Majalah Pena Amira Edisi 93 - November 2018 by Majalah Pena Amira

EDISI 93 - November 2018 REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

”Menggugat” Kepedulian

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ODERNISASI dan kemajuan peradaban menghasilkan sejumlah dampak yang tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Oleh karena tuntutan untuk memenuhi gaya hidup akibat terbawa gelombang kemajuan zaman, satu misal, banyak orang memilih sikap seperti ini: bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup secukup-cukupnya, semewah-mewahnya, tak peduli bagaimana pun caranya. Lihatlah, hampir di semua tempat dan situasi, banyak orang hanya membicarakan bagaimana upaya untuk mendapatkan penghasilan yang sebanyak-ban yaknya. Seakan ‘’punc ak’’ kesempurnaan hidup umat manusia hanya terletak pada satu hal: sejauh mana manusia yang bersangkutan mampu menghasilkan uang dan harta-benda yang sebanyak-ba nyaknya. Karena, situasi yang berkembang memang seakan menuntun ke orientasi dimaksud. Yaitu, seseorang atau sekelompok orang hanya dipandang punya nilai dan memiliki status sosial yang tinggi selagi orang dimaksud mampu menghasilkan hal-hal yang bersifat material atau kebendaan sebanyak-banyaknya. Banyak manusia yang kemudian berubah menjadi makhluk yang sangat rakus, hedonis, materialistis, individualistis, hanya karena agar si manusia yang bersangkutan tidak tergilas oleh tuntutan keadaan dan perkembangan zaman. Maka, terjadilah apa yang di sebut dengan penghalalan semua cara. Orangtua dengan anak, mereka yang sebapak dan seibu, tak jarang saling bunuh hanya karena dalam rangka memenuhi tuntutan untuk sesuatu yang bernama harta-benda. Agama pun sering ditempatkan sebagai simbol, sekadar agar orang melihat kita sebagai penganut ajaran tertentu, sementara substansi dari ajaran agama itu sendiri sering tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya. Aneka pengajian yang diikuti, serangkaian ceramah agama yang diterima, pun hanya dimaksudkan agar cap sebagai orang beragama tidak tanggal dari badan. Maraknya kasus korupsi atau suap, dan sejenisnya, yang berkecambah dari level pemerintahan tertinggi sampai ke yang paling rendah, sema kin mempertegas kesan bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia wi, orang siap untuk melakukan apa saja. Rasa malu yang menjadi pembeda antara manusia sebagai makhluk yang berakal-budi dengan hewan yang hanya punya nafsu, tak tahulah

entah disimpan di mana. Maaf, kita tak hendak membenci mereka yang punya harta banyak. Tambahan lagi, tak ada ajaran yang melarang untuk memiliki harta seba nyak-banyaknya, tapi dengan satu catatan yang sangat penting, yaitu selagi diperoleh dengan cara yang benar dan menurut ketentuan yang ada. Agama pun, terutama Islam, juga tak menginginkan pemeluknya menjadi manusia yang fakir, karena sejatinya kefakiran berjarak sangat dekat dengan kekafiran. Yang kemudian menjadi persoalan adalah sejauh mana para ‘’penguasa’’ hartabenda --tentu saja yang diperoleh dengan caracara yang benar-- mampu memosisikan hartanya secara pas, sesuai dengan tuntutan yang digariskan oleh ajaran agama. Yaitu, di dalam harta seseorang ada hak-hak orang lain, terutama dari kalangan dhuafa. Kesadaran semacam inilah yang seyogianya tetap digugah, bahkan bisa jadi “digugat”. Disadari, di tengah ‘’perlombaan’’ mengejar harta-benda banyak orang yang sudah sampai pada titik yang mereka targetkan, bahkan mungkin melebihi, sementara di bagian lain tidak pula sedikit yang tercecer, bahkan tertinggal sangat jauh... jauh sekali. Mereka ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan bukan tidak mungkin masih tergolong kerabat dengan kita. Di saat banyak orang mampu berbuat begitu jauh bersebab harta yang berlimpah, kelompok ini tetap saja menggelepar dan terkapar dalam ketidakberdayaan. Jangankan merancang hari esok yang lebih baik, bahkan untuk yang akan dimakan hari ini saja masih ‘’mikir’’. Jangan berpikir menyekolahkan anak ke luar negeri, untuk menuntaskan pendidikan dasar saja sudah megap-megap. Di sinilah ‘’kemanusiaan’’ kita dipertanyakan, yaitu sejauh mana kita peduli terhadap orang-orang seperti itu. Boleh jadi manusia yang bernasib seperti itu lantaran malas, tapi tidak sedikit pula di antaranya karena ‘’kondisi yang tidak memihak’’ kepada mereka. Apa pun penyebabnya, yang pasti mereka juga manusia, yang juga memerlukan seperti yang kita butuhkan. Oleh karena keadaan, banyak di antara yang mereka butuhkan tak bisa mereka dapatkan. Bukankah manusia yang punya nilai tinggi di mata Allah SWT adalah yang mampu membawa kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang?*** *) Penulis Adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Kota Pekanbaru 24 DPRD Gelar Rapat Paripurna

Pengesahan Perda UMKM

Upaya HM Harris Mengubah Mindset Bengkalis Gelar 44 DPRD Paripurna Penyampaian

Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2019

Musibah Banjir, Pemkab RohilTotalitas Bantuan Para Korban

Edisi 93 November 2018

Dilantik Lagi, Wardan Punya Kekuatan Baru dan Modal Besar untuk Pimpin Inhil 3

LAPORAN UTAMA

Upaya

HM Harris Mengubah

PAKAH Pelalawan sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah kabupaten yang maju, kendati masih terbilang sebagai daerah otonom yang baru, hasil pemekaran dari kabupaten induk, Kampar? Diperlukan sejumlah parameter yang teruji secara akademis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi satu hal pasti, terutama sejak sekitar tujuh tahun belakangan, memang telah banyak perubahan yang terjadi Pelalawan. Terhitung sejak kabupaten itu dipimpin oleh Bupati HM Harris periode pertama yang dimulai sejak tahun 2011 lalu, berbagai perubahan mendasar terjadi di kabupaten tersebut. Selain buah dari sejumlah program pembangunan, perubahan mendasar lainnya adalah pola

pikir atau mindset masyarakat. Pertama kali dipercaya menjadi Bupati Pelalawan untuk periode 2011-2016, langkah pertama HM Harris dalam membangun kabupaten itu adalah dengan mengubah pola pikir menuju kemandirian karena moto Kabupaten Pelalawan seiya sekata dengan kebersamaan, mengubah pola pikir atau mindset masyarakat. “Sehingga di dalam membangun itu tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi juga dengan melibatkan masyarakat,” katanya. “Penting bagi kita mengubah pola pikir alias mindset tersebut karena di dalam melaksanakan hal tersebut ada target yang kita harus capai, yakni masuk dalam dua belas besar dunia tahun 2025 dan masuk tujuh besar dunia di tahun 2045 untuk menuju Indonesia Emas dalam

pertumbuhan ekonomi,” ungkap mantan Ketua DPRD Pelalawan selama dua periode berturut-turut itu. Sejalan dengan pola pikir, menurut HM Harris, juga diperlukan kemandirian dan pembaharuan untuk mengejar target tujuh besar dunia Indonesia Emas. Dalam konteks ini, di Pelalawan Bupati HM Harris mempunyai tujuh program prioritas, yakni Pelalawan Cerdas, Pelalawan Sehat, Pelalawan Terang, Pelalawan Makmur, Pelalawan Lancar, Pelalawan Inovatif, dan Pelalawan Eksotis. Harris mengatakan, membangun Pelalawan menjadi yang terbaik adalah harapan serta targetnya di dalam masa kepemimpinannya. Meski saat ini segala potensi, peluang dan kendala serta permasalahan yang dihadapi terus menggeliat, namun itu merupakan bentuk tantangan bagi dirinya dalam membawa Kabupaten Pelalawan ini agar dapat memposisikan diri sejajar bahkan ter-

Mindset

”Pertambahan investasi di Kabupaten Pelalawan dalam dua tahun terakhir ini sebagian besar memang berupa ekspansi pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Namun ada tiga perusahaan baru yang berinvestasi di sektor perkebunan dan ketenagalistrikan.”

LAPORAN UTAMA depan diantara daerah otonom lainnya di negeri ini. Karena itu, berpijak pada visi yang digariskan para inisiator dan pendiri Kabupaten Pelalawan yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang Maju dan Sejahtera, melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Pertanian yang Unggul dan Industri yang Tangguh dalam Masyarakat yang Beradat, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu Tahun 2030”, Pemkab Pelalawan terus memperkuat upaya-upaya pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan saat ini dan tantangan globalisasi yang sudah berada di depan mata. ”Saat ini yang harus diingat adalah bahwa tantangan yang dihadapi tidak dapat lagi dikelola dengan cara-cara biasa seperti dulu. Soalnya, tantangan saat ini mengharuskan kita untuk mengubah pola pikir, pola bertindak, pendekatan kebijakan yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Artinya, bahwa pengelolaan ekonomi yang hanya mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam saja tidak akan menguntungkan bagi masa depan

LAPORAN UTAMA daerah ini. Intinya, kita harus kreatif dan terus melahirkan inovasi-inovasi baru,” ujarnya. Untuk itulah, pengelolaan pembangunan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengedepankan penguatan sistem inovasi. Sehingga dengan begitu, daya saing daerah dapat terwujud sebagai langkah awal bagi mensejahterakan masyarakat dan memacu kemajuan daerah. Dan untuk mencapai sasaransasaran tersebut ditambah dengan kondisi serta tantangan yang ada saat ini, maka Pemda Pelalawan telah merumuskan visi pembangunan yakni ”Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan”. ”Dengan target-target yang telah dicapai saat ini, memang kondisi Kabupaten Pelalawan sekarang sudah berbeda jauh dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, pelayanan umum kepada masyarakat sudah semakin membaik, indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi semakin meningkat, jumlah unit infrastruktur yang dibangun semakin banyak,” katanya. “Hal ini sebagai konsekwensi dari program pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah pada dua periode

sebelumnya dan begitu juga dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dikoordinasi oleh pemerintahan daerah saat ini, termasuk peran swasta dan dunia usaha yang terus meningkat sebagai akibat membaiknya daya saing Kabupaten Pelalawan dan terjaganya suasana kondusif daerah,” ungkapnya. ”Pertambahan investasi di Kabupaten Pelalawan dalam dua tahun terakhir ini sebagian besar memang berupa ekspansi pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Namun ada tiga perusahaan baru yang berinvestasi di sektor perkebunan dan ketenagalistrikan,” ujarnya, sebagaimana dilansir salisma. com. Menurutnya, pertambahan investasi yang cukup besar di Kabupaten Pelalawan ini tentu tidak lepas dari upayaupaya Pemerintah dalam mempromosikan potensi daerah, serta upaya semua pihak dalam melindungi investasi yang sudah ada. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa semua lapisan masyarakat berhasil menjaga suasana yang kondusif bagi berkembangnya investasi di daerah ini. Tentu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi yang besar serta kondusifnya daerah ini secara otomatis mengundang para pendatang masuk ke Kabupaten Pelalawan dengan rata-rata 5 persen dari jumlah penduduk per tahun. Dan saat ini, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Mengoptimalkan Pemanfaatan

Sumberdaya Ekonomi, serta Meningkatkan Daya Saing Daerah menuju Peningkatan Daya Saing Nasional, ditetapkan 7 Prioritas Pembangunan Daerah. Diakui HM Harris, saat ini kebutuhan pembangunan di masyarakat terus berkembang dan beragam, begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, selaku Bupati Pelalawan dirinya mengajak seluruh elemen, untuk secara bersama-sama memperkuat dan mempeluas partisipasi dalam memajukan Pelalawan. Pasalnya, kemajuan program pembangunan yang dijalankan selama ini tentu akan lebih maksimal dengan dukungan masyarakat dan dunia usaha. ”Pemerintah Daerah tidak akan bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan target-target tersebut tanpa dukungan masyarakat. Demikian pula bahwa pencapaian kemandirian, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pencapaian kemajuan daerah tidak akan dapat terwujud jika hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Daerah tanpa dukungan dunia usaha,” katanya. (e2/ dari berbagai sumber)

Dari Langgam ke Kursi Bupati HM Harris, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Pelalawan, dilahirkan di Langgam pada 2 Februari 1950. Dalam rentang panjang sejarah perjalanan hidupnya, suami Ratna Mainar ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan menekuni dunia usaha. Sibuk di dunia usaha, tapi Harris masih menyempatkan diri untuk aktif berorganisasi. Sejak tahun 1981, misalnya, Harris mencempungi diri untuk terlibat di dalam pengelolaan sejumlah organisasi. Antara lain, ia pernah tercatat sebagai Ketua Gapensi Jakarta Timur periode 1981-1986, yang kemudian berlanjut menjadi pengurus Asosiasi Mebel Indonesia periode 1986 sampai dengan 1989. Ketika memutuskan berkiprah di kampung halaman, Kabupaten Pelalawan, Harris juga diberi amanah untuk mengelola sejumlah organisasi, yang kebanyakana bergerak di bidang usaha. Antara lain, dipercaya menjadi Ketua Kadinda Pelalawan periode 1999-2001. Sementara di dunia politik, amanah yang pernah diemban Harris adalah sebagai Ketua DPD II Partai Golkar (Golongan Karya) Pelalawan selama tiga periode. Saat menjabat sebagai Ketua DPRD Pelalawan, yang dijalaninya selama dua periode berturut-turut, Harris sempat dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) untuk periode 2005-2010. Setelah tak lagi diberi amanah menjadi Ketua Umum Adkasi, Harris dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas ADKASI untuk masa bakti 2010-2015. Sementara di bidang adat, Harris dipercaya sebagai Dewan Penasehat Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Kabupaten Pelalawan periode 2006-2011. Buah keterjunan Harris di dunia politik, yaitu dengan dipercaya menjadi Ketua DPRD Pelalawan untuk dua periode berturut-turut, yaitu untuk masa bakti 19992004 dan 2004 2009. Ketika pada 2006 kursi Wakil Bupati Pelalawan mengalami kekosongan, dan Harris diajukan sebagai calon pengganti; maka melalui proses di DPRD setempat Harris kemudian diberi amanah menjabat Wakil Bupati Pelalawan untuk masa bakti 2006-2011. Jabatan sebagai Wakil Bupati Pelalawan sepertinya menjadi “pintu masuk: bagi Harris untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi. Ketika digelar Pilkada Pelalawan 2011, Harris yang maju bersama pasangannya, Marwan Ibrahim, berhasil merebut simpati masyarakat, dan memenangi ajang pesta demokrasi tingkat lokal itu. HM Harris-Marwan kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2011-2016. Pada tahun 2016, kembali di Pelalawan digelar Pilkada, dimaksudkan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan masa bakti 2016-2021. Harris kembali menyatakan maju untuk membidik kursi Bupati. Tapi kali ini Harris menggandeng birokrat senior, Zardewan, sebagai calon wakil bupati. Lagi-lagi Harris bersama pasangannya dinyatakan menang, dan berhak memimpin Pelalawan untuk periode 2016-2021. (e2)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Musibah Banjir, Pemkab Rohil Totalitas Bantuan Para Korban Sekitar 2.500 warga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, mengungsi akibat banjir yang menggenangi permukiman. “Warga ada yang mengungsi ke rumah kerabat dan ada juga yang tinggal sementara di tenda,” kata Kapolres Rokan Hilir (Rohil), AKBP Sigit Adiwuryanto, kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi dari Pekanbaru, Minggu (28/10).

urah hujan yang tinggi menyebabkan banjir luapan sungai di daerah pesisir Riau itu. Warga mengungsi sejak Sabtu (27/10) kemarin. “Banjir dikarenakan hujan deras yang terus mengguyur sebagian Rokan Hilir. Air sungai meluap hingga merendam ru-

mah warga dengan ketinggian air sekitar 50 hingga 80 sentimeter,” katanya. Menurut dia, 2.500 warga korban banjir yang mengungsi ada di tiga desa di Kecamatan Pekaitan, Rohil. Desa Rokan Baru paling banyak rumah yang terendam banjir, dan ada sekitar 1.300 jiwa

Sejumlah tenda dibawa petugas untuk dibangun di daratan yang lebih tinggi. “Kita buat tenda di lokasi yang lebih tinggi, sebagai tempat pengungsian,” katanya. Sigit mengatakan, pihaknya dan pemerintah setempat juga memberi bantuan berupa mi instan, telur, roti biskuit, air mineral, kopi, teh, susu krimer serta gula. Polisi juga menyiagakan tenda pengungsian dan berkordinasi dengan Pemkab Rokan Hilir. Menyusul musibah banjir itu, Pemkab Rohil kemudian turun tangan menyerahkan bantuan. Antara lain, kepada warga korban banjir yang ada di Kecamatan Pekaitan, Jumat (2/11/2018) pagi. Bantuan tersebut langsung diberikan oleh Bupati Suyatno yang didampingi Sekretaris Daerah Drs H Surya Arfan MSI, beserta Forkonpimda yang ada lingkup Kabupaten Rokan Hilir. Adapun bantuan yang diserahkan Bupati berserta Forkonpimda kepada warga tersebut berupa 1000 kotak indomie, 1000 papan telur ayam, 6 Ton beras, 5 unit PAH air bersih 1000/Liter, sejumlah makanan siap saji dan kelambu. Banjir yang terjadi jadi di Kecamatan Pekaitan dikarenakan intensitas curah hujan yang relatif tinggi, tinggi permukaan air laut (pasang keling) yang menghambat turunnya air dari daratan ke laut, tersumbatnya pada muara saluran pembuangan pada daerah kawasan pesisir sungai Rokan akibat endapan lumpur yang ditinggalkan air pasang, serta ting-

ginya debit air Sungai Rokan yang terakumulasi oleh kondisi banjir dari beberapa daerah yang terdapat di sepanjang bantaran Sungai Rokan. Mulai dari Rokan Hulu sampai kesinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dan juga tersumbatnya saluran pembuangan (Drainase) dikeranakan kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah. Untuk meminimalisir dari dampak banjir yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Rohil melakukan berbagai upaya dengan membuka posko pengungsian terhadap warga masyarakat yang terdampak korban bencana banjir di 4 lokasi kepenghuluan yang ada di Kecamatan Pekaitan. Selain meminta kepada pihak BPBD, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga menurunkan tim. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Rokan Hilir, H Suyatno Amp usai mengikuti acara jalan santai HUT Pemuda Pancasila (PP) ke 59 di Bagan Batu, Ahad (28/10/2018). “Ya, kita tidak menafikkan kalau tingginya curah hujan mengakibatkan ada beberapa titik wilayah kita yang sudah terendam banjir. Dan kita selain meminta kepada BPBD, kita juga meminta kepada seluruh Dinas agar cepat turun kelapangan,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya lagi pemkab juga telah menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir. “ Kita juga sudah salur-

kan bantuan, mulai tenda dan sembako kepada para warga saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir,” terangnya kembali. Dan dirinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak TNI-Polri yang sudah menunjukkan kepeduliannya atas musibah tersebut. Salut dan terima kasih kepada TNI-Polri yang juga sudah turun memberikan bantuan kepada korban banjir. Ketika disinggung tentang upaya penanganan kepada puluhan warga pengungsi yang mulai terserang penyakit. Lebih jauh lagi Bupati telah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan agar dapat segera mengambil sikap cepat. “Ya termasuk itu, saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan agar segera mrmberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang telah terserang penyakit di pengungsian, “ kata Orang Nomor Satu Rohil menegaskan. (Armind) Sementara, Asisten III Pemkab Rohil Ali Asfar di Bagansiapiapi menyatakan, pemerintah sangat peduli terhadap warga masyarakat yang mengalami musibah dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan termasuk pelayanan kesehatan bila dibutuhkan. Pihaknya mendatangi langsung titik pengungsian banjir

yang mengungsi. Kemudian di Desa Rokan Baru ada 500 jiwa dan di Desa Karya Mulyo Sari ada 700 kepala keluarga mengungsi. Sigit bersama sejumlah personel Polres Rokan Hilir dan jajaran Polsek Bangko mengunjungi daerah pengungsian.

Pemerintah Provinsi

advertorial Pemkab Rohil di Kepenghuluan Rantau Bais dengan memberikan bantuan berupa sembako seperti bahan makanan berupa beras, mie instan, kecap, gula, minyak dan lainlain dengan berat keseluruhan mencapai 24 ton. Dari laporan petugas ada sembilan kepenghuluan dan kelurahan di Kecamatan Tanah Putih yang terkena banjir di antaranya Kepenghuluan Rantau Bais, Sekeladi Hilir, Sintong, Sintong Bakti, Teluk Berembun, Ujungtanjung, Sintong Pusako, Putat dan Kelurahan Sedinginan dengan jumlah jiwa terkena dampak banjir mencapai 11.880 jiwa. Banjir juga menurut laporan pihak kecamatan merusak delapan rumah ibadah sehingga tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah seperti biasanya. Begitu juga terdapat sekitar 6 sekolah dasar dan dua SMP yang digenangi air hingga ke dalam lokal. Dari angka 11.880 jiwa terkena banjir itu hanya sebagian saja yang mesti mengungsi ke posko yang disediakan pemerintah kecamatan karena kondisi lingkungan rumah yang terendam air dengan ketinggian rata-rata diatas pingang atau dada orang dewasa seperti terjadi di Kepenghuluan Rantau Bais, Kelurahan Ujungtanjung dan di Sedinginan. “Kedatangan ke sini sebagai wujud kepedulian kami. Kami mengajak seluruh pihak untuk bisa turut membantu meringankan beban penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara. Kalau pemerintah mungkin saja bantuan terbatas,” katanya. Di bagian lain, selain meminta kepada pihak BPBD, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga menurunkan tim. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Rokan Hilir, H Suyatno Amp usai mengikuti acara jalan santai HUT Pemuda Pancasila (PP) ke 59 di Bagan Batu, Ahad (28/10/2018). “Ya, kita tidak menafikkan kalau tingginya curah hujan mengakibatkan ada beberapa titik wilayah kita yang sudah terendam banjir. Dan kita selain meminta kepada BPBD, kita juga meminta kepada seluruh Dinas agar cepat turun kelapa-

Riau ngan,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya lagi pemkab juga telah menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir. “ Kita juga sudah salurkan bantuan, mulai tenda dan sembako kepada para warga saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir,” terangnya kembali. Dan dirinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak TNI-Polri yang sudah menunjukkan kepeduliannya atas musibah tersebut. Salut dan terima kasih kepada TNI-Polri yang juga sudah turun memberikan bantuan kepada korban banjir. Ketika disinggung tentang upaya penanganan kepada puluhan warga pengungsi yang mulai terserang penyakit. Lebih jauh lagi Bupati telah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan agar dapat segera mengambil sikap cepat. “Ya termasuk itu, saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan agar segera mrmberikan

pelayanan kepada saudara-saudara kita yang telah terserang penyakit di pengungsian, “ kata Orang Nomor Satu Rohil menegaskan. (Armind) Pemkab Rokan Hilir menyerahkan bantuan sembako kepada korban banjir di Kecamatan Rantau Kopar. Bantuan diserahkan oleh Bupati Rokan Hilir H.Suyatno diwakili Sekda, Drs.H.Surya Arfan,Minggu-(18/11/2018). Penyerahan bantuan bagi korban banjir itu, Sekda didampingi Kadissos,dr.Junaidi Saleh, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Irawan, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Rohil, serta para Kabid. Adapun bantuan yang diserahkan Pemkab Rokan Hilir kepada para korban banjir di Rantau Kopar, yaitu berupa 17 ton beras, Mie instan sebanyak 250 kotak,

Telor ayam 250 papan. Di kesempatan itu, Sekda Rohil, Surya Arfan mengatakan dampak curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini banyak terjadi banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Rohil, salah satunya di Kecamatan Rantau Kopar. Banjir di Rantau Kapar telah merendam dua Keluruhan dan dua Kepenghuluan. “Hampir 90% rumah warga, Fasilitas Umum, Halaman, Kebun , dan lainnya di Rantau Kopar terendam banjir,”kata Surya Arfan. “Sementara warga yang sudah mengungsi akibat banjir ini sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) dari 1780 KK penduduk Rantau Kopar,” Jelas Surya Arfan. Sekda juga menuturkan bahwa saat ini masih banyak warga yang terkena banjir yang masih bertahan di rumahnya masingmasing, mereka mempertimbangkan keamanan terhadap harta benda mereka yang di tinggalkan. “Bantuan sembako ini merupakan bentuk perihatin Pemkab Rohil terhadap warga yang terkena dampak banjir, Maka nya pagi ini kami turun kelokasi melihat secara langsung kondisi banjir dan menyerahkan bantuan sembako ini, semoga bantuan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir, “kata Surya Arfan. Surya juga mengingatkan kepada masyarakat terutama kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka karna untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pemkab Rohil juga menghimbau kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Rantau seperti PT.CPI dan mitra kerjanya untuk dapat bersama sama mengulurkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat korban banjir. “Kita harapkan pihak perusahaan peduli terhadap bencana banjir ini, perhatikan nasib warga yang terkena banjir, Jangan nanti setelah masyarakat ributribut karna ketidak ada kepedulian perusahaan baru sibuk minta bantuan kepada Pamkab untuk memfasilitasinya,” tandas Surya Arfan. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

infotorial pemprov Riau

Plt Gubri, Wan Thamrin Hasyim:

Revolusi Industri Keempat Harus Disikapi secara Arif “Akan tetapi, walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut.” “Untuk itu, diperlukan guru yang profesional dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat tersebut untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi global,” kata Plt Gubri saat upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2018 tersebut, Senin (26/11/2018) di Kantor Gubernur Riau. Ia juga mengatakan, tantangan pendidikan di abad XXI semakin berat. Hal ini meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. “Akan tetapi, walaupun teknolo-

gi informasi berkembang demikian cepat dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut,” kata Wan. “Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik”. Oleh sebab itu, lanjut Wan, profesi guru sangat lekat dengan

integritas dan kepribadian, guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. “Di mana, tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak serta sebagai inspirator bagi anak didiknya,” tuturnya. (grc/e2)

Plt Gubri Siap Jadi Gubri Definitif Kapan pun Juga KEPALA Biro Tapem Setdaprov Riau, Sudarman, mengatakan Plt Gubri (Gubernur Riau) Wan Thamrin Hayim sudah siap kapan pun jadwal pelantikannya sebagai Gubernur Riau definitif, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubri yang ditingalkan oleh Arsyadjuliandi Rachman. “Kita tunggu saja jadwalnya,” kata Sudarman, Kamis (22/11/2018). Ketika diisukan akan dilantik Sabtu (24/11/2018), tapi ternyata gagal, hal itu disebabkan belum ada informasi resmi dari Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg). “Belum ada kepastian, kita juga masih menunggu juga dari Sesneg. Informasi terakhir memang tanggal 23 atau 24 tapi belum ada kepastiannya,” kata Sudarman, sebagaimana dilansir Analisa. Dijelaskan Sudarman, biasanya jika sudah ada kepastian dari Presiden, barulah pihak Sesneg memberikan informasi. Untuk selanjutnya ditetapkan

jadwal pelantikan satu hari menjelang pelantikan. “Yang jelas Plt Gubri sudah siap kapan pun jadwal pelantikan. Kita tunggu saja jadwalnya,” kata Sudarman. Sementara itu, Plt Gubri Wan Tham rin Hasyim mengatakan dirinya mendapat kabar pekan ini dipanggil ke Jakarta untuk pelantikan dirinya sebagai Gubernur Definitif. Namun masih tetap menunggu waktu Presiden RI Joko Widodo. “Minggu ini kabarnya, tapi masih menunggu waktu luang Presiden, kita tunggu sajalah,” ujarnya Plt Gubri. Dirinya sendiri tidak ada persiapan, hanya membe sarkan sedikit baju seragamnya yang sebelumnya sempat dipa kai saat dilantik menjadi Wa kil Guber nur Riau bebe rapa wak tu lalu. “Bajunya kekecilan makanya mau dibesarkan sedikit, ngak tahu kenapa bajunya sempit sedikit,” kata Wan Thamrin. Begitu pun Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harofie belum bisa memastikan jadwal pelantikan Pelaksana Tugas

(Plt) Gubernur Riau sebagai kepala daerah definif. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menunggu sinyal dari pihak istana. Namun begitu, pelantikan Wan kemungkinan besar akan bersamaan dengan Gubernur Bengkulu yang juga saat ini dijabat seorang pelaksana tugas. “Kapan waktunya belum tahu, kita juga masih menunggu informasi dari istana. Tapi kemungkinan pelantikan bersamaan dengan Gubernur Bengkulu,” kata Ahmad Syah, Senin (19/11/18). Menurut Ahmad Syah, soal pelantikan sepenuhnya kewenangan Presiden RI Joko Widodo. Bisa saja mendadak dengan menyesuaikan agenda Presiden. Namun yang jelas, sesuai dengan ketentuan, pelantikan juga digelar di ibukota negara, Jakarta. “Bisa saja mendadak, kitakan menunggu. Makanya kita di sini menyesuaikan saja kapan waktunya,” ujar Ahmad Syah, dilansir riauterkini. com. (e2)

nfotorial Bank Riaukepri

KPK akan Launching MoU Pajak Online â&#x20AC;&#x153;Penerimaan pajak hotel dan restoran secara online ini dilaksanakan secara online, realtime dan terekam serta termonitor dan merupakan bentuk program transparansi yang tersistem dengan menggunakan alat yang disebut dengan Tapping Box.â&#x20AC;?

PK merencanakan pada tanggal 28 November 2018 nanti akan melakukan launching MoU antara 4 Walikota (Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang ) dan 1 Bupati (Bintan) yang ada ada di Propinsi Riau dan Propinsi Kepri dengan Dirut Bank Riau Kepri di Batam. Nantinya acara yang akan diadakan di Kota batam ini dan akan disaksikan langsung Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan serta dihadiri oleh seluruh Bupati, Walikota serta Gubernur wilayah Riau dan Kepri, Ketua Asbanda dan Direktur Eksekutif Asbanda dan 500 wajib pajak di Kota Batam. Direncanakan pada saat launching MoU pajak online tersebut Walikota Batam M. Rudi, SE akan menyerahkan langsung piagam apresiasi kepada 300 orang wajib pajak yang telah menggunakan tapping box. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI Adlinsyah M. Nasution saat rapat persiapan launching MoU pajak online untuk lima Kabupaten Kota tersebut bersama Deputi Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan dan Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Jumat (2/11/18) di ruang rapat Gedung Merah Putih KPK RI Kuningan Jakarta. Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah bersama Pemimpin Bank Riau Kepi Cabang Batam Burhan. Koordinator Wilayah II Sumatera

Korsup Pencegahan KPK RI Adlinsyah M. Nasution menyampaikan Bank Riau Kepri telah dijadikan contoh oleh KPK atau role model dalam hal peningkatan PAD bagi daerah seluruh Indonesia. Pola peningkatan PAD yang dilakukan Bank Riau Kepri ini yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran secara online yang telah diterapkan di Kota Batam. Hal ini menarik perhatian KPK sehingga KPK tertarik untuk mendorong pemerintah daerah lain khususnya di wilayah Riau dan Kepri untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah diterapkan oleh Bank Riau Kepri bersama Pemko Batam. Saat ini yang sudah melakukan studi banding ke Pemko Batam untuk hal peningkatan PAD melalui pajak online hotel dan restoran ini adalah Pemko Bengkulu dan BPD Bengkulu, Pemko Bandar Lampung dan BPD Lampung, Pemko Jambi dan BPD Jambi. Dua minggu sebelumnya bertempat di Ruang Rapat Direksi Lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri kelima Kabapenda tersebut telah menyampaikan komitmennya untuk peningkatan PAD masing-masing daerah melalui penerimaan pajak hotel dan restoran

secara online melalui pemasangan Tapping Box yang nanti dananya langsung masuk secara real time ke masing-masing rekening Kas Daerah yang ada di Bank Riau Kepri. Untuk Kota Pekanbaru menargetkan pemasangan Tapping Box sebanyak 1000 unit namun sampai akhir tahun 2018 ini akan direalisasikan sebanyak 400 unit terlebih dahulu, Kota Dumai sebanyak 200 unit Tapping Box. Sementara itu Kota Batam menargetkan sebanyak 1500 unit Tapping Box namun yang telah direalisasikan sebanyak 250 unit dari target akhir tahun sebanyak 500 unit. Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang sampai dengan akhir tahun 2018 menargetkan sebanyak 200 unit dari yang akan direalisasikan sebanyak 250 unit dan Kabupaten Bintan dari target akhir tahun 2018 sebanyak 200 unit akan direalisasikan sebanyak 150 unit terlebih dahulu. Penerimaan pajak hotel dan restoran secara online ini dilaksanakan secara online, realtime dan terekam serta termonitor dan merupakan bentuk program transparansi yang tersistem dengan menggunakan alat yang disebut dengan Tapping Box. (int)

Bupati Pelalawan Apresiasi Komitmen Bank Riau Kepri BUPATI Kabupaten Pelalawan H.M. Harris secara langsung meresmikan Kantor Kas Kantor Bank Riau Kepri Kuala Kampar pada Kamis, (8/11/18). Peresmian Kantor Kas ini ditandai dengan penandatangan prasasti yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Bupati Kabupaten Pelalawan H.M. Harris. Dalam kesempatan itu, Bupati Pelalawan didampingi langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Ketua DPRD Pelalawan Nazaruddin, SH, MH, Anggota DPRD Riau Sewitri, SE, Dandim 0313 Pelalawan Letkol. Inf. Aidil Amin, Kapolres Pelalawan AKBP. Kaswandi Irwan, Camat Kuala Kampar T. Eddy Zuchyar, S.Sos, Komut HR. Mambang Mit beserta Komisaris Independen Taufiqqurahman dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Faisal Zamri. Bupati Kabupaten Pelalawan H.M. Harris sebagai salah satu pemegang saham Bank Riau Kepri dalam pidatonya menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Bank Riau Kepri yang membangun perekonomian di Kecamatan Kuala Kampar. Ia menjelaskan Kecamatan Kuala Kampar sangat memerlukan jasa perbankan karena daerah ini memiliki banyak memiliki potensi bisnis, sehingga akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan transaksi jual dan beli dan dapat memanfaatkan Bank Riau Kepri secara langsung. Masih pada acara yang sama Anggota DPRD Riau Sewitri, SE menyampaikan semoga kehadiran Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Kuala Kampar ini dapat memban-

tu dan meningkatkan perekonomian masyarakat,selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung dan melaksanakan transaksi keuangan di perbankan. Diresmikannya Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Kuala Kampar ini sebagai bentuk pelayanan perbankan kepada masayarakat sekitar serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan sehingga dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Kuala Kampar. Saat ini jaringan Kantor dibawah Cabang Pangkalan Kerinci yaitu Capem Sorek, Kedai Ukui, Kedai Pasar Pangkalan Kerinci, Kedai Sei Kijang, Kantor Kas Bupati Pelalawan, Kantor Kas Kuala Kampar dan Payment Point di Kantor BPKAD Pelalawan. Sedangkan untuk ATM Bank Riau Kepri memiliki 8 unit ATM yaitu 6 unit di Pangkalan Kerinci, 1 unit di Sorek dan 1 unit lagi di Ukui. Pada acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan kepada salah satu mesjid di Kecamatan Kuala Kampar sebagai salah satu bentuk kepedulian Bank Riau Kepri. Turut hadir dalam kesempatan tersebut dari Bank Riau Kepri Pemimpin Divisi Renstra Tengkoe Irawan, Pemimpin Divisi Umum Andi Mulya, Pemimpin Desk Corsec Winovri, Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun Burhanuddin, Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Tanjung Balai Karimun Dwi Dharma Putra, Pemimpin Cabang Pembantu Tanjung Batu Desriyan dan Ketua Task Force Percepatan Pembukaan Jaringan Kantor M. Soh.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Legislator Sugianto Serahkan Bantuan Sapi untuk Keltan “Iya di hari Minggu kemarin (14/1018, red) saya mengantarkan sapi kepada 11 kelompok tani di kabupaten Pelalawan. Keesokan harinya ada 7 kelompok tani di kabupaten Siak. Jadi mereka kita kasih supaya mereka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.”

NGGOTA DPRD Riau Sugianto menyerahkan sapi bantuan kepada 20 kelompok tani (keltan) di dua Kabupaten. Menariknya sapi sebanyak 300 ekor yang didatangkan dari Madura ini diasuransukan sehingga tidak merugikan petani. Kegiatan ini dilakukan Sugianto bekerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Riau.

“Iya di hari Minggu kemarin (14/1018, red) saya mengantarkan sapi kepada 11 kelompok tani di kabupaten Pelalawan. Keesokan harinya ada 7 kelompok tani di kabupaten Siak. Jadi mereka kita kasih supaya mereka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat”, ucap anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan tersebut. Sugianto mengatakan sapi bantuan itu diserahkan kepada kelompok tani Lembah Subur SP 1 Kecamatan Kerumutan Pelalawan. Anggota Komisi II DPRD Riau itu menjelaskan sapi yang diberikan kepada kelompok tani ini diasuransikan. Sehingga kalaupun mati atau hilang diganti oleh asuransi. Ke depan ucap politisi PKB itu, pihaknya bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti perbankan atau yang lainnya untuk memberikan kredit agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Dipilihnya sapi Madura ucap Sugianto karena varietas tersebut tidak ada penyakit. “Kalau tahun kemarin itu kan sapi Bali, terkena penyakit jembrana. Nàh Bali sendiri tidak memproduksi vaksin jembrana. Sehingga kami memang menolak sapi Bali karena merugikan petani”, katanya. Lebih jauh dijelaskan Sugianto, sapi bantuan ini merupakan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Pokok pikiran (pokir) anggota dewan tahun 2018 bekerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi”, ucapnya. Adapun sapi bantuan yang diserahkan kepada kelompok tani yakni Lembah Subur, SP I Kecamatan Kerumutan, Desa Kemang, Desa Meranti Pangkalan Kuras, Mulya Subur, Kerinci Kanan, Rimba Jayam Perawang dan sejumlah desa lainnya. (rec/e2)

Legislator Riau Ingatkan Amanah yang Diemban ASN WAKIL Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik, mengingatkan ke para ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemprov Riau bahwa mereka diberi amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, dan itu ada sumpah yang dipegang. “Maka, tanggungjawab itu harus dilaksanakan, tidak bisa bermalas-malasan,” imbuhnya. Tidak hanya itu, banyaknya pejabat eselon II yang minta mundur dari tanggung jawabnya beberapa waktu belakangan menurutnya juga bukanlah sikap yang baik. “Harusnya tetap diselesaikan tugas mereka yang sudah dijanjikan sejak awal, jangan melepaskan begitu saja,” tuturnya. Taufik meminta, agar kejadian tahun ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Pemprov, karena melalaikan pembahasan APBD Perubahan, sehingga berdampak kepada banyak sektor. “Semoga ini kedepannya tak terjadi lagi, karena banyak dampak dan pengaruh tak ada APBD Perubahan tersebut. ASN juga mesti terus meningkatkan kinerja, tanpa harus melihat jumlah tunjangan, karena ini berkaitan dengan tugas sebagai abdi masyarakat,” ujarnya. Sebelumnya diinformasikan, menurunnya kinerja ASN di lingkungan Pemprov Riau saat ini dimaklumi oleh pihak Komisi I DPRD Riau, yang membidangi masalah pemerintahan. Pasalnya selama ini ASN biasanya ASN mendapatkan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun saat ini tunjangan tersebut belum mereka terima, karena tiadanya APBD Perubahan pada tahun 2018 ini. “ASN biasanya menerima tunjangan mereka, tugas terlaksana. Tapi saat ini tidak ada lagi tunjangan, kita maklumi mereka tidak semangat seperti itu,” kata Taufik. Namun demikian, politisi Gerindra ini mengimbau, agar ASN mengingat amanah yang mereka pegang, dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, sebagai abdi masyarakat. (tpc/e2)

BBM Langka, DPRD Riau Sorot Sistem Distribusi Pertamina

eberapa hari belakangan warga Pekanbaru mengeluhkan kelangkaan Premium dan Pertalite. Meski kondisi tersebut sudah berangsur normal, bukan tidak mungkin hal tersebut kembali terjadi. Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Riau menyoroti perencanaan pihak Pertamina yang tidak matang sehingga BBM menjadi langka di sejumlah daerah di Riau. “Kita kan dengar alasan Pertamina karena adanya kemacetan di jalan. Nah Pertamina kan awalnya seharusnya sudah melakukan perencanaan untuk distribusi BBM ke daerah daerah namun

masih terjadi kelangkaan. Tentu kita tidak ingin terjadi lagi karena ini merugikan masyarakat,” kata ketua Komisi II DPRD Riau, Makmun Solihin kepada Cakaplah.com, Senin (29/10/2018). Politisi PDI P ini mengatakan, bahwa pihaknya akan mendalami persoalan tersebut, sebab tidak hanya didistribusi akibat teknis akan tetapi kelangkaan Premium dan Pertalite acap kali terjadi di Riau. “Komisi II akan minta penjelasan Pertamina. Itu kan ada kuota, kalau sudah ada kuota masih terjadi berarti kurang matang, kita akan dalami persoalan ini,” sebut Makmun lagi. Diakuinya, salah satu masalah ter-

jadinya kelangkaan adalah banyak kendaraan roda empat dan mobil mewah yang seharusnya tidak menggunakan Premium dan beralih ke Pertalite dan Pertamax masih saja menggunakan BBM bersubsidi tersebut. “Harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat menengah ke atas beralih ke pertalite, karena premium untuk masyarakat kecil,” tukasnya. Menjawab kelangkaan BBM jenis premium dan Pertalite PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I memastikan bahwa pasokan BBM di Provinsi Riau sudah kembali normal seperti biasa. Per hari ini, Senin (29/10/2018), dis-

tribusi BBM jenis Gasoline mencapai 126% terhadap rata-rata pasokan normal, sekaligus untuk mengisi buffer stock di SPBU. Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I, Rudi Arifrianto, mengatakan, masalah distribusi BBM di Riau sudah teratasi dan kembali normal seperti sedia kala. Sarana dan fasilitas terus beroperasi selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di Riau. “Mulai hari ini sudah normal, Kondisi antrean di SPBU juga sudah terpantau normal. “Kami berharap masyarakat tetap tenang karena pasokan BBM ke Riau Aman,” kata Rudi. (kl/e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau Legislator Riau Noviwaldy Jusman:

Penting, Pendidikan Murah dengan Tetap Mengutamakan Kualitas

Wacana Al-Quran Center

Dedet: Dicoba Cari Peluang Penganggarannya di 2019 Pihaknya akan mencoba untuk cari peluang dalam mewuijudkan penganggaran di APBD 2019 yang saat ini srdang dilakukan pembahadannya. “Kita akan coba cari peluangnya di Anggaran 2019. Kalau tidak bisa mungkin dianggaran berikutnya atau diperubahan 2019.” “NANTI akan kita pelajari, kalau tidak tercantum dalam RKPD, hal ini akan sulit untuk dilakukan. Namun kita sangat setuju dengan semangatnya. Namun kita terbelenggu oleh aturan dan ketentuan yang mengatur,” jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di ruang kerjanya. Ia ditanya soal itu menyusul mencuatnya wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Syamsuar-Edi Natar untuk membangun Al-Quran Center di Purna MTQ Kota Pekanbaru, namun belum bisa dipastikan apakah bisa dianggaran 2019 atau tidak. Menurut politisi Partai Demokrat ini, beda kalau memang kegiatan yang sifatnya sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ini akan bisa langsung atau segera dianggarkan. “Tapi ini saya rasa bukan dalam situasi yang kritis atau mendesak. Jadi akan dipelajari nanti,” akunya memberikan pengertian. Lebih jauh dikatakan juga oleh wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru ini, pihaknya akan mencoba untuk cari peluang dalam mewuijudkan penganggaran di APBD 2019 yang saat ini srdang dilakukan pembahadannya. “Kita akan coba cari peluangnya di Anggaran 2019. Kalau tidak bisa mungkin dianggaran berikutnya atau diperubahan 2019,” sebutnya lagi dengan sedikit berjanji. (rgc/e2)

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman menilai program di sektor pendidikan yang murah tapi tetap dalam memperhatikan kualitas pendidikan di Riau menjadi hal yang sangat penting. Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan hal itu menyusul mencuatnya wacana untuk tahun depan akan diberlakukan pendidikan gratis untuk tingkat Sekokah Menengah Atas (SMA) dan sederajad. “Ini dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Riau dan meringankan beban orang tua murid di sektor pendidikan,” kata politisi yang akrab dipanggil Dedet ini, Selasa (13/11/2018) di ruang kerjanya. “Sekarang sedang disusun programn-

Nurzaman Sayangkan Soal K3 Masih Dianggap sebagai Cost ANGGOTA Komisi E DPRD Riau Ir. Nurzaman menilai penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau sering kali dianggap sebagai cost atau beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Akibatnya, angka kecelakaan di dunia industri cukup banyak. Dikatakan, upaya membangun kesadaran akan pentingnya K3 harus terus ditanamkan sejak dini. “Para pengusaha, pekerja dan masyarakat umum harus dilibatkan secara terus menerus sehingga keselamatan kerja menjadi hal yang diutamakan,” katanya, sambil mendesak perusahaan-perusahaan industri agar mengoptimalkan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Salah satunya dengan meningkatkan aspek pelaksanaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di kalangan industri dan masyarakat,” katanya, sebagaimana dilansir cakaplah.com. (e2)

ya seperti apa,” kata dia. Disampaikan juga oleh Politisi Demokrat ini, gratis mencakup semua bentuk operasional sekolah yang dibebankan pembiayaannya di APBD Provinsi Riau. “Ini nanti bisa seperti mengratiskan buku, LKS dan lain sebagainya. Jadi orangtua betul-betul akan terbantu di sektor ini,” dia menambahkan. Diakui juga oleh legislator dari Dapil Kota Pekanbaru ini, mengenai rencana tersebut, gubernur terpilih juga sudah menyetujuinya. “Ini nanti juga berkaitan drngan peningkatan kualitas para pengajar. Apakah melalui pelatihanpelatihan atau program sejenis lainnya,” katanya lagi. (mcr/e2)

APBD Riau 2019 Fokus untuk Empat Kegiatan ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau Suhardiman Amby mengatakan bahwa seluruh APBD 2019 yang besarannya berkisar Rp9,1 triliun tersebut dialokasikan untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, bantuan desa dan infrastruktur. Makanya, Suhardiman Amby memastikan tidak ada penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. “Usulan itu sudah dipastikan tidak diakomodir, jangankan itu, usulan bantuan yang tidak jelas pun kita coret. Pegawai saja ada yang sampai tiga bulan belum gajian, masak malah kita urus yang tidak penting. Kita urus yang penting dulu saja,” kata Suhardiman di Pekanbaru, Senin. Datuk, sapaan akrab Suhardiman menambahkan, kemungkinan penambahan tersebut akan bisa dilaksanakan dalam kondisi keuangan daerah yang surplus bukan saat defisit seperti sekarang ini. “Kita akan memberikan bantuan desa yang penting, dengan cara swakelola dan swasembada. Yang jelas untuk APBD 2019 kita fokuskan yang prioritas dulu,” paparnya. Seperti yang diketahui, Pemprov Riau berancana akan memberikan sun-

tikan modal untuk BUMD sebesar Rp3 triliun. Namun rencana itu, tergantung pada pembahasan Banggar DPRD Riau bersama TAPD Riau. Politisi Hanura Riau tersebut menilai tidak wajar permintaan Rp3 miliar itu, mengingat APBD mengalami penurunan di tahun mendatang. Datuk memberikan saran Pemprov harus jeli melihat peluang bisnis untuk membangun BUMD, harus ada nilai komersialnya, bukan hanya bergantung dari APBD Riau saja. “Maka dari itu kita minta Pemprov mengkaji secara terukur, lihatlah peluang Bisnisnya. Harusnya ada BUMD terkait kontruksi di Riau karena selama ini pengerjaan kontruksi hanya berkutat untuk BUMN,” papar datuk. (rrc/e2)

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

RAPBD 2019 Disahkan, Bupati Berterimakasih ke DPRD Rohul “Kita harapkan, RAPBD tahun Anggaran 2019 yang disusun nantinya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik dari sisi materi penyusunan maupun memperhatikan waktu pelaksanaan.”

UPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman menyatakan berterimakasih yang setinggi-tingginya ke pimpinan dan anggota DPRD Rohul, yang sudah lakukan pembahasan alot, siang dan malam hingga disahkannya Ranperda tentang RAPBD Rohul tahun anggaran 2019. “Usai disetujuinya RAPBD Rohul tahun 2019 oleh DPRD, selanjutnya pemerintah daerah akan segera menyampaikan Ranperda APBD Rohul 2019 ke Pemprov Riau untuk dilakukan evaluasi dalam pekan ini,” katanya. Walaupun evaluasi RAPBD Rohul 2019 yang dilakukan Pemprov Riau dengan bawas waktu maksimal 14 hari. Usai di evaluasi, RAPBD 2019 diserahkan ke daerah untuk dilakukan sinkronisasi dan penetapan menjadi Perda tentang APBD Rohul 2019. “Kita harapkan, RAPBD tahun Anggaran 2019 yang disusun nantinya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik dari sisi materi penyusunan maupun memperhatikan waktu pelaksanaan dengan harapan tidak akan mengalami kendala-kendala, serta dapat berikan partisipasi terutama bagi kehidupan masyarakat Rohul,” harap Bupati. Sebelumnya, DPRD Rohul Senin (19/11/2018) hingga pukul 22.00 Wib,

menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(RAPBD) Rohul tahun anggaran 2019 dengan total Rp1,47 Triliun, untuk jadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Rohul tahun 2019. Pada pengesahan RAPBD Rohul tahun anggaran 2019, digelar dalam rapat paripurna DPRD tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Bangar) DPRD, sekaligus pengambilan keputusan RAPBD Rohul tahun 2019 dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, didampingi Bupati Rohul H Sukiman, Wakil Ketua DPRD Rohul H Zulkarnain SSos, dan H Abdul Muas. Hadir perwakilan Forkopimda Rohul, Sekda Rohul H Abdul Haris. S.Sos. MSi, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala dinas, badan, dilingkungan Pemkab Rohul serta Anggota DPRD Rohul. Dalam pengesahan Ranperda RAPBD Rohul tahun 2019 sekaligus persetujuan Ranperda Perlindungan Anak dan Ranperda tentang PPNS menjadi perda, dilakukan penandatanganan berita acara pengesahan oleh Pimpinan DPRD bersama Bupati Rohul H Sukiman yang disaksikan oleh Anggota DPRD Rohul. Sebelum disahkan oleh DPRD, Ranperda RAPBD Rohul 2019 yang sudah melalui tahapan sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari pembahasan KUA dan PPAS 2019 dimulai dari Tingkat Komisi hingga tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul. Atas pembahasan tersebut didapat kesepakatan yang dituangkan dalam dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS 2019 yang telah disepakati, dan ditandatangani bersama antara Kepala daerah dengan Pimpinan DPRD, sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Rohul tahun 2019. Kemudian, RAPBD Rohul 2019 dilakukan pembahasan bersama antara Banggar DPRD bersama TAPD Rohul baik siang dan malam, hingga disetujuinya Ranperda RAPBD Rohul 2019 tersebut senin malam kemarin. Sesuai laporan Banggar, RAPBD Rohul tahun 2019 yang disetujui DPRD Rohul, total pendapatan sebesar Rp 1.477.725.679.838. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 148.295.240.098. Kemudian, kelompok dana perimbangan sebesar Rp1.071.608.047.000,00, sementara lainlain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp257.822.392.740,00. Kemudian, untuk Belanja Daerah sebesar Rp1.521.737.475.241,80, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp836.629.097.231,80. Kemudian Belanja Langsung Rp685.108.378.010,00. Untuk penerimaan pembiayaan daerah didalam APBD tahun 2019 Rp44.011.795.403,80. (trc/e2)

Bupati Sukiman akan Upayakan Perbaikan Kesejahteraan Guru BUPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman mengaku akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ke depan, dengan langsung meminta Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rokan Hulu untuk mencari solosi yang tidak menyalahi aturan yang ada. “Kami akan berupaya kedepan ini, kesejahteraan guru meningkat. Ya, gimana upayanya. Saya sudah sampaikan kepada Sekda dan Kadisdikpora,” jawab

Bupati Sukiman menjawab wawancara wartawan, usai apel bersama dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dengan tema “Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21” yang jatuh pada tanggal 25 November. Pada upacara itu, Bupati H.Sukiman sebagai inspektur Upacara, Pembina Upacara Kisman SE dan Hambali S.Pd sebagai Komandan Upacara dihadiri Sekda H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, Forkopimda

Serahkan Santunan, Bupati Rohul Minta Ahmad Tabah BUPATI Rokan Hulu (Rohul), Riau H. Sukiman dan BPJS Ketenagakerjaan Rohul serahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke Ahmad Rokhani karyawan PKS PT GSM Rantau Panjang, Tambusai, yang mengalami kecelakaan kerja. Penyerahan santunan digelar bersempena peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Halaman Kantor Bupati Rohul, Senin (25/11/2016), dihadiri Sekda Rohul H Abdul Haris, para kepala dinas, badan, kantor, para guru dan pagawai di jajaran Pemkab Rohul. Diketahui, Ahmad Rokhani, mengalami kecelakaan kerja tangan kanannya putus karena terjepit di wet kernel elevator di tempatnya bekerja, di station pengolahan kernel di PKS PT GSM pada Senin 11 Oktober 2018 lalu.

Dalam penangannya pertama, korban dibawa ke Pusat kesehatan masyarakat, (Puskesmas) Tambusai, kemudian langsung dirujuk di Rumah Sakit Surya Insani Km 4 Pasir Pangaraian, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah. Korban kemudian mendapat penangangan serius, hingga dilakukan operasi dan dirawat sampai sembuh sesuai indikasi medis. Usai menyerahkan santuan, Bupati Rohul H.Sukiman, menyampaikan apresiasi dan terimaksih kepada BPJS Ketenagakerjaan Rohul, yang selalu melaksanakan programnya dalam perlindungan tenaga kerja. “Kepada adek kami yang mengalami kecalakaan kerja, agar bersabar dan tabah pada musibah. Pemberian santunan ini, sebagai bukti kepedulian pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan terhdap keselamatan pekerja,” kata

ada Ketua DPRD Kelmi Amri SH, Kapolres AKBP Muhamad Hasyim Risahondua SIK, M.Si, Kajari Freddy Daniel Simanjuntak, Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Tampak Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Hj. Peni Herawati Sukiman bersama pengurus Para Asisten, Staf Ahli, Kabag, Kepala SKPD, Ketua PGRI DR. Adolf Bastian MPd, Ketu KONI Khairul Fahmi S.T, MT serta ratusan perwakilan Guru, PNS, Honorer, Satpol PP dan perwakilan Pelajar SMA, SMP peserta upacara itu. Dalam kesempatan itu Bupati Rohul H.Sukiman membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bahwa Pemerintah mengajak seluruh guru memiliki sikap mental dan komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi sesuai dengan perubahan zaman. “Di pundak Bapak dan Ibu Guru, kami gantungkan masa depan bangsa ini,” baca Bupati Rohul Di akhir upacara, Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Forkopimda, Kadisdikpora menyerahkan penghargaan kepada sejumlah guru bukti pengabdian mereka mengajar disekolahnya masing-masing yang terbaik dan Ketua PGRI serahkan Kartu Guru Besar Kepada Bupati H.Sukikan dan penyerahan penghargaan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) diterima Kajari Rohul. (src/e2)

Bupati Sukiman. Bupati juga menghimbau, agar seluruh perusahaan atau badan usaha maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Pemerintah Desa yang ada di wilayah Rohul, memberikan perlindungan bagi Pegawai, Pekerja dan karyawannya melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat Undang - undang. Ahmad Rokhani selama menjalani perawatan di RS, segala pembiayaan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Biaya pengobatan dan perawatan Rp17.313.800, juga diberikan tangan palsu senilai Rp96.580.000 dan santunan cacat setelah dokter yang menangani menyatakan sudah sembuh korban akan menerima Rp65.056.600. “Inilah bukti bahwa perlindungan ke pekerja yang sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia khususnya di Kabupaten Rohul,” jelas Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Rohul Sawir Achmadi S.Sos. (hrc/e2)

Pemerintah Kota

Infotorial pemko Dumai

Dumai

Wako Dumai Minta Kesadaran Membayar Pajak Ditingkatkan “Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat harus tetap diatas segala-galanya, oleh karena itu pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi secara menyeluruh.”

EBAGAI negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang baik bidang fisik maupun bidang non fisik.

PEMKO (Pemerintah Kota) Dumai pada tahun ini sudah swasembada cabai, khususnya untuk jenis cabai merah berkat penggalakan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Hal itu disampaikan Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi usai membuka acara Peringatan Hari Pangan Nasional tingkat Kota Dumai Tahun 2018 di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai, Kamis (1/11/2018)

Indonesia harus terus membangun setiap Daerahnya, baik itu infrastruktur maupun non-infrasruktur agar mampu menjadi Bangsa yang maju. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang bersumber yang mempuni. Salah satu sumber dana yang dapat adalah melalui penerimaan Pajak Daerah. “Apabila penerimaan ini ditingkatkan pencapaiannya, maka akan menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.” ujar Wali Kota Dumai, Zulkifli

As, belum lama ini. Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus daiikuti dengan kerja keras melalui penggalian potensi pajak, hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan dasar pengenaan pajak, menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kinerja para aparat pajak. “Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat harus tetap diatas segala-galanya, oleh karena itu pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis dengan mel-

Tahun Ini Dumai Berhasil

kemarin. Menurut Walikota, cabai merupakan salah satu komoditas perhatian pemerintah tahun ini.”Cabai merupakan salah satu komoditas perhatian pemerintah, Alhamdulillah tahun ini Dumai berhasil swasembada cabai,” kata Wako H Zulkifli AS. Pemko Dumai akan terus mensuport para petani di Dumai khususnya petani cabai agar mampu meningkatkan hasil

pertaniannya. Selain itu, besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan bidang pertanian, dapat terlihat dari bantuan pemerintah yang diserahkan kepada seluruh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Salah satu programnya adalah Peningkatan Kese-

akukan reformasi secara menyeluruh.” jelasnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sah, dimana disebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dan sumber pendapatan asli daerah yang menjadi instrumen penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan. “Oleh karenanya, mengingat penting dan strategisnya peran Pajak Daerah tersebut, Pemerintah kota melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah terus berupaya mengoptimalkan penerimaannya baik berupa kegiatan intensifikasi, ektensifikasi, dan modernisasi pengelolaan maupun pemungutannya.” tandas Wako. “Sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah kota kepada wajib pajak yang telah memberikan kontribusi dan partisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kewajiban pembayaran pajak daerah di kota Dumai, makanya kemarin kita gelar malam anugerah wajib pajak terbaik.” ucapnya. Kegiatan ini juga, lanjutnya bertujuan untuk memberikan insentif dan motivasi kepada wajib pajak yang telah taat, jujur dan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kepedulian Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya tepat waktu akan membantu Pemerintah mensukseskan Pembangunan Daerah sehingga pembangunan dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan. “Saya juga menghimbau kepada kita semua dan seluruh lapisan masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran dan kepedulian membayar pajak. Semoga dharma bakti dan partisipasi dalam membayar pajak ini memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kota Dumai yang kita cin-

Zul As: Upaya Penanganan Banjir Terkendala Anggaran WALI Kota Dumai Zulkifli AS mengaku bahwa penanganan banjir di Dumai masih butuh waktu, saat ini pemerintah sudah memetakan lokasi yang rawan banjir. Pemerintah berupaya melakukan pembenahan. Mulai dari normalisasi Sungai Dumai, pembenahan saluran air hingga berencana membuat embung di kawasan Danau Bunga Tujuh. Tapi upaya penanganan banjir terkendala anggaran. “Kita berupaya membenahi masalah banjir secara bertahap,” ulasnya kepada Tribun, Kamis (8/11/2018). Pemerintah kota sampai saat ini belum bisa mengatasi permasalahan banjir yang setiap tahun melanda. Mereka juga belum bisa merealisasikan proyek fisik pengentasan banjir pada tahun 2019 mendatang. Zul AS beralasan terkendalanya upaya pengentasan banjir karena keuangan pemerintah pusat masih defisit. Ia mengaku belum ada anggaran pengentasan banjir di tahun depan. Pemerintah kota berencana meminta dukungan anggaran pusat untuk mengentaskan permasalahan banjir di Dumai. “Kalau untuk tahun depan belum bisa, sebab masih dalam kondisi kosong. Ya kita sudah tahu semuanya kondisi keuangan saat ini,” terangnya. Proyek pengentasan banjir baru bisa bergulir pada tahun 2020. Ia memprediksi pada tahun itu kondisi keuangan mulai pulih. Pemerintah kota mengaku tidak mengganggarkan program pengentasan banjir di APBD 2019 mendatang. Mereka berencana mengentaskan banjir dengan dana APBN. Pemerintah kota pun secara bertahap siapkan formula pengentasan banjir. Politikus Partai Nasdem mengaku pada saat ini pengentasan banjir baru memasuki tahapan Detail Engineering Design (DED). Ia mengaku masih banyak tahapan untuk mengentaskan banjir di Dumai. Zul AS tidak menampik bahwa banjir yang sudah berlangsung satu pekan berdampak bagi masyarakat. Ia mengaku pihak BPBD Dumai dan unsur terkait sudah menangani para korban banjir. Terutama bagi mereka yang mengungsi ke tenda darurat. (tdc/e2)

Capai Swasembada Cabai

jahteraan Petani dalam bentuk Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditujukan untuk petani/kelompok tani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejateraannya. Terbukti sejak 2016, luas lahan tanam dan peningkatan produksi tanaman terus meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai Hadiyono mengatakan, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai jumlah lahan yang digunakan oleh petani cabai sekitar 150 hektar. “Lahan tersebut dikelola 40 kelompok tani yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Bukit Kapur dan

di Kecamatan Medang Kampai,” kata Hadiyono. Lanjutnya, hasil produksi cabai dalam sepekan mencapai 4 hingga 6 ton per-hektarnya. “Alhamdulillah, kebutuhan cabai warga Dumai seluruhnya bisa terpenuhi petani lokal. Bahkan para petani juga mengirim hasil panen ke luar daerah seperti Pekanbaru, Bagan Batu, Bengkalis, Duri, Rohil, Batam dan daera lainnya,” papar Hadiyono. (grc/e2)

Pemerintah Kabupaten

Risalah

siak

Jual Beli Menurut Islam

Infotorial Pemkab Siak

Kian Banyak Pelaku Usaha Tertarik Investasi di KITB “Setelah MoU ini kita akan membentuk komite untuk percepatan pembangunan kawasan industri Tanjung Buton. Kita targetkan pertengahan tahun 2019 mendatang sudah mulai pembangunannya.”

Manusia membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hiudpnya. Jika hal ini dilarang tentu saja manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal sangat banyak kebutuhan hidup manusia dan tidak dapat dipenuhi secara sendirian.

ANUSIA adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam interaksi sosial manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan pembeli adalah hal yang pasti dalam konteks sosial ekonomi. Transaksi dan kebutuhan ekonomi tentu saja bagian dari manusia untuk mencapai Tujuan Penciptaan Manusia , Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama , Dunia Menurut Islam, Sukses Menurut Islam, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam, dengan Cara Sukses Menurut Islam. Secara umum, Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Mengingat manusia adalah mahluk yang juga memiliki hawa nafsu (walaupun memiliki akal juga), akhirnya aturan harus ada dan diterapkan agar hawa nafsu manusia tidak mengakibatkan ketidak adilan. Berikut adalah mengenai jual beli dalam islam, yang perlu dipahami dan diketahui oleh ummat islam. Aturan Jual Beli dalam Islam Dalam Islam, aturan jual beli disampaikan dalam ayatayat, hadist, serta berbagai pendapat ulama mengenai hal tersebut. Tentu saja aturan ini berdasarkan pada nilai dasar dari rukun islam , rukun iman , Fungsi Iman Kepada Kitab Allah, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, dan Fungsi Alquran Bagi Umat Manusia. Hal ini dapat dipahami dari beberapa dalil dibawah ini mengenai jual beli menurut islam . Di dalam Al-Quran surat Al Baqarah 275, dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya Jual beli. Yang diharamkan oleh Allah adalah riba, untuk itu, proses jual beli adalah suatu yang halal dan tidak dilarang. Dalilnya sebagaimana ayat berikut: “… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS Al Baqarah: 275) Dalam syariat Islam tidak melarang jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial yang ingin diraih. Manusia

membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hiudpnya. Jika hal ini dilarang tentu saja manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal sangat banyak kebutuhan hidup manusia dan tidak dapat dipenuhi secara sendirian. Syarat-Syarat Jual Beli dalam Islam Dalam konteks masyarakat terkadang proses jual beli ini diremehkan begitu saja, apalagi banyak orang yang tidak menjalankan proses jual beli ini berdasarkan aturan islam. Tentu saja akhirnya terjadi beragam ketidakadilan dan kedzaliman seperti penipuan, riba, dan lain sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan umat islam agar hal itu tidak terjadi, dan melaksnakannya berdasarkan syariat islam. “Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.” (Maktabah Asyamilah) Adapaun yang disampaikan oleh Umar Ibnu Khatab RA, “Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba.” “Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian…” (QS. An-Nisaa: 29) Ayat ini diperjelas bahwa kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka adalah orang orang yang paham mengenai jual beli, mampu menghitung atau mengatur uang, dan dilakukan dengan kesadaran. Anak kecil yang tidak pandai atau belum mengetahui masalah jual beli maka lebih baik orang tuanya yang mengatur. Orang gila tentu saja tidak boleh dan dipaksa untuk membeli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, namun karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Jika tidak maka salah satu pihak akan dirugikan. (int)

EMAKIN banyak saja pelaku dunia usaha, baik dalam dalam maupun luar negeri yang tertarik menanamkan investasinya di KITB (Kawasan Industri Tanjung Buton) yang berlokasi di Kabupaten Siak. Salah satunya adalah perusahaan Malaysia BGMC Corporate SDN BHD melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan PT KITB yang dilakukan oleh masing-masing direktur dan disaksikan oleh Bupati Siak, Balai Pertemuan Zamrud, Kamis (8/11/2018). Ditektur PT KITB Suharto saat di jumpai usai acara mengatakan, sebelumnya pihak BGMC mengirim surat ke PT KITB, isinya untuk berinvestasi di Siak dan selanjutnya di lakukan kerjasama yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Menurut Suharto, BGMC bersama PT KITB bersama-sama akan membangun infrastruktur di kawasan industri tersebut. “Nanti kami bersama-sama akan membangun infrastruktur, karena memang biaya untuk membangun sarana dan prasarana kawasan industri tersebut sangat besar” jelas Suharto.

Oleh karena itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan investor khusus yang akan membangun infrastruktur, seperti jalan, pembangunan sarana air bersih, dan infrastruktur lainnya. Setelah MoU ini kita akan membentuk komite untuk percepatan pembangunan kawasan industri Tanjung Buton. “Kita targetkan pertengahan tahun 2019 mendatang sudah mulai pembangunannya” ujarnya. Dirinya berharap, PT KITB sebagai pengelola kawasan industri tersebut bisa memberikan peluang yang besar bagi pertumbuhan perekonomian di kabupaten Siak dan di Riau pada umumnya. Sementara Vice Chairman BGMC Corp SDN BHD Datuk Muhammad Arifin bin Mohd Arif mengatakan, pihaknya akan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya di kabupaten Siak. Disampaikannya pula usai MoU tersebut pihaknya bersama PT KITB merancang pembangunan yang tepat serta mencari titik permulaan untuk pembangunan yang di inginkan. Bupati Siak Syamsuar yang mengikuti penandatanganan nota kesepahaman tersebut berharap apa

yang telah dilakukan pada hari itu bisa menjadi kenyataan. Saat ini kata Syamsuar, Presiden menghimbau pemerintah daerah agar menggalakan investasi. “Presiden kita memerintahkan kepada kepala daerah agar mencari investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing” sebut Syamsuar. Disampaikan Syamsuar segala sesuatu yang berkaitan dengan perijinan maupun perundingan-perundingan akan diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.“Permintaan kami untuk pembangunan infrastruktur menuju ke kawasan industri Tanjung Buton, agar tahun bisa mulus sudah disetujui oleh Kementerian PU” jelas Syamsuar. Kemudian terkait masalah listrik lanjut dia, pihak PLN akan mendukung untuk kawasan industri tersebut, jika pihak investor lamban membangunnya. Ia menjelaskan untuk wilayah Riau tahun 2019 listrik sudah konekting Sumatera. Ia berharap progres kegiatan ini berjalan cepat, agar hal-hal yang ingin dibuat bisa segera dimulai untuk kemajuan perekonomian yang ada di Riau.***

DPRD

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Perda UMKM Menyusul setelah melakukan pembahasan yang sangat panjang dengan tujuan untuk melindungi, membantu dan mengatur para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya yang ada di Kota Pekanbaru, UMKM kini punya Peraturan Daerah (Perda).

PRD kota Pekanbaru melalui Panitia Khusus (Pansus) UMKM telah melakukan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kota Pekanbaru mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kamis (27/9) di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH di dampingi Sekretaris Kota Pekanbaru, M Noer selaku pihak yang mewakili Walikota Pekanbaru. Tanda UMKM sudah punya Perda, pansus menyampaikan laporannya melalui juru bicara Pansus UMKM, Desi Susanti S Sos yang menyampaikan berdasarkan undang-undang yang memberikam dasar untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semak-

in berkembang sebagai upaya peningkatan peran umkm perlu disusun aturan pemberdayaan UMKM. “Mengenai Ranperda kota Pekanbaru tentang koperasi dan UMKm yang disampaikan Walikota beberapa waktu lalu, pansus berkesimpulan bahwa proses pembahasan ranperda kota pekanbaru mengenai pemberdayaan UMkM telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dibahas dalam rapat internal pansus, rapat dengar pemdapat dengan OPD Pemko pekanbaru,” kata Desi. Dalam laporan hasil kerja pansus terhadap Kota pekanbaru mengenai pemberdayaan UMKM akan diteruskan ke pimpinan DPRD kota Pekanbaru untuk dijadikan kesepakatan antara walikota dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Jauh sebelumnya, untuk mendukung Perda dimaksud Komisi II DPRD Pekanbaru menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan pengelola Transmart Pekanbaru,

Senin (29/5/2017) siang. Hearing ini terkait ingin mengetahui produk yang dijual di Transmart, serta perekrutan tenaga kerja lokal. Hearing dipimpin Ketua Komisi II T Azwendi Fajri serta anggota lainnya. Sementara dari pihak manajemen Transmart dihadiri General Manajer M Taufik Djen Amar dan dua stafnya. General Manajer M Taufik Djen Amar mengatakan, sejak dibukanya Transmart di Kota Pekanbaru pekan lalu, sudah banyak transaksi dan perputaran ekonomi di Transmart. Untuk produk UMKM sendiri, pihak Transmart sudah mengakomodir 53 UMKM (supplayer ) dengan berbagai jenis produk.”Kita sudah akomodir semuanya. Termasuk tenaga kerjan-

ya. Hasil koordinasi dengan Camat dan Lurah setempat, melalui seleksi kita sudah terima tenaga kerja lokal. Sampai saat ini tidak ada masalah,” tegas M Taufik. Mengenai jumlah produk yang dijual, sebanyak 1.800 produk dari berbagai distributor dan agen. “Untuk distributor sendiri, kita pakai lokal,” katanya. Diakui M Taufik, untuk sementara mengenai sarana parkir memang masih bermasalah untuk sepeda motor. Karena sampai sekarang, tempat parkirnya belum selesai. Namun ditargetkan dalam waktu

Politisi Demokrat ini justru mengingatkan agar pengelola Transmart memperhatikan kemacetan di depannya, Jalan HR Subrantas. “Ini harus dipahami, pengelola kita minta benar-benar mencocokkan dengan izin Amdalalinnya, sehingga bisa mengurai kemacetan,” katanya. Setakat itu, para wakil rakyat di DPRD Pekanbaru mendukung langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru dalam memasukan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal ke swalayan dan ritel yang ada di Pekanbaru.

alisasi di lapangan. “Jika ingin ini mau terealisasi, maka Pemko melalui OPD terkait, harus benarbenar menerapkan sanksi yang ada di Perda tersebut. Jangan hanya tindakan persuasif saja, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha,” tambah Politisi Demokrat ini. DPRD sendiri, kata T Azwendi, sudah sejak lama menekankan kepada pelaku usaha untuk menerima produk UMKM, lewat hearing di DPRD. Pelaku usaha ini berjanji mengakomodir produk UMKM, sesuai dengan amanat Perda. “Be-

dekat, bisa selesai. Mengenai hal ini, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE mengharapkan, agar manajemen Transmart benar-benar mengakomodir produk lokal. Yang paling digarisbawahi di sini, Transmart harus mengakomodir produk UMKM menengah ke bawah. “Jangan UMKM yang besarbesar saja. Karena amanat Perda No 9 Tahun 2014 mengharuskan mengakomodir ini,” katanya. Lebih dari itu, Komisi II meminta agar Transmart mentaati pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Seperti studio, arena permainan serta parkirnya. Karena ini berhubungan dengan PAD. Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi II Desi Susanti.

Adanya langkah Disperindag Kota Pekanbaru, yang menyurati dan memberi target semua ritel, untuk menerima produk UMKM, didukung penuh Komisi II DPRD Pekanbaru, selaku mitra kerjanya. “Harus dilakukan dengan serius, yang pasti kita support penuh,” tegas Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri SE kepada Tribun Pekanbaru pada Kamis (13/9/2018). Kewajiban semua usaha swalayan dan ritel menerima produk UMKM, harusnya terlaksana pada tahun 2015 lalu, karena berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 pihak swalayan, toko modern, ritel dan supermarket wajib mengakomodir produk UMKM. Dalam aturan tersebut pemilik atau pengelola swalayan, ritel, toko modren dan supermarket harus memasarkan dan memajang produk UMKM lokal hingga 20 persen. Namun kenyataannya di lapangan, amanat Perda tersebut tidak tere-

gini saja, karena Perdanya sudah lama disahkan, maka tidak ada toleransi lagi kepada pelaku usaha yang bandel. Jika surat yang sudah dilayangkan Disperindag tidak digubris, maka sanksi keras berupa pencabutan izin, atau menutup usahanya,” saran Azwendi. Kepala Disperindag Pekanbaru Ahmad Ingot mengatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu hingga akhir September ini, kepada swalayan dan toko modren, untuk melaporkan kerjasamanya dalam melakukan pemasaran produk UMKM di Kota Pekanbaru. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan tak direalisasikan, maka Disperindag akan mengambil langkah tegas ke pemilik swalayan, ritel dan toko modren. Saat ini, jumlah ritel dan sejenisnya sudah mencapai ratusan titik. Jika produk UMKM ini diakomodir, dipastikan membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. (adv/hms/prc/ tpc/e2)

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

kecantikan

Wajah Cerah Berseri dengan Lima Manfaat Santan Kelapa Umumnya masalah ini juga diikuti dengan masalah wajah berminyak. Masalah ini umum terjadi pada seseorang dalam usia produktif yang berkaitan erat dengan hormone androgen sehingga dapat memicu peningkatan produksi kelenjar minyak pada kulit wajah.

W Wabup Siak Alfedri di Hari Pahlawan:

“Negeri Ini Butuh Pemuda yang Kokoh Jati Dirinya”

“Siapapun dapat menjadi pahlawan setiap warga negara Indonesia tampa terkecuali dapat berinisiatif serta mengabdikan diri untuk kemaslahatan orang banyak termasuk bagi bangsa dan bernegara.”

ERINGATAN hari pahlawan ke 73 tahun 2018 di Siak berlangsung di lapangan tugu depan Istana Siak sabtu (10/11/2018). Peringatan hari pahlawan tahun ini mengabil tema”Semangat pahlawan di dada ku” yang mengandung makna dan sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan,” hal ini di katakan oleh Wakil bupati Siak H Alfedri saat membacakan sabutan Mentri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita. “Siapapun dapat menjadi pahlawan setiap warga negara Indonesia tampa terkecuali dapat berinisiatif serta mengabdikan diri untuk kemaslahatan orang banyak termasuk bagi bangsa dan bernegara,”kata Alfedri. Dijelaskannya, peringatan hari pahlawan menjadi momentum untuk intropeksi diri sejauh mana kom-

ponen bangsa dapat mewariskan nilai nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi tercapainya negara yang sejahtera. “Kita harus bisa meneladanai semangat para pahlawan keberaniannya melawan penjajah, namun yang harus kita sadari musuh kita bersama saat ini adalah ke miskinan, bagai mana kita memperkuat daya saing bangsa,” ungkap Alfedri. Lanjutnya, semangat para pahlawan hendaknya dapat di tularkan kepada generasi muda. Berjiwa patriot pantang menyerah, dispilin, berkarakter serta menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya. “Negri kita membutuhkan pemuda yang kokoh jati dirnya, memiliki karakter lokal yang unggul percaya diri dan peka terhadap masalah sosial,” jelasnya. Pelaksanaan upacara hari pahla-

wan ke 73 Di Siak panitia di bacakan pesan pesan pahlawan. Salah satu pesan dari Presiden pertama RI Ir Sukarno yang berbunyi, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pesan ini dapat di maknai sudah saatnya kita mengingat, menghargai dan belajar dari tokoh bangsa dimasa lalu, untuk membangun generasi muda indonesia yang lebih baik. Pelaksanaan upacar di hadiri Unsur Forkompimda (Forum komunikasi Pimpinan Daerah) kabupaten Siak, para kepala dinas, serta tokoh masyarakat Siak. Usai memimpin apel Wakil bupati Siak langsung menuju kompleks pemakaman Sultan Siak tepatnya di samping Mesjid Syahbudin melakukan tabur bunga dan do’a bersama.***

AJAH yang sehat akan tampak lebih cerah, halus, dan berseri yang dapat memancarkan aura positif sepanjang waktu. Anda mau? Untuk mendapatkan wajah yang sehat tentu saja harus dilakukan cara yang tepat dan aman karena wajah yang sehat butuh perawatan dan asupan nutrisi yang cukup. Hal ini hanya dapat kita lakukan dengan bahan alami saja yang aman digunakan dalam waktu yang lama dan tanpa efek samping. Apa itu? Coconut milk atau santan kelapa. Bahan yang biasa kita gunakan sebagai pelengkap masakan ini ternyata bisa kita gunakan untuk perawatan wajah. Manfaat santan kelapa untuk wajah dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah kulit wajah yang menyebabkan wajah terlihat kusam akibat kurangnya nutrisi untuk kulit wajah. Santan kelapa kaya akan nutrisi yang baik untuk tubuh dan juga baik untuk kulit wajah, seperti kalori, lemak omega 3 dan omega 6, kalsium, vitamin B, C, E, dan juga mineral seperti zat besi, fosfor, kalium, dan magnesium. Supaya kita dapat menggunakan santan kelapa tepat sesuai dengan permasalahannya, kita harus tahu masalah kulit wajah apa saja yang sering terjadi pada wajah kita dan kemudian mempelajari bagaimana mengatasinya dengan manfaat santan kelapa untuk wajah. MASALAH UMUM PADA KULIT WAJAH Kulit kering Masalah yang paling umum ter-

jadi adalah kulit kering. Hal ini bisa disebabkan oleh cuaca, apalagi bagi orang – orang yang tinggal di wilayah yang bersuhu dan kelembaban udara yang rendah sangat rentan mengalami masalah ini. Sama halnya dengan orang yang bekerja di ruangan yang menggunakan Air Conditioner dengan waktu yang lama dalam suhu yang rendah. Selain itu juga penggunaan produk makeup memiliki pengaruh terhadap kulit wajah yang kering. Kulit sensitif Bagi kita yang tinggal di wilayah tropis yang hanya memiliki 2 musim, kemarau dan hujan, dapat menikmati pasokan sinar matahari yang lebih banyak. Namun, tidak semua orang memiliki ketahanan kulit yang baik sehingga kulit akan mudah mengalami masalah ketika terlalu banyak terkena paparan sinar matahari langsung. Selain pengaruh paparan sinar matahari, perubahan cuaca dan suhu juga semakin menyiksa bagi orang yang memiliki kulit sensitif. Penggunaan produk – produk kosmetik dapat mempengaruhi, mengganggu, dan menurunkan daya tahan kulit sehingga kulit menjadi sensitif terhadap pengaruh luar. Kulit kusam Masalah ini terjadi akibat pengaruh dari dalam seperti stress dan pengaruh luar seperti debu dan radikal bebas yang dapat memberikan pengaruh buruk pada kulit wajah. Dan bagi Anda yang hobi begadang harus hati – hati, bisa jadi itu penyebab utamanya.

Kurangnya konsumsi air putih serta kurangnya konsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin B dan E turut menyumbang terjadinya masalah kulit kusam. Pori – pori besar Umumnya masalah ini juga diikuti dengan masalah wajah berminyak. Masalah ini umum terjadi pada seseorang dalam usia produktif yang berkaitan erat dengan hormone androgen sehingga dapat memicu peningkatan produksi kelenjar minyak pada kulit wajah. Namun munculnya masalah pori – pori membesar juga terjadi ketika tiba proses penuaan dimana kulit mengendur dan tertarik ke bawah akibat tarikan gravitasi yang lambat laun pori – pori tampak melebar. Kebiasaan buruk juga menjadi pemicu melebarnya pori – pori wajah, contohnya ketika ada komedo dan jerawat yang membuat kita relfeks untuk berusaha memencet dan mengeluarkan secara paksa karena seharusnya untuk mengankat komedo perlu tindakan aseptik yang benar. Kebiasaan buruk lainnya seperti mengusap wajah dengan handuk atau tisu dengan keras berharap wajah menjadi bersih tetapi malah berdampak buruk pada ukuran pori – pori yang membesar. Manfaat santan kelapa untuk wajah berikut ini bisa kita gunakan untuk membasmi masalah – masalah yang sering terjadi pada kulit wajah. Dengan penggunaan yang benar dan dilakukan secara rutin maka wajah kita sehat, tampak lebih cerah dan berseri. (int)

PT. CPI

EPALA SKK Migas Sumbagut, Hanif Rusjdi, mengatakan satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Riau terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam memberikan kontribusi di sector Migas. “Kontribusi tersebut tidak terlepas bagaimana upaya KKKS untuk mempertahankan atau meningkatkan Produksi Migas di lapangannya,” katanya. Hanif mengatakan itu saat akhir tahun, SKK Migas menggelar coffe morning Kamis (8/11/18). Selain dihadiri belasan wartawan cetak maupun elektronik di Provinsi Riau, Coffee Morning kali ini juga dihadiri General Manager External Affairs PT Chevron Pacific Indonesia Winu Adiarto, General Manager PT. Pertamina Hulu Energi Siak dan Kampar Rizaldi Winant, Area Manager EMP Bentu Zulfan, Pjs. Field Manager Pertamina EP Asset 1 Field Lirik Fikri Fardian, External Affairs Manager BOB PT. BSP – Pertamina Hulu Nazaruddin dan Humas SPR Langgak. Menurut Kepala SKK Migas Sumbagut, Hanif Rusjdi, kegiatan coffe morning bersama awak media tersebut diisi oleh capaian KKKS se Riau di sepanjang 2018 serta target target dari KKKS di 2019 mendatang. “Pengeboran dan Teknologi adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh KKKS dalam mempertahankan bahkan meningkatkan poduksinya. Kegiatan Pengeboran di KKKS terdapat 2 jenis yaitu Pengeboran Eksplorasi dan Pengeboran Pengembangan,” katanya. Ditambahkan, pengeboran Eksplorasi merupakan pengeboran yang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu cekungan mengandung minyak dan atau gas bumi. Keberhasilan pengeboran eksplorasi akan berefek ganda, selain dapat menambah produksi Migas juga menambah cadangan Migas Indonesia. Dari 9 sumur target pengeboran eskplorasi di Riau untuk Tahun 2018, telah dilakukan pengeboran sebanyak 3 sumur, dimana salah satu sumur tersebut, Sumur Kumis-2 KKKS PHE Siak berhasil menemukan cadangan minyak. General Manager PHE Siak, Rizaldi Winant, menyampaikan bahwa PHE Siak selain berupaya mempertahankan produksi dari lapangan eksiting juga aktif mencari cadangan migas baru untuk kelanjutan. “Alhamdulillah, pada Bulan Maret 2018, PHE Siak telah melakukan pengeboran eksplorasi Kumis-2 dengan temuan sumber daya in-place sebesar 9,64 Million Barrels of Oil (MMBO) atau sumber daya terambil sebesar 1,90 MMBO (recoverable). KKKS PHE Siak juga berhasil

Infotorial pt. cpi

SKK Migas Terus Berikan yang Terbaik untuk Bangsa “Alhamdulillah kami saat ini sedang melaksanakan pengeboran Segat-5, sebagai upaya untuk menyalurkan gas ke PLN guna menghasilkan energy listrik yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Riau.”

mencatat rata-rata produksi minyak pada September 2018 sebesar 1.870 bopd atau 102,5 % dari target yang ditetapkan pada periode yang sama sebesar 1.787 bopd,” terangnya. Pengeboran Pengembangan dilaksanakan oleh KKKS dalam rangka untuk meningkatkan atau mempertahankan produksi yang sudah ada dari lapangan eksisting. Sedangkan untuk sumur gas, kegiatan pengeboran merupakan upaya untuk memenuhi komitmen kontrak yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh Masyarakat. KKKS EMP Bentu Ltd salah satu KKKS yang memproduksi gas memiliki komitmen pengeboran pengembangan sebanyak 4 sumur baru pada tahun 2018 yaitu Segat 5, Segat 7, Segat 8 dan Seng-4. Sedangkan untuk tahun

2019, direncanakan mengebor 3 sumur baru lagi. Act Area Manager EMP Bentu, Zulfan, menyampaikan bahwa EMP Bentu memiliki komitmen untuk menyalurkan gas ke PLN dan city gas di Kota Pekanbaru. “Alhamdulillah kami saat ini sedang melaksanakan pengeboran Segat-5, sebagai upaya untuk menyalurkan gas ke PLN guna menghasilkan energy listrik yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Riau. Dahulu listrik di Riau sering padam, namun dengan kontribusi gas yang kami berikan, suplai listrik tetap terjaga ke masyarakat, disamping itu gas dari EMP Bentu Ltd juga dimanfaatkan untuk city gas atau penyaluran gas ke rumah-rumah yang tentunya lebih efisien dan praktis bagi masyarakat” ungkap Zulfan, dilansir riauterkini.com. Teknologi juga merupakan salah satu

upaya KKKS dalam meningkatkan atau mempertahankan produksi migas. General Manager External Affairs PT. CPI Winu Adiarto menegaskan bahwa, teknologi merupakan salah satu keunggulan kompetitif PT. CPI dalam mengoperasikan lapangan migas secara efektif dan efisien. Di antaranya, penerapan teknologi injeksi uap di Lapangan Duri dan injeksi air di Lapangan Minas dan berbagai lapangan lain yang mampu menjaga posisi PT. CPI sebagai penyumbang utama produksi migas nasional. ”Terobosan lain yang terbaru adalah keberadaan fasilitas Integrated Optimization Decision Support Center (IODSC) di Minas yang kian mendorong efisiensi dan produktivitas operasi kami,” kata Winu. Fasilitas IODSC merupakan pusat optimisasi yang terintegrasi sehingga mendukung pengambilan keputusan operasional secara tepat dan cepat. Fasilitas ini memanfaatkan teknologi dan kolaborasi lintas fungsi untuk mencapai optimalisasi nilai di seluruh elemen operasi hulu migas sehingga meningkatkan keselamatan, produktivitas, efisiensi energi, penghematan biaya, dan pengambilan keputusan. Upaya optimisasi dan peningkatan kinerja juga dilakukan PT. CPI melalui inisiatif Lean Sigma. Inisiatif ini mampu menghasilkan nilai manfaat yang sangat signifikan setiap tahunnya. “Semua upaya yang dilakukan PT. CPI bertujuan agar operasi migas lebih efisien dengan tetap menjaga produktivitas agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia,’’ tutur Winu. BOB PT BSP – Pertamina Hulu di tahun 2018 sudah merencanakan pengeboran 3 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi, yang saat ini masih dalam proses pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Diharapkan dengan pengeboran tersebut akan meningkatkan produksi blok CPP dan memberi nilai tambah kepada seluruh stakeholder. Pertamina Ep asset 1 Lirik field sebagai KKKS di provinsi Riau juga turut memberikan kontribusi positif dalam usaha peningkatan produksi migas nasional.Inovasi dalam bidang produksi yang telah dilakukan yaitu gross up production melaui program optimasi sumur produksi. “Tantangan utama di lapangan brown field adalah laju penurunan produksi (decline rate), untuk itu lah Pertamina EP Asset 1 Lirik Field melakukan peningkatan gross up dengan hasil yang cukup memuaskan yakni sekitar 175 bopd dari 8 sumur produksi.” ujar Fikri Fardhian Pjs Lirik Field Manager.***

PT CPI Hormati Hak Setiap Warga Negara WAHYU Budiarto, VP PGPA PT CPI (Chevron Pacific Indonesia), mengatakan, PT CPI menghormati hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat dan menyampaikan aspirasinya, sepanjang dilakukan secara tertib dan damai serta menghargai hak-hak orang lain. Wahyu mengatakan hal itu saat memberi klarifikasi terkait tudingan Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Pemantau Riau (Gemmpar) saat demo di DPRD Riau terkait perampasan lahan masyarakat di Desa Bangko, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Melalui Wahyu Budiarto selaku VP PGPA PT CPI disampaikan, dari lahan yang diklaim seluas 737 hektar, pemanfaatan lahan untuk fasilitas penunjang operasi Migas hanya seluas 153,8 hektar. “Proses pembebasan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tersebut dilakukan sejak 1971, sesuai dengan mekanisme pembebasan tanah yang berlaku dan dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dan berdasarkan persetujuan institusi pemerintah yang berwenang di sektor Migas,” kata Wahyu Budiarto, Senin (12/11/18), sebagaimana dilansir riauterkini.com. PT CPI senantiasa mematuhi dan menaati peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan operasinya sebagai kontraktor yang mewakili pemerintah, termasuk dalam proses pembebasan tanah untuk menunjang operasi Migas nasional. Terakhir ia menyampaikan, apabila ada pihak yang masih memerlukan kepastian hukum terhadap keabsahan status kepemilikan lahan tersebut, PT CPI menyarankan agar pihak tersebut untuk dapat menempuh jalur hukum yang tepat dan berwenang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gemmpar melakukan aksi di DPRD Riau. Salah satu poin yang disampaikan massa yakni, kekayaan Migas milik Provinsi Riau harus di otonomi khusus, kembalikan Migas Riau untuk kesejahteraan masyarakat Riau agar tidak terjadi lagi dugaan perampasan lahan masyarakat seluas 737 hektar oleh PT CPI di Desa Bangko Jaya, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Menurut keterangan arsip kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, belum adalagi ganti rugi dari pihak PT CPI. Masyarakat dan mahasiswa menuntut dan mendesak PT CPI mengganti rugi lahan sebesar Rp730.700.000.000 sebagai bentuk ganti rugi lahan yang diduga dirampas PT CPI.***

Pemerintah Provinsi

Infotorial Pemprov Sumut

Sumatera Utara

Sumut Siap Berkontribusi buat Ketersediaan Energi Dunia PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap berkontribusi untuk ketersediaan energi dunia dalam Asian Energy Forum 2018. “Kerja sama yang terjalin tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara, terutama energi yang berasal dari sumber energi bersih,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina saat melakukan jamuan makan malam bersama pengusaha yang mengikuti Asian Energy Forum 2018 di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Minggu (11/11/2018) malam. Pada kesempatan itu, Sekdaprov Sumut mewakili Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berharap dengan terlaksananya acara tersebut dapat meningkatkan kerjasama Pemprov Sumut dengan pelaku usaha dari negara sahabat. Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut Parlindungan Purba, pengusaha negara sahabat dari Cuna Mr Han Fangming, Korea Selatan Mr Kim Jinpyo, Presiden Choyang Mopoli Samsung Chemical (CMS) Mr JD Choi, Asisten Ekonomi Pembangunann Sumut, Ibnu Sri Utomo. Ketersediaan energi merupakan salah satu faktor untuk keberlangsungan dunia usaha. “Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat tentu berdampak langsung dengan peningkatan kebutuhan energi,” katanya. Penjajakan dan kerja sama bisnis dilakukan dalam Asian Energi Forum digelar di Medan 12-18 November 2018. Pada kegiatan tersebut, Investor dari Korea Selatan, Cina, Jepang, Malaysia dan Singapura akan menjajaki peluang dan kerja sama bisnis khususnya sektor energi di Sumatera Utara. (snc/e2)

Gubsu: Harus Dikejar Pertumbuhan Ekonomi “Saat ini fokus kita ke RAPBD dulu. Untuk serapan anggaran 2018 belum kita rapatkan. Karena berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dimasukan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam APBD.”

UBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan, sebelum ini pihaknya sudah menggelar rapat. “Ini yang harus kita kejar pertumbuhan ekonomi Sumut. Kenapa harus dikejar ini panjang benar ini, dampaknya kepada demo rakyat minta naik upah,” kata Gubsu. Edy Rahmayadi juga menyampaikan, sebelumnya sudah melakukan rapat untuk mengejar angka pertumbuhan Sumut dapat ditingkatkan. Ke depannya tidak ada para pekerja yang menerima upah murah akibat dari dampak APBD yang rendah. Sebelumnya, Rencangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2019 melalui draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD

Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (7/11/2018). Pembahasan R-APBD ini dibahas selama tiga hari berturut-turut oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut, di gedung dewan tersebut. Untuk Pendapatan Daerah ada penambahan pada R-APBD 2019 menjadi 15.271.676.789.618 triliun, yang sebelumnya 13.359.362.363.818 triliun dengan selisih 1.912 trilun Pada belanja daerah juga mengalami kenaikan, 13.859.361.363.518 triliun adalah usulan pertama pemerintah kepada dewan, setelah pembahasan naik menjadi 15.487.832.036.618 triliun pada tahun 2019, dengan selisih 1.628.470.672.800 triliun. Rapat yang diadakan di gedung dewan hari ini berlangsung alot, hal tersebut terlihat dari ruang banggar lantai satu gedung tersebut. Sekitar

pukul 09.30 WIB rapat dimulai, namun ketika petang tiba pengesahan baru mendapatkan penandatanganan dari Edy Rahmayadi. Pada sehari sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Sumatera Utara Agus Tripriyono, Kota Medan. “Saat ini fokus kita ke RAPBD dulu. Untuk serapan anggaran 2018 belum kita rapatkan. Karena berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dimasukan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam APBD,” ucapnya, Selasa (6/11/2018). Saat ini, Pemerintah Sumut sendiri sudah melakukan sinkronisasi program dari gubernur terpilih dan gubernur sebelumnya ke dalam KUAPPAS. “Sudah kita serahkan ke DPRD Sumut. Ada mungkin beberapa revisi tapi tidak terlalu banyak. Tetapi tetap masuk dalam koridor KUA-PPAS,” katanya. (tpc/e2)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Galeri Pemkab PemkabKuansing Kuansing

Kuantan Singingi

Banjir, Bupati Kuansing Ikut Bantu para Korban

EPEDULIAN warga yang terdampak banjir ditunjukkan PT RAPP yang menyalurkan bantuan yang diserahkan kepada Pemkab Kuansing yang diterima Bupati Kuansing, Mursini.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;Atas nama Pemkab Kuansing kami mengucapkan terima kasih kepada RAPP, atas kepedulian mereka dalam memberikan bantuan terhadap korban banjir di Kuansing,â&#x20AC;? ungkap Bupati Mursini. Bantuannya berupa 5.120 Kilogram beras, dan sebanyak 767 kotak mie instan. Di bagian lain, Pemkab Kuantan Singingi, menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-73 di Lapangan Limuno Teluk Kuantan, Senin (12/11/2018). Bupati Kuansing Drs.H.Mursini,M.Si bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Bupati Mursini membacakan pidato dari Menteri Sosial Republik Indonesia Agung Gumiwang Kartasasmita. Bupati Mursini menyampaikan, pesan penting dalam Peringatan Hari Pahlawan ke -73 bukan semata sebuah acara, namun harus sarat makna. Bukan pula sebatas prosesi, tetapi substansi. Sementara itu, panen perdana/panen raya bawang merah dari biji (TSS) yang dilaksanakan di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (31/10/2018), Bupati Mursini meninjau langsung aktivitas panen raya bawang merah yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Ir.Emmerson dan Wakil Ketua DPRD Sardiyono,A.Md. Camat Kuantan Mudik Drs.Jevrian Apriadi,M.Si dalam sambutannya menyampaikan Desa Kinali ini akan dijadikan sentra bawang merah, Desa Aur Duri dijadikan sentra Cabe Merah, sedangkan Desa Pebaun Hilir menjadi Sentra Pariwisata, serta desa lainnya. Dengan adanya inovasi desa, maka desa di Kecamatan Kuantan Mudik akan dijadikan sentra dengan unggulan masing-masing.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

galeri Pemkab Bengkalis

Ketua TP-PKK Bengkalis Ajak Kaum Ibu Gelorakan Budaya Hidup Sehat

ETUA Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril mengajak kaum wanita khususnya ibu-ibu untuk menggelorakan budaya hidup sehat. Ajakan itu disampaikan Kasmarni saat membuka Lomba Senam Poco-poco Guinnes Wolrd Record sempena peringatan Hari Ibu tingkat Kabupaten Bengkalis, Rabu, 21 November Perlombaan itu digelar selama satu hari di Balai Kerapatan Wisma Daerah, diikuti sebanyak 36 grub yang merupakan perwakilan berbagai oraganisasi wanita di Negeri Junjungan. Selain Ketua Dharma Wanita Persatuan Akna Juita, pembukaan ini juga dihadiri Kapolres dan Wakapolres Bengkalis, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Bengkalis.***

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Inhu Pantau Abrasi, Wabup Irup Hari Pahlawan S EJUMLAH pucuk pimpinan di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) terlibat dalam kesibukan berbeda. Bupati H. Yopi Arioanto SE, misalnya, meninjau langsung lokasi jalan lonsong jalan peranap-batang peranap akibat abrasi Sungai Indragiri sekaligus membantu memberikan solusi solusi penyelalesaian langsung apa yang di hadapi masyarakat, Kamis (19/11/2018). Pada bagian lain, Bupati Yopi kembali menggencarkan gerakan salat subuh berjamaah. Kali ini, tepat di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa (20/11/2018) subuh, pelaksanaan

gerakan subuh berjamaah ini dilakukan serentak di 14 kecamatan se-Kabupaten Inhu. Didampingi sejumlah kepala OPD dan jajaran pejabat lainnya, Bupati Yopi salat subuh di Masjid Al Ikhlas Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Sementara Wabup Inhu Khairizal menyampaikan RAPBD tahun anggaran 2019 melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Miswanto, Selasa (13/11/2018) di lantai II kantor DPRD Inhu. RAPBD tahun anggaran 2019 ini mengalami penurunan sebesar 14,16 persen dibanding APBD tahun 2018. Dimana dalam APBD tahun anggaran 2018

tercatat Rp.1.399.953.527.204. Sementara RAPBD tahun anggaran 2019 yang disampaikan adalah Rp.1.201.763.85.194. Artinya, terjadi penurunan Rp.198.190.442.10,2 atau 14,16 persen. Pada Sabtu (10/11/2018), Managemen PT Talang Jerinjing Sawit (TJS) yang beroperasi di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu, Riau menyerahkan bantuan sembako kepada korban banjir. Bantuan diterima Sekdakab Hendrizal disaksikan Camat Rengat Barat Hendry di depan Stadion Batu Canai Pematangreba.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

odal dan kekuatan yang dimaksud, menurut Bupati Wardan saat menyampaikan program 100 hari dan visi misi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Senin (26/11/2018), antara lain bertambahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di daerah, seperti jalan nasional, provinsi dan kabupaten, jembatan, jerambah maupun ketersediaan rumah sederhana layak huni yang bersumber dari dana APBD Inhil dan APBD Provinsi Riau. Selain itu, tambah Wardan yang didampingi Wakil Bupati Syamsuddin Uti, semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), baik dalam aspek tata kelola pemerintahan desa maupun dalam pembangunan infrastruktur desa, sehingga desa yang ada di Inhil semakin siap menerima tanggung jawab pembangunan juga menjadi salah satu modal. ‘’Selama 5 tahun terakhir telah dikucurkan dana DMIJ sebesar Rp599,9 miliar,’’ ujarnya. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini juga menyebut tentang pencapaian kinerja dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan UKM. Termasuk pencapaian kinerja dalam pembangunan di bidang sosial budaya, kepemudaan, sarana dan prasarana olahraga, pariwisata, dan dalam program kegiatan pembangunan daerah yang melekat pada masing-masing tupoksi Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Sebelumnya, Kamis (22/11/2018), HM Wardan dan Syamsuddin Uti resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) periode 2018-2023. Mereka dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Wan Thamrin Hasyim di Gedung Daerah Pekanbaru, Kamis (22/11). Pelantikan itu dihadiri Forkompinda Riau, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota se-Riau, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dan Kabupaten Inhil serta tokoh masyarakat Riau. Pelantikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-8247 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-8248 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Indragiri Hilir. Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau mengatakan, pelantik Bupati dan Wakil Bupati Inhil saat ini memiliki arti dan makna yang sangat strategis. Terutama dalam rangka kelanjutan kepemimpinan dan kelangsungan proses pemban-

Advertorial Pemkab Inhil

Dilantik Lagi, Wardan Punya Kekuatan Baru dan Modal Besar untuk Pimpin Inhil Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengaku telah memiliki kekuatan baru dan modal besar dalam menyongsong pembangunan Inhil untuk rentang waktu lima tahun ke depan.

gunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di kabupaten Inhil ke depan. Dalam rangka itulah, Plt Gubernur mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang baru saja dilantik saat ini, dapat menjaga dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa mengakomodir segenap aspirasi rakyat atau masyarakat Inhil. “Itu saya

sampaikan mengingat pelantikan yang kita laksanakan saat ini, sangat besar pengaruhnya dalam rangka membawa Provinsi Riau maupun Inhil ke suatu perubahan yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya. Untuk itu, menurutnya, perlu upaya dan langkah-langkah serta dasar-dasar yang kokoh dibangun oleh Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang dilantik saat ini.

HM Wardan sendiri mengaku bersyukur karena telah dilantik bersama Syamsudin Uti sebagai bupati dan wakil bupati Indragiri Hilir (Inhil). Sekarang mereka akan melanjutkan program pembangunan yang jadi janji kampanye saat Pilkada Inhil. “Yang pertama saya akan melanjutkan program yang belum selesai di periode pertama, yang belum maksimal kita maksimalkan,” kata Wardan usai pelantikan. Dikutip inhilklik.com dari laman CAKAPLAH.com, Politisi Golkar ini mengatakan, ada program unggulan yang telah ia jalankan dalam membangun Inhil pada periode pertama. Program tersebut adalah program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Selanjutnya pada periode kedua program tersebut tetap ia lanjutkan dengan penguatan DMIJ plus berintegritas. “Plus artinya ditingkatkan, terintegrasi artinya terintegrasi dari masing-masing OPD. Bersinergi bersama-sama, tahun lalu kita fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, maka setelah kita lakukan evaluasi untuk jalan dan jembatan sudah 70 persen, maka sisa 30 itu kita tingkatkan pada ekonomi masyarakat,” papar Wardan. Ia menjelaskan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemaksimalan potensi di Inhil dalam sektor perkebunan kelapa. “Ini potensi yang luar biasa. Karena kita tahu perkebunan kelapa sedunia paling besar di Inhil, kita juga tahu harga kelapa sekarang sedang turun untuk itu harus kita kebut berintegrasi masing-masing OPD untuk cari solusi,” ujarnya. Pada Minggu (25/11/2018) pagi, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terlihat larut dalam euforia acara Kenduri Rakyat pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018 - 2023. Masyarakat Kabupaten Inhil silih berganti mendatangi lokasi Kenduri Rakyat yang dipusatkan di Lapangan Gadjah Mada Tembilahan. Kenduri Rakyat diadakan dalam rangka Pengantar Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018 - 2023, H Muhammad Wardan dan H Syamsuddin Uti. Sekitar 60 stand yang menyajikan aneka jenis makanan disediakan di lokasi acara. Penampilan grup band lokal binaan H Muhammad Wardan, PDPW22 turut menghangatkan dinginnya pagi itu. Stand-stand kuliner ini disiapkan oleh OPD di lingkungan Pemkab Inhil dan memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) serta pedagang kaki lima yang ada di Tembilahan dan sekitarnya. Bupati Kabupaten Inhil periode 2018 - 2023, HM Wardan menyambut gembira

masyarakat yang berbondong-bondong hadir pada Kenduri Rakyat dengan membawa sanak saudara. Dia mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada pada waktu lalu merupakan cerminan kecerdasan masyarakat dalam politik di masa kini. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada dua pasangan calon lainnya karena telah mampu menjaga dan mengawal penyelenggaraan Pilkada yang bersih. “Selanjutnya, Saya bersama Bapak Syamsuddin Uti akan berupaya menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat Inhil sebaik mungkin,” pungkasnya. Dalam upaya merealisasikan program kedepan, Bupati mengharapkan dukungan penuh dari segenap masyarakat. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ‘Negeri Seribu Parit’. “Saran dan kritikan masyarakat sangat diharapkan dalam berjalannya roda pemerintahan. Lebih lagi, kritikan bersifat membangun yang disertai solusi, itu yang paling kita tunggu,” tutur Bupati. Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Drs H Afrizal mengatakan, acara kenduri rakyat ini akan disejalankan dengan acara pengantar tugas Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018 – 2023. “Jadi ini merupakan syukuran dari rakyat untuk rakyat dan merayakan kemenangan seluruh rakyat. Kita bersama-sama mengantarkan dan mendoakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar lancar dan sukses menjalankan tugasnya kedepan,” ujar Afrizal. Seusai acara formil, rangkaian acara hiburan dalam Kenduri Rakyat pun dilangsungkan. Bergantian, Wakil Bupati dan tamu undangan berdendang ria dengan musik kesayangan masingmasing. Acara yang mengusung konsep lesehan guna menjalin keintiman antara masyarakat dengan Bupati dan Wakil Bupati ini diagendakan pelaksanaannya untuk sehari penuh. “Acara hiburan akan difokuskan malam harinya. Kami mengajak semua masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati kenduri rakyat ini,” imbau Afrizal. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, di malam hari pihak panitia penyelenggara akan menghadirkan artis Ibu kota demi menambah kemeriahan Kenduri Rakyat. 10 Petuah Plt Gubri----anak judul Saat memimpin pelantikan, Plt Gubri Wan Thamrin Hasyi mengingatkan bahwa melihat kondisi di Inhil saat ini, ada beberapa poin penting yang disam-

paikan. Yaitu, Pertama, dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya harus senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan DPRD dalam setiap merumuskan kebijakan. Kedua, secara kelembagaan bupati dan wakil bupati wajib memelihara dan membangun hubungan kerjasama dengan para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara harmonis. Dan senantiasa saling mendukung untuk satu tujuan, yakni membangun Indragiri Hilir sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan ingin ca Ketiga, kembangkan kehidupan demokrasi dan politik secara sehat, serta perhatikan aspirasi rakyat yang berkembang yang kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan. Keempat, kembangkan prinsip check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kelima, tingkatkan rasa keadilan dan utamakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan daerah. Keenam, sebagaimana dilansir cakaplah.com, dalam menetapkan kebijakan, hendaknya senantiasa berpegang teguh pada rambu-rambu yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketujuh, teruskan dan lanjutkan berbagai program pembangunan yang berlangsung, baik selama ini dengan arif dan bijaksana, demi suksesnya pembangunan di Inhil ini. Kedelapan, mendorong semua jajaran di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Kesembilan, dalam menjalankan tugas dan kewenangan hendaknya senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen sesuai asas birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring maupun evaluasi secara tepat dan benar. Sehingga segala program pembangunan di daerah ini dapat berjalan sukses dan lancar. “Kesepuluh, dalam rangka terwujudnya good governance, sebagaimana banyak pihak mengharapkan, kiranya hal ini dapat menjadi prioritas dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan di Kabupaten Inhil ini. Kemudian upayakan semuanya itu dapat berjalan optimal melalui kinerja aparatur yang semakin baik, profesional, transparan dan terbebas dari praktek-praktek KKN,” ujarnya. (adv/hms/grc/rpc/e2)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Kep Meranti

Kepulauan Meranti

Pemkab Meranti Perpanjang Waktu Pengajuan Beasiswa 2018 Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Kepulauan Meranti memiliki perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia). Dengan pemberian beasiswa terhadap kalangan siswa atau mahasiswa yang kurang mampu, antara lain, upaya untuk penyiapan SDM berkualitas ke depan akan bisa dilakukan sejak dini.

hwal pemberian beasiswa ini, ada kabar gembira bagi putra putri terbaik Meranti yang sedang menimba ilmu di Perguruan Tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperanjang batas waktu usulan beasiswa. Semula batas akhir pengajuan tanggal 8 November 2018 kini menjadi 15 November 2018. Tak hanya perpanjangan waktu pengajuan, Pemkab Meranti juga menurunkan batas syarat IPK pemohon. Dari yang semula IPK minimal 3,00 untuk eksakta menjadi 2,75 dan 3,25 untuk sosial dan umum menjadi 3,00. Informasi ini disampaikan oleh Asisten II Sekdakab Meranti, Syamsuddin, didampingi Kepala Bagian Kesra Sekdakab Meranti Husni Gamal, di Kantor Bupati. Penyediaan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa/ mahasiswi yang lahir di Meranti atau salah satu orang tua bersangkutan lahir dan berdomisili di Kepulauan Meranti. “Beasiswa ini sesuai arahan dari bupati

Kepulauan Meranti diperuntukan untuk membantu biaya pendidikan putra asli daerah. Bagi yang berminat silahkan melengkapi persyaratan,” jelas Syamsuddin, dilansir cakaplah.com. Bagi mahasiswa/mahasiswi yang berminat untuk mendapatkan Beasiswa dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti C/Q Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat Jalan Dorak Nomor I Selatpanjang Timur melalui Kantor Pos atau Jasa Pengiriman resmi lainnya. Dan tidak dibenarkan pengiriman secara kolektif. 2. Jenjang Diploma III, Minimal sedang mengikuti Semester III dan Maksimal Semester V pada saat pengajuan permohonan. Jenjang Strata I, Minimal sedang mengikuti Semester III dan Mak-

simal pada Semester VII. Jenjang Strata II, Minimal sedang mengikuti Semester III dan Maksimal pada Semester V. 3. Memperoleh Prestasi Akademik pada semester yang telah dilalui dengan nilai IPK Minimum 2.75 untuk Eksakta dan Minimal 3.00 untuk Sosial dan Umum. 4. Bagi mahasiswa yang kurang mampu Memperoleh Prestasi Akademik pada semester yang telah dilalui dengan nilai Minimal IPK 2.90 untuk Eksakta dan 3.00 untuk Sosial dan Umum. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kades setempat. Dengan nama orang tua termasuk Sistem Basis Data Terpadu (BDT) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. 5. Permohonan harus melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan fotokopi Akte Kelahiran (Mahasiswa atau salah satu dari orang tua) yang dilegalisir terbaru setelah pengumuman dikeluarkan. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bermaterai 6000 asli. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa

(KTM) yang masih berlaku dan fotokopi Kartu Hasil Studi/Kartu Kumpulan Nilai pada semester pertama sampai semester terakhir dan dilegalisir terbaru setelah pengumuman dikeluarkan pada saat mengajukan permohonan (bagi mahasiswa yang KTM masih dalam tahap pengurusan harus melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi). Selain itu Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli). Surat Pernyataan tidak sedang menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bermaterai 6000. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi bermaterai 6000. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai 6000. Melampirkan fotokopi buku tabungan Rekening Bank Riau Kepri yang masih aktif dan dilegalisir (tidak dibenarkan melampirkan rekening bank orang lain). Semua berkas yang ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat berwenang dibubuhi CAP / STEMPEL dan diberi nomor, tanggal/ bulan/ tahun pembuatan. Permohonan dimasukkan ke dalam Map sesuai Program Studi. Program Studi D3 Map berwarna Biru, Program Studi 81 Map berwarna Hijau, Program Studi S2 Map berwarna Merah 6. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekreariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Dorak No.1 Selatpanjang Timur paling lambat tanggal 15 November 2018. Contoh formulir bisa diunduh melalui situs (www.merantikab. go.id) 7. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, maka permohonan dinyatakan tidak layak diproses dan tidak ada perbaikan usulan. 8. Keputusan Tim bersifat mutlak, dan tidak bisa diganggu gugat. 9. Melampirkan Fotocopy Buku Tabungan Rekening Bank Riau-Kepri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri yang masih aktif dan dilegalisir (tidak dibenarkan melampirkan rekening Bank orang lain). “Silahkan manfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, karena ini memang diperuntukan untuk membantu Putra Putri Meranti yang berpestasi dibidang Pendidikan dan Kurang Mampu,” pung-

kasnya. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tetap berkomitmen untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan membantu mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Hanya saja, karena keterbatasan keuangan daerah, tahun ini pemberian beasiswa akan diseleksi dengan ketat. ‘’Saat ini, kami telah membuka permohonan beasiswa untuk membantu anak-anak Meranti yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Namun karena kondisi keuangan yang sangat terbatas, perlu dilakukan seleksi lagi untuk menetapkan siapa saja yang layak menerima bantuan tersebut,’’ ujar Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim saat menerima kedatangan rombongan Prodi Ilmu Hadits Universitas Islam Negeri Suska Riau, Jumat (2/11/2018).

Turut mendampingi Said Hasyim, Asisten II Syamsuddin SH MH, Kabag Kesra Drs Husni Gamal, Kasubag Kesra Hasan MAg. Sementara dari UIN Suska dihadiri Ketua Prodi Ilha Fakultas Ushuluddin Usman MAg, Sekretaris Prodi Sukiyat, Kabag TU Drs Refdayati, Nurima, Eri Surianto, serta Nuriman Priyanto. Dalam pertemuan itu, pihak kampus menyampaikan bahwa jumlah mahasiswa asal Meranti di UIN Suska Riau cukup banyak. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan dan suport dari Pemkab Kepulauan Meranti. Salah satu yang disarankan oleh rombongan Tim Prodi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau adalah dengan memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berpestasi. Menyikapi masukan itu, disambut baik oleh H Said Hasyim. Sebab keinginan dari pihak Fakultas Ushuluddin telah lebih dulu dilaksanakan oleh Pemkab Meranti. Seperti diketahui, saat ini Pemkab Meranti tengah membuka usulan beasiswa untuk membantu putra putri asli

daerah yang sedang menjalani pendidikan DIII, SI, dan SII. Beasiswa ini diperuntukan khusus bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yang berprestasi. “Jangan sampai karena alasan tak mampu terpaksa putus kuliah. Alhamdulillah hingga saat ini belum pernah terjadi. Belum ada anak Meranti yang berhenti kuliah karena tak ada biaya,” tambah Said Hasyim. Pada kesempatan itu, Said Hasyim sangat mengapresiasi pertemuan sekaligus silahturahmi dengan rombongan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Ia berharap dengan adanya pertemuan itu, kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini akan semakin baik. ‘’Semoga dengan pertemuan ini terjalin kerjasama yang semakin baik dimasa masa mendatang,’’ harap Wakil Bupati. Senada dengan Wabup, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan, mengatakan bahwa ada anggaran beasiswa di APBD 2018. Hanya saja, akan ada format kriteria penerima beasiswa Pemda itu. “Insyallah anggaran beasiswa 99,9 persen ada di APBD 2018,” kata Fauzi Hasan di hadapan puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Meranti (APM), Rabu (22/11/2017), dilansir goriau.com. Diakui Ketua Banggar DPRD Kepulauan Meranti itu lagi, saat ini mereka sedang menyusun format yang diperlukan. Seperti apa kriteria mahasiswa yang berhak mendapat bantuan dana pendidikan dari Kepulauan Meranti itu nantinya. “Untuk beasiswa 2018, kami sedang membuat formulasi, format kriteria mahasiswa seperti apa yang bisa mendapat (beasiswa) itu,” ujar Fauzi Hasan. Sebelumnya, Rabu pagi menjelang siang, sekitar 60-an massa aksi yang terdiri dari Mahasiswa AMIK, Mahasiswa STAI, Mahasiswa STIE, dan Sapma PP, mendatangi Gedung DPRD. Mereka menuntut kepastian atas apa yang pernah diperjuangkan tahun dan 2015, 2016. Terutama masalah dana pendidikan beasiswa dari Pemda Kepulauan Meranti. Di DPRD Kepulauan Meranti, massa aksi diterima langsung oleh Fauzi Hasan, Muzamil, Taufiek, E Miratna, Edy Masyhudi, Ardiansyah, Dedi Putra. Hadir juga Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, Sekda Yulian Norwis, Kabag Hukum Sudandri, Kabag Humas Nasruni. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan Karena sudah menjadi komitmen, maka berbagai upaya dan langkah untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang dipimpin oleh duet Bupati HM Harris dengan Wakil Bupati Zardewan. Perhatian sepertinya tidak setengah-setengah untuk membangun sektor yang satu ini.

elum lama ini, dalam upaya mengakselerasikan implementasikan pembangunan dan mengatasi persoalan pendidikan di Kabupaten Pelalawan, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menandatangani Memorandun of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Senin (12/11/2018). Penandatanganan MoU dilakukan usai upacara peringatan Hari Pahlawan, bertempat di halaman kantor Bupati Pelalawan, Kota Pangkalan Kerinci. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Bupati Pel alawan HM Harris, Kepala Dinas Pendidikan Syafruddin dan PT RAPP. Direktur Program Comunity Development (CD) PT RAPP, Marzum usai penandatanganan MoU mengatakan, perjanjian yang baru ditandatangani tersebut kerjasama dibidang peningkatan mutu pendidikan. “Ini merupakan MoU dibidang mutu pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) yang ada di daerah ini,” sebutnya kepada GoRiau. Untuk di Kabupaten Pelalawan, kata dia, ada 15 sekolah dasar yang masuk dalam program tersebut. Program berupa peningkatan kualitas guru dan proses management berbasis sekolah (MBS). “Proses belajar mengajar itu yang kita lakukan dengan Kepsek dan pengawas. Kita juga memberikan proses belajar mengajar agar sekolah bisa lebih baik lagi,” tandasnya. Tujuan dari program ini, imbuh Marzum, sekolah lain di Kabupaten Pelalawan bisa mencontoh. “MoU ini, agar ada kerjasama yang konkrit Pemda juga mengawasi. Jadi ada dukungan dari bupati dan dinas,” pungkasnya. Tidak hanya penandatangan MoU dalam bidang pendidikan, PT RAPP juga menyerahkan bantuan kendaraan bermotor untuk Puskesmas di Kecamatan Teluk Meranti. Selain Kabupaten Pelalawan, PT RAPP juga bekerjasama dengan kabupaten lain di Riau, seperti Kabupaten Meranti, Siak,

Pemkab Pelalawan Terus Pacu Upaya Peningkatan Kualitas SDM Kuantan Singingi dan Kampar. Harus diakui, perhatian Bupati Pelalawan HM Harris terhadap dunia pendidikan sangat luar biasa dan patut diacungi jempol. Lihat saja apa yang telah dilakukan Harris sejak dia diamanahkan menjadi orang nomor satu di kabupaten tersebut. Pendidikan menjadi skala prioritas sang bupati dua periode ini lewat 7 Program Strategis Pelalawan menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi, Mandiri Amanah dan Sejahtera). Dalam banyak kesempatan, Bupati HM Harris mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat keberhasilan dan kesuksesan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Peningkatan itu juga dapat dilihat dari peningkatan kehidupan masyarakat. “Terkait hal itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus berupaya meningkatkan IPM Pelalawan melalui Tujuh Program Strategis Pelalawan menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri Amanah dan Sejahtera),” katanya. Adalah Pelalawan Cerdas yang menjadi salah satu program utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dipercaya dapat meningkatkan IPM tersebut. Lang-

kahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Gratis. Menurut Bupati Harris, kunci utama untuk meraih kesuksesan adalah berpendidikan. Untuk itu Pemerintah ‘Negeri Amanah’ berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda yang tidak lain dan tidak bukan adalah generasi penerus bangsa. “Generasi penerus bangsa harus cerdas dan bisa bersaing dengan generasi muda lainnya. Terlebih dalam waktu dekat kita akan memasuki era globalisasi. Untuk itu pendidikan merupakan menjadi perhatian utama bagi kita,” ujar Mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode itu. Pendidikan menjadi pondasi dasar bagi suatu daerah dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD tahun 1945 ditegaskan setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara.

Pada lima tahun pertama pelayanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang UKS, fasilitas sanitasi dan pembangunan sekolah baru. Upaya ini merupakan dasar bagi terciptanya pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang ditandai tidak saja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, namun juga peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik. Dengan melihat pada data dan informasi terkait dengan sektor pendidikan maka upaya untuk menata pelayanan pendidikan ke depan masih harus dilaksanakan secara komprehensif. Tiga Point Penting Sejalan dengan hal tersebut, isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah khususnya di sektor pendidikan. Analisis isu-isu strategis ini serta pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi dan juga program kebijkan pendidikan tanpa pungutan. HM Harris menerangkan, pada intinya terdapat tiga poin penting dalam program gratis. Poin pertama, gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik. Artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah, seperti uang pembangunan kelas, mushala, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Pokoknya, apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya. Poin kedua, siswa tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran mulai dari tingkat SD hingga SM/sederajat. Pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah

dianggarkan dalam APBD. Buku-buku pelajaran itu dirancang untuk dua tahun, dan poin ketiga, yaitu pemberkasan atau verifikasi. Pendidikan gratis yang dimaksud Pemerintah Kabupaten Pelalawan itu bertujuan agar tak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam bangku sekolah. Karena itulah, program pendidikan gratis itu tidak ada lagi pungutanpungutan yang terjadi di sekolah-sekolah. Bahkan untuk anak dari keluarga kurang mampu ditanggung oleh sekolah hingga pakaian sekolah. Seiring berjalannya Program Pelalawan Cerdas, Dinas Pendidikan Pelalawan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, selain itu yang teramat penting adalah menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, agar pelayanan pendidikan bisa merata di wilayah Negeri Amanah itu. Mengacu pada aturan Pemerintah Pusat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menyisihkan anggaran paling sedikit 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelanggaraan pendidikan nasional. Dengan adanya UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004 telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang sentrallistik menjadi desentralistik, dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya sendiri guna mensejahterakan masyarakat di daerahnya. SDM Handal dan Mumpuni Melihat alokasi anggaran yang begitu besar, tentu butuh sebuah program yang menjadi ril dalam pengunaan pendanaan tersebut. Mengingat, program pendidikan selalu menjadi nomor wahid dan prioritas. Bupati Pelalawan melalui program Pelalawan Cerdas berupaya mewujudkan

cita – cita bangsa ini yaitu menciptakan sumber daya manusia yang andal dan mumpuni. Dengan cara menggelontorkan APBD dan peningkatan Fasilitas pendidikan. Tidak tanggung-tanggung. Bagi generasi penerus yang ingin menimba ilmu ke jenjang berikutnya, Pemerintah Pelalawan juga sudah menyiapkan Akademi Komunitas Negeri Pelalawan dan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), yang sudah bekerjasama dengan perusahaan untuk menampung lulusannya. Diketahui, ST2P merupakan Perguruan tinggi pertama yang didirikan dalam kawasan technopark di lahan seluas 3.754 hektar. Harapan dan semangat baru tumbuh bagi generasi penerus bangsa Kabupaten Pelalawan sesuai dengan cita – cita bersama demi Pelalawan cerdas. Wajah Bupati Pelalawan HM Harris tampak berbunga-bunga saat meninjau akses jalan menuju Sekolah Tinggi Teknopolitan Pelalawan (ST2P) dan Kawasan Teknopolitan di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam. Betapa tidak, selain ST2P telah mengantongi izin operasional, terhitung tahun ini ST2P sudah membuka menerima mahasiswa baru angkatan ke II. Tepatnya pada 14 Maret 2018 lalu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyempatkan diri untuk meresmikan gedung ST2P tersebut. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bangga Indonesia telah memiliki sekolah tinggi yang membidangi kelapa sawit. ST2P ini merupakan satu di antara 16 sains techno park yang sudah dibangun pemerintah di seluruh Indonesia. Pelalawan, merupakan salah satu kabupaten yang menghasilkan sawit terbesar se-Indonesia. Puan berharap jika sekolah tersebut bisa menjadi contoh dan dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Menurut orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini, muara dari penerapan program pendidikan gratis ini adalah dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mumpuni ke depannya. Apalagi saat ini banyak program-program pusat yang ditarik ke Pelalawan sehingga hal itu membutuhkan kemampuan SDM-SDM yang berkualitas dan bermutu. “Kita tak mau anak-anak tempatan di sini hanya menjadi penonton saja dengan banyaknya program program yang akan diterapkan di daerah ini. Karena itulah, untuk menjawab semua ini di masa yang akan datang, hal yang mendasar adalah membentuk SDM-SDM yang berkualitas,” tutupnya. (adv/hms/gnc/trc/e2)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2019 DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 oleh Bupati Bengkalis yang saat itu diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY dan pengesahan perubahan alat kelengkapan dewan di ruang paripurna DPRD Bengkalis, pada Senin Sore (12/11/2018).

apat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet ini dihadiri oleh anggota DPRD serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kab. Bengkalis. Setelah rapat dibuka, Sekda Bengkalis kemudian dipersilahkan untuk menyampaikan nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2019. Disampaikannya, nota keuangan mencakup kebijakan dan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.713.910.088.220, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan asumsi saat penyampaian Rancangan KUA dan PPAS. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 392.432.973.852, Dana Perimbangan sebesar Rp. 3.070.457.404.200, dan lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 251.019.710.168. Belanja Daerah sebesar Rp. 3.678.910.088.220 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.622.045.227.382,50 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.056.864.860.837,50. Kemudian, untuk Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 35.000.000.000 merupakan selisih dari penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2018. “Sehingga untuk jumlah APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.718.910.088.220,” Ungkap Bustami. Selanjutnya, Bustami mengatakan bahwa Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar kepada 46 Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan ke-

wenangannya. “Kebijakan APBD Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2019 di fokuskan pada 6 prioritas daerah yang akan dicapai melalui 52 program prioritas, meliputi pembangunan infrastruktur pendukung empat gerbang dengan 8 prioritas program, intensifikasi produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan 6 fokus program prioritas, peningkatan kualitas berusaha masyarakat dan peningkatan kualitas pencari kerja dan pekerja tempatan melalui 11 program prioritas, peningkatan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaaan dengan 9 program prioritas, serta penguatan kehidupan beragama dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan dengan 6 program priotas” jelas Bustami diakhir penyampaian. Sebelum rapat ditutup, disampaikan pula oleh Pimpinan Rapat H. Indra Gunawan Eet terkait perubahan kelengkapan Dewan, yaitu Zuhandi sebagai anggota Komisi I dan Badan Kehormatan, Ibra Teguh sebagai anggota Komisi II, dan Mus Mulyadi sebagai anggota Komisi III. Pada Selasa, (13/11/2018) sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di ruang paripurna, DPRD Bengkalis meggelar rapat paripurna Jawaban Bupati terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir, didampinggi Wakil Ketua Kaderismanto serta anggota DPRD lainya. Diawali oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Radius Akima membacakan jumlah anggota DPRD yang hadir

dan forum terpenuhi. Selanjutnya pimpinan rapat mempersilahkan bupati bengkalis kala itu diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis. Sekda Bengkalis H. Bustami HY dalam sambutanya membacakan jawaban Bupati Bengkalis atas saran dan masukan Fraksi Amanat Nasional melalui jurubicara Ita Azmi. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan saran mengenai program prioritas pembangunan empat gerbang serta program kegiatan indikator kinerja terhadap pembangunan empat gerbang telah termasuk dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021. “Program prioritas pembangunan empat gerbang Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah dilakukan upaya dan usaha keras untuk mewujudkannya yang program kegiatan serta indikator kinerjanya telah termaktub dalam RPJMD

Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021,” kata Sekda H. Bustami dalam sambutanya. Terkait waktu penyerahan dokumen, Lanjut Sekda. Pembahasan yang diserahkan pada akhir bulan dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap tahapan sebagaimana telah diatur dalam aturan yang berlaku, namun dengan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan Ranperda APBD tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD Tahun 2019. Sedangkan, untuk mutu pendidikan, pemerintah telah menetapkan paling kurang 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan dan telah dipenuhi. Selain itu terkait mekanisme pemberian bantuan hibah/bansos tetap harus berpedoman terhada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kemudian jawaban untuk Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara Mus Mulyadi, Sekda menjelaskan bahwa terkait proses pelelangan telah di berikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar tahun 2019 semua proses pelelangan dilaksanakan sesegera mungkin. “Pemerintah terus berupaya secara terus menerus terkait layanan publik khusus bidang kesehatan dan pendidikan karena menjadi kewajiban dan prioritas daerah dan nasional baik dalam aspek ketercapaian program maupun dalam hal alokasi anggaran, dan untuk gaji dan tunjangan pegawai dalam RAPBD Tahun 2019 telah dianggarkan full 1 tahun termasuk Gaji ke 13 dan THR,” katanya. Selanjutnya, terkait klarifikasi adanya perbedaan jumlah alokasi belanja antara MoU KUA dan PPAS dengan Nota

PT RAPP

advertorial dprd Bengkalis Keuangan dari pandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh H. Abi Bahrun, Sekda Menjelaskan bahwa jumlah alokasi tersebut sama yakni sebesar Rp.3.718.910.099.220. Mengenai upaya mewujudkan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan wisata religius, pelabuhan ekspor impor dan lain-lain telah dilakukan upaya-upaya kearah itu. “Pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai upaya mewujudkan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai kawasan wisata religius pelabuhan ekspor impor, pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan, pada tahun 2019 akan dilaksanakan lebih maksimal,” kata Bustami. Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepakat bahwa perluasan infrastruktur pedesaan dan perkotaan serta jalan dan jembatan menjadi prioritas pada tahun 2019. “Menyangkut peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus menjadi konsen bagi kami khususnya pada OPD terkait agar persoalan penerimaan daerah ini dapat ditingkatkan, kami sangat setuju masukan dari fraksi PDI Perjuangan agar adanya terobosanterobosan dalam peningkatan pendapatan asli daerah tersebut,” Ungkapnya. Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu

berpedoman terhadap ketetapan Pemerintah Pusat, khususnya terkait dengan penetapan besaran alokasi transfer daerah dan dana desa serta penetapan DAU dan DAK. Kemudian untuk Fraksi Gerindra Garuda Yaksa target pencapaian yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bengkalis dapat dicapai seoptimal mungkin, sehingga efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dituntut untuk semaksimal mungkin dilakukan. Selanjutnya pandangan dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan terkait upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan oleh Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sependapat dan mendukung saran yang telah disampaikan. “Mengenai saran dan masukan dari Fraksi gabungan Negeri Junjungan, pemerintah daerah sependapat dan mendukung sekali pendapat Fraksi terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” pungkas Bustami. Diakhir sambutannya, Bustami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada 7 Fraksi yang telah memberikan masukan, saran dan dukungannya terkait Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019. Sebelumnya, bertempat di ruang rapat lantai II kantor Bupati Bengka-

lis, Bupati Amril Mukminin bersama Ketua DPRD Abdul Kadir didampingi wakilnya Zulhelmi dan Kaderismanto melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2019 pada Rabu (7/11/2018) Dalam sambutannya, Ketua DPRD kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, mengatakan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan KUA-PPAS APBDP 2019 yang telah dilakukan sejak bulan Agustus hingga November, dan terjadi fluktuatif dalam pembahasan. “Dari proses pembahasan yang panjang, sampailah kita di titik penandatanganan MoU ini, saya berterima kasih kepada TAPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sudah bekerja siang dan malam hingga hari ini mereka bisa mencairkan dana triwulan ke IV dari APBD tahun 2018”Ungkapnya. Abdul Kadir juga berterima kasih kepada Sekretaris DPRD Radius Akima beserta Staf-staf yang tak jemu-jemu melayani rekan-rekan OPD dari pagi hingga malam. Selain itu, beliau juga meminta kepada OPD-OPD secara bersama melakukan sinkronisasi kerja yang baik dan kompak untuk mengejar ketertinggalan dari RPJMD dan mewujudkan visi misi yang diinginkan oleh Bupati Bengkalis. (adv/hms/boc)

infotorial PT RAPP

Dukung Bank Sampah, Ini yang Dilakukan RAPP “Kami sangat apresiasi kepada RAPP yang telah mencanangkan pelatihan-pelatihan untuk program ini. kami berharap janganlah jadikan ini hanya sebagai moment sesaat dan dari kami insyaallah akan kami jadikan ini sebagai pilot project untuk Pelalawan.”

ARADIGMA pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru adalah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Bank sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah bukan menjadikannya sebagai lawan, tidak terkecuali PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Saat ini perusahaan yang memproduksi pulp dan kertas ini ikut Pengembangan Pro-

gram Bank Sampah. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Pelalawan, Akhtar mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi adanya bank sampah ini serta pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh tim bank sampah. “Kalau kita berbicara tentang sampah, tidak akan habisnya akan selalu ada. Kami sangat apresiasi kepada RAPP yang telah mencanangkan pelatihan-pelatihan untuk program ini. kami berharap janganlah jadikan ini hanya sebagai moment sesaat dan dari kami insyaallah akan kami jadikan ini sebagai pilot project untuk kabupaten pelalawan,” tutur Akhtar sekaligus meresmikan gedung bank sampah di Riau Kompleks.

Ketua Bank Sampah, Endang Juwita Sari mengatakan bank sampah ini bertujuan sebagai wadah bagi ibu-ibu untuk dapat mengembangkan kreatifitasnya. “Tujuan dari bank sampah ini sebagai menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah guna membangun lingkungan yang lebih baik sekaligus membangun ekonomi,” ujarnya, dilansir riauterkini.com. Selain itu Endang juga mengatakan mereka akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para utusan dari masing-masing RT maupun Paguyuban agar daur ulang sampah yang mereka hasilkan mempunya nilai ekonomis. Direktur RAPP, Ali shabri juga berharap bank sampah ini nantinya akan memiliki banyak nasabah seperti bank-bank pada umumnya. Dia juga berharap dengan adanya bank sampah ini dapat menyadarkan masyarakat arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Seperti mottonya “Dari Sampah Menjadi Berkah”.***