Majalah Pena Amira Edisi 90 - 30 September 2018 by Majalah Pena Amira

EDISI 90 - 30 september 2018

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Positive Thinking

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

LANGKAH sulitnya memelihara sikap yang bernama berprasangka baik (positive thinking). Oleh karena nafsu keduniawiaan, atau oleh sebab-sebab yang berspektif dangkal lainnya, sikap berprasangka secara baik sering kalah oleh sikap berprasangka secara tidak baik (negative thinking). Entah apa pulalah “nikmat”-nya lebih menonjolkan sikap berprasangka tidak baik, padahal yang disangkakan belum tentu sebagaimana yang diperkirakan. Bahkan mungkin sebaliknya. Seakan-akan ada kebahagiaan yang dirasakan manakala melekatkan prasangka tidak baik pada seseorang, kendati kenikmatan itu hanya berupa kenikmatan semu, bukan kenikmatan sejati. Ketika melihat seseorang mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik, satu misal, hal yang sering dicari-cari soal keberhasilan orang dimaksud adalah dari sisi negatifnya. Bisa saja dengan melemparkan dugaan bahwa orang dimaksud mendapatkan apa yang berhasil ia raih dengan cara yang tidak baik. “Mana mungkin secara logika keberhasilan bisa diraih secepat itu?” antara lain demikian asumsi yang diketengahkan. Padahal, langkah yang paling bijak adalah menggali informasi sebanyakbanyaknya dari sudut pandang positi soal apa saja langkah dan upaya yang dilakukan orang itu sehingga bisa mencapai keberhasilan yang diinginkan. Dari infornasi itu kemudian diharapkan menjadi pembelajaran yang berharga untuk melakukan hal serupa, manatahu keberhasilan bisa pula diperoleh. Tapi, tak banyak yang melakukan itu. Justru yang sering terjadi mengorek-ngorek sisi negatif untuk mengkaji kenapa seseorang mampu merncapai keberhasilan. Padahal, jujur saja, cara ini tidak lebih sebagai wujud ketidaksediaan untuk mengakui keunggulan orang lain. Bahwa ada orang yang lebih baik dari dirinya, entah kenapa, terasa berat sekali untuk diterima sebagai sebuah realitas. Yeni Septi Ariyanti dalam Inpirasi. co dengan apik menulis, putaran waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun membawa kita pada sebuah interaksi nyata maupun maya dengan manusia. Manusia yang dianugerahi Tuhan,

akal, fisik dan hati bertanggung jawab menjaganya tetap seimbang. Seimbang dengan waktu. Seimbang dengan alam. Selaras dengan takdirNya. Ribuan jam yang dilewati, ratusan hari yang disinggahi selayaknya membawa kita pada kedewasaan diri. Kebijakan akal. Kesempurnaan tawakal. Terkadang rencana dan mimpi kita tak sejalan dengan kenyataan yang Tuhan takdirkan. Bukan mimpi kita yang salah. Bukan takdir Tuhan yang tak adil. Tapi kita hanya perlu kejernihan hati untuk tetap berprasangka baik pada kuasaNya. Mungkin Tuhan senang dengan tengadah doa-doa panjangmu. Tuhan senang dengan sujud-sujud khusyukmu. Tuhan rindu pinta dan tawakalmu. Hingga akhirnya sampailah pada kebaikannya mewujudkan mimpi dan rencana kita. Janganlah mudah terombangambing hanya karena komentar miring manusia lain atas hidupmu. Mereka hanya melihat luar bukan dalam jiwamu. Mereka hanya sanggup menyentuh luaranmu. Jangan sampai mereka terlalu dalam merusak jiwamu. Sekalipun mereka sayang, tak mungkin menyelipkan luka dalam jiwamu. Bisa jadi mereka tak tau cara membimbingmu atau dirimu yang rentan pada penilaian luaran yang kadang semakin membuatmu rapuh dan terjatuh. Menjadi dewasa lagi-lagi pilihan untuk benar-benar bisa menerima sepenuhnya takdir Tuhan. Melebihkan prasangka baik atas prasangka buruk. Melebihkan seruan positif dibanding negatif. Karena diri kita sendirilah yang paham siapa kita. Bukan mereka. Yang kadang tak mampu menjaga lisan mereka. Prasangka buruk hanya akan memperkeruh suasana yang ada. Hingga kebaikan begitu sulit menembus muaranya. Muara segala kebaikan tercermin. Hati. Yaa..segumpal darah yang menjadi pusat rasa tuk memaknai segalanya. Rawatlah selalu hati itu. Jauhkan dari noda-noda yang merusak kesuciannya. Hingga mudah bagi kita merasakan bimbinganNya. Beri makan hati kita dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Asupan yang baik. Penjagaan yang sempurna. Agar tak ada celah keburukan menyiksanya.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Program 40 Berbagai Dilakukan Pemkab Rohil

untuk Sejahterakan Nelayan

Pengelolaan Blok Rokan

LAM Minta Pusat Libatkan Daerah Rohul, Dirut BRK 42 Kunjungi Berikan Beasiswa dan Hadiri

“Morning Briefing”

MTQ ke-43 di Bukitbatu Berjalan Sukses,

Legislator Bengkalis Berikan Apresiasi

Termasuk di 2018, Sudah 4 Kali Edisi 90 30 September 2018

Pemkab Siak Terima Penghargaan Kabupaten Layak Anak 3

LAPORAN UTAMA

Pengelolaan Blok Rokan

LAM Minta

Pusat Libatkan Daerah P

“Tuntutan ini bagian dari hak masyarakat Riau, mengingat ladang minyak Blok Rokan yang terbesar di Indonesia itu berada di Riau. Sementara masyarakat Riau selama ini tak makmur. Dengan Riau dilibatkan, diharapkan akan mampu menjadi lebih baik lagi.”

EMERINTAH pusat melalui Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) akhirnya memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau. Sebagai gantinya, pihak BUMN, yakni Pertamina, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengelolaan Blok Rokan ke depannya. Di mata LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau, sikap tersebut menunjukkan

pemerintah pusat dinilai tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Riau dalam penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola Blok Rokan yang baru, setelah kontrak PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) berakhir pada 2021 nanti. Bahkan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Selasa (31/1) malam menggelar hajatan (rapat) guna membahas rencana pengelolaan Blok Rokan oleh daerah. Pertemuan tetap digelar dengan mengajak berbagai element yang hadir untuk tetap berkomitmen, agar

Riau dilibatkan dalam pengelolaan ladang minyak. Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Al Azhar mengatakan, keinginan masyarakat Riau untuk merebut Blok Rokan tidak akan surut. Meskipun Pemerintah pusat sudah menunjuk Pertamina sebagai pengelola yang baru, usai berakhirnya kontrak kerja dengan Chevron pada 2021 mendatang. “Siapa pun yang menjadi operator tidak masalah. Yang

terpenting itu, bagaimana keterlibatan Riau dan keadilan bagi masyarakat Riau,” ujar Al Azhar, Rabu (1/8), sebagaimana dilansir akurat.co. Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Syahril Abubakar, mengatakan bahwa pihaknya tetap meminta Riau dilibatkan dalam pengelolaan Blok Rokan.”Tuntutan ini bagian dari hak masyarakat Riau, mengingat ladang minyak Blok Rokan yang terbesar di Indone-

LAPORAN UTAMA

sia tersebut berada di Riau. Sementara masyarakat Riau selama ini tidak makmur. Dengan Riau dilibatkan, maka diharapkan akan mampu menjadi lebih baik lagi,” jelasnya. Syahril juga mengancam, jika daerah tidak dilibatkan, maka pihaknya mengajak masyarakat untuk memblokadenya. Ini bukan semacam memprovokasi masyarakat. Tetapi tuntutan apa yang telah disampaikan masyarakat melalui pertemuan dalam pembahasan rencana pengelolaan Blok Rokan oleh daerah tadi malam di Gedung LAM Riau. “Kalau aspirasi kita tak didengar, maka kita akan memblokade pada titik tertentu. Kita tidak memprovokasi, tapi ini juga bagian dari hak Riau,” kata Syahril. Menurut Syahril, pihaknya tak mainmain soal ancaman jika tuntutan agar daerah tak dilibatkan tersebut diabaikan pusat. Karena sejatinya, hak masyarakat Riau agar bisa terlibat dalam pengelolaan minyak yang operasinya ada di Riau. “Yang jelas kita masyarakat Riau menuntut agar dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan minyak yang ada di Riau, termasuk Blok Rokan,” tutupnya. Sementara praktisi hukum Riau Marnalom SH MH menilai kebijakan pemerintah itu sudah tepat. Marnalom menyebutkan blok Rokan yang sejak 1971 dikelola perusahaan asal Amerika Serikat ini dan menjadi tulang punggung produksi minyak nasional sangat disayangkan jika tidak dikelola oleh Perusahaan BUMN. “Pemerintah sudah membuat keputusan yang tepat dengan melakukan khaidah dan etika hukum kontrak yang berlaku dan kredibel. Pengambilan blok Rokan yang diyakini masih memiliki cadangan minyak cukup besar daru perusahaan As-

LAPORAN UTAMA

ing sudah Pas,” sebut Marnalom, Jumat (3/8/2018). Menurutnya, sebagaimana dilansir GoRiau.com, masa persiapan peralihan dari Chevron ke Pertamina harus dipergunakan dengan baik untuk memetakan potensi dampak yang terjadi sebelum dan sesudah pengelolaan blok Rokan dilakukan Pertamina. Termasuk kondisi sumber daya dan aset-aset negara yang saat ini masih dipergunakan oleh Chevron agar tetap perdata dan terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, Marnalom menyarankan agar sebaiknya Pemerintah membentuk semacam tim sinkronisasi persiapan pengelolaan blok Rokan. Dibutuhkan tim yang tangguh bekerja untuk mendukung proses peralihan pengelola pengolahan blok Rokan ke Pertamina. “Keberadaan tim ini akan melakukan tugas sinkronisasi berbagai hal termasuk implikasi dan kebutuhan kebutuhan penting lain, agar saat dikelola oleh Pertamina situasi ladang minyak blok Rokan tetap berjalan baik. Kita belajar dari pengalihan Blok CPP Siak yang terkesan tak siap sehingga produksi minyak saat awal pengalihan ke BOB langsung anjlok,” katanya. Marnalom juga menyebutkan jika nantinya tim sinkronisasi dibentuk oleh pemerintah pusat maka sebaiknya komposisi anggota tim diisi oleh para stakeholder migas yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. “Termasuk juga representasi anak negeri Riau yang memiliki kualifikasi tertentu ada di dalamnya. Tim sinkronisasi ini adalah gabungan profe-

sional praktisi dan pemerintah yang akan melakukan langkah-langkah menyeluruh persiapan pengalihan blok Rokan ke Pertamina,” sebut praktisi hukum muda di Riau ini. Dalam kesempatan lain, Menteri koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pertimbangan memilih Pertamina sudah benar. Karena keputusan ini memang dilakukan secara bisnis sehingga operator lama Chevron Indonesia yang menawarkan keuntungan lebih kecil kepada negara harus kalah. “Seperti apa yang dikatakan oleh Menteri ESDM, Chevron tawarannya lebih kecil dari Pertamina. Mudah-mudahan nanti produksinya bisa meningkat, maka ini bisa menaikkan lifting , dan pendapatan Pertamina sekaligus pendapatan negara juga,” imbuhnya kepada media.

Masih dikatakan Luhut, Blok Rokan adalah aset besar di sektor Migas karena cadangannya lebih besar jika bisa menerapkan teknologi-teknologi baru. “Kan blok Rokan masih punya 1,2 miliar barel minyak yang bisa diambil atau bisa juga lebih. Apalagi nantinya menggunakan teknologi baru untuk 25 tahun kedepan, itu suatu aset,” pungkas Luhut. Sementara Gubernur Riau terpilih Drs. H. Syamsuar M.Si. mengharapkan semoga ekonomi negara ini semakin meningkat, karena kekayaan negara akan dikuasai perusahaan negara, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi di tangan BUMN. “Dengan kembalinya Blok Rokan ‘ke pangkuan Ibu Pertiwi’, saya berharap nantinya hak partisipasi (Participating Interest/PI) sebesar 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat dimanfaatkan

sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah,” katanya. ‘’Serta dari hak pengelolaan 90 persen diharapkan juga BUMD mendapat kesempatan bekerjasama dengan Pertamina. Serta mendapat peluang Bisnis to Bisnis (B to B), sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah,’’ ungkapnya, sebagaimana dilansir GoRiau. com. Aturan mengenai PI tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 tahun 2016. Melalui aturan ini daerah dapat ikut menikmati hasil dari kekayaan migasnya. Pemda berhak mendapatkan 10% dari bagi hasil migas bagian kontraktor. Kementerian ESDM telah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan mengelola Wilayah Kerja (WK) baru atau perpanjangan untuk menawarkan hak PI sebesar 10 persen kepada BUMD. Gubernur Riau terpilih ini mengatakan, nantinya dalam pengelolaan Blok Rokan, Pertamina kiranya dapat saling bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Termasuk juga dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi Coastal Plain and Pekanbaru (CPP). Blok ini akan habis kontraknya pada tahun 2022 mendatang. Saat ini blok CPP dikelola Pertamina melalui Pertamina Hulu Energi (PHE) dan perusahaan daerah PT Bumi Siak Pusako (PT BSP), dengan porsi kepemilikan masing-masing 50 persen. Dari porsi kepemilikan BUMD tersebut, saham PT BSP berasal dari penyertaan modal Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar,

Pemkab Pelalawan, dan pemegang saham terbesar adalah PT BSP Pemkab Siak. ‘’Saya ingin Pemerintah memberikan perpanjangan block CPP kepada BUMD PT. Bumi Siak Pusako, karena ini bagian dari keinginan dan perjuangan kepentingan masyarakat di daerah,’’ kata Syamsuar. Pengelolaan block CPP oleh PT.BSP kata Syamsuar, dipastikan dapat berjalan baik karena perusahaan daerah ini sudah memiliki kemampuan SDM dan finansial untuk mengelola blok tersebut. ‘’Terlebih lagi karena saat ini mayoritas putra terbaik Riau juga telah bekerja di BUMD tersebut. Sehingga dengan kepercayaan ini tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah, guna membangun Riau lebih baik di masa yang akan datang,’’ tegasnya. Beberapa waktu lalu Syamsuar telah berkesempatan bertemu langsung dengan Wamen ESDM Arcandra Tahar dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. Pada pertemuan itu, baik Wamen ESDM maupun Kepala SKK Migas memberi respon positif atas berbagai harapan yang disampaikan Syamsuar. Bahkan dengan Wamen ESDM, sempat terjadi diskusi dengan pendekatan religi. ‘’Pak Wamen ESDM bilang, soal rezeki Allah yang atur. Saya diminta tetap percaya dengan takdir. Saya setuju soal itu, namun pada Pak Wamen saya katakan, takdir dan rezeki itu sudah pasti, namun Allah tetap meminta kita berikhtiar. Inilah bentuk ikhtiar saya menyampaikan harapan terkait CPP Blok untuk kemaslahatan daerah,’’ cerita Syamsuar. Wamen Arcandra Tahar mendukung penuh ikhtiar yang dilakukan Syamsuar memperjuangkan block CPP. Iapun berjanji akan memperhatikan kepentingankepentingan masyarakat di daerah melalui Pemda. (e2)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

MTQ ke-43 di Bukitbatu Berjalan Sukses, Legislator Bengkalis Berikan Apresiasi Kembali jajaran legislator di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan Pemkab Bengkalis. Kali ini yang dipuji adalah kesuksesan penyelanggaraan MTQ (Musabaqah Tilawatil Al-Qur’an) ke-43 tingkat Kabupaten Bengkalis yang dipusatkan di Kecamatan Bukit Batu. Iven keagamaan ini pembukaannya secara resmi dipusatkan di halaman kantor terpadu Kecamatan Bukitbatu, Sabtu (22/9/2018) malam.

embukaan MTQ ke-43 tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Amril Mukminin, yang dihadiri sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bengkalis. Kegiatan pembukaan tampak berlangsung sukses dan dihadiri ribuan masyarakat dari kecamatan Bukit Batu, bahkan dari kecamatan Siak Kecil dan Bandar Laksamana serta utusan kafilah ikut menyaksikan pembukaan MTQ ke-43 Tingkat Kabupaten Bengkalis. Tepat pukul 21.58 WIB, MTQ secara resmi dinyatakan dibuka oleh bupati. Penekanan tombol sirene oleh bupati didamping Asisten I Setda Provinsi Riau tepat pukul 22.02 WIB. Ditimpali oleh letusan kembang api. Dilanjutkan lantunan musik Islami bertemakan tentang iqra (bacalah). Dilanjutkan dengan penaikan bendera LPTQ dan bendera 11 kafilah kecamatan dan 1 kafilah dari LPTQ Bengkalis, sekitar pukul 22.15 WIB. Sebelum penekanan tombol, di awal acara disuguhkan dengan suara emas qori jemputan yakni juara harapan 2 MTQ Nasional di Ambon dan utusan Riau pada MTQ Internasional di Istiqlal Jakarta tahun 2018. Kemudian qori jemputan yang kedua

Abdul Rahman Atan, utusan Riau pada MTQ nasional yang akan berlangsung di Medan tahun ini serta utusan Riau pada MTQ Internasional di Malaka tahun 2015. Adapun ayat yang dibacakan Qori jemputan yakni surah Al-Hasyr ayat 21-22 dan surah Al-Kautsar ayat 1-3. Acara pembukaan dihadiri Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Riau H Ahmadsyah Harrofie, Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, Kapolres Bengkalis Yusup Rahmanto, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Timmy Prasetyo, Sekda Bengkalis H Bustami HY dan Anggota DPRD Kab. Bengkalis Johan Wahyudi, Hj. Aisyah dan H. Azmi dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam laporannya, ketua panitia penyelenggaraan MTQ ke-43 Tingkat Kabupaten Bengkalis ini , H. Hendri Saputra bahwa acara MTQ tahun ini diselenggarakan selama delapan ( 8 ) hari dari tanggal 22 September hingga 30 September 2018. Dan Diikuti oleh 411 orang yang terdiri dari, Kecamatan Bengkalis 44 orang, Kecamatan Bantan 38 orang, Kecamatan Bukitbatu 50 orang, Kecamatan Siak Kecil 44 orang,

Kecamatan Mandau 31 orang, Kecamatan Pinggir 43 orang, Kecamatan Rupat 40 orang, Kecamatan Rupat Utara 40 orang, Kecamatan Bandar Laksamana 28 orang, Kecamatan Bathin Solapan 30 orang, Kecamatan Talang Muandau 10 orang dan utusan LPTQ Kabupaten Bengkalis sebanyak 13 orang. Di tempat yang sama Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam sambutannya mengatakan kegiatan MTQ ini merupakan rutinitas bagi umat islam dan dilaksanakan setiap tahunnya ini selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif, juga secara nyata telah terbukti menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan terutama dari segi keagamaan atau pencerahan rohani dan cahaya kedamaian serta mewarnai akhlakul karimah masyarakat bengkalis hingga saat ini. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis H. Azmi. dalam wawancaranya memberikan apresiasi kepada panitia yang sudah bekerja keras demi suksesnya perhelatan acara MTQ tahun ini. beliau mengatakan bahwa Pembukaan MTQ ke-43 Tingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan di Sungai Pakning Kec. Bukit Batu ini punya sisi positif, karena yang tampil sebagai peserta tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini peserta terlihat memang merupakan utusan dari Kecamatan itu sendiri, LPTQ semua Kecamatan sudah bekerja dengan baik dalam melakukan pembinaan setiap peserta. “Saya berharap, agar semua peserta

terus meningkatkan kualitasnya terutama dalam hal pengetahuan, keterampilan dalam membawakan ayat-ayat Al-Quran, dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. dan juga MTQ ini bukan hanya sebagai ajang perlombaan tetapi juga ajang untuk mengembangkan diri. semoga ajang MTQ ini tetap dipertahankan kualitasnya, dan terus melakukan inovasi supaya gema wahyu ilahi terus dikumandangkan,” ujar H. Azmi. H. Azmi.mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar atas keramah tamahannya dan telah bersedia menerima kafilah-kafilah dari berbagai Kecamatan dirumahnya. Kami selaku anggota DPRD berterima kasih karena telah mengadakan ajang MTQ ini di Sungai Pakning, karena geliat ekonomi di sini semakin bertambah, ini merupakan hal positif untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Begitu juga Anggota DPRD Bengkalis H. Aisyah saat diwawancara di tempat yang berbeda juga mengapresiasi berjalannya acara dari pawai taaruf tadi siang hingga pembukaan MTQ ke- 43 malam ini. “Acara sudah berjalan dengan baik, semoga terus ditingkatkan tiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan”, ucap H. Aisyah, sebagaimana dilansir sigapnews.co.id. Sementara itu Johan Wahyudi, politisi dari Partai Nasdem ini juga mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara MTQ ke-43 tingkat Kabupaten Bengkalis. “Melalui MTQ ke-43 ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah dan semangat kita dalam mentadabburi (mempelajari dan mengamalkan) Al-quran dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya. Ia melanjutkan, “Selamat bertanding kepada seluruh kalifah dari masing-masing Kecamatan. Pesan saya, jangan lagi ada Kecamatan yang mengambil peserta dari luar, berdayakanlah anak tempatan agar pemenang dapat mengikuti kompetisi lebih tinggi (Provinsi atau Nasional). Buat apa juara tetapi bukan anak kampung kita,” lanjutnya. Camat Bukitbatu, Mulyadi dalam

sambutannya mengucapkan terimakasih atas ditunjukknya Kecamatan Bukitbatu sebagai tuan rumah MTQ ke-43 tingkat Kabupaten Bengkalis. “Semoga kepercayaan yang telah diberikan menjadi pengalaman terbaik dalam melaksanakan momen dalam skala lebih besar di tahun yang akan datang,” ungkap Mulyadi. Mulyadi menambahkan sebagai tuan rumah, Kecamatan Bukitbatu bertekad untuk menjadi yang terbaik, meskipun dalam pelaksanaan terdapat kekurangan, kami haturkan permohonan maaf. Sementara Ketua Panitia Pelaksanan MTQ ke-43 tingkat Kabupaten Bengkalis, H Heri Indra Putra mengatakan peserta MTQ tahun ini dilaksanakan selama delapan hari sejak tanggal 22 September hingga 30 September 2018. Adapun jumlah peserta MTQ tahun ini sebanyak 411 orang yang terdiri dari, Kecamatan Bengkalis 44 orang, Kecamatan Bantan 38 orang, Kecamatan Bukitbatu 50 orang, Kecamatan Siak Kecil 44 orang, Kecamatan Mandau 31 orang, Kecamatan Pinggir 43 orang, Kecamatan Rupat 40 orang, Kecamatan Rupat Utara 40 orang, Kecamatan Bandar Laksamana 28 orang, Kecamatan Bathin Solapan 30 orang, Kecamatan Talang Muandau 10 orang dan utusan LPTQ Kabupaten Bengkalis sebanyak 13 orang. Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan MTQ ini menjadi sarana pembelajaran dan evaluasi bagi kemajuan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan. “Pemahaman dalam membaca dan menulis Alquran secara baik dan benar. Akan tetapi, yang menjadi lebih penting adalah mendorong semua masyarakat secara swadaya dan mandiri untuk melakukan berbagai kegiatan nyata dalam memberantas buta aksara Alquran di Negeri Junjungan,” ungkap Bupati. Puji Bengkalis Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bengkalis, yang dinilai konsisten dalam

upaya pembinaan terhadap anak-anak watan dalam rangka keikutsertaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Salah satu bukti konsistensi Negeri Junjungan dalam pembinaan Alquran, sebanyak lima anak watan Bengkalis menjadi duta Provinsi Riau pada perhelatan MTQ tingkat nasional di Medan, Provinsi Sumatera Utara tahun ini. “Dari total 54 orang kafilah Provinsi Riau, sebanyak 5 orang atau 10,1 persen dari Kabupaten Bengkalis. Yang lebih membanggakan lagi, mereka adalah anak-anak watan Bengkalis bukan dari impor dari luar,” ungkap Ahmad Syah Harrofie saat menghadiri malam pembukaan MTQ ke-43 tingkat Kabupaten Bengkalis, Sabtu malam (22 /9/2018). Pada kesempatan itu, mantan Penjabat Bupati Bengkalis ini, juga memberikan apresiasi atas penyelenggaran MTQ ke43 tahun 2018. Kegiatan ini tidak hanya perlombaan, namun dalam upaya pembinaan dan menggelorakan nilai-nilai isi kandung Al Quran kepada masyarakat Muslim. “Mudah-mudahan pelaksanaan MTQ ini memberikan setawar sedingin dan secercah harapan kita dalam rangka pembinaan insan-insan qurani dan masyarakat Islami di Kabupaten Bengkalis,” ujar Ahmad Syah Harrofie. Dikatakan Ahmad Syah Harrofie penyelenggaran MTQ ke-43 tahun 2018, merupakan daerah kesembilan yang menyelenggaran MTQ di level Provinsi Riau. Hanya tinggal tersisa tiga kabupaten yang segera melaksanakan helat MTQ pada Oktober, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Lebih lanjut Ahmad Syah mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi bersama LPTQ Riau sejak tahun 2015 hingga 2017 melakukan pembersihan qori-qoriah, hafiz-hafizah yang selama ini selalu diambil oleh kabupaten/kota untuk ikut MTQ tingkat provinsi. “Sayangnya mereka datang ke Riau hanya untuk mengambil hadiah, tapi tak bisa dilibatkan dalam MTQ level nasional. Karena sudah ikut terlebih dahulu di tempat asalnya,” ungkapnya. (Adv/Hms)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Siak

siak

Termasuk di 2018, Sudah 4 Kali Pemkab Siak Terima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Setelah berhasil meraih penghargaan pada tahun 2013, 2015, dan 2017 lalu, sebagai Kabupaten Layak Anak. Kini perhargaan itu kembali di raih Pemkab Siak untuk yang ke empat kalinya pada tahun ini. Selain Siak, sejumlah kabupaten di Provinsi Riau juga menerima penghargaan serupa pada tahun ini. “Alhamdulillah, Kabupaten Siak kembali dapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Madya, ini merupakan wujud komitmen pemerintahan dalam mewujudkan hak anak,” kata Wabup Siak Alfedri, selepas menerima penghargaan itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yambise, Senin (23/7/2018) malam. Penghargaan tersebut diserahkan di Dyandra Convention Surabaya, Senin (23/7/2018) malam. Sempena dengan Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2018, di Kota Surabaya. Dikatakan Alfedri, bahwa pemberian penghargaan itu bertujuan agar pemerintah daerah dapat mendorong keluarga-keluarga, masyarakat, media untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. “Kita didorong untuk melakukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin, agar hak anak-anak dapat dipehuni sebagaimana amanat konstitusi,” ujarnya.

Melalui program ini pula, Alfedri menyebutkan, bahwa Kementerian PPPA berupaya mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030. “Penghargaan ini bukan menjadi tujuan, tapi yang terpenting melakukan pembangunan pemenuhan kebutuhan standar anak dan menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak,” terang Wabup Siak tersebut. Selain Kabupaten Siak, sebanyak 389 kabupaten/kota lain telah berkomitmen untuk menjadi KLA. Dari jumlah itu, 176 kabupatan/kota berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori. Sementara itu, Plt Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, Rubiati mengatakan, Kabupaten Layak Anak merupakan bentuk investasi untuk membangun generasi penerus Bangsa. “Kabupaten Layak Anak akan menjadikan mereka lebih sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, cinta tanah air. Serta terlind-

ungi dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan,” katanya. Rubiati menambahkan, selain itu kedepan pihaknya akan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Siak (APSAI), Pelatihan Konvensi hak anak bagi kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha sekolah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kemudian, pelatihan politik perempuan, perlindungan hak anak dan program-program lain yang menyangkut kreativitas dan inovasi forum anak. “Ada lima klaster hak anak yakni, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus,” imbuh Plt Kadis DPPAKB Siak tersebut menyoal penghargaan yang diterima oleh Pemkab Siak, melalui Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri Msi yang didampingi oleh sejumlah anggota forum anak Kabupaten Siak, beserta Staff DPPAKB saat itu.

Pada 2017 lalu, Pemkab Siak juga menerima apresiasi dari Pemerintah Pusat yaitu dua penghargaan dibidang perlindungan hak anak yang diserahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan yang diserahkan Sabtu malam (22/07/17) di Pekanbaru tersebut, masing-masing Anugerah Kabupaten Layak Anak untuk ketiga kalinya dan Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017. Kedua penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yambise kepada Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si. Sebelumnya, Kabupaten Siak tercatat telah dua kali menerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai peduli pemenuhan hak-hak anak, yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2015. Sementara penghargaan percepatan akte kelahiran, diterima Kabupaten Siak atas inisiasi dan inovasi dalam layanan percepatan kepemilikan akte kelahiran di Negeri Istana. “Tentunya kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi kami bersama seluruh OPD untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan hak anak, memberi perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan anak dalam percepatan pembangunan Kabupaten Siak,” kata Bupati Siak. Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang ketiga kali tersebut memiliki arti tersendiri bagi Bupati Siak, sebab tahun ini kategori penilaian yang berhasil diraih juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika beberapa tahun yang

lalu Kabupaten Siak hanya menerima penghargaan KLA Kategori Pratama, kali ini berhasil meraih Kategori Madya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yambise dalam kesempatan tersebut menyerahkan penghargaan atas dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak bagi 10 Gubernur, 126 Bupati dan Walikota. “Kami mengapresiasi jerih payah para Bupati dan Walikota serta penerima penghargaan lainnya dalam upaya memenuhi amanat konstitusi. Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990,” sebutnya. Sebelumnya, pada tahun 2015, Pemkab Siak juga mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Pratama tahun 2015. Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia kepada kabupten/kota yang memberikan perhatian cukup besar terhadap anak. Penghargaan diterima oleh Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Komplek Istana Bogor, Selasa (11/8/2015). Acara itu juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Jokowi, istri Wapres Jusuf Kala, Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof Dr Yohana Susana Yambise serta sejumlah menteri lainnya. Pertama kali Siak menerima penghargaan itu pada tahun 2013. Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menerima penghargaan untuk Kabupaten Siak sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang saat itu dijabat oleh Linda Gumelar, di Jakarta, Selasa (23/7/2013). Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang dianggap menerapkan kebijakan pembangunan berbasis hak anak tersebut, dilakukan oleh Tim Evaluasi Independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan pemerhati hak-hak anak beberapa waktu yang lalu. Pada penyerahan penghargaan yang diserahkan sempena peringatan Hari Anak Nasional itu sebanyak 37 kabupaten Kota memperoleh penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLH) dikatakan Linda Gumelar dalam sambutannya merupakan Kabupaten Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak-hak anak melaui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah,

masyarakat dan dunia yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. ‘’Dalam pelaksanaan KLH diperlukan keterlibatan semua pihak mulai dari Pemerintah, Dunia Usaha, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Akademisi, Masyarakat, Keluarga, dan individu termasuk anakanak,’’ ujar Linda. Ditambahkannya penghargaan ini diberikan berdasarkan 31 indikator KLH, diantaranya Penguatan Kelembagaan 7 Indikator, Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan 3 indikator, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3 indikator, Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan 9 indikator, Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiataan Budaya 5 indikator, Klaster V Perlindungan Khusus 4 Indikator. Sementara itu Bupati Siak Drs H Syamsuar usai menerima anugerah KLH mengaku bersyukur dan semakin termotivasi untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hak-hak anak termasuk dunia usaha. ‘’Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan penghargaan KLH Pratama, tentunya kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan anak. Tentunya kebijakan pemerintah daerah kita arahkan untuk memenuhi aspirasi- aspirasi dari anakanak yang ada di Kabupaten Siak. Dan InsyaAllah nantinya kami akan menghimbau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak agar dunia usaha juga memberikan kepedulian terhadap hak anak. Penghargaan ini tentunya bukan sekedar ajang penghargaan saja tapi juga seberapa besar perhatian kita terhadap anak, bahwa mereka juga punya hak dan perlindungan dari kita semua. Kita berharap dengan demikian anakanak Siak suatu saat nanti bisa menjadi anak-anak yang berhasil dimasyarakat,’’ harapnya. Penghargaan KLH dibagi dalam 5 Kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Dalam kesempatan tersebut diserahkan 37 Penghargaan KLH kategori Pratama, 14 untuk kategori Madya, dan 4 Penghargaan untuk kategori Nindya. Sementara untuk kategori Utama berdasarkan penilaian tim independen penilai belum ada Kabupaten Kota yang berhasil meraihnya. Penghargaan itu sendiri merupakan implementasi dari Kepres No 36 Tahun 1990 yang merafitikasi konvensi hak anak sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Sama dengan sebagian besar kabupaten di Provinsi Riau, perkebunan merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Kampar. Sejak dulu sampai sekarang, perkebunan dengan sejumlah komoditasnya memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.

unjungilah desa-desa di Kampar, maka salah satu pemandangan yang dipastikan terlihat adalah aktivitas sejumlah anggota masyarakat di lahan-lahan perkebunan, dengan sejumlah komoditasnya. Salah satu jenis komoditas perkebunan yang sudah sejak lama “akrab” dengan keseharian masyarakat Kampar adalah karet, yang hampir terlihat di seluruh pelosok kabupaten yang berjulukan Serambi Mekahnya Provinsi Riau itu. Diakui, sejak lama karet merupakan salah satu tiang penyangga perekonomian masyarakat Kampar. Selain kondisi tanah dan iklim yang mendukung, pengembangan komoditas yang satu ini di Kampar juga dimungkinkan oleh pola budidaya yang tidak terlalu rumit, dan pemeliharaan yang tidak tergolong susah. Tidak heran banyak keluarga di Kampar yang memiliki areal perkebunan karet. Tapi pengelolaan komoditas yang satu ini sejak setahun belakangan dihadapkan dengan nilai jual yang rendah. Bergerak antara Rp6.000 sampai Rp7.000/kg, nilai jual karet alam sebanyak itu dinilai tidak lagi memadai bila dihadapkan dengan pergerakan harga barang-barang yang terus melonjak naik. Dalam kalkulasi petani, untuk kondisi saat ini harga karet minimal Rp10.000kg di tingkat pedagang pengumpul. Tapi karet juga pernah mengalami masa-masa keemasan. Ada masa di mana harga karet pernah menyentuh angka Rp22.000/kg di tingkat pedagang pengumpul. Pada saat ini, para petani karet benar-benar merasakan tingkat kesejahteraan yang layak, karena hasil yang diperoleh dari lahan perkebunan karet lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan untuk membeli barang-barang di luar kebutuhan pokok. Banyak petani karet –tidak terkecuali di Kampar—yang saat itu mampu menabung uang hasil penjualan karetnya dengan berbagai bentuk, seperti membeli perhiasan emas. Tidak sedikit pula di antaranya yang mampu membeli sepeda motor atau perabotan rumah tangga yang

Perkebunan, Sektor Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Kampar baru. Komoditas karet kala itu benar-benar mampu tampil sebagai penyelamat perekonomian masyarakat. Bersebab harga yang berfluktuasi itulah, antara lain, yang membuat banyak petani karet masih mempertahankan perkebunan karetnya. Kendati sejak sekitar setahun belakangan harga karet tidak pernah kunjung membaik, petani masih mempertahankan perkebunan karetnya karena masih menyimpan harapan bahwa suatu ketika harga karet alam akan kembali membaik. Padahal, harga jual karet antara Rp6.000 sampai Rp7.000/kg seperti yang terjadi sejak sekitar setahun belakangan, sangat tidak memadai lagi bila dihadapkan dengan laju inflasi yang cukup tinggi, yang menbuat harga barang –terutama dari jenis barang kebutuhan pokok—melonjak naik. Bila dikaitkan dengan harga barang, maka nilai jual minimal karet alam sebesar Rp10.000/kg di tingkat pedagang pengumpul. Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kampar, Ir.H.Bustan MM, memaparkan sebagian besar potensi wilayah kab.kampar di pungsikan untuk pengembangan sektor perkebunan. Luas lahan perkebunan di daerah ini adalah 509.804 hektar dengan jenis perkebunan yang terluas adalah kelapa sawit seluas

400.540 hektar (78,57%), dan karet seluas 102.313 hektar (20.07%). Selebihnya perkebunan kelapa, gambir, pinang dan kakao. Diterangkan Bustan, dari kebun sawit seluas 400.546 Ha tersebut, hanya 198.942 hektar yang perkebunan rakyat. Sedangkan produksi kelapa sawit tahun 2015 mencapai 6.843.964 ton tandan buah segar (TBS) .dan 33 Unit pabrik kelapa sawit (PKS),dengan kapasitas 1.355 ton TBS/ jam. Sedangkan karet yang seluas 102.313 hektar hasil produksinya mencapai 75.721 ton/tahun dengan 4 unit pengolahan (crumb rubber). Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati H Azis Zaenal,SH,MM dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto, SH memiliki program peningkatan investasi di berbagai sektor. Program ini dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat yang saat ini banyak bergantung di sektor perkebunan karet dan kelapa sawit. Investasi dinilai memiliki peranan penting untuk membuka lapangan kerja yang baru dan meningkatkan nilai ekonomi produk dari perkebunan, pertanian maupun perikanan yang berkembang cukup bagus di Kabupaten Kampar. Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-

rata 22`cc-33`cc, kelembapan nisbi rata -rata 78-94 persen, serta curah hujan rata-rata 283 mili meter pertahun, dengan kondisi lahan tanah yang relatif subur. Kabupaten Kampar seluas 1.128.898 Ha,10.679 Ha (0.95) merupakan tanah sawah, 401.246 Ha (35,54%) lahan perkebunan dan 65.927 Ha (5,84%) hutan. Bupati Kampar H Azis Zaenal,SH,MM menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas wilayah lebih kurang 11 ribu KM persegi dan dengan jumlah penduduk yang tercatat lebih kurang 800 ribu jiwa. Berbicara dengan industri perkebunan, untuk di Provinsi Riau sendiri Kampar merupakan kebut Sawit terluas. Dimana Kampar pada tahun 2013 saja sudah memiliki perkebunan Sawit mencapi lebih kurang 76,73 persen dan kebun karet lebih kurang 21,58 dari total lahan perkebunan 468.918 Ha. “Dengan demikian dalam bidang perkebunan Kampar sudah terbukti merupakan peluang investor dalam mengembangkan usaha,” terang Azis. Bupati bertekad untuk bisa meningkatkan lagi perekonomian masyarakat Kampar untuk bisa meningkat serta bagaimana Kampar sendiri benar-benar bisa maju. Untuk mewujudkan itu semua, Pemkab Kampar mesti lakukan terobosan-tero-

bosan dalam mengolah, memaksimalkan, hingga membantu memasarkan produk hasil perkebunan, bukan saja ke tingkat nasional, tapi juga internasional. Sementara itu, Ir.H.Bustan MM Kadis Perkebunan dan Kesehatan hewan Kampar memaparkan sebagian besar potensi wilayah Kampar memang difungsikan untuk pengembangan sektor perkebunan. Bustan menjelaskan bahwa luas perkebunan di Kampar berdasarkan data perkebunan tahun 2015, seluas 509.804 Ha dengan jenis perkebunan yang terluas adalah kelapa Sawit seluas 400.540 Ha (78,57%), dan karet seluas 102.313 Ha (20.07%). Diterangkan Bustan dari Kebun Sawit seluas 400.546 Ha tersebut, hanya 198.942 Ha perkebunan rakyat. Sedangkan produksi kelapa sawit tahun 2015 mencapai 6.843.964 ton tandan buah segar (TBS) dan 33 Unit pabrik kelapa sawit (PKS), dengan kapasitas 1.355 ton TBS/jam. Sedangkan karet yang seluas 102.313 Ha hasil produksinya mencapai 75.721 ton/ tahun dengan 4 Unit pengolahan (Crumb Rubber). “Untuk Saat ini Sawit dan Karet tersebut masih menjadi primadona dan idola petani Kampar,” ungkapnya. Selanjutnya Bustan juga menjelaskan dalam perkebunan sawit dan Karet terdapat juga peluang ekonomi dan investasi yang cukup menjanjikan. “Seperti integrasi usaha perkebunan sawit dengan usaha peternakan sapi dan kambing, investasi pakan ternak dari bungkil sawit sertal pupuk organik dari kotoran ternak,”terangnya, dilansir hebatriau.com. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar pun mengucurkan program penyuluhan dan pemupukan terhadap petani sawit yang berada di Kabupaten Kampar. Bustami menyebut dana itu disalurkan dengan membuat program baru dengan membentuk kelompok-kelompok tani untuk setiap desa serta dilakukan pembinaan dan dilakukan badan usaha, dan akan dipresentasikan ke pihak perusahaan. “Indonesia adalah perkebunan sawit yang terbesar, dan untuk di Provinsi

Riau, Kabupaten Kampar yang terbesar, seharusnya kampar sudah mendapatkan lahan untuk pengelolaan sawit ini tersendiri,” katanya. Sejalan dengan itu Bupati Kampar, Azis Zaenal memerintahkan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendata semua usaha perkebunan di Kampar. Pendataan dilakukan oleh Kepala Desa di wilayahnya masing-masing. Azis mengatakan, ini adalah langkah awal pengumpulan data untuk menertibkan usaha perkebunan non-prosedural, bahkan ilegal. “Dicatat siapa pemiliknya, dimana letaknya, apa usahanya, berapa luasnya,” katanya, belum lama ini. Menurut Azis, data dari Kepala Desa selanjutnya akan digodok. Kemudian Dinas Perkebunan melakukan validasi data dan mengidentifikasi masalah setiap usaha. Nantinya akan ketahuan usaha yang tak berizin, apalagi masuk dalam kawasan hutan. “Kalau lahannya lebih dari izin, kembalikan kepada negara. Kalau kurang, saya kasih berapa kekurangannya,” kata Azis mencontohkan. Khusus yang berada dalam kawasan hutan, kata dia, jelas harus angkat kaki. Pernyataan Azis ini sekaligus menyikapi banyaknya konflik lahan di Kampar. Ia menegaskan, kuncinya adalah semua pihak harus mematuhi aturan agar konflik agraria tidak terjadi. Azis meminta waktu sampai pendataan perizinan lahan selesai. Ia mengatakan, tim belum lama dibentuk dan baru mulai bekerja. Ia tidak mematok target sampai kapan pendataan ini dilakukan. “Bertahaplah kita selesaikan. Yang dua puluh tahun aja ada yang belum selesai,” kata Azis. ?Dalam penyelesaian konflik lahan, ia menjamin dirinya lepas dari kepentingan dengan pihak manapun. “Saya nggak ada beban. Saya nggak pernah memakan jasa mereka (pemilik usaha). Jadi ya jalan aja,” kata Azis. (adv/hms/e2)

Pemerintah Kabupaten

galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Shalat Idul Adha Bersama Keluarga di Kantor Bupati

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE melaksanakan shalat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati Inhu, Pematang Reba, Rabu (22/8/2018). Yopi hadir bersama sang istri Ibu Rezita Meylani Yopi, dan kedua putranya Pijar Prawara Arianto dan Soenara Putra Arianto. Bupati Yopi bersama Pijar Prawara Arianto menempati shaf terdepan bersama sejumlah tokoh masyarakat dan para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu. Sebelumnya, Selasa (14/8/2018) sore, Bupati Yopi bersama puluhan anggota Satpol PP Inhu, Selasa Sore

(14/08/2018). Bupati Yopi, tampak melemparkan senyuman dan mengacungkan telunjuk satu jarinya ke atas udara di depan sejumlah awak media saat dirinya melintas dari depan Kantor DPRD Inhu. Yopi terdapat dibarisan bagian depan yang kelihatannya tanpa kenal lelah, didampingi Kabag Kesra Setda Inhu, Ahmad Jalil. Sukses melaksanakan pengibaran bendera sang Merah Putih, Jum’at (17/8/2018) pagi yang dipimpin oleh wabup Inhu H. Khairizal, selanjutnya giliran Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto memimpin langsung

jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih pada Jum’at sore. Pada Selasa (21/8/2018), Bupati Yopi menyerahkan satu ekor hewan kurban kepada Kepala Rutan Kelas II B Rengat Bejo Sukirman, Amd, IP, SH, MH yang nantinya akan dibagikan kepada para warga binaan. Ikut mendampingi Bupati Yopi dalam penyerahan itu, Sekda Inhu Ir H Hendrizal, Plt Kepala BPKAD Ibrahim Alimin, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Paino serta sejumlah pejabat lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Soal Pelantikan PAW Adil, Ini Kata Hanura Riau “Seharusnya, DPRD Riau bisa langsung melakukan PAW, karena prosedur dan tekniknya sudah sangat jelas. Mengapa di DPRD Riau jadi berbeda prosesnya. Bukankah kita sudah ajukan SK yang disahkan Kemenkumham sebelumnya.”

ARTAI Hanura (Hati Nurani Rakyat) menilai ada unsur kesengajaan yang dilakukan DPRD Riau untuk memperlambat proses Pengganti Antar Waktu Muhammad Adil. “Seharusnya, DPRD Riau bisa langsung melakukan PAW, karena prosedur dan tekniknya sudah sangat jelas. Mengapa di DPRD Riau jadi berbeda prosesnya. Bukankah kita sudah ajukan SK yang disahkan Kemenkumham sebelumnya,” sebut Kuasa Hukum DPP Partai Hanura, Dirzy Zaidan di Pekanbaru, Rabu. Dia menuding DPRD Riau terkesan mengulur proses PAW Muhammad Adil yang maju di Pemilu 2019 dengan partai PKB, dan digantikan oleh Sayed Junaidi Rizaldi. “Di kabupaten/kota bisa langsung melakukan PAW, mengapa di DPRD Riau seperti ini,” kata Dirzy.

Ini Kata Legislator Riau Soal Aturan Pengeras Suara di Masjid “Kementerian Agama jangan terlalu mengurusi permasalahan pengunaan toa untuk adzan. Banyak betul yang diatur pemerintah sekarang ini, harga sembako dan barang sajalah yang diatur.” Aturan penggunaan pengeras suara di mesjid yang dikeluarkan Kemenag RI mendapat kritikan dari

Pihak DPRD Riau sendiri diketahui tengah melakukan konsultasi ke Kemenkumham, menanyakan masalah keabsahan atas dualisme partai Hanura yang pernah terjadi. Menurut Dirzy, seharusnya pihak DPRD Riau bisa melihat, keabsahan Hanura karena bisa menjadi peserta Pemilu 2019. “Sebenarnya yang kurang jelas apa, dari peserta Pemilu 2019 juga sudah jelas, bisa dilihat langsung,” paparnya. Sehingga, menurut Dirzy apa yang dilakukan pihak DPRD ke Kemenkumham bukanlah konsultasi, tapi ada kesengajaan yang dilakukan untuk mem-

Komisi V DPRD Riau. “Kurang pas saja, pemerintah harusnya bijak. Kita yang mayoritas muslim tidak perlu diatur soal itu,” kata Aherson, Ketua Komisi V kepada wartawan, Jumat (07/09/18). Menurutnya hal ini bukan berarti tidak menghargai non muslim, tapi persoalan ini lebih kepada etika. Aturan yang dikeluarkan itu, bisa menyebabkan ketersinggungan masyarakat Indonesia, terutama Riau yang mayoritas muslim. “Kementerian Agama jangan terlalu mengurusi permasalahan pengunaan toa untuk adzan. Banyak betul yang diatur pemerintah sekarang ini, harga sembako dan barang sajalah yang diatur,” jelasnya. Meskipun DPRD Riau tidak pu-

perlambat proses PAW bagi Hanura. “Ini sangat merugikan Partai Hanura. Kami melihat yang dilakukan itu bukan konsultasi, tapi ada kesengajaan. Kalau memang konsultasi, sehari siap. Tidak menunggu lama seperti ini,” sebutnya. “Kalau misalnya pihak DPRD mau, saya siap bantu menemani sampai selesai dalam satu hari konsultasi tersebut. Kami minta pihak DPRD tidak perlambat proses PAW tersebut,” sambungnya. Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli saat dikonfirmasi telpon selulernya sedang tidak aktif. (ant/e2)

nya wewenang mengkaji ini, pihaknya sangat berharap anggota DPR RI bisa segera mengkaji aturan ini. Apabila dianggap meresahkan sejumlah pihak. “Seperti biasa sajalah penggunaan toa masjid ini, selama ini kan tidak ada permasalahan, DPR RI harus pertanyakan surat edaran ini ke Kemenag,” tutupnya. (rtc/e2)

Politisi PKS Ini Optimistis APBD Perubahan Disahkan Akhir Bulan Ini “Kita tengah membicarakan program dan kegiatan yang akan dirasionalisasi. Kita berharap, pokok fikiran anggota dewan bisa diakomodir atau tidak dirasionalisasi.” Wakil rakyat di DPRD Riau mulai dipusingkan dengan jadwal pengesahan APBD Perubahan. Dalam aturannya, APBD Perubahan disahkan tiga bulan sebelum berakhirnya masa penggunaan anggaran (akhir tahun, red). “Banggar dan pimpinan

dewan tengah menggesa pembahasan APBD Perubahan 2018 sebelum berakhirnya bulan ini yang tinggal beberapa hari lagi,” kata Mansyur, anggota Banggar kepada wartawan, Kamis (27/9/2018). Adanya defisit dan rasionalisasi anggaran masih menjadi kendala utama dalam pembahasan. Untuk itu, sistem ‘maraton’ dalam membahas APBD Perubahan, menjadi salah satu solusi yang diterapkan. “Kita tengah membicara-

kan program dan kegiatan yang akan dirasionalisasi. Kita berharap, pokok fikiran anggota dewan bisa diakomodir atau tidak dirasionalisasi,” harapnya. Meskipun dikejar waktu, politisi PKS ini tetap optimis jika APBD Perubahan tahun 2018 bisa disahkan, akhir bulan ini sesuai dengan ketentuan yang ada. “Kalau melewati batas, waktu penggunaan anggaran yang ada di APBD Perubahan, sedikit,” tutup sekretaris Komisi II DPRD Riau ini. (rrc/e2)

Resmi Diumumkan, Pengusulan Pemberhentian Andi Rachman “D isamping itu juga akan jadi penetapan dalam pelantikan Plt Gubernur Riau jadi Gubernur devenitif. Disamping itu jabatan Wakil Gubernur Riau nanti setelah ada Gubetnur devenitif ditiadakan. Karena sisa masa jabatan tidak sampai 18 bulan lagi sebagai salah satu persyaratan.” Pihak DPRD Riau resmi mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman atau Andi Rachman setelah dia maju sebagai calon pada Pilleg DPR RI di tahun 2019. Penguman disampaikan lewat rapat paripurna

yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Kamis (27/09). Disampaikan Kordias saat dikonfirmasi setelah rapat paripurna pengumuman pengunduran diri Gubernur, pengumuman dari DPRD Riau ini merupakan pedoman atau salah satu syarat untuk disampaikan ke Presiden melalui Kemendagri dalam penetapan pemberhentian “Disamping itu juga akan jadi penetapan dalam pelantikan Plt Gubernur Riau jadi Gubernur devenitif. Disamping itu jabatan Wakil Gubernur Riau

nanti setelah ada Gubetnur devenitif ditiadakan. Karena sisa masa jabatan tidak sampai 18 bulan lagi sebagai salah satu persyaratan,” jelas politisi PDI-P ini. Saat dikonfirmasi lagi mengenai berapa lama proses ‘pengurusan’ di Kemendagri ini, Dapil Kota Pekanbaru ini memperkirakan tidak akan sampai satu bulan sudah disampaikan ke Pemprov dan diteruskan ke DPRD Riau. “Nanti juga akan ada proaes pelantikan Gubernur devenitif melalui rapat paripurna istimewa DPRD Riau,” tambahnya. (rgc/e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

2018, DPRD Riau Pastikan Tidak Ada APBD Perubahan

Gantikan Hardiyanto, Nurzaman Dilantik Jadi Anggota DPRD Riau “Dengan dilantiknya Nurzaman tentu akan membuat DPRD Riau secara kelembagaan jadi dapat angin baru dan semakin energik dalam memikirkan bagaimana Riau ini akan semakin maju.” INSINYUR Nurzaman dari Partai Gerindra dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019. Nurzaman PAW dari Hardiyanto yang mengundurkan diri maju di Plikada Gubri tanggal 27 Juni 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar melalui sidang paripurna istimewa langsung dipimpin Ketua DPRD Riau, Dra Hj Septina Primawati didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Kamis (27/9/2018). Turut hadir Plt Gubri yang diwakilkan oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Forkopimda, Anggota DPRD Riau, Kepala OPD, undangan dan keluarga besar Anggota DPRD Riau yang

dilantik. Septina Primawati mengatakan, dengan dilantiknya Nurzaman tentu akan membuat DPRD Riau secara kelembagaan jadi dapat angin baru dan semakin energik dalam memikirkan bagaimana Riau ini akan semakin maju Sementara itu Nurzaman saat dokonfirmasi mengatakan, saat ini merupakan tahun-tahun akhir masa jabatan (sekitar 8 bulan lagi). Dimana masa gencarnya ke lapangan dalam menyerap aspirasi. Ada beberapa persoalan utama di Dapil Bengkalis yaitu Infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. “Ini menjadi persoalan yang akan diemban.” katanya. (src/e2)

“Kemarin kami sudah lakukan rapat dengan Plt Gubernur, Sekdaprov, dan juga dengan seluruh assisten di Pemprov. Kami sudah menyatakan kesiapan untuk melajukan pembahasan secara marathon hingga Mingg dan sahkan, tapi mereka tidak sanggup.” APBD Perubahan Riau dipastikan ditiadakan pada tahun 2018 ini. Setelah melakukan rapat bersama di DPRD Riau pada Jumat (28/9) malam, DPRD Riau’>Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau menyepakati hal tersebut. Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, ditiadakannya APBD tersebut dikarenakan pihak Pemprov Riau tidak menyanggupi untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan tersebut dalam dua hari. Sebagaimana diketahui, untuk APBD Perubahan, pusat audah menegaskan wajib disahkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Artinya akhir September sudah harus selesai. “Kemarin kami sudah lakukan rapat dengan Plt Gubernur, Sekdaprov, dan juga dengan seluruh assisten di Pemprov. Kami sudah menyatakan kesiapan untuk melajukan pembahasan secara marathon hingga Mingg dan sahkan, tapi mereka tidak sanggup,” kata Sunaryo. Dari awal-awal menurut Sunaryo pihaknya sudah mengingatkan, baik secara lisan ataupun surat, agar pihak Pemprov Riau menyegerakan pengajuan KUA PPAS ke DPRD Riau. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemprov. Pemprov Riau baru memasukkan KUA PPAS pada tanggal 19 September 2018 lalu, otomatis waktu untuk pembahasan semakin mepet. “Tanggal 19 baru masuk, itu pun ada pebaikan. Kemudian dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) untuk dibahas di Banggar, dan baru terlaksana bebebrapa kali,” ujarnya. Terkait adanya pernyataan dari pihak TAPD soal adanya pengajuan pokok pikiran dari dewan, hal itu diakui Sunaryo. Tapi ia pastikan ditiadakan APBD Perubahan 2018 bukan karena hal itu, namun karena tidak cukupnya waktu untuk mmembahas dan mengesahkan.

Dewan Riau Minta Pertimbangkan Honorer yang Lama Mengabdi

Dia menambahkan, pokok pikiran juga merupakan aspirasi masyar yang dijemput oleh dewan. “Itu bukan barang haram, dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau takut bermasalah tekankan OPD nya agar menuntaskan agar dilakukan sesuai aturan, bukan malah dihilangkan,” ujarnya. Sementara itu, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan sebelumnya juga sudah diperkirakan target untuk tahun 2018. Dimana, total keseluruhan APBD Perubahan diperkirakan berkurang. Apalagi pada tahun ini akan ada rasionalisasi anggaran sebesar hampir Rp 1 Triliun lebih. Artinya, dari APBD murni 2018 sebesar Rp 10,3 triliun total APBD perubahan menjadi Rp 9,7 triliun. “Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi, karen kemaren 2017 kita perkirakan silpa itu sampai Rp 1 triliun lebih. Nyatanya, karena serapan tahun kemaren bagus dari LHP BPK silpa kita itu hanya sekitar Rp 58 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Riau lainnya, Noviwaldy Jusman. Ia juga mengingatkan, agar kondisi keuangan pemerintah pusat yang juga mengalami defisit. Belum lagi saat ini pusat mentiadakan APBN-Perubahan. Maka dari itu, jika proyeksi tersebut tetap dilaksanakan Pemprov akan siap-siap menerima konsekuensi. Seperti tunda bayar terhadap seluruh pekerjaan yang ada pada APBD 2018. “Pemprov akan berhutang pada rekanan yang akan dibayar pada APBD Perubahan tahun 2019. Kan kasihan juga kita nanti gubernur terpilih, Pak Syamsuar jadi cuci piring,” ulasnya. (tpc/e2)

“Menurut saya ini hanya menambah kemiskinan saja, coba bayangkan, gaji mereka satu bulan, hanya ratusan ribu, itu pun dibayarkan selalu terlambat, kan sama saja kita menciptakan kemiskinan baru, bukan mengentaskan kemiskinan.” Kepala daerah dinilai terlalu mudah membuat kebijakan untuk menerima tenaga honor. Harusnya menurut pihak DPRD Riau, harus ada pengkajian dan regulasi untuk menambah tenaga honor tersebut. Jika tidak, maka dampaknya tidak hanya kepada anggaran daerah, tapi juga ribuan tenaga honor yang terancam kehilangan pekerjaannya. Salah seorang anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, dengan memberikan SK kepada pegawai honor, menurutnya sama halnya dengan pemerintah menciptakan kemiskinan yang baru bagi masyarakat. “Menurut saya ini hanya menambah kemiskinan saja, coba bayangkan, gaji mereka satu bulan, hanya ratusan ribu, itu pun dibayarkan selalu terlambat, kan sama saja kita menciptakan kemiskinan baru, bukan mengentaskan kemiskinan,” kata Husaimi kepada Tribun, Rabu (3/10). Dengan kondisi saat ini, menurut Husaimi salah satu solusinya adalah dengan mmberikan pelatihan kewirausahaan, sehingga mereka punya keterampilan. “Saya setuju jika honorer itu dirumahkan, tetapi pemerintah juga harus mencari jalan keluar bagi mereka, misalnya dengan memberikan semacam pelatihan kewirausahaan, sehingga setelah taknjadi honorer lagi, mereka tidak menganggur, dan bisa berkembang,” ujarnya. Dia juga berharap, agar pemerintah bisa mempertimbangkan pegawai honor yang sudah lama mengabdi, dan tidak disamakan dengan tenaga honor yang baru. “Yang sudah sampai belasan bahkan puluhan tahun itu patutlah dipertimbangkan, kasihan kita mereka sudah mengabdi lama. Jumlahnya kan juga tidak terlalu banyak,” tuturnya. (tpc/e2)

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

LAMR Temui Wamen Soal Blok yang Kini Dikelola PT CPI

“Pertambangan minyak di Indonesia masih berhadapan dengan halhal besar, di antaranya adalah sumber daya, teknologi, dan dana. Nah, mari kita carikan jalan keluarnya nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.”

engelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau yang diputuskan pemerintah akan dikelola Pertamina, menyusul setelah pada tahun 2021 mendatang hak pengelolaan PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) atas blok itu akan berakhir, terus saja bergulir. Pada Rabu (15/8/2018), Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menemui Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar di Kementrian ESDM di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Wamen ESDM Arcandra mengatakan pihaknya menyetujui daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut mengelola ladang minyak Blok Rokan, Riau. Untuk itu ia akan memfasilitasi tim dari Riau untuk duduk bersama dengan PT Pertamina dalam mewujudkan pengelolaan dimaksud. Dari LAMR antara lain hadir Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri H Al azhar, Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri Syahril Abu Bakar, Wakil Ketua Umum MKA Datuk HR Marjohan, Sekretaris Umum MKA Datuk H Taufik Ikram Jamil, Bendahara Umum DPH Datuk H.Isharudin, dan sejumlah pengurus LAMR lainnya. Terlihat hadir Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati Rusli. Selain itu, sejumlah perwakilan dari pagayuban yang ada di Pekanbaru seperti Jawa, Batak, dan Tionghoa. Tidak ketinggalan pula Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Pekanbaru. Sedangkan dari Kementerian ESDM, Wamen Arcandra didampingi sejumlah pejabat tinggi di kementerian tersebut antara lain Direktur Jenderal Migas Dr Ir Djoko Siswanto. Ketua MKA LAMR Datuk Seri H Al azhar mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampikan aspirasi komponen masyarakat Riau mengenai Blok Rokan. Hal ini antara lain disebabkan bahwa pen-

gelolaan ladang minyak di Riau selama ini belum memberi keuntungan yang lebih kepada daerah. Blok Rokan saja, yang telah dikelola hampir 100 tahun, sangat kurang melibatkan pekerja tempatan, terbilang hanya sekitar 10%, sampailah kontrak pengelolaannya berakhir tahun 2021. Belum lagi berkaitan dengan pemiskinan masyarakat adat di sekitar lokasi ladang minyak akibat lahan mereka diolah untuk kepentingan pertambangan tersebut. Hal itu disambut Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abu Bakar dengan mengatakan bahwa masalah demikian bisa terjadi karena daerah tidak dilibatkan dalam pengelolaan ladang minyak. Ini dirasakan berbagai komponen masyarakat, sehingga memunculkan gagasan untuk bagaimana terlibat dalam pengelolaan ladang minyak khususnya di Blok Rokan. Untuk itu, kata Syahril, LAMR mengeluarkan warkah dengan sembilan pernyataan tanggal 1 Agustus 2018 yang kemudian dibacakan oleh Sekum MKA Taufik Ikram Jamil. Di antaranya berisi pengelolaan Blok Rokan harus melibatkan daerah dengan porsi daerah 70% di luar participant interest 10% dan mengeluarkan pancung alas 2% untuk pemakaian tanah atau hutan ulayat akibat pengelolaan tersebut. Selain itu mengutamakan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, dan beasiswa. Syahril yang didampingi Taufik Ikram Jamil, kemudian menyerahkan warkah itu kepada Wamen Arcandra. “Saya terima ini ya,” kata Arcandra yang langsung meletakkan map berisi warkah LAMR itu di atas meja di hadapannya. Suasana diskusi amat terasa di sela-sela Wamen Arcandra menanggapi warkah dari LAMR tersebut. Apalagi sebelumnya, ia meminta mahasiswa berbicara yang antara lain menyampaikan aspirasi penglibatan daerah dalam pengelolaan Blok Rokan. Ikut berbicara yang muncul

secara spontan secara hukum dan teknis antara lain Zulkarnaen Noerdin, Ahmiyul Rauf, Aris Aruna, Suhardiman Amby serta Hermansyah. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga ikut berbicara pada akhir pertemuan dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan LAMR merupakan kata hati masyarakat Riau. Menurut Arcandra, pihaknya amat memahami keinginan masyarakat Riau melalui LAMR tersebut. Untuk itu sepanjang dalam batas wewenangnya, apa yang diwarkahkan LAMR amat memungkinkan untuk dibicarakan. Di sisi lain beberapa di antaranya sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti juga diterangkan Dirjen Migas Djoko Siswanto, Arcandra juga mengatakan bagaimana ketentuan menyebutkan bahwa kontrak kerja senilai Rp 10 milyar, dilaksanakan di daerah. “Padahal 90 persen kontrak kerja di ladang minyak itu, nilainya di bawah Rp 10 milyar,” katanya seraya menambahkan, dengan demikian, pekerjaan yang harus dilaksanakan langsung di daerah tersebut sangat besar. Di sisi lain ia mengatakan, bagaimanapun, duduk bersama antara Pertamina dengan unsur di daerah seperti BUMD memang amat perlu dilakukan dalam waktu yang tidak lama. “Bapak-bapak siapkanlah tim untuk itu, kita bicarakan secara tuntas, ,” katanya. Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan, waktu untuk mempersiapkan keterlibatan daerah itu di Blok Rokan masih cukup yakni tiga tahun, persis setelah kontrak Blok Rokan berakhir dengan PT Chevron. Tidak seperti blok CPP yang habis masa kontraknya langsung diserahkan kepada daerah beberapa waktu lalu, sehingga mengalami berbagai hal yang tidak mengenakkan. Mengenai regulasi yang dapat mencapai kepentingan daerah selain undangundang pertambangan, Wamen Arcandra mengakui juga memungkinkan dipersiapkan. Misalnya walau tidak ada dalam ketentuan pertambangan mengenai penggunaan hutan atau tanah ulayat, tetapi memungkinkan menggunakan undang-undang yang berhubungan dengan agraria dan kehutanan. Sehingga memungkinkan unsur adat berupa pancung alas memiliki jalan untuk diwujudkan yang tentu saja harus dilakukan melalui berbagai kajian. Sebelumnya, Wamen Arcandra mengingatkan bahwa pertambangan minyak di Indonesia masih berhadapan dengan hal-hal besar, di antaranya adalah sumber daya, teknologi, dan dana. “Nah, mari kita carikan jalan keluarnya nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya,” ujar Wamen. (rtc/e2)

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

Bupati Berharap TdSi Sejajar dengan Tour de Singkarak dan Tour de Ijen “Insyaalah rute tour de Siak tahun depan akan kita tingkatkan, melintasi kabupaten kota yang ada di Riau, agar objek wisata yang ada dapat ter eksplor, bahkan menyebrangkan para pembalap, dalam etape khusus ke negri jiran Malaysia tahun depan segera terwujud.”

VEN internasional Tour de Siak (TdSi) kembali digelar di Kabupaten Siak, yang berlangsung di pentas Siak Bermadah Senin (17/9/2018) malam. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si., sebagai salah satu sarana wisata olahraga bagi para turis mancanegara. Saat membuka kegiatan itu secara resmi, Bupati Syamsuar mengatakan iven TdS yang diselenggarakan di Kabupaten Siak tahun ini merupakan iven berskala internasional tahunan. “Tahun ini juga Tour de Siak masuk ke dalam kalender Union Cycliste Internationale (UCI),” kata Syamsuar, Gubernur Riau terpilih yang menang di ajang Pilgub Riau 2018 yang baru saja dilaksanakan. Sementara Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan dukungan , Tahun depan (Tdsi) akan dikembangkan rutenya, melintasi kabupaten kota yang ada di Riau, serta merangkai berbagai potensi objek pariwisata yang ada di bumi lancang kuning. “Insyaalah rute tour de Siak tahun depan akan kita tingkatkan, melintasi kabupaten kota yang ada di Riau, agar objek wisata yang ada dapat ter eksplor, bahkan menyebrangkan para pembalap, dalam etape khusus ke negri jiran Malaysia tahun depan segera terwujud,” ungkap Syamsuar. Kata Syamsuar lagi, (TDSi) tahun ini merupakan tahun yang ke enam, dimana Pekan Siak sebagai tuan rumah, akan berupaya terus dari tahun ke tahun pelaksanaannya mengalami penyempurnaan. Agar event sport tourism ini, gaungnya sampai ke luar negeri sehingga kabupaten Siak di kenal juga kunjungi turis manca negara. “Pemerintah Kabupaten Siak dalam pagelaran Core Event Pariwisata olahraga sepeda yang ber-

skala International ini, memiliki harapan event ini dapat sejajar dengan tour de Singkarak, tour de Ijen,” kata Bupati Siak Syamsuar. Pada tahun 2018 ini, Tour de Siak mempu menjadi magnet tersendiri dari Tim Asing yang ingin berlaga di event Tour de Siak Kabupaten Siak, sesuai data yang masuk, sebanyak 19 tim yang ingin berkompetisi di event Tour de Siak 2018, setelah Dinas Pariwisata Siak melakukan evaluasi, Tim Asing yang ikut menjadi 9 Tim, sedangkan untuk Tim Dalam Negeri sebanyak 5 Tim. “Harapan kita melalui event Tour de Siak 2018 ini yang berskala Internasional, bisa menjadi alat promosi kita untuk mengenalkan Pariwisata Daerah yang ada di Kabupaten Siak, baik secara Nasional maupun Internasional. Tujuan utama Pemerintah tentunya meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara datang di Kabupaten Siak,” harapan Syamsaur. Sementara itu Gubernur Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, kita mengharapkan dapat menjangkau lebih luas lagi, dan kita bisa menyebrangkan ke negri jiran. Dan kita menginginkan event tour de Siak ini bisa masuk dalam Wanderful Indonesia. “Kita berdoa event (tdsi) ini bisa masuk wanderful indonesia, secara keseluruhan riau sudah menyumbang terhadap perkembangan pariwisata di indonesia,” kata Andi. Ungkapnya lagi, kita tidak bisa mengandakan migas lagi, karena minyak dan gas ini akan habis, harus ada cara baru agar menambah pendapatan daerah. Salah satunya pengmbangan sektor pariwisata yang kita miliki. Pemerinta Jokowi menginginkan Makin tumbuh pariwisata ini, Pariwisata medapat di jadikan leding sektor, bagi pemasukan defisa negara.***

Pemerintah Kabupaten

Risalah

siak

Hukuman Bagi Orang yang Shalat, tapi Berbohong agai kejahatan, dan salah satu ciri golongan orang munafik adalah mereka yang suka berkata dusta. Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda, “Berkata benar jadikanlah kebiasaan bagimu, karena benar menurut kebaikan dan mengantarkan ke surga. Seseorang selalu berkata benar (pasti) ditentukan siddiq disisi Allah. Dan berhati-hatilah kamu pendusta, karena dusta menimbulkan kekejian (kejahatan) dan akibatnya akan menjerumuskan pelakunya ke

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” [QS. Az-Zumar ayat 3] Seperti yang Allah sudah firmankan dalam ayat diatas, orang yang berbohong pasti akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Dan mereka memiliki ciri yaitu dengan muka yang sangat hitam legam. Perbuatan dusta adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak dan melenyapkan amal ibadah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, “Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 walaupun ia sholat, puasa, walaupun ia mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu berdusta saat berbicara, jika berjanji dia ingkar, dan berhianat apabila diberi amanat (kepercayaan)” Bahkan, lebih parah lagi Allah tidak akan mau melihat dan mensucikan mereka yang berbohong dan Allah akan me-

dalam neraka. Seseorang berdusta akhirnya ditentukan pendusta disisi Allah” Kejujuran merupakan landasan iman bagi seorang muslim. Bentuk kejujuran itu dapat dibuktikan melalui ucapan maupun perilaku sehari-hari. Pada saat hari kebangkitan dan hari pembalasan kelak, seorang pendusta akan datang bersama kelompoknya (pendusta) dan datang kepada Allah dengan keadaan yang mengerikan. Sebagaimana firman Allah SWT: “Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?” [QS. Az-Zumar ayat 60] Allah juga berfirman:

nyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Ada tiga golongan di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat dan mensucikan mereka bahkan akan ditimpakan siksaan yang pedih yaitu, orangtua yang berzina, raja yang berdusta, dan fakir yang sombong.” [HR. Muslim] Dusta adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam, dan Allah akan mencatat dosa sekecil apapun dan akan tetap membalasnya. Dan dusta sekecil apapun, maka pelakunya nanti akan dimasukkan kedalam neraka, untuk itu sebagai seorang muslim yang bertawa hendaknya kita selalu menjauhi dan berusaha agar terhindar dari sifat dusta ini. Karena kejujuran akan mengatarkan kita kepada jalan kebaikan dan surga. (int)

Berbohong adalah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, akan tetapi yang terjadi sekarang ini banyak sekali orang bahkan kita sendiri yang suka bermain-main dengan kebohongan.

BADAH shalat sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat, karena bagi mereka yang mengerjakan shalat maka akan mendapatkan pahala dan sebaliknya, mereka yang meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa dan terancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Dalam sebuah hadits Rasulullah pernah menerangkan bahwa sholat itu dapat mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Namun, ada beberapa orang yang sholat tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar seperti membunuh, mencuri dan yang paling umum adalah berbohong. Lalu, bagaimana hukuman yang akan diterima bagi orang yang shalat tetapi suka berbohong? Karena ajaran Islam mengajarkan kepada seorang muslim agar selalu dan mampu menjaga lisannya atau perkataannya. Hukuman Bagi Orang yang Shalat Tapi Berbohong Berbohong adalah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, akan tetapi yang terjadi sekarang ini banyak sekali orang bahkan kita sendiri yang suka bermainmain dengan kebohongan. Bahkan tak sedikit yang menganggap bahwa bohong itu merupakan sesuatu yang sepele, padahal kita tahu bahwa sekecil apapun kebohongan tetap saja dianggap sebagai dosa besar. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Naml: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.” [QS. An-Nahl ayat 105] Bohong atau dusta adalah sebuah sifat buruk yang sangat dibenci dan Allah sendiri mengutuknya. Kebohongan merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Berbohong adalah pangkal dari berb-

Infotorial Pemkab Siak

Pemkab Siak Terima Penghargaan Menkeu karena Rebut WTP 5 Kali Berturut-turut “Penghargaan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara, untuk mendukung pembangunan menuju indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

ANGANLAH lagi memandang Siak dengan sebelah mata. Prestasi demi prestasi yang diukir oleh kabupaten ini, baik di tingkat regional maupun nasional, semakin mengokohkan Siak sebagai sebuah daerah otonom yang mesti diperhitungkan. Terutama sejak dipimpin duet Bupati Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si. Terakhir, Pemkab Siak menerima predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dari BPK RI. Termasuk tahun ini, berarti Pemkab Siak tercatat sudah tujuh kali menerima penghargaan itu secara berturut-turut. Karena prestasi itu, Pemkab Siak menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Siak Syamsuar, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018). Pemerintah Kabupaten Siak menerima penghargaan atas capaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017. Plakat Penghargaan diberikan dalam kepada 38 Pemerintah Kota,15 Pemerintah Kabupaten, 8 Pemerintah Provinsi, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian selndonesia, dengan total 93 penghargaan yang diserahkan dalam dua sesi. Pemerintah Kabupaten Siak, sebenarnya sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Bupati Syamsuar usai menerima plakat yang diserahkan sempena Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 tersebut mengatakan, penghargaan ini merupakan bagian dari upaya me ningkatkan kualitas manajemen keuangan negara, untuk mendukung pembangunan menuju indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemer-

intah pusat dan pemerintah daerah. “Penghargaan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak, yang transparan dan akuntabel”, kata Syamsuar. Atas raihan prestasi ini Syamsuar mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh OPD baik ditingkat kabupaten maupun di Kecamatan yang telah menyusun laporan keuangannya dengan baik, dan memberikan perhatian setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat. “Penghargaan ini merupakan pijakan bagi kita untuk terus menjadi semakin baik kedepannya, dalam mengelola keuangan” ujar Syam. Untuk Provinsi Riau, tercatat hanya dua kabupaten yang berhasil meraih penghargaan tersebut, yakni kabupaten Siak dan kabupaten Kuantan Singingi. Penyerahan penghargaan berupa plakat

secara langsung oleh Menteri Keuangan, pada acara Rakernas hanya diberikan kepada penerima opini WTP 5 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan tahun 2013-2017. Sementara penghargaan pemerintah pusat berupa piagam kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan tahun 2017 akan disampaikan pada kesempatan lain. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan peluncuran buku Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia, dari masa ke masa oleh Menteri Keuangan dan Talkshow dengan tajuk “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat Untuk Indonesia Kuat” dengan narasumber Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan profesional SDM yang dimoderatori oleh Wakil Menteri Keuangan.***

DPRD

Provinsi Riau

elain agenda tersebut, DPRD juga menggelar paripurna penutupan masa sidang II (Mei-Agustus) serta pembukaan masa sidang III (September-Desember), meskipun jumlah anggota yang hadir hanya 29 dewan dari ketentuan kuorum, yang seharusnya 34. Dalam sidang yang dipimpin Wakil DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Kamis, (30/8/2018) menyatakan, pihaknya sendiri memaklumi minimnya kehadiran anggota. Pasalnya, sidang ini digelar setelah masa reses anggota DPRD Riau pada 2429 Agustus lalu. “Kita berharap, sidang paripurna ini bisa kuorum, juga untuk paripurna - paripurna berikutnya. Tetapi, karena hanya agenda penyampaian masa sidang ketiga, jadi tetap kita laksanakan,” ujar Kordias. “Mungkin karena sehabis masa reses di daerahnya masing - masing, jadi banyak yang belum kembali ke kota. Nanti akan kita sampaikan ke fraksi untuk memberitahukan anggotanya agar segera hadir disidang paripurna,” paparnya. “Sebagai pimpinan, tentu kita harapkan pada paripurna berikutnya, para anggota dewan bisa hadir dan memenuhi kuorum paripurna. Akan tetapi karena paripurna ini hanya penyampaian masa sidang ke tiga jadi tetap bisa dilaksanakan,” kata Kordias Pasaribu usai paripurna. Politisi PDIP ini menambahkan, ia memaklumi minimnya kehadiran anggota dewan. Ia beranggapan, mungkin anggota dewan masih banyak yang belum kembali ke Kota Pekanbaru usai melakukan reses di daerah pemiliha masingmasing. “Kita akan bicarakan ini dulu dengan ketua fraksi, kita sampaikan ke ketua fraksi untuk memberitahukan anggotanya agar bisa hadir di setiap paripurna,” jelasnya. Dalam jadwal yang disusun, selain membuka masa sidang III, agenda paripurna kali ini yakni, penutupan masa sidang II (Mei-Agustus) tahun 2018. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Raperda penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika adiktif lainnya sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir kepala daerah. Selanjutnya, Kordias yang dalam sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, dan Sunaryo juga membenarkan pembatalan agenda Ranperda narkoba akibat jumlah dewan yang tidak mencapai kuorum tersebut. “Kita undur dulu agenda tentang narkobanya, karena tadi tidak kuorum,” pungkasnya. Ranperda Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba atau narkotik, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA) merupa-

advertorial DPRD Prov Riau

Sidang Ranperda Narkoba akan Segera Digelar di DPRD Riau DPRD Provinsi Riau menggelar sidang paripurna Ranperda (rancangan pertaturan daerah) satu agenda tentang Ranperda penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zak adiktif lainnya, Kamis (30/8/2018). Sayang agenda itu diundur karena anggota yang hadir tidak kuorum. kan payung hukum yang akan dihasilkan daerah untuk mendukung Pemberantasan Narkoba Riau. Ranperda ini tengah dibahas DPRD Riau melalui pansus Ranperda Penanggulangan Penyalahgunaan Napza DPRD Riau. Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan Penyalahgunaan Napza DPRD Riau Taufik Arrakhman mengungkapkan, perda ini nantinya akan menjadi payung hukum yang mendukung penanggulangan Napza di Riau. “Sehingga, produk hukum perda ini nantinya akan mendukung penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Riau,” ungkap Taufik kepada wartawan. Politisi Gerindra ini menerangkan, pansus juga sudah melakukan hearing bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dan pengelola tempat hiburan malam yang beroperasional di Pekanbaru untuk memberikan masu-

kan terhadap perda yang tengah digarap DPRD Riau. Masukan dari BNNP Riau dinilai perlu selaku salah satu pihak berwenang melakukan pemberantasan narkoba. Sementara itu, pihak hiburan malam dinilai sebagai tempat yang sering ditemukan sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Sehingga, antisipasi perlu dilakukan untuk menanggulangi peredaran dan pemberantasan narkoba di Riau. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau mendukung ranperda tersebut. BNNP Riau melalui Kabid Penindakan BNN Riau, Haldun mengungkapkan ranperda ini memperkuat aturan yang sudah ada seperti UU nomor 35 tahun 2009 untuk pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Riau. Karena dapat memperkuat aturan yang sudah ada untuk dapat memberikan

sanksi terhadap pihak penggung dan penyedia tempat atau tempat hiburan yang menyediakan penyalahgunaan narkoba di Riau. Sebelum dibahas untuk diputuskan di sidang paripurna, sejumlah langkah dan upaya telah dilakukan untuk menyiapkan ranperda dimaksud. Antara lain, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan observasi ke Balai Besar Rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional (BNN) Reprublik Indonesia di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Lido, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam observasi tersebut seluruh anggota Komisi A DPRD Riau menghadirnya yaitu Ketua Komisi A H Hazmi Setiadi MT, Wakil Ketua Dr Taufik Arrahman, SH, MH, T Rusli Ahmad SE, Yuliasman SSi, Sewitri SE, Addy A M Yatim MSi, Hj Misa Roza, HM Yusuf Sikumbang, Yurnalis dan DR H Ilyas HU MH. “Observasi yang kita lakukan, dalam rangka menambah wawasan dan melihat langsung bagaimana kondisi sekaligus pengelolaan rehabilitasi di Balai Besar,” ujar Taufik Arrakhman, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Selasa (14/11/17). Dikatakan Taufik, dalam observasi komisi A di Balai Besar Rehabilitasi BNN tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana BNN dalam mengelola dan merehabilitasi para pengguna narkoba. Komisi A juga melihat bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan dalam merehabilitasi para pengguna narkoba. Selian itu kata Taufik, yang tidak kalah penting dalam observasi tersebut adalah bagaimana pendekatan secara pribadi yang dilakukan para pengelola. Sebab, dalam pengelolaan tersebut tidak

lah gampang. Selain pengobatan, pembinaan mental dan spiritual juga dilakukan. “Jadi pola ini yang coba kita adopsi walau tidak semaksimal mungkin, karena disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Taufik. Rehabilitasi, kata Taufik, sangat dibutuhkan daerah, sebab tak mungkin daerah hanya berkonsentrasi di Rehabilitasi nasional. Observasi Komisi A tersebut sharing dalam melakukan rehabilitasi, bagaimana pola-pola menangulangi narkotika terutama penanganannya. Seperti diketahui, rehabilitasi ini adalah penanganan secara khusu bagi korban yang telah terpengaruh narkotika dan psikotropika. Ini dilakukan agar pulih dan bebas dari pengaruh narkotika. Saat ini Panitia Khusus Perda penanganan Narkotika dan Psikotropika (Napsa) sudah terbentuk dan merupakan inisiatif komisi A. Melihat perjalanan pansus yang belum sampai kesana. Komisi A melakukan obeservasi sebagai masukan untuk pansus Napsa. Karena anggota Pansus Napsa juga merupakan dari komisi A. Hasil Observasi ini nantinya dituangkan didalam perda yang akan dijadikan

payung dalam menangani narkotika. Perda tersebut juga untuk menyempurnakan penanggulangan narkotika didaerah. Dalam perda ini seluruhnya bertanggung jawab untuk membantu penanganan narkotika secara kedaerahan. “Memang rehabilitasi disetiap daerah sudah ada secara nasional namun dukungan maksimal dari daerah tersebut belum terlaksana. Untuk itulah Perda itu nantinya menjadi paying kita melaksanakan penanggulangan narkotika baik rehabilitasi terutama pencegahan,” ujarnya. Semuanya harus bersinergi baik pencegahan, sector usaha, sector masyarakat, maupun sector pendidikan. Agar penyalahgunaan narkotika tidak meluas dibuatkan perda. Pemakai merupakan korban, ini harus perlu dipulihkan. “Di sinilah kita berusaha bagaimana melalui pansus ini pencegahan dan rehabilitasi makin maksimal dalam masalahmasalah pencegahan,” tambah Taufik. Dalam kunjungan observasi tersebut anggaran untuk rehabilitasi sangat mendukung. Mereka memang fokus bagaimana para pengguna narkoba ini bisa direhabilitasi dan nantinya tidak mau mengkonsumsi narkoba lagi. Lebih lanjut ia mengatakan, hasil observasi akan dikoordinasikan dengan Pansus Raperda Narkotika yang mayoritas anggota Pansusnya berasal dari Komisi A. Raperda ini merupakan inisiatif dari Komisi A. “Nah kebetulan anggota Pansus banyak dari Komisi A, maka saya rasa Raperda ini tidak akan mengalami kendala dalam pembahasannya. Terpenting, hasil observasi akan dikoordinasikan dengan Pansus,” jelasnya. Politisi Gerindra ini berharap, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung Raperda Narkotika yang saat ini tengah dibahas. Termasuk, soal anggaran yang dibutuhkan untuk merehabilitasi para pengguna narkoba. “Hari ini dari informasi yang beredar, Provinsi Riau masuk dalam lima besar provinsi paling rawan terhadap narkotika. Soal narkoba ini memang harus mendapat penanganan yang serius, tidak boleh main-main,” tegasnya. Di Riau sendiri diakuinya sudah ada tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Namun, masih perlu peningkatan sarana dan prasarana, termasuk anggaran. Jika hal ini terwujud, maka para pengguna narkoba dari Riau tidak perlu lagi direhabilitasi di Lido, cukup di Riau. “Persoalan ini merupakan tanggungjawab moral kita bersama. Jika tempat rehabilitasi di Riau katakanlah seperti di Lido, maka para pengguna narkoba dari Riau cukup direhabilitasi di sini saja,” tutupnya. (adv/ hms/bic/grc/npc/e2)

Pemerintah Kabupaten

siak

Bupati Siak Minta Masyarakat Tak Hanya Tergantung dengan Sawit “Hal seperti ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tau,serta mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada disekitar rumah maupun kebun untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.”

AATNYA para petani untuk tidak hanya tergantung pada satu komoditas tertentu. Persoalannya, bila harga komoditas tani yang menjadi andalan anjlok di pasaran, dipastikan akan menyulitkan perekonomian masyarakat. Saatnya dilirik komoditas lain sebagai penunjang. Setidaknya itulah yang diharapkan Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. ketika ikut menyaksikan panen buah semangka di lahan milik Sadikin, warga Kampung Sawit Permai di Kecamatan Dayun, Senin (3/9/2018) sore. Dalam kesempatan itu, Syamsuar yang sudah dinyatakan sebagai Gubernur Riau terpilih tersebut didampingi oleh Camat Dayun dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Siak. Bupati Syamsuar dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar diadakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberhasilan budidaya semangka yang dikelola petani Sadikin agar bisa memanfaatkan lahan yang ada disekitar rumah ataupun lahan yang akan di replanting, untuk bisa digunakan sebagai lahan pertanian buah buahan serta sayuran yang sangat besar manfaatnya.

Infotorial Pemkab Siak

kolom

Mitigasi, Langkah Bijak Menyikapi Bencana Oleh: Hj. Nur Ismi SH *)

“Hal seperti ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tahu, serta mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada disekitar rumah maupun kebun untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,” ungkap Syamsuar. Dikatakan, alangkah sayangnya kalau lahan yang ada tidak dimanfaatkan, sementara banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di atas lahan itu. “Bisa ditanami dengan buah-buahan maupun sayuran dalam rangka menghadapi Replanting kebun sawit, jadi penghasilannya tidak hanya menunggu sawit,namun dari hasil pertanian dan perkebunan yang lain bisa diperoleh manfaatnya,” sarannya, sambil meminta masyakat untuk giat belajar tentang budidaya aneka tanaman pertanian dan holtikultura, terutama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menanggapi panen buah semangka yang ia budidayakan, petani Sadikin mengucapkan alhamdulillah, karena uji coba tanam buah semangka ini membuahkan hasil yang menggembirakan. Wajah gembira sekaligus terharu terpancar dari Pak wajah sadikin seorang warga kampung Sawit Permai kecamatan Dayun dimana kebun semangka miliknya dikunjungi oleh orang nomor 1 di Kabupaten Siak. Sadikin bersama warga yang lain menyambut hangat kedatangan Syamsuar dan Camat Dayun itu. “Alhamdulillah hari ini kami sangat senang sekali bisa hadir pak Bupati Siak Syamsuar untuk ikut memanen buah semangka di tempat kami”, kata Sadikin dengan wajah gembira. “Saya kaget ketika pak bupati mengunjungi kebun semangka kami”, ucap Sadikin. Saat di tanya tentang berapa luas lahan kebun semangka yang ia tanam, untuk saat ini ia menanam semangka kurang lebih stengah hektar untuk masa uji coba, dalam rangka mendukung kegiatan replanting kebun sawit dari luas lahan kelapa sawitnya yang mencapai 10 hektar.***

encana alam seakan katakata yang sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Penyebabnya tidak lain karena bencana alam dengan berbagai jenis dan bentuknya sering melanda negeri ini. Boleh dikatakan tidak ada tahun yang dilalui oleh masyarakat Indonesia tanpa peristiwa bencana alam. Lihatlah sebagai salah satu contoh, dalam dua bulan terakhir terjadi dua bencana alam dahsyat di Indonesia. Gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada Agustus lalu menyebabkan korban tewas hingga 564 orang. Duka Lombok belum berakhir, Tanah Air kembali diguncang gempa yang menyebabkan tsunami di Palu dan Danggola, Sulawesi Tengah. Korban jiwa hingga kemarin, sudah mencapai 1.407 dan diperkirakan masih banyak korban yang belum ditemukan. Di lokasi lain, terjadi empat kali gempa bumi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (2/10). Rangkaian gempa yang terjadi belakangan semakin menambah daftar panjang peristiwa serupa yang melanda Indonesia. Belum terlalu lama sejzk Aceh dilanda gempa dan gelombqang tsunami yang menelan korban jiwa ratusan ribu, setelah itu peristiwa serupa terus terjadi secara berentetan. “Akrab”-nya Indonesia dengan bencana alam, terutama gempa, karena secara geologis dan geografis Indonesia dikelilingi oleh “Cincin Api” atau Ring of Fire dari ujung pulau Sumatra hingga kepulauan Maluku Utara. Tidak pelak, masyarakat di sejumlah daerah kerap bersinggungan dan mengalami bencana gempa tektonik, erupsi gunung api, longsor hingga angin puting beliung. Menurut para pakar wilayah Indonesia, banyaknya daerah rawan bencana, terutama bencana alam geologi, di Indonesia disebabkan posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat, dan Lempeng Samudera Pasifik di bagian timur. Melihat hal tersebut seharusnya kita tanggap bencana dan telah mempersiapkan segalanya. Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana terus bertambah selama 2018. Sepanjang Januari 2018 hingga Februari 2018 telah terjadi

513 kejadian bencana di tanah air. Dari 513 kejadian bencana tersebut terdiri dari puting beliung 182 kejadian, banjir 157, longsor 137, kebakaran hutan dan lahan 15, kombinasi banjir dan tanah longsor 10, gelombang pasang dan abrasi 7, gempa bumi merusak 3, dan erupsi gunung api 2 kali. Menurut perkiraan BNPB kerugian dan kerusakan akibat bencana mencapai puluhan triliun rupiah. Bayangkan itu baru tingkat kerusakan dan korban jiwa selama dua bulan. Mengurangi risiko bencana diharapkan mampu mencegah suatu kemerosotan perekonomian suatu bangsa. Perlukah bencana alam untuk ditakuti? Cara ini diyakini bukan sebuah sikap yang bijak. Seyogiaya, peristiwa bencana alam seharusnya menjadi pembelajaran sekaligus guru yang berharga bagi kita maupun pemerintah. Untuk itu, upaya meminimalisasi korban sangat penting dibutuhkan. Langkah antisipasi perlu disiapkan dari jauh-jauh hari sehingga pada saat bencana alam terjadi, masyarakat siap menyelamatkan diri. Tak ayal lagi, pendidikan mitigasi bencana menjadi penting. Yang bisa diterapkan adalah pendidikan mitigasi bencana terpadu, yaitu konsep yang merujuk pada satu tindakan mengurangi dampak suatu bencana sebelum bencana itu terjadi, sehingga mampu meminimalisasi angka korban yang jatuh. Jepang sebagai negara dengan topografi hampir sama dengan Indonesia mampu menerapkan pendidikan mitigasi yang integral. Coba bayangkan jika gempa bumi 9 SR dan dibarengi tsunami dahsyat pada Jumat 11 Maret lalu menimpa Indonesia. Mungkin korban yang berjatuhan lebih banyak dari Jepang. Seharusnya bangsa Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan mitigasi untuk masyarakat khususnya daerah yang rawan bencana, sehingga dapat menimalisasi korban baik nyawa maupun material. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), harus mengambil alih dan lebih serius dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan teknis maupun non teknis, bagi keselamatan masyarakat Indonesia. Sebab, bencana diniscayakan tidak akan menjadi malapetaka selama kapasitas teknis maupun manusia mampu mengantisipasinya. Mari belajar bencana dari Jepang tentang bagaimana mereka melakukan mitigasi bencana, manajemen bencana, dan mewujudkan kesadaran bencana. Tentu dengan harapan, jumlah korban jiwa bisa ditekan sedemikian rupa dalam menghadapi bencana-bencana yang dipastikan akan terjadi lagi.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Pemerintah Kabupaten

siak

UPATI Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. saat menerima tamu dari Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Kamis (06/9/2018) di ruang pucuk rebung Kantor Bupati Siak. Dalam kesempatan itu Syamsuar menyampaikan berbagai masukan dan arahan agar dapat di tidak lanjuti oleh BRG RI dalam rangka pelestarian gambut di Kabupaten Siak. “Saya mengucapkan terimakasih kepada rombongan badan restorasi gambut (BRG) RI yang menjadikan kabupaten siak sebagai tempat kunjungan kerja, sekaligus melihat langsung potensi tanaman di lahan gambut,”kata Bupati Siak H Syamsuar. Kata Syamsuar, musim panas lalu alhamdulillah siak tidak di temui hot Spot, ini berkat sosialisasi yang telah di lakukan kepada masyarakat, dan juga himbauan yang di sampaikan melalui para camat. Kami menyampaikan kepada seluruh jajaran baik TNI, Polri dan juga pihak prusahaan. Dengan kerjasama yang dilakukan akhirnya kebakaran hutan lahan itu boleh di bilang tidak ada. Apalagi kemarain Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games kami sangat mewanti wanti dan mengingatkan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti masa lalu. “Masyarakat semakin sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, sehingga tahun ini kita tidak temui titik, dan kami juga menggingatkan masyarakat bahwa kemarain kita sebagai tuan rumah asian games agar tidak muncul asap,”sebut Syamsuar. Ungkap Syamsuar lagi, dalam pelestaraian gambut ini di Siak, kami akan mengupayakan bagi lahan gambut yang sudah di tanam sawit, jika sudah habis masa produtifnya agar tidak di tanam kembali, dan kita akan menyiapkan tanaman kehidupan bagi masyarakat, seperti nenas, kelapa dan serai. Syamsuar juga menyampaikan kepada kepala Badan Restorasi Gambut RI berbagai persoalaan yang menyangkut tentang aktifitas di lahan gambut yang akan di persiapkan sebagai mulai dari perkebunan dan juga transmigrasi. Sementara itu Kepala Badan Restorasi Gambut RI Ir Nazir Foead Msc yang di dampingi Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG RI Dr Haris Gunawan mengatakan, Provinsi Riau selalu menjadi perhatian ketika musim kemarau, kita optimsi permasalahan di sini bisa kita atasi satu persatu. tahuh ini kita bekerja di siak di dua kecamatan, Sabag Auh, dan Bunga Raya. Sesuai arahan presiden ada tiga yang menjadi catatan pertama mensejahterakan para petani, kedua Penanaman tiga refitalisasi lahan gambut. “Sebelum saya ke Kabupaten Siak saya sempat bertemu presiden beliau menyampaikan, selain menyelamatan lahan

Infotorial Pemkab Siak

PT RAPP

infotorial PT RAPP

RAPP Dapat Penilaian Sertifikasi dari Lembaga Independen “Karena itu, saat ini RAPP melakukan Konsultasi Publik Re Sertifikasi PHPL yang dilaksanakan oleh auditor Mutu Agung Lestari atau Mutu Certification International yang diikuti oleh perwakilan masyarakat sekitar areal perusahaan RAPP.”

BRG Kunjungi Siak, Lakukan Serangkaian Kegiatan dengan Pemda dan Masyarakat

“Masyarakat semakin sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, sehingga tahun ini kita tidak temui titik, dan kami juga menggingatkan masyarakat bahwa kemarain kita sebagai tuan rumah asian games agar tidak muncul asap.” gambut yang tak kalah penting adalah mensejahterakan para petani, penanaman, dan yang ketiga refitalisasi lahan gambut,” terang Nazir. Nazir menambahkan, BRG di dalam programnya banyak mengangarkan terhadap R 3 Membantu

petani, baik dari segi teknis, manajemen, keuangan dan pemasaran, kami juga melakukan kerjasama dengan bank nasional, bagai mana pihak bank dapat memberikan kredit dengan buna rendah, yang nantinya di peruntukan bagi para petani yang berada di lahan gambut.***

NTUK memastikan penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari dan pemeliharaan kinerja yang sudah dicapai, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggelar Konsultasi Publik Re-Sertifikasi PHPL PT RAPP. Dalam konsultasi tersebut, sebuah lembaga independen yakni Mutu Certification International bertugas sebagai auditor produksi RAPP. Hal ini disampaikan Perwakilan Manajemen yang juga Direktur CD RAPP, Marzum, Selasa (28/8/18) saat pembukaan penilaian sertifikasi. Menurutnya, kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian dari Sertifikasi PHPL RAPP yang sesuai standar Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Di samping itu, standar acuan kita juga adalah Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor tentang kriteria dan indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor P.14/ VI-BPPHH/2016 dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),” katanya. Marzum mengatakan, untuk waktu auditnya sendiri yang dilaksanakan oleh lembaga Mutu Certifi-

cation International itu berlangsung dari tanggal 27 Agustusnya hingga 14 September 2018. Dalam masa itu, scope yang akan diaudit kurang lebih 338.536 Ha. “Dan para peserta konsultasi publik ini adalah perwakilan masyarakat, pemerintah dinas lingkungan hidup, dan juga beberapa NGO yang berada di wilayah operasional RAPP,” ujarnya. Sementara itu, Auditor dari tim independent, Aip Sukendar menjelaskan, kegiatan konsultasi publik ini adalah suatu upaya untuk memenuhi standar hasil produksi yang dihasilkan oleh RAPP agar hasil produksinya memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan bisa laku dipasaran manca negara. “Karena itu, saat ini RAPP melakukan Konsultasi Publik Re Sertifikasi PHPL yang dilaksanakan oleh auditor Mutu Agung Lestari atau Mutu Certification International yang diikuti oleh perwakilan masyarakat sekitar areal perusahaan RAPP,” terangnya. Untuk itu, sambungnya, saat ini timnya tengah melaksanakan tugas melakukan audit terhadap RAPP

guna resertifikat PHPL 5 tahunan untuk kelengkapan sertifikat hasil produksi,ekologi,sosial dan verifikasi legalitas kayu. “Jadi pada intinya, kita kemari ini untuk mencari informasi kepada masyarakat serta dari mereka yang terkait keberadaan perusahaan RAPP di tengah masyarakat, apakah banyak manfaatnya apakah tidak. Sebab, salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat PHPL ini, kita harus melakukan koordinasi dengan kehutanan, konsultasi publik di lokasi estate RAPP,” ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, bahwa pihaknya tak hanya melakukan kordinasi dan konsultasi publik saja. Tapi untuk mendapatkan sertifikat ini maka timnya juga akan turun ke lapangan untuk melakukan audit aspek diantaranya aspek Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu. “Sejak tahun 2010 sampai sekarang kita menilai RAPP terus melakukan peningkatan perbaikan. Jadi untuk memastikan ini semua, kita akan turun ke lapangan selama beberapa hari ke depan guna meninjau secara langsung terkait apa yang dilakukan oleh RAPP ini,” tandasnya. (rtc/e2)

Pemerintah Provinsi

Advertorial Pemprov Sumut

Sumatera Utara

Direksi PT DS Diminta Siapkan Rancangan Bisnis ke Depan

Pj Gubsu di HUT RI k3-73

Momentum Kebangkitan dan Kemerdekaan Pembangunan

“Secara berangsur-angsur, kita lanjutkan, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di Sumut, tetapi juga peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan keberpihakan pada pemerataan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.”

ENJABAT (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Eko Subowo, mengharapkan suka cita perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tidak hanya menjadi momen seremonial semata, tapi juga momentum kebangkitan dan kemerdekaan pembangunan di segala sektor. “Secara berangsur-angsur, kita lanjutkan, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di Sumut, tetapi juga peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan keberpihakan pada pemerataan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan,” ujar Eko usai menjadi Inspektur Upacara Kemerdekaan RI di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (17/8). Eko Subowo yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Sabrina, mengimbau agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumut bersatu, bekerja keras, dan bahu membahu mewujudkan program-program pembangunan. “Sesuai dengan tema Perayaan HUT tahun ini, Kerja Kita Prestasi Bangsa, bersama-sama kita wujudkan program-program prioritas nasional yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Kemarin, kita menden-

gar pidato pengantar RAPBN 2019, infrastruktur jadi salah satu fokus penting, khususnya infrastruktur konektivitas dan ekonomi,” jelasnya. Eko juga menyinggung masalah energi di Sumut. Kata Eko, Sumut telah ditetapkan menjadi salah satu provinsi untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sesuai dengan acuan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk menggunakan energi terbarukan. Sumut merupakan salah satu lumbung energi baru terbarukan, termasuk panas bumi, air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan lainnya. “Sebentar lagi, jika semua rampung, semoga Sumut bisa menjadi provinsi surplus listrik. Sehingga, bisa menyumbang tenaga listrik untuk provinsi-provinsi lain yang membutuhkan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Eko juga berpesan agar masyarakat Sumut senantiasa menjaga ketertiban dan meningkatkan suasana kondusif yang selama ini telah terjaga. “Khususnya untuk menyambut pesta demokrasi yaitu pemilu presiden dan legislatif tahun 2019,” ungkap Eko, sebagaimana dilansir analisadaily. Dalam upacara tersebut turut hadir Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, selaku

pembaca teks proklamasi, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, unsur Forkopimda, dan Pimpinan OPD Sumut. Untuk memeriahkan perayaan HUT ke73 Kemerdekaan RI, selain melaksanakan upacara bendera yang dipimpin Pj Gubsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) juga melakukan penilaan dekorasi ruangan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kriteria kebersihan, kerapian, keasrian dan keramahtamahan menjadi poin penting dalam lomba ini. Tim Penilai Lomba Dekorasi Ruang dalam rangka menyambut HUT ke-73 Kemerdekaan RI, Bidasari Daulay dalam kunjungannya ke beberapa ruangan biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) menyebutkan bahwa tujuan dari perlombaan tersebut adalah untuk melihat bagaimana suasana yang ada pada masing-masing OPD tersebut dengan kriteria yang disebutkan. “Tujuan akhirnya untuk memotivasi seluruh OPD dan Biro di Pempov Sumut untuk lebih baik lagi. Baik soal penataan ruangan maupun pelayanan yang ramah,” ujar Bidasari. Dalam penilaian tersebut, lanjut Bidasari, pihaknya berkerja bersama dengan

beberapa orang dari OPD atau instansi berbeda. Diantaranya ada Nani Jufri dari TP-PKK Sumut, Ny Suriadi dan Ny Ferlin Nainggolan dari Dharmawanita, Mhd Rifai dari Biro Binsos serta Unggul Sitanggang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Selain itu, juga dalam rangka mengarahkan agar penataan ruangan di seluruh OPD tidak hanya dilakukan pada saat menyambut HUT RI atau perayaan khusus lainnya. Tetapi bagaimana menjaga kerapian, kebersihan, keasrian dan keramahtamahan layanan secara berkesinambungan. Sehingga tata kelola ruangan terlihat baik sepanjang tahun. Pun begitu, Bidasari mengakui bahwa ada perbedaan kondisi dan luas ruangan antara OPD (dinas dan badan) dengan Biro di lingkungan Kantor Gubernur Sumut. Dengan begitu, akan ada perbedaan antara kedua jenis instansi dimaksud. Meskipun hal itu tidak masuk dalm indikator penilaian mereka, namun pertimbangan secara fisik berdasarkan luas kantor/ruangan, tetap ada. “Memang tidak dicantumkan di kriterianya. Tetapi dalam penilaian nantinya, akan ada pertimbangan seperti itu,” sebut perwakilan dari TP-PKK Sumut ini, sebagaimana dilansir GoSumut.com. Sementara Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas S Sitorus menyampaikan, dekorasi ruangan di instansinya dibuat sedemikian rupa. Selain untuk menyambut HUT RI, pihaknya juga menata ruangan secara maksimal, baik untuk kebutuhan bekerja bagi staf maupun fasilitas kepada para wartawan yang disiapkan khusus. “Kita lakukan yang terbaik. Kita berharap upaya ini membuahkan hasil,” sebut Ilyas.***

PENJABAT Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA menyambut baik rencana pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Dhirga Surya (PT DS). Atas hal itu, pihak direksi pun diminta menyiapkan rancangan bisnis ke depan. Pesan tersebut disampaikan Pj Gubsu saat menerima audiensi Dirut PT Dhirga Surya Agus Marwan di ruang kerjanya, Kamis (2/8). Beberapa poin yang menjadi rencana kerja dari perusahaan itu disebutkan dapat berjalan dengan perhitungan tepat sesuai kemampuan keuangan dan sumber daya yang ada, termasuk aset yang dimilki. “Ini baik, artinya kita punya ambisi bisnis ke depan. Karena itu kita harus melihat peluangnya. Pertanyaannya bagaimana ide (pengembangan) itu bisa diwujudkan,” ujar Eko Subowo didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun. Pun begitu, ada beberapa hal yang menjadi pesan Eko dalam pertemuan tersebut. Yakni soal fokus bisnis yang akan dikelola. Sebab tidak semua peluang bisnis yang potensial diyakni dapat berjalan maksimal seperti diharapkan. Sebab, selain kekuatan dan peluang, juga harus dianalisis bagaimana tantangan dan hambatan di masa mendatang. “Tetapi jangan semua mau dikerjakan, nanti tidak bisa maksimal. Ini bisa menjadi seperti kanibal, yang satu memakan yang lain karena tidak berhasil. Jadi, harus kita hitung dulu cash flow seperti apa,” sebutnya. Sementara dalam pertemuan itu, Dirut PT Dhirga Surya Agus Marwan mengatakan bawa pihaknya merencanakan beberapa pengembangan usaha selain dari memanfaatkan bunga deposito dan pembagian keuntungan dari pengelolaan Lippo Mall dan RS Siloam Dhirga Surya. Adapun upaya tersebut untuk mengelola beberapa aset milik Pemprovsu yang berhubungan dengan perhotelan sebagaimana nama yang dimiliki perusahaan ini sebelumnya, PD Perhotelan sebelum diganti. “Ada beberapa poin yang rencananya kita ingin siapkan. Pertama adalah pengelolaan Mess milik Pemprov Sumut. Untuk tahap awal, kita ajukan tiga lokasi yakni Mess Porapora, Jogja dan Berastagi. Kemudian membangun dan mengelola klinik di lingkungan Pemprovsu khususnya seperti di Kantor Gubernur,” kata Agus. Pengembangan lainnya, katanya, seperti membangun hotel di lahan seluas 3.500 m2 di Jalan Imam Bonjol Medan. Ditambah lagi dengan rencana pengelolaan café serta usaha yang berhubungan dengan pariwisata. “Untuk core bisnis ini kita tidak ada penyertaan modal. Tetapi mengunakan dana deposito Rp 15 miliar yang ada,” sebutnya. Dengan rencana tersebut, selanjutnya akan dilakukan kajian terlebih dahulu untuk menghitung dan menganalisis bagaimana peluang pengembangan usaha yang ingin dijalankan PT Dhirga Surya. Sementara soal persetujuannya, dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa. (gnc/e2)

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Inhu Minta Desa Bijak Gunakan Anggaran

Bertemu Kepala Bandara Japura

Bupati Bahas Rencana Terbang Wings Air Rute Lirik-Batam “Rencananya tanggal 11 Agustus 2018 pesawat Wings Air akan melakukan penerbangan perdana dengan rute dari Bandara Japura Lirik menuju Batam dan Batam – Rengat.”

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto, S.E melakukan pertemuan dengan Kepala Bandara Japura dan Area Manager Lion Air dengan pembahasan silahturahmi dan perkenalan rencana terbang Wings Air dengan Rute BatamRengat, Batam-Rengat, di Ruang Rapat Soegianto lantai II Kantor Bupati Inhu, Selasa (7/8/2108). Penerbangan Wings Air dengan rute Bandara Japura, Kecamatan Lirik menuju Batam akan beroperasi

kembali. Hal ini dipastikan melalui Kepala Bandara Japura, Muhammad Kurniawan. “Insya Allah, dalam waktu dekat ini kita akan operasikan kembali penerbangan komersial di Bandara Japura. Adapun pesawat yang akan digunakan yaitu maskapai Wings Air,” kata Kepala Bandara Japura, Muhammad Kurniawan. Menurut Novianty Harahap selaku Area Manager Lion Air, rencananya tanggal 11 Agustus 2018

pesawat Wings Air akan melakukan penerbangan perdana dengan rute dari Bandara Japura Lirik menuju Batam dan Batam – Rengat. Sedangkan keberangkatan Rengat – Batam pada pukul 13.55 dengan kapasitas penumpang 64 orang dan Batam – Rengat pada pukul 12.30 dengan kapasitas 72 orang, jadwal keberangkatan tersebut dilakukan seminggu 4 kali yaitu pada hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. (hrc/ e2)

Bupati Yopi Minta Masyarakat untuk Menjaga Kekompakan BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE menghadiri Pelantikan Penjabat Kepala Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim dilapangan Bola Desa Bukit Indah, Selasa (14/8/2018). Pelantikan tersebut diangkat sumpah oleh Camat Rakit Kulim Irfangi serta disaksikan langsung oleh Bupati Yopi,

Yana Rusdiana resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Inhu Nomer 429/VIII/2018. Camat Irfangi dalam kesempatannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesegera mungkin dikarenakan beberapa hari lagi akan memperingati hari Ke-

merdekaan RI Ke 73. “Dengan dilantiknya Pj. Kades, pelaksanaan dalam memeriahkan hari kemerdekaan dapat terselenggara dengan baik,” ujar camat Rakit Kulim. Sementara itu, Bupati Yopi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Pj. Kades Bukit Indah

Bupati Beri Penghargaan kepada Pemerhati Kebudayaan Tradisional BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Bapak ST. M. Simanjuntak ke-80, pada Sabtu 25 Agustus 2018 malam, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Indragiri, Rengat. ST. M. Simanjuntak merupakan kepala sekolah Bupati Yopi saat menempuh pendidikan SLTP di SMPN 4 Rengat. Dalam sambutannya, Bapak ST. M. Simanjuntak mengucapkan terimakasih kepada Bupati Yopi atas kehadiran dan sambutannya dalam acara HUT dirinya ke - 80. “Sebelumnya saya tidak mengira akan diadakan acara seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pak Yopi atas kehadiran dan sambutannya,” tutur ST. M. Simanjuntak, sebagaimana dilansir riau24.com. Sementara itu, Bupati Inhu H. Yopi Arianto Se menyampaikan bahwa acara HUT Bapak ST. M. Simanjuntak ini seakan menjadi sebuah reuni yang luar biasa. “Acara ini seakan menjadi reuni yang luar biasa. Tidak hanya bertemu dengan para guru-guru, juga teman-teman seangkatan sewaktu SD dan SMP. Doa saya bagi guru-guru kita yang sudah seperti orang tua sendiri, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang dan murah rezeki,” tutur Bupati Yopi. Pada kesempatan tersebut, Bupati Yopi juga memberikan piagam penghargaan atas dedikasi Bapak ST. M. Simanjuntak selaku selaku pemerhati kebudayaan tradisional masyarakat Suku Talang Mamak. Di akhir acara, Tarian Tradisional Rentak Bulian ditampilkan sebagai persembahan kepada Bapak ST. M. Simanjuntak yang telah berjasa mengangkat budaya tradisional Suku Talang Mamak menjadi sebuah karyaseni tari dan dikenal hingga di tingkat nasional.***

BUPATI Indragiri Hulu (Inhu), H. Yopi Arianto SE mendukung penuh program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk aparatur desa. Hal ini disampaikannya saat hadir saat pelaksanaan focus group discussion (FGD) yang digelar oleh dan BPJSK bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu. Pada saat penyampaian pidato tersebut, Yopi mendukung pemanfaatan program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi aparat desa. “Kita mendukung aparat desa mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh Kades memanfaatkan momen ini untuk berdiskusi dengan baik bersama pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” kata orang nomor satu di Inhu itu, Rabu (29/8/2018). Untuk wacana perlindungan aparat desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Yopi mengungkapkan Pemkab Inhu akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup). Di samping itu, Yopi juga berharap agar desa mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang dimiliki desa saat ini. “Rencanakan dengan baik, apakah anggaran yang ada cukup untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, agar jangan menjadi temuan nantinya,” tegas Yopi. Oleh karena itu, Yopi berharap agar sebelum dianggarkan ke depan setiap Kades berkonsultasi lebih dulu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dirinya juga menjelaskan bahwa selama beberapa tahun belakangan, Pemkab Inhu fokus untuk pengembangan fasilitas kesehatan yang ada di Inhu, diantaranya pembangunan Puskesmas dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat. Hal ini bertujuan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Inhu. (rmc/e2)

yang telah dilantik. Yopi berharap melalui pelantikan ini dapat dijadikan sebagai awal dari pengabdian diri kepada Bangsa, Negara serta Masyarakat desa Khususnya. Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga mengajak kepada masyarakat untuk terus menjaga kekompakan serta mendukung Programprogram yang telah dirumuskan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan di desa, dengan cara terus bersinergi bersama pemerintah kabupaten. (hrc/e2)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

Berbagai Upaya Dilakukan Pemkab Bengkalis untuk Majukan Pendidikan alah satu upaya untuk menyiapkan SDM berkualitas adalah dengan pembangunan di sektor pendidikan, yang diharapkan akan menjadi investasi besar untuk menunjang seluruh aspek kehidupan di sebuah daerah, terutama dalam menghadapi era global. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif terhadap peningkatan daya

disebut sekolah unggulan. Dalam jangka panjang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menyiapkan sebuah program jitu Sekolah Pintar di setiap kecamatan. “Kita harus lebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis ini, dan salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, seperti memfasilitasinya dengan membangun gedung seperti ini,” ungkap Pelaksana Tu-

teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuanmengembangkan potensi peserta didik. Seyogianya, dalam Sekolah Pintar ini, selain ditopang dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Mulai dari bangunan dengan konsep lebih modern dan smart. Kemudian didukung dengan keberadaan sarana komputer dan internet. Selain itu, yang tidak bisa diabaikan, harus didukung dengan keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas, terutama dalam penguasaan kemajuan teknologi digital. “Menuju ke arah terwujudnya Sekolah Pintar yang hakiki, secara bertahap kita menyiapkan gedung dan sarana pen-

saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, dibutuhkan kerja keras dan dukungan dari segenap elemen di Negeri Junjungan ini. Selain itu, untuk mencetak atau menghasilkan SDM, harus ditopang dengan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik di sekolah. Untuk mencapai hal itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis setiap tahun secara konsisten menggelontorkan dana lumayan besar untuk memajukan dunia pendidikan di Negeri Junjungan ini. Salah satunya, melalui program Sekolah Pintar (Smart School) atau lazim

gas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Edi Sakura, Sejauh ini, jumlah Smart School di Negeri Junjungan, sebanyak dua buah, yakni di Pulau Bengkalis, tepatnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 48 di Jalan Pembangunan, Damon. Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bengkalis di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis. Sesuai rencana, pada tahun 2018, akan bertambah lagi jumlah Sekolah Pintar, tepatnya SMP di Kecamatan Mandau dan Pinggir. Apa sebenarnya Sekolah Pintar tersebut? Edi Sakura menjelaskan sekolah pintar atau Smart School merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi dalam proses belajar-mengajar di kelas. Dalam Sekolah Pintar, menggunakan

dukung yang memadai. Selanjutnya seiring perjalanan waktu, Pemkab Bengkalis disiapkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas,” ungkap Edi Sakura. Untuk mencetak tenaga pendidikan yang berkualitas guna menyokong keberadaan Sekolah Smart, dalam beberapa tahun kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, akan mengikutsertakan tenaga pendidikan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi. Peran guru dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh dengan sukses atau tidak pendidikan tersebut kedepannya. Guru ibarat nahkoda kapal yang mengarahkan, membimbing dan memberi petunjuk ke awak kapalnya agar kapal tersebut dapat berjalan dengan baik menuju tempat tujuannya. Dalam pendidikan formal di

Ketersediaan SDM (sumber daya manusia) berkualitas merupakan sebuah kenirscayaan yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bawah kepemimpinan Bupati Amril Mukminin menyadari hal itu, dan sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan SDM yang kualifaid.

sekolah, guru memegang kendali penuh terhadap anak didik/peserta didik dalam kelas. Baik atau tidaknya pembelajaran dalam kelas bergantung pada guru sebagai ujung tombaknya. Terlebih, bagi guru yang mengemban amanah di Sekolah Pintar, maka mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, jika seorang guru akan tertinggal. Sebab guru yang berkualitas akan membawa pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu tercipta dari peran seorang guru yang berkualitas. Disinggung apakah, kehadiran Sekolah Pintar, tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah-sekolah lain. Menanggapi hal itu, mantan Kepala SMPN 3 Mandau, menegaskan,pembangunan dunia pendidikan merupakan skala prioritas dalam suatu daerah. Bukan saja sekolah unggulan yang menjadi perhati, namun semua sarana dan prasarana Pendidikan Kabupaten Bengkalis terus menjadi perhatian. Kehadiran Sekolah Pintar (Smart School) atau Sekolah Unggulan pada setiap kecamatan, diharapkan mampu menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di kawasan

itu. Terutama dalam upaya peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik untuk menjadi generasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan adalah suatu proses yang saling terhubung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebuah sekolah diharuskan untuk kreatif dan dinamis dalam hal melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Salah satu Anggota DPRD Bengkalis Komisi IV yang membidangi Pendidikan bernama Fransisca Sinambela sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis yang bisa membentuk karakter anak yang bisa menguasai atas perekembangan Teknologi digital. “Kita sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis,

kami Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar karena akan membentuk karakter anak yang bisa menguasai atas perkembangan Teknologi digital saat ini,” ujarnya. Fransisca Sinambela menambahkan, Kita juga berharap di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis ini juga tidak kalah dengan Sekolah pintar dan mampu bersaing untuk membentuk karakter anak yang menguasai bidang Teknologi digital begitu pesat. “Kita juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis agar dengan serius untuk mengembangkan Sekolah Pintar ini hingga keseluruhan Kecamatan karena ini adalah sesuatu hal yang sangat positif dan bisa mengarahkan anak ke arah yang baik dengan perkembangan Teknologi digital,” tuturnya. Sekolah Pintar ini juga mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak salah satunya dari Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Kecamatan Mandau yaitu Kepala SDN 2 Mandau Hj. Eridawati,S. Pd. ia berharap Sekolah Pintar ini dapat berkembang dengan baik ditengahtengah masyarakat dan bisa membantu masyarakat membentuk karakter anak nya kearah yang lebih baik. “Kami Kepala Sekolah SD yang ada di Kecamatan Mandau sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis dan sangat membantu masyarakat untuk membentuk karakter anak nya kearah yang lebih baik atas perekembangan Teknologi digital yang begitu besar saat ini,” ucapnya. Hj. Eridawati menambahkan, Apalagi perekembangan Teknologi digital saat ini banyak dipergunakan kearah yang negatif dan banyak anak-anak kita yang terjerumus karena salah menggunakan perekembangan Teknologi digital zaman now dengan adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis bisa membantu beserta mengarahkan anak-anak kita ke arah yang lebih positif atas perkembangan Teknologi digital. “Kita juga berharap Sekolah Negeri biasa yang ada di Kabupaten Bengkalis juga bisa mendapatkan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk membentuk karakter anak atas perekembangan Teknologi digital zaman now yang begitu besar saat ini dan bisa mengarahkan anak-anak kita kearah yang lebih positif serta tidak terpengaruh dengan hal negatif,” tandasnya. Kepala SMPN 4 Bengkalis yang ditunjuk sebagai Sekolah Pintar bernama Wan Yusna Susila,M.Pd saat ditemui mengatakan Memang benar Sekolah kami ini sekarang sudah ditunjuk oleh Dinas Pen-

didikan Kabupaten Bengkalis sebagai sekolah pintar karena menurut penilaian nya Prasarana dan sarana di sekolah kami ini sudah melampaui batas,” ujarnya. “Sebagai contoh nya jumlah kursi, Papan Tulis beserta meja jumlahnya itu sesuai banyak peserta didik tetapi yang melampaui batas itu ada Teknologi nya lebih canggih dari sekolah lainnya misalnya menggunakan Proyektor, kemudian papan tulisnya juga sistem Touchscreen sehingga peserta didik langsung bisa berenteraktif dan termasuk sarana pendukung lainnya,” tuturnya. Wan Yusna Susila menambahkan, Dengan prasarana dan sarana pendukung Teknologi serba canggih ini juga bisa membantu Guru untuk membimbing para peserta didik dan tidak susah lagi seperti dulu karena fasilitas pendukung sudah serba canggih tinggal mutu pendidikan saja yang ditingkatkan. Sementara itu Bupati Bengkalis Amril Mukminin juga mengatakan Semoga sekolah lain yang ada di Kabupaten Bengkalis ini dapat mengacu sistem Teknologi digital seperti yang ada di SMPN 4 Bengkalis ini agar menumbuhkan rasa semangat bagi Guru dan Peserta didik untuk mengembangkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi,” kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin. “Oleh karena itu, kita harus lebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis ini, dan salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, seperti memfasilitasinya dengan membangun gedung seperti ini,” terang Kepala Daerah Bengkalis itu. Kemudian sambungnya, maju mundurnya pendidikan tidak bisa hanya diletakkan pada pundak pemerintah semata. namun harus dilakukan bersama-sama, baik itu dari peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat harus ambil bagian secara aktif. Dijelaskan Amril, dengan tanggung jawab itu masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi, memberikan pemikiran bagaimana seharusnya dan ke mana anak didik dibawa. atau bagaimana melaksanakan sistem yang telah dibangun agar efektif dan menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan berkontribusi dalam mewujudkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan,” jelas mantan Anggota DPRD Bengkalis tiga periode itu, “Pentingnya partisipasi masyarakat, karena sebagai bagian dari pembangunan di daerah ini, memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan, menjaga dan keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan,” pungkas Amril Mukminin yang juga mantan Kepala Desa Muara Basung itu. (adv/hms/prc/e2)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Pemkab Rohul D Serahkan KUA-PPAS Senilai Rp 1,2 Triliun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Rokan Hulu (Rohul) telah Menyerahkan Kebijakan umum Anggaran (KUA) Serta prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan Pedoman dalam penyusunan APBD 2019.

okumen KUA-PPAS senilai Rp. 1.208.193.119.355. tersebut diserahkan Langsung Bupati Rokan Hulu H.Sukiman Kepada Pimpinan DPRD, Senin (13/8/2018) Setelah DPRD Rohul sepakat menerima dan mengesahkan Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Menurut Bupati Sukiman, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021, Penyusunan KUA dan masih tetap mengacu kepada 9 isu strategis yaitu penataan birokrasi Pemetrintah Daerah, mengurangi angka Kemiskinan secara terfokus dan terkoordinasi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Kemudian, Pembangunan Infrastruktur Strategis yang berkelanjutan, peningkatan dan Pengembangan Destinasi pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan Kualitas dan cakupan pelayanan Publik, dan menjaga kerukunan hidup beragama serta pemberdayaan masyarakat. “Tema pembangunan kita di tahun 2019 yaitu Peningkatan Infrastruktur Mendukung Ekonomi daerah dan tata Kelola Pemerintahan yang baik,”

ucapnya. Pada Asumsi Kebiajakan Umum Anggaran (KUA), Pemkab Rohul mengasumsikan Pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.208.193.119.355. Pendapatan tersebut berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebesar 147.371.368.198, Dana Perimbangan Sebesar RP. 969.045.675.668 dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.91.776.075.489. Sementara disisi Belanja, Pemerintah mengasumsikan belanja Tidak Langsung (BTL) Sebesar Rp. 625.012.902.616, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 627. 835.045.530. Kebijakan belanja ini, disamping memenuhi kebutuhan daerah, termasuk belanja mandatori Sesuai Undang-undang Seperti Bidang pendidikan 20 Persen. namun pada KUA PPAS 2019 ini Pemkab Rohul mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 25.86 Persen atau Rp 312.465.035.997,97 Miliar. “Demikian juga dibidang Kesehatan kita juga usulkan anggaran lebih besar dibandingkan amanah undang-udang dari 10 persen menjadi 12,78 Persen dari total pendapatan kita atau senilai Rp 154.359. 335.837.”

terangnya. Sukiman juga menyatakan, Pada tahun 2019, Pemkab Rohul juga menganggarkan anggaran Rp. 95 Miliar untuk pelaksanaan proyek Multiyears, dimana besarnya alokasi anggaran tersebut, menyebabkan pemkab harus mengurangi belanja urusan dan bidang pembangunan lainya. “Selain itu, pada KUA 2019 Pemkab Rohul memperkirakan terdapat Penerimaan pebiayaan sebesar Rp. 44.654.828.791,” tutup Sukiman. Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, menyatakan setelah Pemkab Rohul Menyerahkan KUA PPAS 2019, DPRD Rohul melalui Banmus, akan segera menyusun jadwal pembahasan. “Setelah disampaikan, KUA PPAS itu insyaalah akan mulai dibahas pada tanggal 27 Agustus” terang Kelmi. Disinggung terkait telah disahkanya ranperda tentang LKPJ Bupati 2017, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH menyampaikan hal tersebut telah sesuai dengan hasil audit pemeriksaa BPK. “Laporan yang disampaikan Pemkab Rohul sudah cukup bagus, kita sekarang meminta Pemkab segera menyusn APBD P 2018,” Pungkas Kelmi.***

Pemerintah Kabupaten

galeri Pemkab Siak

siak

Bupati Sambut Api Obor Asian Games dan Lepas Pawai Taruf

ETELAH menempuh perjalanan selama 2 jam dari Kota Pekanbaru, api obor Asian Games 2018 sampai di Kota Siak, Rabu (1/8/2018) malam, sekira pukul 19.15 WIB. api obor abadi itu setibanya di Kota Siak langsung disambut oleh Bupati Siak Drs Syamsuar, MSi yang didampingi oleh Kapolres Siak AKBP Ahmad David. Kedatangan api obor abadi tersebut disambut ratusan masyarakat dan pelajar disertai seni musik yang ada di Siak.

Usai api obor diletakan di depan kediaman Bupati Siak, rombongan pembawa obor santap malam bersama dengan Bupati Siak yang juga Gubernur Riau terpilih. Usai makan malam, api obor akan dibawa keliling Kota Siak dan selanjutnya akan dilepaskan kembali oleh Bupati Siak dari atas Jembatan Siak. â&#x20AC;&#x153;Selamat datang api obor dan ini merupakan penghargaan besar bagi Kabupaten Siak. Mudah-mudahan dengan api obor ini dapat memberikan semangat bagi atlet

Provinsi Riau sekaligus mensukseskan Asian Games XVIII ini,â&#x20AC;? kata Syamsuar. Pada Rabu (22/8/2018), Bupati Siak Syamsuar bersama masyarakat Siak, melaksanakan Sholat Idul Adha 1439 H/2018 M yang dipusatkan di Taman Tengku Mahratu, Kecamatan Siak. Pada peringatan hari raya yang penuh makna itu, tampak Gubernur Riau terpilih Syamsuar dan para tokoh agama Islam Siak sedang larut dalam mengikuti ibadah shalat Idul Adha.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Berbagai Program Dilakukan Pemkab Rohil untuk Sejahterakan Nelayan Nelayan, di mana pun ia berada, merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar belum menikmati tingkat kesejahteraan yang layak. Pada umumnya nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan, tidak terkecuali para nelayan yang ada di Kabupaten Rohil (Rokan Hilir).

akanya, berbagai program dilakukan Pemkab Rohil agar bagaimana tingkat kesejahteraan para nelayan di daerah ini menjadi terangkat. Sebagaimana dikatakan Bupati Rohil H. Suyatno AMP, nelayan juga merupakan bagian dari masyarakat Rohil, yang berhak mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak, sebagaimana kelompok-kelompok masyarakat lainnya di daerah itu. Terakhir, sebanyak 3 ribu nelayan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun ini akan mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Sebelumnya program serupa juga telah diberikan kepada 3.015 nelayan di negeri seribu kubah Rokan Hilir itu. “Tahun ini Rohil kembali mendapatkan BPAN sebanyak 3.000 nelayan dan sekarang sedang dilakukan pendataan,” kata Kadis Perikanan Rohil Muhammad Amin, Senin (16/7/2018) di Bagansiapiapi. Bantuan BPAN tersebut ditujukan bagi para nelayan yang belum pernah mendapatkan asuransi. Dan bagi nelayan yang telah menerima sebelumnya tidak bisa mendaftar kembali. “Yang sudah menerima tidak boleh lagi ikut, karena yang sudah menerima tahun lalu sudah menjadi asuransi mandiri,” sebutnya. Adapun persyaratan bagi penerima bantuan BPAN tersebut lanjutnya, adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan baik menggunakan kapal maupun tidak. Akan tetapi bagi nelayan yang menggunkakan kapal hanya sebatas 10 GT ke bawah. “Yang jelas mereka yang bekerja serta mata pencarian pokoknya adalah nelayan baik nelayan kecil, tradis-

ional, nelayan buruh serta nelayan pemilik, namun untuk nelayan pemilik yang bersangkutan langsung melakukan penangkapan ikan,” jelasnya. Kemudian nelayan tersebut tidak menggunakan alat tangkap terlarang. Namun yang bersangkutan bisa mendapatkan dengan syarat membuat surat perjanjian akan mengganti alat tangkap yang dipakai. “Kalau di KTP nya status pekerjaannya bukan nelayan maka yang bersangkutan harus mengambil surat keterangan dari lurah maupun kepenghuluan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan nelayan,” paparnya. Saat ini Dinas Perikanan Rohil telah mengumpulkan para penyuluh agar melakukan pendataan serta mengumpulkan berkas pendaftaran para nelayan. Selain itu Amin juga mengimbau kepada para nelayan agar segera melakukan pendaftaran. “Siapa yang mendaftar lebih awal maka mereka nantinya yang akan mendapatkan sesuai dengan porsi yang kita dapat,” katanya. Muhammad Amin menyebutkan, asuransi ini akan sangat bermanfaat bagi nelayan. Jika nelayan mengalami kecelakaan maupun meninggal dunia akan

mendapatkan santunan melalui asuransi. “Jika meninggal dalam kondisi bekerja menangkap ikan akan mendapatkan asuransi sebesar Rp 200 juta, jika meninggal di luar itu maka akan dapat Rp160 juta. Namun soal besaran disesuaikan dengan umur. Jika nelayan yang meninggal umurnya sudah tidak produktif makanya besarannya tidak Rp160 juta dan akan disesuaikan oleh pihak asuransi, karena batas produktif 65 tahun,” pungkasnya. Harus jujur diakui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui dinas perikanan (Diskan) berupaya dengan maksimal untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan perikanan program budidaya dan tambak kerang. Hal ini terbukti dengan adanya unit pengembangan atau balai benih ikan yang salah satunya terletak di daerah kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan dan rencana pembangunan UPT Pembenihan Kerang di Kecamatan Sinaboi. Demikian dikatakan Kadiskan Rohil, M Amin SPi, di Bagansiapiapi. Ia mengatakan kalau Pemkab Rohil melalui pihaknya me-

mang memprioritaskan pada program budidaya perikanan mengingat kegiatan tersebut terbukti sangat efektif untuk dilaksanakan. Apalagi sebutnya hasil perikanan yang cepat berkembang. Gilirannya kalangan nelayan yang mengiatkan program budidaya akan mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan. “Kalau saya memang ingin fokus pada kegiatan budidaya perikanan, selain didukung oleh ketersediaan benih disamping itu areal untuk budidaya juga ada,” kata Amin. Ia juga menyebutkan kalau saat ini sektor perikanan tangkap di Rohil telah menunjukkan tren penurunan. Tidak mungkin bisa mengandalkan terus dari perikanan tangkap tersebut meskipun memang diakui bahwa Bagansiapiapi pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di dunia pada era 1980-an. Beberapa jenis ikan yang prospek untuk dibudidaya katanya seperti Nila, Patin, Selais, dan lain-lain. Bukan hanya untuk kategori perikanan air tawar atau sungai, pihaknya juga telah mengembangkan potensi budidaya untuk perikanan air asin. “Untuk budidaya perikanan air asin seperti ikan Senangin yang kita pusatkan di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas (palika),” ujarnya. Terkait rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembenihan kerang di Kecamatan Sinaboi saat ini sebutnya masih menunggu tindaklanjut dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Pasalnya, Pemkab rohil dalam hal ini hanya menyiapkan lahan seluas 3 hakter (Ha) dan pembangunannya dilakukan oleh pihak KKP. “Lahan sudah kita siapkan seluas 3 hektar sesuai permintaan KKP melalui Dirjennya. Sesuai keinginan dari Bupati Suyatno, pembangunan UPT pembenihan kerang itu lebih bagus dipusatkan di Kecamatan Sinaboi mengingat di kecamatan itu selain lokasinya sangat strategis juga memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah,”

kata Amin. Ia mengatakan kalau sejauh ini pemkab Rohil telah mengirimkan surat resmi kepada dirjen KKP bahwa lahan untuk pembangunan UPT pembenihan kerang sudah disiapkan dan akan dihibahkan jika pihak KKP sudah setuju atas lahan yang kita sediakan tersebut. “Sebenarnya lahan yang kita siapkan itu ada ditiga kecamatan yakni Bangko, Palika, dan sinaboi. Akan tetapi Bupati lebih memilih kecamatan Sinaboi. Namun demikian, itu tergantung dari keinginan pihak KKP. Jika memang tidak sesuai di Sinaboi maka pembangunannya bisa kita alihkan di Kecamatan Bangko atau Palika,” ujar Amin. Kendati telah mendapatkan jatah pembangunan UPT pembenihan kerang, Pemkab Rohil tentunya juga mengharapkan pihak KKP menyiapkan tenaga teknisnya. “Jika rencana ini nantinya terwujud tentunya akan mempermudah masyarakat penambak kerang mendapatkan benihnya dan tidak lagi bertungkus lumus mencari bibit di sekitaran muara sungai,”pungkasnya. Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun depan akan membudidayakan udang galah. Pasalnya, jenis udang itu selain memiliki potensi untuk dikembangkan juga hasilnya juga sangat menjanjikan. Selama ini jenis udang yang memiliki capit panjang berwarna biru itu menjadi salah satu sumber tangkapan nelayan tradisional hanya untuk dikonsumsi dan sebagainnya lagi dijual kepada yang berkantong tebal karena harganya cukup mahal. Hal ini tidak kemungkinan dapat di ekspor ke luar daerah. Demikian dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kadiskanlut Rohil, M Amin Spi, belum lama ini di Bagansiapiapi. Ia mengatakan, Jenis udang yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi ini banyak terdapat disepanjang sungai rokan, salah satunya disungai yang ada dikepenghuluan Jumrah, kecamatan Rimba Melintang. Udang-udang itu bi-

asanya dijual oleh nelayan disepanjang jembatan penghubung antara kota bagansiapiapi - Ujung tanjung. Ia juga mengakui kalau potensi jenis udang galah kalau dibudidayakan hasilnya sangat menjanjikan. Makanya kita berencana pada tahun 2017 mendatang akan kita upayakan untuk membuat program pengembangan budidaya tersebut. “Kita yakin budidaya itu sangat cocok dan hasilnya menjanjikan, makanya pada anggaran APBD 2018 mendatang kita minta pihak kepenghuluan agar mengusulkan program tersebut kepihak kecamatan agar bisa dibahas melalui Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang),” pinta Amin. Jika tidak disikapi dengan melakukan tindakan budidaya secara berkala maka tidak tertutup kemungikanan kedepan habitat udang Galah mengalami kelangkaan. Pasalnya terus terjadi penangkapan udang tanpa dibarengi dengan budidaya disamping itu kondisi sungai sangat rentan terkena limbah seperti pengunaan pupuk untuk tanaman, limbah rumah tangga maupun industri,” Pungkasnya sembari mengatakan harga udang galah perkilogramnya mencapai Rp200 ribu. Tidak udang saja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) juga bakal menjadikan Kecamatan Sinaboi sebagai sentral budidaya kerang. Pasalnya, selain daerahnya memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah juga memiliki potensi kerang yang berkualitas tinggi. Bahkan, pihak kecamatan setempat mengklaim kalau kerang didaerahnya lebih bagus kualitasnya jika dibandingkan kerang yang berada dikecamatan Pasir Limau Kapas (Palika). Demikian hal ini diutarakan oleh Camat Sinaboi, Abdul Hamid SH, di Bagansiapiapi. Menurutnya, kerang sinaboi masih sangat banyak dan memiliki kualitas tinggi, jika dikembangkan sebagai sentral budidaya maka sangat diyakini perekonomian masyarakat akan meningkat. Agar hal itu terwujud, pihaknya bersama masyarakat akan mengusulkan pembekoan bibir pantai sepanjang 2,5 kilometer kedinas perikanan dan kelautan (Diskanlut) Rohil agar kapal nelayan bisa bersandar dibibir pantai. “Insya Allah kalau tidak ada halangan Menteri KPP, Susui Pujiastuti bersama Bupati Rohil, H Suyatno akan kesinaboi pada bulan Mei 2016 mendatang, Untuk menyambut kedatangan rombongan itu pihaknya telah menyiapkan sebanyak 60 nelayan untuk melakukan penangkapan ikan seputaran perairan sinaboi dengan tujuan agar mentri KPP tau kalau sinaboi memiliki Potensi perikanan, “kata Hamid. (adv/hms/drc/rrc/e2)

advertorial Bank Riaukepri

Kunjungi Rohul, Dirut BRK Berikan Beasiswa dan Hadiri â&#x20AC;&#x153;Morning Briefingâ&#x20AC;? Beasiswa dari Bank Riau Kepri ini diberikan bagi mahasiswa semester II, IV dan VI dengan total nilai sebesar 90 juta rupiah. Usai acara Bupati Rohul beserta tamu undangan meninjau langsung salah satu kelas di kampus ISQ Syekh Ibrahim.

IRUT (Direktur Utama) Bank Riau Kepri (BRK) nyaris menghabiskan hari-hari dalam perjalanan hidupnya untuk tetap dan terus berupaya buat membesarkan bank milik pemerintah daerah itu. Selain melakukan pembinaan internal, sejumlah kegiatan lain yang bersinggungan dengan dunia luar juga intens dilakukan oleh Irvandi. Sebagai bentuk komitmennya terhadap dunia pendidikan di daerahnya, Bank Riau Kepri menyerahkan Beasiswa bagi mahasiswa Institut Sains Al-Quran (ISQ) Syekh Ibrahim Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (21/8/18). Beasiswa ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari kepada Rektor ISQ Syekh Ibrahim Dr. H. Mustofa Umar, Lc, MA yang disaksikan oleh Bupati Rohul H. Sukiman beserta Sekda Rohul Abdul Haris, Ketua Yayasan Mesjid Madani Islamic Center (Mamic) Rohul Drs. H. Achmad, M.Si dan Ketua Himpunan Masyarakat Rohul Yuharman Yusuf yang juga Pindiv MSDM Bank Riau Kepri. Penyerahan beasiswa dari Bank Riau Kepri ini dilaksanakan sempena hari jadi ISQ Syekh Ibrahim ke 3 dan digelar di halaman Kampus. Turut hadir Kemenag Rohul M. Syahruddin, Camat Rambah Franovandi, Rektor Universitas Pasir Pangarayan (UPP) Dr. Adolf Bastian, M.Pd dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangarayan Yudi Asdam beserta Pincapem dibawahnya. Bupati Rohul H. Sukiman mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa ISQ Syekh Ibrahim ini. Ia sebagai Pemerintah Daerah mendukung penuh ISQ Syekh Ibrahim untuk menjadi universitas bertaraf nasional yang membanggakan Kabupaten Rohul dan mencetak generasi muda Rohul yang berkualitas baik dari ilmu pengetahuannya maupun dari akhlaknya. Dalam sambutanya, Ketua Yayasan Mamic, Drs. H. Achmad, M.SI, mengungkapkan, perjalanan ISQ Syekh Ibrahim ?selama tiga tahun ini bisa dibilang berat karena keterbatasan pihak yayasan. Meski demikian ISQ Syekh Ibrahim tetap konsisten berdiri dalam mencetak generasi muda yang berkualitas secara teknologi dan berakhlak mulia. Ia menambahkan, perjalanan tiga tahun tersebut banyak permasalahan yang dihadapi, namun dengan keteguhan Rektor dan para dosen dapat menjadikan ISQ Syekh Ibrahim masih tetap berdiri hingga saat ini.

Beasiswa dari Bank Riau Kepri ini diberikan bagi mahasiswa semester II, IV dan VI dengan total nilai sebesar 90 juta rupiah. Usai acara Bupati Rohul beserta tamu undangan meninjau langsung salah satu kelas di kampus ISQ Syekh Ibrahim. Sementara itu, di sela-sela kesibukannya dalam menjalankan tugas untuk kesekian kalinya Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyempatkan diri hadir di tengah-tengah pegawai Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangarayan untuk ikut melaksanakan morning briefing yang merupakan kewajiban setiap hari kerja dilingkungan BRK namun, Selasa pagi (21/8/18) kali ini terasa istimewa dengan adanya kehadiran Dirut. Kunjungan ini dalam rangka menyemangati pegawainya untuk mengejar target bisnis di tahun 2018 ini. Selain itu Kehadiran Dirut Bank Riau Kepri di Kota Pasir Pangarayan ini dalam rangka penyerahan Beasiswa Bank Riau Kepri kepada mahasiswa Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Rokan Hulu. Seperti tidak ada bosan-bosannya Dirut Bank Riau Kepri ini lagi hadir pada kegiatan rutin morning briefing disetiap kota wilayah kerja Bank Riau Kepri yang dikunjunginya. Pada kesempatan ini Irvandi kembali mengingatkan kepada seluruh pegawai Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangarayan untuk meningkatkan kinerja bisnis yang sudah ditargetkan pada tahun 2018 ini. Ia menghimbau agar masing-masing unit untuk mengevaluasi kinerjanya dan mencapai target yang telah disepakati. Orang nomor satu di Bank Riau Kepri ini juga memotivasi seluruh pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanannya ke-

pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Dirut juga menyampaikan banyak prestasi gemilang level nasional yang telah diraih Oleh Bank Riau Kepri salah satunya yaitu Bank Riau Kepri raih Award The Best Overall Performance BPD se Indonesia 2018 pada ajang 15th Infobank Banking Service Excellence Award 2018, dengan memborong juara 1 pada 5 kategori dari 7 kategori yang dipertarungkan. Irvandi selaku Dirut Bank Riau Kepri menyampaikan agar seluruh pegawai untuk terus memasarkan dan mengembangkan produkproduk yang dimiliki Bank Riau Kepri. Lagi-lagi Irvandi terus memompa semangat seluruh pegawai untuk

meningkatkan peforma dan kinerjanya di tahun 2018 ini. Dari jam 06.45 sampai dengan jam 07.45 wib Dirut Bank Riau Kepri hadir di tengah-tengah pegawai Bank Riau Kepri dibawah Pimpinan Yudi Asdam ini. Seluruh pegawai yang telah menunggu kedatangan Dirutnya ini terlihat senang dan bergembira. Turut hadir pada pagi itu Pemimpin Divisi MSDM Yuharman beserta Pindesk Corsec Winovri, Pemimpin Cabang Pembantu Dalu-Dalu Dadang Wahyudi, Pemimpin Cabang Pembantu Kota Tengah Teguh Zubir, Pemimpin Cabang Pembantu Ujung Batu Hefrizal dan Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Pasir Pangarayan Agus Salim beserta Pemimpin Kedai dibawah Kantor Cabang Pasir Pangarayan.***

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

aka, dimaksudkan untuk mengantisipasi penularan penyakit melalui penggigitan hewan rabies, mulai Selasa 25 September 2018 Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bengkalis, akan melaksanakan vaksinasi rabies massal gratis alias tidak dipungut biaya. Peran serta masyarakat semua elemen sangat diharapkan untuk suksesnya kegiatan yang dimaksudkan untuk keselamatan anggota masyarakat itu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Sapon, Senin (24/9/2018), mengatakan pelaksanaan vaksinasi rabies massal ini akan dilaksanakan selama sepekan dari 25 hingga 30 September 2018. “Untuk menyukseskan kegiatan ini, kita sudah melakukan sosialisasi dan himbauan melalui pihak kecamatan melalui UPT Mutu Ternak Kecamatan Mandau dan Bengkalis. Selanjutnya sebarluaskan kepada pihak pemerintahan desa,” ungkap Sapon. Wilayah yang menjadi sasaran vaksinasi rabies massal ini, meliputi kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau, Pinggir, Bandar Laksamana, Bathin Solapan, dan Talang Muandau. Dikatakan mantan Camat Mandau ini, kegiatan vaksinasi ini, bagian dari Peringatan Hari Rabies se-Dunia dan Pembebasan Rabies Kabupaten Bengkalis dengan tema share the massage save a life. Terkait dengan tema, vaksinasi rabies sebagai bentuk pencegahan dalam menyelamatkan kehidupan. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pada pelaksanaan vaksinasi rabies gratis selama sepekan ini, pihak Dinas Pertanian menargetkan 2.000 hewan penular rabieas. Adapun jenis hewan yang akan divaksinasi, meliputi anjing, kucing dan kera. Rabies merupakan penyakit hewan menular yang dapat ditularkan kepada manusia. Penularan penyakit terbanyak melalui gigitan hewan penular rabies pada saat menunjukkan gejala klinis rabies. “Untuk mencegah penularan rabies maka diperlukan pencegahan melalui vaksinasi rabies pada hewan secara teratur,” ujar Sapon. Dalam pelaksanaan ini, berkoordinasi dilapangan dengan UPT Mutu Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) se-Kabupaten bengkalis pada wilayah yang direkomendasikan. Sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat (public awarness) dan kewaspadaan dini, dihimbau lapisan masyarakat dan pemerintah desa untuk meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan meningkatkan sosialisasi rabies dengan bekerjasama

advertorial Pemkab Bengkalis

Pemkab Bengkalis Gelar Vaksinasi Rabies Gratis

Warga Diminta Berpartisipasi Aktif Sejatinya, sejumlah penyakit sumbernya tidak jauh-jauh amat dari manusia, antara lain melalui gigitan binatang. Banyak masyarakat yang tidak tahu akan ancaman seperti itu. Anjing dan sejenisnya yang akrab dengan kehidupan manusia, berpotensi menjadi sumber penyakit berbahaya. dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kesehatan, ataupun yang lainnya. “Untuk kelancaran kegiatan ini agar masyarakat berpartisipasi aktif untuk berkomunikasi dengan Puskeswan,” ujar Sapon. Secara teknis rabies dapat dikendalikan dan diberantas, apabila kasus terjadi pada manusia maka dapat dicegah dengan menggunakan Vaksinasi Anti Rabies (VAR) dengan tepat waktu. Anjing merupakan reservoir rabies, pengendalian pada anjing sebagai reservoir maka sekaligus dapat meminimalisasi resiko

pada manusia. Dalam UU nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dinyatakan bahwa penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Dan dalam UU nomor 24 Tahun 2007, secara tegas ditetapkan oleh Pemerintah, bahwa Zoonosis termasuk ke dalam Bencana Non Alam. Secara budaya, masyarakat Bengkalis di beberapa wilayahnya, anjing merupakan hewan peliharaan yang sangat dekat

dengan pemiliknya, dapat sebagai penjaga rumah dan kebun, berburu, teman berlayar dan sebagai hadiah / pemberian. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Pertanian, konsentasi dan fokus dalam pemberantasan dan penanggulangan rabies, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI, dan Menteri Dalam Negeri RI nomor 279A/Men.Kes/ SK/VIII/1978 ; 522/Kpts/Um/8/78 ; 143 tahun 1978 tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies. Kemudian berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI nomor 14029/pk.320/f.4/03/2016 tentang status rabies di Bengkalis, serta Peratuan Bupati Bengkalis nomor 97 tahun 2017 tentang pencegahan, pengamanan dan pemberantasan rabies di kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis yang secara wilayah berada di daratan Pulau Sumatera, juga memiliki pulau yaitu pulau Bengkalis dan pulau Rupat. untuk itu, Pemkab Bengkalis dalam sangat memungkinkan untuk dilakukan pemberantasan rabies dari pulau ke pulau. Berdasarkan data situasi Rabies yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, yaitu terjadi di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Pemkab Bengkalis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis, Bebas Rabies. Untuk mwngejar target bebas rabies tersebut, Dinas Pertanian secara rutin berkelanjutan lakukan program sosialisàsi dan vaksinasi pada hewan pembawa rabies, seperti anjing, kucing dan kera. Selain itu, Dinas Pertanian sekarang sudah memiliki Puskeswan di 8 Kecamatan dengan satu dokter hewan, para medis dan administrasinya, kecuali di kecamatan Mandau dan Pinggir masing masing memiliki 2 dokter hewan, karena wilayahnya luas. Program vaksinasi di setiap kecamatan dilaksanakan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan tenaga dokter hewannya. Terkait terjadinya pemekaran kecamatan dari 8 menjadi 11 kecamatan di kabupaten Bengkalis, maka Dinas Pertanian akan membangun 3 Puskeswan baru untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan program sosialisasi terkait pemberantasan Rabies, selain kepada masyarakat, kami secara khusus juga mensosialisasikan kepada anak - anak sekolah, dengan progam Dokter Hewan Kecil. Dengan program dokter hewan kecil ini, Pemkab Bengkalis berharap dapat memaksimalkan pengetahuan terkait

pemberantasan rabies dan kewaspadaan pada usia dini bahwa mereka secara sadar dan memahami bahwa hewan - hewan pembawa rabies ada disekitar lingkungannya. Sebagai informasi, bahwa Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai salah satu (dari empat) daerah percontohan Nasional dalam Pengendalian Penyakit Infeksius Baru (EID) pada tahun 2017. Status bebas rabies akan diberikan apabila dalam 4 tahun berturut - turut tidak terjangkit penyakit rabies di daerah tersebut. Untuk di Pulau Rupat ditargetkan bebas rabies di tahun 2018 ini, dan untuk Pulau Bengkalis kita targetkan di tahun 2020. Untuk itu, Pemkab Bengkalis akan memaksimalkan Puskeswan sebagai garda terdepan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis juga memiliki layanan dan pengaduan masyarakat terkait program pemberantasan rabies, yaitu di Halo Rabies PHMS kabupaten Bengkalis, silahkan hubungi 081268869498, hanya untuk sms dan chating WA, atau datang langsung ke puskeswan terdekat. Terkait Strategi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Bengkalis, Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, Drh. Hani Muhamad Mardani, menyampaikan ada langkah yang diterapkan selama ini, yaitu regulasi; komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), vaksinasi, surveilance, kontrol populasi, dan pengawasan terhadap lalu lintas hewan. “Peran dan tanggung jawab pemberantasan rabies adalah pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat, “ terangnya. Untuk mewujudkan Bengkalis Indah Tanpa Rabies, masih tambahnya, Pemda Bengkalis telah mengeluarkan kebijakan - kebijakan, penyediàan infrastruktur,

inovasi dan kolabolarasi gerak semua stake holder. Gerak langkah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam pengendalian dan penanggulangan rabies di kabupaten Bengkalis, mendapat apresiasi dan dukungan yang kuat dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, yang juga anak watan pulau Rupat, Kaderismanto. “Penyakit Rabies adalah mematikan, kami atas nama pimpinan DPRD dan masyarakat khususnya pulau Rupat, mengucapkan terima kasih atas kerja keras Dinas Pertanian dalam mengendalikan dan menanggulangi penyakit rabies, dengan target kabupaten Bengkalis bebas Rabies,” katanya. Program Dokter hewan kecil, masih tambahnya, adalah salah satu terobosan program cegah dini dan sosialisasi pada usia dini yang efektif dan berdaya guna tinggi. “Kami sangat mendorong sosialisasi, vaksinasi dan program dokter hewan kecil demi suksesnya Pemkab Bengkalis wujudkan Bengkalis Bebas rabies, yang tentunya ditunjung sarana dan prasarana serta tenaga medis yang memadai di seluruh kecamatan se kabupaten Bengkalis sekarang ini,” pungkasnya. Selanjutnya, salah seorang tokoh masyarakat Sengoro, Bengkalis, Amir Syarifuddin, memberikan apresiasi kepada kinerja dinas pertanian yang selalu rutin dan berkelanjutan sosialisasi dan vaksinasi pemberantasan rabies. “Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Bengkalis, khususnya Dinas Pertanian dalam hal pemberantasan rabies, karena dalam setiap kegiatan sosialisasi dan vaksinasi yang dilaksanakan selalu dilibatkan semua elemen dan masyarakat, sehingga tercipta kondisi rasa aman dan nyaman terhindar dari penyakit rabies, “ ujarnya. (adv/hms/boc/e2)

DPRD

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Legislator Pekanbaru Soroti Penggusuran PKL dari Terminal BRPS

Kebijakan Dishub (Dinas Perhubungan) dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Pekanbaru menuai kontroversi. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, misalnya, menyoroti kebijakan kedua dinas dimaksud yang akan menggusur sebanyak 138 Pedagang Kaki Lima (PKL) dari terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) ke bahu jalan. “Kita pertanyakan apa alasan PKL dipindahkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga di Pekanbaru, Jumat. Berarti, menurut Jhon, kemungkinan ada pihak yang ingin memanfaatkan itu. “Jangan korban lagi para pedagang, kasihan dengan mereka,” tambah legislator muda ini. Jhon Romi Sinaga menjelaskan wacana penggusuran tesebut diketahuinya karena perwakilan PKL mendatangi kantor DPRD Pekanbaru Kamis (23/8) untuk memintakan perlindungan dan solusi. Dikatakan Jhon alasan Dishub dan Disperindag untuk menggusur PKL karena lokasi itu akan dibangunkan gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor. Hal itu mustahil karena anggarannya tidak ada di pagu APBD Pekanbaru 2018. Kalaupun dimasukkan kedalam APBD 2019, sebut Jhon tentulah harus sepersetujuan DPRD. “Setahu saya dalam KUAPPAS 2019, baru ada usulan oleh Dishub untuk membangun gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor belum dibahas, tidak pasti juga disetujui, lantas kenapa PKL kini sudah di gusur apa maksudnya,” tutur dia. Selain itu, menurut dia, lokasi pemindahan berdampingan dengan Damkar. Hal ini akan dikhawatirkan kalau pedagang pindah ke tempat itu akan mengganggu lalu lintas mobil Damkar bila terjadi kebakaran. Karena itu sebut Jhon, pihaknya

akan mengagendakan pemanggilan dua dinas tersebut yakni Dishub dan Disperindag untuk meminta klarifikasi. “Itu alasan mereka saja untuk mengusir para pedagang ini. Mau dipindahkan kemana pedagang. Katanya disana mau dibangun Alat Uji Kendaraan Bermotor, makanya kami akan pertanyakan,” tegasnya. Sementara itu sebelumnya salah seorang perwakilan pedagang, Limson Sidauruk, saat datang dan mengadu ke DPRD Pekanbaru menyampaikan bahwa 138 pedagang telah menandatangani surat pernyataan tidak setuju dipindahkan ke badan jalan. Sebab saat bongkar muat pasti akan terjadi di badan jalan dan tentu mengganggu aktifitas Damkar yang ada di dalam. “Disamping itu juga pedagang disuruh berjualan di pinggir jalan yang keamanan dan kenyamanannya sangat tidak ada. Kami selama ini sudah nyaman berjualan di tempat penampungan saat ini,” tambah Limson. Perlu diketahui dua tahun lalu Pedagang pasar induk yang sebelumnya berjualan di pasar pagi Mayang Terurai jalan Nangka sudah mau pindah ke areal Pasar Induk sementara di Lokasi Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Tujuannya untuk menjaga lalulintas di pusat kota tersebut. Namun setelah pedagang nyaman di BRPS kini akan dipindahkan lagi pindah ke badan jalan di luar Terminal BRPS.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga mengagendakan pemanggilan Dinas Perhubungan dan Disperindag setempat untuk meminta klarifikasi terkait penggusuran sebanyak 138 Pedagang Kaki Lima (PKL) dari terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). “Kita akan pertanyakan apa alasan PKL dipindahkan, berarti ada yang ingin memanfaatkan itu, jangan korbankan lagi pedagang, kasihan mereka,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga di Pekanbaru, Sabtu (25/8). Jhon Romi Sinaga menjelaskan wacana pemanggilan akan dikoordinasikan dengan komisi IV DPRD Pekanbaru secepatnya. “Kita tunggu juga pejabat terkait kembali dari China,” ujar Jhon. Menurut Jhon perwakilan PKL yang kena gusur sudah mendatangi kantor DPRD Pekanbaru Kamis (23/8) untuk memintakan perlindungan dan solusi. Dikatakan Jhon alasan Dishub dan Disperindag untuk menggusur PKL karena lokasi itu akan dibangunkan gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor. Hal itu mustahil karena anggarannya tidak ada di pagu APBD Pekanbaru 2018. Kalaupun dimasukkan kedalam APBD 2019, sebut Jhon tentulah harus sepersetujuan DPRD. “Setahu saya dalam KUA-PPAS 2019, baru ada usulan oleh Dishub untuk mem-

bangun gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor belum dibahas, tidak pasti juga disetujui, lantas kenapa PKL kini sudah di gusur apa maksudnya,” tutur dia. Selain itu menurut dia lokasi pemindahan berdampingan dengan Damkar. Hal ini akan dikhawatirkan kalau pedagang pindah ke tempat itu akan mengganggu lalu lintas mobil Damkar bila terjadi kebakaran. Karena itu sebut Jhon, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan dua dinas tersebut yakni Dishub dan Disperindag untuk meminta klarifikasi. “Itu alasan mereka saja untuk mengusir para pedagang ini. Mau dipindahkan kemana pedagang. Katanya disana mau dibangun Alat Uji Kendaraan Bermotor, makanya kami akan pertanyakan,” tegasnya. Pada bagian lain terpantau, meski sejumlah pedagang sempat menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru, namun Pemko Pekanbaru tetap akan menindahkan aktifitas bongkar muat pedagang di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) ke lokasi yang baru. Namun masih tetap berada di kawasan terminal BRPS. Sebab lokasi yang saat ini dijadikan tempat bongkar muat pedagang akan dibangun gedung pusat pengujian kendaraan atau KIR. Sehingga pedagang di pindahkan ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi yang lama, yakni di akses area pintu masuk terminal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Pekanbaru Irba Sulaiman, Kamis (30/8/2018), menegaskan, tidak ada opsi lain dari rencana tersebut. Pihaknya tetap akan memindahkan aktifitas bongkar muat pedagang sayuran bahan kebutuhan pokok ke lokasi yang baru. Bahkan pemindahan dijadwalkan akan dilaksanakan Jumat,(31/8/2018).

Setidaknya ada 400 pedagang yang melakukan aktifitas di lokasi pasar induk sementara ini. Pemko mengklaim, lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara layak ditempati. Meskipun sebelumnya sejumlah pedagang sempat mengeluhkan kontur tanah di lokasi yang baru ini tidak rata dan bergelombang. Namun saat ini sudah diratakan. “Sekarang tinggal masalah listrik saja lagi. Kalau bisa clear hari ini, besok pedagang sudah pindah. Kita sudah cek lapangan, lokasinya sudah layak dan bisa menampung para pedagang pasar induk semenntara ini untuk melakukan aktifitas bongkar muat dan berdagang,” katanya. Saat disinggung terkait adanya sejumlah perwakilan pedagang yang tidak setuju dipindahkan dan sempat mengadu ke DPRD Kota Pekanbaru, Irba mengaku tidak ingin mengambil kebijakan berdasarkan tuntutan dari orang per orang. Sebab aktifitas pedagang di pasar induk sementara ini sudah ada pengurusnya, sehingga segala sesuatunya sudah diputuskan melalui organisasi yang mewadahi pedagang di lokasi tersebut. “Jadi kita tidak menggubris tuntutan mereka pedagang, tapi dalam masalah ini kita hanya menampung aspirasi dari organisasi bukan dari orang perorang. Karena sebelum pemindahan kita sudah lakukan dengan pengurus, dan sudah disepakati. Yang jelas kalau masalah listrik selesai hari ini, besok kita pindahkan pedagangnya,” ujarnya. Sebelumnya diperoleh informasi, Pemko Pekanbaru akan menggelar rapat bersama untuk membahas persoalan pasar induk sementara di terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Rapat ini guna membahas keberatan yang diajulan oleh sejumlah perwakilan pedagang yang melakukan aktifitas bongkar muat di pasar induk sementara. “Itu sebenarnya sudah beberapa dirapatkan termasuk dengan perwakilan pedagang, dan sudah sepakat semua, kami pun terkejut juga ini, kok masih ada yang tidak setuju,” kata Kabid

Pasar, Disperindag Kota Pekanbaru, Suhardi, Jumat (24/8/2018). Terkait munculnya sejumlah keberatan sejumlah pedagang tersebut pihaknya akan mengambil jalan tengahnya. Sebab persoalan yang diprotes oleh pedagang ini bukan persoalan lama. Sebelumnya saat pihaknya melakukan peninjauan ke lapangan persoalan pemindahan ini tidak ada masalah lagi. “Kemarin saat kita turun ke lapangan tidak ada yang keberatan dipindahkan di situ (akses jalan masuk ke terminal). Semua kan sudah kita petakan, dimana mereka berjualan, dimana parkirnya. Selagi semua tertib tidak ada masalah, kecuali kalau parkirnya tidak tertib dan dilintang-lintangkan itu iya jelas menganggu,” bebernya. Suhardi mengungkapkan, sebelumnya pedagang bukan mengeluhkan lokasi tempat bongkar muat dan jualan. Namun pedagang banyak mengeluhkan kondisi penerangan di lokasi tersebut. “Kemarin katanya kendalanya listrik, kemudian kami bantu dengan menyurati PLN supaya bisa diproses lebih cepat. Setalah itu kita bantu rupaya muncul lagi keluhan baru,” ujarnya. Seluruh truk yang membawa sayuran, cabe, bawang dan barang harian langsung diarahkan ke Terminal BPRS, Jumat (14/10/2016) Para pedagang sayur mayur ini datang ke DPRD, ingin melaporkan tindakan Disperindag Pekanbaru dan Dishub Pekanbaru, yang akan menggusur mereka berjualan di tempat tersebut. Surat baru diterima pedagang pada 18 Agustus lalu. Pemko Pekanbaru beralasan, pemindahan pedagang ini karena akan dibangun gedung Alat Pengujian KIR Dishub Pekanbaru. Pedagang merasa, tempat pemindahan yang ditetapkan pemerintah, tidak repsentatif. Selain memakai badan jalan, juga keselamatan barang dagangan tidak terjamin. Lagi pula pembeli dipastikan tidak akan mau datang, karena akses jalan dan dekat dengan gedung mobil pemadam kebakaran. Jika mobil pemadam kebakaran keluar, maka dipastikan lokasi berjualan tidak nyaman. (adv/hms/ant/tpc/gesuri.id/e2)