak-sorai rakyat Riau. Realitas yang sama juga terlihat saat Capres Jokowi menggelar kampanye. Antusiasme pendukung calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) terlihat tinggi saat kampanye akbar terbuka di Kota Dumai, Riau. Jokowi yakin suaranya di Riau untuk Pilpres 2019 semakin membaik. Jokowi mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat Kota Dumai salah satunya dikarenakan hadirnya Presiden RI di tengah masyarakat di kota itu. “Di Riau ini, khususnya di Dumai pertama kalinya presiden datang ke sini. Antusiasmenya juga (tinggi),” kata Jokowi di Kota Dumai, Rabu (26/3/2019) malam, sebagaimana dilansir detik.com.

Tingginya antusiasme masyarakat yang hadir saat kampanye tersebut membuat dirinya yakin akan memperoleh suara yang bagus dari Riau untuk Pilpres 2019. Untuk diketahui, pada Pilpres 2014 lalu suara Jokowi di Riau kalah dari rivalnya Prabowo Subianto. “Insyaallah di Provinsi Riau semakin baik, semakin baik,” katanya. Dia mengatakan, perlu ada penguatan da kerja keras untuk meraup suara yang baik di dua wilayah di Provinsi Riau. Dua wilayah itu yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. “Ya memang ada kabupaten-kabupaten yang masih perlu kerja keras. Ini tadi sudah saya sampaikan di kabupaten ini kabupaten ini, pendekatannya seperti ini seperti ini sudah disampaikan,” katanya. “Di Kabupaten Kampar sama Pekanbaru,” imbuhnya. Saat kampanye akbar terbuka di Kota

Dumai pada Selasa (26/3) sore, Jokowi disambut puluhan ribu pendukungnya di Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai. Ketua Panitia Kampanye Akbar Jokowi di Kota Dumai, Timo Kipda mengatakan, jumlah pendukung yang hadir diperkirakan tak kurang dari 50 ribu orang. “Ini karena antusiasme masyarakat Dumai yang sangat tinggi kepada Pak Jokowi. Apalagi belum ada sejarahnya seorang Presiden RI datang dan menginap di Kota Dumai,” kata Timo Kipda. Tak kurang, Gubernur Riau Syamsuar juga ikut berkampanye untuk Jokowi. Gubri Syamsuar pun mengajak masyarakat Riau memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi presiden RI periode selanjutnya. Jokowi dinilai sangat berkomitmen membangun infrastrukrit di Riau, bila Jokowi gagal kembali menjabat dikhawatirkan

sejumlah proyek strategis nasional di Riau mangkrak. “Kalau tak dilanjutkan mangkrak pembangunan ini,” kata Syamsuar dalam orasi politiknya pada Kampanye Terbuka bersama Juru Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Siti Nurbaya dan Partai NaseDem, di Lapangan Pasar Minggu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu, 30 Maret 2018, sebagaimana dilansir tempo.co. Syamsuar menjadi Gubernur Riau diusung oleh koalisi PKS dan PAN. Kedua partai itu diketahui mendukung Prabowo Subianto yang jadi lawan Jokowi di Pilpres 2019. Syamsuar mengatakan, sejumlah program pembangunan Jokowi sudah dirasakan masyarakat Riau. Seperti pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok desa melalui dana desa, proyek pembangunan strategis nasional jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Pelabuhan Tanjung Buton di Siak. “Yang kami rasakan banyak sekali pembangunan sampai ke pelosok desa,” kata Syamsuar yang diusung PAN, NasDem dan PKS saat Pemilihan Gubernur Riau lalu. Menurut Syamsuar, sebagai mantan Bupati Siak dua periode ia mengaku cukup puas dengan komitmen Jokowi mendorong kesejahteraan dan keadilan pelayanan umum untuk rakyat. Seperti penyediaan aliran listrik seratus persen sampai ke desa-desa, begitu juga mendorong kesejahteraan petani kelapa sawit. “Melalui kepemimpinan Jokowi, ada pemberian dana peremajaan kelapa sawit yang saat ini sudah naik 50 juta rupiah untuk dua hektar diberikan untuk petani secara cuma-cuma, tidak perlu dikembalikan,” katakan. (e2)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Bantu Tangani Masalah Sosial, Bukti Bupati Inhil Punya Kepedulian yang Tinggi Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP dinilai memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Bila ada di antara anggota masyarakat yang ia pimpin, hampir di.pastikan Bupati Wardan menyambangi. Selain memberi saran-saran yang diperlukan, tak jarang meninggalkan bantuan untuk meringankan beban warga yang disambangi.

ada Jumat (29/3/2019), Bupati Wardan kembali melakukan kunjungan terhadap warga Kabupaten Inhil yang sedang sakit. Kali ini, giliran Nursiah, penderita tumor ganas pada bagian wajah yang mendapat kesempatan untuk dikunjungi Orang Nomor Satu di Kabupaten Inhil itu di Rumah Singgah LAZISMU Pekanbaru. Sesaat setelah mendapatkan kabar tentang keadaan Nursiah yang tidak lain adalah salah seorang warganya, tanpa perlu menunggu lama Bupati pun merencanakan kunjungannya ke tempat Nursiah berada. Sesampainya di lokasi dan melihat langsung keadaan Nursiah, Bupati pun mengaku prihatin. Dia mengungkapkan rasa sedihnya atas kejadian yang menimpa Nursiah. “Kondisi kesehatan Beliau hingga saat ini masih lemah dan menurun. Beliau di dampingi oleh suami dan dua orang anaknya,” pungkas Bupati yang kala itu didampingi Sang Istri, Hj Zulaikhah Wardan. Dari informasi yang diperoleh, Nursi-

ah telah mendapatkan rujukan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk melaksanakan operasi. Sembari menunggu Dokter Ahli yang didatangkan khusus RSUD Arifin Ahmad untuknya pada Senin mendatang, Nursiah pun sementara waktu diinapkan di Rumah Singgah LAZISMU Pekanbaru. Dalam kunjungannya pula, Bupati berharap, pihak keluarga Nursiah dapat senantiasa bersabar. Selain itu, Bupati mengimbau kepada segenap masyarakat Kabupaten Inhil untuk dapat membantu meringankan beban Ibu dari 2 orang anak tersebut. “Mohon doa untuk kesembuhan ibu Nursiah serta dukungan dari masyarakat Inhil untuk dapat membantu dan meringankan beban ibu Nursiah,” imbau Bupati. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada organisasi Masyarakat Peduli Inhil atau MPI dan komunitas Emak-Emak Sehat yang sudah berjuang membantu proses perujukan dan pemberangkatan Nursiah ke RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Sebelumnya, Rabu (27/3/2019), Bupati

Wardan bersama Sang Istri, Hj Zulaikhah Wardan membesuk Bayu Alfasah (20), yang dirawat di RS Islam Ibnu Sina, Pekanbaru.. Bayu Alfasah merupakan warga Kabupaten Inhil yang saat ini tengah menderita koma disebabkan oleh adanya pendarahan di otak setelah beberapa hari sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal di sekitar kawasan Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil. Saat menjenguk Bayu Alfasah yang dalam kondisi tidak sadarkan diri, Bupati mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa salah seorang warga Inhil tersebut. “Memang terkadang yang namanya musibah tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, seperti halnya kecelakaan yang menimpa ananda Bayu Alfasah,” ujar Bupati di sela kunjungan. Insiden kecelakaan tunggal yang menimpa Bayu Alfasah, dikatakan Bupati, dapat dijadikan suatu pelajaran bagi setiap pengendara agar senantiasa berhati-hati. “Pastikan kelengkapan saat berkendara, seperti helm, kaca spion dan lain sebagainya. Jangn lupa berdoa untuk keselamatan saat berkendara, karena keluarga kita se-

dang menunggu kedatangan kita di rumah,” imbau Bupati. Ihwal kondisi Bayu Alfasah, Bupati mengaku senantiasa berdoa untuk kesembuhannya dan berharap pihak keluarga dapat bersabar dalam menghadapi cobaan itu. “Mari bersama-sama kita mendoakan kesembuhan ananda Bayu. Mari kita bersama membantu meringankan derita yang sedang dialami,” kata Bupati. Dari informasi yang diperoleh, Bayu Alfasah merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Orang tua perempuan dari Bayu Alfasah diketahui telah lama meninggal dunia. Sementara, Ayah dari Bayu Alfasah telah lama berpisah dengan Sang Ibu. Sejak kecil, Bayu Alfasah dan keempat saudara kandungnya tinggal bersama Tantenya, Erna yang berdomisili di Jalan Tanjung Harapan, Tembilahan. Tante dari Bayu Alfasah, Erna mengungkapkan rasa syukurnya atas kesediaan Bupati beserta Istri hadir di tengah-tengah duka yang menimpa keluarganya. Dia mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bupati Inhil, HM Wardan. “Alhamdulillah, Bapak beserta ibu telah menjenguk saudara kita ini. Beliau mengajak semua pihak untuk sahabat dapat membantu meringankan dan juga Mohon mendoakan semoga Allah berikan kesembuhan dan pulih kembali seperti semula, Aamiin,” ucapnya. Setelah selesai membesuk Bayu Alfasah, Bupati bersama Sang Istri juga menjenguk salah seorang anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Inhil, Yukal yang mengalami kecelakaan beberapa bulan lalu. Saat ini, Yukal tengah dirawat di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Sementara pada Senin (19/2/2019), Bupati Wardan meninjau musibah kebakaran yang menimpa 13 unit rumah warga di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman pada minggu 17 Februari 2019 lalu. Saat mengunjungi Sungai Guntung, Bupati yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu mengungkapkan keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat itu. Pada tinjauan itu, Bupati menyalurkan sejumlah bantuan berupa uang santunan dari BAZNAS Kabupaten Inhil senilai 26 juta rupiah kepada 13 Kepala Keluarga korban kebakaran. Kedatangan Bupati yang disambut hangat oleh masyarakat setempat kala itu sangat menggugah atas musibah kebakaran yang menimpa warga Sungai Guntung beberapa hari lalu. “Saya turut prihatin atas kejadian ini. Ini semua cobaan dari

Allah SWT untuk menguji keimanan kita sebagai hamba-Nya,” pungkas Bupati. Lebih lanjut, Bupati meminta, agar para korban kebakaran dapat senantiasa bersabar dan kepada masyarakat Sungai Guntung secara luas untuk selalu waspada dengan bahaya kebakaran. “Semoga kita bisa memetik hikmah atas kejadian memilukan yang menimpa ini. Selalu lah waspada, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Semoga musibah ini tidak terulang lagi, ” imbau Bupati. Selain bantuan berupa uang, Bupati juga menyalurkan bantuan lain dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil yang berupa matras, selimut, tenda gulung, paket makanan, minyak goreng, dan pakaian seragam sekolah serta perlengkapan dapur lainnya. Turut mendampingi dalam kegiatan peninjauan yang dilakukan dengan tujuan melihat kondisi terkini masyarakat korban kebakaran, Kepala Dinas Sosial, Syaifuddin, Kepala Badan Kesbangpol, Aslimudin,

Ketua Komisi 1 DPRD Inhil, Yusuf Said, Ketua BAZNAS Inhil, Yunus Hasby serta kepala BPBD Inhil dan Tim Reaksi Cepat BPBD. Sedangkan pada Selasa (19/3/2019), Pemkab Inhil menyerahkan bantuan senilai 146. 328. 000,- bagi warga di Sulawesi Tengah yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami pada September 2018 silam. Pemkab Inhil yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Darussalam secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Darussalam, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut diluar dari bantuan yang dikirimkan langsung masyarakat Kabupaten Inhil melalui rekening bencana Palu. “Bantuan yang diberikan kepada saudara kita yang tertimpa musibah di Provinsi Sulteng ini adalah wujud dari kepedulian dan soli-

daritas kami masyarakat Kabupaten Inhil,” pungkas Darussalam yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil, HM Thaher serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Syaifuddin Hamdan. Darussalam berharap, bantuan yang diberikan oleh segenap masyarakat Kabupaten Inhil dapat bermanfaat bagi para korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. “Silakan manfaatkan bantuan ini untuk keperluan para korban. Semoga bantuan kami berguna dan bisa sedikit meringankan derita yang dialami saudara kami di Sulawesi Tengah,” ucapnya. Selanjutnya, Darussalam juga meminta kepada segenap masyarakat Kabupaten Inhil untuk senantiasa mendoakan korban bencana gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat selalu tabah dan sabar menghadapi musibah. “Mari kita berdoa, agar saudara kita diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah. Mari bersama kita mendoakan agar tidak ada lagi musibah yang menimpa saudara kita di Sulawesi Tengah,” imbau Darussalam. Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjamu kedatangan pihak Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menyerahkan bantuan kala itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian dan rasa persaudaraan dari masyarakat Kabupaten Inhil. “Kami sangat berterima kasih, baik kepada pihak Pemerintah maupun seluruh masyarakat Kabupaten Inhil atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini pasti akan sangat bermanfaat bagi warga kami yang menjadi korban,” katanya. Di tempat terpisah, Bupati Wardan mengungkapkan duka cita atas bencana gempa dan tsunami yang melanda sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dia juga mengimbau kepada segenap korban bencana alam di Sulawesi Tengah untuk senantiasa bersabar dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. “Anggap ini sebagai cobaan dari Tuhan YME untuk lebih meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya,” ujar Bupati. Bupati mengakui, bantuan yang disalurkan melalui Pemkab Inhil tidak seberapa jika dilihat dari sisi nilai. Namun begitu, bantuan yang diberikan tersebut telah mencerminkan rasa persaudaraan masyarakat Kabupaten Inhil terhadap sesama umat manusia dan anak bangsa. “Pergunakanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan para korban bencana disana,” tukas Bupati. (adv/hms)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Komisi IV DPRD Bengkalis Carikan Solusi Limbah RSUD, Komisi II Stuban ke Batam Dua komisi di lingkungan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bengkalis, yaitu Komisi IV dan II, melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Bukti komitmen jajaran legislator di Bengkalis rakyat yang diwakilinya di lembaga legislatif.

omisi IV DPRD Bengkalis, misalnya, pada Senin (4/4/2019) melakukan monitoring ke RSUD Mandau di Kecamatan Mandau, Monitoring ini dilakukan menyusul mencuatnya keluhan dan keresahan warga terkait dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RSUD Mandau yang berlokasi di Jalan Stadion Duri itu. Monitoring kali ini merupakan lanjutan monitoring yang dilakukan Senin (04/12/2018) lalu. Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Nanang Haryanto, monitoring diikuti sejumlah anggota komisi IV, di antaranya Syaiful Ardi, Thamrin Mali, Fransisca, Abi Bahrun dan dr. H. Fidel Fuadi. Dalam monitoring ini rombongan DPRD diterima pihak RSUD Mandau dengan menggelar pertemuan di salah satu ruangan RSUD Mandau. Sejumlah perwakilan warga sekitar juga hadir untuk meny-

ampaikan keluh kesahnya. Menurut warga, mereka tidak terima dan mempertanyakan limbah RSUD yang disalurkan ke areal lingkungannya. Mereka khawatir limbah akan mencemari lingkungan hingga minta DPRD mencarikan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi. “Kami sangat berharap DPRD bisa memfasilitasi keluhan kami agar limbah RSUD ini tak mencemari pemukiman kami. Kemana lagi kami mengadu kalau tidak ke bapak/ibu anggota DPRD kami ini,” ujar perwakilan warga. Terkait keluhan tersebut, Nanang Haryanto mengatakan DPRD sangat respon dengan keluhan warga. Makanya monitoring dilakukan untuk sama-sama mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga tersebut. “Kita secara bersama-sama harus mencari solusi tentang bagaimana menangani masalah limbah tersebut. Jangan sampai mence-

mari lingkungan masyarakat. Dan kita harus saling menjaga antara RSUD dengan masyarakat dan masyarakat dengan RSUD,” ungkap Nanang. Dikatakannya persoalan limbah ini harus ditangani secara serius karena dalam beberapa tahun belakangan RSUD berkembang cukup pesat. Dulu tak terlalu banyak daerah pemukiman, namun kini kawasan pemukiman di belakang RSUD itu makin padat. “Ini harus dibicarakan serius karena sekarang di sekitar RSUD kawasan pemukimannya sudah sangat padat. RSUD harus mengkaji ulang tentang penanganan masalah limbahnya ini,” tegas Nanang lagi. Senada dengan Nanang, Abi Bahrun menyampaikan persoalan limbah itu harus sama-sama dicarikan solusinya agar masyarakat yang berada di sekitar RSUD itu tak merasa ada yang dirugikan. “Kita harap persoalan ini segera di cari-

kan solusinya agar warga yang berada di sekitar ini tak dirugikan dengan persoalan limbah ini,” harapnya. Abi juga menyampaikan masalah peningkatan layanan RSUD. Menurutnya, ini perlu juga dibahas agar RSUD bisa terus memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. “Kita semua saling membutuhkan satu sama yang lain. Kami harap meminta kepada pihak RSUD Mandau untuk melayani masyarakat secara maksimal,” ujarnya. Tidak jauh beda, anggota DPRD Bengkalis lainnya dr Fidel Fuadi Datuk Majo Basa juga menyebut bahwa penanganan limbah rumah sakit tidak sama dengan limbah industri. Untuk itu pihaknya meminta pihak RSUD betul-betul menangani masalah limbah ini agar tak merugikan masyarakat setempat. “Kita harap RSUD serius memperhatikan masalah limbah ini. Kalau ada kerusakan di saluran pembuangannya harus diperbaiki. Kalau ada pipa limbah yang bocor yang mengalir ke lingkungan masyarakat segera perbaiki agar masyarakat tidak terganggu,” ungkap Fidel Fuadi. Fidel pun meminta keseriusan penanganan limbah ini mutlak dilakukan agar ke depan tidak ada lagi keluhankeluhan dari masyarakat maupun warga sekitar rumah sakit. “Jika ada persoalan bicarakan bersama. Komisi IV siap membantu dan dianggarkan di APBDP,” jelasnya. Sementara itu Direktur RSUD tak hadir dalam monitoring tersebut. Direktur hanya diwakili Kabid Pelayanan RSUD Dona Sari. Disebutkannya bahwa air yang dialirkan ke masyarakat itu adalah air yang sudah melalui proses penyaringan limbah. Kendati demikian pihaknya menerima masukan dan saran dari DPRD Bengkalis untuk mengkaji ulang masalah limbah itu agar tak ada lagi keluhan dari masyarakat sekitar. “Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan DPRD Bengkalis yang sudah memberi sumbangsih saran dan kritikan terhadap penanganan limbah RSUD. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya, sebagaimana dilansir riaulantang.com. Masih terkait dengan persoalan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, memang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas dan harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Bengkalis. Apalagi di lapangan sering terjadi kasus dimana masyarakat kurang mampu tidak terlayani dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Thamrin

Mali. Dikatakan, butuh kerja ekstra bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Hal ini pulalah yang mendasari DPRD Bengkalis khususnya Komisi IV untuk terus berjuang mencari cara terkait regulasi-regulasi terbaru yang bisa menguntungkan masyarakat dalam hal kesehatan. Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi IV Nanang Haryanto, SH bersama anggota Eddy Budianto, Fransisca, Thamrin Mali, Syahrial, dan Syaiful Ardi menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Merry Yuliesday bersama stafnya, beberapa waktu lalu untuk membahas regulasi-regulasi dan program-program khusus yang diterapkan di Sumatra Barat. Dan ini akan dibahas nantinya di Bengkalis bersama OPD terkait. seperti yang diketahui BPJS telah menerapkan peraturan baru dimana tidak berlakunya surat rekomendasi Dinas Sosial per Januari 2019. Terkait pelayanan kesehatan masyarakat, Merry menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki program khusus yang diberi nama program JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato), yang diusung pemerintah provinsi dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Dalam program ini, dijelaskan, Pemda mengalokasikan dana pembayaran premi sebesar Rp. 23.000 bagi masyarakat miskin melalui program tersebut kepada BPJS. “Masyarakat miskin yang belum masuk ke dalam PBI APBN akan didaftar langsung dan otomatis menjadi peserta sesuai dengan kriteria yang ada,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk masyarakat kurang mampu akan diusahakan untuk memiliki kartu KIS dan Bazda atau Baznas yang akan membantu menanggulangi dalam hal pembayaran preminya, dan Dinas Sosial yan bertanggung jawab melakukan pendataan dan ini bisa diterapkan juga di Kabupaten Bengkalis. “Dan di tahun 2019 Pemprov Sumatera Barat bertekad secara bertahap akan berusaha mencapai UHC pada angka 95%,” kata Merry. Wakil Ketua Komisi IV Nanang berharap agar pihak terkait dapat bekerja sama dengan DPRD. “Kalau ada hal yang serius menyangkut masalah pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu, ini perlu kita bahas bersama untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak kita siapa lagi yang harus menyelesaikannya,” ungkap Nanang. Studi Banding ke Batam Di bagian lain, Komisi II DPRD Bengkalis melakukan studi banding ke Kota

Batam, Provinsi Kepri (Kepulauan Riau), menyusul dengan membuminya keberhasilan Kota Batam dalam hal kemajuan dan kesuksesan di sektor perairan dan perikanan. Dalam hal ini, Komisi II DPRD Bengkalis mengkonsultasikan beberapa hal terkait program pemenuhan kebutuhan ikan dan sistem penyuluhan pengelolaan budi daya perairan Kota Batam yang notabenenya, termasuk kepulauan dengan ruang lingkup wilayah laut yang luas. Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis yang diketuai Safrana Fizar, H. Azmi, Simon Lumban Gaol, Adihan, dan Zamzami Harun disambut hangat oleh Kabid Sumber Daya dan Penyuluhan Dinas Perikanan Kota Batam, Wan Irham beserta staf. “Keberhasilan kami saat ini bermula dengan terciptanya konsep pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dipantau secara rutin oleh penyuluh perikanan yang kami tugaskan,” sebut Wan Irham. Sebagaimana yang dituturkan, Batam memiliki 530 KUB yang sukses mengembangkan beberapa unit usaha, di antaranya gerai jual beli alat nelayan dan Lembaga Keuangan Mikro (Simpan Pinjam). Pemerintah memberikan bantuan awal berbentuk alat – alat nelayan yang dibagikan ke masing-masing kelompok, lalu segala hal yang berkaitan dengan hasil dan sistem pengelolaan diserahkan langsung ke pengurus dan anggota KUB. Program ini bersifat mandiri, namun tetap dalam pengawasan pemerintah yang dalam hal ini peran penyuluh sangat penting untuk memberikan laporan rutin terkait perkembangan KUB. “Sehingga pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan dan dapat memantau hasil dari hibah alat-alat nelayan yang dikembangkan oleh KUB,” terang Wan Irham. Namun untuk masalah pembudidayaan ikan, menurutnya, Kota Batam kewalahan karena tidak adanya lahan yang memungkinkan. “Pengelolaan budi daya di Kota Batam hampir sama dengan Bengkalis. Hanya saja karna keterbatasan lahan, pada akhirnya pemerintah Kota Batam menyalurkan bibit ikan kepada kelompok-kelompok Budi daya,” ia menambahkan. “Kami berharap mudah-mudahan dengan terus berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah Kota Batam, diharapkan target dan program-program Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis dapat tercapai dan kebijakannya tetap terus konsisten sehingga kami tidak terus bergantung dengan hasil minyak,” ujar Safrana, menanggapi studi banding itu. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Yopi Berharap Embung Menjadi Objek Wisata

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran bapak Bupati. Kami juga bersyukur atas perjuangan beliau bersama Pemkab realisasi pembangunan Embung Jaka Tirta oleh Kementerian PU telah selesai.”

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE berkeyakinan keberadaan embung akan memberi perubahan ke arah yang lebih maju bagi Desa Talang Bersemi. “Saya yakin, lokasi ini nantinya bisa akan menjadi objek wisata masyarakat. Apalagi, nanti kita akan menebarkan ratusan benih ikan di sini,” tambahnya. Bupati Yopi mengatakan hal itu sat melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku. Kunjungan untuk meresmikan penggunaan Embung Jaka Tirta yang

sudah selesai dibangun. Bupati Inhu, Yopi Arianto dalam kesempatan tersebut mengatakan, terbangunnya Embung Jaka Tirta menjadi bukti keseriusan dan perhatian pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya mensejahterakan masyarakat. “Saya pikir, dengan adanya Embung Jaka Tirta warga tidak lagi jauh-jauh harus mencari air bersih dengan mengangkutnya pakai sepeda motor,” ungkap Bupati, yang melakukan penandatanganan prasasti dan pemo-

tongan pita. Sementara Kepala Desa Talang Bersemi, Joko, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas kehadiran bapak Bupati. Kami juga bersyukur atas perjuangan beliau bersama Pemkab realisasi pembangunan Embung Jaka Tirta oleh Kementerian PU telah selesai,” ujarnya. Bagi Joko, terealisasinya pembangunan embung menjadi sebuah anugerah bagi masyarakat, khususnya Desa Talang Bersemi yang sudah cukup lama mendambakan kemudahan akses untuk air bersih. (e2/mrc)

Bupati Yopi Minta Kades Hati-hati Gunakan ADD MENYUSUL dengan disahkannya UU Desa beberapa tahun lalu, membuat semua desa di Indonesia menerima kucuran dana yang cukup besar setiap tahun, yang bersumber dari APBN. Bila tidak hati-hati mengelolanya, bukan tidak mungkin akan terseret persoalan hukum. Demikian dikatakan Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE saat pelantikan dan pengambilan sumpah

jabatan PAW (pengganti antar waktu) Kepala Desa Lambangsari V Kecamatan Lirik, H Mukman Asul di Kantor Kades Lambangsari V, Sabtu Sabtu (2/3/2019). Dalam kesempatan itu, Bupati diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Inhu, Syahruddin. “Pak Kades harus hati-hati, cermat serta jujur dalam mengunakan dana baik yang diterima dari APBN dan APBD Kabupaten. Taati aturannya, apalagi dana

yang diterima cukup besar, sekitar Rp1,2 miliar lebih,” kata Syahruddin. Pada kesempatan yang sama, mantan Camat Pasir Penyu ini juga berharap kepada kepala desa yang baru dilantik agar dapat bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat yang ada. “Kerjasama ini sangat diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan desa yang aman, sejahtera serta pengayom masyarakat,” katanya. (e2//bbc)

Bupati Yopi Ingatkan ASN Jangan Terkena Sanksi Pidana BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE mengingatkan para ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu untuk ingat soal sanksi pidana. “Pekerjaan itu harus dinikmati, disyukuri dan dijalani, jangan sampai terkena sanksi pidana,” tegas Bupati Yopi. Bupati Yopi mengatakan hal itu saat menyerahkan SK Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penyerahan SK tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh dilakukan, Senin (11/3/2019) di ruang pertemuan lantai empat Kantor Bupati Inhu. Bupati Yopi juga mengakui, ASN sam-

Pekerjaan itu harus dinikmati, disyukuri dan dijalani, jangan sampai terkena sanksi pidana H. Yopi Arianto SE BUPATI Inhu pai saat ini masih menjadi pekerjaan yang didambakan masyarakat dan tidak semua orang bisa mencapainya. Oleh karena itu, diharapkan agar para ASN bisa menghargai profesi yang memang didambakan oleh ribuan orang ini. PNS harus melayani masyarakat dengan baik. “Ikhlas

melayani masyarakat, seperti. melayani Bupati. Hormati masyarakat saya, seperti anda menghormati saya,” tegasnya, sambil meminta ASN selalu berpedoman pada ketentuan dan aturan. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Inhu, Subrantas menerangkan 189 CPNS yang disumpah itu terdiri dari empat orang dokter, 158 bidan desa dan 27 orang penyuluh. Setelah pembacaan sumpah yang dipimpin langsung oleh Bupati Inhu, dilanjutkan dengan pengarahan dari Bupati Inhu. “Mereka juga telah selesai melaksanakan pelatihan pra jabatan pada tahun 2018 lalu,” ucapnya. (e2/rmc)

Pemerintah Provinsi

Riau

ADvertorial pemprov Riau

“Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah, kecuali Kota Pekanbaru kategori tinggi dan Kota Dumai kategori sedang,” tambah Syamsuar saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

tuk pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih rendah,” kata Gubri, Kamis (28/3/19), dilansir hebatriau.com. Di mana, menurutnya, untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar2,34 persen atau mengalami penurunan sebesar

da dibawah rata- rata Provinsi (71,79). Yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. “Kemudian Keterbatasan akses air bersih dan air minum yang berasal dari air

Bidang Hubungan Kelembagaan Dr Diani Sadiawati SH LLM, Ketua DPRD Riau Hj Primawati Rusli Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY didampingi Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi. Pada kesempatan itu Sekda Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama ini. “Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penghargaan ini, juga terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang telah bekerja keras dalam upaya pembangunan daerah selama ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi,” terangnya. Walaupun saat ini Bengkalis masih berada pada posisi ketiga kategori Kabupaten, tambah Bustami, hal ini akan menjadi pemicu semua untuk bergerak dan melangkah bersama untuk sampai keta-

di Hotel Tahun 2020 Premiere. Hadir pada kesempatan ini, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin. Pada kesempatan ini, Gubri memaparkan tentang indikator pembangunan Riau yang dianggap masih perlu menjadi perhatian. Di antaranya, meski Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap meningkat, namun angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih rendah. “Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan indikator pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut. Dimana, indikator IPM Riau meningkat dari 71,20 pada tahun 2016, menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Riau lebih tinggi dari pada IPM Nasional 70,99 pada tahun 2017. Tapi, un-

0,34 persen dibanding tahun 2017. Kemudian untuk persentase kemiskinan di Riau pada 2017 sebesar 7,41 persen menurun pada Tahun 2018 menjadi 7,21 persen. Namun demikian masih di bawah rata-rata Nasional 9,82 persen dan rata-rata Sumatera 10,15 persen. Selain itu, mantan Plt Bupati Kepulauan Meranti itu juga memaparkan soal tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,22 persen pada 2017 menjadi 6,20 persen atau 192.800 jiwa pada tahun 2018. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 5,34 persen. Disampaikan juga, kesenjangan kualitas SDM antar kabupaten/kota di Riau, di mana tujuh Kabupaten/kota IPMnya bera-

leding/perpipaan. Kebutuhan Air bersih Rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur 37,20 persen dan jasa air isi ulang dan air kemasan 36,16 persen,” papar mantan Wakil Bupati Siak itu. Dalam Musrenbang Riau 2020 itu, Kabupaten Bengkalis meraih penghargaan pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 peringkat terbaik ketiga Kategori Kabupaten pada kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Sementara peringkat kategori terbaik pertama dan kedua diraih Siak dan Rokan Hulu. Pemberian Piagam diberikan secara langsung oleh Gubernur Riau H Syamsuar didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs Syarifuddin MM, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas

hap tertinggi nantinya. “Segala kelebihan dalam pembangunan daerah terus kita pertahankan dan segala kekurangan harus kita tuntaskan dan kita perbaiki agar kedepannya menjadi lebih sempurna,” ujar Bustami, dilansir halloriau.com. Di bagian lain, Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP berharap kepada Pemerintan Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau H Syamsuar dan Wakil Gubernur H Edy Natar untuk memberikan alokasi dana APBD yang sesuai untuk Inhil. “Artinya sebagai sebuah kabupaten terluas di Riau yang berada di daerah perbatasan langsung dengan provinsi lain masih membutuhkan infrastruktur yang memadai yang diperparah harga bahan pokok mahal dan yang tak kalah

Buka Musrenbang 2020, Gubri: Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Rendah Gubri (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si, mengatakan, kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat di Provinsi Riau masih rendah. “Dari data pada 2017, panjang jalan provinsi 2.799 milimeter, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18 persen,” kata mantan Bupati Siak itu.

penting masalah harga komoditas utama masyarakat Inhil yaitu kelapa,” jelas Bupati, dilansir riaulink.com. Menyangkut permasalahan itu semua, menurut Bupati, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan alokasi anggaran yang lebih kepada Inhil. Sedangkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim yang mengikuti kegiatan tahunan itu berharap kepada Pemerintan Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur H. Edy Natar memberikan alokasi anggaran APBD yang sesuai untuk Meranti. Artinya, sebagai sebuah Kabupaten termuda di Riau yang berada di daerah perbatasan dimana jumlah penduduk miskin masih tinggi diangka 28 persen lebih. Aksesbilitas sangat terbatas dengan infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai, jaringan Air Bersih belum sepenuhnya tersedia, Elektrifkasi masih dibawah Kabupaten Kota lainnya dan angka pengangguran terbuka cukup tinggi diperparah lagi

Pengembangan Pariwisata Potensial. Rencana pembangunan prioritas ini seperti disampaikan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dalam Musrenbang RKPD Meranti Tahun 2019 lalu dimana, Pemkab. Meranti masih tetap mengedepankan pembangunan Infrastruktur penunjang aksesbilitas, managemen pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan Infrastruktur pendukung sehingga terjadi peningkatan kualitas agar anak didik guna menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan. Selain itu juga pemberdayaan ekonomi kerakyatakan, meciptakan lapangan kerja baru, peningkatan hasil pertanian untuk swasembada, dan mencibtakan iklim investasi yang serta menjanjikan agar lapangan kerja terbuka dan peningkatan ekonomi. Yang tak kalah penting adalah pemberdayaan sektor Pariwisata potensial, sepeti Perang Air atau Cian Cui yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Selatpanjang dan berhasil menarik wisatawan ke Meranti hingga 25 ribuan orang.

dengan biaya pembangunan yang sangat tinggi dan harga bahan pokok mahal dan yang tak kalah penting masalah Abrasi yang tiap saat terjadi diwilayah Pesisir. Menyangkut permasalahan itu semua, menurut Wakil Bupati, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan alokasi anggaran yang lebih kepada Meranti agar Kabupaten termuda di Riau ini dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersaing dengan Kabupaten Kota lainnya di Riau. Sama seperti yang dirangkum oleh Pemerintah Provinsi Riau, seagaimana dilansir auranews.id, prioritas pembangunan di Meranti berkutat dimasalah Pembangunan Infrastrktur, Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Hasil Pertanian dan

Dalam bincang-bincang santai bersama Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H. Edy Natar Wakil Bupati Meranti H. Syamsuar yang didampingi Kadis PU Meranti H. Herman tampak serius membahas masalah Abrasi dan Pembangunan Infrastktur Jalan dan Jembatan sebagai upaya membuka aksesibilitas memperlancar Mobilitas orang dan barang. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Wakil Bupati dengan meminta Pemda Meranti untuk membuat rencana detil terkait pembangunan infrastruktur penghubung dan penanggulangan abrasi diwilayah pesisir pantai salah satunya yang berada Pulau Rangsang. (Adv/Hms)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Petinggi Demokrat Bungkam Soal Dedet

Partai Demokrat memutuskan pergantian unsur pimpinan DPRD sekaligus mencabut SK DPP PD No.272/SK/DPP. PD/SK/2014 tanggal 3 November 2014 tentang rekomendasi pimpinan DPRD Riau Fraksi Demokrat yang menetapkan Noviwaldy Jusman sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. “SAYA no comment,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, H. Asri Auzar. Sikap yang sama juga ditunjukkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau, Eddy Moh Yatim. ”Saya no coment,” katanya. Kedua petinggi Demokrat Riau tersebut bersikap demikian saat ditanyakan keputusan DPP Demokrat yang memberhentikan Ir. Noviwaldy Jusman dari kursi Wakil Ketua DPRD Riau. Isu tersebut sudah lama berhembus setelah H. Asri Auzar menjadi ketua DPD Demokrat Riau, tepatnya Rabu (9/8/2017) beberapa tahun lalu. Namun dimintai tanggapannya terkait pemberhentian Noviwaldy Jusman dan penunjukkan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Riau, Asri tidak mau berkomentar, Saya no coment,” ujarnya. Kompak dengan Asri, Sekretaris Demokrat Riau, Eddy Moh Yatim juga tidak mau berkomentar,” Saya no coment,” katanya, dilansir wiranesia.id. Partai Demokrat mengusulkan pergantian posisi Wakil Ketua DPRD Riau dari Noviwaldy Jusman ke Asri Auzar. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat No.17/SK/DPP. PD/III/2019.

Surat tertanggal 18 Maret 2019 itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca Pandjaitan. Isi surat tersebut diawali dengan pertimbangan surat BP-OKK DPP Partai Demokrat No.782/OKK-PD/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, perihal usulan pergantian unsur pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Provinsi Riau. Partai Demokrat memutuskan pergantian unsur pimpinan DPRD sekaligus mencabut SK DPP PD No.272/ SK/DPP. PD/SK/2014 tanggal 3 November 2014 tentang rekomendasi pimpinan DPRD Riau Fraksi Demokrat yang menetapkan Noviwaldy Jusman sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. (e2)

KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Riau Husni Tamrin menjelaskan, pihaknya menahan sejumlah truk pengangkut CPO dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada perusahaan karena yang ditahan merupakan mobil overloading. “Untuk tindak lanjutnya akan diserahkan kepada penegak hukum,” katanya Husni mengatakan itu menyusul setelah sejumlah mobil pengangkut CPO PT Adei Plantation ditahan oleh komisi gabungan DPRD Provinsi Riau, Selasa (26/3/2019). Selain mobil CPO, sejumlah mobil pengangkut kayu untuk bahan baku kertas di salah satu pabrik ikut terjaring. Aksi penahanan mobil yang melebihi tonase tersebut terungkap pada kunjungan insidentil Komisi III dan Komisi IV di Kabupaten Pelalawan. Dalam kunker itu, kata Husni, ada dua perusahaan yang dikunjungi termasuk mengambil sampel limbahnya. “Sampel limbah yang diambil akan kita uji, di lab. Seterusnya, hasil tersebut akan kita umumkan ke publik,” ujarnya. Tujuan kunker ini murni untuk memberikan efek jera kepada perusahaan melebihi tonase, dimana saat ini jalan raya kita hanya bisa menahan beban 10 sampai 15 ton. “Sebagaimana kita ketahui, ideal beban jalan raya kita adalah hanya bisa menahan 15 ton, sementara fakta di lapangan mobil CPO lebih 30 ton termasuk mobil balak,” tegas dia. Terhadap, mobil yang ditangkap pada Kunker insidentil tersebut tandas Tamrin akan diparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Riau. Dalam kunker insidentil yang melibatkan jajaran dinas dan intansi terkait --diantaranya Direktorat Lalu Lintas Polda Riau AKBP Wimpyanto

DPRD Riau Tahan Truk CPO

Husni: Untuk Beri Efek Jera

R, S.Ik, Kasubdit Gakkum, Dinas PUPR dan Dishub Riau—sebanyak tiga mobil CPO PT Adei Plantation ini diamankan tepatnya di jalan Desa Batang Nilo Kecil Kabupaten Pelalawan. Tiga mobil tersebut mendadak dihentikan di tengah jalan oleh petugas Gakkum. Menariknya, mobil yang mengangkut CPO PT Adei ditemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, mobil tersebut tidak memiliki KIR, begitu juga muatannya melebihi tonase. Saat itu juga mobil CPO ini langsung diamankan ke Mapolres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut, seterusnya digelandang ke Mapolda Riau. Sementara itu, dua mobil CPO lagi diamankan di jalan Lintas Timur tepatnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Mobil CPO ini diduga milik subkontraktor PT SLS. Tanpa ampun,

mobil tersebut langsung digelandang ke Mapolres Pelalawan untuk ditindak. Selain mobil pengangkut CPO. Dua mobil pengangkut kayu juga menjadi sasaran tim gabungan. Dua mobil pengangkut balak ini, amankan di Jalan Lintas Timur tepatnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Kunjungan kerja insidentil ini diikuti Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar, Ketua Komisi IV H. Husni Tamri, H. Yurjani Moga, Sekretaris komisi IV, anggota komisi IV Markarius Anwar, dan Sekretaris komisi III, Suhardiman Ambi. Kunjungan kerja komisi gabungan ini, menyasar PKS PT Adei. Di PKS PT Adei tersebut melihat secara langsung proses pengolahan pabrik. Hanya saja, ketika kunker komisi gabungan PKS yang bersangkutan tidak beroperasi. Menurut penuturan, salah seorang

manejemen PT Adei, saat kunker tiba lokasi buah sawit tidak masuk. “Memang PKS kita tidak beroperasi, lantaran buah ‘trek’ dan tidak masuk,” ujar salah seorang manejemen PT Adei, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Meskipun demikian, rombongan menyasar ke lokasi pengelolaan limbah. Setidaknya, ada tujuh kolam limbah PT Adei dilihat secara langsung. Untuk membukti baku mutu, rombongan mengambil sampel air limbah yang berada di kolam penampung dua dan kolam lima. Sebelumnya, rombongan komisi gabungan juga melakukan kunjungan insidentil di PKS PT Sari Lembah Subur tepatnya, di kecamatan Kerumutan. Di lokasi ini, rombongan meninjau pengelolaan limbah. Tak ketinggalan sampel limbah diambil. (e2)

Aherson Minta Gaji Guru Honorer Setara UMR KETUA Komisi V DPRD Provinsi Riau Aherson mengakui gaji para guru honorer di Provinsi Riau masih di bawah UMR (upah minimum regional). Ia berharap, Gubernur Riau yang baru, Syamsuar, bisa berkomitmen untuk memperjuangkannya. “Minimal UMR-lah, agar leluasa mengajar dan mencukupi kebutuhan,” katanya. Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan hal itu saat menerima Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri Provinsi Riau,

yang mengadukan nasib mereka ke Komisi V DPRD Riau, Rabu (27/3/2019). Salah satu permintaan guru honor adalah bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) karena selama ini tidak pernah mendapatkannya. Termasuk juga perbaikan gaji. Menyoal tuntutan THR, menurut politisi Partai Demokrat itu, pihaknya akan membahas sial THR itu bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan (Disdik).”Khusus apa yang

diusulkan ini, nanti kita akan rapat dengan BPKAD dan Disdik. Kalau THR guru honorer, bisa diakomodir APBD. Dengan catatan, melihat kondisi keuangan kita,” cakap Aherson. Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri Riau, Eko Wibowo mengatakan, selama ini mereka tak pernah mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Komisi V DPRD Riau untuk

memperjuangkan THR mereka dan memperhatikan gaji mereka yang kecil. “Kita minta diperjuangkan oleh Komisi V bidang pendidikan. Kalau bisa kita guru honorer juga mendapatkan THR. Juga kita berharap agar pemerintah bisa memperhatikan gaji kami. Gaji kami kalau bisa dinaikkan menjadi UMR. Karena saat ini gaji kami sangat kecil, bahkan lebih besar pula gaji buruh,” harap Eko, dilansir cakaplah.com. (e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

Sumiyanti Soal Karhutla di Riau

”Jarang yang Sengaja Dibakar”

“Sengaja dibakar ini jarang, bisa jadi karena puntung rokok dari orang yang lalai, jadi banyak di daerah gambut tersebar. Jadi selain Pemprov Riau kita juga minta kerjasama dari masyarakat untuk sama-sama menjaga agar bisa mengurangi kebakaran hutan.”

SUMIYANTI, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, menilai kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang kembali marak terjadi di Provinsi Riau ditengarai mayoritas tidak karena sengaja dibakar. Ia menyebut memang ada yang sengaja dibakar tapi jumlahnya tidak banyak. “Sengaja dibakar ini jarang, bisa jadi karena puntung rokok dari orang yang lalai, jadi banyak di daerah gambut tersebar. Jadi selain Pemprov Riau kita juga minta kerjasama dari masyarakat untuk sama-sama menjaga agar bisa mengurangi kebakaran hutan,” ungkap politisi Partai Golongan Karya itu. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir jumlah titik panas (hotspot) di Riau akibat kebakaran hutan dan lahan bertambah. Meski hari ini terpantau 79 titik namun kemarin jumlahnya mencapai 165 titik panas yang tersebar di sejumlah daerah. Terkait kondisi ini, Komisi IV DPRD Riau menilai Pemprov Riau sudah terlena akibat sudah tiga tahun Riau tanpa kabut asap sehingga melonggarkan upaya pencegahan. “Pemprov Riau ini seperti terlena dengan prestasi yang sudah ada. Memang sudah tiga tahun ini kita sudah bebas asap, mungkin mereka sudah menganggap punya prestasi jadi agak longgar,” kata Sumiyanti, Kamis (21/3/2019), dilansir cakaplah.com. Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih peka dan menyelesaikan hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat Riau tersebut. (e2)

Dewan Soroti DBH Seringkali Terlambat DPRD Provinsi Riau menyoroti masalah dana bagi hasil (DBH) yang seringkali terlambat. Untuk mengurangi ketergantungan pembagian DBH tersebut, Pemprov Riau diminta untuk jeli melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi DBH yang belum dibayarkan. “Saat penyusunan APBD Riau, Pemprov diharapkan dapat memperkirakan estimasi tunda bayar DBH yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran,” sebut Ketua Pansus DPRD Riau, Karmila Sari, dalam sebuah sidang paripurna, Senin 25 Maret 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo dan juga disaksikan Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu serta dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Selain memperkirakan estimasi, menurut politisi Partai Golongan Karya itu, Pemprov Riau juga diminta secara terus menerus berkonsultasi

dengan pemerintah pusat agar dapat mengatasi pelaksanaan tunda bayar DBH untuk provinsi. “Karena, tunda bayar merupakan salah satu penghambat kelancaran pembangunan,” tandas politisi dari Daerah Pemilihan Rokan Hilir ini. “Tidak hanya masalah DBH, Pansus yang dibentuk tanggal 4 Maret 2019 lalu ini meminta agar Pemprov lebih cermat menetapkan APBD dengan mempertimbangkan asumsiasumsi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya, dilansir r1.com. Dikatakannya lagi, Pansus juga merekomendasikan Pemprov Riau untuk menginventarisir semua kegiatan yang batal atau belum dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dengan catatan anggaran survei tersebut sudah dimasukkan. “Tentunya hal ini bisa segera diterapkan agar kegiatan yang sempat tertunda atau belum dilaksanakan bisa tetap menjadi prioritas tahun berikutnya, sehingga biaya survei yang dilakukan tidak sia-sia,” ulasannya. (e2)

Alfedri Minta Bapekam dan Kepala Kampung Bersinergi B

“Kepada seluruh anggota Bapekam, kami ingin agar terjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kampung, termasuk dengan Kepala Kampung karena Bapekam juga merupakan bagian dari pemerintahan di Kampung.”

UPATI Siak Drs. H. Alfedti M.Si. meminta jajaran Bapekam (Badan Permusyawaratan Kampung) harus bersinergi dengan semua elemen yang ada di kampung, terutama dengan kepala kampung. “Semua proses harus melibatkan Bapekam sebagai representasi perwakilan warga,” katanya. Bupati Alfedri mengatakan hal itu saat melantik Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di 7 Kampung Se Kecamatan Koto Gasib, di Aula Kantor Camat Koto Gasib, Selasa (02/04/2019). Alfedri berpesan, agar Pemerintah Kampung harus mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerjasama dalam pemerintahan di Kampung. Di hadapan anggota Bapekam bersama para Kepala Kampung, Bupati juga menyampaikan agar Bapekam mampu meningkatkan partisipasi dan berperan serta dalam proses pembangunan di Kampung. “Kepada seluruh anggota Bapekam, kami ingin agar terjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kampung, termasuk

dengan Kepala Kampung karena Bapekam juga merupakan bagian dari pemerintahan di Kampung”, ujarnya. Bapekam harus melibatkan masyarakat dalam penyerapan aspirasi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Di mana Bapekam mempunyai 3 fungsi menurut undang-undang, yakni bersama Kepala Kampung menyusun Peraturan Kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Pemerintah Kampung. Maka dari itu, saya ingin agar Bapekam mampu melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh”, tegas Alfedri. Sebanyak 7 Kampung anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yang dilantik. Rantau panjang, Pangkalan Pisang, Keranji Guguh, Buatan I, Empang Pandan, Teluk Rimba dan Sengkemang. Turut hadir, Anggota DPRD Siak Fairus, Kadis PMK Yurnalis, Camat Koto Gasib Dicky Sofyan, Upika Kecamatan Koto Gasib serta Kepala Kampung Se Kecamatan Koto Gasib.***

Risalah

PT. CPI

Dibantu PT CPI, Rektor UR Ucapkan Terimakasih

Keutamaan Menyantuni Anak Yatim

Seorang muslim hendaknya berbagi dengan anak yatim agar jiwanya bersih dari keserakahan. Menyantuni anak yatim akan membuat orang menjadi rendah hati dan mulia, baik di mata manusia maupun Allah.

ATA yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti anak kecil yang sudah tidak lagi memiliki ayah karena ditinggal mati. Karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menyantuni anak yatim. Mereka yang berbagi rezekinya dengan anak yatim akan mendapatkan beberapa keutamaan. Istilah yatim atau yatimah dalam bahasa Arab memiliki arti anak kecil yang kehilangan atau ditinggal mati ayahnya. Demikian pula dalam istilah agama. Batasnya adalah sampai ia dewasa atau balig. Ketika seorang yatim mencapai usia balig, wajib bagi walinya untuk menyerahkan harta anak tersebut karena telah menjadi haknya. Adapun beberapa keutamaan bagi umat muslim yang menyantuni anak yatim, di antaranya: Seorang muslim yang ingin dekat dengan Rasulullah saw. di surga hendaklah menyantuni anak yatim. Kedekatan antara orang yang menyantuni anak yatim dan Rasulullah di surga diibaratkan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah saw. bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini,” kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan kedu-

anya” (HR. Bukhari, Shahih Bukhari, Sahl bin Sa’ad As-Sa’idiy: 5304). Menyantuni dan mengasihi anak yatim juga dapat melembutkan hati seorang muslim. Kasih sayang yang ia berikan kepada anak yatim akan melunturkan sifat-sifat buruk seperti kikir, dusta, iri, dan dengki. Tidak hanya itu, Allah juga menjamin segala kebutuhan hidup seorang muslim yang mengasihi anak yatim, sebab secara tidak langsung ia telah menjadi figur orang tua anak-anak tersebut. Oleh sebab itu, orang yang mengasihi anak yatim tidak akan kekurangan materi karena melalui dirinya Allah limpahkan pula rezeki untuk orang-orang yang membutuhkan. Allah mencintai hamba-Nya yang bermurah hati kepada anak yatim. Rasulullah saw. pernah berkata bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang mengasihi, berlaku ramah, serta bertutur kata manis kepada anak yatim. Seorang muslim yang menyantuni anak yatim akan memperoleh jaminan perlindungan di hari kiamat kelak. Perbuatan baiknya selama di dunia akan menjauhkannya dari siksa dan api neraka. Selama hidup di dunia, tidak bisa dmungkiri jiwa manusia sering kali terkotori dengan sifat tercela, misalnya terlalu berlebihan dalam mencintai dunia sehingga menimbulkan sifat kikir dan eng-

gan berbagi dengan sesama. Allah sangat membenci manusia yang menimbun harta dan membiarkan sesamanya dalam kemelaratan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berbagi dengan anak yatim agar jiwanya bersih dari keserakahan. Menyantuni anak yatim akan membuat orang menjadi rendah hati dan mulia, baik di mata manusia maupun Allah. Seorang muslim yang mengasihi siapa saja yang ada di bumi niscaya akan dikasihi oleh yang di langit. Allah menjanjikan kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat bagi siapa saja yang mengasihi sesamanya selama hidup. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berbagi dengan sesama karena Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-Nya yang baik terjebak dalam kesusahan. Itulah beberapa keutamaan seseorang yang menyantuni anak yatim. Menyantuni dan mengasihi anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai Allah Swt. Barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah akan memuliakan dirinya selama hidup di dunia, serta memberikan tempat terbaik untuknya di akhirat nanti. Bagi Anda yang ingin berzakat dengan berdonasi untuk anak yatim, anda bisa mulai untuk membantu mereka. Silakan klik gambar di bawah ini untuk memulai berdonasi. (int)

Infotorial pt. cpi

“Kita bisa bersama-sama melihat jalan yang sama dan dengan spirit yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, pendidikan di Provinsi Riau makin maju untuk Indoneia yang makin maju, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar.”

EKTOR UR (Universitas Riau), Aras Mulyadi, mewakili pihak universitas yang diberikan bantuan mengucapkan terimakasih dan berjanji akan mengembangkan bantuan tersebut nantinya. “Kami ucapkan ribuan terimkasih, dan ini akan kami perluas dan kembangkan nanti,” katanya. “Bersama kami akan kembangkan SDM, dan semoga dapat dimanfaatkan masyarakat luas,” tutur Aras saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan 4 universitas di Riau, di Hotel Novotel Pekanbaru, Jumat (15/3/2019). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut ditandatangani dengan Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Islam Riau. Salah satu program pengembangan masyarakat dari PT CPI tersebut yang memberikan bantuan pendidikan untuk program studi masing-masing kampus. Di antaranya adalah, Teknik Kimia Universitas Riau, Teknik Perminyakan UIR, Teknik Elektro Unilak, dan FMIPA Kimia Umri. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala SKK Migas Sumbagut Avicenia Darwis,

perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, para rektor dari keempat perguruan tinggi, dan manajemen PT CPI. Kepala SKK Migas Sumbagut Avicenia Darwis dalam sambutannya mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kapasitas dari dosen dan mahasiswa dari sejumlah jurusan di keempat perguruan tinggi tersebut. Dikatakannya, program kemitraan dengan universitas tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010 lalu. Lingkup bantuan mencakup kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia di antaranya melalui kuliah tamu, seminar, kunjungan lapangan, dan publikasi jurnal. “Kita bisa bersama-sama melihat jalan yang sama dan dengan spirit yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, pendidikan di Provinsi Riau makin maju untuk Indoneia yang makin maju, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar,” kata Avicenia Darwis dalam kesempatan itu. Ia berharap, melalui kegiatan tersebut diharapkan juga bisa membantu peningkatan akreditasi kampus masing-masing universitas. Melalui Program Kemitraan dengan Universitas ini, kami berharap

dapat membantu peningkatan akreditasi jurusan di masing-masing universitas. “Tujuan besarnya adalah berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia di Riau,” ulas Winu Adiarto .leaku GM External Affairs PT CPI dalam sambutannya. Ia juga berharap, bantuan tersebut bisa memberikan kemandirian, dengan peningkatan sumber daya manusia.”Kami meyakini bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Winu. PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat terampil dan berdedikasi, PT. CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai operasi PT. CPI di Indonesia dapat diakses melalui www.indonesia.chevron. com. (e2/tpc)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Galeri Pemkab Rohil

Tiga Pucuk Pimpinan Inhil Terlibat di Acara Berbeda

SEPANJANG akhir Maret sampai awal April 2019, tiga pucuk pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) terlibat dalam kegiatan berbeda. Pada Jumat (29/3/2019), Bupati Inhil HM Wardan MP melakukan kunjungan terhadap warga Kabupaten Inhil yang sedang sakit. Kali ini, giliran Nursiah, penderita tumor ganas pada bagian wajah yang mendapat kesempatan untuk dikunjungi Wardan. Sebelumnya, Rabu (27/3/2019), Bupati Wardan bersama Sang Istri, Hj Zulaikhah Wardan membesuk Bayu Alfa-

sah (20), yang dirawat di RS Islam Ibnu Sina, Pekanbaru, Rabu (27/3/2019). Bayu Alfasah merupakan warga Kabupaten Inhil yang saat ini tengah menderita koma disebabkan oleh adanya pendarahan di otak setelah beberapa hari sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal di sekitar kawasan Mumpa, Kecamatan Tempuling, Inhil. Pada Senin (1/4/2019), Bupati Wardan menghadiri syukuran sempena HUT ke-53 Bank Riau Kepri, bertempat di Kantor Cabang Perwakilan Tembilahan. Sebelumnya, Rabu (27/3/2019),

Wabup Inhil H.Syamsuddin Uti (SU) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Pemadam Kebakaran & Penyelamatan (DPKP) Inhil di Jl. SKB, Sungai Beringin, Tembilahan. Pada hari yang sama, Wabup Inhil mengukuhkan kepengurusan Kerukunan Keluarga Banjar (KBB) Kecamatan Batang Tuaka periode 2019-2023. Sabtu (30/3/2019), Sekda Inhil Said Syarifuddin memimpin RUPS Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang di Pekanbaru.*** foto-foto: dari beragai sumber

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

DPRD Riau Gigih Perjuangkan Pendidikan Gratis untuk Tingkat SMA/SMK

Di saat semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Riau akan pentingnya pendidikan untuk menyiapkan SDM (sunber daya manusia) yang berkualitas, pada saat bersamaan belum semua anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMTA (sekolah menengah tingkat atas).

alau kemudian DPRD Riau melalui Komisi V belakangan gigih memperjuangkan pendidikan gratis sampai ke tingkat SMTA, itulah salah satu jawaban terhadap persoalan dimaksud. Bahkan, kalangan legislator di DPRD Riau berupaya merencanakan pendidikan gratis tingkat SMA/ SMK di Provinsi Riau bisa terwujud pada tahun ajaran baru tahun 2019 ini. Sebagai tindak lanjut dari langkah itu, DPRD Riau sudah meminta pada seluruh sekolah yang ada, menghitung betul berapa kebutuhan biaya per anak per tahun. “Kita sudah sampaikan pada seluruh Kepala Sekolah terkait ini. Kita minta dalam bulan ini melaporkan mengenai data kebutuhan sekolah itu per anak per tahun yang diperiksa oleh Dinas Pendidikan, sehingga bisa dianggarkan di APBD. Memang berdasarkan penelitian selama ini untuk SMA, kebutuhan per siswa per tahun itu sekitar Rp3,5 juta. Tingkat SMK, Rp4,5 juta per anak per tahun,” kata Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengakui, Jumat (29/03/2019). Tapi menurut polisi Demokrat ini lagi, data itu perlu dipastikan lagi mengingat kebutuhan dari siswa per tahun itu tentu tidak sama antara sekolah yang

sudah ‘lengkap’ dengan yang tidak lengkap. “Jadi kita minta dihitung lagi yang diperiksa oleh Disdik. Kalau memang untuk tingkat SMA itu Rp3,5 juta dan SMK Rp4,5 juta, berarti tinggal menambah sekitar Rp1,5 juta lagi per anak per tahun. Mengingat selama ini sudah ada sekitar Rp3 juta dari BOS dan BOSDA,” tambahnya, dilansir nadariau.com. Dikatakan juga oleh politisi dari Dapil Kuansing-Inhu ini, dalam penghitungan biaya per sekolah itu, diminta Kepala Sekolah tidak hanya menghitung keperluan non fisik saja. Tapi juga diminta biaya fisik yang dibutuhkan. Sehingga berapa penganggaran yang dibutuhkan, akan nampak. “Saya rasa pendidikan gratis ini masih masuk akal. Apalagi keinginan ini juga masuk dalam penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang,” katanya. Masih terkait soal yang sama, informasi lain menyebutkan bahwa sudah dua pekan, Komisi V DPRD Riau mengadakan rapat secara maraton dengan Dinas Pendidikan beserta kepala sekolah tingkat SLTA se-Provinsi Riau. Ini dilakukan untuk membahas mengenai masalah biaya pendidikan. Demikian diungkapkan anggota Komisi V DPRD Riau Hu-

saimi, Selasa (19/3/2019). Dikatakannya, rapat tersebut menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat yang mengeluhkan masih adanya pungutan dan iuran wajib yang dilakukan pihak sekolah kepada wali murid. Atas hal itu, pihaknya hampir setiap hari melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan agar tidak ada lagi beban biaya sekolah yang dibebankan kepada wali murid. Sejauh ini, kata Husaimi, telah hampir separuh kepala sekolah dari 6 kabupaten/kota di Riau ikut dalam pertemuan. Rencananya rapat akan diadakan secara maraton untuk mendapat titik temu atas persoalan yang juga dialami pihak sekolah. “Pertama, memang kami ingin mencari tahu dahulu berapa beban biaya yang diwajibkan sekolah ke wali murid. Biaya itu untuk apa rincinya. Karena sampai sekarang memang masih menjadi tanda tanya oleh masyarakat. Selain besaran biaya berbeda antar sekolah, wali murid juga tidak dipaparkan secara jelas uang yang dipungut untuk apa saja,” ujar Husaimi kepada Riaumandiri.co. Dikatakan Husaimi, pihaknya menginginkan agar tidak ada lagi pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada

wali murid. Itu, katanya, bisa terwujud jika seluruh kebutuhan sekolah dapat dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, itulah yang selama ini menjadi persoalan. Sehingga sekolah membebankan biaya pungutan kepada wali murid. Masalah lainnya adalah adanya miss komunikasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan selaku perpanjang tangan pemerintah. Seperti penyampaian kebutuhan sekolah secara rinci untuk setiap tahun ajaran. Padahal itu sangat penting agar dinas bisa mengakomodir kebutuhan sekolah, terutama yang bersangkutan dengan proses belajar mengajar. Masih dikatakannya, untuk kebutuhan selain itu, seperti pembangunan sekolah, renovasi gedung, pembangunan musala dan lainnya, itu bisa memanfaatkan anggaran yang berasal dari APBN. “Kalau seperti itu kan ada BOS yang bersumber dari APBN. Kalau proses belajar mengajar bisa kita upayakan melalui BOSDA yang bersembur dari APBD. Namun kan belum sinkron,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. “Harusnya ada detail atau rencana sekolah dalam 1 tahun ajaran. Di sana kita bisa tahu kebutuhannya, detail seperti apa,” sambungnya. Sementara ini, pihaknya akan terus memanggil seluruh kepala sekolah se-Riau sampai mendapat kesepakatan bersama. Beberapa catatan penting yang diperolehnya selama pertemuan, bahwa untuk kepentingan di luar proses belajar mengajar masih dibebankan kepada wali murid. Dengan besaran yang berbeda-beda tiap sekolah. Jika memang itu dibolehkan, harusnya besaran yang dipungut juga diseragamkan. Sehingga tidak menjadi tanda tanya. Di samping itu, pihaknya juga akan mengupayakan bagaimana dana pen-

didikan untuk tahun anggaran 2020 bisa mengakomodir kebutuhan sekolah. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk membebankan biaya kepada wali murid. Hal itu, lanjutnya, selaras dengan visi dan misi Gubernur yang baru untuk menciptakan sekolah gratis di Bumi Lancang Kuning. Sehingga ada keselarasan antara eksekutif dan legislatif. “Kami sangat yakin dengan Pak Syamsuar. Karena memang selama memimpin Kabupaten Siak beliau berhasil. Ini yang kami harapkan juga terlaksana di Provinsi Riau. Saya rasa tidak akan terlalu sulit untuk mewujudkan sekolah gratis 2020. Karena antara eksekutif dan legislatif sudah sama-sama selaras,” pungkas Husaimi Hamidi. Ditargetkan di 2020 Rencana pendidikan gratis sampai ke jenjang SMTA ini memang sebuah kabar gembira bagi seluruh masyatakat Riau yang selama ini merasa kesulitan terhadap keuangan dalam menyekolahkan anaknya di jenjang tingkat SMA/ SMK. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak DPRD Riau menargetkan tahun 2020 mendatang, sekolah lanjutan atas tersebut gratis di Provinsi Riau. Hal ini diakui oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi yang salah satunya membidangi masalah pendidikan. “Saat ini kita sudah melakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan pihak Kepala Sekolah yang ada. Terutama menghitung biaya yang dihabiskan oleh satu anak selama setahun.Nanti akan dibebankan di APBD,” jelasnya, Senin (18/03) saat dikonfirmasi. Disampaikan juga oleh politisi PPP ini, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Disdik, biaya satu

anak untuk SMK itu berkisar Rp 5,6 juta per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMA sekitar Rp 3,8 juta per tahun.Inikan bisa dikurangi oleh dana BOS dan BOSDA yang ada, sehingga sudah terbantu untuk mewujudkan program pendidikan gratis ini. “Jadi kita hitung dana BOS dan BOSDA itu ada sekitar Rp 2,8 juta per tahun.Inikan sudah sangat membantu mengurangi biaya per siswa per tahunnya.Saya rasa bisa terlaksana di tahun 2020, karena juga sesuai dengan visi dan misi Gubernur.Untuk di Kabupaten Siak saja ini sudah jalan dan masih berlangsung, seperti apa yang diakui oleh Kepala Sekolah di Siak saat kita undang kemarin,” ucapnya. Sejumlah orangtua/wali murid di Pekanbaru menyambut dengan suka cita rencana tersebut. Irawati, seorang wali murid yang anaknya menuntut ilmu di sebuah SMK di Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, mengakui tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMTA. “Kalau anak saya masih tetap bersekolah, itu sudah dipaksanakan,” katanya. Dengan suami yang hanya bekerja serabutan, ditambahkan Irawati, pihaknya sering tidak mampu mencukupi aneka kebutuhan sekolah yang disodorkan anaknya. Ia menyebut contoh, sudah hampir setahun anaknya menuntut ilmu di SMK itu, sejauh ini pihaknya belum mampu menyelesaikan aneka keutuhan untuk sekolah si anak, seperti pakaian seragam yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Belum lama ini, sambung Irawati, ia memang harus mencari upaya mendapatkan dana untuk pembeli laptop bagi anaknya. “Terpaksa saya ngutang kemana-mana untuk mendapatkan uang buat membeli laptop,” katanya. Sebab, mengutip pengakuan si anak, laptop merupakan alat praktek yang sangat dibutuhkan oleh anaknya. “Saya tak sampai hati ia terus-terusan meminjam laptop temannya,” aku Irawati. (Adv/Hms)

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

advertorial Pemkab Bengkalis

Bupati Bengkalis Minta Semua Elemen Masyarakat Sukseskan Pemilu Serentak 2019 Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, akan segera melaksanakan pesta demokrasi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pesta demokrasi kali ini agar berbeda, karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden dilaksanakan secara serentak.

akanya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengajak semua pihak untuk menyukseskannya. “Mari kita sukseskan pemilu serentak 2019 untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif, efisien dan demokratis, pilihan boleh beda kesatuan dan persatuan bangsa harus kita jaga. Politik uang, politisasi suku, agama dan ras, hoax fitnah dan kampanye negatif adalah racun demokrasi, mari kita tolak dan lawan,” tegasnya. Bupati Amril mengatakan hal itu saat membuka kegiatan Sosialisasi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) yang diikuti oleh para Camat, Lurah dan Kepala Desa. Sosialisasi tersebut mendatangkan narasumber dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga tuan rumah Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Selasa, (02/04/2019) di Hotel Surya Duri.

Turut hadir Radius Akima Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis yang langsung menyaksikan penandatanganan fakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yuhelmi dan dari Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait pemilu. “Pemilu adalah kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan politik di indonesia. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bangsa dan negara”, ujar Amril Mukminin, dilansir lintasbarometer.com, sambil berharap setelah pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan menjadi salah satu faktor penting dalam menghindari rendahnya angka partisipasi Pemilu 2019 ini. Di lain kesempatan, Bupati Amril meminta seluruh komponen masyarakat dan seluruh anak bangsa tidak terbawa arus politik. Ia menyebut negara Indonesia adalah negara besar. Jika seluruhnya ber-

satu maka ini akan menjadi aset terbesar, energi besar bagi bangsa ini untuk maju. “Jangan sampai negara kita ini maju secara teknologi tapi mundur secara kebudayaan, untuk itu pada Pemilu tahun ini kami harapkan seluruh kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan,” kata Bupati Amril Mukminin. Hal itu dikatakannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda H Bustami HY pada kegiatan Simulasi Pemungutan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019, dilapangan Pasir Andam Dewi, 4 April 2019. Menurutnya, perpecahan dalam masyarakat biasanya terjadi karena perbedaan pilihan ketika menyambut tahun politik. Seharusnya kita lebih santai menghadapi perbedaan, lebih dewasa dalam menghadapi kalah ataupun menang nantinya, sehingga agenda politik ini bisa dilaksanakan dengan aman, damai dan sejuk. “Jangan sampai ada oknum dari kita dalam pemilu ini justru menjadi

pemecah belah rasa persatuan dan kesatuan, jangan sampai bhineka tunggal ika yang telah terbangun jauh sebelum adanya pemilu ini, dapat hancur gara-gara kampanye kotor, saling fitnah, menebar berita bohong dan hasutan ujaran kebencian,” tegasnya. Masih dalam upaya menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di Bengkalis, KPU Bengkalis menggelar Simulasi Pemungutan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019. Simulasi digelar di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis, Kamis, (04/04/2019). Peserta simulasi ini berjumlah 150 orang termasuk Sekda H Bustami HY yang mewakili Bupati Bengkalis, Sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Ketua dan Komisioner KPU Bengkalis. “Hari ini kita melakukan simulasi, mudah-mudahan simulasi ini bisa merepresentasikan kejadian pemungutan suara sesungguhnya di TPS nanti,” kata Ketua KPU Fadhillah Al Mausuly, dilansir suaralira.com. Kemudian, sambungnya, simulasi ditujukan untuk mengevaluasi apa saja kendala yang akan timbul ketika hari pemungutan suara dilakukan. “Kami sebagai penyelenggara membutuhkan sinergitas dengan lembaga atau instansi terkait agar proses pemungutan hingga perhitungan suara berjalan dengan baik. Untuk logistik sudah 98 persen. Kami berharap agar peserta simulasi bisa meneruskan informasi bagaimana tata cara penyalurah hak suara kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing,” ungkapnya. Fadhil mengungkapkan demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas akan mendapatkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu ia meminta masyarakat berbondongbondong datang ke TPS pada hari pencoblosan demi terwujudnya demokrasi berkualitas. Simulasi dimulai pukul 8.20 WIB. Layaknya pemungutan sungguhan, TPS dilengkapi dengan lima kotak suara dan empat bilik pencoblosan. Di depan TPS, tertempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 150 nama. Ada pula staf KPU yang bertindak sebagai Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Ada pula yang berperan sebagai saksi. Di urutan kesebelas, petugas memanggil Sekda H Bustami HY. Sebelum memasuki bilik suara, Bustami harus lebih dulu menunjukan formulir C6 atau undangan memilih, ke petugas KPPS. Bustami kemudian diberi lima surat suara, dan dipersilahkan memasuki salah satu bilik suara. Selesai mencoblos, Bustami memasukan lima surat suara ke lima

kotak yang berbeda, sesuai dengan tingkatan pemilihan. Proses ini dibantu oleh petugas KPPS. Sanksi Tegas bagi ASN Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Edaran (SE) Netralitas ASN, nomor 270/BKPP-PKPP/2018/2899, tanggal 28 November 2018 ditandatangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Disebutkan, bahwa netralitasi ASN ini, diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Artinya tidak memihak kepentingan siapapun. Selanjutnya pasal 9 ayat (2), pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 27 ayat (4) huruf b, Pegawai ASN diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Larangan dan sanksi bagi ASN, sesuai pasal 280 ayat (2) huruf f dan UU nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu, disebutkan larangan mengikutsertakan ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa. Bagi yang melanggar, sebagaimana pasal 521, dikenai pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Sebagaimana dilansir dari cakaplah. com, sesuai pasal 280 ayat (3) UU No 7 tahun 2017, ASN, anggota TNI, Polri dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu. Bagi yang melanggar pidana kurungna paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Selanjutnya, sebagaimana pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil presiden, DPR dan DPRD. Dalam surat edaran itu ditekankan agar Kepala Perangkat Daerah dan Camat untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan. Sementara, Bawaslu Bengkalis membenarkan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu diantara lima kabupaten lainnya yang dianggap rawan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatag. Bahkan pihak Bawaslu Riau memfokuskan pengawasan di Bengkalis bersama lima kabupaten lainnya di Riau.

Komisioner Bawaslu Bengkalis Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Usman mengatakan, pemetaan Bengkalis sebagai wilayah rawan bukan tanpa alasan. Namun pemetaan tersebut berdasarkan pengalaman pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Menurut Usman, dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya beberapa cacatan menjadikan Bengkalis masuk daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Dimana sebagai daerah yang terdiri dari pulau pulau dan daratan, ditambah lagi kondisi jarak tempuh yang relatif jauh bahkan ada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Membuat Bengkalis harus mendapatkan perhatian khusus dalam proses pendistribusian logistik Pemilu 2019 mendatang. “Jadi perlu betul diperhatikan ketepatan jadwal dan keamanan dalam pendistribusian logistik Pemilu. Dan harus menjadi prioritas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan jajarannya ke bawah,” ungkap Usman, dilansir tribunbengkalis.com. Selanjutnya pada Pemilu tahun 2014 lalu sejumlah TPS di kabupaten Bengkalis terdapat TPS TPS rawan pelanggaran. Pada tahun 2014 lalu telah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa TPS. Di antaranya di Kecamatan Rupat Utara, tepatnya di dua TPS, yakni di TPS 1 dan TPS 3 Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara. Saat itu PSU dilakukan setelah adanya rekomendasi dari jajaran Pengawas Pemilu setempat terkait adanya Surat Suara yang tertukar. “Pada Pemilu tersebut terjadi kesalahan dimana surat suara Dapil Riau III Kabupaten Siak Pelalawan ada yang sudah tercoblos di dua TPS tersebut. Padahal seharusnya surat suara yang digunakan oleh pemilih adalah surat suara dari Dapil Riau V Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kotamadya Dumai,” tambah Usman. Selain itu juga TPS TPS yang ada di Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau harus mendapat perhatian yang serius dalam pendistribusian logistik Pemilu kali ini. Jumlah DPT yang tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, serta sebaran TPS yang cukup besar dikhawatirkan menimbulkan bisa permasalahan permasalahan di lapangan. Sejumlah kawasan di Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau masih ditemui sulitnya akses jalan. Ditambah lagi kondisi musim hujan yang dipastikan akan mempengaruhi dan menghambat kelancaran dalam proses pendistribusian logistik Pemilu. “Terkait kerawanan ini, perlu dilakukan persiapan yang benar benar matang oleh KPU,” tambahnya. (adv/hms)

PT. IKPP

Infotorial pt. IKPP

Kecantikan

Rambutan untuk Kecantikan Tak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal agar kulit wajahmu sehat, karena dengan menggunakan masker dari buah rambutan, kulitmu akan mendapatkan nutrisi yang tercukupi. Jika nutrisi kulit tercukupi, maka kamu akan mendapatkan kulit yang lembut dan juga kenyal.

PT IKPP Pastikan:

Tidak Ada WNA Pekerja Terdaftar sebagai Pemilih “Kunjungan ini sekaligus menepis isu yang berkembang bahwa ada WNA pekerja di perusahaan Pulp and Paper tersebut yang terdaftar di KPU Kabupaten Siak yang berpotensi ikut memilih, dari hasil pemeriksaan tadi itu ternyata tidak ada satupun yang berada atau bekerja di PT IKPP.”

“DAPAT dipastikan tidak ada nama karyawan WNA yang terdaftar di DPT Kabupaten Siak, jangankan ikut memilih berbahasa Indonesia aja susah. Dan mereka (WNA) saat ini memakai Visa Kerja dan akan kembali pulang ke negara asalnya jika masa Paspor telah berakhir,” ungkap Hasanuddin The. Hasanuddin mengatakan hal itu saat ditemui Ketua Panwascam Tualang Harlen Manurung ST, Selasa (5/3/2019). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tualang kunjungi PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, dimaksudkan untuk memastikan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di perusahaan tersebut tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Management perusahan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) melalui Pimpinan PT IKPP Perawang Hasanuddin The did-

ampingi Humasnya Armadi SE memastikan tidak ada nama WNA yang bekerja di perusahaannya saat ini yang terdaftar sebagai pemilih dan masuk di DPT mendatang. Sementara itu, Ketua Panwascam Tualang Harlen Manurung ST saat menemui Mill Head PT Indah Kiat Pulp and Paper Hasanuddin The diruang kerjanya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak perusahaan Pulp and Paper Perawang yang peduli dalam mensukseskan Pemilu 2019 nanti. “Kunjungan ini sekaligus menepis isu yang berkembang bahwa ada WNA pekerja di perusahaan Pulp and Paper tersebut yang terdaftar di KPU Kabupaten Siak yang berpotensi ikut memilih, dari hasil pemeriksaan tadi itu ternyata tidak ada satupun yang berada atau bekerja di PT IKPP,” terang Harlen. Lanjut Divisi Penindakan dan Pelanggaran itu menjelaskan, bahwa sebagai syarat agar dapat memilih itu harus Warga Negara Indonesia (WNI). (e2/drc)

AMBUTAN merupakan buah tropis yang memiliki bentuk sangat unik, yaitu memiliki banyak rambut di bagian kulit buahnya. Selain itu, rasanya yang manis, lezat, dan menyegarkan, membuat orang menggemari buah yang berasal dari Asia Tenggara ini. Ternyata, selain rasanya yang manis dan juga lezat, buah rambutan memiliki banyak vitamin, mineral, serat dan nutrisi yang bermanfaat untuk kecantikanmu. Penasaran apa saja manfaat rambutan untuk kecantikan? Yuk, simak ulasannya berikut ini! 1. Mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit wajah Dengan rutin mengonsumsi buah rambutan dapat mengurangi tandatanda penuaan pada wajah lho, mengapa bisa? Karena buah rambutan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga mampu mengurangi garis halus dan keriput pada wajah. 2. Mencerahkan wajah Tak hanya bisa mengurangi tandatanda penuaan saja, kandungan vitamin C yang tinggi pada buah rambutan juga dapat membantu mencerahkan kulit wajah, caranya? Cukup gunakan kulit rambutan sebagai masker wajah, karena kulit rambutan bermanfaat dapat membuat kulit wajah menjadi lebih cerah dan putih secara alami. Membuat masker dari buah rambutan sangat mudah lho girls, yaitu cuci kulit rambutan

yang akan digunakan sebagai masker, kemudian haluskan kulit rambutan tersebut dengan menggunakan blender. Setelah halus dan berubah menjadi pasta, oleskan pada kulit wajahmu secara merata. Diamkan selama beberapa menit, kemudian bilas dengan air hangat. Terapkan secara teratur, minimal 2 kali dalam seminggu agar kulit wajahmu menjadi cerah dan putih secara alami. 3. Meningkatkan kesehatan kulit Buah rambutan dapat meningkatkan kesehatan kulit lho, bahkan juga bisa mencegah kamu terkena kanker kulit. Buah rambutan mengandung antioksidan yang tinggi, yang terbukti ampuh dapat memerangi sel kanker kulit pada tubuhmu. Selain itu, kandungan air yang tinggi pada buah rambutan juga dapat menghidrasi kulit, serta juga dapat meningkatkan kelembutan, kehalusan, dan kelenturan kulit. 4. Mencukupi kebutuhan nutrisi kulit Tak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal agar kulit wa-

jahmu sehat, karena dengan menggunakan masker dari buah rambutan, kulitmu akan mendapatkan nutrisi yang tercukupi. Jika nutrisi kulit tercukupi, maka kamu akan mendapatkan kulit yang lembut dan juga kenyal. 5. Menutrisi kulit rambut Tak hanya mampu menutrisi kulit wajah saja, buah rambutan juga dapat menutrisi kulit rambut, dengan cara mengaplikasikannya sebagai masker. Bagian rambutan yang dapat digunakan untuk masker rambut adalah bagian daunnya. Masker dengan bahan daun rambutan ini memiliki banyak manfaat lho untuk rambutmu, yaitu mencegah rambut rontok, menghitamkan rambut, dan membuat rambut menjadi lebih lembut. Nah, itulah ulasan singkat tentang khasiat buah rambutan untuk kecantikanmu, yang tak hanya mempercantik kulit, namun juga bisa memperindah rambutmu. Yuk, berburu buah rambutan.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Rohil

Hadiri Pengesahan Tiga Ranperda, Wardan Berterimakasih ke DPRD

“Setelah melalui serangkaian tahapan proses pembahasan yang penuh semangat bekerjasama dalam membangun daerah, alhamdulillah, pembahasan ranperda dan penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 4 (empat) Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir berhasil dituntaskan.”

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pandangan, pendapat, pertanyaan, saran dan koreksi yang telah disampaikan. “Hal ini merupakan bagian dari proses pembahasan sampai dengan persetujuan bersama 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan 1 Masa Sidang Tahun 2019 di Gedung DPRD. Rapat Paripurna Ke-6 ini yang dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD DR.H.Maryanto, turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 3 DPRD, Sekda Said Syarifuddin, Unsur Forkopimda, Pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil serta 31 orang dari 45 orang Anggota

DPRD Inhil. Senin (01/04/2019). Pada rapat Paripurna 6 ini juga disampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Dari Pansus 1 dibacakan M. Kausar, Pansus 2 yang dibacakan Herwanisitas dan Pansus 3 dibacakan H. Yusuf Said Adapun 3 Ranperda yang di sahkan adalah; Ranperda Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Ranperda Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ranperda Tata Niaga Kelapa yang ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati HM.Wardan bersama Ketua dan 3 orang Wakil-wakil Ketua DPRD. Dikatakan Wardan, setelah melalui serangkaian tahapan proses pembahasan yang penuh semangat bekerjasama dalam membangun daerah, alhamdulillah, pembahasan ranperda dan penyampaian

laporan hasil pembahasan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 4 (empat) Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir berhasil dituntaskan. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum rancangan peraturan daerah ini diambil persetujuan bersama, kita telah melakukan koordinasi dan pembahasan yang sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam rangka menyamakan persepsi, pandangan dan pemahaman terhadap setiap usulan ranperda serta telah dilakukan fasilitasi ke gubernur riau c.q biro hukum setda provinsi riau untuk 3 (tiga) ranperda,” tambahnya. “Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota dewan yang terhormat, yang telah melakukan pembahasan sehingga telah ditetapkannya dalam bentuk persetujuan bersama bupati dan DPRD Inhil penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah terhadap 3 (tiga) ranperda Inhil,” ujar Wardan. (e2/ktc)

Wabup SU: Kondisi Ekonomi Inhil Saat Ini Belum Stabil WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) Syamsuddin Uti alias SU mengatakan, kondisi Inhil saat ini ekonominya masih belum stabil, sehingga diperlukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk mengatasi kemiskinan. “Berkat dari kesigapan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi maka pelatihan ini sangatlah baik untuk masyarakat kita kedepannya bagaimana anak anak ini bisa siap pakai dengan kenerja ditengah masyarakat. tentunya saya sangat bangga sekali dengan adanya kegiatan pelatihan seperti yang dibuat oleh Disnaker,” katanya saat membuka lpelatihan berbasis kompetensi tahun 2019 bagi calon tenaga kerja (Cateker) muda yang produktif bagi masyarakat penganggur dan pencarian kerja dilatih sesuai basis kompetensi, Senin (1/4/2019). Tentunya, menurut Wabup, pencapaian program kegiatan ini merupakan kerja keras semua pihak “Untuk itu kami selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih dan bangga kepada kepada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi ini. saya mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan serius dan sebaik-baiknya, karena ilmu yang akan didapat dari pelaksanaan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk masa depan dalam memulai usaha di bidang menjahit dan komputer,” ujar Wakil Bupati Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan danTransmigrasi Kabupaten Indragiri-hilir Drs. H Masdar, MH menyampaikan “Kegiatan ini diikuti 32 orang peserta untuk 16 pelatihan komputer dan 16 menja-

hit dan pelatihan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 April sampai 1 Mei 2019,” kata Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan danTransmigrasi Drs. H Masdar, MH. “Sama halnya dengan menjahit juga kita latih dari dasar, ini prospeknya sangat menjanjikan, Inhil penduduknya sekitar 800 ribu orang, yang mana pasti membutuhkan pakaian,” ungkapnya. Masdar menambahkan, profesi menjahit tidak perlu mengganggu pekerjaan ibu rumah tangga karena bisa dilakukan di rumah sehingga dengan menggoyang kaki saja ibu-ibu bisa dapat uang. (e2/ktc)

Bupati Wardan: Pemkab Inhil Siap Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 PELAKSANAAN Pemilu 2019 semakin dekat. Berbagai persiapan dilakukan oleh semua elemen masyarakat untuk menyambut dan menyukseskan pesta demokrasi yang digelar sekali lima tahun itu. Tidak terkecuali jajaran Pemkab Inhil, yang dipimpin Bupati Drs. HM Wardan MP dan Wakil Bupati Syamsuddin Uti. Pada Senin (08/04/2019) pagi, bertempat di halaman Kantor Bupati dilaksanakan Apel Ikrar Pernyataan Sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menghadapi Pemilu 2019. Apel gabungan ini dipimpin langsung Bupati HM.Wardan yang diawali dengan pengucapan ikrar pernyataan sikap ASN dan penyematan pita secara simbolis oleh Bupati HM. Wardan. Apel yang dipimpin langsung Bupati diikuti Sekda, Asisten 1, 2 dan Plh. Asisten 3, Pejabat Eselon dan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Dalam arahan Bupati HM.Wardan saat memimpin apel mengatakan, apel tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan sukses pemilu serentak tanggal 17 April 2019 dan menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara serta menjaga stabilitas wilayah di seluruh indonesia, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2620/sj tanggal 22 Maret 2019. Dikatakan Wardan, ASN memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kesuksesan pemilu 2019 sehingga ASN berada di garda terdepan dalam mensosialisasikannya ke masyarakat. “Untuk itu, kami menghimbau seluruh asn di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hilir untuk membantu sosialisasi pileg dan pilpres 2019 agar tercapainya tingkat partisipasi politik masyarakat,” katanya. Sebelumnya, Senin (8/4/2109) pagi, Bupati Wardan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil untuk senantiasa menjaga netralitas guna menyukseskan Pemilu 2019.. Hal ini disampaikan Bupati Wardan saat memimpin berlangsungnya Apel Ikrar Pernyataan Sikap ASN yang digelar Pemerintah Kabupaten Inhil di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil, Tembilahan. “Sebagai ASN kita diminta untuk dapat bersama-sama mensukseskan Pemilu Serentak karena ini merupakan tanggung jawab semua agar pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Inhil dapat berjalan dengan lancar dan aman,” pungkas Bupati dalam pidatonya. Pada Apel yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan segenap jajaran Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Inhil ini, Bupati menekankan agar ASN untuk tidak ikut-ikutan dalam politik praktis. “Hal tersebut terkait dengan asas netralitas ASN tentang larangan ASN dalam pelaksanaan pemilu, yang di antaranya ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu,” kata Bupati. Disamping itu, Bupati juga menuturkan, ASN dilarang menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan aturan lainnya yang mengarah kepada ketidaknetralan ASN. “Larangan tersebut juga berlaku di media sosial, seperti twitter, facebook, whatsapp, BBM, line, instagram dan sejenisnya,” papar Bupati. Masih terkait Pemilu 2019, Bupati Wardan mengajak seluruh masyarakat yang ada untuk bersama-sama melawan politik uang. ‘’Lawan semua bentuk- bentuk yang dapat merusak

demokrasi kita. Termasuk berita bohong dan kampanye hitam,” ungkap Bupati Wardan, saat menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Inhil beberapa hari lalu. Pelaksanaan pemilu secara serentak pada tahun 2019 ini, menurutnya, merupakan pelaksanaan pemilu yang pertama di Indonesia yang memilih anggota legislatif, DPRD kabupaten/ kota, DPRD provinsi dan DPR RI, DPD dan Presiden RI. Sehingga, katanya, perlu persiapan yang matang, disamping diperlukan peran serta masyarakat dengan menyalurkan hak pilihnya. Karena satu suara sangat berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan. ‘’Mari kita sukseskan pemilu dengan menyalurkan hak suara sebagai warga negara,” pesannya. Tak lupa pula, orang nomor satu di Inhil itu mengajak kepada seluruh masyarakatnya agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Sementara pada Kamis (4/4/2019), Bupati Wardan memantau langsung persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang hanya tinggal menghitung hari. Wardan meninjau persiapan di gudang logistik KPU Inhil yang berada di venue futsal, Tembilahan. Setelah melihat kondisi gudang KPU Inhil didampingi Ketua KPU Inhil, Herdian Asmi, Wardan menilai, secara teknis persiapan seluruh tahapan sudah berjalan dengan baik. “Termasuk keberadaan kotak suara yang saat ini telah mencapai 70 persen. Tinggal beberapa dokumen lagi yang sedang ditunggu,” ujar Wardan. Bupati berharap segala bentuk dokumen, baik yang sudah datang maupun yang belum datang, sesuai dengan peruntukannya bisa dikirimkan ke daerah tepat waktu sesuai jadwal. “Selambat-lambatnya pada H–7 semua logistik sudah dapat distribusikan. Dahulukan daerah jauh, sulit, dan terluar. Baru kemudian daerah-daerah terdekat,” pesan Wardan. Kepada pihak pengamanan dan pihak terkait lainnya, dia minta agar menyediakan tempat yang benar-benar terjamin keamanannya. “Dengan demikian dapat dikirim ke TPS-TPS sesuai alamat. Alhamdulillah, sejauh ini belum ditemukan kendala berarti. Tentunya kita berharap sampai nanti semua tahapan terlaksana lancar,” terangnya. Bupati Wardan menuturkan, berbagai koordinasi telah dilakukan seperti dengan Bawaslu Riau, Forkopimda, dan pejabat pemerintah lainnya, agar dapat menyosialisasikan secara luas kepada masyarakat. “Inilah puncaknya. Jangan ada yang golput, karena satu suara sangat berharga untuk pembangunan ke depan,” katanya. Pada hari yang sama, KPU Inhil menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 di halaman parkir Gedung Dinas Koperasi Kabupaten Inhil Jalan Swanar Bumi Tembilahan. Simulasi dihadiri oleh Bupati Wardan, Ketua KPU Inhil H. Herdian Asmi, SH.MH, unsur Forkopimda, Komisioner dan Staf KPU serta masyarakat setempat. Dalam simulasi ini Bupati Wardan bersama Ketua KPU Inhil beserta komisioner dan unsur forkompinda Inhil ikut dalam simulai sebagai pemilih yang mencoblos. (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Rohil

Lantik TP-PKK dan K3S Inhil

Bupati Minta Pengurus Serius Melakukan Tugas

“Selama ini saya merasa K3S masih kurang dalam berbuat. Diharapkan K3S semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pelaksanaan sunatan massal, kegiatan operasi katarak K3S juga bisa ambil bagian.”

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengharapkan kepada seluruh pengurus untuk serius melaksanakan tugas yang diberikan. “Mulai hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dipercayakan melaksakanakan kegiatan organisasi, maka seriuslah, laksanakan dengan sebaik-baiknya” pungkas Bupati. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat melantik Pengurus TP-PKK Kabupaten Inhil dan mengukuhkan Pengurus K3S Inhil Periode 2018-2023, Selasa (26/3) di Gedung Wanita, Jalan Sungai Beringin Tembilahan. Acara dihadiri Unsur Forkopimda Inhil, Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat se-Inhil, Ketua organisasi-organisasi wanita di Inhil, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Inhil, pengurus yang dilantik, dan para tamu undangan. Bupati dalam sambutannya mengharapkan pertanggungjawaban para pengurus yang baru saja dilantik dengan bekerja secara maksimal untuk kemajuan organisasi dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. “Pernyataan bersedia dilantik itu berarti sanggup melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga,” tukas Bupati. Ketua TP-PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan SSos ME menyebutkan bahwa pelantikan ini merupakan tindaklanjut atas pelantikan Bupati dan Wabup beberapa waktu sebelumnya dan merupakan lanjutan dari pelantikan Ketua TP-PKK Inhil pada November 2018 lalu. Pelantikan ini, menurut Zulaikha, juga dilakukan agar segenap pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik lagi selama 5 tahun mendatang. Beberapa waktu lalu, Ketua TP-PKK Inhil mengikuti rakornas di Jakarta. Dalam rakornas tersebut dibahas mengenai permasalahan stunting dan cara penanggulangannya. Zulaikhah Wardan mengungkapkan, pada tingkat Nasional, Kabupaten Inhil berada pada posisi ke 6 untuk permasalahan stunting, dimana terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Inhil yang memerlukan perhatian dalam persoan stunting. “Ada 5 kecamatan yang harus menjadi perhatian kita. Kita diharapkan membuat program prioritas. Program tersebut akan dijalankan oleh 4 Kelompok Kerja atau Pokja,” jelas Zulaikha. Pada kesempatan itu, Zulaikhah pun

menjelaskan tugas dari masing-masing Pokja tersebut. “Pokja 1 pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. kita memberi perhatian kepada ibu hamil. Untuk Pokja 2 peningkatan kesejahteraan keluarga UP2K dengan melakukan penyuluhan melalui posyandu. Pokja3 Hatinya PKK dengan pemanfaatan lahan dan lingkungan di sekitar kita baik TOGA maupun kolam ikan. Dan Pokja 4 membuat perencanaan sehat melaui PHBS,” paparnya. Program-program ini, imbuhnya, diharapkan dapat bersinergi dengan OPD terkait. Pada tahun 2020 untuk tingkat provinsi sudah ditetapkan kabupaten percontohan penanggulangan stunting. Sementara itu, untuk K3S sendiri, Zulaikhah merasa masih banyak yang harus dibenahi untuk menyejahterakan masyarakat. “Kepada pengurus K3S Kabupaten Inhil. Selama ini saya merasa K3S masih kurang dalam berbuat. Diharapkan K3S semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pelaksanaan sunatan massal, kegiatan operasi katarak K3S juga bisa ambil bagian. Mudah-mudahan kepengurusan K3S dapat lebih aktif lagi,” harapnya.***

Pimpin RUPS PD BPR Gemilang

Sekda Minta Manajemen Terus Melakukan Inovasi SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) H. Said Syarifuddin mengharapkan jajaran manajemen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dapat berinovasi dalam Business Plan untuk beberapa waktu ke depan, serta harus ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan, di antaranya aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan. Sekda Said mengatakan hal itu aat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, Sabtu (30/3/2019) di Batiqa Hotel, Pekanbaru. Sekda Inhil, H Said Syarifuddin hadir kala itu dalam kapasitas mewakili Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan selaku Kuasa Pemegang Saham PD BPR Gemilang. Lebih lanjut, Sekda berharap, PD BPR

Gemilang dapat mengalami peningkatan yang signifikan dalam bidang pelayanan sehingga kepuasan konsumen akan semakin meningkat dan kesejahteraan seluruh pegawai pun meningkat. “Dalam arti kuantitasnya maupun keberkahannya signifikan dalam bidang pelayanan sehingga kepuasan konsumen akan semakin meningkat dan kesejahteraan seluruh pegawai pun turut meningkat,” katanya. Sebelumnya, Sekda Inhil, H Said Syarifuddin menyampaikan bahwa RUPS pada umumnya mengagendakan evaluasi terhadap keuangan dan kinerja pimpinan perusahaan. “Besar kemungkinan, RUPS kali ini akan lebih menitikberatkan pada evaluasi PD BPR Gemilang serta masukan untuk berinovasi dalam Business Plan di tahun 2019,” ujarnya. Beberapa hal yang harus mendapat

perhatian, menurut Sekda, diantaranya adalah aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan dan piutang usaha. “Mudah-mudahan PD BPR Gemilang, setelah RUPS dapat berinovasi dalam Business Plan untuk beberapa waktu kedepan, serta harus ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan, diantaranya aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan,” jelas Sekda. Gelaran RUPS untuk tahun buku 2018 ini turut dihadiri oleh Perwakilan Bank Riau-Kepri Pekanbaru, Arni Rahmita, Ketua Badan Pengawas PD BPR Gemilang, Rudiansyah, Anggota Badan Pengawas PD BPR Gemilang, Sofyan Sulaiman, Direktur Utama PD BPR Gemilang, Nurna Indra Evalita, Direktur PD BPR Gemilang, Syamsuddin dan sejumlah jajaran staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil.***

Pimpin Tim ke Kemendagri RI

Sekda Inhil Minta Dana Kelurahan Tepat Sasaran SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) H. Said Syarifuddin mengatakan, dalam pengelolaan dana kelurahan setidaknya terdapat dua aspek yang mesti diperhatikan, yakni terkait sarana dan prasarana serta satu lagi aspek pemberdayaan masyarakat. “Konsultasi ini diperlukan agar nantinya penggunaan anggaran dana Kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2019, dapat disalurkan secara tepat dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Sekda Said saat memimpin

koordinasi dan konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Inhil ke Kementerian Dalam Negeri RI, Jum’at (28/3/2019). Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ini terkait penggunaan dana Kelurahan yang pelaksanannya didasarkan pada Permendagri Nomor 130 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Permenkeu Nomor 187 Tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Sementara itu, Kasubdit DBH dan DAU Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Sofian mengatakan, kesiapan serta semangat dalam pelaksanaan penggunaan dan penyaluran dana Kelurahan di Kabupaten Inhil sudah terbangun. “Kendati begitu, masih diperlukan adanya penyamaan persepsi dan penataan kembali kegiatan penganggaran yang ada di Kelurahan sesuai dengan peraturan serta regulasi yang telah ditentukan,” pungkasnya. Dikutip dari berita CNN Indonesia, sebagaimana dilansir detikriau.org, dana Ke-

lurahan tahap 1 paling lambat akan digelontorkan pada Mei 2019 sebesar Rp.1,5 triliun atau 50 persen dari total alokasi dana Kelurahan yang termuat di dalam Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar Rp. 3 triliun. Koordinasi dan Konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil terdiri dari Inspektur Inspektorat, Iriyanti, Bappeda Inhil, dan Kepala BPKAD Inhil, Mizwar Effendi dilakukan bersama Sub Direktorat Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.***

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

infotorial Pemkab Pelalawan

Buka Musrenbang RKPD Pelalawan 2020, Bupati: Buka Ruang untuk Partipasi

“Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi yang berkualitas dari seluruh komponen masyarakat,” kata Bupati Pelalawan HM Harris saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Rabu (27/3/19) di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja.

ikatakan Bupati Harris, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, menjelaskan setiap upaya pembangunan berbangsa dan bernegara itu harus direncanakan secara partisipatif, pada tiap jenjang mulai kelompok masyarakat kecil, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat nasional. “Berkenanan dengan hal tersebut, maka Pemkab pelalawan harus dapat memastikan seluruh agenda pembangunan yang ada di Kabupaten Pelalawan dibahas didalam Musrenbang pada berbagai tingkatan yang dimaksud,” terangnya. Namun demikian, karena pembangunan menjadi tanggung jawab bersama, maka upaya pembangunan harus dirancang secara bersama yang dilaksanakan dengan professional dan transfaran serta diawasi dengan penuh tanggung jawab. HM Harris juga mengatakan, bahwa rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan implementasi pem-

bangunan daerah yang berkelanjutan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 20162021 yakni Inovasi Menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera) dengan tujuh program prioritas. “Tentunya untuk memacu pembangunan daerah dengan terarah dan jelas kita memaksimalkan komunikasi yang intensif dalam hal keuangan untuk pembangunan bersama DPRD Pelalawan dan DPRD Propinsi Riau Pemilihan Kabupaten Pelalawan, serta peranan dan kontribusi dari perusahaan yang beroperasi di daerah kita ini,” ujarnya, dilansir riauterkini.com. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan ini mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah bekerjasama dan membantu Program Pemerintah melalui kerjasama CSR yang sudah dilakukan tersebut. “Sebagaimana menjadi kendala klasik dalam pembangunan daerah saat ini, dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemkab Pelalawan. Oleh karena itu, pihaknya sangat memerlukan dukungan pembiayaan pembangunan dari Pemerin-

tah Provinsi Riau dan Pemerintah pusat.” Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya bahkan berpotensi dominan dalam pembangunan masyarakat dan daerah adalah keberadaan perusahaan. Dengan segala sumberdaya yang dimilikinya, tentu menjadi faktor yang sangat diharapkan dapat memacu kemajuan Kabupaten Pelalawan. Terkait kegiatan itu, anggota DPRD Pelalawan menyayangkan kehadiran perusahaan minim di Musrenbang tersebut. Dengan minimnya para perusahaan yang hadir, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan H Abdullah Amd saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa kalau pemerintah daerah sudah mengundang seluruh perusahaan yang ada beroperasi diwilayah pemerintahan Kabupaten Pelalawan dan seharusnya mereka(perusahaan) harus hadir. “Mereka kita undang ntuk hadir disini supaya mengetahui proses pengelolaan pembangunan kabupaten pelalawan yang terlibat, kalau dia tidak hadir dan bagaimana dia bisa tahu pengembangan kebutuhan pembangunan kabupaten

pelalawan yang mana dia bisa terlibat,” jelasnya, dilansir reportaseriau.com Ditambahkan Abdullah, pihaknya akan mengecek daftar perusahaan yang hadir pada acara musrenbang ini. “Kita akan kritisi.Kita minta kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan sangsi teguran terhadap Perusahaan-perusahaan yang tidak hadir,”ujarnya. Dilanjutkan Abdullah, pemerintah daerah diminta untuk menindak lanjuti dan sangsi seperti apa yang patut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak peduli.Secara peraturan daerah sudah punya perda CSR ( Corporate Social Responsibility). “Tetapi didalam perda,CSR bukan masalah ketidak hadiran akan tetapi keterlibatan perusahaan-perusahaan terhadap pembangunan pemerintahaan kabupaten pelalawan,” tegasnya. Ditempat yang berbeda Kelapa Bappeda Kabupaten Pelalawan Ir H Syahrul Syarif saat dikonfirmasi awak media mengaku pihaknya sudah memberitahu kepada seluruh perusahaan yang ada beroperasi di wilayah Pemerintahaan Kabupaten. Sebelumnya, Selasa (26/2/2019), Bupati Harris membuka Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Teluk Meranti yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Teluk Meranti, Selasa 26/2/19. Dalam Musrenbang RKPD yang ke 11 di Kecamatan Teluk Meranti turut hadir Bupati Pelalawan HM Harris, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Suprianto.S.P , Camat Teluk Meranti Tengku Safril S.Ip, M.Ap, Kapolsek Teluk Meranti AKP Edi Aryanto dan Seluruh Kepala Desa dan Kelurahaan Se-Kecamatan Teluk Meranti dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu, H.M. Harris menyatakan terus berupaya agar dapat membesarkan petani serta kelompokkelompok tani dengan dikumpulkan petani badan hukumnya adalah KUD, dan kepengurusannya secara profesional tidak ada dari anggota kelompok tani jadi pengurus KUD, kelompok tani tersebut akan digaji oleh KUD. Meski sudah beberapa tahun ini ada pemotongan dana dari pusat, pihaknya masih bisa membangun dengan swadaya

dan juga melakukan terobosan dengan menggalakan tujuh program unggulan Kabupaten Pelalawan untuk mengatasi ketertinggalan. “Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada perusahaan. Kita tidak berbicara yang lalu tetapi kedepan agar kebersamaan ini terus dijaga. Perusahaan adalah sebagian dari masyarakat begitu juga Kabupaten Pelalawan dulu tertinggal sekarang sudah berbeda sebab menjadi salah satu kabupaten pendukung program nasional,” katanya. Kepala Bappeda Ir H Syahrul Syarif juga menambahkan dalam kata sambutan pembukaan Musrenbang RKPD Kecamatan Teluk Meranti bahwa di dalam pembangunan itu bukan hanya tugas pemerintah daerah, kecamatan, desa melainkan perusahaan yang juga ikut serta pembangunan berkelanjutan. “Upaya kita yang harus d lakukan untuk meningkatkan dan aktifitasnya dalam dampak yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya. Sementara itu, Camat Teluk Meranti Tengku Syafril S.Ip, M.Ap menyampaikan dalam kata sambutan pembukaan Musrenbang RKPD Kecamatan Teluk Meranti bahwa kondisi di wilayah pemerintahaan Kecematan Teluk Meranti aman dan kondusif dan khususnya masayarakat yang ada di wilayah Pemerintahaan Kecamatan Teluk meranti. “ Di Kecamatan Teluk Meranti terdiri dari 8 desa, 1 kelurahaan,” ujarnya, dilansir bertuahpos.com. Pada Selasa (12/6/2019), Bupati Harris membuka Musrenbang Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, yang berlangsung dilaksanakan di gedung serbaguna Kecamatan Bunut. Tampak hadir Wakil Bupati Pelalawan, Drs. H.Zardewan,MM, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Nasarudin,SH,MH, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan Ir.M.Syahrul syarif, Kepala BPN Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan, dan Sekretaris Dinas Sosial. Dalam sambutan Camat Bunut Srinursari,SE menyampikan ucapan selamat datang kepada Bupati Pelalawan H.M.Harris beserta rombongan, ketua DPRD Kabupaten Pelalawan dikecama-

tan bunut dalam acara Musrenbang kecamatan bunut tahun 2019. Selain ucapan selamat yang disampaikan Camat ini dan sekaligus memaparkan berbagai potensi-potensi yang ada dikecamatan bunut dibidang ekonomi antara lain tanaman padi dan multikultural, tanaman sawit, sawit dan perkebunan karet, dibidang usaha atau perternakan (sapi, kambing) khususnya didesa bagan laguh dan sungai buluh. Penyokong perbaikan Perekonomian masyarakat di daerahnya termasuk kerajinan tangkai sapu yang ada potensi dikecamatan bunut yakni didesa sialang kayu batu. Seusai Camat ini memaparkan potensi-potensi daerahnya dan juga memberitahukan bahwa pihaknya telah sudah melaksanakan Musrenbang tingkat Desa maupun Kelurahan. “Musrenbang itu dilaksanakan dari tanggal 25 januari- 31 januarivyang didalamnya usulan-usulan disetiap desa dan kelurahan kecamatan bunut berjumlah 142 usulan,” jelasnya, dilansir ungkapriau.com. Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan oleh Ir. M. Syahrul Syarif menyampaikan kepada seluruh hadirin. Musrenbang ini bukan serimonial bukan penugasan dari pemerintahan pusat bahwa setiap desa ada musrenbang. “Musrenbang adalah wadah yang harus dilakukan diminta maupun tidak diminta dalam rangka membahas pembangunan. Musrenbang bukan membahas usulanusulan saja,” katanya, seraya menjabarkan makna dari Musrenbang tersebut. Bupati Pelalawan H.M.Harris menyampaikan pencerahan dalam suatu musrenbang tingkat kecamatan itu, merupakan suatu permulaan yang akan dibahas ditingkat kabupaten. Akan tetapi, sebelum sampai ditingkat kabupaten tentu berbagai masukan-masukan dari pemerintah tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan dari seluruh masyarakat yang nantinya usulan tidak ada lagi memasukan belakangan setelah usai musrenbang. Bupati dua periode ini mengatakan, pembangunan yang diajukan adalah benar-benar prioritas atau sangat dibutuhkan. (Adv/Hms/e2)

PT RAPP

advertorial PT RAPP

PT RAPP Terus Tunjukkan Kepedulian pada Masyarakat

Kendati menyandang label seagai perusahaan, tapi keberadaan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) di Provinsi Riau tidak hanya berkutat soal upaya mengejar profit (keuntungan) semata. Melalui sejumlah program, PT RAPP terus tunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

elu m lama ini, Bupati Siak, Alfedri meresmikan Rumah Suluk Nurul Ihsan bertempat di Kampung Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Rumah Suluk ini merupakan dukungan dan wujud kepedulian PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada masyarakat Lubuk Jering. Lewat program Community Development (CD) RAPP dukungan yang diberikan berupa renovasi rumah suluk. Selain peresmian rumah suluk, Bupati Siak juga melakukan tinjuan untuk melihat ternak madu kelulut dan program-program CD RAPP yang ada di Kampung Lubuk Jering. Dalam Sambutan Bupati Siak, Alfedri mengatakan dengan diresmikan rumah suluk tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat para jamaah suluk untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. “Kami sangat mengapresiasi keberadaan rumah suluk ini, semoga dengan keberadaan tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat yaitu menuju kejalan yang baik dan benar,” kata Alfedri. Alfedri juga mengapresiasi kepada RAPP yang sudah ikut membantu masyarakat Lubuk Jering lewat program CD yaitu ternak madu kelulut dan kemasan beras. “Berawal dari panen madu kelulut di Lalang yang

sudah lama mulai dan kini berhasil, kini ternak madu kelulut sudah ada di Lubuk Jering dan mulai dikembangkan. Dengan kemajuan teknologi sekarang bahan dasarnya madu kelulut dirubah menjadi sabun. Selain itu juga masyarakat disini sudah memiliki ratusan hektar sawah sayang kalau tidak dikemas dengan baik dengan bantuan kemasan ini harga beras pun bisa lebih baik. Sehingga bantuan yg diberikan ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteran masyarakat,” ungkap Alfedri. General Manager Stakeholder Relation RAPP, Wan Jakh menjelaskan rumah suluk ini bukan hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun dijadikan sebagai tempat untuk mensiarkan zikir kepada warga. “Rumah suluk bukannya hanya tempat berdzikir tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan, penggalian ilmu serta penyebaran syiar islam. Kami harapkan dapat memfungsikan rumah suluk ini dengan baik dan pengelolaan manajemen yang baik,” jelas Wan Jakh yang didampingi Manager SHR Siak, Syamsuriyah M Hasyim dan Manager CD, Benni Logiardi. Pada bagian lain, kondisi jalan di Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi akhirnya dapat dilalui dengan nyaman oleh masyarakat Perbaikan jalan terse-

but dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Program Community Development (CD) Estate Logas sebgai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitar wilayah oprasional. Kepala Desa Kebun Lado, Samsuarman mengapresiasi atas bantuan peminjaman alat berat dari RAPP Estate Logas bantuan peminjaman alat berat ini sangat di butuhkan, hampir 80% kebun masyarakat atau ekonomi masyarakat menggunakan jalan ini. “Alat berat yang dipinjamkan perusahaan berupa Motor Greder 1 unit, Vibro 1unit dan Mobil Dump Truk Fusovi 1 unit untuk perbaikan jalan. Kami berharap RAPP dengan program nya terus memperhatikan dan membantu apa yg di butuhkan oleh masyrakat, terutama program CD yg sudah berjalan selama ini dan harus ditingkat,” ujarnya. Stakeholder Goverment Relation Estate Logas, Marhadi Idris mengatakan program ini bertujuan membangunan Bina hubungan yg lebih baik lagi bersama masyarakat, untuk itu mari bersama membangun perusahaan dan masyarakat yang lebih baik. “Mari kita gali bersama potensi yang ada di Desa dan kita kembangkan bersama untuk masyarakat, bantuan perbaikan jalan sepanjang 6 KM merupakan jalan utama masyarakat karena hampir 80% ekonomi masyarakat ter-

gantung dari jalan ini, kebun sawit, kebun karet dan kelompok tani binaan CD juga munggunakan jalan ini, mudah-mudahan bantuan bermanfaat dan hubungan baik terus terjaga,” ucap Marhadi yang didampingi oleh CD Officer Estate Logas, Erian Yusti. Sementara Andini (14), remaja yang tinggal di Dusun Telayap, Desa Pangkalan Tampo, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sedang menjaga adiknya yang tengah tidur. Sesekali ia mengipas menggunakan potongan karton air mineral ke arah sang adik supaya bisa tidur dengan nyaman. Setelah sang ibu, Ijaz meninggal dunia Januari 2019 lalu karena TBC, ia harus mengurus dua adik yang

masih bayi dan balita, Sidratul Jannah (4 bulan) dan Purwanti (2 tahun). Saat ini ia tinggal di rumah berlantai dan berdinding kayu yang sudah tidak layak huni. Di depan rumah kayu tersebut, ada rumah berwarna hijau yang baru saja selesai. Rumah betipe 42, berlantai keramik dan memiliki dua kamar. Rumah itu, akan ditinggali Andini dan kedua adiknya. “Kami segera pindah ke rumah depan yang sudah dibuatkan IMRA (Ikatan Muslim Riau Andalan-red) PT RAPP. Senang sekali bisa tinggal dirumah baru. Sudah berlantai keramik, dan tidak panas seperti sekarang,” ucap Andini, melalui siaran pers PT RAPP.

Ketika kunci rumah diserahkan oleh Ketua IMRA RAPP, Zulkifli, Andini terharu. Sesekali ia mengusapkan air matanya dengan jilbab. Lalu, Andini menuju rumah baru yang akan ia tempati dengan dua adiknya. Satu per satu Andini melihat-lihat ruangan yang ada di rumah permanen tersebut ditemani beberapa warga desa dan rombongan dari RAPP dan Baznaz Riau. “Alhamdulillah,” ujarnya Andini yang tak bisa berkata-kata lagi. Ketua IMRA RAPP, Zulkifli mengatakan IMRA memiliki unit pengumpul zakat dari para karyawan RAPP uang bernama UPZ IMRA. IMRA sendiri memiliki beberapa program, selain bantuan bedah rumah, juga memiliki bantuan sekolah anak yatim, fakir miskin dan bantuan usaha kepada yang membutuhkan. “Ini rumah ke 10 yang kita bangun dari zakat karyawan RAPP. Rumah untuk Andini adalah rumah pertama yang IMRA bangun di tahun 2019 ini. Sebelumnya, kami mendengarkan kabar ini dari media sosial bahwa Andini seorang diri mengurus adikadiknya. Kami berkunjung ke rumah Andini dan langsung memutuskan untuk membangun rumah yang nyaman bagi Andini dan adik-adik,” ujarnya. Bupati Pelalawan, H M Harris yang diwakili oleh Staf Ahli May Hendri apresiasi yang dilakukan IMRA RAPP untuk Andini. Pembangunan rumah untuk Andini merupakan bentuk sinergi dari program pembangunan Pemerintah Pelalawan. “Terima kasih kepada IMRA RAPP yang telah memberikan pembangunan rumah layak huni untuk Ananda Andini. Program UPZ IMRA ini senada dengan program yang dimiliki pemerintah Pelalawan,” ujar May Hendri yang juga diamini Ketua Baznas Riau, Saidul Amin. (e2)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Berdayakan Produk Lokal, Cara Pemkab Rohil Meningkatkan Ekonomian Masyarakat Kendati berstatus sebagai daerah otonom baru, pemekaran dari kabupaten induk, Bengkalis; tapi sejatinya Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) memiliki sejumlah potensi ekonomi yang hisa diandalkan. Selain migas (minyak dan gas bumi), kabupaten ini juga memiliki sejumlah produk lokal.

alah satu upaya yang dilakukan, yaitu Bupati Rohul Suyatno AMP mendukung dan mendorong setiap Kepenghuluan (Desa) untuk menghasilkan karya-karya lokal guna meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, bupati meminta kepada dinas terkait

memberikan perhatian penuh untuk membina usaha produk lokal. Bupati menyarankan Pemerintah Kecamatan untuk memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah untuk lokasi pemasaran produk unggulan tersebut yang dipusatkan di satu lokasi sehingga ke depan hasil produk lokal ini akan menjadi oleh-oleh khas Rohil. Ini disampaikan langsung bupati belum lama ini saat berkunjung ke Kecamatan Bagan Sinembah di hadapan masyarakat maupun para Datuk Penghulu (Kepala Desa) tentang dukungan terhadap hasil produk unggulan lokal tersebut. Produk unggulan yang diluncurkan ini merupakan karya dari beberapa Kepenghuluan se-Kecamatan Bagan Sinembah.

Suyatno AMp mengapresiasi kepada Pemerintahan Kecamatan yang telah berhasil membangkitkan usaha di setiap kepenghuluan dengan menghasilkan produk asli kepenghuluan tersebut. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kita memberikan apresiasi

yang setinggi-tingginya atas dicanangkannya produk unggulan dari setiap kepenghuluan. Dan ini juga adalah merupakan keberhasilan dari pemerintah kecamatan bersama Upika yang telah membina kepenghuluan tersebut. Jangan biarkan mereka ini berjalan di tempat atau mati suri karena tidak adanya bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun secara materil,” tambah Suyatno. Suyatno menawarkan kepada Upika Bagan Sinembah agar dapat memanfaatkan lahan milik Pemda sebagai lokasi. “Kita ingin semuanya ditempatkan di satu titik, sehingga kedepannya setiap orang keluar masuk Rokan Hilir akan bisa membawa oleh-oleh khas dari Bagan Sinembah

khususnya. Dan seluruh kecamatan yang ada di Rokan Hilir harus mencontoh Kecamatan Bagan Sinembah ini, yang lain juga harus berbuat, agar kepenghuluan itu maju dan sejahtera,” ungkapnya. Sementara itu, Camat Bagan Sinembah Sakinah SSTP MSI mengatakan produk unggulan akan menjadi ciri khas dari masing-masing kepenghuluan, bahkan nama kepenghuluan tersebut nantinya akan melekat dengan produk unggulannya. “Ada beberapa kepenghuluan yang memang sudah memproduksi hasil karyanya dan sejauh ini hasilnya juga sudah banyak yang memanfaatkannya. Melihat banyaknya bahan baku di daerah serta tingginya kemauan warga, untuk itu kita dorong semua kepenghuluan agar dapat berkarya,” ujarnya. Diuraikannya, saat ini kepenghuluan yang sudah memeiliki produk unggulan adalah Kepenghuluan Bagan Sapta Permai dengan Produk unggulan Batik Tulis bergambarkan Pohon Sawit. Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dengan produk Sapu Lidi, Kepenghuluan Meranti Makmur dengan produk unggulan souvenir dari Cangkang Sawit, Kepenghuluan Bakti Makmur dengan produk unggulan Gula (Merah) Sawit, Kepenghuluan Gelora dengan produk unggulan Jamur Tiram, Kepenghuluan Bakti Jaya dengan produk unggulan Jagung, Kepenghuluan Bagan Manunggal dengan produk unggulan Rengginang, Kepenghuluan Bagan Batu Barat dengan produk unggulan jajanan serta beberapa kepenghuluan lainnya. Dan untuk itu, lanjutnya lagi bahwa dibutuhkan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap kepenghuluan-kepenghuluan tersebut. “Karena karya atau produk tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi kepenghuluan itu sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan moril dan materil dari pemerintah kabupaten khususnya dalam hal pemasarannya,” harap Sakinah, dilansir berkabar.com.

Sakinah juga menyampaikan bahwa proses perdayagunaan tersebut seluruhnya akan dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Produk unggulan ini semua akan dikelola oleh BUMDes sehingga keuntungannya memang untuk kemakmuran warga di kepenghuluan itu sendiri,” ungkapnya. Sakinah juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir untuk dapat mengkaji dan membuat perda untuk produk unggulan ini. “Kita juga berharap kepada bapak-bapak dewan untuk dapat menghakpatenkan produk unggulan ini, agar kepenghuluan kita bisa lebih maju dan tentunya Rokan Hilir sejahtera,” harapnya. Pada kesempatan lain, Sakinah juga membahas galeri untuk produk unggulan desa-desa se kecamatan Bagan Sinembah. Yang mana, beberapa waktu lalu, hal tersebut sudah dicanangkan setiap desa atau Kepenghuluan membuat produk unggulan masingmasing. “Produk itu nantinya dibawa binaan BUMDes masing-masing Kepenghuluan. Rencana kita, kita buat di tanah Pemkab Rohil yang berada di jalan lintas Riau-Sumut di perbatasan sana,” imbuhnya. Sukses Memberdayakan Desa Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) H Sutejo S.Pd yang merupakan kepala desa atau Datuk Penghulu Bagan Sapta Permai pada kesempatan lain sangat mengapresiasi apa yang diperbuat oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir melalui Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hilir sukses memberdayakan masyarakat melalui program tersebut. Sutejo sendiri mengaku, produk unggulan dari desa yang ia pimpin menghasilkan produk Batik dengan motif ciri khas pohon kelapa sawit. Tentu saja hal itu menjadikan warga masyarakat ditengah defisit keuangan mendapatkan solusi yang baik. Untuk itu, Sutejo berharap agar kiranya produk unggulan dari setiap desa di kabupaten Rokan Hilir khususnya di Bagan Sinembah akan terus berkesinambungan. “Apalagi nanti kalau kita sudah ada tempat untuk memajangkan produk unggulan itu, yang dalam rapat bersama dengan camat, rencananya akan didirikan di tanah pemerintah kabupaten Rokan Hilir di daerah perbatasan Riau-Sumut,” ujar Sutejo. Sebagai langkah tindak lanjut untuk melakukan pembinaan terhadap Ibu ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di masing-masing kepenghuluan (Desa) yang memiliki program unggulan, Camat Bagan Sinembah membawa langsung Tenaga Ahli Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Propinsi Riau. Belum lama ini, Camat Bagan Sinembah Sakinah SSTP MSI bersama Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Propinsi Riau, Dezi Aldren ST mengunjungi kepenghuluan Bagan Sapta Permai dan Bhayangkara Jaya. Pantauan di lokasi, pagi Kamis itu, camat bersama tim Tenaga Ahli P3MD Provinsi Riau mengunjungi pembuatan batik tulis di Bagan Sapta Permai. Selain memberikan motivasi dan bimbingan tentang mekanisme memajukan produk unggulan ini dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), camat dan Dezi langsung mencoba belajar cara membatik. “Program Produk unggulan membatik ini harus tetap di kembangkan, jadi kedepannya khususnya di Kabupaten Rokan Hilir bisa menggunakan produk batik dari Kepenghuluan Bagan Sapta permai ini,” ungkap camat. Pada kesempatan itu, camat mem-

kamis di terapkan di seluruh instansi yang ada dirohil. “Kita harapkan produk batik ini betul - betul di perbuat praturan bupati sehingga pada hari kamis menggunakan batik prodok kita, sehingga meningkatkan PADes itu sendiri,” harapnya. Usai dari Bagan Sapta Permai, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Bhayangkara Jaya, di sana, tim melakukan pembinaan terhadap ibu ibu yang mengembangkan usahanya melalui lidi sawit. Camat dan Dezi juga mencoba langsung cara memisahkan daun dari lidi sawit yang nantinya sebagai bahan untuk membuat piring, pas bunga, mangkuk dan bakan sapu. Menurut camat, saat ini Warga Kepenghuluan Bhayangkara Jaya yang khusus menjual lidi yang bersih sudah mampu menjual 3 hingga 4 ton per bulannya. “Nah saat ini, cara membuat piring dan mangkok hingga pas bunga ini perlu ditularkan, khususnya bagi ibu ibu yang tidak bekerja, agar dapat menambah peng-

intak kepada para ibu-ibu PPK untuk lebih proaktif lagi dalam membatik. Sebab menurutnya dengan berkembangnya produk unggulan batik ini akan meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa) itu sendiri. “Dari pada menggosip dan waktunya habis gak bermanfaat mending kita membatik, selain mendapatkan ilmu dapat menghasilkan uang,” paparnya. Penghulu Bagan Sapta Permai, Sutejo juga menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan dukungan baik itu permodalan dan juga pembinaan dari semua pihak khususnya dari camat dan Bupati Rohil. Ia mengharapkan, bahwa Produk Uggulan Batik tersebut di peraturan bupati sehingga pemakaian produk batik pada hari

hasilan keluarga,” harapnya. Dalam kesempatan itu, camat berpesan bahwa untuk memulai suatu keberhasilan dan kesuksesan memang tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk itu diperlukan ketekunan, keuletan dan tekad serta komitmen yang kuat. “Tapi harus langsung aksi, jangan seremonial saja, untuk itu marilah kita tetap optimis dalam menggali potensi yang ada di kepenghuluan kita masing-masing, agar dapat mningkatkan perekonomian,” pesannya. “Tujuannya jelas, supaya masyarakat sejahtera,” tandasnya dan menyampaikan akan terus melakukan pembinaan terhadap produk unggalan dari desa lainnya. (Adv/Hms)

advertorial Bank Riaukepri

Meriah, Peringatan HUT BRK ke-53 di Pekanbaru dan di Daerah-daerah Tepat hari Senin (1/4/2019), BRK (Bank Riau Kepri) memperingati HUT (hari ulang tahun) ke-53. Selain di kantor pusat di Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, peringatan HUT BRK ke-53 itu juga diselenggarakan di sejumlah daerah. Ucapan selamat pun berdatangan dari berbagai pihak.

ntuk di Pekanbaru, Sekretaris Daerah Provinsi Riau H.Ahmad Hijazi menjadi Pembina saat penyelenggaraan upacara sempena Hari Ulang Tahun Bank Riau Kepri ke 53, Senin (1/4/2019) di halaman Kantor Pusat Bank Riau Kepri Gedung Menara Dang Merdu bank Riau Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, mewakili Gubernur Riau menyampaikan saat membanggakan. Sebagai bank terkemuka dan berdaya saing dalam menggerakkan perekonomian regional, Bank Riau Kepri pada tahun buku 2018 berhasil menumbuhkan asset dari Rp 25,4 triliuan pada akhir tahun 2017 menjadi Rp 27,5 trilun pada akhir ta-

hun 2018 atau tumbuh sebesar 7,97%. Banyak percepatan rencana strategis yang akan kita laksanakan pada tahun 2019 ini salah satunya yaitu Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menuju Bank Riau Kepri Syariah. Kinerja Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri dari segi aset menunjukkan peningkatan pada 4 tahun terakhir. Aset tahun 2018 sebesar Rp 2,6 triliuan tumbuh sebesar 13,78% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 2,3 triliuan. Perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri dari konvensional menjadi syariah akan mengantarkan Bank Riau Kepri sebagai Bank Daerah milik Pemerintah Daerah Riau dan Kepulauan Riau menjadi 5

besar Bank Umum Syariah papan atas di Indonesia setelah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah dan BRI Syariah. Selain itu nantinya Bank Riau Kepri Syariah akan menyumbangkan market share perbankan syariah nasional dari 5,92% menjadi 6,24%. Selanjutnya, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com, disebutkan juga banyak prestasi gemilang yang telah dicetak oleh Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri. Pada upacara HUT BRK kali ini Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Syahrul Ilyas menjadi Pemimpin Upacara yang berlangsung penuh khidmat. Juga dilaksanakan pemberian penghargaan untuk pegawai yang telah memasuki masa

pensiun yaitu Syafruddin Lasika, Arsis, Heppy Wardono, Roselawati, Miswanto, Alm. Suriadi, Azwan, Syafrizal dan Zulkifli Malik. Selain itu juga diberikan penghargaan masa bakti kepada Yandra Kumar dengan masa kerja 30 tahun, T. Akhyar Yana dan Supriyanto dengan masa kerja 25 tahun. Dari Bengkalis, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin mengucapkan selamat HUT ke-53 pada jajaran Bank Riau Kepri. :Momentum itu hendaknya semakin meningkatkan pelayanan dan terus berkontribusi dalam derap pembangunan daerah, khususnya di Negeri Junjungan. Senin (1/4) di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis,” kata Bupati yang disampaikan Asisten Pemerintahan, Hj Umi Kalsum. “Kami yakin dan percaya, perjalanan selama kurun waktu 53 tahun, telah diwarnai dengan berbagai ragam keadaan dan kejadian yang silih berganti dihadapi. Setiap kejadian yang telah dilalui, hendaknya menjadi motivasi bagi karyawan Bank Riau Kepri untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan serta menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat,” paparnya. Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri, Imran mengungkapkan, acara yang digelar merupakan bentuk rasa syukur seluruh jajaran Bank Riau Kepri atas bertambahnya usia, Diharapkan acara syukuran bersama yang dilaksanakan setiap tahunnya dapat mempererat silaturrahmi antara jajaran pegawai Bank Riau Kepri dengan nasabah, mitra serta jajaran Pemkab Bengkalis. Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue dan penyerahan bantuan bansos kepada Ketua Panti Asuhan Dayang Dermah oleh Kepala Bank Riau Kepri Bengkalis Imran, didampingi Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum, Kepala BPKAD yang diwakili Kepala Bidang Pembendaharaan Yuyun Aharmonisari dan diakhiri dengan foto bersama. Sementara dari Inhil (Indragiri Hilir), Bupati Inhil HM Wardan dan Sekda Inhil menghadiri syukuran sempena HUT ke-53 BRK di Kantor Cabang Perwakilan Tembilahan , Senin (1/4/2019) pagi. Syukuran tersebut diawali dengan sambutan Kepala Bank Riau kepri Cabang Tembilahan Mayjefri. Dalam sambutannya, Bupati Wardan secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, mengucapkan selamat HUT Bank Riau Kepri ke53. “Semoga diusia ke-53 Bank Riau Kepri tumbuh dan berkembang dan mampu bersaing dengan bank lainnya,” katanya “Momentum ini hendaknya dapat kita selaraskan dengan memberikan kon-

tribusi secara optimal bagi perkembangan dan kemajuan daerah, sehingga dapat mendorong peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,. Menurutnya, Bank Riau Kepri di Kabupaten Indragiri Hilir , telah banyak membantu para pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat, serta membantu dalam meningkatkan pendidikan dan mendorong pembangunan daerah. Lebih jauh bupati menyampaikan untuk saat ini sudah tercatat jumlah nasabah BRK Cabang Tembilahan sebanyak 30.000 nasabah di mana 70 % di antaranya nasabah dari Pegawai Negera Sipil “Untuk itu kami menghimbau warga kabupaten Indragiri Hilir , agar menyimpan dananya di Bank Riau Kepri karena lebih terjamin. Masyarakat harus dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” sambungnya. Tak ketinggalan, Bank Riau-Kepri Cabang Dumai juga mengadakan perayaan dan pemotongan tumpeng, Senin (1/4/2019), yang digelar di Aula Gedung bank tersebut. Turut hadir pada acara perayaan ini, Walikota Kota Dumai Zulkifli AS, Pimpinan Bank Riau-Kepri Bobby Ferdian serta seluruh staff Bank Riau-Kepri cabang Dumai. Pada kesempatan ini Walikota Kota Dumai Zul AS turut menyampaikan kata sambutan, yang berisi tentang pentingnya Bank Riau-Kepri untuk kemajuan Daerah. Karena Keuntungan Bank Riau-Kepri sendiri akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah yang berada di Provinsi Riau. “Mari sama-sama kita majukan Bank Riau-Kepri kita ini, karena selain merupakan bank daerah, Keuntungan Bank Riau-Kepri Ini sendiri akan mengalir ke Daerah-Daerah di Provinsi Riau,” sampainya, dilansir monitorriau. com. Ia juga turut mengapresiasi untuk pelayanan Bank Riau-Kepri, karena dinilai sudah sangat bagus. Zul AS juga sempat menyinggung mengenai Penerapan CSR Bank Riau-Kepri yang digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kota Dumai yang sudah berjalan dengan baik. “Bank Riau-Kepri merupakan salah satu bank yang tingkat pelayanannya sudah sangat bagus, bahkan untuk penerapan CSR Bank Riau-Kepri selalu menyasar kepentingan masyarakat Dumai Khususnya,” tutur Zul AS. Perayaan HUT Bank Riau-Kepri ini juga dimeriahkan dengan kuis yang ditujukan ke nasabah yang hadir pada saat itu. Berbagai hadiah menarik juga dita-

warkan oleh pihak Bank kepada Nasabah yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan. Di bagian lain, Pemkab Siak menyatakan mendukung penuh rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah milik daerah, seperti yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum H Jamaluddin saat menghadiri perayaan HUT ke 53 PT Bank Riau Kepri di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Siak, Senin (1/4/19) pagi. Dalam sambutannya Jamaluddin menyampaikan ucapan tahniah kepada Bank Daerah Kebanggaan orang Riau itu, atas dedikasinya selama 53 tahun yang diberikan kepada daerah. Jamaluddin mengatakan, Bank Riau Kepri juga telah banyak berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat diberbagai bidang. Seperti halnya pendidikan dan kesehatan. “Alhamdulillah, memasuki usia yang ke 53 tahun ini, Bank Riau Kepri sebagai mitra Pemerintah Daerah telah banyak memberikan kontribusinya bagi masyarakat,” sebut Jamal usai menghadiri kegiatan, dilansir riaulink.com. Pemerintah Kabupaten Siak juga mendukung sepenuhnya misi sosial Bank Riau-Kepri, salah satunya program UMKM, yang saat ini telah banyak membukakan peluang berwirausaha bagi masyarakat. Untuk itu kedepan ia berharap rencana mengkonversi menjadi Bank Riau-Kepri menjadi Bank Syariah sesuai cita-cita Gubernur Riau H Syamsuar dapat segera terwujud. ‘’Pemkab Siak mendukung rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah tersebut, seperti kebijakan dibeberapa provinsi lain di Indonesia juga telah berjalan, misalnya seperti di Nangroe aceh darusalam’’ sebut Jamal. Sementara itu, Kepala Cabang Bank Riau Kepri Siak Sri Indrapura Muhammad Nanang dalam sambutannya menceritakan, sejarah berdirinya Bank Riau - Kepri pada Tahun 1966, didalam perjalanannya yang selalu bersinergi dengan Pemerintah. Untuk itu, ia juga berharap agar kedepannya Bank Riau Kepri semakin mampu berkiprah memberikan kemudahan kepada nasabah sebagai bagian dari masyarakat, serta meningkatkan kontribusi dan dukungan dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan perekonomian di bidang kewirausahaan. “Bank Riau Kepri tidak akan dapat maju dan berkembang sesuai motto Tumbuh Kembangkan Usaha, dan berkonversi menjadi perbankan syariah tanpa dukungan pemerintah dan nasabah,’’ terangnya. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

advertorial Pemkab rohul

Bupati Rohul Sabet Dua Penghargaan Sekaligus di Akhir Maret

Akhir Maret 2019 ditutup Bupati Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman dengan menyabet dua penghargaan sekaligus. Mantan Dandim di Inhil (Indragiri Hilir) ini, selain mendapat Anugerah Penghargaan Pangripta tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Riau, juga meraih penghargaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Riau.

oal Anugerah Penghargaan Pangripta, di antara kriterianya adalah menyangkut perencanaan program pembangunan yang berkelanjutan yang menyangkut aspek, dengan menetapkan pembangunan skala prioritas daerah serta melibatkan berbagai stake holder yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Rohul. Anugerah Penghargaan Pangripta terbaik II tingkat Provinsi Riau itu, terkait konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 lalu. Penghargaan dimaksud diterima secara langsung oleh Bupati Rohul H Sukiman yang diserahkan Gubernur Riau H Syamsuar dalam acara pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Riau tahun 2019 di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (28/3/2019). ‘’Kita mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Riau yang telah melakukan penilaian terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Rohul tahun 2018, sehingga Rokan Hulu mendapatkan

anugerah penghargaan Pangripta pada acara Musrenbang tingkat Provinsi Riau tahun 2019,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis, (28/3/2019), terkait penerimaan anugerah penghargaan Pangripta dari Pemprov Riau. Menurutnya, komitmen Pemkab Rohul dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu, bagaimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya berkelanjutan, skala prioritas dan melibatkan seluruh stake holder. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak dan kebutuhan bagi daerah dapat terealisasi melalui program pembangunan dengan mengacu RPJMD Rohul 2016-2021. ‘’Penghargaan Anugerah Pangripta terbaik II tingkat Provinsi Riau yang diterima Kabupaten Rohul hari ini (Kamis, red), sebagai bentuk apresiasi Pemprov Riau terhadap konsistennya Pemkab Rohul

dalam menjalankan amanat yang tertuang didalam Perda RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021,’’ jelasnya, dilansir rokanhulu.com. Selain melakukan sinergitas program pembangunan kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pemerintah daerah dalam penyesuaian program prioritas nasional, berkomitmen untuk melaksanakan program peningkatan infrastruktur dasar masyarakat. Karena pada tahun 2018 lalu, pemerintah daerah menetapkan 9 program skala prioritas pembangunan. Selain meningkatkan infrastruktur wilayah pedesaan dan perkotaan. Juga meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas iklim usaha dan investasi baik mikro, kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing. Selain peningkatan pengembangan sektor pariwisata daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan tata elola pemerintahan menjadi prioritas. Dengan men-

ingkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, juga peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Bahkan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik serta kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan fokus pembangunan kepada penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk kurang mampu dan miskin serta meningkatan etersedian pangan dan perkebunan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya. “Maka itu pemerintah daerah memprioritaskan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah terutama peningkatan program pelayanan masyarakat termasuk pembangunan infrastruktur,’’ ujarnya. Sukiman menambahkan, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berisi target dan capaian didalam RKPD serta telah menyusun tata cara perencanaan pembangunan daerah, tahapan, penyelenggaraan dan evaluasi RKPD. Bahwasanya, muatan yang terkandung didalam RKPD itu, telah memenuhi kaedah yang dipersyaratakan diantaranya perencanana berbasis bottom up planning, yang dimulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan. Melaksanakan Forum SKPD, Forum Konsultasi, menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat melalui reses Anggota DPRD hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Rohul. Selain melaksanakan top down SKPD, berupa rencana strategis atau renstra SKPD Rohul. Kemudian dilakukan singkornisasi dan sinergitas program kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional, kaedah tersebut termuat didalam RKPD 2018, yang menjadi penilaian dari Tim Penilai Pemprov Riau. Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp kepada wartawan, Kamis, (28/3/2019), menyebutkan, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan H Sukiman sebagai Bupati Rohul, konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan ukuran indikator yang akan dicapai. Diakuinya, mekanisme penilaian anugerah penghargaan Pangripta, panitia seleksi Provinsi Riau, menambahkan 1 item, dengan melakukan kunjungan lapangan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bappeda Rohul, dengan meninjau kecamatan Rambah Hilir yang mempunyai inovasi gerai pelayanan publik (GP2) dapat diakses melalui android, dengan alamat GP2 Rambah Hilir.

Substansi penilaian tersebut, ada tiga yakni capaian indikator makro daerah, yang terdiri dari, indek pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, genirasio, PDRB dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan penerimaan WTP tahun 2018. Kedua, kesempurnaan dalam pengusunan dokumen perencanaan dan ketiga adanya inovasi daerah dalam mengejewantahkan teknologi Informasi, dalam hal ini Pemkab Rohul, menonjolkan inovasi e-kemiskinan dan GP2 Rambah Hilir. Pada Senin (25/3/2019) malam, Bupati Sukiman merupakan salah satu kepala daerah di Provinsi Riau yang mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau dalam acara malam resepsi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di Hotel Grand Central Pekanbaru. Penghargaan itu dinilai sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan dukungan terhadap mitra pers dan support untuk peningkatan kompetensi wartawan di Provinsi Riau khususnya Rokan Hulu serta partisipasi, dukungannya dalam pelaksanaan HPN tahun 2019. Terpantau dalam penyerahan penghargaan tersebut, Bupati Rokan Hulu H Sukiman diwakilkan kepada Kepala Dinas Kominfo Rohul Gorneng SSos MSi, karena dihari bersamaan, beliau menghadiri Pembukan MTQ tingkat Kecamatan Kepenuhan. Selain Bupati Rohul, tiga bupati lainnya yang menerima penghargaan yang sama seperti Bupati Kampar, Bengkalis, dan Kuansing. Dalam acara resepsi HPN tahun 2019 tingkat Provinsi Riau itu, tampak hadir Gubernur Riau H Syamsuar, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Ketua PWI Provinsi Riau H Zulmansyah Sekedang,

sejumlah kepala daerah di Riau, Pengurus dan Anggota PWI Provinsi Riau, Kabupaten/kota di Riau serta mitra kerja PWI dan tamu undangan lainnya. Bupati Rohul H Sukiman menjawab wartawan, Rabu (27/3/2019), dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada Pengurus PWI Provinsi Riau yang berhalangan hadir dalam menerima piagam penghargaan di acara resepsi HPN tahun 2019 tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru. Karena dihari bersamaan, beliau membuka acara MTQ tingkat Kecamatan Kepenuhan yang telah dijadwalkan jauh hari. ‘’Kita mengucapkan terimakasih kepada Ketua PWI Riau dan jajarannya, atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya. Tentunya piagam penghargaan ini suatu penghormatan kepada Pemkab Rohul yang mempunyai penilaian tersendiri oleh PWI Riau sebagai mitra kerja pemerintah,’’ ujarnya, dilansir riaupos.co. Dia berharap kerjasama yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan PWI, kedepan semakin ditingkatkan. Tentunya dengan kebersamaan dan terjalinnya kerjasama dan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dengan PWI, maka akan memberikan dampak pada kemajuan pembangunan di Provinsi Riau khususnya Rohul. Mantan Dandim Indragiri Hilir itu menilai, selama ini program yang dilaksanakan PWI Provinsi Riau telah memberikan kontribusi dalam kemajuan pembangunan di Negeri Seribu Suluk. Dengan harapan, para wartawan yang tergabung didalam PWI Riau khususnya Rokan Hulu untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai wartawan, dalam menyampaikan informasi program pembangunan kepada publik dan dengan kebersamaan memajukan pembangunan di Rohul. (Adv/Pemkab Rohul)

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

Resmi Ditutup Wawako, Tenayan Raya Juara Umum MTQ ke-52 Pekanbaru

Kafilah Kecamatan Tenayan Raya berhasil meraih predikat juara umum pada iven keagamaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Kota Pekanbaru yang diselenggarakan selama sepekan, sejak Ahad- Sabtu (24-30/3/2019) di lapangan Asrama Pancasila, Jalan Dr Soetomo.

amat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra, mengungkapkan keberhasilan yang diperoleh atas kerjasama dan persiapan matang dari semua pihak yang sudah mendukung keikutsertaan Tenayan Raya dalam ajang bergengsi tersebut. Di antaranya Kantor Urusan Agama(KUA), berikut Lembaga Pendidikan Tinggi Qur’an (LPTQ) Tenayan Raya beserta seluruh komponen masyarakat. “Alhamdulillah, kita berhasil meraih sekaligus mempertahankan juara yang sudah kita raih sebelumnya dalam kegiatan MTQ tingkat Kota Pekanbaru. Semua berkat kerja keras masyarakat dan jajaran KUA berikut LPTQ Tenayan Raya yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” kata Abdimas. Keseriusan Tenayan Raya untuk meraih dan mempertahankan prestasi juara sudah ditunjukkan saat perhelatan kejuaraan MTQ tingkat kelurahan kemarin dengan membentuk tim official untuk persiapan matang membina qori dan qori’ah yang mengikuti ajang tersebut. Menurutnya, Tenayan Raya banyak menurunkan qori dan qoriah berpotensi

yang diyakini mampu meraih juara atau mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya. Adapun rincian jumlah juara yang diraih Tenayan Raya, juara I, sebanyak 10 orang, Juara II, 5 orang, Juara III, 3 orang, Harapan I, 2 orang dan juara harapan II, sebanyak 1 orang dengan cabang unggulan adalah kaligrafi atau khat. Bukan hanya itu, Tenayan Raya juga meraih juara II untuk pawai taaruf tingkat Kota Pekanbaru. “Selamat kepada para qori dan qoriah, hafiz dan hafizah yang berhasil menjadi juara dalam MTQ. Kami berpesan agar terus berlatih dan dapat menjadi duta-duta Kota Pekanbaru di tingkat Provinsi maupun Nasional. Insha Allah, kita akan tingkatkan pembinaan dan terus berupaya mempertahankan piala ini,” imbuh Abdimas. Perhelatan penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kota Pekanbaru ke- 52 tahun 2019 tadi malam tampak berjalan lancar walaupun sejak maghrib sempat digujur hujan lebat. Ahad (31/03). Pantauan tim inmas Kemenag Kota Pekanbaru, suasana gerimis

membuat para pengunjung berdesakdesakan mengisi tenda yang tersedia disana. Diantara Pejabat yang hadir pada malam penutupan ini, Wakil Walikota Pekanbaru, Ka. Biro Kesra Prop. Riau, Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag Riau, HM.Saman, S.Sos, M.Si. Ka. Kankemenag Kota Pekanbaru, Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag. Acara diawali dengan pembacaan do’a yang dipandu oleh Sekum MUI Kota Pekanbaru, Dr. H. Hasyim, M.Pd, dilanjutkan dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia, H. Sarbaini, MH, Sambutan dari Gubernur yang diwakili oleh Ka. Biro Kesra dan Arahan sekaligus penutupan secara resmi oleh Wakil Walikota Pekanbaru, H. Ayat Cahyadi, S.Si. Ka. Kankemenag Kota Pekanbaru tampak senang dan gembira, hal ini terlihat dari raut wajahnya yang ceria, penuh senyum malam itu, karena acara penutupan MTQ ini berjalan sukses dan lancar. (Idris). Dibuka Wagubri MTQ itu sendiri dibuka secara resmi

oleh Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, dengan menekan tombol serine pertanda dibukanya MTQ ke 52 tingkat Kota Pekanbaru, Minggu (24/3/2019) malam. MTQ ini dipusatkan di Lapangan Pancasila JL DR SUtomo, Kecamatan Sail Pekanbaru. Turut Hadir dalam acara tersebut selain Wakil Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus ST.MT, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi S.Si, Ketua LPTQ Prov. Riau Ahmad Syah Harrofie, Kakanwil Kemenag Provinsi Riau, Sekda Kota Pekanbaru H Mohd Noer MBS, Ketua MUI Kota Pekanbaru Ilyas Husti, Para tokoh agama Kota Pekanbaru, Para tokoh masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam Sambutannya Gubernur Riau mengatakan, melalui acara ini hendaknya bisa mengajak generasi muda untuk dapat membaca dan memahami AlQur’an. Pengaruh budaya asing saat ini terhadap generasi muda menyebabkan perilaku menyimpang seperti terjerumus kedalam narkoba dan kriminalitas maka dari itu peran orangtua agar bisa memfilter pergaulan dari generasi muda kita, Acara ini sebagai ajang seleksi untuk tingkatan perlombaan tingkat nasional nantinya. Sementara itu, Walikota Pekanbaru Firdaus, ST MT mengatakan, MTQ ini bagian dari syiar agama Islam, dan diharapkan Alquran tidak hanya sekedar diperlombakan, melainkan dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Wako juga mengatakan, program Pemko Pekanbaru yang sudah dilaksanakan yaitu menyemarakan kembali mesjid sebagai pusat peradaban guna menumbuhkan kecintaan kepada Islam dan Al-Qur’an. Walikota Pekanbaru Firdaus juga mengucapkan Terima kasih kepada para Ulama karena telah memberikan bimbingan kepada generasi muda kita sehingga

bisa membaca Al-Qur’an. “Harapan diadakannya acara ini untuk mengajarkan kepada para generasi muda kita dalam menjaga Al-Qur’an agar menjadi pedoman didalam kehidupan,” katanya, dalam acara yang dilaksanakan selama 7 hari dan dilaksanakan dibeberapa masjid di sekitar pusat pelaksanaan. Usai seremoni pembukaan, Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus MT melepas pawai taaruf MTQ ke-52 tingkat Kota Pekanbaru, Ahad (24/3/2019). Terlihat arak-arakan rombongan memulai pawai dari depan Masjid Al Mukhlisin di Jalan Soetomo, Kota Pekanbaru. Rombongan pawai juga melewati Jalan Sisingamaraja, Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Hangtuah lantas kembali ke Jalan Soetomo. Pawai diiikuti oleh para khafilah MTQ dari berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru. Mereka adalah perwakilan khafilah dari 12 kecamatan. Rencananya ajang MTQ dibuka secara resmi, Ahad malam nanti, di Lapangan Pancasila. “Ada perwakilan dari 12 kecamatan hadir hari ini. Mereka adalah perwakilan khafilah dari kecamatan,” kata Firdaus. Orang nomor satu Pekanbaru ini berharap agar para khafilah dapat menunjukan potensi mereka. “Semoga khafilah bisa menjadi generasi Qur’ani yang dapat selanjutnya berprestasi hingga ke tingkat Internasional. Selamat berkompetisi bagi para khafilah dari 12 Kecamatan, Semoga khafilah yang ikut ini bisa memberikan syiar agama di bumi lancang kuning ini. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mencintai alquran dan mengamalkannya dalan kehidupan sehari-hari,” harap Firdaus. Sejalan dengan pelaksanaan iven keagamaan itu, pejabat maupun pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru diinstruksikan harus memakai pakaian Melayu. Sementara intruksi itu tertu-

ang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Pekanbaru, bulan Maret lalu. Selain pejabat dan pegawai, seluruh elemen masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun badan usaha milik negara juga diminta untuk dapat bersama-sama menyukseskan MTQ Kota Pekanbaru tersebut. Demikian dikatakan Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi MTQ ke-52, Azhar S.,Sos. ‘’Demi menyemarakkan dan syiar Islam, maka diharapkan agar menyukseskan MTQ ke-52 Kota Pekanbaru dengan memasang spanduk MTQ di masing-masing OPD dan menghadiri acara MTQ ke-52 Kota Pekanbaru. Untuk format spanduk bisa berkordinasi dengan pihak panitia MTQ,’’ harap Azhar. Lantik Dewan Hakim------anak judul Pada Minggu (24/3/2019), Wali Kota Pekanbaru secara resmi melantik 90 dewan hakim yang bertugas menilai dan mencari kafilah - kafilah terbaik di Kota Pekanbaru. Pelantikan yang berlangsung di masjid Paripurna Al-Muhlisin Kecamatan Sail Jalan. Dr. Sutomo – Pekanbaru. Dalam pengarahannya, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT mengingatkan kepada seluruh dewan hakim untuk objektif dalam penilaian. “Nilai lah sesuai dengan aturan dan standarnya. Jangan karena dia anak si A atau si B diberi nilai tinggi. Ingat mereka yang terbaik akan kita bawa ke kompetisi yang lebih tinggi bisa ke tingkat Provinsi hingga ke tingkat nasional,” jelas Firdaus kepada wartawan. Sebagai informasi, MTQ ke 52 tingkat Kota Pekanbaru akan memperlombakan delapan cabang diantaranya, yakni cabang tilawah, tahfiz, khat, tafsir, fahmil, syarhil dan cabang Musabaqah Makalah Al-Quran (MMQ). (Adv/Hms/ e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Selain Membuka Musrenbang, Bupati Kampar Juga Launching Aplikasi E-Monev Seperti sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui; itulah yang dilakukan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH di aula kantor Bupati Kampar di Bangkinang, Selasa (26/3/19). Selain membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2019, ia juga melaunching sistem aplikasi e-Monev Bappeda Kabupaten Kampar.

egiatan Musrenbang Kampar 2019 itu dimaksudkan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2020. Musrenbang tahun 2019 ini mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing Wilayah”. Hadir pada kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, SAg beserta anggota DPRD, Forkopimda Kabupaten Kampar, narasumber, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos beserta Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat, tokoh masyarakat, LSM, Pers dan undangan lainnya. Disampaikan Bupati Kampar bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah wadah musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder Kabupaten Kampar untuk merumuskan lebih lanjut rancangan RKPD berdasarkan Rancangan Renja Perangkat Daerah, hasil

Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang Kabupaten. Hasil akhir tahapan perencanaan ini adalah dokumen RKPD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi Renja Perangkat Daerah. “Dengan demikian seluruh Renja Perangkat Daerah harus mengacu kepada program prioritas yang tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2020,” ujarnya. Bupati Kampar berpesan agar forum strategis ini dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan. “Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD ini sangat berkaitan erat dengan RAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020,” jelas Bupati. Untuk itu Bupati minta kepada pejabat yang terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan, agar tetap konsisten dengan apa yang telah disepakati sehingga APBD Kabupaten Kampar Ta-

hun Anggaran 2020, dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mekanisme peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Pada kesempatan itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto juga melaunching sistem aplikasi e-Monev Bappeda Kabupaten Kampar. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan berbasis Elektronik untuk memonitor dan mengevaluasi Kerja dan Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Disampaikan Bupati bahwa Evaluasi tersebut didasarkan atas perkembangan pelaksanaan fisik dan serapan dana kegiatan serta perkembangan Indikator Input dan Output Kegiatan. Dengan aplikasi ini, semua hal yang telah disampaikan terkait kerja dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh organisasi, satuan kerja, unit kerja dan perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang akan

memiliki suatu sistem dalam melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasinya tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan di OPD yang bersumber pada dana APBD secara periodik dan cepat. “Selain itu dengan adanya Aplikasi E-MONEV akan terjadi standarisasi format pelaporan seluruh OPD kepada BAPPEDA Kabupaten Kampar,” ujar Bupati, dilansir situsriau.com. Kepala Bappeda Kampar Afrizal, S.Sos dalam laporannya menyampaikan bahwa keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah kesepakatan tentang arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD tahun 2020, yang meliputi : Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019. Saat launching e-Monev yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Bupati Kampar, Kepala Bappeda Kampar Afrizal juga menjelaskan bagaimana fungsi dari aplikasi e-Monev dalam memonitor dan mengevaluasi program-program pembangunan Kabupaten Kampar di tahun-tahun mendatang. Kemudian narasumber yang menyampaikan materi pada acara musrenbang ini yakni, Ir. Suprayitno (Kasubdit Perhubungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI) , Ir. Tien Masrina, M.Si (Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Riau), Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, SAg, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Afrizal, S.Sos. Suprayitno dalam paparannya mengupas tentang status perda RPJMD Kabupaten Kampar, program Nawa Cita 20142019, Rencana Pembangunan Wilayah Sumatera Tahun 2018-2024, Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) tahun 2020, Kebijakan Pusat yang harus diperhatikan daerah, Arah Pengembamgan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sementara itu Narasumber Tien Mastina dalam paparannya menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020. Ia memgupas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, Permasalahan Pembangunan Provinsi Riau, Visi Misi Gubernur

dan Wakil Gubernur Riau 2019-2024. Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos dalam paparanya menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Dalam paparannya itu, Afrizal mengupas tentang Visi Misi Bupati Kampar Tahun 2017-2022, Pencapaian Pembangunan Tahun 2018, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2020, Target Indikator Kinerja Tahun 2020. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kampar. Rangkaian kegiatan musrenbang Tahun 2019 ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, Perwakilan Kepala OPD dan Perwakilan Camat, Perwakilan Anggota DPRD Kampar. Sebelumnya, Rabu (20/3/2019), Sekre-

taris Daerah (Sekda) Kampar Drs Yusri, M.Si mewakili Bupati Kampar secara resmi membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di aula Bappeda Kampar. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dan diikuti oleh seluruh OPD, Camat se Kabupaten Kampar. Yusri meminta kepada seluruh OPD mengutamakan usulan sesuai kebutuhan dan skala prioritas dan bukan berdasarkan keinginan. “Saya minta kepada seluruh OPD agar mengusulkan dan menyimpulkan hasil dari Musrenbang yang berasal dari desa dan kecamatan yang betul-betul dapat menyentuh masyarakat, serta merupakan kebutuhan bagi masyarakat,” kata Yusri, dilansir jurnalmadani.com. Ditambahkan Yusri Musrenbang ini akan segera akan ditindaklanjuti dengan

penyampaian hasil Musrenbang. oleh sebab itu, sesuai dengan yang telah diwacanakan agar semua usulan masuk ke dalam sistem perencanaan yang terintegrasi dengan penerapan e-planning. “Saya harap semua OPD bisa menerapkan ini semua,” pinta Yusri. Sementara itu Kepala Bappeda Kampar Afrizal, S.Sos, M.Si dalam sambutan menyampaikan bahwa Musrenbang ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan, peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. “Maka dalam penyusunan RKPD Kabupatan Kampar tahun 2020 akan dilaksanakan Pra Musrenbang Kabupaten Kampar guna pembahasan secara teknis berbagai usulan Program/Kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan sesuai dengan Prioritas Daerah, Provinsi dan Nasional,” jelas Afrizal. Sementara Kamis (28/3/2019), Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yuri,M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKPD Provinsi Riau tahun 2020. Dimana Musrenbang tersebut secara resmi Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si yang dilaksanakan di Balroom Premere Hotel Pelanbaru tersebut. Usai pembukaan Yusri meyampaikan, bahwa dalam perencanaan pembanguna pemda Kampar kita harus melakukan untuk sekala proritas perencanaan. Dimana hal ini hal ini diharapkam haris adanya sinegritas antarah Pemda Kampar dengan Provinsi serta Pusat dalam program-program Nasional. “Untuk itu kepada setiap OPD terkait kiranya dapat melakukan sesuian dokumen perencanan, Hal ini tidak tidak semata untuk pembangunan pisik saja untuk menjadi perhatian akan tetapi hal lain juga menjadi perhatian selagi semua memperhatikan konsisitensi perencanan,” terang Yusri, dilansir riauexpose.com. (adv/hms)