Majalah Pena Amira Edisi 97 - Maret 2019

4

EDISI 97 - Maret 2019

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Kedamaian

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

K

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

EDAMAIAN pada dasarnya bagaimana cara kita menjalani dan melakoni hidup dan kehidupan. Hidup menjadi sesuatu yang sulit dan berat manakala kita menganggap segala hal yang dilalui dari sudut pandang yang sempit. Sebaliknya, hidup menjadi sesuatu yang penuh kedamaian dan ketenangan manakala kita bisa bijak menyikapi segala keadaan, terlepas apakah keadaan itu berat atau ringan.

Seseorang yang sudah terpola dengan gaya hidup mewah, satu misal, merasa belum makan siang manakala tidak menyambangi restoran mewah dan berkelas. Berbeda dengan yang sudah terbiasa dengan pola hidup sederhana, makanan sesederhana pun tidak menjadi persoalan. Toh kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengisi perut yang tengah keroncongan.

Intinya memang terletak pada sikap legowo: menerima segala yang dilalui dengan ikhlas. Bukan berarti mengalah dengan keadaan, dan tidak berupaya untuk membuat keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik; tapi lebih pada sikap untuk tidak mau memaksakan kehendak. Untuk menakar yang tidak sesuai ukuran, dan tidak membuat bayang-bayang lebih tinggi dari ukuran badan.

Kalau garis nasib –setelah sebelumnya melakukan serangkaian upaya maksimal—menghendaki kita untuk berjalan sampai pada titik tertentu, kenapa pula harus memaksakan diri untuk berjalan lebih jauh lagi? Kalau gapaian dan jangkauan tangan hanya pada posisi tertentu, kenapa pula harus menghalalkan segala cara untuk membuat jangkauan menjadi lebih jauh lagi?

Ambisi yang dibuat berlebihan, yang tidak berpatok pada batas kemampuan diri, tak jarang membuat seseorang menjadi kebablasan.

Orang seperti ini sering terjerembab oleh angan-angan yang ia bangun sendiri. Parahnya, tidak jarang dengan menisbikan orang lain, terutama mereka yang dikaruniai segala sesuatu yang berlebih dari dirinya— terutama dalam konteks parameter materi-finansial.

Bila sikap seperti ini yang dipelihara, bukan tidak mungkin realitas

ini yang akan dialami: merasa sepi di tengah keramaian. Sebenarnya bukan lingkungan yang membuat orang itu merasa sepi di tengah keramaian, terlebih kondisi itu dimungkinkan oleh sikap yang dibangun oleh si pribadi yang bersangkutan. Ia yang mengatur jarak dengan lingkungannya, kendati lingkungannya tidak menghendaki hal yang seperti itu.

Padahal, substansi dari kedamaian dan ketenangan hidup adalah merasa plong berada di tengah semua kondisi dan situasi. Ketika berada di tengah kerumunan orang yang memiliki kelebihan finansial, orang yang bersangkutan merasa tidak terasing dan tersisih karena di hatinya sudah tertanam satu keyakinan diri: kalau orangorang itu memiliki kelebihan harta, saya juga pasti punya kelebihan yang lain.

Begitu pun sebaliknya, ketika berada di tengah kelompok orang yang secara status sosial berada di bawah derajatnya, tidak membuat orang yang bersangkutan menepuk dada, untuk kemudian mengedepankan sikap sombong karena merasa lebih dari orang-orang itu. Karena di hatinya yang paling dalam juga tertanam satu keyakinan: pasti orang-orang itu memiliki kelebihan lain yang tidak saya miliki.

Ya, sebagaimana dituntun oleh ajaran agama, hidup yang penuh penerimaan merupakan rangkaian hari-hari yang penuh berkah. Bukan berarti mengalah saja pada keadaan, melainkan mendasarkan sikap dan tingkah laku pada satu panduan yang jelas, yaitu Allah SWT telah menggariskan nasib masing-masing umat manusia, dan umat manusia hanya tinggal menjalaninya saja.

Ketika orang lain dikaruniai memiliki kelebihan tertentu, ya, itulah nikmat –bisa jadi juga ujian—bagi orang yang bersangkutan. Jangan sampai membuat kita uring-uringan karena kelebihan orang karena, pada dasarnya, kita juga memiliki kelebihan yang diyakini tidak dimiliki oleh orang yang punya kelebihan dimaksud. Kita saja yang terkadang –bahkan malah sering—tidak menyadari kelebihan yang kita miliki. *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Habis Apel, Duduk di 42 Jangan Kantor, Baca Koran, Merokok, Lalu ke Rumah

10 Poin di 100 Hari Kerja Syamsuar-Edy Natar Pemkab Bengkalis 46 2019, Sediakan Rp20 M untuk

Anggaran Tanggap Darurat

8

Semarak, HUT Damkar, Satpol PP dan Linmas di Pekanbaru yang Dihadiri Mendagri

10

Edisi 97 Maret 2019

Intens, Upaya DPRD Bengkalis Ikut Menggali Sumber-sumber PAD 3

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

P

10 Poin di 100 Hari Kerja

ROVINSI Riau pun resmi memiliki duet pemimpin baru menyusul dengan dilantik dan diambilnya sumpah jabatan Drs. H. Syamsuar M.Si. dengan Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau masa bakti 2019-2024 oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/9/2019).

Pasangan Syamsuar-Edy Natar merupakan pemimpin produk Pemilihan Gubernur Riau yang digelar tahun lalu. Berhasil mengalahkan tiga pasang kandidat lainnya –termasuk pasangan petahana Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno—KPU Provinsi Riau kemudian menetapkan duet yang diusung PKS dan PAN ini sebagai pemenang pesta demokrasi tingkat lokal yang digelar sekali lima tahun itu.

Menyusul dengan dilantik dan diambilnya sumpah jabatan Syamsuar dan Edy Natar, dipastikan akan mengakhiri tukar-ganti sosok yang memimpin provinsi yang kaya minyak ini.

Sebab, menyusul setelah Arsyadjuliandi Rachman mengundurkan diri sebagai Gubri karena maju sebagai caleg, beberapa kali terjadi pergantian Gubri, baik dengan status definitif, pelaksana tugas dan pelaksana harian.

Adalah Presiden yang akrab dengan panggilan Jokowi, yang memimpin jalanya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubenur Riau dan wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Edi Natar Nasution. Jokowi tampak mengenakan baju kemeja putih yang dibalut dengan jas warna hitam dan celana hitam lengkap dengan pecil hitam dan dasi berwana merah. Sementara Gubenur Riau dan wakil Gubernur Riau terpilih mengenakan seragam Pakaian Dinas Upacara (PDU) dengan jas, celana, dan sepatu yang semuanya bewarna putih.

Tampak hadir juga wakil Presiden Jusuf kalla yang ikut mendampingi Presiden serta sejumlah menteri kabinet kerja tampak hadir di lokasi acara.

Di antaranya, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Menteri Koordinator Maritim Luhut binsar panjaitan, menteri perikanan dan kelautan Susi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Sebelum dilantik di ruang pelantikan, Syamsuar dan Edi Natar Nasution berjalan di belakang Presiden Jokowidodo dan Wakil Predisen Jusuf Kala.

Tampak arak-arakan pasukan Paspamres berseragam baju merah dan celana putih lengkap dengan senjatanya berjalan mengiringi barisan Presiden dan Wakil Presiden RI dan Gubernur Riau

terpilih.

Setelah penandatangan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah Gubenur Riau protokler istana negara kemudian memanggil istri masingmasing gubenur melalui pengeras suara. Setelah prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan selesai, Gubenur Riau dan wakilnya yang didampingi oleh istrinya masing-masing ini diberi ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Resmi dilantik menjadi Gubernur Riau Syamsuar bertekad menjalani tugasnya dengan baik tanpa melakukan

Syamsuar-Edy Natar “Orang Siak harus bangga, karena gubernurnya berasal dari Siak dan ini merupakan berkah bagi Siak. Malam ini kita menghantarkan pak Syamsuar sebagai Gubernur Riau de­ngan doa, setelah beberapa hari lalu dilantik oleh Presiden.”

4

5

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

tindakan korupsi seperti tiga gubernur Riau sebelumnya. “Insya Allah, kami sudah bertekad dengan Pak Edy (wagub Riau), tidak akan terjadi lagi yang ke beberapa kali,” ujar Syamsuar usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2/2019) seperti yang dilansir dari Kompas.com, dirilis tribunpekanbaru.com.

Untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, kata Syamsuar, dirinya bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution bekerja sama dengan KPK dalam menjalani roda pemerintahan .

“Saya sudah diundang oleh KPK pada 30 Januari lalu dalam rangka untuk memberitahukan kondisi Riau saat ini,

reforma agraria berupa perhutanan sosial dan tora. “Termasuk juga menyiapkan Ranperda pendidikan gratis untuk anak-anak SMA dan lainnya,” katanya.

Berbagai kalangan masyarakat Riau mempunyai harapan yang tinggi untuk Gubri dan Wagubri yang baru. Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Ulul Azmi, misalnya, meminta pendidikan itu tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh nahkoda baru Riau, terutama kesejahteraan guru yang ada di Riau.

nengah kebawah. Asdi juga menyampaikan kepada pemerintah untuk terus memperhatikan masyarakat bawah sehingga kebijakan yang dicanangkan mengacu pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Riau.

Pengusaha clothing Riau, Reyhan Muqtashid, berharap semoga kepemimpinan baru Riau bisa membawa Riau ke arah yang lebih baik. Ia juga menuturkan semoga apa yang kepemimpinan ini bisa menjabat hingga akhir masa jabatan dan terealisasi semua program yang diinginkan. “Mari kita lihat kepemimpinan baru Syamsuar dan Edi, semoga program 100 hari terealisasi dengan baik dan nahkoda baru ini bisa membawa Riau menjadi lebih

yang menjadi tugas saya nanti untuk membenahi. Dan hari ini saya bersama Mendagri akan berkunjung ke KPK,” kata Syamsuar.

Pasangan ini pun akan menjalankan program kerja100 harinya.Program tersebut sesuai dengan visi dan misinya. Gubernur Riau, Syamsuar, Rabu (20/2/2019) di Istana Negara Jakarta, mengatakan, diantara program 100 hari tersebut adalah sosialisasi pencegahan kabakaran hutan dan lahan ke daerah.

“Apalagi sekarang kan sudah masuk musim kemarau,” ujarnya.

Kemudian, pembenahan birokrasi dan aset pemerintah daerah. Termasuk menyiapkan konsep Riau hijau. Selanjutnya meningkatkan pencapaian

Lebih lanjut, Azmi menuturkan pengembangan objek wisata di Riau lebih ditingkatkan lagi untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Riau dan membentuk ekonomi kreatif buat generasi milenial. “Objek wisata di Riau cukup banyak, semoga semakin bisa dikembangkan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi anak muda Riau,” tuturnya, Rabu(20/2). “Tapi yang tak penting yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan Melayu,” katanya.

Asdi, juru parkir di Pekanbaru, sangat berharap banyak dengan Gubri yang baru dilantik ini. Ia berharap kestabilan ekonomi terus terjaga sehingga tidak menyiksa keuangan kaum me-

baik,” kata Reyhan.

Tak kurang, Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu mengaku sangat meyakini Syamsuar dan Edi Natar mampu membawa Riau bangkit kembali. Dikatakannya, pengalaman Gubri dan Wagubri yang baru saja dilantik itu tidak perlu diragukan lagi. “Syamsuar dan Edi Natar diyakini akan mampu menjaga keseimbangan hubungan baik antar Parpol, bawahan dan tidak kalah penting menjaga hubungan ke pusat,” tambahnya.

Di mata Plt Bupati Siak, Drs. H. Alfedri M.Si., menyebut karakter kepemimpinan Syamsuar sangat berpengaruh bagi pencapaian pembangunan yang telah mengharumkan daerah, selama

6

Harapan Masyarakat

hampir delapan tahun menakhodai Kabupaten Siak. “Apa yang telah kita capai tidak terlepas dari leadership beliau (Syamsuar, red). Selama dua periode memimpin Siak, banyak kemajuan yang telah dicapai, mulai infrastruktur, pertanian, pariwisata, pendidikan, keagamaan, kesehatan termasuk sektor pelayanan publik,” ungkap Alfedri dalam kata sambutannya.

Sederet keberhasilan itulah, sebut dia, yang membuat Kabupaten Siak akhirnya menyandang banyak predikat, misalnya kabupaten pilot project reformasi birokrasi, kabupaten dengan

Ia juga menyebut pastinya akan banyak harapan masyarakat Riau yang tertumpang kepada Gubri yang baru.

Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk mendoakan mantan orang nomor satu Negeri Istana itu agar senantiasa diberikan kesehatan dan mendapat kemudahan dalam menunaikan amanah.

Harapan dan ucapan juga datang dari 10 walikota dan bupati se-Riau.

Yaitu, Walikota Dumai Zulkifli AS, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Wakil Bupati Siak Alfedri, Bupati

menggesa pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kampar berharap kedua sosok pemimpin tersebut mampu membawa Riau, khususnya Kampar jadi lebih baik lagi. Kampar yang menjadi bagian penting dari Provinsi Riau diharapkan Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto bisa mendapat perhatian lebih dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru tersebut. “Sudah semestinya Kabupaten Kampar menjadi daerah yang mesti diperhatikan tumbuh kembangnya oleh pemerintahan Provinsi

pelayanan terbaik nasional, Kabupaten Lestari, Kabupaten Hijau, Kabupaten Jaringan Kota Pusaka, Kabupaten Layak Anak dan Smartcity.

Sesuai spirit menjadikan Riau Lebih Baik, Alfedri menyebut terpilihnya Syamsuar menjadi Gubri adalah berkah bagi Siak dan Riau. “Orang Siak harus bangga, karena gubernurnya berasal dari Siak dan ini merupakan berkah bagi Siak. Malam ini kita menghantarkan pak Syamsuar sebagai Gubernur Riau dengan doa, setelah beberapa hari lalu dilantik oleh Presiden,” kata dia.

Kuantan Singingi Mursini, Bupati Kampar Catur Sugeng, Bupati Rokan Hilir Suyatno, Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Rokan Hulu Sukiman, dan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi mengucapkan selamat kepada Syamsuar dan Edy Natar. “Semoga dapat mengembang amanah yang diberikan oleh seluruh masyarakat Riau,” katanya. Yang tak kalah penting sebagai Kabupaten termuda di Riau Kepulauan Meranti tentunya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk

Riau.”

Doa dan harapan juga datang dari Bupati Rohil, Suyatno. “Jalankan amanah yang sudah dipercayakan masyarakat Riau secara keseluruhan. Harapan kita bagaimana Riau ini bisa bangkit, maju, dan berkembang, masyarakatnya sejahterah,” ungkap Suyatno. “Riau ada 12 kabupaten dan kota dibawah kendali pak Syamsuar.

Kita doakan dua pemimpin Riau, sehat jasmani dan rohaninya agar bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,” tutur Suyatno. (e2/mcr/grc/rmc)

7

Pemerintah

Advertorial Pemk0 pekanbaru

Kota Pekanbaru

Semarak, HUT Damkar, Satpol PP dan Linmas di Pekanbaru yang Dihadiri Mendagri

Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tjahjo Kumolo bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipuatkan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Pekanbaru, Rabu (6/3/2019) pagi. Kegiatan itu tampak semarak karena dimeriahi dengan penampilan sejumlah atraksi.

Usai memimpin upacara, Mendagri kepada warga menyatakan jika personel Damkar, Satpol PP dan Linmas harus mampu terjun memberikan pelayanan yang cepat di tengah-tengah masyarakat. ‘’Kami ingin terus mengoptimalkan Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas untuk sepenuhnya melayani masyarakat,’’ ujar mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Termasuk dalam pelaksaan Pemilu 2019, kata Mendagri, Damkar, Satpol PP serta Satlinmas yang merupakan instansi di bawah kendali Kemendagri harus ikut andil menyukseskan pemilu dengan menjalin koordinasi bersama pihak kepolisian. ‘’Salah satunya dalam menjaga TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum),’’ harap Tjahjo.

Ke depannya, terang Mendagri Tjahjo, fungsi melayani masyarakat tidak semata-mata pada aspek perizinan saja tapi juga aspek regulasi termasuk fungsifungsi yang dibutuhkan termasuk Damkar, Satpol PP dan Linmas. ‘’Meski begitu, Damkar tetap di bawah pemerintah daerah,’’ sebutnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Mendagri mengajak seluruh jajaran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas agar tidak hanya menjadikan peringatan hari ulang tahun ini sebagai forum untuk mengenang jasa masa lalu.

Namun, lebih dari itu, upacara ini harus bisa dijadikan sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan

8

pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ‘’Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Satlinmas bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif, tetapi lebih dari itu, berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat,’’ ujar Tjahjo.

Lebih lanjut, ketiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu juga diharapkan ikut terlibat aktif dalam menyukseskan agenda preoritas nasional dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Tugas Damkar melakukan pencegahan, pengendalian kebakaran dan penyelamatan. Satpol PP dibentuk

untuk menegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas secara khusus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,’’ kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Selain Mendagri Tjahjo Kumolo, juga tampak hadir oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Ada ribuan orang memadati stadion yang berada di Rumbai. Mereka yang hadir berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mewakili 34 provinsi yang ada di nusantara. Para hadirin mengenakan seragam Damkar dan Satpol PP dan atribut

lengkap. Ada juga terlihat pasukan satlinmas di barisan peserta upacara.

Sejumlah atraksi menambah semarak puncak HUT Damkar ke-100, HUT Satpol PP ke 69 dan HUT Satlinmas ke-57, Rabu (6/3/2019) di Stadion Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru. Satu persatu atraksi silih berganti memukau para hadirin yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Sejumlah atraksi menambah semarak puncak HUT Damkar ke-100, HUT Satpol PP ke 69 dan HUT Satlinmas ke-57, Rabu (6/3/2019) di Stadion Kaharuddin

Nasution, Kota Pekanbaru. Satu persatu atraksi silih berganti memukau para hadirin yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Ada 250 orang praja Satpol PP Pekanbaru menampilkan sejumlah atraksi. Mereka unjuk kebolehan pencak silat, yong modo, jiujitsu, kempo, tinju dan karate.

Ada juga yang menampilkan atraksi memecahkan sejumlah material. Mereka memecahkan material seperti genteng, batako hingga membuat kawat besi bengkok dengan leher. Ada juga yang mematahkan kawat baja dengan kelingking.

Mereka juga melakukan lompatan harimau. Para personel Satpol PP melompat di antara lingkaran api. Adegan itu membuat suasana sempat tegang.

Para personel ternyata sudah mendapat pembekalan. Kasatpol PP Pekanbaru, Agus Pramono menyebut bahwa ratusan personel Satpol PP Pekanbaru sudah berlatih untuk tampil dalam kegiatan ini. Mereka berlatih selama hampir dua bulan. “Latihannya sekitar 1,5 bulan,” ulasnya kepada Tribunpekanbaru.com.

Atraksi lain yang memukau hadirin adalah atraksi terbang layang mengibarkan bendera Satpol PP. Ada juga atraksi marching band dari Gita Praja Karya.

Mereka membawakan sejumlah lagu dari beberapa daerah di nusantara.

Para personel damkar juga tidak ketinggalan. Mereka menampilkan atraksi senam nozel dan senam perahu. Atraksi ini seiring pancuran air dari sejumlah unit mobil pemadam. Para personel damkar juga sudah mempersiapkan diri untuk tampail. Selain bersiap untuk skill competition,” terang Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Burhan Gurning.

Perwakilan Satpol PP dan Damkar seluruh Indonesia kagum dengan aneka atraksi tersebut. Kepala Satpol PP Kabupaten Mamuju, Adnan Rasyid menyebut bahwa kegiatan kali ini cukup meriah.

Ia menilai aneka atraksi menambah semarak HUT kali ini. ‘’Sangat meriah peringatan HUT kali ini. Semoga korps Satpol PP, Damkar dan Satlinmas makin jaya,’’ ujarnya.

Wako Firdaus Senang Pekanbaru menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional rangkaian HUT ke-100, HUT Satpol PP ke-69 dan HUT Linmas ke-57. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan Damkar, Satpol PP dan Linmas seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT yang menghadiri acara mengaku gembira karena Pekanbaru menjadi tuan rumah. ‘’Sangat senang karena banyak tamu dari sejumlah daerah di nusantara hadir dalam ajang ini. Apalagi kita dapat kehormatan Pak Menteri datang memimpin langsung upacara,’’ terangnya, dilansir tribunpekanbaru.com.

Sejumlah kegiatan sudah digelar dalam rangkaian HUT Damkar, HUT Satpol PP dan HUT Satlinmas. Di antaranya jalan sehat di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan skill competition personel Damkar. Kegiatan lainnya juga digelar berupa Rakornas Damkar, Satpol PP dan Satlinmas hingga bazar di areal Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai, Pekanbaru.(adv/hms)

9

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Intens, Upaya DPRD Bengkalis Ikut Menggali Sumber-sumber PAD Kendati dari tahun ke tahun besaran APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) di Kabupaten Bengkalis lumayan besar, tapi nilai yang ada diyakini tetap belum mampu untuk menjawab aneka kebutuhan untuk menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan.

I

tu artinya, para pemangku kepentingan di kabupaten yang berjulukan Negeri Junjungan ini dituntut aktif dan kreatif untuk menggali sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah). Baik jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui dinas terkait, tidak terkecuali para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bengkalis, terutama untuk masa bakti 2014-2019 ini.

Peran inilah yang dimainkan oleh para legislator di DPRD Bengkalis. Komisi I di DPRD setempat, misalnya, terus berupaya menggali kontribusi tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah. Rapat kerja yang di lakukan Ketua Komisi I Susianto SR bersama Anggotanya merupakan salah satu menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD untuk menggerakkan perekonomian dengan menggali kontribusi Tenaga Kerja terhadap PAD. Untuk menentukan suatu keputusan yang mengacu kepada UU perlu mel-

10

akukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dan melakukan kunjungan ke berberapa daerah yang telah berhasil dan berpengalaman dalam menangani masalah ketenaga kerjaan.

Komisi I DPRD Kab. Bengkalis Susianto, SR bersama Wakil Ketua dr. Morison Bationg Sihite, Sekretaris Pipit lestari, beserta anggotanya Ita Azmi, Zuhandi, Hj. Aisyah, H. Asmara, Daud Gultom, Tinner WB Tumanggor dan Zulkifli menyambangi Disnaker Kota Batam dan langsung menemui Ir. Yuhermon Kabid Pembinaan Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja dan juga Kasi Penempatan TKI Luar Negeri & TKA Yusbawati di ruangan pertemuan Disnaker Kota Batam, Kamis (28/02/2019).

“Terkait target PAD khusususnya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Ketua Komisi I ingin mengetahui dan mendapatkan masukan, berbagai pertanyaan yang di ajukan ketua komisi I bersama anggotanya.

Seperti yang di tanyakan ketua komisi I, Bagaimana kontribusi dari dinas tenaga kerja Kota Batam untuk menambah PAD, apakah ada target-target yang ditentukan.

Dan juga permasalahan tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan asing yang mempunyai skill tetapi masih tetap diberi upah seperti tenaga kerja umum yang lainnya, apakah perlu diberikan pelatihan khusus agar tenaga kerja lokal kita tetap bisa bersaing dengan tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal kita bisa mendapatkan upah kerja dan kes-

ejahteraan yang sama dengan tenaga kerja asing, karena di Kab. Bengkalis sendiri juga terdapat beberapa perusahaan asing, masukan dan saran ini penting bagi kami agar bisa kami terapkan nantinya di Kab, Bengkalis”, tanya ketua Komisi I Susianto, SR mengawali pembicaraan.

Seperti yang kita ketahui kota Batam sendiri sudah Go Internasional, dengan industry skala besarnya dan cukup berpengalaman dalam menangani masalah ketenaga kerjaan. “Kita lihat tren DBH Migas sekarang ini makin lama makin menurun, dan tentu saja kita tidak ingin Kab. Bengkalis bergantung terus DBH dari pusat, oleh karena itu kami ingin mencari solusi mengejar kenaikan PAD ini dan nantinya bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang berkontribusi langsung untuk menaikkan PAD di Kab. Bengkalis”,tambah Susianto.

Wakil ketua komisi I dr. Morison Bationg Sihite pada pertemuan tersebut juga menanyakan tentang bagaimana cara mencegah terjadinya PHK tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan asing, “Kami rasa terkait masalah ketenagakerjaan ini perlu juga mengetahui langkahlangkah yang diambil untuk mengantisipasi terjadinya pemberhentian tenaga kerja lokal agar tidak menambah angka pengangguran, dan yang kedua untuk sektor pariwisata lokal Batam, mungkin saat ini pariwisata sedang lesu, bagaimana antisipasi Pemko Batam supaya tetap mem-

pertahankan sektor pariwisata menjadi sektor utama karena hal ini juga berkaitan dengan banyaknya menggunakan jasa tenaga kerja lokal di bidang industri pariwisata tersebut,” ujarnya.

Ir. Yuhermon selaku Kabid Pembinaan Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja Pemko Batam pada kesempatan tersebut menerangkan untuk masalah PAD melalui ketenagakerjaan saat ini trennya hampir sama, “Hasil yang didapat dilaporkan ke provinsi kemudian ke pusat baru setelah itu dibagikan ke daerah asal masing-masing, hanya saat itu kota Batam sendiri pernah mencapai sekitar 30 miliar, saya kira Bengkalis juga bisa melakukan hal serupa.

Sedangkan permasalahan tenaga kerja lokal supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing di perusahaan asing, memang mereka diberikan pelatihan khusus terlebih dahulu di awal sesuai dengan kebutuhan teknis perusahaan asing tersebut, hanya saja karena tingkat kompetisi yang makin tinggi, kemudian sedikitnya kesempatan kerja di perusahaan asing sehingga mereka kalah bersaing, hal inilah yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mengambil keuntungan dengan menggunakan jasa tenaga kerja lokal yang mempunyai skill namun tidak ditempatkan pada posisinya pada perusahaan asing tersebut, sehingga gaji mereka tetap berada dibawah tenaga kerja asing”, imbuhnya.

“Berkaitan apa yang disampaikan pak Moris, karena posisi bargaining kita rendah sehingga upah tenaga kerja lokal jauh dibawah tenaga kerja asing kemudian hal ini bisa mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dan ini bisa menimbulkan bertambahnya angka pengangguran, saya fikir solusi yang paling tepat adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal, membuat peluang baru di sektor pariwisata kreatif, kita lihat sendiri di Batam banyaknya penyerapan tenaga kerja lokal yang bahkan kebanyakan dari mereka datang dari luar kota Batam dan dari negara luar, mereka mencari peluang untuk bekerja disini” tambahnya.

Diakui, Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi yang cukup besar baik dari segi pantai, minyak bumi, gas dan Potensi lainnya.

Hal ini sangat berpeluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ). Pimpinan bersama Komisi III yang membidangi keuangan berupaya untuk menggali dan mencari celah bagaimana Potensi ini bisa lebih meningkatkan PAD yang akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Kab. Bengkalis.

Ketua Komisi III bersama anggotanya terus bekerja dengan melakukan rapat-

rapat bersama dinas terkait untuk mencari solusi dan payung hukum bagaimana pihak perusahaan dan pengusaha lainnya yang berhubungan dengan MBLB agar patuh dengan pajak yang telah di tetapkan UU dan peraturan pemerintah.

Melakukan studi banding berbagai daerah yang telah mampu meningkatkan PAD, melakukan monitoring ke perusahaan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Ini dilakukan Ketua Komisi III Indrawan Sukmana bersama Anggotanya adalah salah satunya untuk menjalankan tugas dan fungsi dari komisi III itu sendiri, kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, Wakil ketua II Zulhelmi bersama ketua Komisi III Indrawan Sukmana, beserta Wakil Ketua Komisi III Firman dan anggota Andrian mencari informasi ke Bapenda Tanjung Balai Karimun, pada Kamis (14/02/2019). Tanjung Balai Karimun dipilih karena Bapenda Tanjung Balai Ka-

Tunggakan, M. Fadlahsyah Kasubbid Keberatan, Banding dan Produk Hukum, dan Jupri Kasubbid Penagihan.

Banyak hal yang didiskusikan terkait dengan penerapan pajak MBLB. Dimana ketua Komisi III Indrawan Sukmana menanyakan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak MBLB, selanjutnya wakil Ketua DPRD Zulhelmi menanyakan bagaimana Solusinya sehingga hal ini bisa teratasi.

Dijawab langsung oleh Kabid Pajak Daerah Richky, terkait wajib pajak yang tidak memiliki izin Bapenda Tanjung Balai Karimun berkoordinasi dengan instansi perizinan yaitu PTSP Provinsi dan Dinas ESDM Provinsi sebagai pihak yang terkait.

Selain itu, untuk harga patokan yang belum diterbitkan atau belum diperbaharui Rickhy Mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur untuk permohonan SK harga patokan tersebut.

rimun merupakan salah satu daerah yang telah berhasil menerapkan peraturan-peraturan tentang pajak terutama pajak MBLB. Pertemuan dan diskusi yang dilakukan di ruang rapat lantai 2 kantor Bapenda tersebut membahas terkait sistem dan prosedur pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis salah satunya yang di bahas yaitu tentang pajak galian dan penjualan pasir.

Sebelum diskusi dimulai Raden Richky Kabid Pajak Daerah bapenda memperkenalkan diri dan menyebut satu persatu jajarannya , Suci Suriani Kabid PBB dan BPHTB, T. Suzan Friani Kasubbid Perhitungan dan Penetapan, Dian Indrayani Kasubbid Pencatatan dan Perhitungan

“Kalau wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak MBLB kami akan melakukan monitoring dan mengirimkan surat panggilan, untuk permasalahan tidak dapat memastikan muatan MBLB tongkang atau kapal yang mengangkut MBLB, kami koordinasi dengan surveyor yang menyediakan jasa survey muatan MBLB,” jelasnya lagi.

Terkait perhitungan MBLB yang di pertanyakan kandi, Kabid PBB Suriani menjelaskan dalam penghitungan kewajiban pajak daerah oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di hitung berdasarkan dua hal, yaitu Harga MBLB apabila harga MBLB lebih tinggi dari harga patokan, dan Harga patokan MBLB apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.(adv/hms)

11

Pemerintah Provinsi

Avertorial pemprov Riau

Riau

Gubri Syamsuar Minta Semua Pihak Bersinergi Atasi Karhutla Setelah reda beberapa tahun, pada tahun 2019 ini Provinsi Riau kembali dilanda oleh kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Data yang diterima menyebutkan, setidaknya 1.136 hektar lahan terbakar, dan sebanyak 1.753 warga menderita ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) akibat karhutla.

M

asyarakat di Provinsi Riau memang sempat “bernafas” sejenak manakala sejak beberapa tahun belakangan, kasus kabut asap yang terus mengancam, tidak terjadi lagi. Akibat sinergitas dari semua elemen, terutama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau, langit di Riau pada musim kemarau sempat cerah untuk beberapa waktu, tidak ada kabut asap yang mengganggu.

Kondisi itu sangat disyukuri oleh masyarakat di provinsi ini. Kenapa tidak, selama sekitar 17 tahun Provinsi Riau setiap tahun terus dikepung kabut asap yang bersumber dari karhutla, yang terus terjadi setiap datang musim kemarau.

Tidak hanya membuat sejumlah negara jiran ikut resah, kasus kabut asap yang selama beberapa tahun melanda Riau juga mendatangkan kerugian material yang tidak sedikit.

Tapi, belum terlalu lama “nafas kelegaan” itu dihembuskan, kembali kabut asap mengancam Riau. Itu terjadi di tahun 2019, ketika daerah ini belum masuk ke musim kemarau. Akibat karhutla di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang terjadi sejak Januari hingga

12

Februari 2019 ini terus meluas hingga mencapai 1.136 hektare. Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger, mengatakan angka itu melonjak lebih dari 150 hektare dalam kurun waktu kurang dari 48 jam terakhir.

Menghadapi realitas dimaksud, Gubri (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si. meminta semua pihak bersinergi, bekerja dan siaga 24 jam dalam menangani kasus karhutla. Hal ini dikatakan Syamsuar saat menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2019 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (27/2).

Syamsuar mengintruksikan seluruh bupati dan wali kota segera mendirikan posko siaga darurat bencana. Itu dilakukan agar penanganan kebakaran lahan bisa cepat ditangani dan jika ada warga yang butuh pertolongan bisa langsung dibantu. “Dalam menangani kebakaran lahan dibutuhkan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak. Apalagi saat ini cuaca di Riau masuk musim kering, sehingga cukup berpotensi terjadi kebakaran lahan. Penanganan Karhutla di Riau termasuk cepat dibandingkan sebelumnya,” ujar Syamsuar.

Syamsuar menyebutkan, karhutla bukan hanya menjadi atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, melainkan semua unsur agar api tidak menyebar luas.

Menurut Syamsuar, Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah mendata titik-titik rawan Karhutla. Sehingga nantinya bisa dilakukan pemantauan melalui alat yang bisa mendeteksi kelembaban dan kekeringan tanah gambut.

“Kita memiliki perhatian besar secara bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat, untuk wilayah Riau. Dalam kesempatan ini Satuan Tugas (Satgas) sudah berfungsi dan siaga 24 jam,” ucap Syamsuar. Soal bagaimana penanganan dan anggarannya, Syamsuar mengatakan harus dikoordinasikan secara bersama-sama. Dia juga meminta tim gabungan yang sudah dibentuk jangan menunggu sudah parah, baru sibuk melakukan pemadaman.

Tak hanya sampai di sana, Gubri memerintahkan kepada seluruh bupati dan wali kota di provinsi berjuluk “Bumi Lancang Kuning” itu untuk segera mendirikan posko siaga kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk antisipasi meluasnya bencana tersebut pada musim kemarau/kering saat ini.

“Dalam waktu dekat kami turun ke seluruh kabupaten/kota. Mengajak para bupati dan wali kota agar menyiapkan posko darurat karhutla,” kata Syamsuar kepada Antara usai mengikuti kampanye akbar keselamatan berkendara yang

diikuti 54.000 generasi muda milenial di Pekanbaru, Minggu.

Syamsuar mengatakan posko tersebut penting untuk didirikan mengingat saat ini sebagian wilayah di Riau memasuki musim kemarau/kering, sehingga, apabila terjadi kebakaran maka penanggulangannya akan lebih cepat dilakukan.

Syamsuar mengatakan bahwa tingkat akar rumput seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) yang kini menyebar di seluruh Riau juga telah siap menjaga desa dan perkampungan dari Karhutla.

“MPA sebenarnya sudah siap menghadapi kebakaran di Riau. Tapi dengan posko, kalau terjadi kebakaran, segera bisa bertindak,” ujarnya.

Lebih jauh, Syamsuar mengatakan untuk saat ini Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat tengah fokus menangani karhutla yang terjadi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Ia menjelaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menuju dan meninjau langsung upaya pemadaman oleh tim gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, MPA dan masyarakat di pulau pesisir Selat Malaka itu.

Masih terkait hal yang sama, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar lahan bekas kebakaran lahan dan hutan dihijaukan kembali dengan tanaman kopi.

Sepanjang 2019 ini, kebakaran lahan dan hutan (karhutla) menghanguskan lebih dari 1.700 hektare, mayoritas berlokasi di pesisir. Syamsuar mengatakan, tanaman kopi liberika dinilai layak dikembangkan di Provinsi Riau. Apalagi, wilayah pesisir mayoritas merupakan lahan gambut.

Selain itu, Syamsuar mengatakan komoditas kopi saat ini diterima dengan baik di pasar dunia internasional dan sukses dibudidayakan di wilayah Kepulauan Meranti. Menurutnya, penanamam

kopi di areal yang terpanggang oleh kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu solusi.

“Kami tidak berharap di situ ditanami dengan tanaman sawit lagi,” kata Syamsuar disela-sela ekspor beragam komoditas pertanian Provinsi Riau di Kantor Balai Karantina, kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Dia menyebut masyarakat Provinsi Riau masih memiliki pola pikir bahwa sawit merupakan sumber kehidupan utama. Padahal, kopi seperti jenis liberika telah sukses dikembangkan di wilayah pesisir, seperti Kepulauan Meranti, Riau.

Untuk itu, dia berharap kepada Kementerian Pertanian dapat membantu penyediaan bibit kopi untuk bisa dikembangkan di wilayah bekas Karhutla.

“Kalau bisa ada bibit dari pemerintah, yang bisa cocok dengan tanaman gambut bekas terbakar. Jadi kalau bisa kita ekspor, salah satunya kopi. Itu jadi ikon internasional,” jelasnya.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Ali Jamil menyambut baik rencana tersebut. Ali menyebut saat ini komoditas ekspor Provinsi Riau mayoritas masih ditopang dari kelapa dan kelapa sawit serta produk turunannya.

Untuk itu, dia mengatakan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, pihaknya siap membantu mempercepat kegiatan pengembangan dan ekspor komoditas pertanian dari Provinsi Riau.

Salah satunya dengan menyiapkan sertifikasi produk-produk pertanian tujuan ekspor untuk bisa diterima di negara tujuan. “Provinsi Riau yang kaya akan produk pertanian ekspor ini juga dilakukan sertifikasi pelepasan ekspor terhadap komoditas pertanian lainnya,” ujarnya.

Informasi yang diterima menyebut-

kan, titik-titik api masih cukup banyak terdeteksi di pesisir Riau seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir. Sedangkan Kabupaten Bengkalis sejauh ini masih merupakan wilayah yang paling parah mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sedikitnya lahan di lima kecamatan di Kabupaten kaya sumber daya alam Migas itu hangus terbakar.

Kasus itu berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sejak Januari hingga 24 Februari 2019, ribuan warga terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena menghirup asap. “Sementara ini jumlah warga yang terkena ISPA sebanyak 1.753 orang akibat hirup kabut asap karhutla. Itu data terakhir yang kami catat pada Minggu (24/2/2019),” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Diskes Riau dr Yohanes..

Dia tidak merincikan di wilayah mana saja warga yang terkena ISPA tersebut.

Hanya saja, Yohanes menyebut, kasus ISPA paling banyak terdapat di Kota Dumai. “Sejauh ini tidak ada peningkatan kasus. Paling kasusnya di Dumai paling banyak. Tetapi, kondisi udara di Kota Dumai sudah mulai membaik kembali dan kabut asapnya mungkin mulai menurun,” kata Yohanes. Dia mengaku, tidak mengetahui jumlah kasus ISPA per kabupaten dan kota di Riau. “Kami cuma menerima data se-Riau saja,” sebut dia.

Yang juga ikut menanggung akibatnya adalah Kota Dumai, di mana kota ini indeks pencemaran udara sempat menyentuh level tidak sehat. “Kabut asap yang menyelimuti Kota Dumai merupakan kiriman dari kebakaran lahan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai, Afrilagan, Senin (25/2/2019). (e2/dari berbagai sumber)

13

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Jelang Bakar Tongkang 2019, Pemkab Rohil Persiapkan Infrastruktur Jalan Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) kembali menyelenggarakan helat tahunan yang diberi nama dengan bakar tongkang. Sejumlah persiapan untuk menyemarakkan iven wisata berskala internasional itu terus dilakukan, termasuk untuk mempersiapkan infrastruktur jalan menuju ke lokasi.

B

upati Rohil Suyatno AMP mengatakan, infrastruktur jalan dari Ujung Tanjung menuju Kota Bagansiapiapi jalannya penuh dengan lobang yang dapat menghambat waktu perjalanan menuju kota Bagansiapiapi. Namun hal ini, sebutnya, jangan kuatir kondisi jalan saat ini bagi warga tiong hwa yang akan kembali atau wisatawan yang akan menuju kota Bagansiapiapi, karena pada tahun 2019 ini jalan tersebut di aspal dengan meluncurnya anggaran pusat untuk perbaikan jalan negara dari ujung tanjung ke kota Bagansiapiapi.

Bupati Suyatno mengatakan hal itu saat menghadiri perayaan menyambut tahun baru imlek 2570 di depan sekretariat Multy Marga jalan Aman Bagansiapiapi, Senin malam (04/02/2019). Tampak hadir pada saat itu kajari Rokan Hilir (Rohil) Gaos Wicaksono,SH,MH,d an Dandim 0321/Rohil Letkol (inf) Didik Efendi. Turut hadir juga mendampingi orang nomor satu di Rohil tersebut setdakab Rohil Surya Arfan beserta para OPD dilingkungan Pemdakab Rohil dan camat Bangko, danramil 01 Bangko serta warga tionghwa lainnya.

14

Bupati Suyatno meyakini bahwa setelah anggaran pusat berjalan maka jalan tersebut di perbaiki sehingga jalan lintas Ujung Tanjung Ke Bagansiapiapi tidak akan ada jalan yang berlubang lagi.

Apalagi pada iven perayaan ritual bakar tongkang tahun 2019 nanti akan ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun para wisatawan manca negara. Karena perayaan bakar tongkang sudah masuk sebagai pariwisata iven nasional. “Saat perayaan bakar tongkang nanti, jalan ujung tanjung ke Bagansiapiapi sudah tidak ada lagi yang berlubang, karena jalan tersebut sudah selesai di kerjakan,”tandas Bupati Rohil H.Suyatno.

Acara penyambutan shio babi tahun 2570 ditandai dengan dipukulnya gong kenong dari kuningan (Luo) oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil) H.Suyatno dan di samping kanannya ada Kajari Rohil Gaos Wicaksono dan tokoh Tiong Hwa Rendi Gunawan (Kho Peng) menabuh gendang atau tambur besar (Dagu) dan disamping kiri Suyatno ada Dandim 0321/Rohil Didik Efendi dan Setdakab Rohil Surya Arfan juga menabuh gendang atau tambur besar

(Dagu) yang lainnya lagi.

Mereka membunyikan alat musik tersebut secara bersamaan sebagai tanda untuk menyambut pergantian tahun dari tahun wuxu 2569 shio Anjing tanah (2018) ke tahun Jihai 2570 shio Babi tanah (05 Pebruari 2019). Selanjutnya kembang api mengudara mengiringi masuknya tahun baru imlek 2570 ini. “Semoga masyarakat Rokan Hilir dan Indonesia lebih sejahtera,”ujar Suyatno.

Dia menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) didiami oleh pelbagai etnis. Keanekaragaman suku, agama dan etnis ini merupakan suatu kekayaan yang patut di syukuri. Hal ini tentunya harus dengan menjaga persatuan dan kekompakan serta kebersamaan untuk menjadikan wilayah kabupaten Rokan Hilir menjadi aman dan tentunya negara juga aman dan damai. “Kita harus bersamasama menjaga toleransi antar umat beragama, mari sama-sama membangun negeri yang kita cintai ini,” tuturnya, dilansir dari iglobalnews.co.id.

Bagan Siapi-api namanya mulai berkibar ke mancanegara berkat ritual yang

mendunia yakni Bakar Tongkang. Ritual membakar tongkang (kapal) ini merupakan budaya etnis Tionghoa yang tinggal di sana dan berhasil menyedot wisatawan mancanegara.

Berkibar Bagan Siapi-api namanya mulai berkibar ke mancanegara berkat ritual yang mendunia yakni Bakar Tongkang. Ritual membakar tongkang (kapal) ini merupakan budaya etnis Tionghoa yang tinggal di sana dan berhasil menyedot wisatawan mancanegara. Bagan Siapi-api memang tidak bisa dilepaskan dari etnis Tionghoa.

Bahkan berdasarkan cerita masyarakat turun temurun, kota ini dahulunya ditemukan oleh 18 warga Tionghoa yang meninggalkan tanah leluhur mereka.

Budaya Bakar Tongkang ini sendiri merupakan ritual untuk mengenang para leluhur mereka yang menemukan Bagan Siapi-api. Selain itu, ritual tersebut juga menjadi wujud rasa syukur kepada Dewa Kie Ong Ya dan Dewa Tai Su Ong. Dahulunya para leluhur dipercaya berasal dari 18 Orang Tionghoa yang merantau dari Provinsi Fu-Jian, China. Dari 18 orang tersebut, satu diantaranya adalah seorang wanita bernama Ang Ni. Namun meski wanita satu-satunya, Ang Ni menjadi pemimpin dalam kelompoknya.

Awalnya mereka singgah dan menetap di Thailand, namun memutuskan berlayar ke arah selatan.

Mereka berlayar dengan menggunakan tiga kapal kayu yang disebut Tongkang sekitar tahun 1826. Sayang, ditengah perjalanan, dua kapal mereka karam dan hanya bersisa satu kapal yang membawa 18 orang tersebut dan dua patung Dewa Kie Ong Ya dan Dewa Tai Su Ong yang dipercaya menunjukan jalan mereka hingga sampai ke Bagan Siapi-Api yang dahulu masih berupa hutan.

Mereka melihat cahaya api yang berkerlap-kerlip sebagai tanda adanya daratan. Cahaya api itu ternyata berasal dari kunang-kunang (Si Api-api) yang bertebaran di antara hutan bakau yang tumbuh subur di tepi pantai. Di daerah yang tidak bertuan ini, mereka akhirnya mendarat dan membangun tempat pemukiman baru yang kemudian dikenal dengan nama Bagan Siapi-api.

Dengan ketekadan untuk menetap ditanah-air baru ini, mereka bertekad tidak lagi akan meninggalkannya maupun kembali ke Tiongkok, maka dibakarlah tongkang semula yang pernah mengangkut mereka itu. Dari sinilah ritual bakar tongkang bermula.

Ritual Bakar Tongkang ini setiap tahunnya diadakan pada tanggal 16 bulan kelima tahun lunar (Go Cap Lak). Kurang

lebih di bulan Juni. Berdasarkan kebiasaan, masyarakat Tionghoa akan membuat replika tongkang berukuran 8x2 meter. Sebelum dibakar, tongkang tersebut diarak terlebih dahulu keliling Bagan Siapi-api.

Warga Bagan Siapi-api menyambut perayaan ini dengan memasang lampion dan lukisan Dewa di rumah masing-masing.

Setelah diarak, sebagaimana dilanir riaumagz.com, replika tongkang dibawa ke Klenteng Ing Hok King, sebuah tempat ibadah tertua umat Kong Hu Chu yang terdapat di tengah kota. Kelenteng ini dianggap sakral, mengingat menjadi satu-satunya kelenteng yang selamat pada peristiwa kerusuhan massal yang terjadi pada tahun 1998 lalu.

Di kelenteng ini, masyarakat Tionghoa berdoa kepada Dewa, agar kegiatan Bakar Tongkang diberkahi, selalu diberi keselamatan dan dilancarkan segala urusan.

Secara keseluruhan, masyarakat Tionghoa mengikuti prosesi saat tongkang diarak ke tanah lapang sebelum dibakar.

Iring-iringan juga diwarnai aksi para Tan Ki, yang memiliki kekuatan dengan memukul-mukul tubuh menggunakan parang dan batu yang diselimuti paku. Digelar juga panggung hiburan yang mendatangkan penyanyi-penyanyi dari Taiwan, Malaysia dan Singapura yang membawakan lagu berbahasa Hokkian.

Keesokan harinya, barulah kapal diarak warga dalam sebuah pawai dan dibakar. Di sekeliling kapal, ditumpuk ribuan kertas kuning berisi doa yang ditulis para warga. Puncak prosesi ritual Bakar Tongkang adalah menyaksikan jatuhnya tiang layar replika kapal tongkang.

Warga Tionghoa di sana percaya, jika kedua tiang yang disakralkan ini jatuhnya menghadap laut, maka peruntungan untuk tahun ini berada di laut. Begitu juga jika jatuhnya menghadap ke darat, maka peruntungannya akan banyak di dapatkan di darat.

Secara spiritual, acara ini mengandung makna ucapan rasa syukur atas suksesnya para leluhur yang membawa keluarga

mereka menetap di daerah perantauan.

Tak heran jika orang Tionghoa yang menetap di luar negeri pasti langsung merasa terpanggil untuk “pulang kampung” demi merayakan tradisi tahunan ini. Sebab ada kepercayaan bila tidak ikut ambil bagian dalam acara ini, maka akan ada malapetaka yang terjadi.

Ritual tahunan ini telah menjadi agenda wisata bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai bagian dari program Visit Indonesia karena mampu menyedot wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan hingga China.

Untuk menuju ke kota Bagan Siapiapi dari ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru dibutuhkan 6 - 7 jam perjalanan darat dengan jarak tempuh kurang lebih 350 km.

Sementara dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan, dibutuhkan 10-12 jam perjalanan darat melalui Lintas Timur Sumatera. Sedangkan bila berangkat dari Kota Dumai, anda hanya dibutuhkan waktu tempuh 2 - 3 jam melalui jalan darat.

Angkutan didominasi oleh armada L300 (superbaen) dengan kapasitas tempat duduk 9 - 14 orang. Namun jika pelaksanaan Bakar Tongkang, akan terjadi lonjakan penumpang yang sangat signifikan. Sehingga anda disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi atau menyewanya.

Pada pelaksanaan Bakar Tongkang, akan sudah harus booking hotel jauh-jauh hari. Pasalnya hotel-hotel di wilayah ini akan penuh saat hari H. Kondisi prasarana akomodasi di Bagansiapiapi umumnya kelas melati. Dengan tingkat pelayanan yang hampir sama satu sama lain.

Selain itu, disana juga sudah banyak fasilitas restoran dan kafe dengan beragam makanan khas melayu dan minang. Selain itu, disana juga mudah menemukan restoran yang menyediakan makanan khas China yang ada di setiap sudut kota.

Di Bagan Siapi-api juga berdiri gerai-gerai makanan umumnya terletak di pusat kota dalam radius ±300 meter dari kelenteng In Hok Kiong. (e2/adv pemkab rohil)

15

Kesehatan

Kesehatan

Banyak, Manfaat Tanaman Bayam untuk Kesehatan

Ternyata daun bayam mempunyai banyak spesies yang beragam dengan fungsinya masing-masing. Tidak kurang dari 60 varietas bayam yang telah dikenal, sebagian bahkan tidak dapat dikonsumsi.

S

IAPA yang tidak mengetahui tentang daun bayam? Sedari kecil kita bisa melihat acara kartun di televisi yang memperlihatkan betapa berkhasiatnya daun bayam itu. Dengan memakan bayam kita menjadi kuat dan bertenaga karena zat besi dan berbagai vitamin serta mineral yang terkandung di dalamnya. Orangtua kita pun pasti sudah sering memasak daun bayam bagi anak-anaknya, baik dibuat sup maupun di tumis. Dimana-mana, bayam selalu dipromosikan sebagai makanan kesehatan alamiah yang bernutrisi tinggi.

Bayam telah dikenal di seantero Indonesia dan juga dunia. Tanaman ini sebenarnya berasal dari daerah tropik di benua Amerika, namun, seperti yang telah kita lihat sekarang, tanaman ini telah tersebar di seluruh dunia. Uniknya, daun bayam yang dimanfaatkan sebagai sayur biasanya hanya terjadi di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Bentuk tanaman bayam tegak, walau ada beberapa yang sedikit miring. Biasanya tingginya

16

mencapai 80-150 cm. Batangnya kecil dan berair.

Tahukah Anda bahwa bayam bisa dikategorikan menjadi dua jenis? Bayam, yang secara ilmiahnya termasuk dalam genus Amaranthus, dibedakan menjadi jenis bayam cabut dan bayam petik. Apa bedanya? Yang pertama adalah, bayam cabut berumur lebih pendek daripada bayam petik. Daun bayam cabut sendiri lebih kecil dan biasa dicabut sampai ke akar-akarnya. Bayam inilah yang biasanya digunakan untuk dibuat sup. Sementara bayam petik tanamannya tinggi tegak dengan ukuran daun yang lebih lebar, sehingga biasanya dipakai dalam masakan seperti gado-gado, urap, dan lalapan.

Jenis Spesies Tanaman Bayam Selain dua kategori di atas, tanaman bayam sendiri sebenarnya mempunyai banyak spesies. Berikut adalah beberapa spesies-spesies bayam yang dikenal: Amaranthus hybridus, yang biasa digunakan sebagai bayam petik

A. tricolor, biasanya bayam cabut berasal dari jenis ini A. spinosus, atau dikenal sebagai bayam duri A. blitum, yaitu bayam kotok A. caudatus, digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya yang cantik berwarna merah panjang.

Ternyata daun bayam mempunyai banyak spesies yang beragam dengan fungsinya masing-masing. Tidak kurang dari 60 varietas bayam yang telah dikenal, sebagian bahkan tidak dapat dikonsumsi.

Kandungan nutrisi daun bayam Kita umumnya telah mengetahui bahwa bayam mengandung zat besi tinggi dan sangat baik bagi kesehatan.

Namun, bayam tidak melulu hanya mengandung zat besi. Ada alasan yang sangat bagus kenapa orang-orang secara turun-temurun memberikan masakan bayam pada anak-anaknya, yaitu karena bayam mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Inilah kandungan nutrisi yang terdapat di dalam bayam, diantaranya: Zat besi Vitamin A

Vitamin K Klorofil (antioksidan) Mangan Magnesium Asam Folat Serat Protein Kalsium Karbohidrat Masih banyak lagi kandungan nutrisi yang terkandung di dalam daun bayam. Tidak salah jika daun bayam menjadi pilihan makanan sehat.

Manfaat Daun Bayam untuk Kesehatan Bagian bayam yang biasanya bisa kita manfaatkan adalah daun dan akarnya. N a m u n jika digunakan sebagai ramuan obat, disarankan untuk merebus daun bayam sebentar saja. Ini untuk mencegah agar nutrisi dalam bayam tidak hilang. Berikut adalah manfaat dan khasiat dari daun bayam yang telah diketahui: Manfaat daun bayam untuk penambah darah Zat besi tinggi yang terkandung dalam bayam berguna untuk produksi sel darah merah. Tidak heran bayam direkomendasikan bagi penderita anemia dan wanita yang sedang mengalami haid. Berikut adalah cara meraciknya: Daun bayam merah sebanyak 3 genggam, Dicuci kemudian ditumbuk halus, Tambah air jeruk nipis sebanyak 1 sendok makan, Tambahkan madu sebanyak 1 sendok makan, Tambahkan 1 butir telur ayam kampung.

Setelah semua bahan diaduk rata, ramuan tersebut bisa diminum setiap hari dalam kurun waktu satu minggu.

Daun bayam sebagai obat demam Jika badan terasa panas dan meriang karena terserang demam, ramuan di bawah ini bisa dicoba: Siapkan 2 daun bayam dan batangnya, Siapkan satu butir telur ayam kampung (atau biasa, jika tidak ada), Tumbuk semua bahan sampai halus, Masukkan semua bahan ke dalam ember berisi air.

Setelah semua bahan direndam di dalam air, oleskan ramuan tersebut di bagian dahi dan jidat. Demam akan turun tidak lama setelahnya.

Daun bayam sebagai obat bronkitis dan gangguan pernapasan Saat mengalami sakit paru-paru atau gangguan pernapasan lainnya, bayam ternyata sangat berguna untuk menyembuhkan. Simaklah cara pembuatan ramuan nya berikut ini:

Daun bayam, akar, dan bunga, Tumbuk sampai halus, Direbus dalam 1 liter air Saring.

Air hasil rebusan tersebut mampu mengobati gangguan pernapasan yang dialami.

Minumlah di saat air rebusan tersebut telah dingin. Waktu minum pada pagi dan sore setiap hari.

Bayam memang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan semua hal di atas masih belum menyebutkan semua kegunaan tanaman yang satu ini. Seperti fakta bahwa bayam sangat berguna sebagai penambah ASI pada ibu-ibu yang sedang menyusui, atau bahwa bayam berguna bagi mereka yang mempunyai masalah kencing.

Benar-benar tanaman sederhana yang mempunyai berjuta manfaat. Beberapa manfaat bayam sebagai sayuran untuk dikonsumsi yang lainnya adalah: Melawan sel kanker Memberikan penglihatan yang lebih baik Antioksidan Menurunkan tekanan darah Menyehatkan jantung Anti inflamasi Mencegah diabetes Meningkatkan daya ingat Merangsang pertumbuhan anak Menjaga sistem pencernaan Menjaga kesehatan kulit Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari daun bayam. Hal-hal di atas hanyalah beberapa di antaranya. Maka dari itu, mulai dari sekarang lebih seringlah mengkonsumsi sayur bayam. (int)

17

advertorial Bank Riaukepri

Untuk mengetahui tingkat ke­ sehatan masing-masing bank, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kesehatan menurut OJK melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

‘TRADISI” Bank Riau Kepri peraih sejumlah penghargaan tampaknya masih akan tetap berlanjut. Menjelang tutup tahun 2018 ini, kembali bank milik Peme­ rintah Provinsi Riau itu meraih sejumlah penghargaan bergengsi, baik untuk skala lokal maupun untuk tingkat nasional.

Bank Riau Kepri raih penghargaan Bank Berpredikat “sehat” Kategori BUKU 2 dengan Aset di atas Rp 20 Triliun pada ajang Indonesia Best Banking Award 2018 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi bertempat di Mawar Ballroom Balai Kartini Lt.2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Jumat (30/11/18). Penghargaan level nasional ini diserahkan langsung oleh Founder & President Commissioner Warta Ekonomi Fadel Muhammad kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi yang disaksikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Teguh Supangkat dan CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan.

Terpilihnya Bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri ini sebagai pemenang melalui dua tahapan riset. Tahapan pertama (financial performance) adalah riset menyeluruh terkait kinerja keuangan. Beberapa indikator penilai­ an dalam tahapan pertama ini adalah, Pengukuran Earning (Rentabilitas), Permodalan (Capital), Resiko Kredit, Resiko Likuiditas. Tahap kedua adalah pilihan konsumen (consumer choice), dilakukan melalui wawancara tatap muka dan survey telepon dengan nasabah bank yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Indonesia Best Banking Brand Award 2018 menghasilkan 4 Bank Asing, 6 Bank Campuran, 13 Bank Pembangunan Daerah, 3 Bank Pemerintah, 23 Bank Umum Swasta Nasional Devisa, 7 Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa 7 Bank Umum Syariah, serta 3 Bank special mention sebagai pemenang.

Ada 2 sesi penerimaan award yang berdasarkan kategori yaitu kategori consumer choice dan special mention serta kategori financial performance. Sedangkan untuk peserta penerima penghargaan juga dibagi berdasarakan beberapa kate­

18

Kembali, Bank Riau Kepri Raih Sejumlah Penghargaan gori, yaitu kelompok perbankkan BUMN, kelompok perbankan asing, kelompok perbankan swasta nasional devisa, kelompok perbankan swasta nasional non devisa, kelompok perbankan BPD, kelompok perbankan Umum Syariah, kelompok perbankan campuran, dan kelompok perbankan special mention.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan masing-masing bank, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat ke­ sehatan menurut OJK melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Teguh Supangkat dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini dapat mendorong industri jasa keuangan dalam hal ini perbankan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja dan ketahanan dalam menjawab tantangan dan juga peluang.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi usai

acara mengatakan pencapaian prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dengan menerapkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sehingga tercipta tata kelola bank yang baik. Dan juga termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya termasuk insan media tentunya.

Sebelumnya, bank ini meraih penghargaan tertinggi pada Ajang Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2®) Award 2018 yang diselenggarakan Majalah Tempo, (26/11/18) di Ayana Mid Plaza Hotel Jakarta. Tidak tanggungtanggung, Bank Riau Kepri meraih tiga penghargaan sekaligus yaitu The Best in Navigating Digital Shift in BPD Industry, The Best BPD Based on BUKU 2 Category dan The Best Chief Strategy Execution Of-

ficer in BPD Industry untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari.

Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkominfo RI Rudiantara yang didampingi Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad bersama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018 Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari.

SPEx2 Award 2018 merupakan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berhasil merumuskan strategi bisnis sekaligus mengeksekusinya. SPEx2 Award 2018 kali ini yang dinilai adalah eksekusi.

Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyampaikan setiap perusahaan bisa membuat strategi ideal, tapi terkait dengan eksekusi itu persoalan lain.

Meski sebagai bank daerah, Bank Riau Kepri telah melakukan reformasi, termasuk navigating digital shift. Digitalisasi merupakan salah satu kunci Bank Riau Kepri mengelola wilayah Provinsi Riau, yang didominasi daratan, dan Kepulauan Riau yang wilayahnya hanya 5 persen daratan.

Dengan teknologi digital, Bank Riau Kepri bisa mengcover seluruh wilayah kerja.

Inovasi-inovasi digital Bank Riau Kepri dalam pembayaran pajak daerah turut membantu mencegah kebocoran pendapatan asli daerah-daerah stakeholder Bank Riau Kepri. Pada Mei lalu, Bank Riau Kepri meluncurkan aplikasi pembayaran pajak eSamsat Provinsi Riau. Selanjutnya Bank Riau Kepri bersama 23 BPD di Indonesia serta sejumlah bank BUMN dan swasta menandatangani nota kesepahaman tentang Samsat Online Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, juga PT Jasa Raharja (Persero) di Bali, Kamis, 15 November lalu.

Irvandi dalam mengelola sumber daya manusia di Bank Riau Kepri menanamkan pola pikir bahwa Bank Riau Kepri adalah bank nasional yang ada di daerah sehingga standar kerja dan layanannya sesuai de­ ngan standar nasional.

Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad menyampaikan pemenang

SPEx2 Award 2018 merupakan cerminan dari perusahaan yang sehat dan dipimpin oleh manajemen yang sehat pula. Era digital mengharuskan setiap perusahaan merumuskan kembali strategi demi menyesuaikan dengan tuntuta konsumen yang ingin semuanya serba digital.

Masih pada acara yang sama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018 Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting menyampaikan seluruh perusahaan yang menjadi peserta SPEx2 Award 2018 tidak hanya mengejar award saja melainkan setiap peserta mendapat masukan langsung serta insight dari para juri yang berasal dari praktisi, media, konsultan hingga akademisi. Tim Juri dari Award ini sangat bergengsi dan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi yaitu Wahyu Muryadi – Direktur Tempo Media Group, Subarjo Joyosumarto – Dekan Indonesia Banking School dan Budi Setyanto – Pemimpin Redaksi Koran Tempo.

Berbeda dengan tahun-tahun sebe­ lumnya, SPEx2 Award 2018 kali ini meng­ angkat tema “Navigating Digital Shift”.

Untuk kriteria penjurian dan penghargaan, konsisten mengacu pada framework GML yaitu lima fase dalam Strategy into Performance Execution Excellence yaitu strategy formulation, strategy mapping, organization alligment, operational execution dan strategy control.

Sebelumnya, bank ini meraih penghargaan atas penilaian pihak independen yang kredibel. Bank berlogo tiga layar terkembang ini meraih Peringkat 2 Bank BUMD – Non TBK kategori Bank Buku 2 (Modal Inti Rp. 1T s/d < Rp. 5T) pada ajang Anugerah Perbankan Indonesia VII 2018 (APBI-VII-2018) yang diselenggarakan oleh Perbanas Institute dan bekerjasama dengan Majalah Economic Review, IPMI International Business School, Daya Makara – Universitas Indonesia, Senin (19/11/18).

Penghargaan level nasional ini diterima langsung oleh Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri di Mawar Ballroom Balai Kartini Lt.2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan.

Untuk peringkat 1 kategori Bank BUMD – Non TBK Bank Buku 2 (Modal Inti Rp. 1T s/d < Rp. 5T) diraih oleh Bank Sumut. Sementara itu untuk Bank Buku 3 (Modal Inti Rp. 5T s/d < Rp. 30T) kategori Bank BUMD – Non TBK diraih oleh Bank Jateng dan untuk kategori Bank BUMD TBK diraih oleh Bank BJB, TBK dan Bank Jatim, TBK. Sedangkan untuk Bank Buku 1 (Modal Inti < Rp. 1T) kategori Bank BUMD – Non TBK diraih oleh Bank Sultra pada peringkat I, Bank Sulteng peringkat 2, Bank Bengkulu peringkat 3 dan disusul oleh Bank Lampung pada peringkat 4. Dan untuk kategori Bank BUMD - TBK diraih oleh Bank Banten, TBK. Nominator pada ajang APBI-VII-2018 ini telah diseleksi berdasarkan penilaian kinerja keuangan perusahaan Desember 2017, dengan menggunakan metode perhitungan dan analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dipu­ blikasi. Untuk Dewan Juri pada ajang ini yaitu Prof DR. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo MSc dan Dekan IPMI International Business Scholl, Prof. Roy Sembel, MBA . Phd. Dewan Juri melakukan penilaian melalui Data Publik (Annual Report) dan data pendukung lainnya, termasuk sidang panel wawancara terhadap Direksi atas kinerja yang telah diraih dan konfirmasi atas program kerja yang dilaksanakan serta hasil kinerjanya.

Prestasi yang diraih Bank Riau Kepri tersebut berdasarkan 10 kategori penilaian : Finance (Excellent), GCG(Very Excellent), Risk Management (Excellent), Legal (Excellent), Human Capital (Very Excellent), Marketing (Excellent), CSR (Very Excellent), IT (Excellent), Corporate Communication (Excellent), CEO (Very Excellent).

Ketua penyelenggara APBI-VII-2018 sekaligus pendiri Indonesia-Asia InstituteEconomic Review Hj. Irlisa Rachmadiana, SSn,MM menyampaikan Anugerah Perbankan Indonesia VII 2018 merupakan penghargaan atas kontribusi yang signifikan dari perusahaan bagi pengembangan perekonomian di Indonesia. Penganugerahan ini menjadi salah satu penghargaan atas perbankan yang telah mampu terus berinovasi dan menorehkan prestasi dalam menjalankan bisnisnya sepanjang 2017.

Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri usai acara menyampaikan prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dan termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya termasuk insan media.***

19

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

BKMT

Infotorial BKMT Inhu

Indragiri Hulu

Komitmen Chevron Indonesia untuk Restorasi Mangrove di Indonesia Konservasi ekosistem mangrove di Indonesia dihadapkan pada tantangan strategis yaitu membangun pendekatan ilmiah untuk perlindungan dan restorasi hutan mangrove dengan melibatkan pemangku ejak peluncurannya di hari Man(YKAN) dan KLHK dalam program restokepentingan kunci untuk mengubah grove Sedunia 26 Juli 2018 lalu, rasi dan konservasi hutan mangrove. kebijakan dan peraturan, pengelolaan dukungan berbagai pihak terhadap “Upaya perlindungan lingkungan yang terpadu dan efektif untuk restoMangrove Ecosystem Restoration Alliance hidup merupakan salah satu nilai Perusarasi, proteksi serta keberlanjutan dari (MERA) terus mengalir. haan yang telah kami laksanakan dimana sisi pendanaan, dan program kemitraan Hari ini Rabu (19/12) giliran Chevron pun kami beroperasi di seluruh dunia. dan penjangkauan. Hal ini dapat dicapai Indonesia yang menyatakan dukunganSebelumnya, sejak tahun 2003, kami berdengan pembentukan MERA yang secara nya terhadap MERA. Chevron Indonesia partisipasi dalam restorasi dan pelestarefektif dan terintegrasi dapat membantu berkomitmen untuk memberikan dukunian hutan mangrove di Penajam, Kalimeningkatkan kelestarian ekosistem gan lebih dari Rp4 miliar rupiah, yang akan mantan Timur. Kali ini, melalui MERA, mangrove sekaligus berkontribusi dalam disalurkan dalam kurun tiga tahun. kami bermaksud mereplikasi keberhasilan mengurangi kerentanan komunitas pesiDukungan ini diberikan untuk memproyek percontohan di Teluk Jakarta unsir, melindb a n t u ungi sumu p a y a ber daya Pemerintah alam dan khususnya aset-aset Kementevital, dan rian Lingmengemkungan bangkan Hidup dan pendanKehutanan aan yang (KLHK) berkelandalam meljutan unakukan tuk terus restorasi melindungi dan perl i n d u n - Penandatanganan kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, untuk kegiatan hutan mangan hutan konservasi mangrove di Kapuk, Jakarta, pada tanggal 19 Desember 2019, di kantor Direktorat Jenderal . Kiri – Kanan : M. Imran grove yang Amin – Direktur MERA - YKAN, Cinya Dian Astuti – Corporate Partnership Manager - YKAN, Bambang Pratesa – VP External Relations mangrove Environment PT. Chevron Pacific Indonesia, Wahyudi Wardojo – Senior Advisor YKAN, Ahmad Munawir – Kepala BSKDA Jakarta, Ri- masih ada.

D e n di Indone- zal Algamar – Ketua YKAN, Wiratno – Direktur Jenderal KSDAE - KLHK, Wahyu Budiarto – Senior VP Policy, Government and Public sia. Hutan Affairs PT. Chevron Pacific Indonesia, Hasyim M. Nor, GM Advocacy PT. Chevron Pacific Indonesia, Pinto Budi Bowo Laksono – Man- gan bergabung dalam mangrove ager Social Performance PT. Chevron Pacific Indonesia , Ir. Herry subagiadi, M.Sc – Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE - KLHK. M E R A , di Teluk JaChevron Indonesia berharap untuk dapat, tuk diimplementasikan di daerah operasi karta, meliputi Muara Angke, Muara Gem1. Mendukung program pemerintah dalam bong dan Muara Cisadane, dipilih menjadi kami di Riau. Kami berharap kemitraan program perubahan iklim, terutama pada dalam aliansi MERA dapat berkontribusi lokasi percontohan. restorasi hutan bakau yang dapat menyimpada pencapaian Tujuan Pembangunan Program MERA bertujuan untuk menpan stok karbon dalam jumlah yang subBerkelanjutan PBB, atau UN SDG.” Kata gurangi kerentanan masyarakat pesisir, stansial.

Budiarto Wahyu. sumber daya alam dan aset vital dengan 2. Memenuhi komitmen tanggung “Dari total 15,2 juta mangrove yang mempromosikan pengelolaan yang efektif jawab perusahaan secara sosial dan lingtersebar di 124 negara tropis dan sub trodan implementasi dari mitigasi dan stratekungan seperti amanah Tujuan Pembangupis di berbagai penjuru dunia, lebih dari 20 gi adaptasi untuk mengatasi perubahan nan Berkelanjutan PBB (UN SDGs); terutapersen ada di Indonesia. Melihat kondisi iklim yang tengah gencar dilakukan oleh ma UN SDG No. 11 (Kota dan Komunitas mangrove Indonesia yang sangat memPemerintah Indonesia.

Berkelanjutan), No. 13 (Aksi Iklim), No. 14 butuhkan perhatian, YKAN bersama miPada acara penandatanganan komit(Kehidupan dalam Air), No. 15 (Kehidutra telah menginisiasi sebuah wadah yang men MERA di Kantor KLHK, Wahyu Bupan di Daratan) dan No. 17 (Kemitraan unakan melibatkan beragam pemangku diarto, Senior Vice President Policy, tuk Mencapai Tujuan-tujuan) Government and Public Affairs Chevkepentingan terkait konservasi dan resto3. Menjadi sebuah model perusahaan rasi mangrove yaitu Mangrove Ecosystem ron Indonesia mengatakan pihaknya sanyang baik untuk replikasi dan inovasi proRestoration Alliance (MERA),” ungkap Rigat senang dan bangga dapat bermitra dengram konservasi berkelanjutan.Rls zal Algamar, Ketua YKAN. gan Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Dukungan terhadap Mangrove Ecosystem Restoration Alliance diberikan dalam jangka waktu tiga tahun untuk upaya restorasi dan perlindungan hutan mangrove Jakarta, 19 Desember 2018.

S

20

Keterbatasan Dana Tak Pernah Hambat Kegiatan BKMT Inhu “Berkat semangat pantang menyerah itu, hampir tidak ada program PD dan PC BKMT yang tidak terlaksana.

Kendati sebagian besar kegiatan dihadapkan kendala keterbatasan dana, Tapi tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.”

P

ERSOALAN umum dan klasik yang dihadapi banyak ormas dalam me­ laksanakan program-programnya adalah keterbatasan dana. Tapi bagi PD BKMT (Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim) Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu), sejauh ini keterbatasan dana tidak pernah menghambat sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan.

“Tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang diprogramkan, terutama karena didukung semua pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Ketua BKMT Inhu Hj. Juriah Soegianto melalui sekretarisnya yang ditemui di Rengat, belum lama. “Terutama kerja sama antarsesama pe­ ngurus di PD maupun antara PD dengan PC (pengurus cabang),” ia menambahkan.

Juriah memuji semangat pantang menyerah jajaran pengurus di tingkat PD dan PC semata didedikasikan untuk pengabdian bagi kepentingan sesama. Berkat sema­ ngat pantang menyerah itu, sambung Juriah, hampir tidak ada program PD dan PC BKMT yang tidak terlaksana. Kendati sebagian besar kegiatan dihadapkan kendala keterbatasan dana, “Tapi tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.”

Ia juga tidak menutup mata partisipasi

aktif jajaran terkait, baik di tingkat kabupaten atau kecamatan, untuk mendukung semua kegiatan BKMT. “Itu patut kita apresiasi,” ia menambahkan. Apalagi, imbuh Juriah, semua kegiatan BKMT diabdikan untuk kepentingan orang banyak, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan kualitas hidup beragama di daerah ini.

Dampak dari kebersamaan itu, sambung Juriah, aneka kegiatan yang rutin dilaksanakan BKMT tetap terselenggara dengan baik. Di antara kegiatan yang sering di­ selenggarakan adalah berupa tabligh akbar tingkat kecamatan, pildacil (pemilihan dai cilik), lomba menyelenggarakan jenazah, tak terkecuali lomba pidato tiga bahasa dengan melibatkan kaum ibu sebagai peserta.

Juriah menunjuk lomba pidato tiga bahasa yang melibatkan kaum ibu. Ia memuji semangat kaum ibu yang terlibat secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. “Tampak sekali semangat dan keinginan mereka yang kuat untuk menambah kemampuan diri,” katanya. Buktinya, menurut Juriah, walau pun untuk lomba itu panitia tak bisa menyediakan hadiah yang tergolong lumayan, para peserta tetap bersemangat untuk unjuk kebolehan. (ismi)

21

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Gencar, Upaya Pemkab Inhil untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Karena mayoritas masyarakat Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) menggantungkan sumber ekonominya pada komoditas kelapa, maka tak ayal berbagai cara dan upaya dilakukan para pejabat setempat untuk meningkatkan nilai jual kelapa, yang kelak berimbas terhadap naiknya derajat perekonomian masyarakat.

P

ada Jumat (8/3/2019), misalnya, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melakukan audiensi bersama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan pokok bahasan peluang pengembangan investasi dan ekspor kelapa serta solusi untuk perbaikan harga kelapa, Jum’at (8/3/2019) di Jakarta.

Dalam diskusi ringan saat audensi, Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin menyampaikan harapan besar masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai petani kelapa tentang adanya perbaikan stabilitas harga jual kelapa. Disamping itu pula, Bupati mengutarakan tentang pentingnya rekonstruksi sistem tata niaga kelapa serta perluasan akses perdagangan kelapa serta sederet produk turunannya.

“Penetrasi pasar untuk kelapa kita idealnya itu luar negeri. Untuk itu dibutuhkan dukungan konkrit dari Pemerintah Pusat melalui sebuah program kerja yang disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Inhil,” jelas Bupati, sebagaimana siaran pers dari Diskominfo Inhil.

22

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengundang pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional yang diagendakan Pemerintah Kabupaten Inhil pada 25 Maret 2019 mendatang. “Kami mengharapkan kesediaan pihak Kementerian Perdagangan hadir dalam seminar Nasional nantinya sebagai bentuk dukungan konkrit. Ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam menuntaskan persoalan kelapa,” tukas Bupati.

Secara umum, pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan menyambut baik rencana dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.

Pihak Kementerian Pedagangan RI berkomitmen untuk melakukan diskusi lanjutan dengan pokok bahasan yang sama dengan melibatkan tim yang terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, Bappebti dan industri kelapa pada saat menghadiri acara Seminar Nasional yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Inhil. “Dalam seminar Nasional itu nantinya juga akan dibahas

mengenai sinergitas program kerja Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Oke Nurwan.

Tak Cuma Bupati Wardan, Sekda Inhil Said Syarifuddin juga tidak mau tinggal diam. Pada Kamis (14/3/2019), Sekd Said Syarifuddin menyambangi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia guna membahas solusi penyelamatan harga kelapa lokal di ruang rapat Dirjen Daglu Gedung Utama Lantai 9 Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat.

Kunjungan Sekda tersebut juga merupakan tindaklanjut dari pertemuan pertama Pemerintah Kabupaten Inhil yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dengan pihak Dirjen Daglu Kemendag RI beberapa waktu lalu. Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Direktur, Kepala Biro Bappeti, Kasubdit, Kasi Dektanhut yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan RI serta LPEI. “Rapat yang dilakukan bersama pihak Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi perbaikan harga kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir,” papar Sekda seusai rapat.

Pada rapat tercetus beberapa gagasan yang sebagian besarnya telah dalam tahapan realisasi, seperti tentang tata niaga komoditas kelapa, penerapan Sistem Resi Gudang, pembiayaan ekspor, fasilitasi ekspor – impor hingga fasilitas investasi.

“Kedatangan Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Inhil juga sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat dalam tata cara Niaga kelapa, dukungan atas pelaksanaan Sistem Resi Gudang, cara pembiayaan ekspor dan dukungan fasilitas ekspor impor komoditi kelapa kedepannya,” ungkap Sekda.

Pada kesempatan itu pula, Sekda memastikan kehadiran pihak Dirjen Daglu Kemendag RI pada acara Seminar Perkelapaan yang dipusatkan di Kabupaten Indragiri Hilir pada 25 Maret mendatang.

Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dirjen Daglu Kemendag RI, Ninuk Rahayuningrum menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam usaha peningkatan harga kelapa, yang mana diakui Ninuk Rahayuningrum, Kabupaten Inhil merupakan daerah penyumbang kelapa terbesar di Indonesia.

Ninuk Rahayuningrum berharap pola seminar Perkelapaan yang akan dilaksanakan nanti merupakan langkah awal keberhasilan atas upaya yang selama ini diperjuangkan guna mengatasi persoalan harga kelapa yang kerap menjadi masalah dari tahun ke tahun.

Sebelumnya, Bupati Wardan yakin dengan kedatangan Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dampak perubahan. Perubahan yang paling diharapkan Bupati atas kedatangan Menko itu ditujukan pada bidang perkelapaan, mengingat salah satu agenda kegiatan yang akan Dia jalani di Kabupaten Inhil adalah pembahasan tentang harga kelapa bersama Pemerintah Kabupaten Inhil.

Bupati mengungkapkan, setelah Menko Kemaritiman melihat potensi kelapa Kabupaten Inhil, akan lahir gagasan untuk pengembangan kelapa. Diharapkan, pengembangan kelapa yang digagas nanti akan sejalan dengan program yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Inhil, yakni pengolahan produk turunan kelapa. “Hal yang spesifik akan dibahas itu terkait harga kelapa yang menjadi problem utama kita sejak bertahun-tahun lamanya. Kita akan kupas seputar penyebab dan solusi atas problema klasik tersebut,” jelas Bupati.

Disamping membahas tentang persoalan kelapa, diungkapkan Bupati, Menko Kemaritman dan Pemerintah Kabupaten Inhil juga membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan kemaritiman. “Kita kupas juga mengenai potensi wilayah perairan kita. Mudah-mudahan sumber daya perairan kita dapat direkomendasikan menjadi komoditas yang difokuskan Pemerintah Pusat untuk kemudian

dikembangkan,” tukas Bupati.

Jauh sebelumnya, Bupati Wardan juga telah mengemukakan komitmennya untuk terus mencarikan solusi atas problema harga kelapa masyarakat yang disampaikannya saat menjadi pembicara pada forum rapat pemantapan Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa atau KOPEK, Jum’at (15/2/2019) di Karangasem, Bali. “Saat ini, kami serius dan fokus mencari solusi fluktuasi harga kelapa. Berbagai langkah telah kita tempuh sejak tahun 2014 silam,” pungkasnya dihadapan para peserta rapat.

Peserta rapat pemantapan itu sendiri merupakan para Kepala Daerah penghasil kelapa se-Indonesia yang tergabung sebagai anggota Kopek, seperti Bupati Karang Asem, Bupati Gorontalo, Bupati Agam, Bupati Tanjung Jabung Barat, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Tanimbar, Bupati Buol dan Bupati Selayar.

Bupati Inhil menuturkan, sejumlah terobosan program untuk mengatasi persoalan harga kelapa telah disusun dan tengah memasuki tahapan pelaksanaan, salah satunya adalah Program Pengolahan Produk Turunan Kelapa yang diintegrasikan dengan penerapan Sistem Resi Gudang.

“Melalui 2 program ini, sektor perke-

bunan kelapa, khususnya di Kabupaten Inhil menjadi lebih prospektif. Potensi peningkatan harga kelapa di level petani menjadi lebih besar karena pengolahan kelapa menjadi barang jadi atau setengah jadi berada di tangan masyarakat,” papar Bupati.

Tidak terhenti pada hilir sektor dan persoalan harga saja, Bupati mengungkapkan langkah terobosan di sektor perkebunan kelapa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil pada hulu sektor yang meliputi program penyelamatan kebun kelapa rakyat.

“Orientasinya adalah produktifitas, yang mana Pemkab Inhil memberikan perhatian khusus pada lahan perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat banjir ataupu hama yang menyerang,” jelas Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten yang berjuluk ‘hamparan kelapa terluas dunia’ itu.

Hadir mendampingi Bupati Inhil dalam forum rapat pemantapan tersebut, Staf Ahli Bupati Inhil, Hj Zulaikhah Wardan, Kepala Dinas Perkebunan, H Eddiwan Shasby, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), H Helmi D, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Wanhar serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Nurahman. (adv/hms/e2)

23

Profil

Profil Andina Gustiani

”Nyaleg”, Dina Ingin ”Terobos Kebekuan” “Di tengah berbagai kemajuan yang dicapai Inhu belakangan, sejatinya masih ada sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian segera. Ini hanya mungkin oleh intervensi dari pemerintah pusat.”

I

NI realitas yang sudah terbentang sejak lama, yaitu setakat ini belum pernah ada putera atau puteri dari Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) yang berhasil menerobos masuk ke Senayan di Jakarta, untuk kemudian tercatat sebagai anggota DPR RI. “Saya ingin menerobos kebekuan itu,” kata Hj. Andina Gustiani SE MM. Langkah yang kemudian ditempuh Dina –begitu ia akrab disapa—adalah dengan mencatatkan diri sebagai caleg (calon anggota legislatif) untuk Pileg (Pemilu

24

Legikslatif) 2019. Dina membidik kursi DPR RI untuk periode 2019-2024 dari Dapil (Daerah Pemilihan) Provinsi Riau, dengan bernaung di bawah panji-panji Partai NasDem (Nasional Demokrat) besutan Surya Paloh.

“Tujuan saya hanya satu, yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi Inhu, baik untuk kepentingan daerah maupun masyarakatnya,” ujar adik kandung Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE ini. Fakta yang dilihat Dina selama ini, sejumlah putera terbaik Riau yang dipercaya duduk di lembaga legislatif tingkat pusat yang berasal dari berbagai parpol (partai politik) itu, belum seorang pun di antaranya yang berasal dari Inhu.

“Ini penting,” kata Dina, “karena sejatinya yang tahu dengan persoalan Inhu, baik urusan daerah maupun masyarakatnya, adalah putera/puteri Inhu sendiri,” ia melanjutkan. Dalam kacamata Dina, di tengah berbagai kemajuan yang dicapai Inhu belakangan, sejatinya masih ada sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian segera. “Ini hanya mungkin oleh intervensi dari pemerintah pusat.”

Dikatakan Dina, APBD Inhu dari tahun ke tahun relatif sangat terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Belakangan, oleh karena kebijakan rasionalisasi, APBD Inhu mengalami penyusutan yang cukup signifikan. “Itu artinya, dibutuhkan tangan lain untuk mempercepat dinamika pembangunan daerah, dan upaya untuk meningkatkan kesejahte­ raan masyarakat,” ia menambahkan.

Dina menyebut contoh infrastruktur, yang dikatakannya Inhu masih memerlukan sejumlah infras-

truktur dasar seperti jalan dan jembatan, dimaksudkan untuk mempermudah aksesebilitas antarkawasan di daerah itu. “Agar semua titik di kawasan Inhu terhubung jalan dengan kondisi yang baik,” katanya.

Selain memberi dampak untuk mempermudah hubu­ngan sosial antarmasyarakat, menurut Dina, akses jalan yang baik juga akan memberi dampak ekonomi.

“Kawasan-kawan yang selama ini tidak terbuka dengan sendirinya akan terbuka lantaran sudah ditunjang oleh jalan dengan kondisi yang memadai,” ia menambahkan. Dampaknya, menurut Dina, sejumlah potensi ekonomi yang selama ini ada di kawasan itu, dengan sendirinya akan bisa dikembangkan, yang kelak akan memberi dampak yang baik untuk perekonomian masyarakat.

Infrastruktur, menurut Dina, hanya satu dari sederet panjang persoalan yang memerlukan perhatian lebih di Inhu. Kalau selama ini sejumlah persoalan dimaksud belum tertangani dengan baik, ungkap Dina, selain keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tertuang di APBD, ia juga menilai intervensi dari unit pemerintahan yang lebih tinggi –terutama peme­ rintah pusat—masih relatif kurang.

“Sudah saatnya putera/puteri terbaik Inhu dipercaya berkiprah di tingkat pusat,” bebernya. Dikatakan, dengan adanya putera/puteri Inhu duduk di lembaga legislatif tingkat pusat, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki, diyakini putera/puteri Inhu itu akan berjuang maksimal untuk kepentingan tanah kelahirannya. “Karena sejatinya setiap putera atau puteri Inhu memiliki tanggung jawab yang moral untuk berbuat bagi daerah kelahirannya,” ia menambahkan.

Dina memang sedang menapaki langkah ke arah itu. Lama malangmelintang di dunia usaha, pikiran Dina kemudian terbuka untuk terjun ke dunia politik praktis.

Bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, melainkan buat kepentingan Inhu dan masyarakatnya.

“Karena dengan duduk di DPR kita memiliki wewenang dan kompetensi untuk memperjuangkan kepent-

ingan masyarakat dan daerah,” imbuhnya.

Dunia usaha yang selama ini dicempungi, menurut Dina, memang telah memberi banyak hal yang ia inginkan, terutama yang bersifat material-kebendaan. “Tapi itu hanya

untuk kepentingan diri pribadi dan orang-orang terdekat saya,” tandasnya. Beda kalau dipercaya duduk di lembaga legislatif, “Diniscayakan saya akan memperoleh kesempatan berjuang untuk kepentingan daerah dan orang banyak.” (ismi)

Nama : Hj. Andina Gustiani, SE, MM Nama Panggilan : Dina Tempat/Tanggal Lahir : Rengat/19 Agustus 1981 Agama/Suku : Islam/Melayu Pendidikan Terakhir : S2 Pekerjaan Sekarang : Wiraswasta Anak ke berapa dalam keluarga : Ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara Hobby : Olahraga, Travelling Alamat Rumah : Jalan Pattimura No 28 Rengat - Inhu Telp/HP : 082111627779 E-mail : dinasoegianto@gmil.com Motto Hidup : Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tetapi kegagalan adalah bagian dari kesuksesan Data Keluarga Anak : 1. Rizkya Fitri Rahmadani

2. Kezia Shafia Putri Ayah : H. Soegianto (Alm) Ibu : Hj. Juriah

25

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Hadiri Deklarasi Pemilu Damai dan Kunjungi Kemendagri

SEPANJANG Maret 2019, Bupati Inhil Drs. HM Wardan MP terlibat di dalam sejumlah kegiatan. Pada Selasa (19/3/2019), Wardan menghadiri tabligh akbar dan istigosah yang digelar Polres Inhil itu menghadirkan Ustadz H Yurnalis SAg. Kegiatan itu mengusung tema â&#x20AC;&#x153;Meningkatkan Soliditas dan Sinergitas antara TNI, Polri, Pemkab Inhil, dan Seluruh Elemen Masyarakat Guna Terciptanya Pemilu yang Aman, Damai, dan Sejuk di Indragiri Hilir.â&#x20AC;?

Pada Selasa (12/3/2019), Wardan menyambut kedatangan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau dengan mengadakan coffee morning di kediaman dinasnya, Tembilahan. Selanjutnya, Kamis (21/3/2019), Wardan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Sebelumnya, Rabu (20/3/2019), Wardan yang didampingi Istri dan beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil menjamu makan malam Ketua Pengadilan Tinggi Riau dalam rangka Kunjungan Kerja ke Kabupaten Inhil di rumah Dinas Bupati Jl. Kesehatan Tembilahan Rabu (20/03/2019) malam.

Kunker Ketua Pengadilan Tinggi Riau Bapak Adam Hidayat ini didampingi Istri, Hakim Tinggi Made Sutrisna, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bambang Miyanto.*** foto-foto: dari berbagai sumber

26

27

Kata Mereka Tentang

Kata Mereka

Yopi Arianto

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

Peduli dengan Honorer, Bupati Inhu Diganjar Penghargaan

Supandi, Ssos, Mp, Kabag Protokoler Setdakab Inhu

Menikmati Pekerjaan karena Support Besar dari Bupati “Dengan caranya sendiri, Bupati Yopi Arinto memberi arahan-arahan yang diperlukan, yang merupakan motivasi tersendiri bagi Supandi bersama jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.”

S

EKITAR dua tahun melakoni fungsi sebagai Kepala Bagian Protokoler Setdakab Inhu (Indragiri Hulu), Supandi S.Sos. M.Si. menyimpulkan satu hal tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya: “Saya menikmati pekerjaan itu,” katanya. “Apalagi Pak Bupati memberi support yang penuh.”

Menurut pria kelahiran Belilas, Kecamatan Siberida, Inhu, itu, pada dasarnya setiap pekerjaan adalah sama. Persoalannya tinggal lagi sejauh mana seseorang mampu untuk mencintai pekerjaan yang menjadi beban tugasnya. “Kalau sudah mencintai pekerjaan, dipastikan tidak akan adalagi ditemui faktor penghambat, termasuk yang bersifat pisikis,” ia menambahkan.

Dalam konteks sebagai Kabag Protokol Setdakab Inhu yang diamanahkan kepadanya, Supandi mengaku menikmati nilai lebih tersendiri dengan beban tugas yang ia pikul.

“Pak Bupati memberi dukungan penuh,” katanya. Yang ia maksud adalah Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua sebagai bupati di kabupaten otonom itu.

Tempo-tempo, menurut Supandi, Bupati Yopi Arianto meng­ ajaknya berdialog untuk membicarakan hal-hal tertentu. “Tidak tampak kesan menggurui apalagi memerintahkan,” katanya. Dengan caranya sendiri, menurut Supandi, Bupati Yopi memberi arahan-arahan yang diperlukan, yang merupakan motivasi tersendiri bagi Supandi bersama jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.

Karena ditempatkan di Bagian Protoko­ ler, menurut Supandi, ia harus siap dengan sejumlah konsekuensi pekerjaan. Semisal ada acara mendadak, dan Supandi bersama timnya diminta untuk melakukan aneka persiapan, “Ya, kita harus siap dalam kondisi apa dan bagaimana pun juga,:” bebernya. “Bahkan untuk menyiapkan acara yang lokasinya jauh dari pusat kabupaten.”

Sebagai Kepala Bagian Protokol, Supandi

28

mengaku bahwa hal yang paling membahagiakannya adalah bagaimana ia bersama tim yang dipimpin mampu mempersiapkan sebuah acara secara maksimal, yang berimbas kepuasan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan itu. “Walau pun capeknya tak ketulungan, tapi mampu diimbangi oleh kepuasan yang diperoleh,” katanya.

Terlepas dari bidang tugas yang menjadi tanggung jawanya, Supandi mengaku memberi apresiasi tersendiri atas kepemimpinan Yopi Arianto dalam kapasitasnya sebagai Bupati Inhu. Dalam pandangan Supandi, Yopi merupakan bupati yang memiliki kepedulian tinggi terhadap aneka persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

Tak sebatas memiliki kepedulian yang tinggi, imbuh Supandi, Yopi selama dipercaya menjadi Bupati Inhu –yang saat ini sedang menjalani periode kedua—juga melakukan sejumlah langkah kongkret untuk menjawab aneka kebutuhan masyarakat. “Sejumlah program pembangunan yang beliau gelindingkan merupakan bukti nyata kepeduliannya terhadap nasib masyarakat,” katanya.

Supandi menunjuk contoh pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, yang maju pesat sejak Inhu dipimpin Bupati Yopi Arianto, “Itu bukti bahwa Pak Bupati memiliki perhatian yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Inhu,” katanya. Termasuk juga pembangunan di bidang infrastruktur, “Saya acungkan jempol karena sejak beberapa t a h u n belakangan memang m a j u pesat.” (ismi)

Kinerja Bupati Inhu

APBD 2019 Rp 1,3 T Disahkan

Bupati Minta Perangkat Daerah Gesa Program Pembangunan Bupati Yopi Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyetujui APBD Inhu Tahun Anggaran 2019 dengan total belanja sebesar Rp 1.338.383.677.161, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah.

BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melaksanakan program dan kegiatan pembangunan apabila Perda tentang APBD tahun anggaran 2019 telah diferivikasi oleh Pemprov Riau.

“Karena sebagai Aparatur Sipil Negara, kita semua dituntut untuk bekerja lebih maksimal dan profesional,” tegas Bupati Yopi, saat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 1,3 triliun, yang disahkan secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu. Pengesahan itu tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Pengambilan Keputusan RAPBD TA 2019 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Miswanto, Sabtu (24/11/2018) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yopi Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyetujui APBD Inhu Tahun Anggaran 2019 dengan total belanja sebesar Rp 1.338.383.677.161, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Paripurna itu sendiri diikuti sebanyak 34 dari 40 anggota dewan. Hadir juga Sekda Inhu Hendrizal, Asisten, Kepala OPD, kepala bagian, camat serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Inhu. Pengesahan APBD Inhu tahun 2019, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto, Ketua DPRD Miswanto, Wakil Ketua I DPRD Sumini dan Wakil Ketua II DPRD Adila Anshori. (hrc/e2)

PRESTASI demi prestasi terus ditorehkan H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu). Untuk periode kedua ini, Yopi berpasangan dengan Khairizal untuk posisi Wakil Bupati Inhu masa jabatan 2015-2020.

Terakhir, Bupati Yopi Arianto menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diterimanya karena peduli terhadap perlindungan keselamatan kerja para tenaga honor Pemkab Inhu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Iksarudin usai upacara peringatan HUT Korpri ke 47 dan HUT PGRI ke 73 di halaman Kantor Bupati Inhu, Kamis (29/11/2018), mengatakan Bupati Inhu Yopi Arianto merupakan salah satu kepala daerah pertama yang menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang ada, jumlah tenaga honorer yang saat ini sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Inhu, sebanyak 1.221 orang dari 39 instansi. “Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah,” kata Iksarudin.

Dia juga menyebutkan, selain Pemkab Inhu, Bank Riau Kepri juga mengikutsertakan sebanyak 1364 orang warga termasuk petani menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR Bank Riau Kepri.

Pada kesempatan upacara HUT Korpri dan HUT PGRI itu, Bupati Inhu Yopi Arianto menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 1364 tenaga kerja informal yang ditanggung melalui CSR Bank Riau Kepri.

Humas Bank Riau Kepri Cabang Air Molek, Danu dikonfirmasi Gatra.com mengatakan bantuan CSR tersebut bertujuan untuk membantu keikutsertaan tenaga honorer, tenaga teknis, tenaga suka rela bahkan petani yang ada di Kabupaten Inhu. “Yang menentukan layaknya penerima batuan Pemkab Inhu. Soal besaran iuran yang dibayarkan akan ditentukan BPJS Ketenagakerjaan nantinya,” jelasnya. (e2)

29

Kata Mereka Tentang

Kata Mereka

Yopi Arianto

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Galeri Pemkab PemkabKuansing Kuansing

Kata Mereka tentang Bupati Inhu Yopi Arianto SEDANG menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), . berbagai pujian terus dialamatkan ke H. Yopi Ar ianto SE yang pernah tercatat sebagai Bupati Termuda se-Indonesia versi Muri (Museum Rekor Indonesia). Bagi Bupati Yopi, aneka pujian itu merupakan tambahan amunisi bagi dirinya untuk berbuat yang terbaik bagi Inhu dan masyarakat yang bermukim di dalamnya. Berikut pendapat sejumlah tokoh tentang kepemimpinan Bupati Yopi Arianto:

Ahmad Supardi, Kakan Kemenag Riau:

Apresiasi terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Inhu

K

AKAN Kemenag Provinsi Riau H. Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan memberi apresiasi terhadap perhatian serta dukungan yang diberikan Pemkab Indragiri Hulu Riau terhadap kemajuan dunia pendidikan agama Islam di daerah itu. “Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Riau, saya sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan Bupati Inhu H Yopi Arianto dalam upaya memajukan pendidikan keagamaan di Kabupaten Inhu. Salah satu­ nya pelaksanaan wisuda serentak santri MDTA dan MDTW ini,” ujar Ahmad Supardi.

Ia menilai penyelenggaraan wisuda yang telah berjalan selama tujuh tahun terakhir ini, merupakan bukti nyata keseriusan orang nomor satu di Kabupaten Inhu itu dalam memberantas buta aksara baca tulis Al Qur’an yang dimulai sejak dini. Dengan demikian, pihaknya me­ minta kepada Kemenag Inhu, agar kedepan data kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto tersebut, untuk dapat di­ usulkan kepada pihak Kementerian Agama pusat.

“Saya minta, kedepan Kemenang Inhu agar menyampaikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksankan Pemkab Inhu untuk disampaikan pada Kemenag pusat,” tegasnya, dilansir goriau.com.***

30

Uskup Mongsiniur Martinus D Situmorang, Tokoh Agama

U

SKUP Mongsiniur Martinus D Situmorang, pimpinan keagamaan Katolik, menilai kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto merupakan gambaran sosok pemimpin yang adil dan tanpa pamrih serta mampu menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat dengan tidak melihat perbedaan.

“Bapak adalah seorang pemimpin yang baik.

Kita sebagai warga masyarakat tentunya patut untuk memilih pemimpin yang rela mengabdi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tanpa pamrih,” ujar Uskup Mongsiniur, dilansir riaurealita.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Uskup saat Bupati Yopi hadir untuk meresmikan gedung Theresia Center Airmolek, beberapa waktu lalu. Ia pun berharap agar kepemimpinan Bupati Yopi mampu memberi pengaruh yang besar tidak hanya bagi Kabupaten Inhu namun juga bagi seluruh masyarakat Riau.***

Disahkan, APBD Kuansing Tahun Anggaran 2019 A NGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuantan Singingi (Kuansing) disahkan tadi malam, Jumat (30/11/18). APBD Kuansing 2019 mendatang disahkan di ang­ ka Rp1,27 triliun. Angka ini meningkat 13 persen ketimbang APBD 2018 tahun ini. Bupati Kuansing, Drs Mursini berharap, dengan telah disahkan nya APBD 2019, maka kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun mendatang agar bisa dimamfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kuansing.

Di bagian lain, Bupati Kuantan Singi­ ngi Drs H Mursini mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan selalu me­

ningkatkan kinerja serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Penagasan ini di­ sampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Tahun 2018 Jumat (30/11/2018).

Sementara, dalam rangka mempertahankan budaya gotong royong di segala aspek kehidupan dan penghidupan di desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) menyelenggarakan kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Rotong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Kuansing ke XV yang di selenggarakan di Desa

Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa (27/11/2018).

Pencanangan BBGRM ini dilakukan oleh Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si. Acara ini turut dihadiri Wa­ kil Ke­ tua DPRD Kuansing Sardiyono, A.Md, Plt Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs Napisman, pejabat eselon II, Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, S.Sos, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi, M.Si, Camat Kuantan Mudik Jefrian, S.Sos, Upika Kecamatan Kuantan Mudik, Camat Pucuk Rantau Herman Susilo,.S.Sos, dan undangan lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Ahmad Supardi

31

Risalah

Religi

Berbahagialah bagi Anda yang Rajin Shalat Dhuha S

“Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang mengerjakannya enam rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu.”

32

HALAT Dhuha mempunyai kedudukan mulia. Disunnahkan untuk kita kerjakan sejak terbitnya matahari sampai menjelang datangnya shalat dzuhur. Seperti diungkap oleh Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam bukunya Khasais al-Ummah al-Muhamadiyah tentang keutamaannya, penulis membeberkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah bagi hamba yang menunaikannya lengkap dengan sumber haditsnya.

Pertama, orang yang shalat Dhuha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. “Barangsiapa yang selalu mengerjakan shalat Dhuha niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Turmudzi). Kedua, barangsiapa yang menunaikan shalat Dhuha ia tergolong sebagai orang yang bertaubat kepada Alah.

“Tidaklah seseorang selalu mengerjakan shalat Dhuha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat.”

(HR. Hakim).

Ketiga, orang yang menunaikan shalat Dhuha akan dicatat sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah. “Barangsiapa yang shalat Dhuha dua rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang

Keenam, orang yang mengerjakan shalat Dhuha ia telah mengeluarkan sedekah. “Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi.

Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat sholat Dhuha.” (HR Muslim).

Selain keutamaan yang sudah disebutkan di atas, masih ada keutamaan lainnya yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Yaitu dengan mengerjakan shalat Dhuha ada pahala besar berupa pahala seperti orang yang haji dan umrah yang diterima oleh Allah. Barangkali kemuliaan ini masih belum diketahui oleh banyak orang.

Bunyi haditsnya, “Barangsiapa shalat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berdizkir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu shalat dua rakaat, dia mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna.” (HR. Turmudzi).

Dalam buku yang berjudul Panduan Shalat Dhuha (Terbitan Darul

Uswah, Yogyakarta, 2013) yang ditulis oleh Ibrahim an-Naji dan diterjemahkan oleh Ahmad Suryana ini, diketengahkan syarat-syarat untuk dapat meraih pahala umrah dan haji yang sempurna itu.

Pertama, diawali dengan shalat subuh berjamaah, meski tidak dilakukan di masjid seperti mushalla, ini sudah cukup. Batas minimalnya shalat berjmaah adalah antara imam dan makmun.Kedua, duduk di tempat shalatnya sampai terbitnya matahari. Ketiga, tidak mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Syarat keempat menyibukkan diri dengan berzikir hingga waktu dibolehkannya shalat Dhuha.

Imam al-Ghazali menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan di waktu antara subuh dan shalat Dhuha: berdoa, berzikir dengan tasbih, membaca al-Qur`an dan bertafafkur. Kelima, mengerjakan shalat Dhuha di tempat ia berzikir tersebut meski hanya dua rakaat.

Berbahagilah orang yang shalat Dhuha. Mengawali pagi dengan ibadah.

Santapan ruhani yang menggenapkan semangat menjalani kehidupan dengan penuh keyakinaan dan tawakal.

Dari awal hingga akhir menautkan diri kepada Allah yang Maha Kaya. (int)

yang lalai. Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang mengerjakannya enam rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barangsiapa mengerjakannya delapan rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barangsiapa yang mengerjakannya dua belas rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya.”

(HR. At-Thabrani).

Keempat, orang yang istiqamah melaksanakan shalat Dhuha kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, pintu Dhuha yang disediakan oleh Allah. “Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Dhuha. Apabila Kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru, ‘Di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan shalat Dhuha? Ini adalah pintu buat kalian.

Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.” (HR. At-Thabrani).

Kelima, Allah menyukupkan rezekinya. “Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari empat rakaat dalam mengawali harimu, niscaya Aku (Allah) akan menyukupimu di akhir harimu.” (HR. Abu Darda`).

33

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Bupati Sukiman Resmi Buka Musrenbang Rohul 2019 “Konsep pengembangan prioritas yang dilaksanakan tahun 2020, yaitu yang dapat memberikan multi efek pada kehidupan masyarakat Rohul. Yakni target 4 program prioritas, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan sektor industri kecil dan pariwisata serta pemantapan kualitas SDM, pemerintahan publik dan tata kelola pemerintahan melalui program sinergitas pembangunan yang didukung dalam pembahasan Musrenbang Kabupaten tahun ini.”

P

ern yataan itu disampaikan Bupati Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman usai membuka Musrenbang Kabupaten Rohul tahun 2019, Senin (19/3), bertempat di Convention Hall Islamic Centre Rohul Kegiatan ini dalam rangka proses percepatan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020, yang benar-benar merupakan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah .

Acara yang ditaja Bappeda Rohul ini dihadiri Forkopimda, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Rohul, Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi, Perwakilan Akademisi, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Ketua Bappeda Rohul Nifzar SP MIP, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se Rohul. Hadir perwakilan Kemendagri RI, Perwakilan Bappenas RI, Bappeda Provinsi Riau, pimpinan perbankan, tokoh masyarakat, Pemuda dan Organisasi Masyarakat yang ada di Rohul.

Menurutnya, Musrenbang yang dilaksanakan ini, dalam kerangka percepatan pembangunan Kabupaten Rohul, yang diselesaikan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Rohul Tahun 2020.

Dengan perbaikan visi Misi Kabupaten Rohul 2016-2021 Dengan tema pem-

34

bangunan daerah Kabupaten Rohul tahun 2020 yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Musrenbang tingkat kabupaten tahun ini, selain merumuskan RKPD Rohul 2020 dengan kontribusi seperti evaluasi hasil RKPD tahun lalu, perencanaan mendorong ekonomi daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah, prioritas dan pembangunan, serta program perencanaan dan kegiatan daerah,” paparnya, dilansir riau1.com.

Mantan Dandim Inhil mengatakan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ini, melibatkan pemangku kepentingan pembangunan di setiap tingkat musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten. Selain bentuk penajaman program pembangunan strategis dan percepatan perancangan program yang telah diselesaikan di Forum Konsultasi Publik dan Forum SKPD. “Saya berharap OPD Rohul dalam proses pembuatan RKPD tahun 2020, menyetujui 4 program prioritas yang telah ditetapkan, agar pembangun yang dilaksanakan terarah, dan menyediakan multi-efek disegala sektor, dari hasil pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat Rohul,” katanya.

Dijelaskannya perencanaan pem-

bangunan tahun 2020, perencanaan kepada program prioritas. Mulai dari hasil musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten utama pikiran Anggota DPRD Rohul yang akan dicermati bersama, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dia berharap hasil Musrenbang Kabupaten Rohul ini akan menjadi masukan, dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Riau. Karena RKPD Rohul 2020 tetap besinergi dengan program skala prioritas Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat.

Saat membuak musrenbang, Bupati Sukiman mengatakan rencana pembangunan yang ditargetkan dan diusulkan untuk tahun 2020 mendatang harapan kita hendaknya bisa tralisasi.

Namun berdasarkan hasil laporan dari bappeda usulan pembangunan tahun 2020 tersebut menyedot anggaran yang sangat besar Rp 2,8 Triliun sementara anggaran APBD rohul masih jauh dari harapan hanya berkisar Rp 1,6 Triliun tentu ada beberapa pembangunan rohul yang nantinya tidak bisa kita ralisasikan.

Pemerintah tentu terus berupaya mendorong pembangunan di negeri seribu suluk yang kita cintai ini, tetapi karena anggaran kita terbatas tentu pembangunan harus yang dipri-

oritaskan lebih dulu ” kata Sukiman.

“Keinginan kita sudah barang tentu usulan tersebut bisa tercapai, sehingga pelaksanaan pembangunan rohul mulai dari tingkat desa sampai kabupaten bisa dilaksanakan secara merata,” tuturnya. Berdasarkan hasil musrembang yang kita laksanakan hari ini prioritas utama mengenai kita masih tertuju kepada nftrastruktur jalan dan jembatan,” terang Sukiman.

Sementara Kepala Bappeda Rohul, Nifsar mengatakan bahwa empat item prioritas rencana pembangunan tahun 2020 mendatang mengenai infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan dan pertanian dan beberapa

usulan lainnya juga menjadi kebutuhan dilingkungan masyarakat Rohul.

Usulan tersebut yang disampaikan dimusrembang tingkat kabupaten berdasarkan hasil musrembang tingkat desa, kecamatan dan beberapa pemangku kepentingan mulai Bupati, DPRD, Akademisi, para kepala OPD dan mengaitkan denfan visi dan misi Bupati Rohul terpilih,” ucap Nifsar, dilansir nadariau.com.

Masih ditempat yang sama Anggota DPRD Rohul, Nono Patria Pratama (18/03/2019) mengatakan berdasarkan paripurna penyampaian pokok – pokok pikaran DPRD Rohul bahwa yang menjadi prioritas pembangunan

rohul yang disampaikan dan diterima oleh DPRD Rohul juga menyangkut dengan infrastruktur jelan dan jembatan. “Intinya masyarakat rohul masih membutuhkan infrastruktur jalan dan jembatan karena saat ini masih banyak desa yang belum tersentuh pembangunan. Hal ini dipicu luasnya daerah rohul dan minimnya anggaran yang dikelola oleh pemerinrah,” Imbuhnya.

Sehingga pemerintah juga tidak bisa kita salahkan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan karena anggaran itu sendiri yang tidak mencukupi untuk dikelola dalam pelaksanaan pembangunan dari berbagai bidang,” tutur Nono.

Sementara itu, Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp mengatakan, perencanaan pembangunan Kabupaten Rohul tetap memperhatikan rencana pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), serta sinergi dengan pembangunan provinsi dan nasional. “4 program Prioritas yang disetujui dalam pembangunan daerah ini, telah di sinergikan dengan RKP Nasional. Musrenbang RKPD ini, untuk menyempurnakan RKPD tahun 2020 dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah,” sebutnya Sementara perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Abdullah Maskur, mengatakan Pemkab Rokan Hulu dalam hal menyusun RKD (2020) harus memperhatikan 2 hal yang penting, yakni tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Selanjutnya, dalam menanggapi masukan Bappeda Riau, Kepala Bappeda Rohul Nifzar menjelaskan angka kemiskinan di Rokan Hulu masih tinggi jika dibanding angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau, Rokan Hulu pada angka 10.91 persen, sedangkan Provinsi sudah mencapai Angka 7 persen. Tahun (2020) mendatang ditargetkan harus menurunkan angka kemiskinan tersebut 1 digit.

“Usaha kita dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni dengan menyusun program yang berpihak dan menumbuhkan inkam per kapita masyarakat seperti di sektor pertanian, jika ingkam per kapita naik, tentu dapat keluar dari indikator kemiskinan itu,” lanjut Nifzar Dalam Musrenbang RKPD ini dilakukan penajaman penyelarasan, klarifikasi dan persetujuan terhadap rancangan RKPD, sehingga menjadi akhir RKPD Rohul tahun 2020. (Adv/ Pemkab Rohul)

35

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Pemkab Kampar Lakukan Sejumlah Upaya buat Mencegah Tindak Pidana Korupsi Menyusul dengan dilantik dan diambilnya sumpah jabatan Catur Sugeng Susanto menjadi Bupati Kampar, untuk menggantikan Azis Zaenal yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, sejumlah langkah dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah itu.

P

ada Rabu (20/3/2019), digelar kegiatan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Merupakan komitmen kita bersama untuk memerangi korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN), semoga dengan pencanangan yang ditandai dengan penandatanagan zona Integritas ini makin menciptakan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Catur dalam sambutannya.

Bupati Kampar menyampaiakn Semoga dengan pencanangan ini makin memberikan kemudahan bagi masyarakat, begitu juga bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah satu unsur pendukung adalah adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN” Kata Catur Sugeng Susanto.

Selain itu tambah Catur ini merupa-

36

kan komitmen kita bersama dalam menciptakan Pelayanan yang prima dan profesional, serta menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Perubahan ini merupakan hal yang sangat positif, semoga kita mendapat ridha dari Allah SWT” Kata Catur Sugeng Susanto, SH. dihadapan yang hadir pada pencananagan tersebut diantaranya Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat se Kabupaten Kampar, mewakili Badan Pertanahan Provinsi Riau dan segenap pejabat dan staf Pertanahan Kampar.

‘Kita semua berharap dengan penerapan zona integritas ini maka harapan kita semoga pelayan terhadap pengurusan sertifikat makin cepat, makin meningkatnya Sumber Daya Manusia yang lebih baik serta pelayanan yang cepat dan kepastian pelayan bagi masy arakat, kedepan Kantor BPN akan lebih di cintai masyarakat,” kata Catur lagi.

Pemkab Kampar sangat medukung terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPN Kampar, kita juga mengupayakan terhadap peningkatan

sarana dan prasaran dalam meunjang kinerja BPN Kampar ini” Katanya lagi Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kampar Abdul Azis, SH, M.Kn dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kampar telah masuk dalam zona wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), semoga ini akan menajadikan Kantor Pertanahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, ini merupakan komitmen kita bersama, semoga makin meningkatnya Sumber Daya dan akan menghasilkan aparatur yang handal dan professional” Kata Abdul Azis. “ini tidak mudah dalam mewujudkan adanya berbagai hambatan, yang utama SDM manusia, infrastruktur sarana dan prasarana, kita sangat komitmen untuk mengarah kearah itu, oleyh sebab itu kami minta dukungan dari Pemkab Kampar, Forkopimda dan Masyarakat dalam mewujudkan ini,’’ tambahnya lagi Senada dengan Bupati Kampar Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Ali Sabri mengatakan adanya peningka-

tan dari pajak BPTHTB di Kampar dimana pada tahun 2018 kita targetkan sebesar Rp. 17,8 Milyard dan realisasinya sebesar Rp.32,5 Milyard, sedangkan untuk tahun 2019 ditargetkan sebeesar Rp 28 Milyard, perhari ini (20/03) sudah terealisasi sebesar Rp. 7,5 Milyard” Kata Ali Sabri “Semoga bagi yang sudah bayar pajak BPHTB agar dapat dipercepat pengeluaran sertifikatnya, sedangkan tahun 2019 ini juga Pemkab Kampar melalui bapenda bekerja sama dengan BPN yang di pantau KPK dalam hal pembayaran pajak BPHTB secara online dan berhubung langsung dengan BPN sehingga hal ini dapat menghidari korupsi dan bupati sangat mendukung hal ini,’’ kata Ali Sabri.

Sebelumnya, dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Wilayah Provinsi Riau, khususnya bagi Kabupaten Kampar, maka perlu dilakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat koordinasi penyampaian hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 sekaligus hasil survei penilaian integrasi.

Pemerintah Kabupaten Kampar yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Drs.Yusri mewakili Bupati Kampar yang memimpin rapat menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah Kampar.

Untuk itu pula, Koordinasi dan audiensi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK dilaksanakan dan diikuti ini oleh Asisten I, II dan III, Staf Ahli dan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Para Camat se-Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati, kamis (28/2).

Semoga ke depan, dengan adanya kunjungan KPK ke Kampar yang sekaligus memaparkan materi tentang banyak hal berkenaan korupsi terintegrasi ini dapat memberi pencerahan bagi Kampar hingga dapat meningkatkan kembali kinerja dan hasil laporan keuangan yang menunjukkan indikasi terjadi penurunan korupsi di Kampar, jelas Yusri.

Ditambahkan Yusri lagi, taati aturan dan ikuti sistem administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, semoga ke depan terwujud Pemerintahan yang semakin baik dan meningkat dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.

“Pemkab Kampar tetap berkomitmen untuk menentang dan memberantas korupsi di Kabupaten Kampar, hal ini perlu kita buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan

keuangan daerah. Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh KPK ini semoga semakin baik dan mendukung dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Mencegah terhidarnya dari budaya korupsi.”

Demikian disampikan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto pada acara Rapat Koordinasi dan program evaluasi pemberantasan korupsi terpadu tahun 2018 dan program sosialisasi tahun 2019 yang diadakan di Gedung Daerah Riau di Pekanbaru pada hari Selasa, 26/02.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, S.Ag didampingi oleh Sekretaris Daerah Kampar Drs. Yusri, M.Si, kepala Inpektorat Kampar Muhammad, Rapat koordinasi dengan KPK RI dan dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, bersama Bupati dan Ketua DPRD se Provinsi Riau.

Pada Kesempatan tersebut dilakukan sosialisasi Pencegahan korupsi oleh Koordinator Wilayah Korsupgah KPK Adlinsyah M Nasution dan arahan Gubernur Riau Syamsuar dalam menyambut Tim dari KPK RI Ini. Sementara itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto usai Rakor melalui Pemkab Kampar sangat Komit terhadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Kampar, tentu saja ini adalah komitmen kita semua yang dimulai dari pejabat eksekutif legislatif “Kata Catur Sugeng Susanto. “Kita sangat mendukung kegiatan yang diminta oleh Tim KPK ini semoga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih),” katanya.

Untuk tahun ini memerlukan program pemeliharaan tahun 2018, optimalisasi penerimaan dana, pengelolaan aset dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) “Tambah Bupati Kampar yang didampingi oleh Sekda Kampar Yusri dan dihadiri oleh Ketua DPRD Ah-

mad Fikri tersebut.

Sementara dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka dipandang perlu dilakukan reformasi birokrasi diseluruh pemerintah daerah, untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka untuk mewujudkan hal tersebut antara lain perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dan amanah yang harus diemban setiap Sekretaris Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada khususnya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Bupati Kampar pada acara Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Balikpapan dengan tema Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia 2025 Melalui Inovasi Pelayanan Publik Dan Pencegahan Korupsi, pada hari Jumat, 22/2 di Hotel Gran Senyiur Balik Papan Kalimantan Timur, kegiatan yang dihadiri oleh para sekretarsi Daerah seluruh Indonesia tersebut.

Ditambahkan Yusri, mengingat reformasi birokrasi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam upaya mengatasi berbagai persoalan bangsa, sehingga diharapkan melalui Rapat Koordinasi ini dapat mengidentifikasi permasalahan aktual yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan masukan untuk solusi pemecahannya.***

37

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Bupati Inhil Minta Tidak Ada Lagi Program yang Tertinggal

“Pemerintah memiliki peran yang amat penting dalam pembangunan daerah dan merupakan aplikasi dari kewajiban konstitusional Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjadi Kabupaten yang semakin maju.”

B

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, dengan adanya program – program pembangunan yang pada APBD tahun 2019 sampai 2023 nanti dan sudah tertampung dalam RPJMD ini, diharapkan tidak ada lagi program yang tertinggal yang akan berpotensi menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Bupati Wardan mengatakan itu saat menyampaikan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah di Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan 1 DPRD Kabupaten Inhil, Selasa (5/3/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan.

4 Ranperda yang diajukan pada Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kabupaten Inhil yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto ini, berdasarkan pada program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15/kpts/ dprd/2018 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.

“Pemerintah memiliki peran yang amat penting dalam pembangunan daerah dan merupakan aplikasi dari kewajiban konstitusional Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjadi Kabupaten yang semakin

38

maju,” ucap Bupati dalam pidatonya.

Bupati mengatakan, dengan semangat kebersamaan yang telah terbangun antara eksekutif dan legislatif secara bertahap, kedepan akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Selain itu, diungkapkan Bupati, melalui semangat kebersamaan itu pula, akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam dalam upaya mengentaskan kemiskinan di ‘Bumi Sri Gemilang Seribu Parit’, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan daerah dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat.

Pada Rabu (6/3/2019), Bupati Wardan memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi tentang Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (6/3/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan. Kehadiran Bupati diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Afrizal.

Paripurna malam itu, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Syahruddin. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto.

Dalam pidatonya Bupati, HM Wardan menanggapi berbagai kritikan dan masukkan yang disampaikan masing-masing fraksi terkait usulan 4 Ranperda pada Rapat

Paripurna yang dilaksanakan sebelumnya.

Secara umum, Bupati menyampaikan terimakasih atas masukkan dan kritikan yang diberikan. Dikatakannya, hal itu akan menjadi salah satu dasar pertimbangan baginya saat mengambil kebijakan ke depan.

Lebih lanjut, Bupati berharap 4 Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dapat dibahas karena Ranperda tersebut cukup penting bagi masyarakat. Selain itu, Ranperda yang telah diusulkan juga sebelumnya telah dibahas dari berbagai sudut pandang oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. “Semoga untuk tahun 2019 ini, Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil bisa diterapkan, sehingga nantinya OPD terkait bisa membuat program yang sesuai dengan Perda tersebut,” kata Bupati.

Disamping tanggapan Bupati Inhil terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir, Rapat Paripurna Ke-5 Mada Persidangan I Tahun Sidang 2019 ini juga mengagendakan Penetapan Anggota dan Pimpinan Pansus I, II dan III Membahas Ranperda RPJMD Tahun 2018-2023 Dan Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir.***

K

ETUA Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) Hj Zulaikhah Wardan SSos ME mengaku senang dapat hadir dan bertatap muka dengan Presiden beserta Istri, sekaligus juga dengan Istri Wakil Presiden RI dalam sebuah acara dialog interaktif.

Perempuan yang akrab dipanggil Ika itu mengatakan hal tersebut saat mengikuti dialog interaktif bersama Presiden, Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dalam acara Puncak Rakornas PKK Tahun 2019, Kamis (28/2/2019) di Istana Bogor, Jakarta.

Pada acara puncak Rakornas tersebut dilaksanakan pula berbagai kegiatan lainnya sebagai bagian dari rangkaian acara, seperti pemaparan program

Bupati Inhil HM Wardan

Peran PNS Melayani, Bukan Minta Dilayani BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengingatkan, peran dan tugas PNS (pegawai negeri sipil) adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam hal memberikan pelayanan publik, Bupati mengingatkan, agar tidak lupa menjadi seorang CPNS yang melayani, bukan orang yang minta dilayani.

Bupati Wardan mengatakan hal itu saat menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) kepada 329 orang CPNS yang dinyatakan lulus seluruh tahapan tes dari Formasi Umum tahun 2018 silam, Jum’at (1/2/2019) di gedung Engku Kelana, Tembilahan. Dari 329 peserta yang lolos seleksi CPNS tahun 2018 silam, terdapat 210 orang CPNS untuk tenaga pengajar, 89 orang tenaga kesehatan dan 30 orang tenaga teknis.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan, sebagai Abdi Negara, Seorang CPNS memiliki tugas pokok, diantaranya seperti melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kedua, lanjutnya, memberikan pelayanan publik yang Profesional dan Berkualitas. “Dan ketiga, dapat mempererat Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bupati. Dari 3 tugas

pokok seorang Abdi Negara tersebut, Bupati menekankan, pada poin kedua, yaitu memberikan pelayanan publik.

Selanjutnya, sesuai dengan Visi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025”, Bupati meminta kepada segenap CPNS kala itu untuk berkolaborasi dan membangun sinergitas demi menggapai Visi tersebut “Saudara-saudara yang telah diterima sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan agar melaksanakan beberapa hal, diantaranya Saudara harus mau dan mampu bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif.”

Lebih lanjut, Bupati menuturkan, setiap individu CPNS diwajibkan untuk senantiasa mematuhi aturan kepegawaian dan kode etik yang sifatnya mengikat.

“Di unit manapun Saudara ditugaskan, sebagai ASN tentunya sudah terikat oleh aturan Kepegawaian dan Kode Etik yang Jelas. Oleh karena itu, jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Jaga dan selalu Pedomani Kode Etik dalam Berkinerja,” imbau Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan, hal yang lebih penting lagi yang perlu diingat oleh para CPNS adalah terkait penyalahgunaan Narkoba atau obat terlarang. “Saya akan menindak

tegas melalui pemecatan apabila ada PNS yang terbukti terlibat, baik secara langsung peredaran atau penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang. Tidak ada toleransi untuk itu,” tegas Bupati.

Bupati juga menekankan, kepada seluruh CPNS, supaya tidak mengajukan pindah tugas selama masa kerja 10 Tahun, karena hal tersebut memang sudah dipersyaratkan kepada CPNS sebelum diterima sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dan ini, menurut Bupati merupakan salah satu syarat yang wajib bagi setiap CPNS. Di akhir sambutan, Bupati Inhil, HM Wardan meminta kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil untuk tetap fokus melaksanakan program prioritas Nasional dan program prioritas Kabupaten Inhil yang telah disepakati dan disetujui, serta telah menjadi tanggung pada Unit Kerja masing-masing. “Tetap optimis, terus bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk raih prestasi yang berkualitas. Selamat bekerja, buatlah sesuatu yang membanggakan untuk Daerah, Bangsa dan Negara,” ucap Bupati.

Turut hadir dalam acara penyerahan SK CPNS kala itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan Kepala BPKPSDM Kabupaten Inhil, Fauzar dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.***

Ketua TP-PKK Inhil Senang Bertatap Muka dengan Jokowi kerja pengurus Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) pada masing-masing bidang dan penyerahan hasil Rakornas PKK Tahun 2019 dari Ketua TP-PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo kepada Ibu Iriana Jokowi. Turut hadir pula Ketua Dekranas RI, Hj Mufidhah Jusuf Kalla serta Ketua TP-PKK Provinsi Riau, Hj Misnarni Syamsuar.

Setibanya di lokasi dengan menumpangi Bus Pariwisata dan berbalut seragam kerja PKK, para ‘Srikandi Bumi Lancang Kuning’ itu pun satu per satu memasuki Istana. ‘Ibu Rakyat Inhil’, Hj Zulaikhah Wardan yang kerap tampil anggun bersahaja pun tampak kompak memasuki ruangan bersama dengan yang lainnya.

“Untuk acara di dalam, imbuhnya,

sebelum memasuki ruangan diberi kesempatan foto bersama dengan Presiden dan Ibu Negara serta Ketua Dekranas RI,” kata Hj Zulaikhah Wardan sembari berkata,”foto kebersamaan itu diabadikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI. Ika pun mengisahkan setiap momen yang Dia lalui hingga berada di dalam ruang pertemuan pada acara puncak Rakornas yang memang di-set tertutup itu. “Hari ini kita diundang Ibu Iriana ke Istana Bogor untuk bersilaturahmi. Kita semua tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi, cuman boleh masuk bawa dompet dan hanya bisa berfoto di dekat pintu keluar oleh humas,” ungkap Istri Bupati Inhil ini dengan wajah yang menggambarkan kegembiraan.

Menurut Hj Zulaikhah Wardan,

kegiatan dalam pertemuan kala itu, diawali dengan laporan dari Ketua TPPKK pusat, Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. Kemudian, imbuhnya, acara dilanjutkan dengan pengarahan oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan sambutan dari Ketua Dekranas RI, Hj Mufidhah Jusuf Kalla.

“Selain itu, ada juga laparan program OASE KK dari masing-masing bidang, mulai dari bidang 1,2,3 dan 4.

Selanjutnya dilakukan dialog interaktif dan penyerahan hasil Rakornas PKK Tahun 2019 dari Ketua TP-PKK Pusat kepada Ibu Iriana Jokowi,” tutur Hj Zulaikhah Wardan. Usai acara, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, seluruh undangan diberi bingkisan sebagai kenang-kenangan dan kembali ke Jakarta menggunakan bus peserta.***

39

infotorial Bank Riaukepri

Disaksikan Menpan-RB

Dirut BRK dan Wako Pekanbaru Teken MoU

Askrindo Syariah Jalin Kerjasama dengan BRK

Supardi: BRK Bank Daerah yang Berkembang dengan Sangat Pesat D

“Karena itu, Askrindo Syariah merasa penting untuk melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak.”

40

IREKTUR Pemasaran As­ krindo Syariah, Supardi Najjamuddin mengatakan, Bank Riau Kepri (BRK) merupakan bank daerah yang berkembang dengan sangat pesat. “Karena itu, Askrindo Syariah merasa penting untuk melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Supardi mengatakan hal itu saat PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Riau Kepri. Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Utama Askrindo Syariah Seogiharto dan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari di Jakarta, di dampingi jajaran masing-masing.

Kerjasama tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan kedua perusahaan karena Bank Riau bank dengan aset cukup besar yakni Rp 27 triliun dan 10% aset tersebut bersumber dari aset unit usaha syariah sebesar Rp 2,7 triliun dengan potensi bisnis yang cukup besar.

Menurutnya, kerjasama ini potensial karena pihaknya melihat potensi konsumer Bank Riau Kepri

ini sebesar Rp. 482 miliar, sedangkan potensi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 100 M dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp. 13 M,. “Karena itu, Askrindo Syariah merasa penting untuk melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya, Kamis (28/2), sebagaimana dilansir kontan.co.id.

Supardi mengatakan, ke depan Askrindo Syariah juga akan akan menyasar produk produk yang menjadi kekuatan Bank Riau Kepri khususnya untuk pembiayaan konsumtif berbasis potong gaji bagi karyawan PNS. “Kita terus memperbanyak mitra kerja kita tidak hanya dengan perbankan nasional tapi perbankan di daerah. Kekuatan perbankan daerah itu sangat bagus dan potensinya juga luar biasa karena di daerah itu captive market mereka sangat baik seperti pinjaman untuk kesejahteraan karyawan mereka atau pembelian rumah serta kebutuhan lainnya,” jelas Supardi.

Selain itu, terkait kinerja Askrindo Syariah selama tahun 2018, Supardi menjelaskan, perseroan ini mengalami peningkatan

signifikan, hal tersebut tercermin dari meningkatkan pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah (IJK) serta laba perusahaan di selama tahun 2018.

Menurutnya, pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah (IJK) naik 29,6% sebesar Rp 225 miliar dibanding IJK tahun 2017 yaitu sebesar Rp 176 miliar. Sementara untuk laba bersih perusahaan di tahun 2018 Askrindo Syariahberhaasil membukukan laba sebesar Rp.14 miliar naik sekitar 66,7% dibandingkan laba 2017 yang sebesar Rp 6 miliar.

Untuk tahun 2019, Supardi mengatakan, akan tetap melakukan strategi implementatif memaksimalkan potensi pasar penjaminan syariah yang ada di tanah air. Selain itu, Askrindo syariah juga terus mengembangkan layanan dan inovasi dengan ditunjang oleh IT dan outlet yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia.

“Askrindo Syariah akan fokus pada penjaminan syariah segmen konsumtif sejalan dengan arah perkembangan bisnis perbankan syariah, sedangkan untuk sektor produktif akan tetap disasar secara selektif untuk tetap menjadi prudent underwriting,” ujarnya.***

DISAKSIKAN langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Drs. H. Syafruddin, M.Si bersama Sekjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Hadi Prabowo, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari bersama Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT menandatangani MoU tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Rabu (6/3/19). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada saat peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru.

MoU yang sama juga ditandatangani oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Kapolda Riau Irjen Pol. Widodo Eko Prihastopo, Kajati Riau Uung Abdul Syakur, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Riau M. Diah, SH, MH, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Riau Lukman Hakim, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Riau Edward Hamonangan Sianipar, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Suripto Irianto, SH, dan Kepala Kantor Kemenag Pekanbaru H. Edwar S. Umar.

Selanjutnya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru Rahmad Asri Ritonga, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mias Muchtar, Dirut PT. Taspen (Persero) Ikbal Latanro, Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Riau Iyan Rubianto, Kepala Kantor Pos

Pekanbaru Hemat Firdaus, Kepala PT. Jasaraharja Cabang Riau Herry Kesuma, Dirut PDAM Tirta Siak Kemas Yuzferi, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pekanbaru Pupung Mulyantini, Ketua Ikatan Pejabat Akta Tanah Pekanbaru Ashelfine, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Riau Choirus Subechan dan Pemimpin Wilayah BRI Pekanbaru Wahyu Sulistiyono.

Kehadiran Menpan RB Drs. H. Syafruddin, M.Si yang juga sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional dan Koordinator Gerakan Indonesia Melayani dalam Reformasi Pelayanan Publik sekaligus meresmikan MPP Kota Pekanbaru. Turut hadir pada acara ini Wakil Gubnernur Riau Brigjen (Purn) Edy Natar Nasution, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Kepala MPP Kota Pekanbaru M. Jamil, 13 Pembentukan MPP Pekanbaru ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017. MPP Kota Pekanbaru ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.***

41

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Bupati Sukiman ke Kepala OPD

Jangan Habis Apel, Duduk di Kantor, Baca Koran, Merokok, Lalu ke Rumah B

“Dalam forum ini, seluruh OPD benar-benar serius mengusulkan program kerja pemerintah daerah 2020. Usulan itu benar-benar untuk kebutuhan rakyat bukan untuk kelompok atan golongan.”

UPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman mengingatkan, masih banyak sumber pembiayaan lain di luar APBD Rohul untuk mendinamisasikan program-program pembangunan di daerah ini. Sangat dituntut kreatifitas para kepala OPD (organisasi perang-

kat daerah) di lingkup Pemkab Rohul untuk itu.

“Masih banyak pembiayaan lain seperti APBD provinsi, APBN dan Kementerian yang bisa disinergikan dengan progam pembangunan daerah.

Makanya, setiap kepala OPD harus da-

pat menjalin komunikasi, jangan habis apel, duduk di kantor, baca koran merokok lalu pulang ke rumah,” ujar Sukiman Sukiman saat membuka Forum Perangkat Daerah di kantor Bappeda Rohul, Senin (4/3/2019).

Sukiman mengatakan, prioritas pembangunan daerah masih meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan kantor pemerintah, kesehatan serta pendidikan. Untuk memenuhi itu semua, tambahnya, pemerintah daerah masih terganjal terbatasnya anggaran daerah. Meski demikan, Sukiman meminta OPD tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak berbuat maksimal dalam pembangunan daerah.

Sukiman berharap, dalam forum ini, seluruh OPD benar-benar serius mengusulkan program kerja pemerintah daerah 2020. Usulan itu benar-benar untuk kebutuhan rakyat bukan untuk kelompok atan golongan.

Kepala Bappeda Rohul Nifzar mengatakan, Forum Perangkat Daerah 2019 adalah tahapan perencanaan untuk mensingkronisasi, mensinergikan dan mengatur program antar OPD untuk mendukung terrcapainya visi misi dan prioritas pembangunan tahun 2020. Untuk APBN, pihaknya sudah menyusun program kegiatan baik untuk DAK dan dana yang berasal dari kementerian.

Sampai sejauh ini, pagu indikatif sementara megacu pada APBD tahun 2019 yaitu Rp1.475 triliun hingga Rp 1,5 triliun.

Namun angka tersebut, kemungkinan masih bisa bertambah. (e2/trc)

Sekda Rohul Abdul Haris

Sekitar 4.000 Ha Kebun Sawit Rakyat Mendesak Diremajakan SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) H. Abdul Haris S.Sos, M.Si mengingatkan, di Rohul tercatat sekira 4.000 hektar kebun kelapa sawit masyarakat yang sudah berumur di atas 25 tahun, dan sudah seharusnya dilakukan dilakukan peremajaan (replanting).

“Kita berharap kegiatan di Desa Bukit Intan Makmur ini menjadi pilot project (proyek percontohan),” kataSekda Haris saat menghadiri tanam perdana kelapa sawit yang merupakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Rabu (6/3/2019). Tanam perdana sawit rakyat dilakukan secara simbolis oleh Sekda Rokan Hulu Abdul Haris yakni di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darusalam, didampingi Kepala Disnakbun Rokan Hulu Ir. Sri Hardono MM. Tanam perdana ini turut dihadiri pimpinan PT Buana Orbit Sejahtera (BOS) Alexander Pranoto dan jajaran seperti Antoni, Effendi dan lainnya. Hadir juga Camat Kunto Darusalam Ruslan S.Sos, Kepala Desa Bukit Intan Makmur Nasta’in, para Ketua KUD, Ketua Kelompok Tani, serta ratusan petani dan keluarga petani.

Pada bagian lain, Sekda Haris mengatakan PSR merupakan program unggulan pemerintah dengan target kebun sawit sekira 18 juta hektar se-Indonesia, dan BPDPKS diberi kepercayaan untuk mengelolanya. “Kita bersyukur atas pemikiran pemerintah atas program ini, sebab petani dibantu Rp25 juta per hektar untuk peremajaan sawit rakyat ini. Pemerintah sangat paham sekali dalam pengelolaan PSR ini. Walau ada kerumitan tapi itu agar program berjalan dengan baik,” katanya..

Kepada seluruh koperasi yang hadir, Sekda Rokan Hulu berharap proses berjalan dengan baik di seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, dana peremajaan sawit rakyat dari pemerintah Rp25 juta per hektar, agar dinikmati petani dan itu bukan bantuan bergulir alias tidak dikembalikan.

Ketua KUD Intan Makmur Heri Suprapto, dalam sambutannya mengatakan penanaman sawit rakyat akan dilakukan di lahan 682 hektar, dan sampai hari ini baru terealisasi 75 persen. Heri mengaku penanaman seharusnya dilakukan 21 Februari 2019, namun ditunda. Dan ditargetkan, sampai April 2019, sudah tertanam 80 persen, dan pada Mei 2019 sudah selesai penanaman di 682 hektar. “Semoga kegiatan ini berjalan baik, dengan niat baik dan tujuan baik semoga sukses,” sampai Heri Suprapto dalam sambutannya. (e2/rtc)

Pemkab Rohul Terus Berupaya Bangun Kantor Permanen untuk Semua OPD BUPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman mengatakan, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Rohul terus berusaha membangun seluruh kantor permanen untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Sejauh ini masih ada enam OPD lagi yang belum punya kantor permanen, termasuk kantor permanen untuk DPRD Rohul.

Bupati Sukiman mengatakan hal itu di sela acara peresmian dua kantor baru, yakni kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD), serta Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (4/3/19). Dalam peresmian dua kantor baru yang dibangun melalui APBD Rohul 2018, Bupati Sukiman didampingi Sekretaris Daerah Rohul H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, serta

42

para Kepala Dinas dan Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul, para kepala desa, lurah dan pejabat lainnya.

Dalam acara peresmian yang juga dihadiri Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian, Sahrudi, SH, Kasat Binmas Polres Rohul, AKP. Supriyana, serta para Camat dan Kepala Desa se-Rohul, ditandai dengan prosesi pemotongan pita, selanjutnya, Bupati Sukiman bersama Sekda Rohul berkeliling melihat seisi ruangan kantor, baik di kantor Dinas PMPD Rokan dan DLH Rohul yang lokasinya tidak begitu jauh.

Kemudian, tambah Sukiman, untuk kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rohul, sementara ini belum bisa ditempati

karena belum selesai. Sukiman meminta, untuk areal kantor baru DLH Rohul dan Dinas PMPD Rohul yang cukup luas harus dibarengi dengan lingkungan yang asri sehingga membuat nyaman dalam melakukan aktivitas pelayanan publik.

Dikatakan Sukiman lagi, adanya kantor baru ini, semangat kerja pegawai meningkat, terutama dalam melayani masyarakat. “Dengan adanya kantor baru, saya harapkan semangat kerjanya bertambah, termasuk disiplin dan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Kemudian, dengan adanya kantor baru yang bagus dan nyaman, pelayanan kedepannya juga diharapkan lebih baik lagi,” pesannya.

Sukiman juga menambahkan terkait enam OPD yang belum memiliki kantor

permanen, tentunya akan segera dibangun oleh Pemkab Rohul, namun masih melihat kondisi keuangan daerah.

Sukiman mengakui, ada dua prioritas kantor yang akan dibangun, yakni untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul, serta Kantor DPRD Rohul, namun, pembangunan juga melihat keuangan daerah. “Mudah-mudahan dananya mencukupi sehingga kantor bisa terbangun semuanya,” pungkasnya.

Sesuai catatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman? (DPKP) Rohul, masih ada enam kantor OPD lagi yang belum permanen atau kondisi masih menumpang, termasuk di kantor merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Riau dan rumah jabatan pejabat Pemkab Rohul.

Ke enam OPD di lingkungan Pemkab

Rohul yang belum mempunyai kantor permanen, yakni Bapenda, Dinsos PPPA, Diskoptransnaker, Perpustakaan dan Ar-

sip, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Rohul. (e2/mtc)

43

DPRD

advertorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna dengan Mengusung Sejumlah Agenda Sekaligus Ibarat sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui; itulah yang dilakukan para wakil rakyat yang dipercaya duduk di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau. Bertajuk sidang paripurna, maka dalam kesempatan itu sejumlah agenda kegiatan bisa dilaksanakan sekaligus oleh legislator yang berasal dari sejumlah partai politik dan daerah pemilihan di Provinsi Riau itu.

A

ntara lain, menyusul suksesi kepemimpinan daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Riau, jajaran eksekutif di lingkungan DPRD (Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau) menggelar rapat paripurna yang dipusatkan ruang rapat paripurna di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (4/3/2019).

Sidang paripurna itu dengan agenda dalam rangka pidato sambutan Gubernur Riau (Gubri) masa bakti 2019-2024.

Sebagaimana diketahui, proses politik yang bernama Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2018, telah menghasilkan duet pemimpin yang akan memimpin Provinsi Riau untuk periode 2019-2024, yaitu Drs. H. Syamsuar untuk posisi Gubernur Riau dan Edy Natar Nasution untuk posisi Wakil Gubernur Riau.

Pasangan pemimpin pilihan langsung masyarakat Riau itu juga telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, belum lama ini.

Selain agenda dalam rangka pidato sambutan Gubernur Riau (Gubri) masa bakti 2019-2024, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli itu juga mengusung agenda lain berupa mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Agenda lainnya adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) yang beranggotakan 19 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Riau.

Sebelum agenda pertama, materi rapat paripurna yang diketengahkan adalah tentang penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau

44

terhadap Pandangan Umum Fraksi atas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Jawaban itu disampaikan oleh Ahmad Hijazi selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau mewakili pemerintah Provinsi.

Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua fraksi di DPRD Riau yang telah memerikan pandangan kritis, saran, pertanyaan serta masukan terhadap LPKJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Di hadapan forum sidang paripurna yang dihadiri sebanyak 30 orang anggota DPRD Provinsi Riau, Ahmad Hijazi juga mengatakan, semua hal yang telah disampaikan tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses

pembangunan yang sedang berjalan.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Sekdaprov Ahmad Hijazi terlebih dahulu menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya. Dikatakan Ahmad Hijazi, di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, alhamdulilah pihaknya dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap.

“Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,’’ ujar Ahmad Hijazi. Fraksi Partai Golkar sendiri, seperti disampaikan dalam pandangan umum fraki-fraki, mengaku mengapresiasi kinerja Pemprov Riau dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pariwisata, menurut Ahmad Hijazi, pemerintah sepakat memaksimalkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) melalui langkah-langkah yang kreatif dan inovatif sebagai tujuan destinasi bagi masyarakat.

‘’Pastinya langkah ini akan berefek langsung bagi program andalan pemerintah yaitu Bidang pariwisata dan kebudayaan,’’ katanya.

Masih dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, dijelaskan Ahmad Hijazi, untuk saat ini telah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKBBBNKB).

Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sekdaprov Ahmad Hijazi mengatakan bahwa dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. ‘’Penganggaran masingmasing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota secara proporsional,’’ katanya. ‘’Tidak benar terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan, namun di kedua wilayah itu memang telah menurun angka kemiskinannya,’’ ucapnya. Sekdaprov Ahmad Hijazi mengatakan hal itu untuk menanggapi pertanyaan tentang adanya pergeseran penduduk miskin di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Hijazi menyatakan mengapresiasi perhatian Fraksi PDIP tentang akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas

(SMA). ‘’Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,’’ tukasnya.

Masalah peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 juga disinggung oleh Fraksi PDIP. Ahmad Hijazi meyakinkan bahwa pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya seluruh ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsiongsional.

Masih menjawab pandangan umum dari fraksi yang sama berkaitan dengan bantuan sosoal (bansos) rumah ibadah dan belanja daerah, Ahmad Hijazi mengatakan, mengenai Bantuan Bansos ini masih tetap mengacu pada aturan yang berlaku, dan mengkaji karena masih jadi perdebatan soal badan hukum dan tidak berbadan rumah ibadah.

Di bagian lain, Ahmad Hijazi juga bicara soal pertumbuhan ekonomi Riau. ‘’Pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,’’ sebutnya.

Ahmad Hijazi mengemukakan hal itu untuk menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional, yang menilai kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah, antara lain karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di

angka 2,34 persen. ‘’Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,’’ ucapnya.

Sedangkan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyorot upaya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Menanggapi pandangan umum ini, Sekdaprov Ahmad Hijazi mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. ‘’Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),’’ tandasnya.

Menjawab fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Ahmad mengatakan, Pemprov Riau akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Dengan berbagai upaya, kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,;; jelas Ahmad Hijazi.

Menjawab Fraksi Gerindra Sejahtera tentang upaya peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Menurut Ahamd Hijazi, pemerintah berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. ‘’Kita lakukan seefektif mungkin penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),’’ tegasnya.

Menanggapi Fraksi PPP dan Fraksi NasDem-Hanura Ahmad Hijazi senada dengan jawaban pada fraksi lain. ‘’ini semua akan menjadi masukan bagi pemerintah,’’ kata Sekdaprov Ahmad Hijazi. (adv/hms)

45

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

2019, Pemkab Bengkalis Sediakan Rp20 M untuk Anggaran Tanggap Darurat Sama dengan sebagian besar kabupaten di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis juga merupakan sebuah daerah yang tergolong rawan bencana dengan berbagai jenisnya itu. Salah satu jenis bencana yang sering melanda kabupaten yang berjulukan Negeri Junjungan ini adalah kabut asap akibat karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

M

akanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis pastikan alokasi anggaran khusus untuk berbagai kondisi darurat seperti bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) atau tidak terduga lainnya kurun waktu setahun. Untuk tahun anggaran (TA) 2019 ini telah disiapkan anggaran mencapai Rp20 miliar.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY, Rabu (6/3/19). “Kita ada anggarkan melalui dana tidak terduga lainnya seperti bencana Karhutla. Ada slotnya yang bisa kita gunakan,” ungkapnya. Asalkan, kata Sekda mekanismenya harus jelas. Anggaran puluhan miliar itu bukan hanya untuk kondisi darurat Karhutla saja.

Mekanismenya, perangkat daerah (PD) terkait harus mengajukan proposal

46

kemudian dibahas oleh semua tim termasuk tim anggaran terkait kelayakan proposal yang disampaikan tersebut.

“Anggaran itu tidak semuanya untuk kejadian yang sama, tetapi sesuai dengan kondisi logis di lapangan. Karena pengawasan terhadap dana tidak terduga ini sangat ketat,” katanya lagi, sebagaimana dilansir riauterkini.com.

Sebelumnya, Senin (4/3/2019), Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjend TNI Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikoritas Karnawati dan Gubernur Riau H. Syamsuar di ruang rapat lantai IV kantor Bupati Bengkalis.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Bustami mengatakan bahwa, sebagai daerah yang rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia, hingga saat ini, masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan resiko bencana yang terjadi. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam mengindetifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan sehingga dapat mengurangi tingkat resikonya.

“Sebagai gambaran, berdasarkan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis sejak awal Januari sampai dengan awal Maret 2019 ini, jumlah titik api dan luasan lahan yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan bervariasi. Dari 11 kecamatan ada hotspot sebanyak 162 titik, dengan luas

lebih kurang 564,5 ha. Adapun titik hotspot yang paling besar adalah di Kecamatan Rupat sebanyak 119 titik dengan luas lebih kurang sebanyak 343 ha”, ungkap Bustami.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta Forkopimda dan seluruh stakeholder, masyarakat maupun pihak perusahaan yang ada telah mengerahkan segala upaya untuk melakukan penanggulangan mulai dari pemadaman, pendinginan dan melakukan penyekatan kanal serta water bombing.

“Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas khusus di Kecamatan Rupat yang menimbulkan kabut asap dan sangat berdampak dengan masyarakat serta kabupaten/kota tetanga, maka kami meningkatkan status siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :135/KPTS/II/2019 tentang penetapan status darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis”, kata Bustami seraya berharap kepada Letjen TNI Doni Monardo dapat kiranya memberikan pengarahan, masukan, saran dan langkah-langkah kongkrit berbagi pengalaman dalam upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis.

Di bagian lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyampaikan rekapitulasi penanganan siaga bencana alam Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis Yuhelmi melalui rilisnya, Selasa (8/1/2019).

Dilihat dari rekapitulasi bencana alam di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 meningkat secara signifikan, dimana tahun 2017 ada 79 kejadian sementara tahun 2018 meningkat menjadi 357 kejadian. Ada 27 hospot (titik api) tahun 2017, sementara tahun 2018, 178 hospot. Karhutla tahun 2017 ada 9 lokasi, sementara tahun 2018, 121 lokasi, banjir

2017 ada 3 lokasi, sementara tahun 2018, 35 lokasi banjir.

Kemudian angin puting beliung terjadi pada tahun 2017 ada 32, sedangkan tahun 2018, 13 kejadian puting beliung.

Sementara abrasi pantai terjadi tahun 2017 di Kecamatan Bengkalis, tahun 2018 terjadi di Bandar Laksamana. Selanjutnya bencana korban tenggelam terjadi pada tahun 2017 ada 7 orang korban dan tahun 2018, 8 orang.

Yuhelmi mengatakan, sebagaimana dilansir halloriau.com, tahun 2018 Kecamatan yang terbanyak terjadi bencana alam di Kecamatan Pinggir 67 hospot dan 13 karhutla, Mandau 25 hospot dan 36 karhutla, Bathin Solapan 20 hospot dan 22 karhutla dan Kecamatan Rupat 29 hospot dan 11 karhutla.

Selain itu, tambah Yuhelmi, dirinya mengimbau kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan pemerintah, jangan membakar sembarangan, karna UU sudah sangat jelas, kemudian masyarakat tetap waspada dalam menghadapi cuaca yang berangin kencang dan panas saat ini.

Dengan kondisi kewilayahan Kabupaten Bengkalis yang berpulau-pulau, membuat BPBD Kabupaten Bengkalis terus melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap petugas lapangan, dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat, untuk meningkat kemampuan dalam menanggulangi bencara pada setiap musim penghujan dan musim panas.

Disebabkan Daerah Wilayah Kabupaten Bengkalis, mayoritas posisi di pesisir adalah daerah dataran rendah, apabila datangnya musim penghujan, maka akan terjadi banjir. Demikian juga struktur tanahnya yang bergambut, maka apabila musim panas, akan mudah terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Meski seluruh petugas lapangan yang merupakan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bengkalis berjumlah 30 orang, namun pihaknya akan tetap terus melakukan pembinaan memampuan dalam meningkat skil mereka dalam melakukan operasional ketika ter-

jadi bencana.

Bahkan, mereka (Petugas BPBD), juga sudah stanbay di Pos sebagai bentuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar apabila suatu saat nanti dengan tiba-tiba terjadi bencana di suatu daerah, maka mereka segera dapat turun ke lapangan untuk menanggulanginya, dan juga untuk lebih memaksimalkan dalam menimimalisir terjadi korban dan hilangnya harta benda.

Petugas yang telah disediakan terjun ke lapangan tersebut ada 30 orang dengan kondisi dan situasi wilayah Kabupaten Bengkalis yang seperti itu. Sedangkan petugas yang memberikan informasi kepada 30 petugas lapangan terkait terjadinya bencana di suatu daerah wilayah Kabupaten Bengkalis, ada 18 orang, yang kini sudah berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 30 petugas tersebut, memang belum sepadan dengan lokasi Daerah di Kabupaten Bengkalis yang berpulau-pulau.

Namun disampaikan akan tetap memaksimalkan kinerja dalam penanggulangan bencana, bekerjama dengan Basarnas, Pemerintahan Desa, pihak Kepolisian, TNI dan aparatur negara terkait.

Artinya, dari Aparatur Kepemerintahan Kabupaten Bengkalis, dalam mengulangi bencara tersebut, tetap terus melakukan koordinasi dan kerjasama kepada beberapa pihak, yang tujuannya agar bencana tersebut, apabila terjadi segera dapat ditanggulangi untuk menimimalisir terjadinya korban. Demikian dilansir dari mediatransnews.

Sebanyak 30 petugas BPDB Kabupaten Bengkalis tersebut, skil kemampuan semuanya masih pengetahuan dasar, namun apabila terjadi bencana, pihaknya sudah menyediakan tiga orang yang sudah ahli dalam menanggulangi bencana alam, yang kini ketiga orang tersebut bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bengkalis. Namun apabila BPBD membutuhkan tenaganya, mereka siap untuk terjun ke lapangan. (adv/hms)

47