Majalah Pena Amira Edisi 101 - Mei 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 101 - Mei 2019

Sabar

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

OBA bayangkan ini: di saat perut â&#x20AC;&#x153;memekikâ&#x20AC;? karena tak berisi lantaran sedang menjalani ritual ibadah puasa, di sekitar kita terlihat dengan jelas sejumlah orang yang mengunyah makanan dengan lahapnya, seakan nasi sepiring tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perutnya yang tengah keroncongan. Coba bayangkan ini: di tengah panas terik yang seakan membakar ubun-ubun, kita tak bisa meneguk agak setetes air pun lantaran sedang menjalani ibadah puasa. Padahal, pekerjaan rutin yang kita lakukan untuk mencari nafkah bersuluhkan matahari, berdiang di bawah terik panas yang memanggang dari pagi sampai petang. Padahal lagi, kalau mau, betapa air yang dibutuhkan bisa dengan sangat gampang didapatkan. Inilah, antara lain, hebatnya ibadah puasa: menuntun setiap orang yang mengamalkan ritual tersebut punya tingkat kesabaran yang ekstra tinggi. Seberat apa pun godaan, bagi yang memahami substansi ibadah puasa, diniscayakan tidak akan membatalkan ibadahnya, apa pun yang terjadi. Ibadah puasa telah menuntun semua orang untuk tidak melanggar apa-apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Sabar merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sabar merupakan kunci kesuksesan seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Secara langsung, puasa mengajarkan dan melatih kita bersabar. Bersabar untuk menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari; sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa; dan lainnya. Sabar itu ada tiga macam, yang paling tinggi adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian sabar terhadap takdir Allah. Susunan ini ditinjau dari sisi sabar itu sendiri bukan dari sisi orang

yang melaksanakan kesabaran, karena kadang-kadang sabar terhadap maksiat lebih berat bagi seseorang daripada sabar terhadap ketaatan. Ibadah puasa juga kemudian menuntun semua umat untuk sabar dalam menghadapi realitas kehidupan. Tidak sebatas sabar dalam menahan lapar dan haus â&#x20AC;&#x201C;termasuk pemenuhan kebutuhan syahwat--, tapi juga sabar dalam menjalani aneka tantangan yang harus dihadapi dan dijalani di muka bumi ini. Termasuk sabar ketika diterpa oleh kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan. Bahkan kesabaran dalam konteks kasus seperti ini terkadang dihadapkan dengan kondisi yang kontraproduktif. Ketika oleh sebagian orang di sekitar kita terkesan sangat gampang untuk ganti mobil tiap tahun, atau membekali istrinya dengan aneka perhiasan yang mahal, atau memperbanyak sumber ekonominya; realitas yang kita hadapi malah sebaliknya: untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah sering kelimpungan. Menjalani kehidupan di muka bumi ini memang dihadapkan dengan sejumlah realitas, baik atau pun. Ada sementara orang yang kesannya begitu gampang untuk mendapatkan segala yang diinginkan, sementara di bagian lain ada juga sementara orang yang terkesan sangat bersusahpayah, bahkan hanya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang bersifat dasar. Itu pun sering tak mampu mereka cukupi. Ketika realitas yang kita jalani berupa mulusnya menjalankan roda kehidupan, di mana segala yang diinginkan bisa dengan mudah didapatkan, mungkin tidak menjadi masalah. Persoalan baru muncul manakala kepada kita dihadapkan dengan realitas yang sebaliknya. Siapkah kita untuk menerimanya? Dalam konteks kasus seperti inilah menuntut kesabaran yang berspektif luas.***

Bawah Bupati Suyatno, 38 DiPemkab Rohil Serius Genjot Peningkatan PAD

Pemilu di Riau Lancar

Partisipasi Capai 80 % Wako Pekanbaru 44 Lagi, Firdaus Masuk Nominasi

Kepala Daerah Inovatif 2019

Intensif, Upaya Pemkab Inhil untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Edisi 101 Mei 2019

Pansus Ranperda PDAM DPRD Bengkalis Bekerja Maksimal untuk Hasilkan Perda Berkualitas

*) Penulis adalah Pemimpin Umum

LAPORAN UTAMA

P Prediksi Pileg 2019 di Riau

Bergesernya Peta Politik Usai Pilgub Riau, ajang Pileg 2019 makin memperburuk kekalahan Partai Golkar di Provinsi Riau. Siapa saja nama-nama baru yang diprediksi akan menduduki kursi DPRD Riau periode 2019-2024?

ILEG (pemilu legislatif) 2019, yang secara nasional pelaksanannya dilakukan secara serentak dengan Pilpres (pemilihan presiden), dalam konteks kasus di Provinsi Riau menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu bergesernya peta kekuatan politik di daerah yang lazim dijuluki Negeri Lancang Kuning ini. Partai Golkar (Golongan Karya), yang hampir setengah abad menjadi “penguasa”, saatnya untuk mengakhiri masa kejayaannya. Pada Pemilu 2019 ini, PKS mampu menumbangkan hegemoni Partai Golkar. Berdasarkan perhitungan PKS Riau, untuk suara di DPR RI, partai dakwah itu diprediksi mendapatkan 5 kursi. Perinciannya, dari Dapil Riau 1 dikantongi 3 kursi, sedangkan Riau 2 sebanyak 2 kursi. Belum lama ini, DPW PKS Riau mengumumkan, mereka mengantongi suara 21 persen atau setidaknya 5 kursi DPR RI sudah di tangan. Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief, sempat kaget melihat hasil pengumpulan suara dilakukan kader dan saksi PKS di 12 kabupaten kota di Riau. “Saya sempat kaget, 21 persen ini persis dengan usia PKS. Alhamdulillah ini sangat luar biasa,” kata Hendry, Sabtu (20/4/2019). Gegalat condongnya Partai Beringin di Riau sudah terlihat ketika di daerah

itu digelar Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau di 2018 lalu. Dalam ajang pesta politik tingkat lokal itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dimajukan Partai Golkar, yaitu Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno, harus bertekuk lutut terhadap pasangan Syamsuar-Edt Natar Naution, yang diusung PKS bersama sejumlah parpol yang tergabung dalam sebuah koalisi. Tak hanya PKS, PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) juga optimistis akan memperoleh hasil yang signifikan dari Provinsi Riau. DPD PDIP Riau yakin akan mengantongi 2 kursi DPR RI dan 15 kursi DPRD dari Riau. Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Riau, Jhon Romi Sinaga, untuk DPRD Riau periode 2019-2024 diperkirakan yang akan duduk jumlahnya tidak jauh beda dengan hasil Pemilu 2014 sebanyak 9 kursi. “Pemilu 2019 ini kita pastikan ada 9 kursi kita dapat untuk DPRD Riau. Dari 9 kursi yang kita prediksi, ada wajah baru yang akan duduk, walau tetap petahana masih dominan,” kata Romi. “Kalau melihat perolehan suara kita di Riau, jumlahnya masih cukup banyak dan PDIP masih mendapat hati di masyarakat. Dibanding

partai lain yang kini malah banyak tidak mendapatkan wakilnya di parlemen,” tutup Romi. Termasuk partai baru, Partai Berkarya, diprediksi akan menempatkan kadernya di DPRD Riau. Ketua DPW Berkarya Riau, Fajar Menanti Simanjuntak mengatakan, dari 8 Dapil di Riau, Partai Berkarya berpotensi mendapat jatah dua kursi, dapil Riau 2 (Kampar) dan Dapil Riau VIII (Meranti, Bengkalis, dan Dumai). Hitungan tersebut didapatkan Fajar setelah mengumpulkan fotocopy dari C1 yang ada. Partai Berkarya tidak mendapatkan C1 asli di setiap TPS seluruh Riau. “Padahal kita sudah usaha siapkan saksi, tapi tetap saja C1 cuma ada fotokopi, yang asli gak tahu kemana,” ujar Fajar, Kamis (2/5/2019). Kendati secara nasional perolehan suaraya mengalami penurunan, tapi di Riau Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) masih mampu menempatkan kadenya di DPRD Riau. Salah satu calon anggota legislatif (Caleg) dari Dapil VIII InhuKuansing yang bernaung di bawah panjipanji Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Riau, Suhardiman Amby, memastikan sebentar lagi kembali akan menduduki kursi dewan sebagai anggota DPRD Riau periode 2019 - 2024. Dimana dari C1, DA1 dan DAA1 yang dimilikinya, Suhardiman Amby mampu masuk dalam posisi terakhir atau ke 8 dari anggota DPRD Riau pilihan

LAPORAN UTAMA

masyarakat dapil Inhu - Kuansing. Hal ini yang membuat salahsatu tim pemenangan nya meyakinkan bahwa Beliau bakal duduk sebagai Anggota Legislatif periode 2019-2024 mendatang. Demikian dikatakan tim pemenangan Suhardiman Amby, Rido Rikardo. Cukup Mengejutkan Meski rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Inhil masih berlangsung, namun siap-siapa saja caleg yang akan lolos menjadi wakil Inhil di tingkat provinsi sudah bisa diprediksi. Salah satunya adalah Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Berdasarkan data yang dihimpun detikriau.org, Dani berhasil meraih dukungan lebih dari 23 ribu suara pribadi dengan 44 ribu lebih suara total untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain PKB, yang cukup mengejutkan, Partai Golkar diprediksi mampu meloloskan sekaligus dua orang kader wanitanya. Keduanya yakni Septina Primawati

LAPORAN UTAMA

dan Sulastri. Septina meraup dukungan 23 ribu lebih suara dan Sulastri sebanyak 18 ribu lebih suara. Sementara perolehan suara total untuk Partai Golkar tercatat sebanyak hampir 60 ribu suara. Namanama lain adalah Ustad Suhaidi, M Arfah, Sulaiman MZ, James Pasaribu, dan Agus Triansyah. Secara personal, sejumlah petahana diprediksi masih akan dipercaya duduk di DPRD Riau untuk rentang waktu lima tahun ke depan.Di antaranya dr. Sunaryo, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. Sepertinya politisi PAN itu akan kembali menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dengan Partai yang sama. Sebab berdasarkan data Real Count dari Kampus STT di Dumai yang dibentuk oleh Sunaryo, bahwa dari hasil C1 Plano yang masuk terdata 432 TPS dari jumlah 841 TPS sekota Dumai, suara Sunaryo terunggul. “Alhamdulillah berdasarkan Real Qount kita, bahwa suara masyarakat Kota Dumai yang memilih saya saat ini mencapai 11.352 dari 11 Caleg Dapil V yaitu Kota Dumai, Kab.Meranti dan Bengkalis,” ucap dr.Sunaryo dalam konfrensi Pers nya, Kamis (18/04/2019). “Dan hasil suara tersebut didapat dari saksi di TPS dengan mengirimkan data dari hasil C1 Plano,” imbuh Sunaryo. Selain wajah lama, sejumlah wajah baru diprediksi akan merebut kursi

DPRD Riau. H.Indra Gunawan Ph.D, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkalis, berkemungkinan besar bakal melenggang sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 20192024.Partai Golkar sendiri dari daerah pemilihan (dapil) Bengkalis-Dumai dan Kepulauan Meranti sampai saat ini baru hampir memastikan Indra Gunawan yang terpilih dengan capaian 16 ribu suara. Ketika dikonfirmasi, Indra Gunawan yang akrab disapa Engah tersebut menyebut bahwa hasil penghitungan suara belum final. Namun soal dirinya ia mengatakan kemungkinan bakal terpilih menjadi anggota DPRD Riau lima tahun kedepan, berdasarkan hasil penghitungan suara sementara dari ketiga dapil yang ada (Bengkalis-Dumai dan Meranti,red). “Insyallah, kalau tidak ada halangan kita terpilih menjadi anggota DPRD Riau dan kalau Allah SWT menghendaki. Tapi untuk pastinya kita tunggulah hasil keputusan rapat pleno KPU

Riau beberapa pekan lagi, dan semoga tidak ada perubahan,”pungkas Engah, Selasa (23/04/2019). Meski merupakan pendatang baru, Caleg DPRD Riau dari partai PAN Said Usman Abdullah mengaku optimis bisa meraih suara tertinggi di dalam internal partai pada Pileg 2019 ini. Mantan calon wakil walikota Pekanbaru ini menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat laporan dari timnya di 12 kecamatan di kota Pekanbaru sekitar 65 persen. “Sejauh ini kita sudah dapat data C1 dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru meskipun belum 100 persen, mungkin hanya sekitar 65 persen saja,” ujarnya, Kamis (18/4/2019). Dikatakan Politisi yang kerap disapa SUA ini, perolehan suaranya kali ini cukup merata di mana hampir di setiap

kecamatan dirinya mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Mungkin ini karena saya sudah pernah sosialisasi juga waktu Pilwako 2017, jadi sudah banyak daerah yang saya jelajahi,” tuturnya. Ditambahkan SUA, hingga saat ini ia optimis bisa meraih suara diatas 10 ribu suara di mana menurutnya ada 5 kecamatan yang menjadi basis suaranya. “Berdasarkan laporan C1 yang masuk, di Rumbai ada sekitar 2000 suara, kecamatan Limapuluh ada 1500 suara, Senapelan 1800, Sail 800, dan Tampan 2000 suara,” rincinya. Dengan hasil ini, SUA meyakini dirinya masih menjadi leader di dalam internal partai bahkan melampaui suara dari petahana. Pun begitu, SUA tidak ingin gegabah dan masih menunggu hasil dari perhitungan real count yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru. Sejumlah wajah baru lainnya yang diprediksi duduk di DPRD Riau antara lain Ardianysa (PKS), Abu Nazar (PDIP), Syamsul.Muhkamar (NasDem), dan Nur Zafri (Gerindra). Wajah baru ini akan mengisi lembaga rakyat tersebut berdasarkan hasil C1 yang telah beredar di tenga masyarakat. Sementara itu Kursi lain masih dominan wajah lama seperti Demokrata di isi oleh Eva Yuliana dan

Golkar Ramos Sianturi Berdasarkan info dilapangan Ardiansya bersaing ketat dengan Saidul Tombang dan Tamarudin. Sementara nama Syafril Tamun mulai mencuat melawan H. Sahidin dan Moga. Berdasarkan data Syafril Tamun di sebut Timnya Ibrahim Akbar Sudah mengantongi Suara lebih kurang 9200 dan Yurjani Moga masih posisi dibawah H. Sahidin. Syamsul Muhkamar bersaing dengan Rino. Abu Nazar bersaing dengan Yohanes Sutrisno Maamun Solihin. Data dari Sumber PDIP Abu Nazar masih tinggi dibandingkan dengan calon lain. Semua paparan di atas masih bersifat sementara. Soal nama-nama siapa saja yang akan menduduki sebanyak 65 kursi DPRD Riau untuk masa bakti 2019-2024, masih menunggu pengumuman resmi dari KPU, lembaga yang dipercaya untuk melaksanakan pesta demokrasi yang dihelat sekali lima tahun itu. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Intensif, Upaya Pemkab Inhil untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Karena memiliki potensi SDA (sumber daya alam) yang terbatas, dengan cakupan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang banyak, tak pelak lagi Pemkab Inhil (Indragiri Hilir) di bawah kepemimpinan Bupati HM Wardan dan Wakil Bupati Syamsuddin Uti dituntut gesit menggali pemasukan daerah dan instrumen yang bernama pajak.

angkah ke arah itu memang sudah sejak lama dilakukan HM Wardan, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhil. Terakhir, dalam rangka menggenjot pendapatan pajak daerah, Bupati Wardan menandatangani MoU bersama Gubernur dan para kepala daerah di Riau, Kamis (2/5/2019). Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan upaya optimalisasi pajak daerah antara Gubernur Riau Syamsuar dengan 12 Bupati / Walikota Se Riau dan Direktorat Jendral Pajak. Prosesi penandatangan kesepakatan ini turut dihadiri pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, dengan harapan terjadi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh). “Saat ini kita ketahui belum terkelola secara maksimal,”kata Gubernur Riau H Syamsuar. Peningkatan penerimaan PBB dan PPh di Riau yang saat ini menunjukan tren Positif, hal itu tentu nantinya akan berpengaruh positif pada dana bagi hasil (DBH)

pajak yang di terima Oleh Pemerintah Provinsi Riau. Untuk Itu Kerjasama Melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jendral Pajak se-Riau Ini diharapkan mampu menggenjot penerimaan pajak daerah yang terbilang belum maksimal. Bupati Inhil HM Wardan, mengaku siap untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memaksimalkan penerimaan PBB dan PPh, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. “Sebagai pemerintahan ditingkat daerah kita sangat mendukung MoU ini. Mudahmudahan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah kita,”jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini. Selain penandatangan Kesepakatan Tentang Penerimaan Pajak, juga dilakukan Penandatangan kerjasama terkait pengelolaan barang milik daerah bidang Pertahanan dengan Badan Pertanahan Provinsi Riau. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyiratkan pentingnya Koordinasi dan kerjasama semua pihak dalam upaya me-

maksimalkan penerimaan PBB dan PPh membandingkan kecepatan. Di lain kesempatan, Bupati Wardan menyebut pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Inhil pada acara launching pelayanan pajak online (e-Pad) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Inhil, Tembilahan, beberapa waktu lalu. Guna mengoptimalkan pendapatan, dikatakan Bupati, pajak daerah harus dikelola secara baik, salah satu pola pengelolaan yang baik itu adalah dengan menggunakan sistem pembayaran online. Selain untuk, memudahkan para wajib pajak dalam hal pembayaran, melalui jalur online, para wajib pajak juga akan dapat melakukan pengecekan berkala atas pajak yang dikenakan padanya. “Pajak Daerah tersebut diantaranya ialah, PBB P2 dan BPHTB yang dirincikan menjadi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air, tanah, mineral bukan logam dan batuan (galian c), pajak sarang burung walet, pajak rokok,” urai Bupati. Pengelolaan pajak daerah, dikatakan

Bupati, akan menjadi lebih efektif jika ditangani oleh daerah itu sendiri. Hal ini, lanjut Bupati, telah diatur dalam peraturan perundang - undangan, yakni Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum tata cara pemungutan pajak daerah. “Aturan tersebut memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk mengelola sendiri pajak daerahnya. namun pada perkembangannya, menurut pengamatan saya belum terkelola sebagaimana yang diharapkan,” ungkap Bupati. Tak mau ketinggalan, Wabup Inhil Syamsuddin Uti juga gencar menggugah kesadaran para wajib pajak di daerah ini. Saat kegiatan pekan panutan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara elektronik melalui e-Filing, Kamis (14/3/2019) di halaman kantor KP2KP Tembilahan, Jalan Veteran Tembilahan, Wabup yang akrab disapa SU itu mengatakan Pemkab Inhil sangat menyambut baik kegiatan pekan panutan penyampaian surat SPT PPh melalui e-Filing ini Melaui pekan panutan ini, ia berharap warga Inhil memiliki kesadaraan sebagai wajib pajak sehingga sesegera mungkin melaporkan SPT PPh orang pribadi, sehingga penerimaan dari bagi hasil juga lebih besar. “Kita ingin pendapatan kita melaui bagi hasil ini besar, kalau dana bagi hasil ini besar Insyaalah pendapatan Pemkab Inhil juga meningkat, dengan demikian kita bersama-sama bisa membangun Inhil menjadi lebih baik,” katanya. Sebagai bentuk dukungan Pemkab Inhil, SU mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan MoU dengan pihak perpajakan dalam hal ini KPP dan pihak Kejaksaan sehingga penerimaan pajak benar-benar dapat maksimalkan untuk membantu membangun Kabupaten Indragiri Hilir menjadi lebih baik lagi. Selain Wabup SU, juga tampak hadir antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Susilo SH, Kepala Inspektorat Inhil Hj Irianti, Ketua Komisi IV DPRD Inhil Ustad H Sumardi, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Andrian Siregar, SIP diwakili Kasdim Mayor Inf Untung Kusmanto, Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra SIK MH diwakili Kabag Ren Kompol Ilham, serta beberapa Badan usaha yang ada di Inhil. Kegiatan itu ditandai dengan penyera-

han bukti penerimaan elektronik SPT PPh orang pribadi tahun 2018 milik Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Ketua Komisi IV ustad H Sumardi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Susilo SH. Sementara itu, Ketua KPP Pratama Rengat, Surjo Adjie Pranoto mengapresiasi Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti yang sudah menjadi contoh wajib pajak di Inhil, baik masyarakat biasa maupun ASN, TNI maupun Polres agar aktif menyerahkan SPT PPh orang pribadi karena sudah memasukkan SPT tahunan sebelum jatuh tempo. Menurut Suryo Adjie, kesadaran sebagai wajib pajak harus mulai dari pimpinan. Maka, ia berharap langkah para pejabat di

Inhil yang dalam acara ini telah menyampaikan laporan SPT PPhnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas. “Kami harapkan dapat dicontoh oleh masyarakat lain bahwa kewajiban kenegaran kita memasukkan SPT pajak dan melaporkan data-data penghasilan kita dengan benar telah disampaikan oleh pimpinan daerah kita,” jelasnya. “Termasuk kami himbau para ASN, TNI POLRI, DPRD serta wajib pajak non ASN segera memasukkan SPT-nya dengan tepat waktu tanpa menunggu waktu jatuh tempo tanggal 31 Maret 2019,” tambahnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT di Inhil, jika ditahun 2018 tingkat kepatuhan di Inhil 69,9 Persen ia berharap tingkat kepatuhan penyampaian SPT ditahun 2019 bisa mencapai 90 persen. Jika kesadaran wajib pajak meningkat tentunya akan berpengaruh kepada penerimaan, karena penerimaan Pph pasal 21 ada bagi hasil dengan Pemda, dan secara otomatis hasil yang dibagi juga akan lebih besar dan pendapatan inilah salah satu sumber yang akan digunakan Pemda Inhil untuk membangun Inhil. “Jika kepatuhan meningkat, penerimaan meningkat, hasil bagi hasil meningkat, dan kita dengan bersama-

sama dapat membagun Inhil ini dengan lebih baik,” kata Suryo Adjie. Tak berhenti sampai di sana, pada Jumat (17/3/2017) lalu, Bupati yang.diwakili Asisten I Setdakab Inhil H Afrizal meresmikan Kawasan Taat Pajak di Kecamatan Kateman. Kegiatan peresmian yang dipusatkan di pinggiran Dam Sungai Guntung persis di depan Masjid Al-Falah ini dihadiri Wakil Kakanwil DJP Riau dan Kepri Atmo, Kepala Kantor Pajak Pratama Rengat Waliyo H, para pejabat Pemkab Inhil, Camat dan Upika Kecamatan Kateman. Peresmian Kawasan Taat Pajak ditandai dengan penekanan tombol oleh Asisten I Setda Inhil di dampingi Camat, Kepala Kantor Pajak Pratama Rengat yang di awali dengan pertunjukan Barongsai. Bupati Inhil dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Inhil H Afrizal mengatakan, Pajak merupakan sumber pembiayaan utama dalam pemerintahan dan pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia. Sekitar 85 persen penerimaan Negara atau APBN bersumber dari penerimaan Perpajakan. “Semangat dan konsistensi dari masyarakat Kecamatan Kateman ini untuk taat berkontribusi membangun Negara lewat sektor pajak sangat membanggakan bagi warga Kabupaten Indragiri Hilir. Dari data Kantor Pajak, Wilayah Kateman ini menjadi Kecamatan dengan pembayaran tebusan Amnesti Pajak tertinggi di wilayah kerja KPP Pratama Rengat yang meliputi 3 Kabupaten yaitu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi,” sebutnya. Afrizal menghimbau agar masyarakat Kateman, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya, untuk terus menertibkan kewajiban perpajakanya, baik pembayarannya, pelaporannya, maupun mensukseskan program-program perpajakan yang telah di canangkan Oleh Pemerintah dengan penuh tanggung jawab dan suka cita, utamanya program Amnesti Pajak ini yang tinggal beberapa hari lagi. “Dan semoga kita semua bisa menjadi panutan bagi masyarakat wajib pajak lainnya. Kontribusi kita dalam membayar pajak sangat berarti demi kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia, hal ini tentunya akan membawa manfaat juga bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir, serta Kateman pada khususnya,” katanya. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Pansus Ranperda PDAM DPRD Bengkalis Bekerja Maksimal untuk Hasilkan Perda Berkualitas Pansus (Panitia Khusus) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) DPRD Kabupaten Bengkalis telah melalui tahap konsultasi tingkat pertama guna mendapat masukan dalam penyusunan suatu Ranperda terhadap tindak lanjut dan langkah yang akan diambil untuk menyikapi permasalahan dalam pembahasan.

ansus Ranperda Perubahan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan PDAM Tirta Terubuk sebelumnya telah melaksanakan konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Riau untuk membahas Ranperda PDAM tersebut dari bab per bab hingga pasal per pasal. Kemudian, hasil yang diambil pada saat itu adalah pembentukan serta penyusunan Ranperda PDAM ini harus berpedoman kepada PP No. 54 Tahun 2017. Dari hasil yang telah didapat di tingkat Provinsi Pansus Perubahan Perda No. 4 Tahun 1994 DPRD Bengkalis yang diketuai oleh Sofyan, beserta 13 anggota kembali melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Jakarta untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi, Kamis (09/05/2019). Diterima oleh Fungsional Analisis Ferly Sinanda dan Fungsional Umum Judika Mariana Hutabarat, Ranperda kemudian dibahas dari berbagai sudut pandang dan sumber, salah satu yang dibahas yaitu PP No. 54 Tahun 2017. Dari penjelasan pihak Dirjen Bina Keuangan Judika Mariana Hutabarat, PP No. 54 Tahun 2017 wajib menjadi acuan pembentukan Perda itu sendiri karena PDAM ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di dalam

PP tersebut diatur secara lengkap mengenai kebijakan, kewenangan, dasar pendirian BUMD, Anggaran, Modal, dan lainnya. Selain itu, penyesuaian nama Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah oleh Kabupaten Bengkalis dikatakannya sudah menjadi langkah yang tepat. Kemudian, terkait dewan pengawas Ferly Sinanda mengatakan PP No. 54 Tahun 2017 memiliki turunan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang syarat dan ketentuan dewan pengawas yang bisa dijadikan acuan. “Sebelum finalisasi Perda ini kami akan melakukan pembahasan kembali secara internal agar nantinya Perda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan PDAM bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, dan kami akan tetap berkoordinasi ke Dirjen Bina Keuangan melalui bagian ekonomi dan Hukum terkait isi Perda ini,” ungkap Ketua Pansus Sofyan, dalam pertemuan yang dihadiri Kabag Ekonomi Setda Kab. Bengkalis Aulia dan Kassubag Perundang-undangan Alhamidi itu. Sebelumnya, Pansus PDAM DPRD Kabupaten Bengkalis mengunjungi Biro Hukum Setda Provinsi Riau terkait pem-

bahasan Ranperda PDAM Tirta Terubuk yang akan disusun dan di sahkan. Bertempat di ruang rapat Setda Provinsi Riau, rombongan Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis yang diketuai Sofyan, S.Pdi, beserta 13 orang anggota disambut oleh Kabag Dokumentasi Fasilitasi dan Evaluasi Biro Hukum Wan Mulkan, SH, M.Si dan Kepala Biro Ekonomi, serta Kasubbag Peraturan Daerah Setda Provinsi Riau. Untuk diketahui, Pansus sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu Pansus mengadakan konsultasi tingkat pertama guna mendapat masukkan dalam penyusunan suatu Ranperda terhadap tindak lanjut dan langkah yang akan diambil untuk menyikapi permasalahan dalam pembahasan, Rapat pembahasan ranperda PDAM dimulai dari bab per bab, dilanjutkan dengan pembahasan pasal perpasal hingga penjelasan dari pihak terkait. Oleh karena itu berbagai sudut pandang dan beberapa saran akan lebih melengkapi Ranperda yang akan disusun dari hasil diskusi konsultasi. Hadir mendampingi rombongan Pansus, Kabag Persidangan, Kasubbag perundang-undangan dan staf persidangan Sekretariat

DPRD Kabupaten Bengkalis. “Pembentukan serta penyusunan Ranperda PDAM ini harus berpedoman kepada PP No. 54 Tahun 2017. Sehingga diharapkan hasil yang akan disahkan kemudian mempunyai landasan hukum yang kuat,” ujar Wan Mulkan. Beberapa permasalahan turut dibahas termasuk mengenai orisinalitas nama yang dibubuhkan untuk Perusahaan PDAM yang semula. Menurut Kasubbag Peraturan Daerah Setda Provinsi Riau, perusahaan air minum daerah ini belum mempunyai nama yang sah dan tercatat dalam badan hukum tertentu, maka dari itu perubahan judul Ranperda ini diang-

tai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh juru bicara Ita Azmi, Fraksi Partai Golongan Karya oleh H. Thamrin Mali, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh H. Jasmi, Fraksi PDI Perjuangan oleh Daud Gultom, Fraksi Partai Demokrat oleh H. Nanang Haryanto, Fraksi Gerindra Garuda Yaksa oleh Zamzami Harun, ST, dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan oleh Johan Wahyudi. Dari ketujuh fraksi, sebagaimana dilansir website resmi DPRD Bengkalis, seluruhnya menyepakati 2 Ranperda dan perubahan Perda untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya pada tingkat Pansus.

Stuban

gap penting untuk dirubah. Mengingat keabsahan nama dari perusahaan ini belum konkrit. Turut serta dalam rapat ini beberapa OPD yang terlibat yaitu kepala PDAM Bengkalis, Kabag Hukum yang diwakili oleh kasubbag perundang-undangan Alhamidi, dari Inspektorat yang diwakili Irban Alamsyah, dan Kabag Ekonomi yang diwakili oleh Udiwarsoyo. Sebagaimana diketahui, untuk menindaklanjuti rapat paripurna sebelumnya yaitu penyampaian 3 Ranperda oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, DPRD Bengkalis kembali gelar paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan peraturan daerah nomor. 4 tahun 1994 tentang pembentukan PDAM TIRTA TERUBUK, Ranperda tentang pembiayaan transportasi jamaah haji daerah, dan Ranperda tentang penyertaan modal kepada PT. Bumi Siak Pusako, pada Senin malam (29/04/2019). Ketua DPRD Abdul Kadir memimpin rapat paripurna dengan dihadiri oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Maryansah Oemar, serta anggota DPRD Bengkalis. Ke tujuh fraksi DPRD kemudian menyampaikan pandangan fraksinya kepada Ketua DPRD Bengkalis, Fraksi Par-

Usai penyampaian pandangan fraksi, Maryansah Eomar menyampaikan ucapan terima kasih mewakili Bupati Bengkalis kepada Pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui Ranperda yang disampaikan untuk ditindaklanjuti dan diharapkan dapat terealisasi secepatnya menjadi Perda. “Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Segala saran, pendapat, kritikan akan kami tindak lanjuti dan akan dibahas secara bersama,” ungkapnya. Pada sidang tersebut disepakati pula pimpinan Pansus 3 Ranperda, Pansus Ranperda tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan PDAM TIRTA TERUBUK diketuai oleh Sofyan dengan wakil ketua Firman, Pansus Ranperda tentang pembiayaan transportasi jamaah haji daerah diketuai oleh H. Abi Bahrun dengan Wakil Ketua Hj. Aisyah, dan Pansus Ranperda tentang penyertaan modal kepada PT. Bumi Siak Pusako diketuai oleh Indrawan Sukmana dengan wakil ketua Daud Gultom. Hadir dalam rapat paripurna pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

peraturan daerah sistem penyediaan air minum. Rombongan Pansus PSPAM disambut langsung oleh pejabat PDAM Kabupaten Bengkalis, Abel Iqbal. ST dan Kabag umum PDAM Marasutan Hutasuhut, Sekretaris Dewan Pengawas,dan sejumlah staf kantor PDAM. Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana dilansir metroterkini.com, Ketua Pansus Hafizan Abas, ingin mengetahui secara pasti siapakah yang seharusnya mengelola PDAM. Lalu apakah di Kabupaten Bengkalis telah memiliki Perda penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Selanjutnya, Ketua Pansus PSPAM mengatakan, Perda ini diharapkan segera dapat diselesaikan pengesahanya sehingga dapat dijadikan payung hukum dalam upaya pengelolaan air minum dikabupaten Kepulauan Meranti. Kabag umum PDAM Kabupaten Bengkalis yaitu Abel Iqbal. ST menanggapi pertanyaan pansus teraebut menjelaskan,Bahwa PDAM Kabupaten Bengkalis dikelola oleh perusahaan daerah. Mengenai Perda penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Saat ini baru diajukan ke Prolegda Kabupaten Bengkalis. Sementara Perda yang dipakai saat ini masih mengacu kepada Perda tahun 1994. (adv/hms)

Masih terkait hal yang sama, Panitia Khusus (Pansus-red) Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) DPRD Kepulauan Meranti lakukan studi banding ke PDAM Kabupaten Induk Bengkalis, Rabu (21/02/18). Pertemuan Panitia khusus(Pansus-red) Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM),DPRD Kepulauan Meranti itu di gelar di kantor PDAM Kabupaten Bengkalis. Studi banding yang di lakukan oleh pansus PSPAM Dprd Kabupaten Kepulauan Meranti itu terkait Rancangan

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Amankan SE Bupati, Pol PP Inhu akan Gelar Patroli Rutin

Buruh Gelar Demo

Bupati: Sakit Buruh, Sakit Juga Saya “Terkait UMK Inhu tahun 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, karena belum disahkan di provinsi, menurut bupati dua periode ini, sebenarnya sudah ditandatangani gubernur dan menunggu realisasi.”

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE mengatakan, masalah perburuhan yang terjadi di daerah yang ia pimpin merupakan tanggung jawabnya. “Sakit buruh sakit saya juga. Bila memang Kadisnaker tidak benar, sore ini juga saya berhentikan,” kata mantan anggota DPRD Riau itu Bupati Yopi mengatakan hal itu saat menerima sekitar 1.500 buruh menggelar aksi demo ke Kantor Disnaker dan Kantor Bupati Inhu, Jumat (3/5/2019). Mereka menuntut soal Upah Minimum Kabupaten Inhu (UMK) tahun 2019 yang belum juga disahkan. “Para buruh yang berunjuk rasa terdiri dari Serikat Buruh Huka-

takan KSBSI, SPTI KSPSI, SP3 KSPSI, SP NIBA KSPSI dan SBSI 1992,” ujar Koordinator aksi, Wiston Pandiangan. Ditambah Bupati Yopi, namun bila Kadisnaker Inhu tidak bersalah, Bupati Yopi minta para buruh mendukung kinerja Kadisneker. Karena pemberhentian pejabat harus sesuai aturan. “Terkait UMK Inhu tahun 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, karena belum disahkan di provinsi, menurut bupati dua periode ini, sebenarnya sudah ditandatangani gubernur dan menunggu realisasi,” katanya. Terkait aksi demo, Wiston Pandiangan menjelaskan ada beberapa poin

tuntutan buruh, salah satunya terkait masalah UMK tahun 2019 yang sampai sekarang masih belum ditandatanani gubernur. Dimana UKM Inhu tahun 2019 diusulkan sebesar Rp3.082.000 atau 12,03 persen, namun sampai sekarang masih belum terealisasi. Pada buruh juga meminta Bupati Yopi Arianto agar mencopot Kepala Disnaker dan melakukan verifikasi terhadap Apindo Inhu, karena dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan buruh. Pada buruh kemudian disambut Bupati Yopi Arianto didampingi Sekdakab Hendrizal dan Kadisnaker Inhu Endang Mulyawan. (e2/frc)

KASATPOL PP Inhu (Indragiri Hulu) Boby Rachmat menerangkan pihaknya akan melaksanakan pemantauan dan patroli secara rutin bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan instansi lainnya menyusul terbitnya SE (surat edaran) Bupati Inhu terkait menyambut Ramadhan tahun ini. “Kita berharap masyarakat dapat memaklumi dan menghormati surat edaran tersebut selama bulan suci Ramadhan. Apabila ada oknum masyarakat yang tidak megindahkan surat edaran tersebut dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Bob. Bob mengatakan itu menyusul setelah Bupati Inhu H. Yopi Ari a nto SE mengeluarkan surat edaran nomor 84/TP/V/2019 tentang himbauan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan. Di dalam surat edaran Bupati Inhu itu tujuh poin imbauan. Pertama senantiasa menjaga suasana kehidupan yang rukun dan damai serta saling hormat menghormati dalam setiap aktivitas yang ada. Kedua memeriahkan dan meramaikan tempat-tempat ibadah (Masjid/Musholah), meningkatkan dan menggalakan amalan-amalan bulan suci Ramadhan sebanyak-banyaknya seperti tarawih, tadarus, infak sodaqoh dan zakat. Ketiga mengatur dan menertibkan dengan sebaik-baiknya berbagai jenis usaha seperti rumah makan, tempat rekreasi, dan hotel agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak dijadikan tempat maksiat. Keempat melakukan upaya antisipasi dan penertiban pada anak jalanan, gelandang, dan pengemis yang bermunculan selama bulan suci Ramadhan. Kelima dilarang memproduksi, memperdagangkan, membakar, dan menyembunyikan mercon atau petasan dan hal-hal lain yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, keenam, dalam melaksanakan upaya penertiban dan pengaturan tersebut di atas maka hendaklah semua pihak saling berkoordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat. Dan ketujuh, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pada nomor Whatsapp 085355622245, yang merupakan nomor hotline Trantibum Satpol PP Inhu. (e2/tic)

H. Yopi Arianto SE

Bupati Inhu Teken MoU Soal Optimalisasi Penerimaan Pajak BERBAGAI upaya terus dilakukan Pemkab Inhu (Indragiri Hulu) untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada Kamis (2/5/2019) lalu, Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE bersama Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak se-Riau dan Badan Pertanahan se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah Pertanahan. Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Kom-

plek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru, dihadiri oleh Alexander Parwata dari Perwakilan KPK, Dirjen Pajak Pakpahan Robert, Gubernur Riau Syamsuar serta 12 Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau. Dalam sambutannya Gubernur Riau Syamsuar usai penandatanganan MoU mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. “MoU ini merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah dengan Direktorat Pajak, Hal ini juga merupakan bentuk kepatauhan

Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan,” katanya. “Gubernur juga menyampaikan itu sebelummya Gubernur dan 12 Kabupaten/Walikota telah juga melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, MoU bermanfaat untuk memastikan dan mengusahakan Tanah milik Pemerintah Daerah,” lanjutnya. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Parwata menerima sambutan dari sektor penerimaan Pajak di Provinsi

Riau masih bisa ditingkatkan lagi. Peningkatan Pendapatan Dari Sektor Pajak masih dapat ditingkatkan melalui sektor Pendapatan Asli Daerah. Selain itu membuktikan itu KPK sangat mendukung kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pajak. KPK sepenuhnya mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui dana peningkatan, Dengan meningkatkan PAD secara langsung dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui Pajak.***

Pemerintah Provinsi

Riau

ADvertorial pemprov Riau

Gubri-Wagubri akan Bersafari Ramadhan di 12 Kabupaten/Kota di Riau Seperti yang sudah menjadi tradisi, setiap bulan Ramadhan Gubri (Gubernur Riau) dan semua pejabat teras di lingkup Pemerintah Provinsi Riau akan terlibat dalam sebuah kegiatan yang bertajuk safari Ramadhan. Yaitu mendatangi masjid-masjid untuk menyampaikan informasi pembangunan, menyerap aspirasi, sekaligus menyerahkan bantuan.

ada Ramadhan tahun ini, Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Syamsuar dan Edy Natar Nasution dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke 12 kabupaten/kita dalam rangka Safari Ramadan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2019. Jadwal pertama kunjungan Gubri dalam lawatanya saat safari Ramadhan ini diawali di Masjid Agung Annur Pekanbaru. “Insya Allah pak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau akan melakukan safari Ramadan di 12 kabupaten/kota, untuk safari pertama akan dilaksanakan di Masjid Raya Annur bersama Forkompinda dan ASN Pemprov Riau,” kata Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau, Masrul Kasmy, Minggu (5/5/2019). Namun untuk jadwal lengkapnya, pihaknya tengah menyusun sehingga belum bisa disampaikan ke publik. Pihaknya memastikan jadwal safari ramdahan Gubri dan Wagubri pada rahamadan tahun ini akan tersebar di 12 kabupaten kota. “Sedang kita susun dimana masjid yang akan dikunjungi pak gubernur dan wakil gubernur. Agar semua kabupaten/ kota mendapat giliran, nanti teknisnya kita bagi dua tim,” ujarnya. Selain menyampaikan makna ibadan puasa di bulan ramadhan, safarai ramadhan Gubri dan Wagubri di sejumlah daerah di Riau juga akan dijadikan sebagai ajang bagi Gubri dan Wagubri untuk menyampaikan dan melihat program

pembangunan Pemprov Riau yang sudah dilaksanakan dan sudah sejauh mana perkembangannya. “Iya, nanti sekaligus pak gubernur dan wakil gubernur Riau menyampaikan program prioritas dan visi misi kepada jemaah masjid yang dikunjungi,” katanya. Tidak hanya itu, dalam Safari Ramadan, gubernur dan wakil gubernur Riau akan menyerahkan bantuan kemitraan Bank Riau Kepri (BRK) kepada pengurus masjid yang dikunjungi. “Kalau angka bantuannya bervariasi, namun kalau mengacu tahun lalu rata-rata bantuan

kemitraan Bank Riau Kepri sebesar Rp50 juta,” ujarnya, dilansir tribunpekanbaru. com. Untuk tarwih perdana, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi memilih Salat di Masjid Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tepatnya di kompleks kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Ahad (5/5/2019). Gubri malam tadi juga tampak didampingi beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Riau beserta masyarakat sekitar. “Pada malam

pertama Ramadan ini, saya sengaja Salat Tarawih di masjid kompleks kantor gubernur sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar,” kata Gubri. Setelah Salat Tarawih perdana, Gubri mengaku akan berkeliling di beberapa masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian juga akan berbagi tugas dengan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution untuk melakukan safari Ramadan di beberapa kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning. “Salah satu masjid di Pekanbaru yang akan saya datangi untuk salat berjamaah yakni Masjid Raya An-Nur. Baru setelah itu ke berapa masjid di luar Pekanbaru. Jadwalnya sudah kami bagi bersama Pak Wakil Gubernur,” sebutnya. Dalam pelaksanaan safari Ramadan itu, ujar Gubri, selain sebagai sarana silaturahmi bersama masyarakat, juga akan diselingi dengan penyampaian program-program kerja yang telah berjalan dan akan dilaksanakan. Gubri mengaku juga akan menyampaikan program wakaf tunai selain program zakat yang telah berjalan selama ini. “Tujuan wakaf dan zakat tersebut tentunya dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Riau,” harapnya. Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Siak tersebut juga mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Para ASN hendaknya diminta bekerja dengan baik karena bek-

erja juga memiliki nilai ibadah. “Apalagi di bulan Ramadan tentu pahalanya akan lebih besar lagi apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian juga taati jam kerja yang telah ditentukan,” ajaknya dikutip dari laman riaupos. Untuk masyarakat Riau, Syamsuar juga berpesan agar bisa sama-sama menjaga ukhuwah islamiah. Kemudian manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. “Yang tidak kalah pentingnya mari sama-sama jaga ketertiban dan keamanan saat Ramadan,” katanya. Siangnya pada hari yang sama, Gubernur Riau Syamsuar beserta istri menghadiri Balimau Kasai yang diadakan di pantai Langgini, Kampar. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati, Sekda Kampar Daerah Yusri, M.Si dan Isteri, Burhanuddin Husin, Mm mantan Bupati Kampar, Forkopimda, Camat, Tokoh masyarakat dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar. Gubernur Riau dalam arahannya menyampaikan marhaban ramadhan, Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh gembira, bulan yang penuh Rahmat, maghfirah dan bulan bebas dari api neraka,” Kata Syamsuar. “Terkait dengan kegiatan Balimau kasai Gubernur menyatakan agar dapat terus dipelihara oleh masyarakat karena memiliki makna yang positif bagi kita” Tambahnya lagi. Kegiatan Balimau Kasai ini punya makna dan arti yakni pelestarian budaya yang terpelihara dan perlu dijaga, ada beberapa hikmah yang di peroleh, membersihkan diri, bukan hanya badan tapi rohani. “Begitu juga ajang silaturrahmi antar masyarakat, menyambut ramadhan kita sambut dengan doa dan memohon ampunan, jangan kita kotori balimau Kasai dengan hal-hal yang jauh dari norma adat dan norma agama” Pesan Gubernur. Kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, karena dulu tidak ada sabun namun menggunakan wangian-wangian” terangnya lagi. Selain itu balimau Kasai dapat dijadikan Iven

wisata, kampar ini merupakan daerah yang kaya akan Pariwisata, banyak yang dapat di promosikan dan di jual Kepada wisatawan, bulan mei juga kita akan gelar iven wisata budaya. Sementara itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada gubernur Riau yany telah dapat meluangkan waktu hadir di Kabupaten Kampar dalam rangka Balimau Kasa, ini merupakan agenda masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dari zaman dulu dan sampai sekarang. Pesan Bupati Kampar mari kita jaga keamanan, ketertiban, keselamatan, jaga keluarga mari Kita semuanya berhatihati” Pintanya lagi. “Besok kita melaksanakan ibadah puasa, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang memenuhi kriteria dan syarat dan di terima Allah SWT,” tambah Catur Sugeng Susanto. Pada kesempatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar melakukan penyiraman Limau Kasai kepada masyarakat yang diikuti oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Sekda Kampar Yusri, Mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin, Kapolres Kampar dan tokoh Masyarakat. Diumumkan juga pemenang lomba sampan hias sekaligus penyerahan hadiah oleh Gubernur dan Bupati Kampar. Pada malam ketiga Ramadhan, Selasa (7/5/2019), Gubri Syamsuar Safari Ramadan ke Masjid Nurul Iman, Jalan Merak, Tangkerang Selatan, Pekanbaru. Safari kali ini istimewa bagi Gubri, karena menjadi ajang silahturrahmi dengan jemaah masjid. Gubri Syamsuar merupakan jemaah masjid Nurul Iman. Bahkan Gubri bersama mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim tercatat sebagai pembina yayasan Nurul Iman. “Jauh-jauh hari, sayo sudah pesan dengan karo kesra, kalo safari pertamo sayo di masjid sayo Nurul Iman. Jadi setelah masjid Hidayah Kantor Gubernur dan Masjid Annur, Safari Ramadan sayo langsung ke sini,” ujar Syamsuar saat didaulat menyampaikan sambutan, sebelum Salat Terawih, Selasa (7/5/2019). Gubri memanfaatkan kesempatan Safari, untuk menyampaikan berbagai pro-

gram Pemerintah Provinsin Riau. Mantan Bupati Siak ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau komitmen mengembangkan Ekonomi Syariah. Bahkan Bank Daerah, Bank Riau Kepri sudah resmi menjadi Bank Syariah. Kemudian komitmen Riau mengembangkan wisata halal di Riau. Apalagi, Riau baru saja menerima penghargaan peringkat ketiga wisata halal dari Indonesia Muslim Travel Indek (IMTI) 2019 setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh. “Saya pernah berdiskusi dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Wisatawan di sana tertarik dengan Riau. Mereka tahu kalau di Riau sampai saat ini masih menggunakan tulisan dengan huruf Arab Melayu. Bila ini bisa dipromosikan dengan baik, saya kira bisa menjadi daya tarik agar mereka berkunjung ke Riau,” ujarnya. Gubri berharap pengembangan Riau untuk ekonomi Syariah ini, bisa disosialisasikan oleh ustadz-ustadz selama bulan suci Ramadan. Apalagi ada pak ustadz Ayat Cahyadi wakil walikota pekanbaru kita, bisa di mulai dari Pekanbaru yang merupakan barometer kabupaten/kota di Riau. Selanjutnya bisa diikuti kabupaten/ kota lain di Riau. Sementara pada Ahad (12/5/2019), Gubri Syamsuar akan melaksanakan safari Ramadan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Safari ini akan dipusatkan di Masjid Miftahul Jannah Desa Pasarbaru Pangean, Kabupaten Kuansing (Kuantan Singingi). “Kita sudah koordinasi dengan Pemprov Riau dan safari Ramadan Gubri akan dilaksanakan di Pangean,” ujar Wariman DW, Asisten II Setdakab Kuansing yang juga merangkap Plt Kabag Kesos, Jumat (10/5/2019) di Telukkuantan. Sebagai tuan rumah, lanjut Wariman, Pemkab Kuansing sedang mempersiapkan kedatangan orang nomor satu di Riau tersebut. Pertemuan antara Pemkab Kuansing dan Camat Pangean juga telah dilakukan untuk persiapan kegiatan tersebut. “Kedatangan Pak Gubernur tak hanya bersilaturahmi dengan masyarakat Kuansing, tapi juga menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Wariman. (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Soal DPRD Bahas APBD-P, Sunaryo: Tergantung Pemprov

“Kalau cepat pengajuannya, yaitu sebelum bulan September, kita yang akan bahas. Tapi kalau tidak terkejar, anggota dewan yang baru periode 2019-2024 yang melakukan membahasnya.” MENJAWAB pertanyaan apakah anggota DPRD Riau periode 2014-2019 ini nanti juga akan melakukan pembahasan APBD-P 2019, menurut Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, hal itu sangat tergantung dari Pemerintah Provinsi Riau, karena terkait dengan pengajuan Ranperda APBD-P 2019. “Terutama waktu dalam pengajuan Ranperda APBD-P 2019 oleh Gubernur Riau,” kata politisi PAN (Partai Amanat Nasional) ini. “Kalau cepat pengajuannya, yaitu sebelum bulan September, kita yang akan bahas. Tapi kalau tidak terkejar, anggota dewan yang baru periode 2019-2024 yang melakukan membahasnya” sebut mantan Wakil Walikota Dumai tersebut. Sebagaimana diketahui, para ang-

gota DPRD Riau periode 2014-2019 masa jabatannya akan berakhir pada bukan September 2019. Artinya masa kerja yang akan diemban tidak lebih empat bulan lagi. Masa sisa jabatan tersebut ditargetkan merampungkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) jadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo saat dikonfirnasi mengenai hal tersebut, Jumat (03/05). “Yah, untuk saat ini ada lima Ranperda yang tinggal menunggu laporan Pansus. Ke lima Ranperda ini di bulan Mei ini ditargetkan rampung. Hanya tinggal laporan Pansus saja,” jelasnya menyebutkan. Sementara itu menurut Politisi PAN Dapil Kota Dumai-Bengkalis dan Kepu-

Soal Aset, Dewan Berencana akan Membentuk Pansus SEKRETARIS Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan, DPRD Riau memberi deadline (tenggat) hingga setelah Idul Fitri bagi OPD (organisasi perangkat daerah) di lingku Pemprov Riau terkait untuk mendata ulang seluruh aset yang ada. Untuk dibahas secara komprehensif bersama seluruh pihak. Suhardiman mengatakan hal itu terkait karena persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sampai saat ini masih banyak pencatatan aset DPRD Minta Seluruh Aset Didata Ulang yang menyimpang. Bahkan diduga telah berpindah kepemilikan. “Kami berencana membentuk pansus membahas persoalan aset. Karena diduga ada banyak penyimpangan yang terjadi. Mulai dari yang besar-besar sampai yang kecil. Seperti aset tanah, bangunan sampai ke kendaraan. Karena ada informasi bahwa masih banyak terjadi penyimpangan aset milik pemprov. Ini yang akan kita dalami,” sebut Suhardiman.

Suhardiman Selain penyimpangan, pihaknya juga menduga telah terjadi permainan oleh oknum tertentu dalam pengelolaan aset yang ada. Ia mencontohkan aset tanah yang dimiliki Pemprov disewakan dengan harga yang tidak layak. Sehingga menyebabkan kerugian yang masif terhadap pemerintah. Harusnya setiap aset yang ada dihitung berapa harga pasaran berdasarkan

Soal Perbaikan Jalan

Dewan Minta Masyarakat yang Lebih Diprioritaskan Sunaryo lauan Meranti ini, untuk dua Ranperda lagi yang jadi target penyelesaian adalah Perda baru yang saat ini sedang proses pengajuan. “Jadi sebelum September sudah selesai semua dengan target tujuh Ranperda,” tambahnya lagi. (e2/rsc) nilai jual objek pajak (NJOP). Barulah ditetapkan harga sewa. Termasuk juga membuat penilaian berdasarkan harga sewa rata-rata tanah yang berada di sekitar lokasi tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan cara di atas. Alhasil, pemerintah sangat dirugikan. Apalagi, masih menurut informasi yang ia dapat, ada sejumlah permainan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. “Ada banyak. Makanya kami minta SKP terkait agar data semuanya. Nanti kami cocokan dengan data dan laporan yang masuk ke Komisi III. Benar atau tidak dugaan yang ada selama ini, nanti akan dibahas secara komprehensif, detail. Nanti setelah lebaran kita gesa semuanya,” ujar politisi Partai Hanura itu. Sementara ini, dewan juga akan melakukan pendataan lebih detail untuk keseluruhan aset. Bahkan bila perlu dengan mendatangi lokasi aset satu-per satu. Seperti yang dilakukan dewan terhadap aset yang dimiliki di Lagoi Resort, Kepulauan Riau. “Beberapa aset besar ya, yang ada di Riau maupun luar Riau semua akan kami datangi. Di sana nanti pasti akan ketahuan. Apakah benar ada permainan atau seperti apa,” tambahnya. (e2/rpc)

ASRI Auzar, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, punya pernyataan menarik soal perbaikan jalan. Menurutnya, perbaikan jalan seyogianya jangan hanya dilakukan pas mau datang presiden atau gubernur diperbaiki. “Mau lebaran, baru jalan diperbaiki,:” ujar politisi Partai Demokrat itu. “Yang mau lewatkan masyarakat, mereka yang bayar pajak. Jadi masyarakat yang harus diprioritaskan. Setiap UPT yang ada di Kabupaten/kota itu ada Rp20 miliar untuk anggaran perawatan jalan di Dinas PUPR, jadi kita minta ini diprioritaskan,” kata Asri, menanggapi kondisi jalan yang ada di Provinsi Riau banyak yang mengalami kerusakan. Tidak terkecuali di ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. “Tolong jalan-jalan yang kurang baik dan kurang bagus diperbaiki. Jangan sampai nunggu mudik baru diperbaiki. Sebab anggaran daerah yang digelontorkan untuk perbaikan jalan sudah cukup besar,” kata Anggota komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar, Rabu (1/5/2019). “Kita minta Dinas PUPR menggunakan anggaran pemeliharaan jalan yang sudah dianggarkan,” imbuhnya. Seperti diketahui, tidak hanya jalan yang berada dibawah naungan Pemko Pekanbaru saja yang rusak. Namun sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru yang menjadi tanggungjawab provinsi dan nasional juga banyak yang rusak. Seperti terpantau di hampir sepanjang jalan Subrantas mulai dari pasar pagi arengka hingga ke simpang tabek gadang. Kondidi jalan nasional ini bergelombang. Bahkan di simpang tabek gadang terlihat ada lubang menganga. Yang lebih parah lagi masih di Jalan Subrantas, tepatnya di U-turn tidak jauh dari simpang Garuda Sakti. Kemudian Jalan Riau Ujung, Jalan Parit Indah juga terpantau banyak yang berlubang dan membahayakan pengendara. (e2/rrc)

Dewan Minta Aparat Beri Sanksi Pemilik Lahan Ilegal

Asri Auzar ANGGOTA Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar, meminta kepada pihak penegak hukum, untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang memiliki lahan ilegal tanpa izin tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan mereka sangat merugikan masyarakat dan negara yang mencapai triliunan rupiah. “Kita minta aparat hukum memberikan sanksi pada perusahaan yang memiliki lahan tapi tak berizin itu. Sebab saat ini negara dirugikan triliunan rupiah oleh mereka. Jika hal ini dilakukan dengan sunguh-sunguh maka Riau akan bangkit. Maka dari itu kita dukung langkah dari KPK ini,” ujar Asri, yang menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menertibkan 1 juta hektar lahan ilegal yang dimiliki perusahaan tanpa izin di Riau. Menurut Asri, langkah tersebut sangat wajar lantaran menurutnya keberadaan lahan ilegal di Riau sangat banyak yaitu mencapai 1,5 juta Hek-

tar. “Menurut saya lahan ilegal di Riau sangat banyak yakni 1,5 Hektar yang mana lahan itu sudah ditanami sawit oleh perusahaan yang tidak berizin,” kata Asri Auzar. Lebih lanjut, Asri memberikan contoh terkait perusahaan ilegal di Riau, salah satunya adalah ada perusahaan yaang tidak memiliki izin satupun yang saat ini beroperasi di dua wilayah, yakni di Rohul dan Rohil. Mereka hanya mengandalkan masyarakat untuk membuka lahan seluas-luasnya tanpa mengantongi izin. “Jadi kita berharap, langkah KPK ini benar benar terealisasi dan mendapat dukungan dari kita semua,” imbuhnya dikutip harianriau dari laman cakaplah.com. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menertibkan perusahaan di Riau yang belum memiliki izin. Sedikitnya 1 juta hektar lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan perusahaan tidak memiliki izin. “Kita akan tertibkan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tak memiliki izin atau kita kategorikan Non Clear and Clear (CnC), karena mereka tidak membayar pajak sebab tidak memiliki NPWP. Makanya ini kita tertibkan secara bertahap,” tegas Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta. Karena itu, kata dia, KPK secara si multan akan melakukan investasi peru sahaan tak berizin di Riau dengan dari masyarakat setempat, berkoordinasi de ngan gubernur dan bupati/walikota. (e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Komisi IV DPRD Riau Pertanyakan Realisasi Program RSLH 2018

SEJUMLAH anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau mempertanyakan realisasi program RSLH (rumah siap layak huni) tahun anggaran 2018 yang lalu, yang dinilai tidak tepat sasaran karena banyaknya masyarakat tergolong miskin yang tidak bisa mendapatkan haknya atas RSLH. Politisi Golkar, Sumiyanti, misalnya, menyatakan ada perbedaan regulasi pada tahun 2017 dan 2018, dimana dengan regulasi baru yang mewajibkan si penerima rumah wajib mempunyai tapak rumah. “Kan banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah, sehingga tidak bisa menerima bantuan RSLH,” kata Sumi. Sumi kemudian menyarankan untuk 2019 ini, bagi yang punya tanah bisa dapat rumah RSLH dan di harapkan regulasi baru itu di komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa diubah. Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD Riau Asri Auzar, dimana mereka menemukan banyak masyarakat yang tidak dapat haknya, sementara kelompok penghulu kampung banyak dapat. “Banyak saya jumpai ini, bahkan ada yang kakak beradik dapat rumah, ini kan tidak benar,” ulasnya, dilansir riauonline.co.id.

Sejumlah pernyataan itu mengemuka saat Komisi IV DPRD Riau memanggil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau ke kantor DPRD Riau, Rabu (8/5/2019). Hearing itu dimaksudkan guna memaksimalkan program Rumah Siap Layak Huni (RSLH) di Riau. Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim Muhammad Amin dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Husni Tamrin serta anggota Komisi IV Asri Auzar, Sumiyanti dan Abdul Wahid. Menanggapi sorotan anggota dewan itu, Kadis mengatakan, pihak nya sudah maksimal pun ia mengakui memang ada kendala di lapangan. Namun, den-

gan masukan dan saran anggota dewan ini akan menjadi perhatian dan perbaikan pelaksanaan program tahun ini. “Ini pelaksanaan di lapangan sudah kita validasi datanya, kalau ada yang tidak tepat kita coret apalagi tidak memenuhi syarat, saran dewan kita ikuti,” pungkasnya. Adapun total anggaran program pembangunan RSLH itu di APBd Riau 2019 mencapai Rp. 115 M, dan setiap harga perunitnya berbeda tergantung daerah seperti antara Kampar dan Inhil karena kondisi alamnya. “Harganya berkisar Rp.50 juta hingga Rp.60 juta, per unit rumah, dan persyaratan nya harus di ikuti kalau tidak ya tidak bisa,” jelasnya. (e2)

Ketua DPRD Riau Hadiri Pleno Penghitungan Suara

Hj. Septina Primawati Rusli KETUA DPRD Provinsi Riau Hj. Septina Primawati Rusli menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Provinsi Riau yang digelar di Ballroom Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Kamis (9/5/2019). Kegiatan itu diselenggara-

kan oleh KPU Riau. Rapat pleno terbuka ini juga dihadiri Wakil Gubernur Riau, Danrem 031 W/B, Kabinda Riau, Kajati Riau, Ketua DPRD Prov Riau, Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Drs. Widodo Eko Prihastopo M.M, Pejabat Utama Polda Riau, Ketua KPU Prov dan Jajaran, Ketua Bawaslu Prov. Riau, Kapolresta Pekanbaru, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Kab/Kota, Para Saksi Capres, Saksi Caleg dan Saksi Parpol serta Para Tamu Undangan. Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir dalam sambutannya saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi ini, menyampaikan bahwa rangkaian Pemilu Legislatif dan Pemi-

lu Presiden tahun 2019 yang berlangsung di Provinsi Riau sampai saat ini masih berjalan dengan lancar meski ada sedikit rintangan namun berhasil dilalui. “Rangkaian Pemilu yang panjang mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan pelantikan Presiden dan DPR bulan Oktober 2019 yang sebagian telah di lewati dengan sedikit rintangan tetapi masih dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya. Ketua KPU Provinsi Riau juga mengucapkan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Riau yang telah memberikan pengamanan yang sangat ketat di Kantor KPU, baik dikantor KPUD dan KPU Provinsi Riau untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2019.***

Ketua DPRD Riau Septina Primawati:

Pergantian Noviwaldy Menunggu SK Mendagri

Hj. Septina Primawati Rusli

“PROSES penggantian posisi Wakil Ketua DPRD Riau dari Noviwaldy Jusman kepada Asri Auzar masih menunggu SK dari Mendagri,” kata Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati yang ditanya soal penggantian Noviwaldy ke penggantinya sesama kader Partai Demokrat. Menurut politisi Partai Golongan Karya ini, tugas DPRD Riau sebenarnya sudah tuntas dengan menggelar paripurna membahas pergantian posisi ini dan selanjutnya mengirimkan surat ke Pemprov Riau. “Surat kan sudah kita buat setelah Paripurna, kemudian kita kirim ke Pemprov,” ujar Septina, Jumat (3/5/2019), sebagaimana dilansir riauonline.co.id. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari fraksi Demokrat DPRD Riau.

Pasalnya Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman akan segera digantikan oleh koleganya Asri Auzar. Asri Auzar sendiri merupakan anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir yang saat ini diberi amanah sebagai ketua DPD Demokrat Riau menggantikan Achmad pada 2017 lalu. Pergantian posisi wakil ketua DPRD Riau yang sudah dijabat Noviwaldy selama hampir lima tahun ini dibenarkan oleh Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari. “Iya saya barusan dapat konfirmasi dari Ketua DPD,” singkatnya melalui pesan singkat WhatsApp Kamis (21/3/2019). Namun, Imelda mengaku belum mengetahui apa alasan pencopotan Noviwaldy yang merupakan politisi senior asal Pekanbaru tersebut. (e2)

Pakai Data 2013, Dewan Sangsi PKH Tak Tepat Sasaran KETUA Komisi V DPRD Provinsi Riau, Aherson, menilai PKH (program keluarga harapan) sebagian tidak tepat sasaran disebabkan data yang dipakai adalah data usang, data tahun 2013 yang belum diupdate. “Sehingga data yang dipakai tidak lagi relevan dengan kondisi terkini masyarakat,” katanya. Permasalahan ini, kata politisi Partai Demokrat itu, menjadi pekerjaan rumah komisi V DPRD Riau. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang camat, Kades, Dinsos serta stakeholder lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu. “Nantinya, jika kabupaten/kota memiliki anggaran untuk memperbaharui data maka dipersilahkan. Namun jika tidak, maka akan diusulkan kepada Pemprov Riau untuk memperbaiki pendataan keluarga PKH yang valid, agar program ini tepat sasaran. Program ini sangat penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Riau,” ujarnya, dilansir cakaplah.com. Sebelumnya. Aherson mengatakan pelaksanaan PKH di Riau belum tepat sasaran. Menurutnya, jika dipersentasekan, 60 persen program tersebut meleset. Aherson mengatakan, temuan itu didapat dari hasil kunjungan komisi komisi V ke kabupaten kota di Riau, termasuk juga laporan dari masyarakat. “Program PKH ini menelan anggaran sangat besar, namun ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak semestinya dapat, tidak tepat dan melenceng dari sasaran,” kata Aherson, Senin (6/5/2019). Politisi Demokrat ini mengatakan, PKH harusnya berdampak positif langsung kepada masyarakat miskin. Namun kenyataannya tidak sesuai tujuan. Pasalnya masyarakat yang harusnya menerima PKH malah justru tidak tersentuh program itu. (e2)

Aherson

Risalah

Pahala di Bulan Ramadhan Nilainya 1.000 Kali Lipat

Kesehatan

Anjuran Dokter Bagi Penderita Maag yang Ingin Berpuasa

“Sakit maag fungsional akan membaik jika berpuasa. Biasanya kalau siang ngemil cokelat, minum kopi padahal paginya di rumah sudah ngopi 2 gelas, nanti sore ngemil lagi, cokelat atau keripik pedas. Kan sebenarnya itu yang bikin maag.”

ELAT makan dan perut kosong adalah pantangan besar bagi penderita maag. Namun di saat bulan Ramadan, umat Muslim diwajibkan untuk tidak makan selama 14 jam. Lalu bagaimana dengan penderita maag? Bolehkah berpuasa? “(Penderita maag) boleh (berpuasa), justru lebih baik,” jelas Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, konsultan saluran pencernaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saat berbincang dengan detikHealth, ditulis Rabu (10/7/2013). Tapi tidak semua penderita maag diperbolehkan berpuasa. Dr Ari menjelaskan penderita sakit maag bisa berpuasa, kecuali yang mengalami dispepsia (sakit maag) organik yang belum diobati terutama jika ada tanda alarm. Sakit maag (dispepsia) sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu maag fungsional dan dispepsia organik. Maag fungsional terjadi jika penderitanya makan tidak teratur, makan makanan berlemak, minuman bersoda, kopi, stres dan merokok, tanpa ada kerusakan berarti di dalam lambung. Sedangkan maag organik terjadi karena adanya sesuatu yang tidak normal di dalam lambung, seperti tukak lambung, tukak usus duabelas jari, GERD (Gastroesophageal reflux disease), polip atau kanker di kerongkongan, usus duabelas jari dan lambung. “Sakit maag fungsional akan membaik jika berpuasa. Biasanya kalau siang ngemil cokelat, minum kopi padahal paginya di rumah sudah ngopi 2 gelas, nanti sore ngemil lagi, cokelat atau keripik pedas. Kan sebenarnya itu yang bikin maag. Nah, saat berpuasa makannya jadi teratur, mengurangi makan camilan yang berlemak, mengurangi rokok, mengurangi minum kopi dan minuman bersoda dan pengendalian diri, misalnya seperti banyak berzikir. Itu akan membuat maag-nya jadi sembuh. Sedangkan pada maag organik, untuk berpuasa memang perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter,” jelas Dr Ari. Namun jika pasien sakit maag organik yang sedang mengalami perdarahan lambung dengan gejala muntah darah atau buang air besar hitam, muntah berulang dan setiap makan muntah memang tidak diperbolehkan puasa. Bahka mereka harus dirawat di rumah sakit untuk mengatasi gangguan sakit maagnya tersebut. Pasien dengan kanker saluran cerna juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Untuk menghindari rasa tidak nyaman yang berlebihan, penderita maag dianjurkan untuk mengonsumsi obat penekan asam lambung seperti obat antagonis reseptor H2 (ranitidine, famotidine, simetidine, nizatidine) atau penghambat pompa proton (omeprazole,lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole, pantoprazole). Sedang obat-obatan seperti antasida yang saat ini dipromosi secara luas baik melalui media cetak dan media elek-

tronik bukan obat yang mencegah agar tidak terkena sakit maag. Obat antasida hanya untuk menghilangkan gejala saja dan kerjanya hanya 6-8 jam, sehingga sebenarnya penggunaannya tidak bersifat umum, hanya untuk menghilangkan gejala gangguan lambung yang timbul. Bagaimana agar penderita maag tetap sehat dan bugar menyelesaikan puasa Ramadan? 1. Tetap melaksanakan sahur dan buka puasa 2. Tetap minum obat bagi yang berpenyakit kronis 3. Tetap melakukan ibadah salat tarawih 4. Banyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan 5. Banyak minum air waktu buka sampai sahur 6. Jumlah tidur yang cukup, tidak berlebihan. Makanan dan minuman yang perlu menjadi perhatian: 1. Hindari makanan yang banyak mengandung gas, seperti makanan berlemak, sayuran sawi dan kol, buah nangka dan pisang ambon, makanan berserang (kedondong), buah yang dikeringkan, dan minuman yang mengandung soda. 2. Hindari makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung, seperti kopi, minuman beralkohol, anggur putih, sari buah citrus, dan susu full cream. 3. Hindari makanan yang sulit dicerna, yang dapat memperlambat pengosongan lambung, seperti kue tart dan keju. 4. Hindari makanan yang secara langsung merusak dinding lambung, seperti yang mengandung cuka, pedas, merica dan bumbu yang merangsang. 5. Hindari makanan yang melemahkan klep kerongkongan bawah antara lain alkohol, cokelat, makanan tinggi lemak dan gorengan. 6. Beberapa sumber karbohidrat yang perlu dihindarkan beras ketan, mi, bihun, jagung, ubi singkong, tales, dodol.*

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Teken Mou dan Tinjau Pelaksanaan UNBK

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP terlibat di dalam sejumlah kegiatan, yang kebanyakan dilakukan di dalam daerah. Antara lain, meninjau pelaksaan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) di sejumlah SMP yang ada di kabupaten itu. Wardan tampak menyaksikan UNBK dengan saksama. Sementara Kamis (2/5/2019), dalam rangka menggenjot pendapatan pajak daerah, Bupati Wardan

Galeri Pemkab Inhil

menandatangani MoU bersama Gubernur dan para kepala daerah di Riau. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan upaya optimalisasi pajak daerah antara Gubernur Riau Syamsuar dengan 12 Bupati /Walikota Se Riau dan Direktorat Jendral Pajak. Prosesi penandatangan kesepakatan ini turut dihadiri pihak KPK Alexander Marwata. Pada Jumat (26/4) malam, Bupati Wardan menghadiri Haul Al-

marhumah Hj Zubaidah Binti H Muhammad Hasyim, di kediaman Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Syamsuddin Uti, Jumat (26/4) malam. Almarhumah, merupakan isteri Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti. Bupati, merasa senang dapat menghadiri dan memenuhi jemputan Wakil Bupati Inhil yang mana dapat disejalankan dengan silaturahmi.*** foto-foto: dari berbagai sumber

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

Digelar, Sidang Paripurna Perdana DPRD Riau Pasca-Pemilu 2019 (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau kembali menggelar sidang paripurna di gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (2/5/2019). Kali ini, sidang paripurna dimaksud mengusung agenda penutupan masa sidang I (Januari - April) dan pembukaan masa sidang II (Mei - Agustus), pada Kamis (2/5/2019).

nilah kali pertama para wakil rakyat yang berkantor di Gedung DPRD Riau menggelar sidang paripurna pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019. Sebagaimana diketahui, Pemilu Legislatif 2019 disejalankan dengan pelaksanaan Pilpres (Pemilihan Presiden) yang puncaknya berupa hari pencoblosan bagi masyarakat yang telah memiliki hak pilih dilaksanakan pada Rabu (17/4/2019) lalu. Kendati Pemilu Serentak 2019 juga menyelenggarakan Pemilu Legislatif 2019, DPRD Riau tidak mengulur waktu dalam melaksanakan rapat paripurna. Sebagai lembaga yang menjadi representasi masyarakat Provinsi Riau, DPRD Riau tetap melaksanakan sejumlah kegiatan yang telah diagendakan sebelumnya. Termasuk di antaranya dengan menggelar sejumlah sidang paripurna.

Sidang paripurna DPRD Riau kali ini mengusung sejumlah agenda, seperti penutupan masa sidang I (Januari - April) tahun 2019, dan pembukaan masa sidang II (Mei - Agustus). Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati, dan dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Sementara anggota DPRD Riau yang hadir tercatat sebanyak 33 orang. Pada masa sidang I (Januari - April) tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau telah melakukan sejumlah kegiatan. Di antara kegiatan yang telah dilakukan, yaitu kunjungan observasi, konsultasi ke kementerian maupun rapat-rapat dengar pendapat bersama mitra kerja dari setiap komisi yang ada di Provinsi Riau dengan jajaran eksekutif di daerah ini.

Pimpinan sidang, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, kemudian menyatakan Paripurna menutup masa sidang I yang berjalan pada bulan Januari sampai dengan April 2019, dan selanjutnya Pimpinan Membuka masa sidang II (Mei - Agustus) 2019. Septina Primawati melakukan hal itu menyusul setelah Sekretaris Dewan (Sekwan DPRD Riau) Kaharuddin membacakan surat masuk yang diterima oleh Sekretariat DPRD Riau. Di dalam Rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang I (Januari - April) dan pembukaan masa sidang II (Mei - Agustus), Septina Primawati mengatakan bahwa paripurna kali ini agendanya membahas penutupan masa sidang I, serta pembukaan masa sidang II. Ketua DPRD Riau dari Politisi Golkar ini kemudian merincikan, agenda-agenda yang telah diselesaikan oleh dewan. “Masa sidang I telah ditutup, dan anggota dewan telah menyelesaikan sejumlah agenda. Seperti rapat Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, rapat fraksi, komisi, maupun kunjungan kerja ke luar provinsi,” ucap ketua Dprd Riau Septina Primawati. Septina Primawati lebih jauh menjelaskan, setelah masa sidang I ditutup, agenda selanjutnya ialah berupa pembukaan masa sidang II yang dimulai pada Mei - Agustus 2019. “Dengan demikian, masa sidang II telah dimulai demi kelancaran pembangunan di Provinsi Riau,” jelas mantan Ketua Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) itu. Menyusul dengan dimulainya masa sidang II ini, Septina berharap agar anggota dewan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. “Mudah-mudahan semua anggota dewan kembali fokus usai Pemilu ini,’’ katanya. ‘’Demi tercapainya kelancaran pembangunan di Riau,” ia menambahkan. Dari pantauan media pada rapat paripurna berlangsung separuh kursi DPRD Riau tampak kosong. Maklum, ini merupakan rapat paripurna pertama DPRD Riau usai pelaksanaan Pemilu 2019, yang puncakna dilaksanakan pada 17 April lalu. Dari bagian protokoler, tercatat dari 65 orang anggota DPRD Riau, hanya 33 anggota yang menandatangani absen. Sebanyak 32 lainnya tidak hadir. Namun demikian, sidang dengan agenda penutupan masa sidang I Januari-April 2019 dan pembukaan masa sidang II Mei-Agustus 2019 tetap dilanjutkan. Secara aturan, kuorum rapat tetap terpenuhi, yakni 50 persen plus 1 anggota dewan. Septina Primawati yang ditemui usai

paripurna mengatakan ketidakhadiran separuh anggota dewan ini bisa dipahami. Septina beralasan anggota dewan masih ada yang mengawal perolehan suaranya masing-masing di Pemilu kemarin. Menurut Septina, kegiatan di DPRD Riau akan berjalan secara normal setelah selesai semua proses pemilu 2019 ini. “Selesai itu, semua akan aktif lagi seperti semula,” kata Septina. Saat ditanya tentang kehadiran sejumlah anggota DPRD Riau yang tidak kelihatan kehadirannya tersebut, Septina memberikan beberapa alasan yang wajar. “Ada anggota yang belum tahu perolehan suaranya, jadi saya kira hal yang wajar jika mereka mengawal perolehan suaranya,” ungkap Septina. “Kita paham, karena masih ada beberapa kabupaten yang belum pleno, sehingga teman-teman masih ada yang mengawal suaranya sampai Pleno, jadi saya kira wajar saja, yang terpenting kan rapat bisa kuorum,” kata isteris mantan Gubernur Riau dua periode, HM Rusli Zainal SE MP tersebut. Septina berharap kepada seluruh anggota DPRD Riau, baik yang terpilih lagi maupun tidak terpilih bisa menjaga amanah yang sudah diberikan oleh rakyat. “Masa tanggung jawab kita kan masih ada sampai September nanti, mari kita selesaikan semuanya dulu,” harap mantan calon Walikota Pekanbaru –yang berpasangan dengan Erizal Muluk-- itu. Dengan kata lain, dijelaskan Septina, sebenarnya tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak hadir dalam agenda yang sudah disusun atau dijadwalkan hingga sampai masa jabatan berakhir, September 2019. “Harus pandai-pandai memilah dan memilih mana kegiatan kedewanan dan mana kegiatan partai atau pribadi,’’ katanya. Apalagi, menurut Septina, beberapa waktu belakangan sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah tahu atau final mengenai perolehan suaranya. “Bagi yang belum tentu mengawal suaranya, kita maklum itu. Tapi kita berharap, selaku anggota dewan harus tetap bekerja dalam menjalankan kewajibanya hingga akhir masa jabatan, September 2019,” sebut Septina lagi. Disampaikan juga oleh politisi Partai Golkar dari Dapil Indragiri Hilir ini, anggota dewan jangan sampai terpengaruh kinerjanya dengan hasil perolehan suara yang didapat. Jangan sampai tidak terpilih lagi, kinerja akan berkurang. “Terpilih atau tidak terpilih lagi, hingga September harus tetap menjalankan tugas dan kewajiban,” tambah Septina lagi, mengingatkan.

Banyak Tak Lolos Konstelasi politik tingkat lokal Provinsi Riau usai Pileg 2019 memang memberi banyak perubahan, termasuk terhadap sosok-sosok legislator Riau yang diperkirakan masih akan melanjutkan pengabdiannya untuk periode 20192024, atau yang dinyatakan tidak terpilih lagi. Setakat ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Riau telah menyelesaikan 11 rekapitulasi penghitungan suara kabupaten kota se Riau, rekapitulasi hanya menyisakan kabupaten Bengkalis yang belum menyelesaikan rekap tingkat kabupaten. Dari hasil pleno rekapitulasi tersebut, tercatat berapa banyak anggota dewan petahana yang berhasil duduk kembali pada periode 2019-2024. Hasilnya terdapat 27 orang anggota dewan petahana yang diprediksi duduk kembali, dan 4 oramg anggota dewan yang sempat menjabat di periode sebelumnya dan dilakukan PAW karena yang bersangkutan mengikuti kontestasi Pilkada. Rinciannya adalah, dari slot 9 kursi Dapil Kota Pekanbaru, hanya dua orang petahana yang berhasil duduk kembali ialah Noviwaldy Jusman (Demokrat) dan Ade Hartati Rahmat (PAN). Selanjutnya, dari dapil Kampar, hanya tiga orang petahan yang berhasil duduk kembali, yakni Ramos Teddy Sianturi (Golkar), Eva Yuliana (Demokrat), Ma’mun Solikhin (PDIP). Dari Dapil Rokan Hulu, banyak petahana yang gagal untuk maju kembali, yang berhasil duduk kembali adalah Syamsurizal (PAN), dan Syafrudin Poti (PDIP). Syafrudin merupakan anggota DPRD Riau periode 2014-2019, ia di PAW oleh Rusli Ahmad karena mengikuti kontestasi Cabup Rohul. Di Dapil Rohil, hanya tiga orang petahana yang berhasil

duduk kembali yakni, Karmila Sari (Golkar), Asri Auzar (Demokrat) dan Husaimi Hamidi (PPP). Petahana yang berhasil bertahan terbanyak adalah di dapil Siak - Pelalawan. Setidaknya ada 5 kursi petahana yang bertahan, yakni Sewitri (Golkar), Husni Tamrin (Gerindra), Markarius (PKS), Sugianto (PKB), Soniwati (PDIP). Selanjutnya, juga duduk kembali anggota dewan yang menjabat pada periode 2014-2019 Zukri Misran (PDI-P) yang tak seleaai menjabat sampai 2019 karena mengikuti ajang Pilkada Kabupaten Pelalawan dan digantikan PAW nya dengan petahana Tengger Sinaga. Dapil Indragiri Hulu-Kuantan Singingi menempatkan kembali petahana sebanyak 4 orang, yakni Marwan Yohanis (Gerindra), Ade Agus Hartanto (PKB), Sugeng Pranoto (PDIP) dan Yulisman (Golkar). Selanjutnya, untuk dapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang berhasil duduk kembali adalah Sulastri (Golkar), Agus Triansyah (Demokrat) James Pasaribu (PDIP), H.Muhammad Arpah (PPP), dan Septina Primawati (Golkar). Untuk Dapil Bengkalis-DumaiMeranti, meskipun minim Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sejumlah petahana diprediksi kuat akan duduk kembali, yakni Almainis (PDIP) Sunaryo (PAN), Eddy AM Yatim (Demokrat), Mira Roza (PKS). Dan dua orang yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Riau, masa jabatan 2014-2019 yakni Hardianto (Gerindra). Hardianto, sebagaimana dilansir cakaplah.com, sebelumnya di PAW karena yang bersangkutan mengikuti kontestasi sebagai Cawagub Riau. Dan Muhammad Adil (PKB). Adil di PAW karena memutuskan untuk pindah partai dari dari Hanura ke PKB. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

advertorial Pemkab Bengkalis

Sama dengan semua kepala daerah lainnya di Provinsi Riau, bila bulan Ramadhan tiba maka Bupati Bengkalis H. Amril Mukminin SE MM terlibat di dalam sejumlah kegiatan, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi makna lebih bagi bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia itu.

Para alim ulama, da’i, tokoh masyarakat, ustadz, kyai, mantan Kepala Desa Muara Basung ini juga berharap agar menyampaikan pesanpesan menyejukkan, menyentuh hati dan menghindari perbedaan pendapat dalam melaksanakan ibadah. Pada Senin (6/5/2019), Bupati Amril membuka Pasar Ramadhan Kabupaten Bengkalis di pusatkan di Jalan Sudirman Sungai Bengkel. Di kesempatan ini Bupati Amril mengingatkan pedagang untuk memperhatikan barang dagangannya dengan memperhatikan faktor kesehatan dan kebersihan, jangan sampai dagangan yang dijual

saja. Juga diadakan di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. “Adanya Pasar Ramadhan ini, dengan harapan memberikan kemudahan, kenyamanan kepada masyarakat dalam memenuhi dan mendapatkan menu berbuka puasa selama bulan Ramadhan. Para juga pedagang dapat melakukan aktifitas tanpa terbebani dengan biaya-biaya lain selain dari modal dan keuntungan untuk mereka sendiri. Tempat dan listrik digratiskan,” paparnya. Untuk di Sungai Bengkel, jumlah pedagang yang berjualan, sebanyak 95 orang pedangang. Diantaranya, 50 pedagang kue, 23 pedagang lauk pauk, 19

Usai membuka Pasar Murah Ramadhan, yang ditandai dengan penyerahan paket sembako murah secara simbolis kepada masyarakat, Bupati Bengkalis juga menyempatkan diri mininjau paket yang telah disediakan sebanyak 300 bungkus yang kemudian dijual seharga Rp50.000 kepada masyarakat Desa Pambang Baru, Pambang Pesisir dan Teluk Pambang yang telah mendapatkan kupon pembelian. “Kita ingin paket sembako murah ini tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang mampu malah dapat sembako murah,” pinta Bupati kepada Camat Bantan, Reza Noverindra ketika

a d a Selasa (7/5/19), Bupati Amril melaksanakan Safari Ramadhan Masjid Nurul Iman, Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis. Dalam serangkaian kegiatan safari tersebut, juga dilaksanakan penyerahan santunan dan bantuan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Diantaranya, santunan dari Pemkab Bengkalis kepada 25 orang anak yatim dan 25 orang kaum dhuafa, penyerahan jam digital waktu shalat kepada Masjid Nurul Iman Desa Penebal, Masjid Baitul Ibadah Desa Damai, Masjid Mutaqin Desa Pematang Duku Timur dan Mushalla Almubin Desa Senggoro serta 50 eksemplar Alquran per masjid. Kemudian, penyerahan bantuan dari Baznas Kabupaten Bengkalis Sebanyak 10 orang, dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis sebanyak 26 orang, K3S kepada Kaum Dhuafa sebanyak 40 orang dan anak yatim 50 orang serta bantuan dari CSR Bank Riau Kepri untuk rumah ibadah sebesar Rp30 juta per masjid. Sebelum kegiatan Safari Ramadhan ke Masjid Nurul Iman, secara simbolis Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyerahkan sembako murah sebanyak 2.600 paket, khusus untuk keluarga kurang mampu di Kecamatan Bengkalis. Penyaluran paket tersebut diserahkan Amril Mukminin, di halaman Kantor Desa Penebal. Paket yang dijual murah tersebut antara lain, 10 Kg beras, 3 Kg gula dan 2 liter minyak goreng dengan kisaran harga normal Rp250 ribu dan dijual kepada masyarakat Rp50 ribu dan disalurkan langsung sebanyak 300 paket untuk 4 desa, yaitu Desa Penebal, Tameran, Pematang Duku dan Pematang Duku Timur. Dalam sambutannya saat safari Ramadhan, Bupati Amril mengatakan pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berkomitmen

menggunakan bahan pengawet dan zat pewarna serta berbahaya. “Perhatikan masalah ketertiban dan kebersihan lingkungan, karena Kota Bengkalis termasuk kota kecil yang mendapatkan anugerah Piala Adipura sebagai Kota Kecil Terbersih,” pesannya seraya mengatakan pedagang harus saling berbagi kebaikan dan bersaing sehat. Tempat untuk masyarakat berdagang selama Ramadhan 2019 di kawasan Sungai Bengkel secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dengan memberikan kemudahan dalam memajukan usaha kecil, mikro dan menengah milik masyarakat sebagaimana disampaikannya saat pembukaan Pasar Ramdhan tersebut. “Kita fasilitasi para pedagang dengan menyediakan tempat mereka menggelarkan dagangannya di pasar oleh-oleh ini tanpa dipungut biaya,” kata Amril. Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, H. Raja Arlingga menyebutkan, Pasar Ramadhan tidak hanya dilakukan di kawasan Sungai Bengkel

pedagang minuman serta 2 pedagang buah. Hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Indra Putra, Asisten Pemerintahan Umi Kalsum, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Haholongan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arman AA, Kepala Diskominfotik Johansyah Syafri, Kepala Bapenda Imam Hakim, Kepala Dinas Pertanian, Supardi, Ketua LAM Riau Bengkalis, Zainuddin Yusuf, Ketua MUI Bengkalis, Amrizal, Ketua Baznas Ali Ambar dan undangan lainnya. Selanjutnya, Rabu (8/5/2019), Bupati Amril secara resmi membuka Pasar Murah Ramadhan di Kecamatan Bantan. Kegiatan yang diselenggarakan di halaman Kantor Desa Teluk Pambang ini, disertakan dengan jadwal Safari Ramadhan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, di Kecamatan Bantan tepatnya di Masjid Darul Ikhsan Desa Teluk Pambang. “Dengan adanya pasar murah ini, kita berharap dapat membantu masyarakat Kecamatan Bantan dalam mendapatkan kebutuhan bahan sembako dasar yang murah namun tetap berkualitas,” ujar Amril Mukminin.

meninjau paket murah. Sementara itu, Camat Bantan mengungkapkan bahwa paket sembako murah lewat program pasar murah yang diadakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang disiapkan untuk masyarakat Bantan sebanyak 2.500 paket. “Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Bengkalis yang memang setiap tahunnya menyelenggarakan pasar murah untuk masyarakat. Dan ini sangat bermanfaat sekali karena sembako yang dijual dengan harga yang sangat murah ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya. Saat ini, lanjutnya untuk tiga desa, Pambang Pesisir, Pambang Baru dan Teluk Pambang, dijual 300 paket. Sedangkan sisanya, sebanyak 2.200 paket, akan dijual di Kantor Camat Bantan, dimulai Kamis, 9 Mei 2019. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Haholongan. (adv/hms/e2/rtc/tsc)

Beri Makna Lebih Ramadhan, Bupati Bengkalis Terlibat dalam Sejumlah Kegiatan

untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama 13 kegiatan strategis yang telah dimulai tahun 2019. Kemudian tahun anggaran (TA) 2020 akan menaikkan honor Imam dan Ghorim masjid besar di kecamatan, honor Guru MDTA, MI, MTs dan MA, serta honor RT/RW dan Posyandu Desa/Kelurahan. “Kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Bengkalis untuk senantiasa mendoakan kami, agar tetap diberi Allah kekuatan dan kesehatan untuk bekerja dengan sepenuh hati, membawa perubahan yang nyata untuk negeri ini,” pinta orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis ini. Untuk internal, yaitu para ASN (aparatur sipil negara) di lingku Pemkab Bengkalis, Bupati Amril menyampaikan 5 pesan moral terkait langkah dan kegiatan yang perlu dilakukan selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1440 H/2019 M. Pesan tersebut disampaikan Amril saat memberikan sambutan sebelum melaksanakan Sholat Sunat Terawih perdana, secara berjamaah di Masjid Agung Istiqomah, Bengkalis, Ahad (5/5/19) kemarin malam. Pesan-pesan tersebut adalah men-

gajak saling memaafkan untuk membersihkan jiwa dari segala dosa yang terjadi akibat adanya kesalahan dan kekhilafan sepanjang berinteraksi sebagai sesama hamba Allah SWT. Tingkatkan aktivitas sosial dengan menyantuni anak yatim, fakir miskin dan kaum dhuafa, serta terlibat aktif dalam kegiatan mensyiarkan islam di bulan suci Ramadhan. Berikutnya buat generasi muda, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadhan ini dengan perbuatan yang tidak bermanfaat dan mencelakakan diri sendiri dan hindari hal-hal yang bisa merusak iman dan menghancurkan persatuan. Khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, tegas Bupati Amril, jangan dijadikan ibadah puasa sebagai alasan mengurangi produktivitas kerja karena rasa lapar dan dahaga, tapi jadikanlah ibadah puasa sebagai dorongan untuk meningkatkan produktivitas, karena setiap amal baik yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan, dinyatakan sebagai ibadah yang mendapat pahala besar di sisi Allah SWT.

Kecantikan

Manfaat Kakao untuk Perawatan Kulit Kita

Kakao terbukti mampu menghilangkan bagian kulit yang kusam, sehingga kulit Anda akan terlihat lebih cerah setiap saat. Tentu, Anda harus melakukan perawatan secara teratur untuk hasil yang lebih baik.

UDAH tahukah Anda, manfaat kakao untuk kulit setidaknya memberikan bukti pada Anda bahwa ada beberapa bahan alami yang sangat baik untuk perawatan kulit. Kita tahu bahwa wanita senantiasa peduli dengan penampilan mereka dan tentu saja ingin tampil maksimal dalam beragam kesempatan yang berbeda. Dewasa ini, banyak klinik kecantikan bermunculan dan menawarkan beberapa jenis perawatan kulit modern. Memang, perawatan di klinik akan memberikan hasil yang maksimal, tetapi, Anda harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karenanya. Menggunakan kakao sebagai salah satu ide perawatan kulit adalah hal yang efektif dan tentu saja membantu. Kakao cenderung lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Dengan menggunakan kakao, Anda toh juga bisa melakukan perawatan kulit dirumah kapanpun Anda mau. Tentu menarik untuk menyimak beberapa manfaat kakao untuk kecantikan kulit wanita. Apa saja manfaat dari buah yang satu ini? Memberikan kelembaban pada kulit Memiliki kulit yang lebih lembab tentu menjadi salah satu idaman bagi setiap wanita. Kulit yang lembab memang terlihat lebih menarik karena terhindar dari kesan kusam dan juga kering. Kakao adalah salah satu bahan yang istimewa untuk mendapatkan kulit wanita yang lebih lembab dan berkilau. Cacao dipercaya mengandung beberapa vitamin yang sangat baik, seperti vitamin A, C, dan E. Ketiga jenis vitamin ini akan menjadi agen yang aktif untuk membebaskan kulit dari beberapa masalah yang sering muncul. Dengan perawatan ini, tentu saja Anda akan lebih leluasa untuk mengenakan pakaian yang lebih terbuka dan tidak khawatir terkena paparan sinar matahari saat berpergian keluar rumah. Lakukan perawatan secara teratur untuk hasil yang maksimal.

kecantikan Mengurangi penuaan dini Penuaan dini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi wanita dan mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu masalah besar yang harus senantiasa dihindari. Masalah penuaan dini akan membuat wanita terlihat tidak percaya diri dan cenderung minder untuk berekspresi dalam penampilan mereka. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat melakukan perawatan kulit dengan menggunakan cacao. Dalam cacao, terdapat kandungan tocopherol polyphenol yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan akan membuat kulit senantiasa terlihat lebih kecang, sehingga masalah penuaan dini dapat diatasi dengan lebih mudah. Lakukan perawatan kulit harian dengan cacao ini setiap hari untuk membuat kulit Anda kencang, cerah dan tidak kendor. Meregenerasi kulit Kulit akan senantiasa melakukan regenarasi untuk mengganti kulit yang kusam dan mati. Sebagaimana kita tahu, masalah kulit kusam sering mengganggu dan tentu saja akan membuat penampilan Anda menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini, sebaiknya Anda melakukan perawatan kulit dengan kakao secara teratur. Kandungan antioksidan yang cuku tinggi dalam kakao ini sangat efektif untuk membantu proses regenerasi kulit. Dengan perawatan ini, Anda akan memiliki kulit yang nampak selalu baru dan proses regenerasi kulit akan berlangsung dengan lebih baik. Di sisi yang lain, cacao terbukti mampu menghilangkan bagian kulit yang kusam, sehingga kulit Anda akan terlihat lebih cerah setiap saat. Tentu, Anda harus melakukan perawatan secara teratur untuk hasil yang lebih baik. Mengurangi efek stretch mark Apakah Anda memiliki kulit yang nampak aneh seperti efek stretch mark? Ini adalah salah satu masalah kulit yang sebaiknya segera Anda atasi. Stretch mark biasanya timbul pada bagian kaki atau perut dan akan membuat kulit Anda terlihat aneh. Dengan adanya stretch mark ini, tentu saja Anda akan merasa terganggu saat mengenakan pakaian yang cenderung terbuka. Masalah ini sering membuat wanita menjadi tidak percaya diri. Perawatan dengan kakao merupakan salah satu ide yang sangat baik untuk dilakukan. Beberapa kandungan vitamin dalam kakao akan secara aktif menghilangkan masalah ini dan akan membuat kulit Anda terlihat lebih bersih. Lakukan perawatan dengan lulur kakao secara teratur dan efek stretch mark ini dapat ditanggulangi dengan segera. Mengurangi bekas luka Memiliki bekas luka pada salah satu bagian tubuh terkadang memang mengganggu. Bekas luka yang ada akan menyebabkan kulit menjadi belang dan tidak merata. Tentu saja ini akan menjadi persoalan yang penting saat Anda hendak mengenakan baju yang relative lebih terbuka. Akan tetapi, kini Anda tidak perlu bingung untuk mencari salah satu cara menghilangkan bekas luka tersebut. Cocoa merupakan salah satu bahan alami yang sangat baik dalam hal ini. Kandungan senyawa dalam cocoa akan sangat baik untuk memudarkan bekas luka di kulit Anda dengan perawatan yang teratur. Aplikasikan lulur yang terbuat dari kakao setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk menghilangkan bekas luka dan membuat kulit terlihat lebih cerah. Manfaat cocoa sebagaimana dijelaskan di atas tentu dapat memberikan inspirasi dan alasan bagi Anda untuk mencoba cara perawatan kulit alami ini. Dengan mengaplikasikan perawatan kulit alami, tentu saja Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti perawatan yang lebih bebas dan lebih hemat. Untuk hasil perawatan yang maksimal, lakukan perawatan tersebut dengan teratur. Anda juga dapat mencari tahu beberapa cara memanfaatkan cocoa untuk perawatan kulit yang variatif dan tentu saja lebih menyenangkan. (int)

Kolom

Berharap dari Wakil Riau di Senayan

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ETIAP siklus lima tahunan, melalui ajang politik bernama pileg (pemilu legislatif), dipilih tokoh-tokoh yang berasal dari sejumlah parpol (partai politik) untuk menjadi wakil Provinsi Riau di sejumlah lembaga perwakilan di tingkat pusat, baik DPR RI mapun DPD RI. Pileg terakir baru saja usai dilakukan, yang disejalankan dengan Pilpres (Pmeilihan Presiden) 2019. Kendati KPU sebagai penyelenggara pemilu belum mengumumkan secara resmi soal siapa-siapa saja yang berhak duduk di lembaga legislatif dengan berbagai tingkatannya itu, tapi melalui hitung cepat atau real count KPU setidaknya sudah tampak gambaran siapa-siapa yang diprediksi akan menyandang status sebagai wakil rakyat. Termasuk yang akan duduk di DPR RI dan DPD RI dari Provinsi Riau untuk masa bakti 2019-2024. Kita biarlah melepaskan diri dari soal parpol mana yang paling banyak berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk di DPR RI dari Dapil Riau, atau tokoh-tokoh dari kalangan mana saja di Riau yang berhasil menembus Senayan (tempat DPR RI berkantor), dan sejenisnya. Biarlah soal itu menjadi urusan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, atau caleg (calon anggota legislatif), atau para pemimpin parpol. Harapan terbesar kita ke para wakil rakyat yang kelak akan berkantor di Senayan itu, antara lain adalah agar bagaimana keberadaan mereka memberi dampak yang luas bagi upaya untuk memajukan Riau, dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat yang berada di dalamnya. Sebuah harapan yang mungkin terdengar klasik, tapi terasa perlu diperbaharui secara terusmenerus. Karena yang kelak akan duduk di DPR RI mewakili Provinsi Riau merupakan puteraputera terbaik dari daerah ini, yang dipilih melalui m e kanisme

politik yang bernama pileg; kita berkeyakinan harapan yang disandarkan pada mereka bukan sesuatu yang berlebihan. Mereka diyakini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan Riau di tingkat pusat. Dan kita juga harus jujur mengakui, di tengah berbagai kemajuan yang dialami Riau sejak beberapa tahun belakangan, sejatinya masih ada â&#x20AC;&#x201C;bahkan mungkin tergolong banyakâ&#x20AC;&#x201D;persoalan yang masih dihadapi Riau, dan menuntut penyelesaian segera. Sejumlah persoalan dimaksud sebagian di antaranya terkait langsung dengan upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat Riau. Antara lain, kebijakan kasus tunda bayar DBH Migas dari Riau, yang membuat terhambat atau tertundanya pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah ini. Karena dana yang semestinya menjadi Riau terlambat diserahkan ke Riau, juga menimbulkan dampak lain berupa terjadinya stagnasi ekonomi di tengah masyarakat. Bisa dimaklumi, karena dana pemerintah merupakan instrumen terpenting untuk menggairahkan kegiatan perekonomian. Persoalan lain yang tak kalah mendesaknya adalah pemekaran sejumlah kabupaten di Riau. Oleh karena kebijakan moratorium pemekaran daerah, membuat sejumlah rencana pemekaran kabupaten di Riau menjadi tertunda. Padahal, sejumlah kabupaten di Riau tergolong sangat mendesak untuk dimekarkan lantaran cakupan wilayah yang sangat luas, ditambah dukungan infrastruktur yang belum layak. Riau memiliki wilayah yang sangat luas, daratan dan lautan, jauh melebihi luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tapi, dengan wilayah yang begitu luas, Riau hanya terdiri dari 12 kabupaten/kota. Bandingkan dengan Sumbar, yang memiliki sebanyak 19 wilayah otonom kabupaten/kota. Sebutlah Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), satu misal. Dengan wilayah yang begitu luas, terbagi ke dalam 21 wilayah administatif kecamatan, rentang kendali antarkawasan di Inhil memang sangat jauh. Untuk mengurus satu jenis surat saja masyarakat di sana harus melalui jarak tempuh yang sangat jauh ke pusat kabupaten, yang pararel dengan biaya yang juga tinggi. Kasus Kabupaten Kampar sami mawon dengan Inhil. Dua hal di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak persoalan di Riau yang memerlukan perhatian lebih, untuk kemudian diharapkan mendapat penanganan yang semestinya. Karena kedua hal tersebut berkaitan langsung dengan upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Kita berpikiran positif saja, yaitu para wakil Riau di DPR RI periode yang sedang berjalan (2014-2019) telah memperjuangkan dengan segala kemampuan terhadap kedua hal dimaksud, sesuai batas-batas kompetensi yang mereka miliki. Harapan kita terhadap wakil Riau di DPR RI periode 2019-2024 untuk berjuang lebih keras lagi agar hal-hal yang menyangkut kepentingan Riau mendapat penanganan yang proporsional.*** *) Penulis adala Pemimpin Umum â&#x20AC;&#x153;Pena Amiraâ&#x20AC;?

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Wabup Puji Pelayanan di RSUD Puri Husada

“Semoga RSUD Puri Husada Tembilahan ini mampu menjadi sebuah rumah sakit milik daerah yang maju dan terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.”

WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Samsuddin Uti memuji pelayanan yang diberikan oleh petugas di RSUD (rumah sakit umum daerah) Puri Husada, Tembilahan. “Alhamdulillah, dari apa yang saya perhatikan, semua sudah sesuai. Mereka (petugas) memberikan pelayanan dengan baik,” katanya. Wabip yang akrab dengan panggilan

SU tersebut mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan secara mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, Selasa (7/5/2019). Kunjungan dimaksudkan untuk mengisi waktu kerja di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Wabup SU juga mengaku memaklumi jika ada hal-hal non tekhnis yang terjadi. Namun demikian, ia tetap menghimbau agar pelayanan terbaik diberikan oleh petugas kepada pasien. “Saya minta kepada seluruh petugas yang ada di RSUD ini, untuk terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, budayakan lah motto 5 S (senyum, salam, sapa, sopan santun),” pintanya.

infotorial Pemkab Inhil SU Hadiri Rapat Pleno KPU

Sesali yang Sekali Berjuang, Gagal, Lalu Ngamuk-ngamuk

Ia juga berharap RSUD Puri Husada Tembilahan bisa terus berkembang dan berinovasi hingga nantinya menjadi RSUD yang maju dan terdepan dalam pelayanan. “Semoga RSUD Puri Husada Tembilahan mampu menjadi Rumah Sakit yang maju dan terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” harap SU. Dalam kunjungan itu, SU melihat langsung pelayanan yang diberikan oleh para petugas medis di Rumah Sakit yang dipimpin oleh Saut Pakpahan itu. Kepada awak media, SU mengaku kedatangannya itu tidak lain untuk memastikan apakah pelayanan yang diberikan kepada pasien sudah sesuai dengan motto rumah sakit tersebut.***

Inhil Teken MoU dengan 2 Daerah BERBAGAI upaya dilakukan Pemkab Inhil (Indragiri Hilir) untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak terkecuali di antaranya di bidang infrastruktur. Maklum, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, kondisi infrastruktur dari jenis jalan di Inhil memang belum sampai pada titik yang memadai. Terakhir, Pemkab Inhil melakukan kerjasama pembangunan konektivitas antar daerah perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Jambi, di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pada kegiatan itu, Pemkab Indragiri Hilir dihadiri langsung Wakil Bupati, Syamsuddin Uti, sedangkan Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bupati Romi Hariyanto dan Kabupaten Tanjung Jabung Barang diwakili oleh Asisten Ekbang. Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti kerjasama ini bertujuan mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta melakukan koordinasi antar Pemerintah

Daerah Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selain itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja para pihak dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Kita sama-sama sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Kerjasama Pengembangan Konektivitas Antar Daerah Perbatasan. Komitmen ini, nantinya akan membuka akses masyarakat di desa-desa perbatasan bisa semakin bagus, tidak kalah dengan pusat kabupaten,” kata Syamsuddin Uti. Wakil Bupati Indragiri Hilir juga mengungkapkan dengan terhubungnya Negeri Hamparan Kelapa Dunia ke Provinsi Tetangga tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Tentunya dengan adanya penandatanganan kesepakatan tiga wilayah bisa mem-

berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” beber pria yang akrab di sapa SU ini. Dengan adanya MoU tersebut, SU berharap pemerintah pusat melalui Bappenas untuk memprioritaskan hal tersebut. Sebab, ini merupakan harapan masyarakat banyak. “Ini akan mempermudah akses jalan, karena kita samasama orang serumpun. Hal ini nantinya akan di tindaklanjuti oleh Bappenas sehubungan dengan adanya Musrenbang nasional 2019, maka di manfaatkanlah pertemuan MoU dan sekaligus minta bantu pemerintah pusat,” ulasnya. Jika pembangunan tersebut segera dilakukan, SU yakin masyarakat antar Kabupaten dua provinsi ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk saling bertemu sapa dengan sanak keluarga dan guna keperluan-keperluan lainnya. “Insya Allah masyarakat akan menikmati, sehingga bisa kunjung mengujungi keluargapun tidak susah lagi dan tidak jauh lagi dan cukup biaya yang rendah,” ulasnya.***

Wardan: Mari Bersukacita Menyambut Ramadhan “ALHAMDULILLAH, tidak terasa bulan yang penuh rahmat dan hikmah ini tiba menghampiri kita semua. Sebagai umat muslim kita bersukacita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini,” kata Bupati Inhil Drs HM Wardan MP terkait dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan 1440 H. Menyusul dengan telah masuknya bulan suci Ramadan, Senin (6/5/2019), Bupati Wardan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat Inhil yang beragama muslim. Dan dengan datangnya bulan suci yang penuh rahmat ini, diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan terus memupuk rasa kebersamaan. Oleh karena itu, bupati juga mengimbau bagi masyarakat Inhil untuk selalu meramaikan masjid setiap waktu salat tiba. “Pada malam harinya, selain menunaikan salat Isya, juga bersama-sama untuk meramaikan ibadah salat Tarawih,” harap bupati. Bupati juga berpesan bagi masyarakat yang tidak menjalani ibadah puasa hendaknya bisa menghormati warga yang tengah menunaikan ibadah puasa. Salah satunya tidak melakukan aktivitas makan dan minum di sembarang tempat. “Selain berupaya untuk meningkatkan keimanan di bulan suci ini, tentunya kita semua mampu lebih meningkatkan dan memperkuat rasa kebersamaan antar masyarakat dengan harapan menjadikan Inhil maju dan lebih baik lagi,” ujar bupati. Selain mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat Inhil, bupati juga memohon doa kepada masyarakat luas agar perjalanan dirinya bersama istri ke Tanah Suci Mekkah berjalan lancar dalam melaksanakan ibadah umrah yang akan dilakukan pada pekan ini. (e2/rpz)

WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti mengaku menyesali sikap sejumlah politisi yang lebih mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi realitas politik. “Jadi yang baru sekali berjuang, dah ngamuk-ngamuk saya rasa itu salah,” tandas Syamsuddin. Wabup yang akrab dengan panggilan SU tersebut mengatakan hal itu saat menghadiri penutupan pleno penghitungan surat suara tingkat Kabupaten Inhil, Jumat (3/5/2019) di Gedung Engku Kelana Tembilahan. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Abah SU itu pun sempat bercerita pengalamanannya di dunia perpolitikan hingga mengantarkan dirinya menjadi Wakil Bupati Inhil. “Inilah namanya pertarungan, ada yang kalah dan ada yang menang, harus menerima dengan lapangan dada,” jelas Wabup. Ia mengatakan dirinya bahkan sampai tiga kali ikut dalam perebutan kursi Bupati Inhil, namun tidak beruntung, namun dirinya tidak pernah menyerah dan terus berjuang. “Saya berikan contoh pribadi saya, tahun 2008 saya ikut, dan Alhamdulillah saya belum terpilih, 5 tahun kemudian saya maju lagi, Alhamdulillah belum terpilih juga. “Yang ketiga inilah akhirnya saya terpilih. Saya berjuang bukan setahun dua tahun,” tandasnya. Terlepas dari itu semua, ia mengaku senang karena proses Pemilu di Inhil berjalan dengan aman dan lancar. “Saya banggalah karena pemilu di Inhil berjalan lancar, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus mengawal pemilu ini, mulai dari KPU, Polisi, TNI dan partai-partai politik yang ada di Negeri Seribu Parit ini,” ujar SU.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Bupati Kunjungi Puskesmas Keritang

Petugas Harus Berikanan Pelayanan yang Terbaik

Bupati Bersilturahmi ke PMI

“Soal Kekurangan Kantong Darah Dipikirkan Bersama”

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP meminta dipikirkan secara bersama sejumlah persoalan yang dihadapi PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Inhil, terutama soal kekurangan kantong darah yang sering dihadapi. Jumlah kantong darah yang ada jauh di bawah kebutuhan. “Persoalan (kekurangan kantong darah) itu harus difikirkan bersama-sama. Termasuk upaya dan usaha langsung dari PMI, seperti sosialisasi kepada masyarakat melalui tausiyah agama yang disampaikan para ustad dan sebagainya,” kata Bupati Wardan saat bersilaturahmi dengan PMI setempat, Rabu (1/5/19). Kegiatan yang dilaksanakan di Markas PMI Jalan Veteran Tembilahan ini juga disertai memberian sembako bagi para anggota PMI serta penyerahan piagam PMR Wira, sebagai bentuk penghargaan. Wardan mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Ketua PMI Cabang Inhil, Zulaikhah Wardan. Dalam penjelasannya, Zulaikhah mengatakan permasalahan yang dihadapi PMI Inhil saat ini. Seperti kurangnya ketersediaan kantong darah. Dimana setiap bulannya kebutuhan darah mencapai 700 kantong. Sedangkan jumlah yang bisa disediakan PMI Inhil hanya 300 kantong dalam setiap bulan. Oleh karenanya persoalan tersebut harus dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama. Termasuk katanya, mengenai kebutuhan darah yang ditanggung pihak BPJS. Selama ini BPJS hanya menanggung 1 kantong darah untuk 1 pasien, sedangkan berdasarkan pengalaman yang sering dihadapi pasien memerlukan darah lebih dari 1 kantong. “Hal ini menjadi salah satu sebab menunggaknya pembayaran dari Rumah Sakit kepada PMI,”cetusnya. Sebelumnya, menurut Wardan, menyambut kedatangan bulan Ramadan hendaknya dengan hati yang bersih dan ikhlas, supaya dapat menunaikan segala perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. “Sambutlah kedatangan bulan Ramadhan dengan hati yang bersih dan Ikhlas dan marilah kita saling memaafkan,”ajak Bupati. Ramadhan adalah bulan suci pelebur dosa. Maka itu perlu meningkatkan keimanan dan keikhlasan, karena seluruh kebaikan akan di balas Allah SWT dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Hal yang sama juga disampaikan Ketua PMI Inhil Hj Zulaikhah Wardan, disamping pemaparan sejumlah program yang dilaksanakan PMI. Diantaranya pemberian takjil secara gratis selama bulan suci Ramadhan. “Kami juga akan memberikan bantuan sosial kepada para korban bencana alam dan kegiatan sosial lainnya,”ungkap Zulaikhah. (e2/urc)

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP meminta kepada para petugas, terutama di jajaran media, untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap setiap anggota masyarakat yang memerlukan penanganan medis. “Jangan sekali-sekali membeda-bedakan pelayanan hanya karena faktor yang berspektif dangkal,” katanya. Bupati Wardan mengatakan itu saat melakukan kunjungan kerja yang dilanjutkan bersilaturahmi dengan tenaga medis Puskesmas Kota Baru sekaligus peninjauan bangunan dan Fasilitas Puskesmas Kota Baru. Jum’at (26/04/2019) siang. Bupati HM.Wardan yang didampingi beberapa pejabat eselon Pemkab Inhil berkesempatan untuk melihat kondisi pasien yang sedang berobat di Puskemas ini. Beliau berharap, kepada seluruh pegawai dan tenaga medis yang ada di Puskesma Kota Baru Kecamatan Keritang ini untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien yang akan berobat disini. Diingatkan Bupati, pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap calon pasien, sebab bukan tidak mungkin ada di antaranya yang tengah bertarung antara hidup dengan meninggal dunia. Pada saat itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu juga berkesempatan meninjau langsung bangunan dan Fasiliitas pendukung Puskesmas yang berada di tengah Ibu kota Kecamatan Keritang ini didampingi kepala Puskesmas Kota Baru. (e2/ktc)

Sekda Inhil Tutup Rapat RPJMD

Susunlah Kegiatan Sesuai Kemampuan Anggaran SEKDAKAB (Sekretaris Daerah Kabupaten) Inhil (Indragiri Hilir) H. Said Syarifuddin meminta semua pihak terkait untuk menyusun kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dimaksudkan agar kegiatan yang direncanakan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Sekda Said mengatakan hal itu saat menutup rapat pembahasan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) dan pohon kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang dikawal lansung Bupati HM.Wardan bersama

Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti. Rapat itu diwarnai dengan diskusi yang panjang dan melelahkan. Dikatakan Sekda Said, setelah melalui diskusi yang diikuti lansung Bupati dan Wakil Bupati Inhil baru kelihatan kekurangan kita dalam perencanaan. “Karena, dalam merencanakan setiap kegiatan kita harus melihat potensi, kemampuan anggaran kita jangan sampai kita merencanakan sesuatu tapi dari segi anggaran APBD kita tidak bisa. Disamping itu kita harus memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari dinas terkait,” katanya. Sekda juga mengucapkan teri-

makasih kepada narasumber yang telah membantu selama penyempurnaan RPJMD Renatra dan Pohon Kinerja Pemkab Inhil yang dibahas secara detil satu persatu. “Karena dengan melalui pembahasan ini kita akhirnya tau kewenangan kita yang ada di daerah,” tambahnya. Untuk itu, menurut Sekda, setiap Dinas dan OPD harus memiliki data yang jelas untuk membantu pimpinan dalam mengeluarkan kebijakan kedepannya. Didampingi itu, kepada setiap kepala Dinas dan OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing serta terus menjaga kekompakan.***

Hadiri Musrenbangnas di Jakarta

Wabup Berharap Inhil Diprioritaskan di 2020 WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti mengatakan, melalui Musrenbangnas (musyawarah rencana pembangunan nasional) kita tahu apa saja program maupun rencana kerja yang dianggarkan oleh pemerintan pusat. “Kita tentu berharap Inhil mendapatkqn prioritas dalam program-program pusat pada tahun 2020 mendatang,” ungkapnya. Wabup yang akrab dengan panggilan SU itu mengatakan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kamis (9/5/19) di Hotel Shangrila, Jakarta. Kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir pada kesepamatan tersebut Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur se Indonesia, Bupati/Walikota serta para elit pemerintahan lainya. Dalam kegiatan Musrenbangnas yang bertemakan ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas’ ini, Wakil Bupati didampingi HT Juhardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti menyampaikan pentingnya Musrenbang bagi pembangunan daerah. Menurutnya dari sinilah pemerintah menyusun rencana kerja tahun berikutnya yang berintegrasi den-

gan program pemerintah pusat. Dirinya berharap Kabupaten Inhil bisa mendapat prioritas dalam Musrenbang ini. Seperti diketahui, menurut Wabup SU, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur tahapan proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Salah satu tahapan terpenting yang menjadi bagian dalam proses tersebut adalah Musren bangnas.***

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

infotorial Pemkab Pelalawan

wan HM Harris didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pelalawan Ir Syahfalefi Msi. Dikatakan, sejalan dengan kebijakan pembangunan di era Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yakni 9 agenda atau nawacita, maka setidaknya ada tiga prioritaa pembangunan Kabupaten Pelalawan. “Bilamana yang menunjang atau menjadi bagian implementasi nawacita yakni pembangunan kawasan tekno park, pembangunan destinasi wisata bono di Kecamatan Teluk Meranti dan pengem-

gan luas wilayahnya kurang lebih 30.000 Hektare, meruoakan lumbung padi bagi kawasan pesisir bagian tengah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),” terangnya. HM Harris juga mengatakan, bahwa penanaman dilakukan dengan pola tradisional dan sebagian telah terjangkau oleh program dari pemerintah, sebelumnya pada tahun 2015 lalu produktivitas padi mencapai kurang lebih 18.000 ton CKG dengan luas baku lahan 7.380 Ha dan luas tanaman 4.799 Ha. Tingkat produktivitasnya yang sebelumnya atau Tahun 2014 lalu sangat rendah hanya 3,75 Tin Perhektar,

varietas cekau, karya, boni, mendol dan inpara Pelalawan mempunyai potensi 8,2 Ton. Dengan segala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta dan infrastruktur pembenihan pada tahun 2013 lau, pihaknya mulai menghasilkan 5,5 Ton benih bersertifikat. “Dan pada tahun 2018 sudah mencapai lebih dari 4,1 ton atau sekitar 24 persen dari kebutuhan, sehingga keyergantungan dari daerah lain semakin berkurang. Untuk itu saya mengucapkan terima kaaih kepada para oetanj penangkar, mari kita wujudkan Kabupaten Pelalawan mandiri benih serta kita tingkatkan kedepannya pengembangan kawasan padi nasional difokuskan pada lahan rawa yaitu melalui program serasi (selamatkan rawa sejahterakan petani), sehingga varietas kita punya peluang pasar yang cukup besar,” jelasnya lagi. Namun untuk peningkatan produksi dan produktivitas perlu adanya peningkatkan infrastruktur lahan dan air, alsinta dan sarana prasaran pendukung lainnya yakni untuk mendukung upaya peningkatab IP100 ke IP200. Apabila kendala ini dapat diatasi, setidak-tidaknya dari Kecamatan Kuala Kampar ini berpotensi menyumbangkan produksi padi lebih

bangan kawasan padi di Kecamatan Kuala Kampar,” katanya, sebagaimana dilansir halloriau.com. “Sebagai daerah yang terletam di Pesisir Timur Pulau Sumatera yang berhadapan dengan alur pelayaran Selat Melaka dan merupakan perbatasan negara, maka membangun Pelalawan bearti membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk pengembangan padi di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Kuala Kampar ini dengan skala agribisnis akan berdampak bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteran petani serta terwujudnya kedaulatan pangan sebagaimana menjadi target dari nawacita. Sudah sejak lama Pulau Mendol den-

dengan pola tanam sekali setahun. Selain infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kesulitan dalam mewujudkan tata kelola aie yang memungkinkan untuk meningkatkan pola tanam menjadi IP 200, juga kesulitan mendapatkan benih unggul. “Saat ini, dengan kerja keras, kerja nyata segala upaya terus dilakukan, melalui sinergiritas upaya khusus (Upsus) nasional secara bertahap telah membuahkan hasil signifikan. Dimana dengan luas lahan 7.380 Ha, menghasilkan produktivitaa lebih dari 5 Ton per hektar,” ujarnya. Dilanjutkannya, Kabupaten Pelalawan dengan upaya inovasi telah memiliki 5 varietas padi unggul pasang surut yang telah dilepas dan launching yakni

dari 60.000 ton meningkat dua kali dari kondisi saat ini. Untuk itu, dirinya berharap dengan telah ditetapkan Kabupaten Pelalawan sebagai kawasan padi oleh keputusan Menteri Pertanian yang juga merupakan wilayah perbatasan dengan posisi geografis yang strategis. “Dengan berbagai potensi tersebut, kami siap menerima penugasan dari pusat dan saya berharap kawasan padi di Kabupaten Pelalawan menjadi bagian roadmap Indonesia lumbung pangan dunia 2045, untuk itu dalan percepatan mewujudkan kesejahteraan petani, saya memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” katanya. Sasaran akhir dari pembangunan me-

Pemkab Pelalawan Pacu Produksi Padi

Sama dengan sebagian besar kabupaten di Provinsi Riau, produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh para petani di Kabupaten Pelalawan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk mencukupi kebutuhan akan bahan pangan, terpaksa masih didatangkan dari luar daerah.

etika arus transportasi lancarlancar saja tentu tidak menjadi masalah. Cerita akan menjadi lain kalau sekiranya terjadinya bencana alam berupa banjir dan longsor yang membuat badan jalan amblas dan arus transportasi terganggu. Akibatnya, pasokan bahan pangan dari luar daerah ke Pelalawan menjadi terhambat. Tak jarang ditandai dengan lonjakan harga bahan kebutuhan pangan yang tinggi di pasaran. Makanya, sejak beberapa tahun belakangan Pemkab Pelalawan terus berupaya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, setidaknya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah tetangga. Termasuk juga, kesejahteraan petani merupakan skala prioritas. Hal ini dibuktikan dengan terus dilakukannya pembinaan pada masyarakat petani. Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan, bibit, memperluas lahan persawahan demi suksesnya kemandirian pangan di daerah ini. Tak hanya itu, guna meningkatkan hasil pertanian tersebut terutama hasil padi (beras), Pemkab Pelalawan juga memberikan sejumlah bantuan berupa peralatan untuk mengolah sawah seperti hand traktor, alat tanam, alat panen, bantuan bibit unggul sampai melakukan pelatihan terhadap para petani. Dari 8.902 Ha luas pertanian padi yang ada di Kabupaten Pelalawan, 7.380 Ha diantaranya berada di Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti 786 Ha, Kerumutan 224 Ha, Bunut 154 Ha, Bandar Petalangan 142 Ha, Pangkalan Kuras 85 Ha, Pangkalan Lesung 71 Ha dan Kecamatan Pelalawan 60 Ha. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, hanya 4 kecamatan yang tidak memiliki lahan pertanian padi yakni kecamatan Pangkalan Kerinci, Ukui, Bandar Seikijang dan kecamatan Langgam. Serta dari luas lahan pertanian padi tersebut, 6.637 Ha merupakan sawah pasang surut dan sawah tadah hujan 1.005 Ha. Demikian disampaikan Bupati Pelala-

nyeluruh, menurutnya, adalah peningkatkan kesejahteraan petani, oleh karena itu dalan rangka modernisaai pertanian dan menyongosng revolusi industri 4.0 perlu dilakukan inovasi atau terobosan baik dari sarana produksi maupun manajemen usaha tani yang memberikan efesiensi pengelolaan usaha tani, baik nelalui usaha tani sistem korporasi ataupun dengan sistem terobosan lainnya seperti halnya penyediaan benih unggul dan pembentukan kelembagaan cooperative farming yang telah kita luncurkan beberapa waktu lalu. “Dan yang saat ini kita lengkapi dengan sentra pelayanan pertanian padi terpadu (SP3T) yang beberapa waktu lalu juga kita resmikan. Semiga menjadi semakin berkembang, untuk itu perlu adanya dukungan semua pihak, bumdes, BUMD, bulog dan perbankan, sehingga kesejahteraan petani segeelra meningkat, terwujudnya Pelalawan makmur untuk menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera) untuk kedaulatan pangan,” sebutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pelalawan Ir Syahfalefi Msi mengatakan, bahwa kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten

tan, untuk itu kita terus berupaya melakukan percepatan pengembangan kawasan pertanian diantaranya untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Isu strategis peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani secara nasional juga menjadi isu strategis di Kabupaten Pelalawan, maka dari itu, kami sadari bilamana pembangunan pertanian tidak bisa lagi sepenggal-penggal, harus komprehensif, mulai daro hulu budidaya sampai hilir pasca panen,” katanya. Syahfalefi menambahkan, pihaknya menyadari kalau perkembangan teknilogi pertanian begitu pesat, oleh karena itu kelembagaan tani dan gapoktan yang ada harus didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan petani yang berorientasi agribisnis. Maka dengan semangat gerakan inovasi menuju Pelalawan Emas harus melakukan terobisan pengembangan model cooperative farming yang telah dilakukan belum lama ini. “Di kawasan padi Kecamatan Kuala Kampar ini sejak tahun 2014 ini telah dibagi dalam sembilan blok ddngan luasan lebih dari 400 Ha sampai 700 Ha, sati blok terdiri dari 1 gapoktan yang membawwhi beberapa poktan yakni Desa Sei Upih sebanyak 5 blok, Desa Sei Solok sebanyak

Pelalawan selalu disinergikan dengan kebijakan pusat, yang mana Kabupaten Pelalawan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 380 Tahun 2016 sampai saat ini ditetapkan sebagai kawasan pengembangan padi dan juga khususnya kawasan padi Kecamatan Kuala Kampar masuk kedalam grand design lumbung pangan berorientasi ekspor wilayah perbatasan. Oleh karena itulah melalui program strategis Pelalawan makmur, pihaknya terus bersinergi dengan berbagai pihak mewujudkan Pelalawan EMAS melalui pembangunan jangka menengah dalam rencana strategis 2016-2021. “Padi di Kuala Kampar, manggis di Langgam dan cabai di beberapa kecama-

3 blok dan gabungan Desa Teluk Bakau, Desa Teluk Beringin dan Desa Serapung sebanyaj 1 blok,” katanya. Namun dengan pertimbangan teknis dan sumber daya manusia difokuskan blok 3 Desa Sei Upih sebagai model terlebih dahulu, kedeoan akan diduplikasi keblok lainnya. “Pengembangan padi secara bertahap satu demi satu sudah dijawab dengan lima varietas antara lain permasalah produktivitas dan ketersedian benih unggul sudah dijawab dengan lima varietas dengan umur pendek, permasalahan lahan dan tata kelola air selain koordinasi dengan PUPR, adanya program serasi juga dalan tahap pengajuan ke pusat melalui provinsi,” katanya. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Arianto Sambut Aksi Demo Massa Buruh

RATUSAN buruh yang tergabung dalam forum lintas serikat pekerja buruh se Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Inhu, Jumat (3/5/2019). Pada saat aksi tersebut tampak beberapa serikat butuh, diantaranya Hukatan KSBSI, FSPTI KSPSI, SP3 SPSI dan juga NIBA. Bupati Inhu yang menyambut aksi demo itu, dalam sambutannya mengatakan, masalah perburuhan yang terjadi di daerah yang ia pimpin merupakan tanggung jawabnya. “Sakit buruh sakit saya juga. Bila memang Kadisnaker tidak benar, sore ini juga saya berhentikan,” katanya. “Terkait UMK Inhu 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, sebenarnya sudah ditandatangani gubernur dan menunggu realisasi,” katanya. Pada Kamis (2/5/2019), Bupati Yopi bersama Gubernur dan Bupati/Walikota seProvinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak se-Riau dan Badan Pertanahan se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah Pertanahan. Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Komplek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru. Jauh sebelumnya, Bupati Yopi meresmikan gedung baru RSUD Indrasari Rengat yang selesai dibangun pada 2018 dengan menelan anggaran sebesar Rp 17 miliar. Bupati Yopi menegaskan bahwa RSUD Indrasari Rengat merupakan kebanggaan bagi masyarakat Inhu. Untuk tu dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah mensukseskan pembangunan RSUD Indrasari Rengat.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

Di Bawah Bupati Suyatno, Pemkab Rohil Serius Genjot Peningkatan PAD Sama dengan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau, kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) di Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) masih sedikit sekali jika dibandingkan dengan total APBD di setiap tahun anggaran. Makanya, Bupati Rohil H. Suyatno AMP serius berupaya meningkatkan PAD.

elum lama ini, misalnya, Bupati Suyatno mengaku sempat menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Kamis (2/5/19) lalu di Gedung Daerah, Pekanbaru. Orang nomor satu di “negeri seribu kubah” tersebut mengatakan, poin utama pembicaraanya dengan salah seorang pentolan KPK itu adalah terkait strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh potensi yang ada. “Bagaimana pun saya sudah bicara empat mata dengan pimpinan KPK, ini (Optimalisasi penerimaan daerah) harus digenjot, kenapa demikian? Karena potensi-potensi yang kita miliki di Rokan Hilir cukup luar biasa, tetapi sebagian belum kita gali,” kata Suyatno. Sebelumnya, Suyatno juga sangat mengapresiasi usaha Pemerintah Provinsi Riau

yang turut manggandeng pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat dalam mewujudkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam hal optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak, serta kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengelolaan barang milik daerah, khususnya yang menyangkut soal pertanahan. Suyatno mengatakan, penandatangan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disaksikan langsung oleh pimpinan KPK dan Dirjen Pajak itu merupakan sesuatu yang sangat penting serta perlu ditindaklanjuti. “Alhamdulillah kita sudah MoU dengan beberapa lembaga, termasuk KPK, Gubernur Riau, Ditjen Pajak, juga BPN, ini dalam rangka mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah di sektor pertanahan atau-

advertorial Pemkab Rohil pun di sektor lainnya,” tutur Suyatno. “Saya apresiasi, ini sangat bagus, sangat penting untuk kita tindak lanjuti dan mungkin dengan adanya MoU ini, akan bergerak dia (peningkatan penerimaan daerah), saya juga sudah konsultasi dengan Kakanwil BPN Riau,” tambahnya lagi. Suyatno berharap, dengan gebrakan baru itu seluruh potensi yang masih belum tersentuh dapat digarap dengan baik. “Akan kita sentuh potensi itu, bekerja sama dengan instansi terkait, Badan Pendapatan Daerah memang harus bergerak maju, bekerja sama dengan instansi yang lain”. Apalagi, lanjut Suyatno, banyak perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi dan memiliki wilayah operasi di Rokan Hilir, namun masih membayar pajak di luar daerah. “Maka kita bekerja sama dengan KPK, mudah-mudahan kedepan, Rokan Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, insyaallah akan terus maju,” kata Suyatno. PAD memang menjadi tumpuan terpenting bagi daerah mengingat untuk pendapatan daerah dari bidang maupun sektor lainnya mengalami pengurangan secara drastis. Untuk daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas (Migas) seperti halnya Kabupaten Rohil, disadari telah mengalami pengurangan secara sifnifikan. Kenyataan itu tidak terlepas dari kondisi defisit anggaran yang terjadi sehingga mengharuskan adanya pengurangan sekaligus efisiensi. Seperti PAD dari rumah makan terjadi kenaikan 200 persen lebih dari ditargetkan. Walaupun targetnya masih kecil, tapi hal itu menunjukkan adanya peluang yang bisa digali asal bekerja maksimal. Banyak kegiatan terkait keberadaan usaha rumah makan yang memiliki pendapatan besar, sehingga nilai pajak/retribusi perlu disesuaikan lagi. Beberapa tempat makan ditaksir memiliki pendapatan jutaan rupiah perhari. Untuk itu kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk lebih jeli lagi bukan hanya melakukan pendataan, pemungutan termasuk dalam hal melakukan penyesuaian terhadap nilai yang diberlakukan. Pemkab sendiri terus berupaya agar PAD mengalami peningkatan, pasalnya dari hal tersebut yang menjadi tumpuan seiring dengan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas (Migas) yang diperoleh daerah. “Kita harus terus mengali potensi dalam kondisi yang sulit, kekurangan yang ada. Harus semangat membangun, saya kira potensinya banyak,” kata Suyatno. Masih dalam upaya yang sama, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Pendapatan Saerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan rapat evalu-

asi pajak di Kecamatan Bagan Sinembah Raya (Basira) pada hari Kamis (25/01/2019). Rapat tersebut dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah Rohil Cicik Mawardi Atar, AP., MSi, dan turut serta Camat Basira Hadiyono, Kabid Pendataan dan Pelayanan H. Sulaiman, Kasubid Pelayanan Riad Sumarsudi, Penilai M. Ikbal, SE, Sekcam Basira Yusuf, Para Penghulu/Lurah, Sekretaris dan Bendahara Desa se Bagan Sinembah Raya. Bapenda Kabupaten Rokan Hilir Cicik Mawardi dalam sambutannya tersebut mengatakan bahwa rapat ini adalah sebagai upaya dalam menggenjot PAD Rohil dari sektor PBB. “Dalam meningkatkan PAD kita lakukan jemput bola langsung ke Desadesa,” Ungkap Cicik Mawardi mengawali sambutannya dalam rapat evaluasi PBB. Untuk lebih efektif dalam penerimaan pajak, Kepala Bapenda berharap kerjasamanya kepada Penghulu (Kepala Desa) untuk membantu penerimaan pajak dari sektor PBB ini karena menurutnya, Penghulu beserta Perangkat Desa mengetahui langsung di Desa itu. “Kita berharap Penghulu dan Perangkat Desa dapat membantu Bapenda dalam penerimaan PBB ini,” harap Cicik. Cicik mengungkapkan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Kecamatan Basira tahun 2018 sampai bulan Desember sebanyak 11.893 lebih namun hanya terealisasi 3.234 SPPT yang dibayar. “Untuk itu kita berharap SPPT tersebut dapat terealisasi keseluruhannya,” harapnya. Dan dalam kesempatan ini, Cicik menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini Bapenda Rohil melakukan verifikasi ulang untuk pemutakhiran data SPPT. Ditegaskannya juga, jika SPPT terbaru sudah diterbitkan dan tidak dibayarkan pajaknya, maka Bapenda Rohil akan memberikan sanksi kepada pemilik SPPT tersebut. “Sanksi itu nantinya berupa sanksi denda, sanksi administrasi dan jika memungkinkan sanksi pidana,” Tegas Cicik.

Diuraikannya Cicik, bahwa ditahun 2018 kemarin PAD Rohil yang bersumber dari seluruh pajak mencapai 43 Milyar dari target 28 Milyar, dan untuk sektor PBB hanya tercapai 3,2 milyar.” Pajak PBB ini sangat potensial dan berharap 2019 dapat mencapai target,” terangnya. Usai sambutan dalam rapat tersebut kemudian dilanjutkan pemaparan teknis materi yang disampaikan oleh Kabid Pendataan dan Pelayanan Rohil H. Sulaiman. Sisir Rumah Makan Pemkab Rohil juga mulai melirik pajak rumah makan dan restoran di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. Tim gabungan sekaligus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran turun ke lapangan untuk menyisir sejumlah rumah makan di kawasan itu. Kasat Pol PP dan Linmas Surayadi yang dikonfirmasi mengatakan bahwa hal itu tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Rohil nomor 13 tahun 2011 tentang pajak restoran. Yang mana, pada kesempatan itu, tim gabungan mendata dan mengajak

pengusaha rumah makan atau restoran untuk mulai menerapkan pajak tersebut. Dimana, setiap orang pribadi badan membeli makanan dikenakan pajak sebesar 10 persen. Dan pada poin kedua pada stiker yang ditempelkan di steling rumah makan Ampera itu menyebutkan agar pihak rumah makan atau restoran wajib meminta pajak 10 persen kepada pembeli. Ketua Tim, Suryadi SP kepada awak media, Rabu (18/7) petang kemarin mengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menggali potensi pajak khusus didaerah Bagan Batu. “Disini tim mencoba melakukan pendataan sekaligus penyisiran terhadap Restoran, cafe dan rumah makan guna menggali potensi pajak dari rumah makan dan restoran yang ada di kecamatan Bagan Sinembah ini, “ ujarnya. Hal ini perlu dilakukan, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kakansatpol PP Linmas Rokan Hilir ini lagi juga melakukan pengecekan terhadap pajak dan izin usaha rumah makan maupun warung kopi yang ada di Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah. “Sesuai perintah Bupati Rokan Hilir dan juga kesepakatan bersama Tim Yustisi bahwa selesai Pilkada dilakukan pengecekan izin dan pajak usaha. Kegiatan ini dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya kembali. Suryadi mengaku sejauh ini banyak para pengusaha baik usaha rumah makan, warung kopi dan usaha lainnya yang tidak peduli akan kewajibannya dalam membayar pajak. “Kita berikan batas waktu untuk membayarnya dalam jangka waktu dekat ini kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Rohil. Jika izinnya tidak ada, maka segera di urus ke Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun apabila tidak diindahkan juga maka secara paksa usahanya akan kita tutup,” tegasnya. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

advertorial Bank Riaukepri

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kepri Dwi Sasono, MT, MBA, Kepala BP2RD Kepri Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP, Dirlantas Polda Kepri Kombespol Roy Ardhya Candra,SIK dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan, SEmenandatangani perjanjian kerjasama e-samsat, Kamis (2/5/19) di Hotel Harmoni One Batam.

Beri Kemudahan Membayar Pajak Kendaraan, E- Samsat Resmi Diluncurkan BRK (Bank Riau Kepri) kembali meluncurkan sebuah terobosan, yang diharapkan akan memberi kemudahan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Terobosan ini diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

ersama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT.

Jasa Raharja (Persero) Kepulauan Riau, BRK melaksanakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang layanan informasi dan pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi e-Samsat Provinsi Kepri di Hotel Harmoni One Batam, Kamis (2/5/2019). Ikut menandatangani perjanjian MoU tersebut Kepala BP2RD Kepri, Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepri, Kombespol Roy Ardhya Candra,SIK serta Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kepulauan Riau Dwi Sasono, MT, MBA dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan, SE. Layanan sistem elektronik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam. Bank Riau Kepri memberikan kemudahan layanan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara elektronik melalui aplikasi e-samsat Kepri yang dapat diunduh langsung melalui playstore pada smartphone android. “Program e-Samsat merupakan langkah maju pelayanan publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Masyarakat diberi kemudahan untuk pembayaran pajak tahunan ini karena dapat dilakukan melalui seluruh jarungan ATM Bank Riau Kepri atau langsung datang ke seluruh Unit Kantor Bank Riau

Kepri di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau,’’ kata Burhan, Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam. Dirlantas Polda Kepri Kombespol Roy Ardhya Candra, SIK dalam sambutannya, mengapresiasi program e-Samsat ini. Disebutkannya, dengan majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan publik. Di samping itu tentu memacu pemerintah untuk dapat menyajikan pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Riau secara online berbasis teknologi infromasi. “Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, prosedur, ketentuan biaya dan pelayanan informasi publik,’’ katanya. Sehingga, imbuh Roy, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu sebagai formulasi nawacita yang kedua Presiden Republik Indonesia cepat, tepat, transparan, profesional dan akuntabel. Sementara Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kepulauan Riau Dwi Sasono, MT, MBA menyatakan, layanan e-Samsat merupakan layanan unggulan yang memiliki sisi strategis guna mengubah persepsi masyarakat atas bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. ‘’Perubahan persepsi ini diharapkan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya selaku pemilik kendaraan bermotor,’’ kata lagi. Di kesempatan sama, Kepala BP2RD Kepri Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP dalam sambutannya, mengungkapkan di tahun 2019 ini, pihaknya mengembangkan inovasi Samsat elektronik atau yang disebut dengan e-Samsat Kepri. Program ini bekerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk menjangkau masyarakat wajib pajak yang lebih luas. ‘’Untuk menjangkau masyarakat wajib pajak yang lebih luas, BP2RD berkolaborasi dengan bank daerah yaitu Bank Riau Kepri. Sehingga diharapkan semua masyarakat Kepri dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak dengan layanan e-Samsat ini,’’ tutup Reni. Turut hadir pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama e-Samsat itu, Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Wahyudi Gustiawan dan Pinbag Pengembangan Produk Dana dan Jasa Edi Wardana. Di bagian lain, setelah tertunda cukup lama, akhirnya masyarakat Riau kini sudah bisa merasakan mudahnya membayar pajak kendaraan bermotor hanya dengan

melalui ATM Bank Riau Kepri. Tak hanya itu, Bank Riau Kepri juga sudah membuat aplikasi e-Samsat yang diklaim pertama bagi BPD di Indonesia yang sudah dapat langsung dipasang di dalam gawai berbasis android melalui Playstore. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan bahwa dengan hadirnya e-Samsat ini mimpi masyarakat Riau kini telah menjadi kenyataan. “E-Samsat ini merupakan impian kita yang telah menjadi kenyataan bahwa ini menghindari diri dari segala lobang agar kita tidak suudzon kepada orang lain,” katanya di menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Kamis, 31 Mei 2018. “Dengan e-Samsat ini dimanapun orang sudah bisa membayar pajak kendaraannya. Kenapa orang membayar pajak kendaraan harus dipersulit. Saya sebagai Plt Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Bank Riau Kepri,” imbuhnya. Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau bersama Polda Riau serta Jasa Raharja dan Bank Riau Kepri melakukan pembahasan persiapan launching e–Samsat di ruang rapat Direksi Lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Rabu 25 April 2018. Pertemuan ini juga dihadiri Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Adlinsyah M. Nasution beserta Deputi Pencegahan KPK RI Junet Junaidi sebagai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang meliputi e-Planning dan e-Budgeting, ePTSP (Perizinan), Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), e-Samsat, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Dalam hal ini, KPK RI turut serta mengawal langsung proses launching program e–Samsat Provinsi Riau ini. ESamsat PT Bank Riau Kepri merupakan sebuah perangkat lunak yang dibangun dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui ATM Bank Riau Kepri. Istimewanya aplikasi e-Samsat ini dapat diunduh langsung melalui playstore, hal ini merupakan yang pertama untuk seluruh BPD di Indonesia. Selain itu aplikasi e-Samsat pada Bank Riau Kepri terintegrasi secara online untuk seluruh wilayah Riau. Sejalan dengan itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengajak wajib pajak menggunakan aplikasi e-Samsat Riau untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. “Jadi tidak perlu antre, cukup gunakan gawai

untuk menggunakan aplikasi e-Samsat,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ispan Syahputra, di Pekanbaru, Jumat (5/10). Menurutnya, aplikasi e-Samsat bisa diunduh di playstore untuk pengguna gawai berbasis android dan Appstore untuk pengguna iPhone. “Pengguna tinggal mendaftar untuk mendapatkan kode billing untuk pembayaran pajak di ATM Bank Riau,” katanya. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan Riau dari sektor pendapatan asli daerah. Realisasi pajak ini pada tahun lalu mencapai 100 persen. “Realisasi pajak kendaraan bermotor hingga September 2018 mencapai 76 persen, dari target Rp995.103.614.905,” ungkapnya. Ispan mengatakan pendapatan paling besar dari pajak kendaraan bermotor adalah dari kota-kota besar, seperti Kota Pekanbaru. Sedangkan, daerah yang paling rendah ada di wilayah pesisir seperti Kota Selatpanjang di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir. “Kota Selatpanjang termasuk yang rendah karena kotanya kecil dan jumlah mobil saja sangat sedikit,” katanya. Dijelaskan oleh Ispan, cara lainnya untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor adalah dengan menggelar Operasi Penertiban oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Riau, yang digelar mulai awal bulan Oktober hingga Desember. Pada operasi perdana, petugas berhasil menangkap tangan 134 kendaraan yang mengemplang pajak di Kota Pekanbaru, Kamis (4/10). Operasi penertiban dilaksanakan di Kompleks Purna MTQ, Pekanbaru, yang turut melibatkan dinas perhubungan, dinas kesehatan, Bank Riau-Kepri dan Satpol PP Riau. Petugas memberhentikan kendaraan yang melintas mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, untuk pemeriksaan kelengkapan kendaraan. “Total ada 549 kendaraan yang diperiksa, namun tidak semuanya bermasalah karena ada 415 yang taat pajak. Sehingga sisanya ada 134 yang bermasalah,” katanya. Irsan menjabarkan, ada 34 kendaraan tidak memiliki surat ketetapan pajak. Kemudian ada 54 unit tidak melakukan pengesahan STNK, 16 unit yang pajaknya mati lima tahun, 34 unit terkena tilang, dan 26 unit akhirnya melakukan pembayaran di tempat operasi. “Kami menyediakan layanan mobil Samsat Keliling, eSamsat dan mobil ATM Bank Riau untuk pengendara di lokasi ini,” katanya. (adv/ hms/e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

egitu pula yang terlihat pada Minggu (5/5/2019) lalu, saat ribuan masyarakat Rokan Hulu megikuti kegiatan tradisi Potang Balimau di Komplek Water Front City, di tepian Sungai Batang Lubuh. Kegiatan Potang Balimau adalah tradisi yang memiliki makna pensucian diri. Kegiatan tradisi potang balimau, dimotori Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Rokan Hulu Sukiman, Sekda Rohul, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Sebelum prosesi Potang Balimau dilangsungkan, Bupati Rokan Hulu Sukiman, berserta Pejabat di lingkungan Pemkab Rohul terlebih dahulu melepaskan burung merpati sebagai simbol keikhlasan memaafkan kesalahan satu sama lain. Tradisi Potang Balimau ini dilakukan dengan cara mengusapkan air bunga bercampur limau ke kepala sebagai simbol pensucian diri. Di Rokan Hulu, tradisi ini selalu terpelihara setiap tahunnya. Bupati Rokan Hulu H. Sukiman mengatakan, kegiatan Potang Balimau ini mengandung makna pensucian diri khususnya dalam menyambut jelang bulan suci Ramadan. Tradisi Potang Balimau juga dijadikan ajang silaturahmi dan momentum saling memaafkan, serta mempersatukan antara pemerintah ulama dan masyarakat. “Saya mengucapkan permohonan maaf jika dalam melaksananan tugas ada kekhilafan dan kesalahan. Saya manusia biasa, banyak kelemahan dan kekurangan,” cakap Bupati. Sukiman menambahkan, kegiatan Potang Balimau ke depan akan semakin dibenahi. Nuansa Islami dan budaya Rokan Hulu akan semakin ditonjolkan. “Kita akan buat tradisi ini sebagai salah satu upaya mensyiarkan Islam, sekaligus pewarisan nilai-nilai tradisi dan agama kepada generasi muda,” ungkapnya, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, ada 2 tradisi Balimau yang dilakukan masyarakat Rohul. Di Rokan Kiri seperti Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto, Pendalian, Kabun Tandun disebut Balimau Cono. Sementara Potang Balimau merupakan tradisi masyarakat Rokan Kanan seperti Pasirpengaran, Kepenuhan, Tambusai dan Tambusai Utara. Balimau Cono menintikberatkan tradisi menyambut Ramadan dengan proesesi adat yang kental sesuai Islam. Sementara Potang Balimau menitik beratkan kepada tradisi keagamaanya. Namun dua tradisi ini pada prinsipnya tetap memadukan tiga unsur yaitu pemerintah ulama dan adat atau yang lebih dikelola dengan tali berpilin tiga. Sebagai unsur yang dipercaya untuk memimpin, membina dan mengarahkan serta memerikan perlind-

Semarak, Prosesi Potang Balimau yang Dihadiri Bupati Rohul dan Masyarakat

advertorial Pemkab rohul ungan kepada masyarakat. Sebelumnya Sabtu (4/5/20190) sore, ribuan warga Desa Persiapan Surau Tinggi Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu mengikuti pawai ta’aruf tarhib Ramadhan 1440 Hijriyah, dan menggelar berbagai Perlombaan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan,Pawai ta’aruf tarhib Ramadhan melibatkan para pelajar mulai SD, SMP, SMA, Majelis Ta’lim, perangkat Desa dan warga setempat , Mereka berjalan kaki menyusuri ruas jalan lintas Simpang Kumu – Kota Tengah. “Warga menggelar tarhib Ramadhan sebagai wujud kegembiraan menyambut bulan suci Ramadhan,”ujar Ramli selaku Panitia Pelaksana. Ramli yang didampingi Sekretaris dan Bendaharanya Yakni Sepriadi dan Khairul Kamil, mengatakan Kegiatan ini menjadi awal mempersiapkan diri dalam memasuki bulan puasa. Dia mengatakan momen Ramadhan dapat dijadikan sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada

Lomba memasak emak emak antar RT dan lomba kebersihan lingkungan . Kegiatan yang dihadiri ribuan peserta ini bertujuan untuk menjalin persatuan umat dan menjaga kesucian Ramadhan, serta membangun sportifitas para Pemuda,dan kaum ibu yang kreatif sehingga dapat mengenalkan tradisi ini kepada anak anak tentang indahnya bulan suci Ramadhan, kegiatan ini sudah dilaksanakan selama dua tahun ini,” ujarnya. Pada momen tersebut panitia juga menyerahkan sembako kepada kaum dhuafa dan memberikan santunan terhadap anak yatim, Panitia Pelaksana juga menambahkan, bahwa pawai ta’aruf tarhib Ramadhan ini akan rutin digelar setiap tahun. Sementara pada Senin (6/5/2019) sore, atau di hari pertama bulan suci Ramadhan, Bupati Rokan Hulu Sukiman disertai sekda membuka pasar Ramadhan dilingkungan Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian. Pada kesempatan itu, H Sukiman didampingi istri Hj Peni Herawati bersama Sekda H Abdul Haris SSos MSI dan

Pasar Ramadhan diramaikan juga dengan adanya makanan-makanan khas daerah Rokan Hulu yang menggiurkan untuk disantap dibulan suci Ramadhan kali ini. Seperti robuih pangkek, Anyang pakis, kokek asam durian, serta makanan lainnya yang tak kalah enak untuk disantap. “Di bulan puasa ini, makanan yang menjadi favorit saya untuk berbuka itu adalah pepes telur ikan,” ujar Sukiman sambil tertawa kecil dihadapan masyarakat lainnya. Untuk penjual di pasar tersebut dominan adalah warga setempat yang ingin meramaikan pasar yang satu bulan sekali diadakan setiap tahunnya ini. Makanan dninuman yang ditajapun beraneka ragam. Mulai dari yang manis, asin, hingga pedas. Sehingga mempermudah masyarakat pembeli untuk memilih aneka ragam makanan yang mereka inginkan. “Pokoknya mau mencari makanan dan minuman yang enak untuk berbuka, maka datang saja ke pasar Ramadhan ini,” ajak Sukiman, saat berbelanja takjil ditemani Camat Rambah Drs Fatanalia M.Si dan

Allah SWT.” ujarnya. Disamping itu, Rizal selaku Kadus juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa khususnya kepada masyarakat Surau Tinggi.”Saya berharap agar warga Surau Tinggi dan sekitarnya dapat membuat agenda terbaik dalam mengisi Ramadhan agar lebih bermakna dibandingkan tahun sebelumnya,Disisi lain, pemerintah Desa(Pemdes) juga menjamin kenyamanan bagi warganya dalam menjalankan ibadah puasa,” ujarnya. Selain pawai ta’aruf, sebagaimana dilansir jurnalpolisi.com, tarhib Ramadhan juga diisi dengan sejumlah kegiatan lainnya, di antaranya, lomba mini shokcer,Volley ball Putri antar RT,

istri, secara Resmi membuka pasar Ramadhan dilingkungan Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Di dalam pembukaan pasar Ramadhan ini, H Sukiman beserta istri Hj Peni Herawati ditemani sekda H Abdul Harris Ssos MSi beserta istrinya tersebut juga menyapa masyarakat yang berbelanja disana. Antusias masyarakat terlihat ketika orang nomor Satu di Rokan Hulu itu mulai memasuki gang pergang demi tegur sapa dengan mereka. Tak alang, para penjual takjil disana juga ikut menggoda pak bupati sambil menawarkan makanan-makanan khas dibulan suci ramadhan seperti lotek, kue basah dan makanan khas lainnya.

Lurah Pasir Pengaraian Dedi Kurnia, dilansir riausmart.com.. Sukiman juga berharap agar masyarakat dapat meramaikan pasar Ramadhan untuk selama bulan penuh Rahmat ini. Meninjau dengan adanya pasar ini dapat mempermudah masyarakat untuk membeli makanan siap saji untuk berbuka puasa. Sehingga masyarakat tidak perlu susah lagi dalam menyiapkan hidangan berbuka puasa. Di dalam pasar Ramadhan ini terdapat 90 lapak dango dango penjual takjil yang disiapkan. Dan untuk saat ini sudah terisi 81 lapak, sedangkan 9 lapak masih kosong menunggu penjual lain yang ingin ikut serta dalam meramaikan pasar ini, ujar Sukiman menjelaskan. (Adv/Pemkab Rohul)

Sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan terkenal dengan Negeri Seribu Suluk, maka bisa dimengerti setiap kegiatan keagamaan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berlangsung meriah dan semarak, yang diikuti oleh para pejabat daerah dan masyarakat.

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

Lagi, Wako Pekanbaru Firdaus Masuk Nominasi Kepala Daerah Inovatif 2019

Sepertinya Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus, ST. MT “sudah berlangganan” dengan aneka penghargaan. Terbaru, Firdaus yang sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Walikota Pekanbaru kembali masuk dalam nominasi untuk mendapatkan penghargaan Kepala Daerah Inovatif tahun 2019. Pemilihan nominator, dilakukan berdasarkan beberapa aspek penilaian.

vent tahunan yang dimotori Majalah SINDO Weekly tahun ini memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan pembangunan di daerah masingmasing. Pelaksanaan Government Award tahun ini merupakan yang ke-6 dilaksanakan sejak tahun 2014. Adapun motivasi pemberian penghargaan didasarkan atas prestasi yang telah ditoreh pemerintah daerah, termasuk oleh kepala daerahnya Anugerah ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim MNC Group bersama Redaksi SINDO Weekly bekerja sama dengan sejumlah akademisi dengan memperhatikan keaslian ide, kelembagaan yang menangani inovasi, perangkat aturan yang digunakan untuk menjamin agar inovasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag

Humas) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Masirba H Sulaiman, Kamis (2/5/2019). Ia mengatakan dalam penghargaan ini, ada beberapa kategori. Yakni kepala daerah inovatif di bidang ekonomi dan investasi. Lalu, pelayanan masyarakat, sosial dan budaya. Infrastruktur dan pembangunan. Tata kelola pemerintahan. Terakhir lingkungan hidup. Para kepala daerah yang dipilih, sebut Irba, dinilai berdasarkan tiga aspek. Pertama, potensi pembangunan infrastruktur, pembangunan agrowisata, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, inovasi yang dilakukan kepala daerah, dan ketiga kemampuan leadership dalam melayani dan mengatasi masalah yang dihadapi. Wako Pekanbaru, sebut Irba, mengapresiasi dirinya menjadi salah satu nominasi dalam penghargaan ini. “Karena ini bertujuan untuk mengapresiasi kreativitas kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan, dan memberikan inspirasi

bagi kepala daerah lain agar termotivasi,” pungkasnya. Kalau jadi Wako Firdaus meraih penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2019, ini untuk kesekian kalinya mantan Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Riau itu mendapat penghargaan yang pelaksanannya dimotori oleh Majalah SINDO Weekly. Sebelumnya, sejumlah penghargaan dari lembaga yang sama sudah pernah diterima Firdaus. Sebelumnya, Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus.ST,MT saat ini masih dalam masa kampanye Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) kembali meraih Prestasi luar biasa di tingkat Nasional sebagai salah satu tokoh inspiratif di Indonesia. Bahkan, baru seminggu sebelumnya Ia dinobatkan sebagai Pemimpin Visioner di Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Walikota Pekanbaru Firdaus.MT, dalam acara Sindo Weekly

Government Award 2018 yang ditaja Sindo Weekly bekerjasama dengan Kementerian PUPR, kemendagri, Kementrian Kominfo dan Kementerian Pariwisata dan dihadiri para Gubernur, Bupati dan Walikota yang beprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Penobatan DR.H.Firdaus.ST,MT sebagai salah satu Tokoh inspiratif masih juga berkaitan dengan penobatannya sebagai Pemimpin Visoner di Indonesia yang diserahkan minggu lalu. Staf ahli Mentri PUPR dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemilihan Tokoh inspiratif tersebut melalui kajian dan analisa serta pertimbangan yang sangat ketat, dengan melibatkan empat kementerian serta konsultan Nasional. “Kita mengapresiasi ketokohan serta inovasi dan kreatifitas setiap Tokoh di Indonesia terutama para tokoh yang saat ini dipercaya masyarakat untuk menjadi pemimpin di daerahnya, baik sebagai Gubernur, Bupati, maupun sebagai Walikota,” kata Staf Ahli Menteri. Selanjutnya itu, Informasi yang diterima dari manajemen MNc Grup bahwa penetapan DR.H.Firdaus.ST,MT sebagai salah satu inspiratif di Indonesia bersama tujuh tokoh lainnya, adalah sebagai apresiasi terhadap komitmennya dalam membangun dan mengembangkan Kota Pekanbaru yang saat ini sudah menuju status Kota Smart dan juga telah menjadi role mode program smrat city di Indonesia. Dalam acara yang dihadiri para Gubernur dari berbagai daerah tersebut, juga diumumkan bahwa untuk tahun kelima, Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan sebagai Kota Tujuan investasi terbaik di Indonesia yang berdasarkan pada penelitian dan analisa serta survey yang dilakukan MNc Grup bersama empat Kementrian tersebut. Penghargaan ini diterima oleh Plh Sekretaris Kota Pekanbaru Drs H Azwan MSi dengan disaksikan oleh para kepala daerah lainnya. Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus.ST,MT yang ditemui wartawan seusai menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa bahagia dan rasa syukurnya atas dua prestasi yang diterima malam itu. “Ini moment yang sangat membahagiakan sekali, Kota kita Pekanbaru untuk kelima kalinya sejak tahun 2014 masih menjadi Kota Tujuan investasi di Indonesia, ini menggambarkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat juga semakin membaik karena tingginya tingkat investasi di Pekakanbaru dalam tujuh tahun terakhir, serta tentu berdampak kepada terbukanya lapangan Pekerjaan bagi masyarakat dan anak-anak muda kita di

Pekanbaru,” ungkap Firdaus. Sementara itu, atas dua pretasi tersebut, Firdaus menyampaikan terimakasih yang teramat dalam kepada seluruh pihak dan masyarakat serta MNC grup juga pemerintah Nasional. “Ini prestasi kita semua dan masyarakat yang memberikan rasa aman berinvestasi di Pekanbaru, juga terimakasih kepada Pemerintah Nasional dan MNc atas Penghargaan sebagai tokoh inspiratif yang kami terima, ini adalah tanggungjawab sekaligus motivas bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik segenap kemampuan untuk kemajuan Pekanbaru untuk Kota masa depan Riau dan Indonesia,’’ tutupnya. Sebelumnya, pada 12 April 2016, misalnya, Kota Pekanbaru kembali dinobatkan sebagai kota tujuan investasi terbaik di Indonesia versi majalah Sindo Weekly untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Walikota Pekanbaru, Firdaus, juga dinobatkan sebagai Walikota Inspiratif di Indonesia Tahun 2016. Kedua penghargaan itu diterima langsung oleh Walikota Firdaus. Penyerahan penghargaan itu dilakukan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasinal (Bappenas) RI, Sofyan Jalil, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, dalam acara bertajuk Government Award di Jakarta. Acara yang ditaja MNC Group itu dihadiri 17 bupati, 17 walikota, dan 5 gu-

bernur yang juga menerima penghargaan. Hanya Kota Pekanbaru yang meraih dua penghargaan sekaligus. Dalam prolog yang dibacakan panitia, Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Walikota Firdaus disebut berkembang pesat dalam tiga tahun terakhir. Konsep pembangunan smart city atau kota pintar menjadi perhatian khusus tim penilai yang berasal dari Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Akibatnya, Walikota Firdaus pun dinilai tim penilai sangat walikota yang

inspiratif karena mampu menciptakan lingkungan kota yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. “Kepemimpinan Firdaus telah membawa gairah investasi yang tinggi di Pekanbaru. Firdaus adalah sosok walikota yang inspiratif,” demikian bunyi prolog itu. Seusai menerima penghargaaan itu, Walikota Firdaus mengucapkan terima kasih kepada MNC Group, Majalan Sindo Weekly, Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DPD RI, yang telah menilai jika Kota Pekanbaru sebagai kota investasi terbaik se-Indonesia dalam tiga tahun berturut-turut. Apalagi, untuk tahun ini, dirinya disebut sebagai Walikota Inspiratif di Indonesia bersama Walikota Bandung, Ridwan Kamil. “Ini prestasi kita semua. Prestasi masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi serta para penyelenggara pemerintahan. Rasa syukur yang teramat dalam. Hendaknya penghargaan ini menambah semangat dan motivasi kita menjaga dan membangun sendi perekonoian, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Pekanbaru,” ungkap Firdaus. Sementara pada Selasa (12/02/2016), prestasi membanggakan kembali diraih Kota Pekanbaru, untuk tahun ketiga dan berturut-turut Kota Bertuah yang terus berkembang menuju Kota Metropiltan Madani kembali ditetapkan sebagai Kota Tujuan Investasi terbaik di Indonesia suatu prestasi luar biasa yang di raih oleh Pekanbaru sejak Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016 yang diberikan oleh Sindo Weekly Group MNC Media bekerjasama dengan Bapenas, Kemendagri, dan DPD RI. Penghargaan yang membanggakan juga diberikan kepada Walikota Pekanbaru DR H Firdaus MT, dimana Walikota Pekanbaru bersama Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Risma dinobatkan sebagai Walikota Inspiratif di Indonesia Tahun 2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Mendagri Cahyo Kumolo di Jakarta, malam Selasa (12/02/2016) malam. Penghargaan Kota tujuan investasi ternbaik di Indonesia sudah berturutturut tiga tahun diraih dan dipertahankan oleh Kota Pekanbaru. Bedanya tahun lalu Pekanbaru juga meraih Tata Kelola Pemerintahan terbaik di Tingkat Nasional, tahun ini penghargaan tersebut tidak diraih lagi. Tetapi hal yang membanggakan bahwa Tahun ini Bapak Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT ditetapkan sebagai Walikota Inspiratif di Indonesia bersama Walikota Surabaya dan Walikota Bandung. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Provinsi

Riau

Infotorial pemprov Riau Buka Rakor Pendidikan

Gubri: Pendidikan Adalah Investasi buat Masa Depan

Disantuni Gubri, Keluarga Petugas Pemilu Bersyukur

“Saya secara pribadi dan Pemprov Riau, mengucapkan belasungkawa kepada para petugas Pemilu yang meninggal dan sakit dalam menjalankan tugas. Sehingga menghasilkan pemilu yang sukses dan aman.”

ARI Dewi, istri dari Faisal petugas penyelenggara Pemilu asal Kabupaten Kampar yang meninggal mengaku berterima kasih atas perhatian dari pemerintah terhadap keluarganya.”Saya yang pertama kali ucapkan terima kasih, dan saya mohon doanya untuk suami saya dan keluarga kami, “ ujar Sari. Sari mengatakan itu usai menerima santunan dari Gubri Syamsuar, yang secara simbolik menyerahkannya dalam acara di Gedung KPU Riau, Senin (6/5/2019). Ini melengkapi santunan yang juga diberikan oleh KPU RI. Hadir juga dalam acara penyerahan ini Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan keluarga korban yang meninggal. Santunan yang diberikan kepada keluarga petugas yang meninggal sebesar Rp20 juta. Sari Dewi mengaku saat ini memiliki tanggungan dua anak yang masih sekolah, satu di tingkat SMP dan satu lagi SD. Ia juga berharap perhatian dari Pemerintah, sebagaimana yang dijanjikan Gubernur Riau juga akan bantu biaya

pendidikan anak korban.”Semoga saja saya bisa dimudahkan untuk menyekolahkan anak, “ujar Sari Dewi. Ani, keluarga petugas lainnya yang merupakan keluarga Hazairin, mengaku berterima kasih mendapat perhatian dari Pemerintah terhadap keluarganya. “Yang jelas kita bersyukur ada perhatian dari pemerintah, semoga saja bapak dapat tenang dialam sana, “ujar Ani bercerita kepada Tribun. Ani juga mengharapkan keluarga yang ditinggal, terutama yang masih bersekolah diperhatikan sebagaimana janji dari Gubernur akan memperhatikan anak korban. “Anakanak kami juga berharap diperhatikan sekolahnya, “ujar Ani. Gubri Syamsuar dalam sambutannya mengatakan, santunan diberikan sebagai bentuk rasa simpati dan apresiasi pemerintah kepada para petugas Pemilu yang sudah bekerja menjalankan proses pesta demokrasi tanpa kenal waktu dan menguras seluruh tenaga dan kemampuan. “Saya secara pribadi dan Pemprov Riau, mengucapkan belasungkawa kepada para petugas Pemilu yang menin-

ggal dan sakit dalam menjalankan tugas. Sehingga menghasilkan pemilu yang sukses dan aman,” ujarnya usai acara penyerahan. Diakui Syamsuar penyelenggaraan pemilu kali ini memang berat. Karena penyelenggaraan Pemilu secara serentak. Sehingga menguras tenaga dan pikiran petugas Pemilu. Ini juga lah menurut Syamsuar yang menyebabkan banyaknya petugas tumbang. Selain memberi keluarga santunan, Syamsuar juga berjanji akan memberikan santunan biaya pendidikan kepada anak korban hingga pendidikan tertinggi selesai. “Untuk anak korban, kalau memang ada anak petugas Pemilu yang ingin bersekolah dan tidak ada biaya, nanti coba dilaporkan saja ke pemerintah Provinsi. Semoga bisa dibantu,” ujarnya. Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir yang mendampingi Gubernur menyerahkan santunan itu mengatakan jumlah petugas yang meninggal dunia di Riau mencapai 13 orang. Sedangkan yang sakit lebih dari 104 orang. “Jadi untuk santunan yang diberikan ini jangan melihat jumlah santunannya atau nilainya. Ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama terhadap petugas pemilu yang terkena musibah,” ujar Ilham Muhammad Yasir. (e2/tpc)

GUBRI (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si mengatakan pendidikan adalah investasi masa depan untuk menciptakan SDM (sumber daya manusia) yang lebih baik lagi. Makanya, diiharapkan anggaran yang digunakan untuk membiayai sektor pendidikan minimal sebanyak 20 persen. Gubri Syamsuar mengatakan hal itu saat membuka Rapat Sinkronisasi Bidang Pendidikan antara Pemprov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (8/5/2019). Daklam acara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Rudyanto, serta kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau ini membahas berbagai permasalahan pendidikan di setiap kabupaten/kota di Riau. Syamsuar juga mengungkapkan bahwa dari data sementara, wajib belajar 9 tahun hanya sekitar 86 persen saja, juga masih banyaknya keluhan dari guru-guru honorer karena minimnya pendapatan, padahal saat ini tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pendidikan dan harus dimanfaatkan. “Mereka (guru honorer, red) juga harus mengikuti pelatihan atau pendidikan agar dapat mengikuti standar kom-

petensi yang ada,” ungkapnya. Syamsuar juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi daerah, seperti distribusi guru ASN, sarana prasarana, Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), hingga permasalahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru di Kota Pekanbaru. “Semua ini kita lakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada kesan sekolah ini diperhatikan, yang lain tidak,” pungkasnya. (MCR/red) Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan, maju mundurnya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai menengah berpengaruh pada kepala daerahnya. Karena jika pendidikannya maju, setiap kepala daerahnya bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mengharapkan setiap kabupaten/ kota dapat secara terbuka menyampaikan kebutuhannya. Selain itu Gubri juga menginginkan agar pertemuan ini menjadi solusi terciptanya pemerataan di masing-masing daerah, karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda.***

Gubri di Peringatan Hardiknas

Pendidikan Telah Kuatkan Pilar Ketahanan Moral “PENDIDIKAN telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Indonesia saat ini sudah 70 tahun merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme, Melainkan untuk menggelar kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Demikian disampaikan Gubri (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si. yang membacakan sambutan tertulis Mendikbud RI Muhajir Effendi pada upacara peringatan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) tahun 2019 tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di Kota Pekanbaru, Kamis (2/5/2019). “Mari kita jawab, tahukah kita berapa jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah perguruan tinggi di daerah kita.Tahukah kita berapa banyak anak-anak di wilayah kita yang terpaksa putus sekolah. Tahukah kita tentang kondisi guruguru di sekolah yang mengajar anak-anak kita. Tahukah kita tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru untuk memajukan sekolahnya,” paparnya.

“Kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan, ataupun segala macam hasil bumi; aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia,” kata mantan Bupati Siak itu, yang membacakan sambutan Mendikbud Muhajir Effendi. Disampaikan, manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan

bangsa. Jangan sesekali mengikuti jalan berpikir kaum kolonial di masa lalu. Fokus mereka, kaum colonial itu, adalah pada kekayaan alam saja dan tanpa peduli pada kualitas manusianya. Kaum kolonial memang datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi Nusantara. “Karena itu, mereka peduli dan tahu persis data kekayaan alam kita, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan kualitas manusia di nusantara,” ungkapnya.***