Majalah Pena Amira Edisi 98 - Maret 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 98 - Maret 2019

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Kedamaian

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

EDAMAIAN pada dasarnya bagaimana cara kita menjalani dan melakoni hidup dan kehidupan. Hidup menjadi sesuatu yang sulit dan berat manakala kita menganggap segala hal yang dilalui dari sudut pandang yang sempit. Sebaliknya, hidup menjadi sesuatu yang penuh kedamaian dan ketenangan manakala kita bisa bijak menyikapi segala keadaan, terlepas apakah keadaan itu berat atau ringan. Seseorang yang sudah terpola dengan gaya hidup mewah, satu misal, merasa belum makan siang manakala tidak menyambangi restoran mewah dan berkelas. Berbeda dengan yang sudah terbiasa dengan pola hidup sederhana, makanan sesederhana pun tidak menjadi persoalan. Toh kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengisi perut yang tengah keroncongan. Intinya memang terletak pada sikap legowo: menerima segala yang dilalui dengan ikhlas. Bukan berarti mengalah dengan keadaan, dan tidak berupaya untuk membuat keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik; tapi lebih pada sikap untuk tidak mau memaksakan kehendak. Untuk menakar yang tidak sesuai ukuran, dan tidak membuat bayang-bayang lebih tinggi dari ukuran badan. Kalau garis nasib –setelah sebelumnya melakukan serangkaian upaya maksimal—menghendaki kita untuk berjalan sampai pada titik tertentu, kenapa pula harus memaksakan diri untuk berjalan lebih jauh lagi? Kalau gapaian dan jangkauan tangan hanya pada posisi tertentu, kenapa pula harus menghalalkan segala cara untuk membuat jangkauan menjadi lebih jauh lagi? Ambisi yang dibuat berlebihan, yang tidak berpatok pada batas kemampuan diri, tak jarang membuat seseorang menjadi kebablasan. Orang seperti ini sering terjerembab oleh angan-angan yang ia bangun sendiri. Parahnya, tidak jarang dengan menisbikan orang lain, terutama mereka yang dikaruniai segala sesuatu yang berlebih dari dirinya— terutama dalam konteks parameter materi-finansial. Bila sikap seperti ini yang dipelihara, bukan tidak mungkin realitas

ini yang akan dialami: merasa sepi di tengah keramaian. Sebenarnya bukan lingkungan yang membuat orang itu merasa sepi di tengah keramaian, terlebih kondisi itu dimungkinkan oleh sikap yang dibangun oleh si pribadi yang bersangkutan. Ia yang mengatur jarak dengan lingkungannya, kendati lingkungannya tidak menghendaki hal yang seperti itu. Padahal, substansi dari kedamaian dan ketenangan hidup adalah merasa plong berada di tengah semua kondisi dan situasi. Ketika berada di tengah kerumunan orang yang memiliki kelebihan finansial, orang yang bersangkutan merasa tidak terasing dan tersisih karena di hatinya sudah tertanam satu keyakinan diri: kalau orangorang itu memiliki kelebihan harta, saya juga pasti punya kelebihan yang lain. Begitu pun sebaliknya, ketika berada di tengah kelompok orang yang secara status sosial berada di bawah derajatnya, tidak membuat orang yang bersangkutan menepuk dada, untuk kemudian mengedepankan sikap sombong karena merasa lebih dari orang-orang itu. Karena di hatinya yang paling dalam juga tertanam satu keyakinan: pasti orang-orang itu memiliki kelebihan lain yang tidak saya miliki. Ya, sebagaimana dituntun oleh ajaran agama, hidup yang penuh penerimaan merupakan rangkaian hari-hari yang penuh berkah. Bukan berarti mengalah saja pada keadaan, melainkan mendasarkan sikap dan tingkah laku pada satu panduan yang jelas, yaitu Allah SWT telah menggariskan nasib masing-masing umat manusia, dan umat manusia hanya tinggal menjalaninya saja. Ketika orang lain dikaruniai memiliki kelebihan tertentu, ya, itulah nikmat –bisa jadi juga ujian—bagi orang yang bersangkutan. Jangan sampai membuat kita uring-uringan karena kelebihan orang karena, pada dasarnya, kita juga memiliki kelebihan yang diyakini tidak dimiliki oleh orang yang punya kelebihan dimaksud. Kita saja yang terkadang –bahkan malah sering—tidak menyadari kelebihan yang kita miliki. *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Perkantoran dan 42 Lengkapi Kuliahkan ASN, Cara Pemkab

Rohul Tingkatkan Pelayanan

Wardan Sambut Kunjungan Perdana Gubri ke Inhil Riau Gelar Sidang 44 DPRD Paripurna Pergantian Posisi Wakil Ketua

Di Musrenbang, Abdul Kadir: Untuk Membangun tak Cukup Hanya Dana APBD

Edisi 98 Maret 2019

Bupati Rohil Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

LAPORAN UTAMA

Mengenali

AJAH yang cantik dan bebas jerawat merupakan idaman hampir setiap orang. tidak dapat dipungkiri bahwa wajah yang cantik merupakan salah satu faktor yang dapat membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Sayangnya, tidak semua orang dapat mendapatkan wajah cantik dari lahir. Diperlukan perawatan yang intens untuk mendapatkan wajah yang rupawan. Dalam merawat wajah, Anda dapat memilih dengan meggunakan cara tradisional maupun menggunakan bahan kimia. Salah satu cara tradisional untuk merawat kecantikan dan kesehatan wajah adalah dengan menggunakan jeruk lemon. Jeruk lemon merupakan sejenis jeruk atau jeruk yang memiliki warna kuning cetar menggoda dengan rasa buah yang masam. Biasanya jeruk ini dapat digunakan sebagai penyedap, penyegar maupun minuman pelepas dahaga. Namun siapa yang tahu bahwa jeruk lemon ternyata juga bermanfaat bagi perawatan wajah. Keampuhan lemon untuk perawatan wajah telah dikenal sejak dahulu. Maka tak heran, beberapa prouduk kecantikan banyak menggunakan jeruk lemon sebagai bahan dasarnya. Konon buah ini juga berguna sebagai antibakteri dan antiseptic yang berguna untuk kesehatan wajah. Sebelum mengupas mengenai manfaat jeruk lemon bagi kes-

ehatan dan kecantikan wajah, alangkah baiknya apabila kita mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat dalam jeruk lemon terlebih dahulu. Berikut kami sajikan kandungan nutrisi yang terdapat dalam jeruk lemon. Apakah Anda penasaran dengan manfaat lemon untuk wajah? Tenang! Berikut kami sajikan manfaat jeruk lemon untuk wajah. 1. Membantu mencerahkan wajah Wajah yang cerah merupakan dambaa hampir setiap orang. wajah yang cerah bagaikan memberikan energy positif yang memancar setiap kali berhadapan dengan orang lain. Apabila Anda merasa wajah Anda terlihat kusam, jangan khawatir soalnya Anda dapat mencerahkan wajah Anda dengan mudah menggunakan jeruk lemon. Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah hingga kulit wajah terlihat lebih cerah. 2. Membantu mengontrol minyak di kulit Produksi minyak berlebih sangatlah menganggu kecantikan wajah seseorang. Minyak yang berbebih dapat menimbulkan masalah baru seperti kusam maupun jerawat. Minyak yang berlebih juga dapat membuat wajah menjadi seperti kilang minyak sehingga dapat memperburuk penampilan ketika di foto. Bagi Anda yang memiliki masalah dengan banyaknya produksi minyak di kulit, jangan khawatir! Lemon akan membantu Anda untuk membantu mengontrol produk

Manfaat Lemon

Untuk Kecantikan Wajah Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah hingga kulit wajah terlihat lebih cerah. Berikut merupakan cara menggunakan jeruk lemon untuk membantu mencerahkan wajah.

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA Jerawat juga masalah yang sering dialami oleh banyak remaja dikarenakan peningkatan hormon dan kurangnya perawatan wajah yang baik sehingga terjadi penumpukan kotoran yang menyumbat pori-pori.

si minyak di kulit wajah Anda. Penasaran? Berikut merupakan caranya. 3. Membantu menghilangkan komedo Siapa yang tidak mengenal komedo? Bisa dibilang, komedo merupakan bekas kotoran atau make up yang menyumbat pori-pori sehingga membuat wajah menjadi kasar. Siapa sangka bahwa buah lemon juga dapat memberikan manfaat lain untuk membantu menghilangkan komedo pada wajah. Untuk memanfaatkan lemon untuk menghilangkan komedo, Anda dapat menggunakan cara sebagai berikut. 4. Membantu mengurangi jerawat pada wajah Jerawat merupakan musuh utama bagi sebagian wanita. Jerawat tidak hanya mengganggu penampilan kecantikan wajah, namun juga terkadang rasa sakitnya juga mengganggu kenyamanan.

5. Membantu mengecilkan pori-pori pada wajah Pori-pori yang besar pada wajah terkadang menjadi masalah bagi sebagian wanita. Poripori yang besar ini akan sangat mudah menampung kotoran yang terdapat dalam wajah sehingga dapat menyebabkan komedo. Tentu saja, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penampilan seseorang. Bagi kamu yang bermasalah dengan pori-pori besar, kami memiliki solusi dengan menggunakan lemon. Berikut merupakan caranya. 6. Membantu melembabkan wajah Manfaat lain yang dapat diperoleh dari lemon adalah membantu melembabkan wajah. Kandungan vitamin pada lemon dapat menjadi pelembab alami kulit yang menutrisi kulit. Untuk mendapatkan manfaat tersbut dari lemon, diperlukan bahan lain yang digunakan untuk masker wajah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak langkah sebagai berikut. jah

7. Membantu mengatasi kerutan pada wa-

Kerutan pada wajah tentu saja mengganggu penampilan kecantikan wajah. Bagi Anda yang tidak ingin terlihat lebih tua dikarenakan munculnya kerutan pada wajah, Anda dapat menggunakan masker lemon dengan langkahlangkah sebagai berikut. Apabila kulit anda sensitive dengan asam sitrat pada lemon, Anda dapat menambahkan beberapa tetes air pada campuran masker tersebut dan gunakan contton bud atau kapas untuk mengaplikasikan campuran masker lemon pada wajah 8. Membantu menghilangkan bintik hitam

Untuk membantu mengurangi bintik hitam pada wajah dengan menggunakan lemon, Anda dapat mengoleskan air lemon di rah bintik hitam tidur kemudian nya dengan air pagi hari. kandsitrat pada lemon membantu mengapada wajah apabila secara rutin selama ggu.

daesebelum membilasbersih ketika ungan asam dipercaya dapat tasi bintik hitam cara ini dilakukan satu hingga dua min-

9. Membantu mengangkat sel kulit mati Setiap hari, kulit kita memproduksi jutaan sel kulit mati. Apabila tidak terangkat secara sempurna, sel kulit mati dapat menyebabkan kekusaman pada wajah. Untuk membantu mengangkat sel kulti mati, Anda dapat menggunakan masker perasan lemon yang ditambahkan sedikit gula untuk diaplikasikan pada wajah secara merata. Lakukanlah cara ini secara rutin setidaknya seminggu sekali.

bibir kering akan membuat lipstick tidak rata dan terlihat kurang bagus ketika diaplikasikan. Bagi anda yang memiliki masalah dengan bibir kering, Anda dapat menggunakan lemon untuk melembabkan bibir dan mengangkat sel-sel kulit mati pada bibir. Caranya sangat sederhana, Anda hanya perlu mengoleskan lemon pada bibi secara perlahan, diamkan kemudian bilas. 11. Sebagai anti aging Penuaan dini atau anti aging merupakan hal yang pasti akan terjadi bagi setiap orang. apabila wajah tidak dirawat sejak dini, anti aging akan berjalan lebih cepat daripada rentang waktu yang seharusnya. Kandungan vitamin B1,B2, B3, B5 serta vitamin C pada lemon dapat menjadi solusi yang ampuh dalam membantu melawan penuaan dini. Untuk mendapatkan manfaat tersbut, Anda hanya perlu menggunakan lemon sebagai masker wajah secara rutin. (int)

10. Membantu melembabkan bibir kering Bibir kering dapat menjadi masalah dikarenakan akan mengganggu penampilan khususnya ketika bibir diaplikasikan dengan pemulas bibir atau lipstick. Selain tidak nyaman,

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Wardan Sambut Kunjungan Perdana Gubri ke Inhil B UPATI Inhil (Indragiri Hilir ) Drs. HM Wardan MP menyambut kunjungan kerja perdana Gubernur Provinsi Riau, H Syamsuar, Minggu (24/3/2019) siang, di halaman Kantor Camat Keritang. Sementara Senin (25/3/2019), Wardan menghadirkan sejumlah pelaku industri kelapa sebagai peserta dalam kegiatan Seminar Nasional. Pada hari yang sama, Pemkab

Inhil menggelar Gala Dinner dan Temu Ramah Gubernur Riau, H Syamsuar bersama masyarakat. Pada acara tersebut, Bupati mengupas potensi dan bonanza perkelapaan Kabupaten Inhil di masa lalu. Menurut Bupati, Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten dengan hamparan lahan perkebunan terluas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Sebelumnya, Jumat (22/3/2019), Bupati Wardan

menghadiri acara pembukaan Operasi Katarak Gratis dalam rangka merealisasikan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023 di RSUD Puri Husada. Kegiatan operasi katarak gratis yang diselenggarakan oleh RSUD Puri Husada Tembilahan bekerjasama dengan Baznas Inhil dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami.*** foto-foto: dari berbagai sumber

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Di Musrenbang, Abdul Kadir: Untuk Membangun tak Cukup Hanya Dana APBD

Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir mengingatkan tentang betapa pentingnya kebersamaan dan kekompakan dalam membangun daerah ini, dimaksudkan untuk mencapai Bengkalis yang maju dengan masyarakatnya yang sejahtera. “Termasuk semua OPD di bawah pimpinan Bupati Bengkalis, harus melihat dan membaca visi dan dan misi yang tertuang dalam RPJMD yang harus dicapai. Saya berharap, kami masyarakat Bengkalis punya harapan baru terhadap Gubernur yang baru dilantik supaya diperhatikan,’ ujar Abdul Kadir saat menghadiri (Musrenbang) pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis 2020, di Aula Kantor Bupati Lantai 4, Rabu (20/3/2019). Selanjutnya, menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, untuk membangun daerah ini tidak cukup dengan dana APBD Kabupaten saja., “Kita perlu dana Provinsi, yang begitu besar yang bisa di bawa ke daerah, kita berharap kepada bapak Plt. Bappeda Provinsi Riau bisa

menyampaikan kepada Gubernur,” katanya. “Kami masyarakat Kabupaten Bengkalis punya harapan baru terhadap Gubernur Riau yang baru supaya untuk diperhatikan daerah-daerah yang berada dipesisir, dan pulau-pulau terluar yang mengalami abrasi pantai, jalan-jalan provinsi di daerah mohon diperbaiki, dalam hal membangun daerah, kita berharap bahwa tidak saja infrastruktur yang kita perhatikan,” tambahnya. “Kita juga harus memperhatikan perkembangan ekonomi, ada APBD kita yang mengarah untuk menggerakan sektor ekonomi, ekonomi makro, ekonomi kreatif yang perlu kita kembangkan. Kemudian kita berharap tenaga kerja yang di rekrut tenaga kerja daerah yang punya SDM yang bisa kita manfaatkan. Se-

lanjutnya APBD Kabupaten hendaknya ada perhatian terhadap Forkompinda Kabupaten Bengkalis, kita bantu secara bersama-sama supaya lebih mantap,” tandasnya. Kegiatan Musrenbang ini merupakan agenda kegiatan tahap lanjutan yang sebelumnya telah diawali dengan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Dusun, Desa, Kelurahan dan Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Musrenbang Tingkat Kabupaten Bengkalis dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Dalam kesempatan tersebut turut hadir Gubernur Riau diwakili Kepala Bappeda Provinsi Riau Rahmad Rahim, Ketua DPRD Kab. Bengkalis Abdul Kadir, Anggota DPRD Kab. Bengkalis, Hendri, dr. Morison Bationg Sihite, dan Syaukani.

Dalam penyampaiannya Bupati Amril Mukminin mengatakan Persoalan infrastruktur khususnya jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, saat ini Kabupaten Bengkalis memiliki ruas jalan nasional dengan panjang 77,01 Km, ruas jalan provinsi 207,23 KM dan ruas kabupaten 1.257.23 KM dalam upaya tersebut dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Riau. “Kita berharap untuk tahun depan ada peningkatan status jalan, dari jalan kabupaten menjadi jalan Provinsi terutama dipulau - pulau terluar Provinsi yakni Bengkalis dan pulau Rupat sebagaimana termaktub dalam keputusan presiden

nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau pulau kecil terluar,” ungkapnya. “Kami berharap Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini dapat dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. untuk itu prinsip-prinsip keterpaduan, kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan menjadi penting sehingga perencanaan yang disusun benar-benar menyentuh dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan yang dari waktu ke waktu semakin kompleks,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten Bengkalis sebagai koordinator perencaan pembangunan di daerah, memandang bahwa pelaksanaan musrembang desa, kelurahan dan kecamatan memiliki esensi yang sangat penting dan menjadi kewajiban untuk mengawal usulan dan kesepakatan hasil musrembang ini hingga sampai dengan Ranja OPD dan OPD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 secara keseluruhan.

Disampaikan oleh sekretaris Bappeda Rinto saat membuka secara resmi musyawarah rencana pembangunan. “Bahwa beberapa kebijakan yang sedang dibahas oleh pemerintah kab. Bengkalis yakni, penambahan dana P3ID, penambahan dana dana kelurahan kenaikan honor MDA, menaikan harga honor RT/ RW, honor kader posyandu, peningkatan jumlah dan besaran rumah ibadah baik hibah maupun fisik, sentuhan terhadap pendidikan keagamaan dan penyelesaian aset-aset yang belum difungsikan,” katanya, dilansir riauone.com. Sebagaimana tema Musrenbang tahun 2019 ini, arah pembangunan akan dimulai dari pinggiran yakni desa. Selain itu pemerintah menguatkan konektifitas

mempunyai mental kuat. Untuk mencapai tujuan itu, salah satunya mengikuti berbagai even yang diselenggarakan swasta maupun pemerintahan. Seperti halnya, Forum Anak Bengkalis (Fan Beng) sebagai wadah anak-anak di Kabupaten Bengkalis, pada Rabu, 20 Maret 2019 partisipasi dan hadir pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Bengkalis tahun 2020. Dalam Musrenbang 2020 dengan tema Menuju Kemandirian Desa ini, Zaniarti Salwa, selaku Ketua Fan Beng, hadir di tengah-tengah para pejabat seKabupaten Bengkalis. Mengenakan kemeja batik dengan setelan gaun warna hitam, gadis yang selalu memakai jilbab panjang ini, penuh percaya duduk bersama dengan peserta Musrenbang. Menurut pelajar kelas XI MAN I Bengkalis kehadirannya pada Musrenbang Bengkalis, selain sebagai upaya untuk memperkenalkan keberadaan Forum Anak Bengkalis, juga sebagai wahana untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Ternyata menurut gadis yang akrab disapa Uwa, pelakasnaan pembangunan suatu daerah, seperti Kabupaten Bengkalis ini, membutuhkan tahapan yang sangat panjang. Buktinya untuk

antar desa dan kecamatan menuju sentra prekonomian desa, peningkatan kualitas dan pemasaran produk unggulan desa, pemberdayaan sumber daya perdesaan dan penerapan nilai kegamaan dan kebudayaan. Sementara itu musrembangcam akan menerapkan pengunaan aplikasi e- planning guna memverifikasikan prioritas tekhnis kelayakan usulan, imbuh Rinto.

pelaksanaan pembangunan tahun 2020 mendatang, harus direncanakan pada awal tahun 2019. Dijelaskan Uwa, hal yang dapat ditangkap mengenai rencana pembangunan, daerah, tetap memperhatikan berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan ketenagakerjaan. Uwa mengaku senang diberi kesempatan berpartisipasi sebagai salah satu peserta Musrenbang. Dia berharap, semoga tahun depan dirinya dan teman-teman pengurus Forum Anak Bengkalis dapat mengikuti kegia-

Sosok Berkualitas Generasi muda harus disiap ditempa menjadi sosok yang berkualitas dan

Pemerintah Provinsi

Avertorial pemprov Riau

Riau

Gubri Syamsuar Minta Semua Pihak Bersinergi Atasi Karhutla Setelah reda beberapa tahun, pada tahun 2019 ini Provinsi Riau kembali dilanda oleh kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Data yang diterima menyebutkan, setidaknya 1.136 hektar lahan terbakar, dan sebanyak 1.753 warga menderita ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) akibat karhutla.

asyarakat di Provinsi Riau memang sempat “bernafas” sejenak manakala sejak beberapa tahun belakangan, kasus kabut asap yang terus mengancam, tidak terjadi lagi. Akibat sinergitas dari semua elemen, terutama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau, langit di Riau pada musim kemarau sempat cerah untuk beberapa waktu, tidak ada kabut asap yang mengganggu. Kondisi itu sangat disyukuri oleh masyarakat di provinsi ini. Kenapa tidak, selama sekitar 17 tahun Provinsi Riau setiap tahun terus dikepung kabut asap yang bersumber dari karhutla, yang terus terjadi setiap datang musim kemarau. Tidak hanya membuat sejumlah negara jiran ikut resah, kasus kabut asap yang selama beberapa tahun melanda Riau juga mendatangkan kerugian material yang tidak sedikit. Tapi, belum terlalu lama “nafas kelegaan” itu dihembuskan, kembali kabut asap mengancam Riau. Itu terjadi di tahun 2019, ketika daerah ini belum masuk ke musim kemarau. Akibat karhutla di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang terjadi sejak Januari hingga

Februari 2019 ini terus meluas hingga mencapai 1.136 hektare. Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger, mengatakan angka itu melonjak lebih dari 150 hektare dalam kurun waktu kurang dari 48 jam terakhir. Menghadapi realitas dimaksud, Gubri (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si. meminta semua pihak bersinergi, bekerja dan siaga 24 jam dalam menangani kasus karhutla. Hal ini dikatakan Syamsuar saat menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2019 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (27/2). Syamsuar mengintruksikan seluruh bupati dan wali kota segera mendirikan posko siaga darurat bencana. Itu dilakukan agar penanganan kebakaran lahan bisa cepat ditangani dan jika ada warga yang butuh pertolongan bisa langsung dibantu. “Dalam menangani kebakaran lahan dibutuhkan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak. Apalagi saat ini cuaca di Riau masuk musim kering, sehingga cukup berpotensi terjadi kebakaran lahan. Penanganan Karhutla di Riau termasuk cepat dibandingkan sebelumnya,” ujar Syamsuar.

Syamsuar menyebutkan, karhutla bukan hanya menjadi atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, melainkan semua unsur agar api tidak menyebar luas. Menurut Syamsuar, Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah mendata titik-titik rawan Karhutla. Sehingga nantinya bisa dilakukan pemantauan melalui alat yang bisa mendeteksi kelembaban dan kekeringan tanah gambut. “Kita memiliki perhatian besar secara bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat, untuk wilayah Riau. Dalam kesempatan ini Satuan Tugas (Satgas) sudah berfungsi dan siaga 24 jam,” ucap Syamsuar. Soal bagaimana penanganan dan anggarannya, Syamsuar mengatakan harus dikoordinasikan secara bersama-sama. Dia juga meminta tim gabungan yang sudah dibentuk jangan menunggu sudah parah, baru sibuk melakukan pemadaman. Tak hanya sampai di sana, Gubri memerintahkan kepada seluruh bupati dan wali kota di provinsi berjuluk “Bumi Lancang Kuning” itu untuk segera mendirikan posko siaga kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk antisipasi meluasnya bencana tersebut pada musim kemarau/kering saat ini. “Dalam waktu dekat kami turun ke seluruh kabupaten/kota. Mengajak para bupati dan wali kota agar menyiapkan posko darurat karhutla,” kata Syamsuar kepada Antara usai mengikuti kampanye akbar keselamatan berkendara yang

diikuti 54.000 generasi muda milenial di Pekanbaru, Minggu. Syamsuar mengatakan posko tersebut penting untuk didirikan mengingat saat ini sebagian wilayah di Riau memasuki musim kemarau/kering, sehingga, apabila terjadi kebakaran maka penanggulangannya akan lebih cepat dilakukan. Syamsuar mengatakan bahwa tingkat akar rumput seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) yang kini menyebar di seluruh Riau juga telah siap menjaga desa dan perkampungan dari Karhutla. “MPA sebenarnya sudah siap menghadapi kebakaran di Riau. Tapi dengan posko, kalau terjadi kebakaran, segera bisa bertindak,” ujarnya. Lebih jauh, Syamsuar mengatakan untuk saat ini Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat tengah fokus menangani karhutla yang terjadi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Ia menjelaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menuju dan meninjau langsung upaya pemadaman oleh tim gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, MPA dan masyarakat di pulau pesisir Selat Malaka itu. Masih terkait hal yang sama, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar lahan bekas kebakaran lahan dan hutan dihijaukan kembali dengan tanaman kopi. Sepanjang 2019 ini, kebakaran lahan dan hutan (karhutla) menghanguskan lebih dari 1.700 hektare, mayoritas berlokasi di pesisir. Syamsuar mengatakan, tanaman kopi liberika dinilai layak dikembangkan di Provinsi Riau. Apalagi, wilayah pesisir mayoritas merupakan lahan gambut. Selain itu, Syamsuar mengatakan komoditas kopi saat ini diterima dengan baik di pasar dunia internasional dan sukses dibudidayakan di wilayah Kepulauan Meranti. Menurutnya, penanamam

kopi di areal yang terpanggang oleh kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu solusi. “Kami tidak berharap di situ ditanami dengan tanaman sawit lagi,” kata Syamsuar disela-sela ekspor beragam komoditas pertanian Provinsi Riau di Kantor Balai Karantina, kepada Antara di Pekanbaru, Senin. Dia menyebut masyarakat Provinsi Riau masih memiliki pola pikir bahwa sawit merupakan sumber kehidupan utama. Padahal, kopi seperti jenis liberika telah sukses dikembangkan di wilayah pesisir, seperti Kepulauan Meranti, Riau. Untuk itu, dia berharap kepada Kementerian Pertanian dapat membantu penyediaan bibit kopi untuk bisa dikembangkan di wilayah bekas Karhutla. “Kalau bisa ada bibit dari pemerintah, yang bisa cocok dengan tanaman gambut bekas terbakar. Jadi kalau bisa kita ekspor, salah satunya kopi. Itu jadi ikon internasional,” jelasnya. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Ali Jamil menyambut baik rencana tersebut. Ali menyebut saat ini komoditas ekspor Provinsi Riau mayoritas masih ditopang dari kelapa dan kelapa sawit serta produk turunannya. Untuk itu, dia mengatakan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, pihaknya siap membantu mempercepat kegiatan pengembangan dan ekspor komoditas pertanian dari Provinsi Riau. Salah satunya dengan menyiapkan sertifikasi produk-produk pertanian tujuan ekspor untuk bisa diterima di negara tujuan. “Provinsi Riau yang kaya akan produk pertanian ekspor ini juga dilakukan sertifikasi pelepasan ekspor terhadap komoditas pertanian lainnya,” ujarnya. Informasi yang diterima menyebut-

kan, titik-titik api masih cukup banyak terdeteksi di pesisir Riau seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir. Sedangkan Kabupaten Bengkalis sejauh ini masih merupakan wilayah yang paling parah mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sedikitnya lahan di lima kecamatan di Kabupaten kaya sumber daya alam Migas itu hangus terbakar. Kasus itu berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sejak Januari hingga 24 Februari 2019, ribuan warga terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena menghirup asap. “Sementara ini jumlah warga yang terkena ISPA sebanyak 1.753 orang akibat hirup kabut asap karhutla. Itu data terakhir yang kami catat pada Minggu (24/2/2019),” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Diskes Riau dr Yohanes.. Dia tidak merincikan di wilayah mana saja warga yang terkena ISPA tersebut. Hanya saja, Yohanes menyebut, kasus ISPA paling banyak terdapat di Kota Dumai. “Sejauh ini tidak ada peningkatan kasus. Paling kasusnya di Dumai paling banyak. Tetapi, kondisi udara di Kota Dumai sudah mulai membaik kembali dan kabut asapnya mungkin mulai menurun,” kata Yohanes. Dia mengaku, tidak mengetahui jumlah kasus ISPA per kabupaten dan kota di Riau. “Kami cuma menerima data se-Riau saja,” sebut dia. Yang juga ikut menanggung akibatnya adalah Kota Dumai, di mana kota ini indeks pencemaran udara sempat menyentuh level tidak sehat. “Kabut asap yang menyelimuti Kota Dumai merupakan kiriman dari kebakaran lahan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai, Afrilagan, Senin (25/2/2019). (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Hari “H” Pemilu 2019 Kian Dekat,

Bupati Rohil Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Hari puncak Pemilu 2019, yaitu berupa saat di mana para calon pemilih menggunakan hak pilihnya semakin dekat, yaitu pada 17 April mendatang. Tiada lain yang diharapkan para pemangku kepentingan, selain para calon pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan hati nurani masing-masing.

palagi Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu yang digelar sebelumnya. Karena, baru pada Pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara serentak. Baik Pilpres (Pemilihan Presiden) yang dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, maupun Pileg (Pemilu Legislatif), yang dimaksudkan untuk memilih keanggotaan DPR-RI,DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota untuk periode yang sama. Menghadapi pesta demokrasi yang

(Tempat Pemungutan Suara). Gunakan hak pilih kita,” tekannya. Tak hanya itu, dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak golput karena hak pilih masyarakat menentukan masa depan Indonesia ke depan. Dikatakan Bupati Suyatno, pemerintah daerah minta kepada seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak politiknya, yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), punya e-KTP ayo sama-sama kita berikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditentukan

“Kalau sempat di Rohil ini targetnya 70 persen saja tingkat kehadiran pada hari H itu ini sudah syukur Alhamduillah, itu yang kita harapkan,” ucapnya. Untuk itu, kata Suyatno, tidak hanya tugas pemerintah daerah, TNI-Polri saja, teman-teman dari media juga diharapkan

kita bagikan kepadamasyarakat di 18 Kecamatan,” ujar Suyatno.Di harapkan bupati rokan hilir agar kondisi di daerah selalu aman tidak ada gangguan di sana-sini menghadapi Pilpres maupun Pileg.” insya Allah nanti kita harapkan semuanya akan aman dan lancar. “Ya kalau bisa 80% partispasi pemilihnya, dan saya minta pada 17 April nanti masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, masalah pilihan itu terserah masyarakat yang penting tingkat partisipasi tinggi,” harapnya. Kepada semua komponen masyarakat di himbau untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sehingga proses demokrasi pesta demokrasi itu berjalan tertib, lancar dan aman. Sebelumnya, dalam rangka pemantapan Pemilu 2019, Bupati Rohil H Suyatno AMp bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rohil, menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) kewaspadaan nasional, Kamis

Kumolo, untuk melaporkan situasi terakhir kondisi daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya dan provinsi Riau umumnya. Usai itu, dilanjutkan dengan rapat terbatas para bupati dan walikota se Riau yang dipimpin oleh Gubri Syamsuar dengan Menkopolhukam Wiranto membahas tentang Karlahut yang terjadi di daerah Riau. Disiapkan 600 Personil Pada bagian lain, sebanyak 600 personil Polres Rokan Hilir siap mengaman-

kan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 ini. Hal itu dikatakan Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto Sik MH, usai menggelar apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam rangka Pileg dan Pilpres tahun 2019 di halaman Mapolres Rokan Hilir, Jumat (22/03/2019).

dihelat sekali lima tahun itu, Bupati Rohil (Rokan Hilir) H. Suyatno AMP menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada 17 April mendatang. Pernyataannya tersebut diungkapkan Suyatno saat menghadiri pada acara Apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam rangka Pileg dan Pilpres tahun 2019 di halaman Mapolres Rokan Hilir, belum lama ini. “Saya titip untuk 17 April 2019. Ajak kawan-kawan kita teman-teman kita, saudara untuk berbondong-bondong ke TPS

di masing-masing wilayah,” katanya. Bupati mengharapkan jangan sempat tingkat kehadiran daripada masyarakat di daerah itu rendah. Apalagi golput tak mau tahu dengan situasi demokrasi ini. “Kita memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan baik Presiden, Wakil Presiden maupun legislatif-nya. Ini kan yang tampil itu semuanya keluarga besar kita juga, bangsa Indonesia,” ujarnya. Yang paling penting, menurut dia, adalah bagaimana masyarakat itu bisa pada hari H Pemilu, berbondong-bondong menuju ke TPS untuk memberikan suaranya.

selalu saja menyampaikan berita-berita ini agar masyarakat sadar, karena hak politik mereka ada. Pada bagian lain, Bupati Suyatno berharap partisipasi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu 2019, mencapai 80 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). “Pertama jangan sempat masyarakat Rokan Hilir tidak datang ke TPS, Tingkat partisipasi masyarakat itu yang harus tinggi,” kata Suyatno. Ia menegaskan, Bagi masyarakat yang sudah mempunyai KTP tapi tidak terdaftar dalam DPT boleh menunjukkan KTP dengan petugas TPS. “Persoalan-persoalan yang menyangkut dengan e-KTP alhamdullah dalam dua minggu kedepan ini sekitar 22 ribu KTP sudah siap dicetak dan ini akan siap

(28/2/2019). Hadir di acara itu Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir Kajari Rohil Gaos Wicaksono SH MH, Dandim 0321 Letkol Inf Didik Efendi SIP, Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto Sik, serta dari Badan Kesbangpol Linmas dan Bawaslu Rohil. Menkopolhukam Wiranto menyampaikan apresiasi pada perangkat daerah, agar masing-masing dapat bekerja sesuai tupoksinya. Karena itu merupakan ujung tombak suksesnya Pemilu 2019 ini. Sementara Mendagri Cahyo Kumolo menekankan kepada para peserta Rakornas, bahwa pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga. Di sela kegiatan, Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi bersama Bupati Rokan Hilir H Suyatno AMp menyempatkan diri bertemu langsung dengan Mendagri Cahyo

”Polres Rohil sudah menyiapkan 600 personil untuk 1869 TPS yang berada diwilayah kabupaten Rohil guna mengamankan Pemilu tahun 2019 ini” kata Sigit Adiwuryanto. ijelaskannya, selaku institusi yang dipercaya dalam keamanan dan kenyamanan ditengah masyarakat (Khamtibmas). Kini Polri menuju tantangan amat besar yakni pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan juga Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) serentak yang akan di gelar pada 17 April 2019 tidak lama. Guna mempersiapkan itu, Polres Rokan Hilir (Rohil) menggelar Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Muara Takus 2018 yang dilaksanakan di Halaman Mapolres Rohil. Acara apel ini langsung dipimpin oleh Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto SIK MH dan Dandim Letkol Inf. Didik Efendi SIP, bertindak sebagai Perwira Apel AKP Edo Fardosi SH dan Komandan Apel Ipda A Ruben SH. Dalam acara apel gabungan ini turut di

hadiri oleh Bupati Rohil H Suyetno AMp, Ketua Pengadilan Rohil M Faisal SH MH. Dan juga Kasatpol PP Suryadi SE, Koramil 05 Balam Kapten Zi A Panjaitan, Danramil 03 Bagan Batu Kapten Arh H Sitorus, Danramil 02 Tanah Putih Kapten Inf Khairul Anwar, Ketua MPC PP Rohil Taem Pratama, Ketua LAM Rasyid Abizar, dan Caleg dari Partai Nasdem Erix Candra. Dalam kesempatan itu Dandim Letkol Didik Efendi, menyampaikan amanat Menko Polhukam Ripublik Indonesia

yang dibacakan mengawali kesiapan TNI-Polri dan Komponen Bangsa lainnya dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan secara serentak yakni 5 jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu serentak tahun 2019. Dalam tahapan pemilu serentak tahun 2019 selalu muncul berbagai kerawanan seperti menyebarkan berita bohong atau hoax terutama melalui media sosial. Kegiatan apel ini dilaksanakan serentak dan massif diseluruh wilayah indonesia baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan Komponen masyarakat lainnya. Sebagai prajurit TNI-Polri menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Rohil

Bupati Inhil Lantik Pengurus TP-PKK Inhil dan Kukuhkan Pengurus K3S Inhil Periode 2018-2023 Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melantik Pengurus TP-PKK Kabupaten Inhil dan mengukuhkan Pengurus K3S Inhil Periode 2018-2023, Selasa (26/3) di Gedung Wanita, Jalan Sungai Beringin Tembilahan.

cara dihadiri Unsur Forkopimda Inhil, Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat se-Inhil, Ketua organisasiorganisasi wanita di Inhil, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Inhil, pengurus yang dilantik, dan para tamu undangan. Bupati dalam sambutannya mengharapkan pertanggungjawaban para pengurus yang baru saja dilantik dengan bekerja secara maksimal untuk kemajuan organisasi dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. “Pernyataan bersedia dilantik itu berarti sanggup melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” tukas Bupati. Bupati mengharapkan kepada seluruh pengurus untuk serius melaksanakan tugas yang diberikan. “Mulai hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dipercayakan melaksakanakan kegiatan organisasi, maka seriuslah, laksanakan dengan sebaik-baiknya” pungkas Bupati. Ketua TP-PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan SSos ME menyebutkan bahwa pelantikan ini merupakan tindaklanjut atas pelantikan Bupati dan Wabup beberapa waktu sebelumnya dan merupakan lanjutan dari pelantikan Ketua TPPKK Inhil pada November 2018 lalu.

Pelantikan ini, menurut Zulaikha Wardan juga dilakukan agar segenap pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik lagi selama 5 tahun mendatang. “Kepada pengurus lama yang tidak masuk kepengurusan kembali atas jasajasanya selama ini saya ucapkan terimakasih,” tuturnya usai dilantik sebagai Ketua K3S Inhil oleh Bupati. Beberapa waktu lalu, Ketua TP-PKK Inhil mengikuti rakornas di Jakarta. Dalam rakornas tersebut dibahas mengenai permasalahan stunting dan cara penanggulangannya. Zulaikhah Wardan mengungkapkan, pada tingkat Nasional, Kabupaten Inhil berada pada posisi ke 6 untuk permasalahan stunting, dimana terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Inhil yang memerlukan perhatian dalam persoan stunting. “Ada 5 kecamatan yang harus menjadi perhatian kita. Kita diharapkan membuat program prioritas. Program tersebut akan dijalankan oleh 4 Kelompok Kerja atau Pokja,” jelas Zulaikha. Pada kesempatan itu, Zulaikhah pun menjelaskan tugas dari masing-masing Pokja tersebut. “Pokja 1 pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan

kasih sayang. kita memberi perhatian kepada ibu hamil. Untuk Pokja 2 peningkatan kesejahteraan keluarga UP2K dengan melakukan penyuluhan melalui posyandu. Pokja3 Hatinya PKK dengan pemanfaatan lahan dan lingkungan di sekitar kita baik TOGA maupun kolam ikan. Dan Pokja 4 membuat perencanaan sehat melaui PHBS,” paparnya. Program-program ini, imbuhnya, diharapkan dapat bersinergi dengan OPD terkait. Pada tahun 2020 untuk tingkat provinsi sudah ditetapkan kabupaten percontohan penanggulangan stunting. Sementara itu, untuk K3S sendiri, Zulaikhah merasa masih banyak yang harus dibenahi untuk menyejahterakan masyarakat. “Kepada pengurus K3S Kabupaten Inhil. Selama ini saya merasa K3S masih kurang dalam berbuat. Diharapkan K3S semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pelaksanaan sunatan massal, kegiatan operasi katarak K3S juga bisa ambil bagian. Mudah-mudahan kepengurusan K3S dapat lebih aktif lagi,” harapnya. Pada momen tersebut, Bupati dan Ketua TP-PKK Inhil menyerahkan piagam penghargaan kepada pengurus yang lama.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Bawa Hasil Memuaskan dari Kemenkeu

Dedet Puji Tim Banggar

Wardan Jadi Bupati Lagi, Ini Harapan Septina HM Wardan kembali dilantik menjadi Bupati Inhil (Indragiri Hilir) untuk periode kedua, berpasangan dengan Wakil Bupati Syamsuddin Uti. Banyak harapan tertumpang terhadap kepemimpinan Bupati Wardan di periode kedua ini. Termasuk dari Ketua DPRD Riau, Septina Primawati. Menurut Septina, dengan spirit baru dan kepemimpinan Wardan dua periode diharapkan lebih bisa memperbaiki dan menstabilkan harga kelapa di Inhil. “Kita kawal janjinya, kita juga akan bersinergi bersama untuk itu, kita ingin petani sejahtera,” tukas politisi Partai Golongan Karya ini. Mantan calon Walikota Pekanbaru ini meminta Wardan untuk lebih serius memberikan perhatian terhadap komoditi kelapa. “Pak bupati menyatakan komitmennya bagaimana supaya harga kelapa lebih baik. Kita minta pak bupati bisa merealisasikan apa yang disampaikannya,” kata Septina, Senin (3/12/2018). Harga jual kelapa di tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir semakin rendah. Harga kelapa di daerah yang dikenal sebagai negeri hamparan kelapa terluas di dunia tersebut hanya Rp600-700 per butirnya. Padahal kelapa merupakan komoditi unggulan daerah itu. (rmc/e2)

“ALHAMDULILLAH, saya bangga dengan Tim Banggar ini dalam melakukan komunikasi yang baik dan kami dilayani dengan sangat baik oleh jajaran Ditjen perimbangan kemenkeu. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam berjslan sangat kondusif. Kasubdit Ardimansyah beserta jajaran sangat sabar mendengar curhatan masalah keuangan Riau.” Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman seusai Tim Banggar DPRD Riau mendatangi Kemenkeu untuk membahas dan melakukan lobi-lobi ke Kemenkeu, hal itu membuahkan hasil. Perubahan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Riau mengalami kenaikan, yang berdampak pada pendapatan 2019. Lebih jauh diakui politisi yang akrab dipanggil Dedet ini, DPRD Riau mendatangi Kemenkeu sebagai tindak lanjut menjemput peluang tambahan Pendapatan bersumber dari Dana Bagi hasi (DBH)l, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah. “Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tercapai kesepakatan-kesepakatan yang menggembirakan,” katanya lagi. Kesepakatan berawal dari kemampuan keuangan yang disampaikan semula kepada Banggar untuk pendapatan bersumber dari DBH Pajak yang berasal dari PPn, PPh Cukai Tembakau dan lain-lain sebesar Rp 942.991.036 didalam alokasi pada situs Kemenkeu terdapat DBH dari Pajak yg bersumber dari PPn, PPh Cukai tembakau dan lain-lain, dalam pembahasan ini dapat kita sepakati naik menjadi Rp944.244.217.000,-. Kemudian untuk DBH dari hasil alam Riau semula hanya Rp753.446.237.000,-, Banggar minta agar dapat disesuaikan

deng dengan asumsi USD 70/barrel dan kurs USD1 nya sebesar Rp15.000,- sehingga dalam pembahasan tersebut disepakati menjadi Rp 1.354.002.572.000,bertambah sebesar Rp600.556.335.000,-. Pada Dana Alokasi Khusus juga berubah naik dari Rp 1.533.482.890.000,- menjadi Rp 1.863.041.338.000,- bertambah Rp 329.558.448.000. Total kenaikan dari pendapatan yang telah ditetapkan naik Rp1 triliun lebih menjadi Rp5.719.715.049.000,-. Hal ini dimungkinkan dengan argumentasi harga minyak dunia dan kurs dollar yang naik walaupun belum ada Perpresnya. “Alhamdulillah disepakati. Itu capaian yang didapat dalam Tim Banggar kali ini,” kata Noviwaldy. Menurut Legislator Dapil Kota Pekanbaru ini, tak lepas dari itu, untuk hak atas Riau yang diributkan dengan data simpang siur itu juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Semula Triwulan ke III, kata dia sudah ditransfer Rp387.296.596.328,-, mudah-mudahan minggu ini Kemenkeu akan tambah Rp41 miliar lagi. “Alhamdulillah, syukur kita, Kementerian berkenan mengabulkan permintaan kita. Bahkan oleh karena kami bersyukur dengan berbaik hati akan ditambah lagi bulan ini sebanyak Rp158 miliiar lagi oleh Kemenkeu,” kata Moh Arpah, legislator lainya dalam Tim Banggar. Menurut Anggota Banggar DPRD Riau yang lain, Suhardiman Amby, Banggar datang untuk minta Rp357 miliar lebih itu direalisasikan ke Riau, tapi malah Riau dapat Rp586 miliar. “Iya tadi karena teman- teman DPRD yang dipimpin Pak Dedet, minta maka kami akan tambah Rp158 miliar lagi,” kata Kasubdit DBH kemenkeu, Ardimansyah di dampingi Irwan Hercules Sitorus Kasi DBH dan Adi Saputra. (rgc/e2)

Dilantik Jadi Legislator Riau, Sayed Dapat Ucapan Selamat SETELAH resmi dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama sisa masa jabatan 2014-2019, Kamis (29/11/2018) siang, Sayed Junaidi Rizaldi pun kebanjiran ucapan selamat. Sayed dilantik sebagai anggota DPRD Riau PAW (pengganti antar waktu) Muhammad Adil dari Partai Hanura. M Adil memilih meninggalkan Partai Hanura dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemi-

lu 2019. Pelantikan itu dilangsungkan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati ini dilaksanakan pukul 11:30 WIB. Dalam rapat tersebut, Septina memaparkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai PAW anggota DPRD Riau fraksi Partai Hanura tersebut. “PAW fraksi Hanura yang dilan-

tik akan secara resmi menjadi anggota DPRD Riau terhitung mulai dari pengucapan sumpah jabatan,” ujar Septina di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Dalam pelantikan tersebut dilakukan pengucapan sumpah janji jabatan, penyematan lencana dewan, serta penyerahan surat keputusan dari Kemendagri. (grc/e2)

advertorial Bank Riaukepri

Untuk mengetahui tingkat ke sehatan masing-masing bank, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kesehatan menurut OJK melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. ‘TRADISI” Bank Riau Kepri peraih sejumlah penghargaan tampaknya masih akan tetap berlanjut. Menjelang tutup tahun 2018 ini, kembali bank milik Peme rintah Provinsi Riau itu meraih sejumlah penghargaan bergengsi, baik untuk skala lokal maupun untuk tingkat nasional. Bank Riau Kepri raih penghargaan Bank Berpredikat “sehat” Kategori BUKU 2 dengan Aset di atas Rp 20 Triliun pada ajang Indonesia Best Banking Award 2018 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi bertempat di Mawar Ballroom Balai Kartini Lt.2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Jumat (30/11/18). Penghargaan level nasional ini diserahkan langsung oleh Founder & President Commissioner Warta Ekonomi Fadel Muhammad kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi yang disaksikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Teguh Supangkat dan CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan. Terpilihnya Bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri ini sebagai pemenang melalui dua tahapan riset. Tahapan pertama (financial performance) adalah riset menyeluruh terkait kinerja keuangan. Beberapa indikator penilai an dalam tahapan pertama ini adalah, Pengukuran Earning (Rentabilitas), Permodalan (Capital), Resiko Kredit, Resiko Likuiditas. Tahap kedua adalah pilihan konsumen (consumer choice), dilakukan melalui wawancara tatap muka dan survey telepon dengan nasabah bank yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar. Indonesia Best Banking Brand Award 2018 menghasilkan 4 Bank Asing, 6 Bank Campuran, 13 Bank Pembangunan Daerah, 3 Bank Pemerintah, 23 Bank Umum Swasta Nasional Devisa, 7 Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa 7 Bank Umum Syariah, serta 3 Bank special mention sebagai pemenang. Ada 2 sesi penerimaan award yang berdasarkan kategori yaitu kategori consumer choice dan special mention serta kategori financial performance. Sedangkan untuk peserta penerima penghargaan juga dibagi berdasarakan beberapa kate

Kembali, Bank Riau Kepri Raih Sejumlah Penghargaan gori, yaitu kelompok perbankkan BUMN, kelompok perbankan asing, kelompok perbankan swasta nasional devisa, kelompok perbankan swasta nasional non devisa, kelompok perbankan BPD, kelompok perbankan Umum Syariah, kelompok perbankan campuran, dan kelompok perbankan special mention. Untuk mengetahui tingkat kesehatan masing-masing bank, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat ke sehatan menurut OJK melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Teguh Supangkat dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini dapat mendorong industri jasa keuangan dalam hal ini perbankan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja dan ketahanan dalam menjawab tantangan dan juga peluang. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi usai

acara mengatakan pencapaian prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dengan menerapkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sehingga tercipta tata kelola bank yang baik. Dan juga termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya termasuk insan media tentunya. Sebelumnya, bank ini meraih penghargaan tertinggi pada Ajang Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2®) Award 2018 yang diselenggarakan Majalah Tempo, (26/11/18) di Ayana Mid Plaza Hotel Jakarta. Tidak tanggungtanggung, Bank Riau Kepri meraih tiga penghargaan sekaligus yaitu The Best in Navigating Digital Shift in BPD Industry, The Best BPD Based on BUKU 2 Category dan The Best Chief Strategy Execution Of-

ficer in BPD Industry untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari. Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkominfo RI Rudiantara yang didampingi Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad bersama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018 Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari. SPEx2 Award 2018 merupakan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berhasil merumuskan strategi bisnis sekaligus mengeksekusinya. SPEx2 Award 2018 kali ini yang dinilai adalah eksekusi. Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyampaikan setiap perusahaan bisa membuat strategi ideal, tapi terkait dengan eksekusi itu persoalan lain. Meski sebagai bank daerah, Bank Riau Kepri telah melakukan reformasi, termasuk navigating digital shift. Digitalisasi merupakan salah satu kunci Bank Riau Kepri mengelola wilayah Provinsi Riau, yang didominasi daratan, dan Kepulauan Riau yang wilayahnya hanya 5 persen daratan. Dengan teknologi digital, Bank Riau Kepri bisa mengcover seluruh wilayah kerja. Inovasi-inovasi digital Bank Riau Kepri dalam pembayaran pajak daerah turut membantu mencegah kebocoran pendapatan asli daerah-daerah stakeholder Bank Riau Kepri. Pada Mei lalu, Bank Riau Kepri meluncurkan aplikasi pembayaran pajak eSamsat Provinsi Riau. Selanjutnya Bank Riau Kepri bersama 23 BPD di Indonesia serta sejumlah bank BUMN dan swasta menandatangani nota kesepahaman tentang Samsat Online Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, juga PT Jasa Raharja (Persero) di Bali, Kamis, 15 November lalu. Irvandi dalam mengelola sumber daya manusia di Bank Riau Kepri menanamkan pola pikir bahwa Bank Riau Kepri adalah bank nasional yang ada di daerah sehingga standar kerja dan layanannya sesuai de ngan standar nasional. Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad menyampaikan pemenang

SPEx2 Award 2018 merupakan cerminan dari perusahaan yang sehat dan dipimpin oleh manajemen yang sehat pula. Era digital mengharuskan setiap perusahaan merumuskan kembali strategi demi menyesuaikan dengan tuntuta konsumen yang ingin semuanya serba digital. Masih pada acara yang sama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018 Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting menyampaikan seluruh perusahaan yang menjadi peserta SPEx2 Award 2018 tidak hanya mengejar award saja melainkan setiap peserta mendapat masukan langsung serta insight dari para juri yang berasal dari praktisi, media, konsultan hingga akademisi. Tim Juri dari Award ini sangat bergengsi dan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi yaitu Wahyu Muryadi – Direktur Tempo Media Group, Subarjo Joyosumarto – Dekan Indonesia Banking School dan Budi Setyanto – Pemimpin Redaksi Koran Tempo. Berbeda dengan tahun-tahun sebe lumnya, SPEx2 Award 2018 kali ini meng angkat tema “Navigating Digital Shift”. Untuk kriteria penjurian dan penghargaan, konsisten mengacu pada framework GML yaitu lima fase dalam Strategy into Performance Execution Excellence yaitu strategy formulation, strategy mapping, organization alligment, operational execution dan strategy control. Sebelumnya, bank ini meraih penghargaan atas penilaian pihak independen yang kredibel. Bank berlogo tiga layar terkembang ini meraih Peringkat 2 Bank BUMD – Non TBK kategori Bank Buku 2 (Modal Inti Rp. 1T s/d < Rp. 5T) pada ajang Anugerah Perbankan Indonesia VII 2018 (APBI-VII-2018) yang diselenggarakan oleh Perbanas Institute dan bekerjasama dengan Majalah Economic Review, IPMI International Business School, Daya Makara – Universitas Indonesia, Senin (19/11/18). Penghargaan level nasional ini diterima langsung oleh Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri di Mawar Ballroom Balai Kartini Lt.2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan.

Untuk peringkat 1 kategori Bank BUMD – Non TBK Bank Buku 2 (Modal Inti Rp. 1T s/d < Rp. 5T) diraih oleh Bank Sumut. Sementara itu untuk Bank Buku 3 (Modal Inti Rp. 5T s/d < Rp. 30T) kategori Bank BUMD – Non TBK diraih oleh Bank Jateng dan untuk kategori Bank BUMD TBK diraih oleh Bank BJB, TBK dan Bank Jatim, TBK. Sedangkan untuk Bank Buku 1 (Modal Inti < Rp. 1T) kategori Bank BUMD – Non TBK diraih oleh Bank Sultra pada peringkat I, Bank Sulteng peringkat 2, Bank Bengkulu peringkat 3 dan disusul oleh Bank Lampung pada peringkat 4. Dan untuk kategori Bank BUMD - TBK diraih oleh Bank Banten, TBK. Nominator pada ajang APBI-VII-2018 ini telah diseleksi berdasarkan penilaian kinerja keuangan perusahaan Desember 2017, dengan menggunakan metode perhitungan dan analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dipu blikasi. Untuk Dewan Juri pada ajang ini yaitu Prof DR. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo MSc dan Dekan IPMI International Business Scholl, Prof. Roy Sembel, MBA . Phd. Dewan Juri melakukan penilaian melalui Data Publik (Annual Report) dan data pendukung lainnya, termasuk sidang panel wawancara terhadap Direksi atas kinerja yang telah diraih dan konfirmasi atas program kerja yang dilaksanakan serta hasil kinerjanya. Prestasi yang diraih Bank Riau Kepri tersebut berdasarkan 10 kategori penilaian : Finance (Excellent), GCG(Very Excellent), Risk Management (Excellent), Legal (Excellent), Human Capital (Very Excellent), Marketing (Excellent), CSR (Very Excellent), IT (Excellent), Corporate Communication (Excellent), CEO (Very Excellent). Ketua penyelenggara APBI-VII-2018 sekaligus pendiri Indonesia-Asia InstituteEconomic Review Hj. Irlisa Rachmadiana, SSn,MM menyampaikan Anugerah Perbankan Indonesia VII 2018 merupakan penghargaan atas kontribusi yang signifikan dari perusahaan bagi pengembangan perekonomian di Indonesia. Penganugerahan ini menjadi salah satu penghargaan atas perbankan yang telah mampu terus berinovasi dan menorehkan prestasi dalam menjalankan bisnisnya sepanjang 2017. Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri usai acara menyampaikan prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dan termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya termasuk insan media.***

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

BKMT

Infotorial BKMT Inhu

Indragiri Hulu

Komitmen Chevron Indonesia untuk Restorasi Mangrove di Indonesia Konservasi ekosistem mangrove di Indonesia dihadapkan pada tantangan strategis yaitu membangun pendekatan ilmiah untuk perlindungan dan restorasi hutan mangrove dengan melibatkan pemangku ejak peluncurannya di hari Man(YKAN) dan KLHK dalam program restokepentingan kunci untuk mengubah grove Sedunia 26 Juli 2018 lalu, rasi dan konservasi hutan mangrove. kebijakan dan peraturan, pengelolaan dukungan berbagai pihak terhadap “Upaya perlindungan lingkungan yang terpadu dan efektif untuk restoMangrove Ecosystem Restoration Alliance hidup merupakan salah satu nilai Perusarasi, proteksi serta keberlanjutan dari (MERA) terus mengalir. haan yang telah kami laksanakan dimana sisi pendanaan, dan program kemitraan Hari ini Rabu (19/12) giliran Chevron pun kami beroperasi di seluruh dunia. dan penjangkauan. Hal ini dapat dicapai Indonesia yang menyatakan dukunganSebelumnya, sejak tahun 2003, kami berdengan pembentukan MERA yang secara nya terhadap MERA. Chevron Indonesia partisipasi dalam restorasi dan pelestarefektif dan terintegrasi dapat membantu berkomitmen untuk memberikan dukunian hutan mangrove di Penajam, Kalimeningkatkan kelestarian ekosistem gan lebih dari Rp4 miliar rupiah, yang akan mantan Timur. Kali ini, melalui MERA, mangrove sekaligus berkontribusi dalam disalurkan dalam kurun tiga tahun. kami bermaksud mereplikasi keberhasilan mengurangi kerentanan komunitas pesiDukungan ini diberikan untuk memproyek percontohan di Teluk Jakarta unsir, melindb a n t u ungi sumu p a y a ber daya Pemerintah alam dan khususnya aset-aset Kementevital, dan rian Lingmengemkungan bangkan Hidup dan pendanKehutanan aan yang (KLHK) berkelandalam meljutan unakukan tuk terus restorasi melindungi dan perl i n d u n - Penandatanganan kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, untuk kegiatan hutan mangan hutan konservasi mangrove di Kapuk, Jakarta, pada tanggal 19 Desember 2019, di kantor Direktorat Jenderal . Kiri – Kanan : M. Imran grove yang Amin – Direktur MERA - YKAN, Cinya Dian Astuti – Corporate Partnership Manager - YKAN, Bambang Pratesa – VP External Relations mangrove Environment PT. Chevron Pacific Indonesia, Wahyudi Wardojo – Senior Advisor YKAN, Ahmad Munawir – Kepala BSKDA Jakarta, Ri- masih ada. D e n di Indone- zal Algamar – Ketua YKAN, Wiratno – Direktur Jenderal KSDAE - KLHK, Wahyu Budiarto – Senior VP Policy, Government and Public sia. Hutan Affairs PT. Chevron Pacific Indonesia, Hasyim M. Nor, GM Advocacy PT. Chevron Pacific Indonesia, Pinto Budi Bowo Laksono – Man- gan bergabung dalam mangrove ager Social Performance PT. Chevron Pacific Indonesia , Ir. Herry subagiadi, M.Sc – Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE - KLHK. M E R A , di Teluk JaChevron Indonesia berharap untuk dapat, tuk diimplementasikan di daerah operasi karta, meliputi Muara Angke, Muara Gem1. Mendukung program pemerintah dalam bong dan Muara Cisadane, dipilih menjadi kami di Riau. Kami berharap kemitraan program perubahan iklim, terutama pada dalam aliansi MERA dapat berkontribusi lokasi percontohan. restorasi hutan bakau yang dapat menyimpada pencapaian Tujuan Pembangunan Program MERA bertujuan untuk menpan stok karbon dalam jumlah yang subBerkelanjutan PBB, atau UN SDG.” Kata gurangi kerentanan masyarakat pesisir, stansial. Budiarto Wahyu. sumber daya alam dan aset vital dengan 2. Memenuhi komitmen tanggung “Dari total 15,2 juta mangrove yang mempromosikan pengelolaan yang efektif jawab perusahaan secara sosial dan lingtersebar di 124 negara tropis dan sub trodan implementasi dari mitigasi dan stratekungan seperti amanah Tujuan Pembangupis di berbagai penjuru dunia, lebih dari 20 gi adaptasi untuk mengatasi perubahan nan Berkelanjutan PBB (UN SDGs); terutapersen ada di Indonesia. Melihat kondisi iklim yang tengah gencar dilakukan oleh ma UN SDG No. 11 (Kota dan Komunitas mangrove Indonesia yang sangat memPemerintah Indonesia. Berkelanjutan), No. 13 (Aksi Iklim), No. 14 butuhkan perhatian, YKAN bersama miPada acara penandatanganan komit(Kehidupan dalam Air), No. 15 (Kehidutra telah menginisiasi sebuah wadah yang men MERA di Kantor KLHK, Wahyu Bupan di Daratan) dan No. 17 (Kemitraan unakan melibatkan beragam pemangku diarto, Senior Vice President Policy, tuk Mencapai Tujuan-tujuan) Government and Public Affairs Chevkepentingan terkait konservasi dan resto3. Menjadi sebuah model perusahaan rasi mangrove yaitu Mangrove Ecosystem ron Indonesia mengatakan pihaknya sanyang baik untuk replikasi dan inovasi proRestoration Alliance (MERA),” ungkap Rigat senang dan bangga dapat bermitra dengram konservasi berkelanjutan.Rls zal Algamar, Ketua YKAN. gan Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Dukungan terhadap Mangrove Ecosystem Restoration Alliance diberikan dalam jangka waktu tiga tahun untuk upaya restorasi dan perlindungan hutan mangrove Jakarta, 19 Desember 2018.

Keterbatasan Dana Tak Pernah Hambat Kegiatan BKMT Inhu “Berkat semangat pantang menyerah itu, hampir tidak ada program PD dan PC BKMT yang tidak terlaksana. Kendati sebagian besar kegiatan dihadapkan kendala keterbatasan dana, Tapi tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.”

ERSOALAN umum dan klasik yang dihadapi banyak ormas dalam me laksanakan program-programnya adalah keterbatasan dana. Tapi bagi PD BKMT (Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim) Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu), sejauh ini keterbatasan dana tidak pernah menghambat sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan. “Tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang diprogramkan, terutama karena didukung semua pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Ketua BKMT Inhu Hj. Juriah Soegianto melalui sekretarisnya yang ditemui di Rengat, belum lama. “Terutama kerja sama antarsesama pe ngurus di PD maupun antara PD dengan PC (pengurus cabang),” ia menambahkan. Juriah memuji semangat pantang menyerah jajaran pengurus di tingkat PD dan PC semata didedikasikan untuk pengabdian bagi kepentingan sesama. Berkat sema ngat pantang menyerah itu, sambung Juriah, hampir tidak ada program PD dan PC BKMT yang tidak terlaksana. Kendati sebagian besar kegiatan dihadapkan kendala keterbatasan dana, “Tapi tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.” Ia juga tidak menutup mata partisipasi

aktif jajaran terkait, baik di tingkat kabupaten atau kecamatan, untuk mendukung semua kegiatan BKMT. “Itu patut kita apresiasi,” ia menambahkan. Apalagi, imbuh Juriah, semua kegiatan BKMT diabdikan untuk kepentingan orang banyak, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan kualitas hidup beragama di daerah ini. Dampak dari kebersamaan itu, sambung Juriah, aneka kegiatan yang rutin dilaksanakan BKMT tetap terselenggara dengan baik. Di antara kegiatan yang sering di selenggarakan adalah berupa tabligh akbar tingkat kecamatan, pildacil (pemilihan dai cilik), lomba menyelenggarakan jenazah, tak terkecuali lomba pidato tiga bahasa dengan melibatkan kaum ibu sebagai peserta. Juriah menunjuk lomba pidato tiga bahasa yang melibatkan kaum ibu. Ia memuji semangat kaum ibu yang terlibat secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. “Tampak sekali semangat dan keinginan mereka yang kuat untuk menambah kemampuan diri,” katanya. Buktinya, menurut Juriah, walau pun untuk lomba itu panitia tak bisa menyediakan hadiah yang tergolong lumayan, para peserta tetap bersemangat untuk unjuk kebolehan. (ismi)

Kesehatan

Banyak, Manfaat Tanaman Bayam untuk Kesehatan

Ternyata daun bayam mempunyai banyak spesies yang beragam dengan fungsinya masing-masing. Tidak kurang dari 60 varietas bayam yang telah dikenal, sebagian bahkan tidak dapat dikonsumsi.

IAPA yang tidak mengetahui tentang daun bayam? Sedari kecil kita bisa melihat acara kartun di televisi yang memperlihatkan betapa berkhasiatnya daun bayam itu. Dengan memakan bayam kita menjadi kuat dan bertenaga karena zat besi dan berbagai vitamin serta mineral yang terkandung di dalamnya. Orangtua kita pun pasti sudah sering memasak daun bayam bagi anak-anaknya, baik dibuat sup maupun di tumis. Dimana-mana, bayam selalu dipromosikan sebagai makanan kesehatan alamiah yang bernutrisi tinggi. Bayam telah dikenal di seantero Indonesia dan juga dunia. Tanaman ini sebenarnya berasal dari daerah tropik di benua Amerika, namun, seperti yang telah kita lihat sekarang, tanaman ini telah tersebar di seluruh dunia. Uniknya, daun bayam yang dimanfaatkan sebagai sayur biasanya hanya terjadi di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Bentuk tanaman bayam tegak, walau ada beberapa yang sedikit miring. Biasanya tingginya

mencapai 80-150 cm. Batangnya kecil dan berair. Tahukah Anda bahwa bayam bisa dikategorikan menjadi dua jenis? Bayam, yang secara ilmiahnya termasuk dalam genus Amaranthus, dibedakan menjadi jenis bayam cabut dan bayam petik. Apa bedanya? Yang pertama adalah, bayam cabut berumur lebih pendek daripada bayam petik. Daun bayam cabut sendiri lebih kecil dan biasa dicabut sampai ke akar-akarnya. Bayam inilah yang biasanya digunakan untuk dibuat sup. Sementara bayam petik tanamannya tinggi tegak dengan ukuran daun yang lebih lebar, sehingga biasanya dipakai dalam masakan seperti gado-gado, urap, dan lalapan. Jenis Spesies Tanaman Bayam Selain dua kategori di atas, tanaman bayam sendiri sebenarnya mempunyai banyak spesies. Berikut adalah beberapa spesies-spesies bayam yang dikenal: Amaranthus hybridus, yang biasa digunakan sebagai bayam petik

A. tricolor, biasanya bayam cabut berasal dari jenis ini A. spinosus, atau dikenal sebagai bayam duri A. blitum, yaitu bayam kotok A. caudatus, digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya yang cantik berwarna merah panjang. Ternyata daun bayam mempunyai banyak spesies yang beragam dengan fungsinya masing-masing. Tidak kurang dari 60 varietas bayam yang telah dikenal, sebagian bahkan tidak dapat dikonsumsi. Kandungan nutrisi daun bayam Kita umumnya telah mengetahui bahwa bayam mengandung zat besi tinggi dan sangat baik bagi kesehatan. Namun, bayam tidak melulu hanya mengandung zat besi. Ada alasan yang sangat bagus kenapa orang-orang secara turun-temurun memberikan masakan bayam pada anak-anaknya, yaitu karena bayam mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Inilah kandungan nutrisi yang terdapat di dalam bayam, diantaranya: Zat besi Vitamin A

Vitamin K Klorofil (antioksidan) Mangan Magnesium Asam Folat Serat Protein Kalsium Karbohidrat Masih banyak lagi kandungan nutrisi yang terkandung di dalam daun bayam. Tidak salah jika daun bayam menjadi pilihan makanan sehat. Manfaat Daun Bayam untuk Kesehatan Bagian bayam yang biasanya bisa kita manfaatkan adalah daun dan akarnya. N a m u n jika digunakan sebagai ramuan obat, disarankan untuk merebus daun bayam sebentar saja. Ini untuk mencegah agar nutrisi dalam bayam tidak hilang. Berikut adalah manfaat dan khasiat dari daun bayam yang telah diketahui: Manfaat daun bayam untuk penambah darah Zat besi tinggi yang terkandung dalam bayam berguna untuk produksi sel darah merah. Tidak heran bayam direkomendasikan bagi penderita anemia dan wanita yang sedang mengalami haid. Berikut adalah cara meraciknya: Daun bayam merah sebanyak 3 genggam, Dicuci kemudian ditumbuk halus, Tambah air jeruk nipis sebanyak 1 sendok makan, Tambahkan madu sebanyak 1 sendok makan, Tambahkan 1 butir telur ayam kampung.

Setelah semua bahan diaduk rata, ramuan tersebut bisa diminum setiap hari dalam kurun waktu satu minggu. Daun bayam sebagai obat demam Jika badan terasa panas dan meriang karena terserang demam, ramuan di bawah ini bisa dicoba: Siapkan 2 daun bayam dan batangnya, Siapkan satu butir telur ayam kampung (atau biasa, jika tidak ada), Tumbuk semua bahan sampai halus, Masukkan semua bahan ke dalam ember berisi air. Setelah semua bahan direndam di dalam air, oleskan ramuan tersebut di bagian dahi dan jidat. Demam akan turun tidak lama setelahnya. Daun bayam sebagai obat bronkitis dan gangguan pernapasan Saat mengalami sakit paru-paru atau gangguan pernapasan lainnya, bayam ternyata sangat berguna untuk menyembuhkan. Simaklah cara pembuatan ramuan nya berikut ini:

Daun bayam, akar, dan bunga, Tumbuk sampai halus, Direbus dalam 1 liter air Saring. Air hasil rebusan tersebut mampu mengobati gangguan pernapasan yang dialami. Minumlah di saat air rebusan tersebut telah dingin. Waktu minum pada pagi dan sore setiap hari. Bayam memang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan semua hal di atas masih belum menyebutkan semua kegunaan tanaman yang satu ini. Seperti fakta bahwa bayam sangat berguna sebagai penambah ASI pada ibu-ibu yang sedang menyusui, atau bahwa bayam berguna bagi mereka yang mempunyai masalah kencing. Benar-benar tanaman sederhana yang mempunyai berjuta manfaat. Beberapa manfaat bayam sebagai sayuran untuk dikonsumsi yang lainnya adalah: Melawan sel kanker Memberikan penglihatan yang lebih baik Antioksidan Menurunkan tekanan darah Menyehatkan jantung Anti inflamasi Mencegah diabetes Meningkatkan daya ingat Merangsang pertumbuhan anak Menjaga sistem pencernaan Menjaga kesehatan kulit Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari daun bayam. Hal-hal di atas hanyalah beberapa di antaranya. Maka dari itu, mulai dari sekarang lebih seringlah mengkonsumsi sayur bayam. (int)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Kabupaten Rohul ini akan menjadi masukan, dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Riau. Karena RKPD Rohul 2020 tetap besinergi dengan program skala prioritas Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat. Saat membuak musrenbang, Bupati Sukiman mengatakan rencana pembangunan yang ditargetkan dan diusulkan untuk tahun 2020 mendatang harapan kita hendaknya bisa tralisasi. Namun berdasarkan hasil laporan dari bappeda usulan pembangunan tahun 2020 tersebut menyedot anggaran yang sangat besar Rp 2,8 Triliun sementara anggaran APBD rohul masih jauh dari harapan hanya berkisar Rp 1,6 Triliun tentu ada beberapa pembangunan rohul yang nantinya tidak bisa kita ralisasikan. Pemerintah tentu terus berupaya

dasarkan hasil musrembang tingkat desa, kecamatan dan beberapa pemangku kepentingan mulai Bupati, DPRD, Akademisi, para kepala OPD dan mengaitkan denfan visi dan misi Bupati Rohul terpilih,” ucap Nifsar, dilansir nadariau.com. Masih ditempat yang sama Anggota DPRD Rohul, Nono Patria Pratama (18/03/2019) mengatakan berdasarkan paripurna penyampaian pokok – pokok pikaran DPRD Rohul bahwa yang menjadi prioritas pembangunan rohul yang disampaikan dan diterima oleh DPRD Rohul juga menyangkut dengan infrastruktur jelan dan jembatan. “Intinya masyarakat rohul masih membutuhkan infrastruktur jalan dan jembatan karena saat ini masih banyak desa yang belum tersentuh pembangunan. Hal ini dipicu luasnya daerah rohul dan minimnya ang-

mendorong pembangunan di negeri seribu suluk yang kita cintai ini, tetapi karena anggaran kita terbatas tentu pembangunan harus yang diprioritaskan lebih dulu ” kata Sukiman. “Keinginan kita sudah barang tentu usulan tersebut bisa tercapai, sehingga pelaksanaan pembangunan rohul mulai dari tingkat desa sampai kabupaten bisa dilaksanakan secara merata,” tuturnya. Berdasarkan hasil musrembang yang kita laksanakan hari ini prioritas utama mengenai kita masih tertuju kepada nftrastruktur jalan dan jembatan,” terang Sukiman. Sementara Kepala Bappeda Rohul, Nifsar mengatakan bahwa empat item prioritas rencana pembangunan tahun 2020 mendatang mengenai infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan dan pertanian dan beberapa usulan lainnya juga menjadi kebutuhan dilingkungan masyarakat Rohul. Usulan tersebut yang disampaikan dimusrembang tingkat kabupaten ber-

garan yang dikelola oleh pemerinrah,” Imbuhnya. Sehingga pemerintah juga tidak bisa kita salahkan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan karena anggaran itu sendiri yang tidak mencukupi untuk dikelola dalam pelaksanaan pembangunan dari berbagai bidang,” tutur Nono.

Bupati Sukiman Resmi Buka Musrenbang Rohul 2019

“Konsep pengembangan prioritas yang dilaksanakan tahun 2020, yaitu yang dapat memberikan multi efek pada kehidupan masyarakat Rohul. Yakni target 4 program prioritas, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan sektor industri kecil dan pariwisata serta pemantapan kualitas SDM, pemerintahan publik dan tata kelola pemerintahan melalui program sinergitas pembangunan yang didukung dalam pembahasan Musrenbang Kabupaten tahun ini.”

ernyataan itu disampaikan Bupati Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman usai membuka Musrenbang Kabupaten Rohul tahun 2019, Senin (19/3), bertempat di Convention Hall Islamic Centre Rohul Kegiatan ini dalam rangka proses percepatan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020, yang benar-benar merupakan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah . Acara yang ditaja Bappeda Rohul ini dihadiri Forkopimda, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Rohul, Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi, Perwakilan Akademisi, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Ketua Bappeda Rohul Nifzar SP MIP, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se Rohul. Hadir perwakilan Kemendagri RI, Perwakilan Bappenas RI, Bappeda Provinsi Riau, pimpinan perbankan, tokoh masyarakat, Pemuda dan Organisasi Masyarakat yang ada di Rohul.

Menurutnya, Musrenbang yang dilaksanakan ini, dalam kerangka percepatan pembangunan Kabupaten Rohul, yang diselesaikan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Rohul Tahun 2020. Dengan perbaikan visi Misi Kabupaten Rohul 20162021 Dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Rohul tahun 2020 yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Musrenbang tingkat kabupaten tahun ini, selain merumuskan RKPD Rohul 2020 dengan kontribusi seperti evaluasi hasil RKPD tahun lalu, perencanaan mendorong ekonomi daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah, prioritas dan pembangunan, serta program perencanaan dan kegiatan daerah,” paparnya, dilansir riau1.com. Mantan Dandim Inhil mengatakan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ini,

melibatkan pemangku kepentingan pembangunan di setiap tingkat musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten. Selain bentuk penajaman program pembangunan strategis dan percepatan perancangan program yang telah diselesaikan di Forum Konsultasi Publik dan Forum SKPD. “Saya berharap OPD Rohul dalam proses pembuatan RKPD tahun 2020, menyetujui 4 program prioritas yang telah ditetapkan, agar pembangun yang dilaksanakan terarah, dan menyediakan multi-efek disegala sektor, dari hasil pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat Rohul,” katanya. Dijelaskannya perencanaan pembangunan tahun 2020, perencanaan kepada program prioritas. Mulai dari hasil musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten utama pikiran Anggota DPRD Rohul yang akan dicermati bersama, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dia berharap hasil Musrenbang

Sementara itu, Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp mengatakan, perencanaan pembangunan Kabupaten Rohul tetap memperhatikan rencana pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), serta sinergi dengan pembangunan provinsi dan nasional. “4 program Prioritas yang disetujui dalam pembangunan daerah ini, telah di sinergikan dengan RKP Nasional. Musrenbang RKPD ini, untuk menyempurnakan RKPD tahun 2020 dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah,” sebutnya Sementara perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Abdullah Maskur, mengatakan Pemkab Rokan Hulu dalam hal menyusun RKD (2020) harus memperhatikan 2 hal yang penting, yakni tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Selanjutnya, dalam menanggapi masukan Bappeda Riau, Kepala Bappeda Rohul Nifzar menjelaskan angka kemiskinan di Rokan Hulu masih tinggi jika dibanding angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau, Rokan Hulu pada angka 10.91 persen, sedangkan Provinsi sudah mencapai Angka 7 persen. Tahun (2020) mendatang ditargetkan harus menurunkan angka kemiskinan tersebut 1 digit. “Usaha kita dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni dengan menyusun program yang berpihak dan menumbuhkan inkam per kapita masyarakat

seperti di sektor pertanian, jika ingkam per kapita naik, tentu dapat keluar dari indikator kemiskinan itu,” lanjut Nifzar Dalam Musrenbang RKPD ini dilakukan penajaman penyelarasan, klarifikasi dan persetujuan terhadap rancangan RKPD, sehingga menjadi akhir RKPD Rohul tahun 2020. (Adv/Pemkab Rohul)

Risalah

Religi

Berbahagialah bagi Anda yang Rajin Shalat Dhuha S

“Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang mengerjakannya enam rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu.”

HALAT Dhuha mempunyai kedudukan mulia. Disunnahkan untuk kita kerjakan sejak terbitnya matahari sampai menjelang datangnya shalat dzuhur. Seperti diungkap oleh Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam bukunya Khasais al-Ummah al-Muhamadiyah tentang keutamaannya, penulis membeberkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah bagi hamba yang menunaikannya lengkap dengan sumber haditsnya. Pertama, orang yang shalat Dhuha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. “Barangsiapa yang selalu mengerjakan shalat Dhuha niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Turmudzi). Kedua, barangsiapa yang menunaikan shalat Dhuha ia tergolong sebagai orang yang bertaubat kepada Alah. “Tidaklah seseorang selalu mengerjakan shalat Dhuha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat.” (HR. Hakim). Ketiga, orang yang menunaikan shalat Dhuha akan dicatat sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah. “Barangsiapa yang shalat Dhuha dua rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang

Keenam, orang yang mengerjakan shalat Dhuha ia telah mengeluarkan sedekah. “Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat sholat Dhuha.” (HR Muslim). Selain keutamaan yang sudah disebutkan di atas, masih ada keutamaan lainnya yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Yaitu dengan mengerjakan shalat Dhuha ada pahala besar berupa pahala seperti orang yang haji dan umrah yang diterima oleh Allah. Barangkali kemuliaan ini masih belum diketahui oleh banyak orang. Bunyi haditsnya, “Barangsiapa shalat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berdizkir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu shalat dua rakaat, dia mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna.” (HR. Turmudzi). Dalam buku yang berjudul Panduan Shalat Dhuha (Terbitan Darul

Uswah, Yogyakarta, 2013) yang ditulis oleh Ibrahim an-Naji dan diterjemahkan oleh Ahmad Suryana ini, diketengahkan syarat-syarat untuk dapat meraih pahala umrah dan haji yang sempurna itu. Pertama, diawali dengan shalat subuh berjamaah, meski tidak dilakukan di masjid seperti mushalla, ini sudah cukup. Batas minimalnya shalat berjmaah adalah antara imam dan makmun.Kedua, duduk di tempat shalatnya sampai terbitnya matahari. Ketiga, tidak mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Syarat keempat menyibukkan diri dengan berzikir hingga waktu dibolehkannya shalat Dhuha. Imam al-Ghazali menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan di waktu antara subuh dan shalat Dhuha: berdoa, berzikir dengan tasbih, membaca al-Qur`an dan bertafafkur. Kelima, mengerjakan shalat Dhuha di tempat ia berzikir tersebut meski hanya dua rakaat. Berbahagilah orang yang shalat Dhuha. Mengawali pagi dengan ibadah. Santapan ruhani yang menggenapkan semangat menjalani kehidupan dengan penuh keyakinaan dan tawakal. Dari awal hingga akhir menautkan diri kepada Allah yang Maha Kaya. (int)

yang lalai. Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang mengerjakannya enam rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barangsiapa mengerjakannya delapan rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barangsiapa yang mengerjakannya dua belas rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya.” (HR. At-Thabrani). Keempat, orang yang istiqamah melaksanakan shalat Dhuha kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, pintu Dhuha yang disediakan oleh Allah. “Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Dhuha. Apabila Kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru, ‘Di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan shalat Dhuha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.” (HR. At-Thabrani). Kelima, Allah menyukupkan rezekinya. “Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari empat rakaat dalam mengawali harimu, niscaya Aku (Allah) akan menyukupimu di akhir harimu.” (HR. Abu Darda`).

Kata Mereka Tentang

Kata Mereka

Yopi Arianto

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

Peduli dengan Honorer, Bupati Inhu Diganjar Penghargaan

Supandi, Ssos, Mp, Kabag Protokoler Setdakab Inhu

Menikmati Pekerjaan karena Support Besar dari Bupati “Dengan caranya sendiri, Bupati Yopi Arinto memberi arahan-arahan yang diperlukan, yang merupakan motivasi tersendiri bagi Supandi bersama jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.”

EKITAR dua tahun melakoni fungsi sebagai Kepala Bagian Protokoler Setdakab Inhu (Indragiri Hulu), Supandi S.Sos. M.Si. menyimpulkan satu hal tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya: “Saya menikmati pekerjaan itu,” katanya. “Apalagi Pak Bupati memberi support yang penuh.” Menurut pria kelahiran Belilas, Kecamatan Siberida, Inhu, itu, pada dasarnya setiap pekerjaan adalah sama. Persoalannya tinggal lagi sejauh mana seseorang mampu untuk mencintai pekerjaan yang menjadi beban tugasnya. “Kalau sudah mencintai pekerjaan, dipastikan tidak akan adalagi ditemui faktor penghambat, termasuk yang bersifat pisikis,” ia menambahkan. Dalam konteks sebagai Kabag Protokol Setdakab Inhu yang diamanahkan kepadanya, Supandi mengaku menikmati nilai lebih tersendiri dengan beban tugas yang ia pikul. “Pak Bupati memberi dukungan penuh,” katanya. Yang ia maksud adalah Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua sebagai bupati di kabupaten otonom itu. Tempo-tempo, menurut Supandi, Bupati Yopi Arianto meng ajaknya berdialog untuk membicarakan hal-hal tertentu. “Tidak tampak kesan menggurui apalagi memerintahkan,” katanya. Dengan caranya sendiri, menurut Supandi, Bupati Yopi memberi arahan-arahan yang diperlukan, yang merupakan motivasi tersendiri bagi Supandi bersama jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi. Karena ditempatkan di Bagian Protoko ler, menurut Supandi, ia harus siap dengan sejumlah konsekuensi pekerjaan. Semisal ada acara mendadak, dan Supandi bersama timnya diminta untuk melakukan aneka persiapan, “Ya, kita harus siap dalam kondisi apa dan bagaimana pun juga,:” bebernya. “Bahkan untuk menyiapkan acara yang lokasinya jauh dari pusat kabupaten.” Sebagai Kepala Bagian Protokol, Supandi

mengaku bahwa hal yang paling membahagiakannya adalah bagaimana ia bersama tim yang dipimpin mampu mempersiapkan sebuah acara secara maksimal, yang berimbas kepuasan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan itu. “Walau pun capeknya tak ketulungan, tapi mampu diimbangi oleh kepuasan yang diperoleh,” katanya. Terlepas dari bidang tugas yang menjadi tanggung jawanya, Supandi mengaku memberi apresiasi tersendiri atas kepemimpinan Yopi Arianto dalam kapasitasnya sebagai Bupati Inhu. Dalam pandangan Supandi, Yopi merupakan bupati yang memiliki kepedulian tinggi terhadap aneka persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Tak sebatas memiliki kepedulian yang tinggi, imbuh Supandi, Yopi selama dipercaya menjadi Bupati Inhu –yang saat ini sedang menjalani periode kedua—juga melakukan sejumlah langkah kongkret untuk menjawab aneka kebutuhan masyarakat. “Sejumlah program pembangunan yang beliau gelindingkan merupakan bukti nyata kepeduliannya terhadap nasib masyarakat,” katanya. Supandi menunjuk contoh pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, yang maju pesat sejak Inhu dipimpin Bupati Yopi Arianto, “Itu bukti bahwa Pak Bupati memiliki perhatian yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Inhu,” katanya. Termasuk juga pembangunan di bidang infrastruktur, “Saya acungkan jempol karena sejak beberapa t a h u n belakangan memang m a j u pesat.” (ismi)

Kinerja Bupati Inhu

APBD 2019 Rp 1,3 T Disahkan

Bupati Minta Perangkat Daerah Gesa Program Pembangunan Bupati Yopi Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyetujui APBD Inhu Tahun Anggaran 2019 dengan total belanja sebesar Rp 1.338.383.677.161, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah. BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melaksanakan program dan kegiatan pembangunan apabila Perda tentang APBD tahun anggaran 2019 telah diferivikasi oleh Pemprov Riau. “Karena sebagai Aparatur Sipil Negara, kita semua dituntut untuk bekerja lebih maksimal dan profesional,” tegas Bupati Yopi, saat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 1,3 triliun, yang disahkan secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu. Pengesahan itu tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Pengambilan Keputusan RAPBD TA 2019 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Miswanto, Sabtu (24/11/2018) malam. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yopi Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyetujui APBD Inhu Tahun Anggaran 2019 dengan total belanja sebesar Rp 1.338.383.677.161, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pelaksanaan Paripurna itu sendiri diikuti sebanyak 34 dari 40 anggota dewan. Hadir juga Sekda Inhu Hendrizal, Asisten, Kepala OPD, kepala bagian, camat serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Inhu. Pengesahan APBD Inhu tahun 2019, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto, Ketua DPRD Miswanto, Wakil Ketua I DPRD Sumini dan Wakil Ketua II DPRD Adila Anshori. (hrc/e2)

PRESTASI demi prestasi terus ditorehkan H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu). Untuk periode kedua ini, Yopi berpasangan dengan Khairizal untuk posisi Wakil Bupati Inhu masa jabatan 2015-2020. Terakhir, Bupati Yopi Arianto menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diterimanya karena peduli terhadap perlindungan keselamatan kerja para tenaga honor Pemkab Inhu. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Iksarudin usai upacara peringatan HUT Korpri ke 47 dan HUT PGRI ke 73 di halaman Kantor Bupati Inhu, Kamis (29/11/2018), mengatakan Bupati Inhu Yopi Arianto merupakan salah satu kepala daerah pertama yang menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang ada, jumlah tenaga honorer yang saat ini sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Inhu, sebanyak 1.221 orang dari 39 instansi. “Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah,” kata Iksarudin. Dia juga menyebutkan, selain Pemkab Inhu, Bank Riau Kepri juga mengikutsertakan sebanyak 1364 orang warga termasuk petani menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR Bank Riau Kepri. Pada kesempatan upacara HUT Korpri dan HUT PGRI itu, Bupati Inhu Yopi Arianto menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 1364 tenaga kerja informal yang ditanggung melalui CSR Bank Riau Kepri. Humas Bank Riau Kepri Cabang Air Molek, Danu dikonfirmasi Gatra.com mengatakan bantuan CSR tersebut bertujuan untuk membantu keikutsertaan tenaga honorer, tenaga teknis, tenaga suka rela bahkan petani yang ada di Kabupaten Inhu. “Yang menentukan layaknya penerima batuan Pemkab Inhu. Soal besaran iuran yang dibayarkan akan ditentukan BPJS Ketenagakerjaan nantinya,” jelasnya. (e2)

Kata Mereka Tentang

Kata Mereka

Yopi Arianto

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Galeri Pemkab PemkabKuansing Kuansing

Kata Mereka tentang Bupati Inhu Yopi Arianto SEDANG menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), . berbagai pujian terus dialamatkan ke H. Yopi Ar ianto SE yang pernah tercatat sebagai Bupati Termuda se-Indonesia versi Muri (Museum Rekor Indonesia). Bagi Bupati Yopi, aneka pujian itu merupakan tambahan amunisi bagi dirinya untuk berbuat yang terbaik bagi Inhu dan masyarakat yang bermukim di dalamnya. Berikut pendapat sejumlah tokoh tentang kepemimpinan Bupati Yopi Arianto:

Ahmad Supardi, Kakan Kemenag Riau:

Apresiasi terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Inhu

AKAN Kemenag Provinsi Riau H. Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan memberi apresiasi terhadap perhatian serta dukungan yang diberikan Pemkab Indragiri Hulu Riau terhadap kemajuan dunia pendidikan agama Islam di daerah itu. “Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Riau, saya sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan Bupati Inhu H Yopi Arianto dalam upaya memajukan pendidikan keagamaan di Kabupaten Inhu. Salah satu nya pelaksanaan wisuda serentak santri MDTA dan MDTW ini,” ujar Ahmad Supardi. Ia menilai penyelenggaraan wisuda yang telah berjalan selama tujuh tahun terakhir ini, merupakan bukti nyata keseriusan orang nomor satu di Kabupaten Inhu itu dalam memberantas buta aksara baca tulis Al Qur’an yang dimulai sejak dini. Dengan demikian, pihaknya me minta kepada Kemenag Inhu, agar kedepan data kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto tersebut, untuk dapat di usulkan kepada pihak Kementerian Agama pusat. “Saya minta, kedepan Kemenang Inhu agar menyampaikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksankan Pemkab Inhu untuk disampaikan pada Kemenag pusat,” tegasnya, dilansir goriau.com.***

Uskup Mongsiniur Martinus D Situmorang, Tokoh Agama

SKUP Mongsiniur Martinus D Situmorang, pimpinan keagamaan Katolik, menilai kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto merupakan gambaran sosok pemimpin yang adil dan tanpa pamrih serta mampu menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat dengan tidak melihat perbedaan. “Bapak adalah seorang pemimpin yang baik. Kita sebagai warga masyarakat tentunya patut untuk memilih pemimpin yang rela mengabdi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tanpa pamrih,” ujar Uskup Mongsiniur, dilansir riaurealita.com. Pernyataan tersebut disampaikan Uskup saat Bupati Yopi hadir untuk meresmikan gedung Theresia Center Airmolek, beberapa waktu lalu. Ia pun berharap agar kepemimpinan Bupati Yopi mampu memberi pengaruh yang besar tidak hanya bagi Kabupaten Inhu namun juga bagi seluruh masyarakat Riau.***

Disahkan, APBD Kuansing Tahun Anggaran 2019 A NGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuantan Singingi (Kuansing) disahkan tadi malam, Jumat (30/11/18). APBD Kuansing 2019 mendatang disahkan di ang ka Rp1,27 triliun. Angka ini meningkat 13 persen ketimbang APBD 2018 tahun ini. Bupati Kuansing, Drs Mursini berharap, dengan telah disahkan nya APBD 2019, maka kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun mendatang agar bisa dimamfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kuansing. Di bagian lain, Bupati Kuantan Singi ngi Drs H Mursini mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan selalu me

ningkatkan kinerja serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Penagasan ini di sampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Tahun 2018 Jumat (30/11/2018). Sementara, dalam rangka mempertahankan budaya gotong royong di segala aspek kehidupan dan penghidupan di desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) menyelenggarakan kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Rotong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Kuansing ke XV yang di selenggarakan di Desa

Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa (27/11/2018). Pencanangan BBGRM ini dilakukan oleh Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si. Acara ini turut dihadiri Wa kil Ke tua DPRD Kuansing Sardiyono, A.Md, Plt Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs Napisman, pejabat eselon II, Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, S.Sos, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi, M.Si, Camat Kuantan Mudik Jefrian, S.Sos, Upika Kecamatan Kuantan Mudik, Camat Pucuk Rantau Herman Susilo,.S.Sos, dan undangan lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Ahmad Supardi

Pemerintah Provinsi

Infotorial Pemprov Sumut

Sumatera Utara

Ini Cara Sumut Promosikan Produk Buatan Masyarakat “Jika bisa, acara seperti ini jangan diadakan hanya tiga hari saja. Kalau bisa Pekan Inovasi diadakan selama seminggu atau dua minggu. Bahkan kita juga bisa mengundang negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lainnya untuk datang.”

ALAM rangka mempromosikan produk buatan masyarakat Sumatera Utara, pemerintah Sumut menggelar Pekan Inovasi Sumut, dengan tujuan ingin membangkitkan ekonomi

masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desa. Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengatakan Pekan Inovasi Sumatera Utara ini su-

dah yang ke-6 kali digelar. Dan tahun ini diadakan di Lapangan Benteng, Medan. “Saya berharap acara seperti ini semoga ke depan gaungnya lebih besar, publikasinya sampai ke masyarakat hingga akhirnya banyak orang mau datang, hingga ke pelosok Sumut,” katanya, Selasa (13/11/2018). Untuk jangka panjang, kedepannya akan mencarikan lokasi permanen untuk menggelar acara serupa, agar stand-stand produk masyarakat bisa dipamerkan setiap saat. Sejalan dengan itu, gairah ekonomi masyarakat khususnya UMKM pun meningkat. “Jika bisa, acara seperti ini jangan diadakan hanya tiga hari saja. Kalau bisa Pekan Inovasi diadakan selama seminggu atau dua minggu. Bahkan kita juga bisa mengundang negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lainnya untuk datang,” ujarnya. Sementara itu Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho mengatakan Pekan Inovasi bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan Sumut kepada masyarakat. Selain produk unggulan, juga dipamerkan hasil pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten kota, BUMN dan BUMD. “Pekan Inovasi ini sudah keenam kali kita adakan, banyak manfaat bisa kita ambil, di antaranya produk unggulan semakin banyak, beragam, berkualitas hingga hasil pembangunan semakin bisa dipublikasikan,” katanya, dilansir Warta Ekonomi.co.id Pekan Inovasi, merupakan rangkaian acara yang tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada Gebyar Kerajinan Daerah Sumut. Sehingga produk yang ditampilkan bisa bersaing di tingkat internasional. (e2)

Wagub Sumut Janji Beri Kemudahan pada Investor WAKIL Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengatakan, pihak Pemprov Sumut akan selalu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap investor yang datang, khususnya dari Malaysia. “Tetapi tetap mengikuti aturan yang ada,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, ketika menerima Delegasi Bisnis Malaysia di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Kota Medan, Senin (11/5). Dikatakan, Pemprov Sumut menyambut baik niat investor Malaysia untuk berinvestasi di Sumut. Diantaranya rencana pembangunan kilang/pabrik pengolahan makanan dan minuman. Hadir pada pertemuan itu Fakrul Anwar Bin Ghulan (Pengarah HA-One Holiday), Nurul Huda Arifin (Putri Tujuh Seven Aura Legacy), Mohd Sufian Bin Mohd Salleh dan Mohd Eymron Bin Dasly dari Delegasi Bisnis Malaysia. Ketua Baznas Langkat, Abdul Rahnan, Ketua PWI Sumut, Hermansjah, Wakil Ketua Khairul Muslim, Wilfrid B Sinaga, Agus Lubis, dan Zulfikar Tanjung. Musa Rajekshah sangat menyambut baik dan mendukung setiap investor yang akan berinvestasi di Sumut. Termasuk para

investor dari negara tetangga Malaysia. Demiian dilansir analisadaily. Kepada para investor dari Malaysia, Ijeck juga menyampaikan, Provinsi Sumut merupakan wilayah yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sumut berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka, yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Hal ini, membuat Sumut mudah dijangkau dunia internasional dan menjadi pintu gerbang utama kegiatan perdagangan di sebelah barat Indonesia,” ujar Wagub yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Zonny Waldi. Sebelumnya, investor dari Malaysia, Fakhrul Anwar menyampaikan kepada Wagub Sumut tentang keinginan besarnya untuk mendirikan kilang/pabrik di Langkat. Yaitu pabrik pengolahan produk makanan dan minuman, yang diperkirakan bisa membuka lowongan pekerjaan hingga 15 ribu orang, serta membangkitkan perekonomian di kawasan pabrik. “Kilang atau pabrik itu merupakan pengolahan kopi tradisional berstandart internasional GMP dan ISO. Dengan berdirinya pabrik itu akan membuka lapangan kerja, peluang terbukanya gerai berjualan bagi masyarakat,” ujar Fakhrul. (e2)

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Rohil

Indragiri Hilir

Sekda Pimpin Koordinasi Dan Konsultasi TAPD Inhil Ke Kemendagri RI K

Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin memimpin koordinasi dan konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Inhil ke Kementerian Dalam Negeri RI, Jum’at (28/3/2019).

oordinasi dan konsultasi yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil dengan pihak Kementerian Dalam Negeri RI adalah terkait penggunaan dana Kelurahan yang pelaksanannya didasarkan pada Permendagri Nomor 130 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Permenkeu Nomor 187 Tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Koordinasi dan Konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil yang terdiri dari Inspektur Inspektorat, Iriyanti, Kepala Bappeda Inhil,

Tengku Juhardi dan Kepala DPMPD Inhil, Yulizal dilakukan bersama Sub Direktorat Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI. Sekda Inhil mengatakan, dalam pengelolaan dana Kelurahan terdapat dua aspek yang mesti diperhatikan, yakni terkait sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. “Konsultasi ini diperlukan agar nantinya penggunaan anggaran dana Kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2019, dapat disalurkan secara tepat dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Sekda. Sementara itu, Kasubdit DBH dan DAU Dirjen Bina

Keuangan Daerah Kemendagri RI, Sofian mengatakan, kesiapan serta semangat dalam pelaksanaan penggunaan dan penyaluran dana Kelurahan di Kabupaten Inhil sudah terbangun. “Kendati begitu, masih diperlukan adanya penyamaan persepsi dan penataan kembali kegiatan penganggaran yang ada di Kelurahan sesuai dengan peraturan serta regulasi yang telah ditentukan,” pungkasnya. Dikutip dari berita CNN Indonesia bahwa dana Kelurahan tahap 1 paling lambat akan digelontorkan pada Mei 2019 sebesar Rp.1,5 triliun atau 50 persen dari total alokasi dana Kelurahan yang termuat di dalam Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar Rp. 3 triliun.***

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Resmi Dilantik, 35 Kades Hasil Pilkades Serentak 2018 di Rohul Bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sukiman lantik 35 Kepala Desa (Kades) dari hasil pemilihan pilkades serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 desember 2018 lalu, ke 35 kepala desa yang dilantik karena masa jabatannya sudah berakhir per 31 januari 2019, pelantikan 35 kepala desa tersebut berlansung di aula bawah Mesjid Islamic Center Pasir Pengarayan senin (28/1/2019).

alam pelaksanaan pelantikan ke 35 kepala desa tersebut turut hadir, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH, Kapolres rohul, AKBP M. Hasyim Risahondua, Kajari Freddy Daniel Simanjuntak, Sekda rohul, Abdul Haris, para Kepala dinas, camat dan rutasan masyarakat rokan hulu terdiri dari 16 kecamatan. Bupati Rohul, Sukiman (28/1/2019) mengatakan pelantikan ke - 35 kepala desa terpilih dari pelaksanaan Pilkades pada 12 desember 2018 yang tersebar di 51 desa, namun untuk 16 desa lagi masa jabatan kepala desanya belum habis sehingga pelantikannya masih ditunda. “Para kepala desa yang dilantik hari ini merupakan pigur dan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, dan kepala desa harus juga harus bisa membawa kemajuan bagi desa yang dipimpinya,” kata Sukiman. “Saya juga meminta kepala desa terpilih bisa merangkul para relawan atau tim kepala desa yang kalah dalam pemilihan, sehingga didalam pelaksanaan roda pemerintahan desa terutama untuk pembangunan tidak lagi kebutuhan kelom-

pok atau tim pemenangan pilkades’ namun murni untuk seluruh masyarakat desa yang dipimpinnya,” harap Sukiman, dilansir utusanriau.com. Masih ditempat yang sama kepala desa sontang kecamatan bonai darussalam yang merupakan petahana dan menjadi kades dua periode, Zulfarianto (28/1) mengatakan akan melanjutkan yang belum trealisasi selama enam tahun memimpin desa sontang. “Program kita selanjutanya masa jabatan 2019 - 2025 pertama untuk pembangunan dreanse sepanjang 7 kilo meter dimasing - masing dusun yang saat ini belum terlaksana sepenuhnya selama saya menjabat enam tahun lalu, seterusnya pembuatan stadiun mini, semenisasi jalan dan pembangunan jalan baru,” terang Anto. Sedangkan kepala desa rantau benuang sakti (RBS) yang baru menjaba, Thamrin (28/1) mengatakan program utama saya menjadi kepala desa untuk membangun desa RBS kearah yang lebih baik, karena desa kami ini merupakan desa paling ujung dan berbatasan langsung dengan kabupaten rohil yang selama ini kurang perhatian dari pemerintah,

apa lagi desa kami merupakan desa bersejarah lahirnya tuan guru Syeh Abdul Wahap Rokan tentu dengan kamitmen kami pemerintah nantinya akan mempertikan desa kami sehingga tidak ketinggaoan desa lainnya yangbsudah lebih maju. “Komitmen saya berikutnya, untuk perbaikan jalan menuju desa RBS yang saat ini kondisinya masih mengalami kerusakan terutama pada musim penghujan kondisi jalan sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda dua, pengelolaan tata desa dan termasuk untuk penerangan listrik PLN,” terangnya. “Kita juga minta dukungan semua pihak untuk memajukan desa RBS kedepan, karena desa ini butuh perhatian khusus dari pemerintah rohul “ Kata Thamrin Mantan Anggota TNI tersebut. “Setelah dilantiknya kami sebagai kepala desa hari ini oleh bupativrohul, Sukiman kami sudah siap menjalankan tugas dan siap merangkul dan menyatukan masyarakat untuk membangun desa RBS yang kami cintai,” tutur Tahamrin. (Adv/ Pemkab Rohul) Dalam pelaksanaan pelantikan ke 35 kepala desa tersebut turut hadir, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH, Kapolres rohul, AKBP M. Hasyim Risahondua, Kajari Freddy Daniel Simanjuntak, Sekda rohul, Abdul Haris, para Kepala dinas, camat dan rutasan masyarakat rokan hulu terdiri dari 16 kecamatan. Sebelumnya, sebanyak 51 desa di

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahap dua, Desember 2018 mendatang. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD) Rohul Sudah mengajukan anggaran dan tinggal menunggu pengesahan dari DPRD Rohul. Demikian dikatakan Kepala Dinas PMPD Rohul, Irfan Ridho, Senin (24/9/2018). “Saat ini kita tengah melakukan persiapan - persiapan dalam menghadapi pilkades serentak mulai dari pembentukan panitia pilkades maupun berupa pengajuan anggaran untuk perhelatan pilkades serentak,” ujarnya. Disebutkan, untuk tahun ini tidak lagi diperbolehkan bantuan dari pihak ketiga seperti tahun-tahun yang lalu karena sudah dianggarkan. Untuk kegiatan ini, telah diajukan anggaran lebih kurang Rp2,4 miliar. Dimana anggaran setiap masing-masing tidak sama. “Anggaran pilkades serentak kita sesuaikan dengan

jumlah penduduk maupun pemilih terbanyak. Jika jumlahnya pemilih banyak maka, anggaran yang dikucurkan lebih besar. Sedangkan jumlah pemilihnya sedikit tentu anggarannya akan menyesuaikan,” katanya. Pihaknya pun mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah anggarannya. Pasalnya belum disahkan DPRD Rohul. “Yang pasti pengajuannya kita anggarkan lebih kurang Rp2,4 miliar,” ungkap Irfan. Adapun 51 desa yang akan ikut dalam pemilihan kepala desa serentak adalah di Kecamatan Ujung Batu satu desa yaitu Suka Damai, Rokan IV Koto enam desa, Rambah empat desa, Tambusai satu desa, Kepenuhan tujuh desa, Kunto Darussalam lima desa, Rambah Samo lima desa, Kecamatan Rambah Hilir satu desa. Kecamatan Tambusai Utara empat desa, Bangun Purba satu desa, Tandun tiga desa, Kabun dua desa, Bonai Darus-

salam tiga, Pagaran Tapah satu desa, Kepenuhan Hulu empat desa, dan Pendalian IV Koto. Informasi lain menyebutkan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang dua tahun 2018 di 51 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (12/12/2018), sejauh ini berjalan lancar. Sejauh ini, belum ada laporan indikasi kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkades serentak 2018, atau laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Rohul. Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang dua tahun 2018 juga telah menghasilkan calon Kepala Desa (Kades) sementara di 51 desa. Informasi dirangkum riauterkinicom, dari 51 Kades terpilih yang akan menjabat di periode 2019-2025, sebagian besar didominasi oleh wajah baru. Tidak sedikit Kades petahana yang harus legowo. (Adv/Pemkab Rohul)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Pemkab Kampar Lakukan Sejumlah Upaya buat Mencegah Tindak Pidana Korupsi Menyusul dengan dilantik dan diambilnya sumpah jabatan Catur Sugeng Susanto menjadi Bupati Kampar, untuk menggantikan Azis Zaenal yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, sejumlah langkah dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah itu.

ada Rabu (20/3/2019), digelar kegiatan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Merupakan komitmen kita bersama untuk memerangi korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN), semoga dengan pencanangan yang ditandai dengan penandatanagan zona Integritas ini makin menciptakan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Catur dalam sambutannya. Bupati Kampar menyampaiakn Semoga dengan pencanangan ini makin memberikan kemudahan bagi masyarakat, begitu juga bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah satu unsur pendukung adalah adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN” Kata Catur Sugeng Susanto. Selain itu tambah Catur ini merupa-

kan komitmen kita bersama dalam menciptakan Pelayanan yang prima dan profesional, serta menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Perubahan ini merupakan hal yang sangat positif, semoga kita mendapat ridha dari Allah SWT” Kata Catur Sugeng Susanto, SH. dihadapan yang hadir pada pencananagan tersebut diantaranya Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat se Kabupaten Kampar, mewakili Badan Pertanahan Provinsi Riau dan segenap pejabat dan staf Pertanahan Kampar. ‘Kita semua berharap dengan penerapan zona integritas ini maka harapan kita semoga pelayan terhadap pengurusan sertifikat makin cepat, makin meningkatnya Sumber Daya Manusia yang lebih baik serta pelayanan yang cepat dan kepastian pelayan bagi masy arakat, kedepan Kantor BPN akan lebih di cintai masyarakat,” kata Catur lagi. Pemkab Kampar sangat medukung terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPN Kampar, kita juga mengupayakan terhadap peningkatan

sarana dan prasaran dalam meunjang kinerja BPN Kampar ini” Katanya lagi Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kampar Abdul Azis, SH, M.Kn dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kampar telah masuk dalam zona wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), semoga ini akan menajadikan Kantor Pertanahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, ini merupakan komitmen kita bersama, semoga makin meningkatnya Sumber Daya dan akan menghasilkan aparatur yang handal dan professional” Kata Abdul Azis. “ini tidak mudah dalam mewujudkan adanya berbagai hambatan, yang utama SDM manusia, infrastruktur sarana dan prasarana, kita sangat komitmen untuk mengarah kearah itu, oleyh sebab itu kami minta dukungan dari Pemkab Kampar, Forkopimda dan Masyarakat dalam mewujudkan ini,’’ tambahnya lagi Senada dengan Bupati Kampar Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Ali Sabri mengatakan adanya peningka-

tan dari pajak BPTHTB di Kampar dimana pada tahun 2018 kita targetkan sebesar Rp. 17,8 Milyard dan realisasinya sebesar Rp.32,5 Milyard, sedangkan untuk tahun 2019 ditargetkan sebeesar Rp 28 Milyard, perhari ini (20/03) sudah terealisasi sebesar Rp. 7,5 Milyard” Kata Ali Sabri “Semoga bagi yang sudah bayar pajak BPHTB agar dapat dipercepat pengeluaran sertifikatnya, sedangkan tahun 2019 ini juga Pemkab Kampar melalui bapenda bekerja sama dengan BPN yang di pantau KPK dalam hal pembayaran pajak BPHTB secara online dan berhubung langsung dengan BPN sehingga hal ini dapat menghidari korupsi dan bupati sangat mendukung hal ini,’’ kata Ali Sabri. Sebelumnya, dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Wilayah Provinsi Riau, khususnya bagi Kabupaten Kampar, maka perlu dilakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat koordinasi penyampaian hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 sekaligus hasil survei penilaian integrasi. Pemerintah Kabupaten Kampar yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Drs.Yusri mewakili Bupati Kampar yang memimpin rapat menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah Kampar. Untuk itu pula, Koordinasi dan audiensi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK dilaksanakan dan diikuti ini oleh Asisten I, II dan III, Staf Ahli dan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Para Camat se-Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati, kamis (28/2). Semoga ke depan, dengan adanya kunjungan KPK ke Kampar yang sekaligus memaparkan materi tentang banyak hal berkenaan korupsi terintegrasi ini dapat memberi pencerahan bagi Kampar hingga dapat meningkatkan kembali kinerja dan hasil laporan keuangan yang menunjukkan indikasi terjadi penurunan korupsi di Kampar, jelas Yusri. Ditambahkan Yusri lagi, taati aturan dan ikuti sistem administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, semoga ke depan terwujud Pemerintahan yang semakin baik dan meningkat dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. “Pemkab Kampar tetap berkomitmen untuk menentang dan memberantas korupsi di Kabupaten Kampar, hal ini perlu kita buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan

keuangan daerah. Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh KPK ini semoga semakin baik dan mendukung dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Mencegah terhidarnya dari budaya korupsi.” Demikian disampikan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto pada acara Rapat Koordinasi dan program evaluasi pemberantasan korupsi terpadu tahun 2018 dan program sosialisasi tahun 2019 yang diadakan di Gedung Daerah Riau di Pekanbaru pada hari Selasa, 26/02. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, S.Ag didampingi oleh Sekretaris Daerah Kampar Drs. Yusri, M.Si, kepala Inpektorat Kampar Muhammad, Rapat koordinasi dengan KPK RI dan dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, bersama Bupati dan Ketua DPRD se Provinsi Riau. Pada Kesempatan tersebut dilakukan sosialisasi Pencegahan korupsi oleh Koordinator Wilayah Korsupgah KPK Adlinsyah M Nasution dan arahan Gubernur Riau Syamsuar dalam menyambut Tim dari KPK RI Ini. Sementara itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto usai Rakor melalui Pemkab Kampar sangat Komit terhadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Kampar, tentu saja ini adalah komitmen kita semua yang dimulai dari pejabat eksekutif legislatif “Kata Catur Sugeng Susanto. “Kita sangat mendukung kegiatan yang diminta oleh Tim KPK ini semoga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih),” katanya. Untuk tahun ini memerlukan program pemeliharaan tahun 2018, optimalisasi penerimaan dana, pengelolaan aset dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) “Tambah Bupati Kampar yang didampingi oleh Sekda Kampar Yusri dan dihadiri oleh Ketua DPRD Ah-

mad Fikri tersebut. Sementara dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka dipandang perlu dilakukan reformasi birokrasi diseluruh pemerintah daerah, untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka untuk mewujudkan hal tersebut antara lain perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dan amanah yang harus diemban setiap Sekretaris Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada khususnya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Bupati Kampar pada acara Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Balikpapan dengan tema Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia 2025 Melalui Inovasi Pelayanan Publik Dan Pencegahan Korupsi, pada hari Jumat, 22/2 di Hotel Gran Senyiur Balik Papan Kalimantan Timur, kegiatan yang dihadiri oleh para sekretarsi Daerah seluruh Indonesia tersebut. Ditambahkan Yusri, mengingat reformasi birokrasi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam upaya mengatasi berbagai persoalan bangsa, sehingga diharapkan melalui Rapat Koordinasi ini dapat mengidentifikasi permasalahan aktual yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan masukan untuk solusi pemecahannya.***

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Gencar, Upaya Bupati HM Wardan Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Berbagai cara dan upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) yang dipimpin oleh Bupati Drs. HM Wardan MP untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Bisa dimaklumi, karena sebagian besar masyarakat di daerah itu sangat tergantung dengan komoditas kelapa.

elum lama ini, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menghadirkan sejumlah pelaku industri kelapa sebagai peserta dalam kegiatan Seminar Nasional di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (25/3/2019) pagi. Pada kegiatan seminar nasional yang mengangkat tema ‘Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Inhil’ ini turut diundang, pihak Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, PT Bank Riau Kepri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan PT Pulau Sambu Group sebagai narasumber. Kegiatan Seminar Nasional dibuka langsung oleh Gubernur Riau, H Syamsuar yang juga merangkap sebagai pemateri utama atau keynote speaker dalam penyampaian materi tentang ‘Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Pengembangan Industri dan Peningkatan Kesejahteraan Petani’.

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, penyelenggaraan Seminar Nasional ini dapat dijadikan sebagai media dan sarana penyebarluasan informasi dan potensi perkebunan kelapa serta produk turunannya di Kabupaten Inhil. “Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia bahkan dunia, sektor perkebunan kelapa telah menjadi tulang punggung, tidak hanya bagi masyarakat, namun secara luas daerah Kabupaten Inhil,” jelas Bupati dalam sambutannya. Untuk mendorong pengembangan sektor perkebunan kelapa, Bupati menuturkan, Pemerintah Kabupaten Inhil telah pula menjadikan komoditas kelapa sebagai produk unggulan daerah. “Tidak hanya sampai disitu, guna mendukung komoditas unggulan ini, kami juga mendorong pengembangan industri pengolahan kelapa dengan harapan komoditas kelapa dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat Inhil,” ungkap Bupati.

Lebih spesifik, Bupati mengungkapkan, usaha pengembangan sektor perkebunan kelapa lokal tidak hanya akan terhenti pada tahap pendirian industri pengolahan kelapa, tapi juga membangun sentra pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa. “Terdapat beberapa langkah yang kami jalankan untuk merealisasikan rencana tersebut, seperti memberikan bimbingan teknis dan pelatihan perbaikan standar mutu dan perbaikan kualitas produk, melakukan pembinaan untuk ekspansi pasar, sosialisasi dan inisiasi,” jelas Bupati. Untuk diketahui, Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil ini berlangsung cukup interaktif dengan adanya pertanyaan-pertanyaan serta kritikan yang disampaikan, baik oleh pelaku industri kepada pihak Kementerian maupun oleh Kepala Desa yang hadir mewakili masyarakat pekebun kelapa dari daerahnya masing-masing dengan para pelaku industri. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dengan Komisaris Utama PT Cahaya Buana Group, Simarba Atong Tjia, Direktur Utama PT Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari dan Procurement Manager Indonesia PT Mapalus Makawanua, Nuwan Tharangan Weligepola. Galar Dinner Bersama Gubri----anak judul Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar Gala Dinner dan Temu Ramah Gubernur Riau, H Syamsuar bersama masyarakat. Pada acara tersebut, Bupati mengupas potensi dan bonanza perkelapaan Kabupaten Inhil di masa lalu. Menurut Bupati, Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten dengan hamparan lahan perkebunan terluas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Bagaimana tidak, diungkapkan Bupati, berdasarkan data yang dirilis Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil mencapai angka 400 ribu hektare atau 11,34 persen dari total luas lahan perkebunan kelapa nusantara dengan total produksi hingga 4 milyar butir kelapa per tahun. “Oleh karena itu, kami Pemerintah Kabupaten Inhil fokus pada upaya optimalisasi sektor perkebunan kelapa,” ungkap Bupati dalam acara yang juga dikemas untuk jamuan atas kedatangan pihak Kementerian Perdagangan RI sebagai salah satu narasumber Seminar Nasional Perkelapaan yang digelar pada 25 Maret 2019, di Gedung Engku Kelana, Tembilahan. Lebih jauh, Bupati menuturkan, sam-

pai saat ini, diketahui jumlah masyarakat pekebun kelapa di Kabupaten Inhil telah menyentuh angka 70 persen dari total penduduk. Namun, dominasi sektor perkebunan kelapa terhadap tingkat pendapatan para pekebun kelapa mengalami hambatan karena adanya fenomena penurunan harga kelapa yang terjadi cukup lama. “Hari ini, harga kelapa hanya Rp 800. Padahal pada akhir 2017 lalu, harga kelapa sempat menyentuh angka Rp 3600. Dengan begitu, terjadi kelesuan ekonomi yang amat sangat dirasakan, tidak hanya masyarakat bahkan juga daerah,” jelas Bupati seraya mengatakan, perlunya gagasan sebagai sebuah solusi atas stabilitas harga kelapa. Lebih lanjut, solusi yang tengah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Inhil guna mengatasi problema perkelapaan ini, dikatakan Bupati adalah menciptakan produk-produk turunan berbahan baku kelapa untuk kemudian dipasarkan. Sebagai produk perkebunan yang memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sumber pendapatan, namun juga menjadi bahan baku industri, dikatakan Bupati, sudah sepatutnya komoditas kelapa mempunyai nilai tawar yang tinggi. Produk olahan berbahan dasar kelapa, menurut Bupati, akan mampu mendorong komoditas kelapa lokal mencapai level harga yang diharapkan oleh masyarakat pekebun kelapa. “Namun begitu, untuk dijadikan bahan baku produk olahan, masyarakat kita banyak yang belum mampu mengolahnya sehingga beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Inhil melaksanakan pelatihan pengolahan kelapa sebagai solusi atas penurunan harga,” papar Bupati. Dulu, Bupati mengisahkan, kelapa lokal pernah menggapai masa jayanya sekitar tahun 1990-an. Dimana saat itu, diungkapkan Bupati, masyarakat Kabupaten Inhil memiliki kemampuan untum mengolah kelapa menjadi sebuah produk turunan berupa VCO atau minyak kelapa.

“Kala itu, seingat Saya malah Pemerintah yang kewalahan mendistribusikan produk hasil olahan masyarakat kita,” kata Bupati. Selanjutnya, berkenaan dengan penyelenggaraan Seminar Nasional Perkelapaan besok, Bupati berharap, kehadiran pihak Kementerian Perdagangan dan perusahaan – perusahaan industri berbahan baku kelapa dapat mendorong upaya penyelesaian masalah harga kelapa yang dinilai menghambat pengembangan kelapa lokal. “Komoditas kelapa lokal kita memiliki potensi yang besar, meskipun perlu diketahui potensi itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena masih adanya permasalahan harga. Mudah-mudahan dengan kehadiran Gubernur dan para pengusaha yang bergerak di bidang perkelapaan dapat menjadi titik terang permasalahan klasik ini,” tutur Bupati sembari menyebutkan, produktifitas kelapa lokal kian menurun karena kerusakan lahan. Sebelumnya, Jumat (8/3/2019), dalam rangka memperbaiki harga kelapa, tata niaga dan memperluas askses perdagangan kelapa dan turunannya Bupati

HM. Wardan di dampingi Sekda, Kabag Umum dan Kabag Perekonomian & SDA Setda Inhil melakukan audiensi dengan Kementrian perdagangan (KEMENDAG) RI Jl. M. I. Ridwan Rais Jakarta Pusat. Audiensi Bupati HM.Wardan beserta rombongan yang diterima Mentri Perdagangan di wakili Direktur Jendral (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Oke Nurmawan, DIPL.ING didampingi Direktur Ekspor pertanian dan Kehutanan Ir. Ninuk Rahayuningrum, M. Si. Dalam audiensi tersebut Bupati HM.Wardan melalui Kabag Ekonomi & SDA Setda Inhil Wanhar menyampaikan harapan masyarakat khususnya petani kelapa yang ada di Kabupaten Inhil dalam memperbaiki stabilitas harga kelapa, tata niaga dan memperluas Akses perdagangan kelapa dan turunannya untuk bisa dipasarkan keluarkan negeri. Untuk itu, Bupati HM.Wardan mengharapkan ada dukungan konkrit dari Kementerian Perdagangan melalui program kerja yang bisa disinergikan dengan program unggulan Pemerintah Daerah khusus nya yang berhubungan dengan kelapa. Pada kesempatan tersebut Bupati juga mengundang Pak Menteri untuk dapat hadir dan menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional tentang pengembangan produk unggulan daerah kelapa yang akan dilaksanakan pada tgl 25 Maret 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir. Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurmawan, DIPL.ING menyambut baik rencana dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait perhatian terhadap petani kelapa, Kementerian akan support dan mensinergikan program kerja yang ada dengan melibatkan lembaga pembiayaan ekspor, industri kelapa, BAPPETI. (Adv/Hms)

infotorial Bank Riaukepri

Disaksikan Menpan-RB

Dirut BRK dan Wako Pekanbaru Teken MoU

Askrindo Syariah Jalin Kerjasama dengan BRK

Supardi: BRK Bank Daerah yang Berkembang dengan Sangat Pesat D

“Karena itu, Askrindo Syariah merasa penting untuk melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak.”

IREKTUR Pemasaran As krindo Syariah, Supardi Najjamuddin mengatakan, Bank Riau Kepri (BRK) merupakan bank daerah yang berkembang dengan sangat pesat. “Karena itu, Askrindo Syariah merasa penting untuk melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya. Supardi mengatakan hal itu saat PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Riau Kepri. Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Utama Askrindo Syariah Seogiharto dan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari di Jakarta, di dampingi jajaran masing-masing. Kerjasama tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan kedua perusahaan karena Bank Riau bank dengan aset cukup besar yakni Rp 27 triliun dan 10% aset tersebut bersumber dari aset unit usaha syariah sebesar Rp 2,7 triliun dengan potensi bisnis yang cukup besar. Menurutnya, kerjasama ini potensial karena pihaknya melihat potensi konsumer Bank Riau Kepri

ini sebesar Rp. 482 miliar, sedangkan potensi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 100 M dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp. 13 M,. “Karena itu, Askrindo Syariah merasa penting untuk melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya, Kamis (28/2), sebagaimana dilansir kontan.co.id. Supardi mengatakan, ke depan Askrindo Syariah juga akan akan menyasar produk produk yang menjadi kekuatan Bank Riau Kepri khususnya untuk pembiayaan konsumtif berbasis potong gaji bagi karyawan PNS. “Kita terus memperbanyak mitra kerja kita tidak hanya dengan perbankan nasional tapi perbankan di daerah. Kekuatan perbankan daerah itu sangat bagus dan potensinya juga luar biasa karena di daerah itu captive market mereka sangat baik seperti pinjaman untuk kesejahteraan karyawan mereka atau pembelian rumah serta kebutuhan lainnya,” jelas Supardi. Selain itu, terkait kinerja Askrindo Syariah selama tahun 2018, Supardi menjelaskan, perseroan ini mengalami peningkatan

signifikan, hal tersebut tercermin dari meningkatkan pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah (IJK) serta laba perusahaan di selama tahun 2018. Menurutnya, pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah (IJK) naik 29,6% sebesar Rp 225 miliar dibanding IJK tahun 2017 yaitu sebesar Rp 176 miliar. Sementara untuk laba bersih perusahaan di tahun 2018 Askrindo Syariahberhaasil membukukan laba sebesar Rp.14 miliar naik sekitar 66,7% dibandingkan laba 2017 yang sebesar Rp 6 miliar. Untuk tahun 2019, Supardi mengatakan, akan tetap melakukan strategi implementatif memaksimalkan potensi pasar penjaminan syariah yang ada di tanah air. Selain itu, Askrindo syariah juga terus mengembangkan layanan dan inovasi dengan ditunjang oleh IT dan outlet yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia. “Askrindo Syariah akan fokus pada penjaminan syariah segmen konsumtif sejalan dengan arah perkembangan bisnis perbankan syariah, sedangkan untuk sektor produktif akan tetap disasar secara selektif untuk tetap menjadi prudent underwriting,” ujarnya.***

DISAKSIKAN langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Drs. H. Syafruddin, M.Si bersama Sekjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Hadi Prabowo, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari bersama Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT menandatangani MoU tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Rabu (6/3/19). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada saat peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru. MoU yang sama juga ditandatangani oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Kapolda Riau Irjen Pol. Widodo Eko Prihastopo, Kajati Riau Uung Abdul Syakur, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Riau M. Diah, SH, MH, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Riau Lukman Hakim, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Riau Edward Hamonangan Sianipar, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Suripto Irianto, SH, dan Kepala Kantor Kemenag Pekanbaru H. Edwar S. Umar. Selanjutnya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru Rahmad Asri Ritonga, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mias Muchtar, Dirut PT. Taspen (Persero) Ikbal Latanro, Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Riau Iyan Rubianto, Kepala Kantor Pos

Pekanbaru Hemat Firdaus, Kepala PT. Jasaraharja Cabang Riau Herry Kesuma, Dirut PDAM Tirta Siak Kemas Yuzferi, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pekanbaru Pupung Mulyantini, Ketua Ikatan Pejabat Akta Tanah Pekanbaru Ashelfine, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Riau Choirus Subechan dan Pemimpin Wilayah BRI Pekanbaru Wahyu Sulistiyono. Kehadiran Menpan RB Drs. H. Syafruddin, M.Si yang juga sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional dan Koordinator Gerakan Indonesia Melayani dalam Reformasi Pelayanan Publik sekaligus meresmikan MPP Kota Pekanbaru. Turut hadir pada acara ini Wakil Gubnernur Riau Brigjen (Purn) Edy Natar Nasution, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Kepala MPP Kota Pekanbaru M. Jamil, 13 Pembentukan MPP Pekanbaru ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017. MPP Kota Pekanbaru ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.***

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Lengkapi Perkantoran dan Kuliahkan ASN, Cara Pemkab Rohul Tingkatkan Pelayanan Berbagai cara dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) di bawah kepe mimpinan Bupati H. Sukiman untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain menggesa pengerjaan kantor-kantor milik pemerimtah, langkah lain yang ditempuh adalah dengan menguliahkan ASN (aparatur sipil negara).

ada Minggu (24/3/2019) lalu, misalnya, Bupati Sukiman meresmikan tiga fasilitas umum dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bengkolan Salak, Kecamatan Pendalian IV Koto. Ketiga fasilitas yang baru diresmikan Bupati Rokan Hulu, Ahad (24/3/2019), dibangun bersumber dari bantuan Dana Desa (DD) dan APBD Rokan Hulu, yakni Kantor Desa Bengkolan Salak, Gedung TK Bakti Pertiwi, serta Pasar Desa. Peresmian ketiga fasilitas ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dilakukan Bupati Rokan Hulu Sukiman, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos M.Si,Ketua Tim Penggerak PKK Rokan Hulu Hj. Peni Herawati Sukiman. Asisten III Setdakab Rokan Hulu Dipendri, Ketua DWP Rohul Hj. Neti Herawati SKM, Staff Ahli Bupati Rokan Hulu Irpan Ridho, Inspektur Inspektorat Rokan Hulu Helfiskar SH, MH, Kadis PUPR Rokan Hulu Anton ST, MM, Kadis Perhubungan Syofwan S.Sos. Pada sambutannya, Kades Bengkolan Salak Sutrisno mengatakan pembangunan Pasar Desa dan Gedung TKI Bakti

Pertiwi dibangun melalui bantuan DD tahun 2018. Sedangkan untuk Kantor Desa Bengkolan Salak dibangun melalui dana APBD Rokan Hulu 2018. Dua los Pasar Desa dibangun melalui bantuan DD dengan anggaran Rp.149.659.500. Demikian juga dua ruang belajar dan satu kantor di TK Bakti Pertiwi dibangun dari bantuan DD? dengan anggaran Rp. 263.626.000. “Sementara untuk Kantor Desa (Bengkolan Salak) dibangun dari APBD tahun anggaran 2018,” ungkap Sutrisno. Selain itu, Sutrisno menyampaikan masyarakat sangat berharap ke Pemkab Rokan Hulu untuk membangun infrastruktur jalan, sebab sejak berdirinya Desa Bengkolan Salak tahun 1989, atau sekira 30 tahun lalu, jalan ke desanya belum tersentuh aspal. Ia mengungkapkan panjang jalan yang diminta masyarakat melintasi tiga desa, yaitu dari Sungai Kandis-Desa Bengkolan Salak-Bukit Suligi sepanjang 9 kilometer. Selain itu, sebagaimana dilansir riauterkini.com, Sutrisno juga berharap ada bantuan pembangunan embung desa, termasuk drainase, dan normalisasi sungai. Sebab, setiap musim hujan datang, Desa Bengkolan Salak rawan teren-

dam banjir, dampak terjadinya pendangkalan di sungai setempat. Sementara, pada sambutannya, Bupati Rokan Hulu, Sukiman, mengapresiasi Kades Bengkolan Salak yang telah menggunakan bantuan DD dan ADD dengan baik untuk kepentingan masyarakat di desanya. Bupati mengharapkan setelah diresmikan operasional pasar Desa Bengkola Salak, nantinya pasar ini bisa menumbuhkan taraf perekonomian masyarakat setempat, dan pembangunan yang dilakukan juga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Setelah Kantor Desa Bengkolan Salak diresmikan, pria yang pernah menjabat Dandim di Kabupaten Indragiri Hilir ini juga berharap dapat meningkatkan pelayanan dari pemerintah desa, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Setelah selesainya pembangunan gedung ini, diharapkan juga pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik, dan masyarakat mendapat kemudahan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan,” harapan besar Bupati Sukiman. Selain itu, Bupati Rokan Hulu juga mengapresiasi pembangunan gedung TK

Bakti Pertiwi. Menurutnya, fasilitas ini juga sangat dibutuhkan sebagai sarana pendidikan bagi generasi. Diharapkan, dengan gedung baru, proses belajar mengajar juga semakin nyaman dan lebih baik lagi. Pada kesempatan itu, Bupati Rokan Hulu Sukiman juga diberi mandat untuk memotong nasi tumpeng, sebagai wujud syukur dari Pemerintah Desa Bengkolan Salak atas suksesnya pembangunan di desanya. Masih di acara yang sama, Ketua Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau K3S Kabupaten Rokan Hulu Peni Herawati juga menyerahkan batuan kepada anak yatim yang ada di Desa Bengkolan Salak. Sebelumnya, Senin (4/3/2019), Bupati Sukiman meresmikan dua kantor baru, yakni kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat? dan Pemerintahan Desa (PMPD), serta Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (4/3/2019). Peresmian dua kantor baru yang dibangun melalui APBD Rohul tahun anggaran 2018. Bupati Sukiman didampingi Sekretaris Daerah Rohul H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, serta para Kepala Dinas dan Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul, para kepala desa, lurah dan pejabat lainnya. Peresmian tersebut ditandai dengan prosesi pemotongan pita, selanjutnya, Bupati Sukiman bersama Sekda Rohul berkeliling melihat seisi ruangan kantor, baik di kantor Dinas PMPD Rokan dan DLH Rohul yang lokasinya tidak begitu jauh. Disela kegiatan peresmian dua kantor dinas, Bupati Rohul Sukiman mengatakan, Pemkab Rohul terus berusaha membangun seluruh kantor permanen untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Dirinya mengaku, masih ada enam OPD lagi yang belum punya kantor permanen, termasuk kantor permanen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rohul. Kemudian, tambahnya, untuk kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan? dan Perlindungan Anak Rohul, sementara ini belum bisa ditempati karena belum selesai. Sukiman meminta, sebagaimana dilansir metroterkini.com, untuk areal kantor baru DLH Rohul dan Dinas PMPD Rohul yang cukup luas harus dibarengi dengan lingkungan yang asri sehingga membuat nyaman dalam melakukan aktivitas pelayanan publik. Dikatakan Sukiman lagi, adanya kantor baru ini, semangat kerja pegawai meningkat, terutama dalam melayani masyarakat. “Dengan adanya kantor baru, saya harapkan semangat kerjanya

bertambah, termasuk disiplin dan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Kemudian, dengan adanya kantor baru yang bagus dan nyaman, pelayanan kedepannya juga diharapkan lebih baik lagi,” pesannya. Sukiman juga menambahkan terkait enam OPD yang belum memiliki kantor permanen, tentunya akan segera dibangun oleh Pemkab Rohul, namun masih melihat kondisi keuangan daerah. Sukiman mengakui, ada dua prioritas kantor yang akan dibangun, yakni untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul, serta Kantor DPRD Rohul, namun, pembangunan juga melihat keuangan daerah. “Mudah-mudahan dananya mencukupi sehingga kantor bisa terbangun semua?nya,” pungkasnya. Sesuai catatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Rohul, masih ada enam kantor OPD lagi yang belum permanen atau kondisi masih menumpang, termasuk di kantor merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Riau dan rumah jabatan pejabat Pemkab Rohul. Ke enam OPD di lingkungan Pemkab Rohul yang belum mempunyai kantor permanen, yakni Bapenda, Dinsos PPPA, Diskoptransnaker, Perpustakaan dan Arsip, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Rohul. Sementara pada Senin (18/3/2019), dalam upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN (aparatur sipil negara), pemerintah kabupaten (Pemkab), Rokan Hulu (Rohul) bekerja sama dengan Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru. Kerjasama untuk meningkatkan SDM pegawai ditandai dengan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) antara pemerintah Kabupaten Rohul dan Unilak di Kantor Bupati Rohul pada Senin (18/3/2019). Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Bupati Rohul, H. Sukiman menyatakan bahwa peningka-

tan sumber daya manusia di Kabupaten Rohul sangat penting, dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur. “Sehingga saya memperbolehkan pegawai di Rohul yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2 (Strata 2) di Unilak,” kata Bupati, dilansir rohultoday.id. Dia menambahkan, peningkatan pendidikan juga akan mempengaruhi kinerja pegawai pemerintah kabupaten Rohul. Semakin tinggi pendidikan, tentu saja, semakin baik kinerjanya. Bupati Sukiman juga menjelaskan, menuntut ilmu tidak memandang usia. Artinya, pejabat atau pegawai yang berusia di atas 35 atau 40 tahun juga dapat melanjutkan pendidikan mereka. Tidak hanya itu, tambah Bupati, untuk menjadi pejabat Pemerintah Kabupaten Rohul, itu juga harus didukung oleh pendidikan. Karena alasan ini, ia mengizinkan pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan. “Harus benar-benar belajar, saya mengizinkannya jika ingin sekolah lagi, jangan main-main. Ini untuk kinerja pemerintah kabupaten Rohul ke depan,” katanya. Sedangkan dikatakan Kanselir Unilak, Dr. Hj Hasnati, SH, MH mengakui, ia sangat menghargai langkah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rohul, dalam meningkatkan SDM pegawainya. “Kami juga berterima kasih kepada Bupati Rohul, yang telah bersedia bekerja sama dengan kami dalam meningkatkan sumber daya manusia pejabat pemerintah kabupaten Rohul,” katanya. Hasnati mengakui, saat ini ada 35 pegawai pemerintah kabupaten Rohul, yang saat ini mengikuti pendidikan S2 di Unilak. Ia berharap, akan ada lebih banyak pegawai yang kuliah di Unilak. “Berharap ini akan menjadi ladang amal, dan investasi di bidang sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dalam pengembangan Rohul di masa depan,” katanya. (Adv/Pemkab Rokan Hulu)

DPRD

advertorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Gelar Sidang Paripurna, DPRD Bentuk Dua Pansus Sekaligus

Sidang paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau yang digelar di Gedung DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (4/3/2019), menyepakati pembentukan Pansus (Panitia Khusus) LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

embentukan kedua pansus tersebut disepakati usai DPRD Riau menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Rapat yang dipimpin langsung olehKetua DPRD Riau Septina Primawati. Adapun pansus yang dibentuk itu terdiri dari perwakilan anggota fraksi yang ada di DPRD Riau. Dari Fraksi Golkar, ditunjuk Supriyati, Karmila Sari, dan Erizal Muluk. Fraksi PDIP dipercayakan kepada Makmun Solihin dan Almainis. Lalu, dari Fraksi Demokrat ada nama Nasril dan Eddy A Mohd Yatim. Selanjutnya, Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga, dan Bagus Santoso. Dari Fraksi Gerindra-Sejahtera ada Marwan Yohanis dan Mansyur HS. Sedangkan Fraksi PKB dipercayakan kepada Abdul Wahid. Fraksi PPP mengamanatkan kepada T Nazlah Khairati sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Ilyas HulU selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura. Setelah ditunjuk, pansus kemudian melakukan rapat internal untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan 14 anggota pansus, maka diputuskan bahwa Karmila

dan Mansyur HS dipercaya sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Dalam kesempatan tersebut juga diperoleh informasi bahwa pansus tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Dan itu dapat diperpanjang. Setelah itu, pansus melaporkan hasil kerjanya dalam sebuah rapat paripurna. Pemprov Berterimakasih ke DPRD Sebelumnya, sidang paripurna DPRD Riau beragendakan mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Dalam hal ini, Gubernur Riau diwakili oleh Sekdaprov (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, Ahmad Hijazi. Yang dipercaya memimpin sidang paripurna ini adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Dalam pemaparannya, Sekdaprov Hijazi menyebut Pemerintah Provinsi Riau sangat berterimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Menurutnya, hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang ber-

jalan. Hijazi langsung mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Dimana beberapa waktu lalu fraksi Golkar sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin. “Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,” ujar Hijazi menanggapi, sebagaimana dilansir riaupos.co. Sedangkan dalam upaya meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah merasa sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau. Di samping itu, sebutnya, saat ini sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB). Tidak hanya sampai disitu, Sekda juga membacakan jawaban pemerintah atas

pandangan fraksi PDIP. Terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. Dikatakannya, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Proporsi penganggaran masingmasing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota. Ia kemudian menyampaikan bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau. Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA). “Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,” paparnya. Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, Hijazi mengatakan pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional. Setelah menjawab fraksi PDIP, Hijazi kemudian menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen. “Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO.

Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,” sebutnya. Dia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Terkait hal ini, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,” sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN. Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, dikatakan dia terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. “Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),” pungkasnya. Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan. Sekdaprov Hijazi juga menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Terkait hal ini, menurut Sekdaprov Hijazi, Pemprov Riau akan berupaya menggali sumbersumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,” sebut Ahmad Hijazi.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Pemprov Riau dalam rapat paripurna tersebut. Menurut dia, jawaban tersebut sangat rinci, lengkap dan disertai data.”Beliau menyampaikan dengan data, dan menjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan kemarin. Semua disampaikan dengan lengkap,” ujar Noviwaldy. Dengan begitu, politisi asal Pekanbaru ini berharap pansus yang telah dibentuk mempunyai gambaran yang jelas terkait apa yang akan dibahas. “Karena laporan itu jawabannya dilengkapi dengan laporan yang rinci, kemudian ada datanya,” sebut pria yang akrab disapa Dedet tersebut. Sidang paripurna dengan agenda serupa sebelumnya digelar Senin (11/2/2019). Saat itu Septina Primawati Ketua DPRD Provinsi Riau memimpin rapat paripurna yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman, hadir juga langsung Gubernur Riau Wan Thmarin Hasyim bersama dengan Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Wan Thamrin Hasyim Selaku Gubernur Riau langsung membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah Tahun 2014-2019 di Rapat Paripurna terbuka pada hari ini. Usai membaca (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2018 dan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah Tahun 2014-2019 Tiga Gubernur yang dimulai dari masa jabatan Bapak Anas Ma’mun, Bapak Arsyadjuliandi Rachman hingga Bapak Wan Thamrin Hasyim sendiri, ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan DPRD terkait LKPJ yang telah disampaikan tersebut. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Gala Dinner Bersama Gubri, Bupati Inhil Kupas Potensi Dan Bonanza Perkelapaan Di Masa Lalu Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar Gala Dinner dan Temu Ramah Gubernur Riau, H Syamsuar bersama masyarakat. Pada acara tersebut, Bupati mengupas potensi dan bonanza perkelapaan Kabupaten Inhil di masa lalu.

enurut Bupati, Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten dengan hamparan lahan perkebunan terluas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Bagaimana tidak, diungkapkan Bupati, berdasarkan data yang dirilis Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil mencapai angka 400 ribu hektare atau 11,34 persen dari total luas lahan perkebunan kelapa nusantara dengan total produksi hingga 4 milyar butir kelapa per tahun. “Oleh karena itu, kami Pemerintah Kabupaten Inhil fokus pada upaya optimalisasi sektor perkebunan kelapa,” ungkap Bupati dalam acara yang juga dikemas untuk jamuan atas kedatangan pihak Kementerian Perdagangan RI sebagai salah satu narasumber Seminar Nasional Perkelapaan yang digelar pada 25 Maret 2019, di Gedung Engku Kelana, Tembilahan. Lebih jauh, Bupati menuturkan, sampai saat ini, diketahui jumlah masyarakat pekebun kelapa di Kabupaten Inhil telah

menyentuh angka 70 persen dari total penduduk. Namun, dominasi sektor perkebunan kelapa terhadap tingkat pendapatan para pekebun kelapa mengalami hambatan karena adanya fenomena penurunan harga kelapa yang terjadi cukup lama. “Hari ini, harga kelapa hanya Rp 800. Padahal pada akhir 2017 lalu, harga kelapa sempat menyentuh angka Rp 3600. Dengan begitu, terjadi kelesuan ekonomi yang amat sangat dirasakan, tidak hanya masyarakat bahkan juga daerah,” jelas Bupati seraya mengatakan, perlunya gagasan sebagai sebuah solusi atas stabilitas harga kelapa. Lebih lanjut, solusi yang tengah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Inhil guna mengatasi problema perkelapaan ini, dikatakan Bupati adalah menciptakan produkproduk turunan berbahan baku kelapa untuk kemudian dipasarkan. Sebagai produk perkebunan yang memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sumber pendapatan, namun juga menjadi bahan baku industri, dikatakan Bupati, sudah sepatutnya komoditas kelapa mempunyai nilai tawar yang tinggi. Produk olahan berbahan dasar kelapa, menurut Bupati, akan mampu mendorong komoditas kelapa lokal mencapai level harga yang diharapkan oleh masyarakat pekebun kelapa. “Namun begitu, untuk dijadikan bahan baku produk olahan, masyarakat kita banyak yang belum mampu mengolahnya

sehingga beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Inhil melaksanakan pelatihan pengolahan kelapa sebagai solusi atas penurunan harga,” papar Bupati. Dulu, Bupati mengisahkan, kelapa lokal pernah menggapai masa jayanya sekitar tahun 1990-an. Dimana saat itu, diungkapkan Bupati, masyarakat Kabupaten Inhil memiliki kemampuan untum mengolah kelapa menjadi sebuah produk turunan berupa VCO atau minyak kelapa. “Kala itu, seingat Saya malah Pemerintah yang kewalahan mendistribusikan produk hasil olahan masyarakat kita,” kata Bupati. Selanjutnya, berkenaan dengan penyelenggaraan Seminar Nasional Perkelapaan besok, Bupati berharap, kehadiran pihak Kementerian Perdagangan dan perusahaan – perusahaan industri berbahan baku kelapa dapat mendorong upaya penyelesaian masalah harga kelapa yang dinilai menghambat pengembangan kelapa lokal. “Komoditas kelapa lokal kita memiliki potensi yang besar, meskipun perlu diketahui potensi itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena masih adanya permasalahan harga. Mudah-mudahan dengan kehadiran Gubernur dan para pengusaha yang bergerak di bidang perkelapaan dapat menjadi titik terang permasalahan klasik ini,” tutur Bupati sembari menyebutkan, produktifitas kelapa lokal kian menurun karena kerusakan lahan.***

Seminar Nasional, Bupati Inhil Hadirkan Pelaku Industri Kelapa Sebagai Peserta Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menghadirkan sejumlah pelaku industri kelapa sebagai peserta dalam kegiatan Seminar Nasional di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (25/3/2019) pagi.

ada kegiatan seminar nasional yang mengangkat tema ‘Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Inhil’ ini turut diundang, pihak Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, PT Bank Riau Kepri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan PT Pulau Sambu Group sebagai narasumber. Kegiatan Seminar Nasional dibuka langsung oleh Gubernur Riau, H Syamsuar yang juga merangkap sebagai pemateri utama atau keynote speaker dalam penyampaian materi tentang ‘Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Pengembangan Industri dan Peningkatan Kesejahteraan Petani’. Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, penyelenggaraan Seminar Nasional ini dapat dijadikan sebagai media dan sarana penyebarluasan informasi dan potensi perkebunan kelapa serta produk turunannya di Kabupaten Inhil. “Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia bahkan dunia,

sektor perkebunan kelapa telah menjadi tulang punggung, tidak hanya bagi masyarakat, namun secara luas daerah Kabupaten Inhil,” jelas Bupati dalam sambutannya. Untuk mendorong pengembangan sektor perkebunan kelapa, Bupati menuturkan, Pemerintah Kabupaten Inhil telah pula menjadikan komoditas kelapa sebagai produk unggulan daerah. “Tidak hanya sampai disitu, guna mendukung komoditas unggulan ini, kami juga mendorong pengembangan industri pengolahan kelapa dengan harapan komoditas kelapa dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat Inhil,” ungkap Bupati. Lebih spesifik, Bupati mengungkapkan, usaha pengembangan sektor perkebunan kelapa lokal tidak hanya akan terhenti pada tahap pendirian industri pengolahan kelapa, tapi juga membangun sentra pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa. “Terdapat beberapa langkah yang kami jalankan untuk merealisasikan

rencana tersebut, seperti memberikan bimbingan teknis dan pelatihan perbaikan standar mutu dan perbaikan kualitas produk, melakukan pembinaan untuk ekspansi pasar, sosialisasi dan inisiasi,” jelas Bupati. Untuk diketahui, Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil ini berlangsung cukup interaktif dengan adanya pertanyaanpertanyaan serta kritikan yang disampaikan, baik oleh pelaku industri kepada pihak Kementerian maupun oleh Kepala Desa yang hadir mewakili masyarakat pekebun kelapa dari daerahnya masing-masing dengan para pelaku industri. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dengan Komisaris Utama PT Cahaya Buana Group, Simarba Atong Tjia, Direktur Utama PT Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari dan Procurement Manager Indonesia PT Mapalus Makawanua, Nuwan Tharangan Weligepola.***