Majalah Pena Amira Edisi 100 - April 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 100 - April 2019

Pilihan Politik

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

NI saat dimana terjadi pertarungan antara hati nurani dengan realitas. Yang manakah yang akan memenangkan pertarungan, sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing individu dalam memainkan logika dan akal sehat, dan tidak terjebak dengan pertimbangan yang berspektif dangkal. Iven politik lima tahunan, yang untuk kali ini agak spesifik –karena disejalankannya pemilu legislatif dan pemilihan presiden— akan menghadapkan semua individu –yang telah memiliki hak pilih, tentunya—dengan pilihanpilihan yang tidak mudah. Setiap pilihan diniscayakan punya resiko, selain juga setiap pilihan akan mendatangkan sejumlah harapan yang diyakini akan lebih baik ke depan. Ajang pemilihan presiden dan wakil presiden, satu misal, sebanyak dua pasang kandidat yang maju ke arena pertarungan, merupakan putera-putera terbaik bangsa ini. Mereka merupakan pilihan dari sekitar 165 juta penduduk Indonesia, tentu saja setelah melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Mereka merupakan yang terbaik di antara sekian banyak anak negeri yang bernama Indonesia. Begitu pun nama-nama yang maju di ajang pemilhan legislatif, baik untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, juga merupakan putera-puteri terbaik dari negeri ini. Setidaknya, mereka yang saat ini menyandang status sebagai caleg (calon anggota legislatif), adalah yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk merebut kursi di lembaga legislatif/ Oleh karena memenuhi persyaratan formal untuk maju ke arena pertarungan, maka sangat pantas diduga merekalah yang dianggap layak dan pantas untuk menyandang status sebagai wakil rakyat dengan sejumlah jenjang dan tingkatannya itu. Mereka diyakini akan mampu mengemban amanah yang diberikan kalau kelak terplih dan diberi amanah untuk

duduk di lembaga legislatif. Maka, lihatlah apa yang terjadi belakangan ini. Yaitu, baik calon presiden atau calon wakil presiden maupun para caleg saling berlomba menawarkan banyak hal kepada kita, masyarakat yang pada Pemilu 2019 ini telah mempunyai hak pilih. Berbagai jargon dan janji-janji politik bersilweran di ruang publik, tidak peduli siang atau malam, pagi atau sore; seakan tiada hari tanpa mendengar janji politik. Kita dibawa ke sebuah ranah yang selama ini seakan hanya ada di angan-angan: hidup yang sejahtera, sembako yang terjangkau, pendidikan murah (bahkan gratis), pelayanan kesehatan untuk semua, penyiapan sejumlah infrastruktir dasar yang diperlukan, kehidupan beragama yang semakin semarak, penyiapan SDM (sumber daya manusia) yang semakin berkualitas, dan sederet “yang indahindah” lainnya. Mendengar semua itu, kita seakan “tidak lagi berpijak di bumi,” karena realitas yang ditemui saat ini kontradiktif dengan janji-janji politik yang bersileweran. Yang menjadi pertanyaan: apakah untuk mengubah keadaan bisa dilakukan secara instan? Faktanya, yang sering dihadapi saat ini merupakan rangkaian realitas kehidupan yang sering membuat jidat berkerut. Tapi, apapun –kendati bukan kewajiban—sebagai warga negara kita memang dituntut untuk memberikan hak pilih. Karena, mengutip pernyataam para petinggi negeri, hak pilih yang kita gunakan akan ikut menentukan masa depan bangsa, setidaknya untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Soal calon presiden dan wakil presiden mana yang akan dipilih, atau caleg mana yang akan dicoblos, diserahkan kepada hati nurani masing-masing kita sebagai calon pemilih. Jangan oleh karena pertimbangan realitas, kemudian pilihan hati nurani dikebelakangkan. Sayang ‘kan?*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Riau Beri Catatan 24 Legislator terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Pemilu di Riau Lancar

Partisipasi Capai 80 % Pemkab Rohil untuk 38 Komitmen Meningkatkan Kualitas SDM

Pemilu Serentak 2019 di Inhil

Bupati Minta Semua Pihak Tunggu Hasil dari KPU

Edisi 100 April 2019

Legislator di DPRD Bengkalis Cari Solusi dan Regulasi Terkait Cetak Sawah Baru 3

LAPORAN UTAMA

Suasana konferensi video antara Pemprov Riau dan Kemendagri terkait pemantauan Pemilu Serentak 2019.

Pemilu di Riau Lancar

Partisipasi Capai 80% “Iya, hari ini pasar sepi pengunjung, mungkin karena libur dan orang ke TPS.Kami juga tutup sebentar lagi, mau nyoblos dulu ke TPS, habis itu baru jualan lagi.”

ESTA demokrasi berupa Pemilu Serentak 2019 di Riau menghadirkan sesuatu yang baru. Terutama, tingkat antusiasme pemilih dalam dinilai cukup tinggi. Hal ini terlihat dari warga yang ramai mendatangi TPS sejak pagi. Kondisi ini berbanding terbalik dari pesta demokrasi sebelumnya yang mana partisipasi pemilih mendatangi TPS masih rendah. Tak hanya itu, jika di pemilu sebelumnya kondisi pasar-pasar tradisional tetap ramai pada hari pencoblosan, kini kondisinya jauh berbeda. Pasar-pasar tradisional lebih sepi dan para pedagang lebih cepat menutup dagangannya demi bisa memilih. “Iya, hari ini pasar sepi pengunjung, mungkin karena libur dan orang ke TPS.Kami juga tutup sebentar

lagi, mau nyoblos dulu ke TPS, habis itu baru jualan lagi,” ujar Rahmi, pedagang Pasar Senapelan. Kesadaran masyarakat Riau dalam berdemokrasi semakin membaik? Bisa jadi. Dengarlah pernyataan Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si., yang menyebut partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Riau mencapai 80 persen. Hal itu disampaikan Gubri pada video conference dengan Kemendagri di Ruang Commad Center Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubenur Riau, Kamis (18/4). “Alhamdulillah, antusias pemilih di Riau dalam pemilu kali ini cukup tinggi. Sekitar 75 sampai 80 persen,” kata Syamsuar kepada Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Suhajar Diantoro dan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin.

Meskipun menyebut secara umum pemilu di Riau berjalan lancar, namun Syamsuar mengungkapkan di sejumlah daerah sempat ditemukan kendala, tapi bisa ditangani pihak terkait. “Kalau dari sisi keamanan tidak ada sesuatu yang berarti untuk mengganggu keamanan pemilu. Semua ini berkat dukungan TNI Polri, KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke tingkat desa,” ujarnya. Sebelumnya, Gubri dan Wakil Gu bern ur Riau, Edy Natar Nasution, bersama unsur Forum Komunikasi pimpi nan daerah (Forkopimda), memantau langsung kondisi pencoblosan dan peng hitungan di beberapa wilayah Riau. “Secara keseluruhan semua tahapan pemilihan berjalan aman, itu yang terpenting,” ujar Syamsuar usai memantau Pilpres

LAPORAN UTAMA dan Pileg. Sementara itu, disinggung mengenai hasil hitungan cepat (quick count) oleh lembaga survei yang ada, mengatakan hasil survei belum merupakan hasil resmi. Dan ia mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan menunggu hasil resmi dari KPU. “Untuk pemilihan hasil quick count yang terpilih atau memenangkan Pilpres, tidak terlalu bergembira, itu baru hasil hitungan cepat. Semua ini adalah keputusan Allah,” kata Syamsuar. Kapolda Riau bersama jajaran Forkompinda Provinsi Riau yang melakukan kegiatan pemantauan pemungutan surat Pemilu 2019 di beberapa daerah di Riau pada hari pencoblosan juga meenemui realitas yang sama. Pemantauan itu diawali dengan pemantau beberapa TPS di Pekanbaru, dilanjutkan ke Kabupaten Pelalawan, Inhu, dan beberapa daerah lain. Di sela kegiatan pengawasan, Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, mengatakan bahwa pagi ini, kondisi pencoblosan di seluruh daerah aman dan kondusif. Tidak terjadi kejadian yang mengancam keamanan maupun yang krusial. “Tapi kita tidak bisa lengah terhadap hal ini. Karena pemilihan masih tahap awal. Belum lagi penghitungan suara bisa sampai malam,” ujar Widodo pada Rabu (17/4/2019). Widodo berharap di pemilihan kali ini masyarakat bisa sebanyak-banyaknya datang ke TPS untuk memilih. Karena saat ini, nasib masyarakat ke depan tergantung pada pilihan saat ini. Untuk pengawasan sendiri, pagi tadi di awali dengan TPS di Jalan Siberut dan Jalan Sumatra Kelurahan Simpang Empat, Pekanbaru Kota. Lalu dilanjutkan ke TPS Jalan Taman Sari, Bukitraya. Usai pemilu, Gubri Syamsuar meminta semua pihak yang berseteru karena perbedaan pilihan pada Pemilihan Umum 2019 untuk berdamai dan bersatu untuk membangun Indonesia ke depan.

LAPORAN UTAMA

“Kalau dulu mungkin ada perbedaan, sekarang mari kita bersatu membangun Indonesia lebih maju lagi di masa yang akan datang,” kata Syamsuar di Pekanbaru, Kamis (18/4). Ia mengatakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara sudah selesai dilakukan di Riau, dan secara umum berlangsung dengan lancar dan aman. Masyarakat agar bersabar untuk menunggu hasil final penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Mudah-mudahan masyarakat bisa bersabar menunggu perhitungan suara secara utuh,” katanya. Selain itu, Syamsuar juga mengingatkan agar ulama dan perwakilan tokohtokoh lintas agama untuk menyuarakan pesan damai kepada masyarakat. “Kita berdoa semoga suasana aman damai, dan mari kita pelihara persatuan kesatuan karena kita sudah selesai melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara,” katanya. Rekomendasi Bawaslu Kendati secara umum berjalan sukses dan lancar, bukan berarti pelaksanaan

pesta demokrasi sekali lima tahun itu di Riau tanpa masalah. Selain Bawaslu Riau yang merekomendasikan pemungutan suaran ulang dan pemungutan suara lanjutan, sejumlah petugas juga tewas dalam menjalankan tugas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, misalnya, merekomendasikan sebanyak 112 TPS untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemilu Lanjutan (PSL) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Itu dikeluarkan setelah melalui verifikasi dan pengumpulan data hasil pengawasan Pengawas TPS seluruh Riau. “Hasil pengawasan itu kemudian dikaji dan dibahas, tepat 2 hari setelah pencoblosan. Pembahasan secara komprehensif dengan melakukan rekapitulasi kejadian khusus serta permasalahan yang terjadi di seluruh TPS di Riau,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, Sabtu (20/4). Rusidi menyebutkan, dia telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di setiap tingkatan untuk merekapitulasi permasalahan yang terjadi di setiap TPS pada hari pemungutan

dan penghitungan suara 17 April 2019 lalu. “Berdasarkan hasil pengumpulan permasalahan yang terjadi di Riau, sebanyak 26 TPS dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dan 86 TPS Pemilu Lanjutan yang tersebar di 10 Kabupaten dan Kota,” kata Rusidi. Menurut Rusidi, hal itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2). Bunyinya, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan di antaranya pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan. “Dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan. Aanya petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan sehingga menjadi tidak sah, dan adanya pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan

tidak terdaftar di DPT dan DPTb,” ucap Rusidi. Rusidi menegaskan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU kabupaten/ kota. Itu berdasarkan Pasal 373 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017. Kemudian dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa dalam hal pelaksanaan pemilu sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat (1), pasal 432 ayat (1), tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

Berdasarkan data yang terangkum dalam laporan jajaran pengawas Pemilu untuk di Provinsi Riau terdapat sebanyak 2.816 pemilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan dengan permasalahan surat suara yang telah habis. Ajang Pemilu Serentak 2019 di Riau juga menghembuskan kabar duka. Data terakhir, jumlah petugas Pemilu yang meninggal dunia di Riau bertambah menjadi 10 orang. Sebelumnya, Senin (29/4/2919) kemarin KPU Riau mencatat petugas Pemilu yang meninggal sebanyak 9 orang. Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto mengakui ada penambahan petugas yang meninggal. Petugas Pemilu yang meninggal tersebut atas nama Hazairin, Ketua KPPS 028, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Hazairin meninggal setelah mengalami patah kaki saat kecelakaan lalulintas. “Setelah mendapatkan perawatan sekitar satu minggu di RSUD Pekanbaru, pak Hazairin tutup usia tadi malam sekitar pukul 21.30 WIB di rumah sakit,” ungkap Nugroho Noto Susanto, Selasa (30/4/2019). Hingga Selasa (30/4/2019), sudah 90 petugas penyelenggara pemilu di Riau yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebanyak 90 orang ini tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Riau. Dari data yang ada di KPU Riau dari 90 orang tersebut 10 orang diantaranya sudah meninggal dunia sedangkan 80 orang lagi ada yang masih di rawat di Rumah sakit dan ada juga yang sudah pulang ke rumah. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Pemilu Serentak 2019 di Inhil

Bupati Minta Semua Pihak Tunggu Hasil dari KPU

Sama dengan semua daerah di Indonesia, Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) juga baru selesai menyelenggarakan pesta demokrasi berupa Pemilu Serentak 2019. Secara umum, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar sekali lima tahun itu berjalan aman, sukses, dan lancar.

etentang hasil, terutama terkait dengan pilpres (pemilihan presiden), meski hasil hitung cepat ke sejumlah lembaga survey, pasangan Calon Presiden nomor urut 01 masih unggul dari pasangan nomor urut 02, namun warga diminta bersabar sambil menunggu hasil resmi dari KPU. “Yang lebih validnya mari kita tunggu hitungan resmi dari KPU,” kata Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan. Oleh karena itu, Wardan meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya pendukung masing-masing pasangan calon Presiden, untuk menahan diri sebelum ada pengumuman resmi dari lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilihan. Apapun hasil yang diumumkan oleh KPU nantinya, lanjut Bupati, seluruh masyarakat Inhil

harus menerimanya dengan ikhlas. “Yang penting kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk menyalurkan hak pilih. Soal menang dan kalah, itu adalah hasil yang memang harus sama-sama untuk di hormati,”papar Bupati yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu. Setentang hasil, Bupati meminta semua pihak untuk menyerahkan kepada mekanisme yang ada, termasuk menungguh hasil resmi dari KPU. Sebelumnya, pada Rabu (17/4/019) pagi, Wardan menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2019 pagi ini, tepatnya di TPS 12 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan. Bupati Wardan hadir mengenakan kemeja putih dengan celana panjang hitam dan sepatu hitam. Ia tampak rileks bersama sang istri Hj. Zulaikha Wardan sambil menunggu artian serta tampak hadir Kapolres

Inhil AKBP. Christian Rony Putra dan Ketua KPU. Bupati Inhil yang memimpin untuk periode kedua ini tiba di lokasi TPS sekitar pukul 09.05 Wib. Setelah beberapa saat mengantri, ia langsung dipanggil dan menerima surat suara serta langsung mencoblos ke bilik suara yang disediakan oleh panita. “Insya Allah, hari ini kita memilih dan kembali bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Bupati usai menyalurkan hak suaranya di TPS 12. Bupati Inhil juga berharap, usai puncak Pemilu kali ini, masyarakat bisa menjaga hubungan keharmonisan dan saling berangkulan satu sama lain. Ia juga yakin dan memastikan Indragiri Hilir tidak akan menemui kendala berarti mulai dari awal kontestasi hingga akhir pemungutan suara nanti. Usai menyalurkan hak suaran-

ya, HM. Wardan Bersama Kapolres Inhil AKBP. Christian Rony Putra, Kajari Susilo dan Sejumlah Pimpinan opd pemkab inhil lainya melakukan peninjauan di sejumlah TPS yang ada di wilayah Tembilahan. Pada hari itu juga, Wardan yang didampingi Unsur Forkopimda memantau pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta legislatif tahun 2019 di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Pemantauan yang dilaksanakan di beberapa TPS yang ada di Kota Tembilahan hingga Kecamatan Tembilahan Hulu, bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan Pemilu berjalan lancar. Di sela-sela pemantuan, bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya untuk berbondongbondong datang ke TPS secara tertib dan jangan ada yang golput. ”Karena keikutsertaan masyarakat sangat menentukan kehidupan bangsa ke depan,” imbuhnya. Bupati juga menyatakan secara umum Pemilu 2019 di seluruh Kabupaten Inhil berjalan lancar, aman dan damai. Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Inhil H. Syamsudin Utk (SU) ikut meramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2019, tepat pukul 09.30 Wib mencoblos di TPS 17 Jalan Kembang Tembilahan serta menghimbau kepada warga yang hadir agar mengunakan suaranya dengan baik. “Mari kita sukseskan pesta demokrasi tahun ini, dengan turut hadir dan menyalurkan suaranya pada Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 ini dengan tertib, aman dan lancar”, ujar SU. Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H. Said Syarifuddin, Bersama Keluarga, Menggunakan hak Suaranya di TPS 16 Kelurahan Tembilahan Hilir. Sekda Inhil mengatakan, dirinya mengapresiasi dan sekaligus berharap penyelenggaraan

pemilu tahun ini dapat berjalan lancar dan aman sekaligus menghimbau kepada para Aparatur Sipil Negara inhil agar dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan tidak golput. Sementara pada Kamis (18/4/2019) sekitar pukul 11.00 WIB, Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin, mengikuti Video Conferemve (Vicon) terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Vicon yang dilaksanakan di Studio Gemilang TV Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik (Diskominfops) Komplek Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, bersama dengan seluruh Pemertintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Dalam laporan yang disampaikan Sekda Inhil kepada Sekda Provinsi Riau, H Ahmad Hijazi, terkait kondisi Pemilu 2019 di Kabupaten Inhil secara umum diketahui berjalan dengan aman dan terkendali. Meski diakuinya ada beberapa kendala, seperti kekuranga surat suara namun kendala tersebut dapat diatasi langsung pada saat itu jiga. Sedangkan terkait partisipasi masyarakat, dijelaskan Sekda cukup bagus. “Tahun 2019 ini kita lihat partisipasi masyarakat cukup baik kalau dibandingkan tahun sebelumnya,”pangkas Sekda. Sementara itu, Ketua KPU Inhil Herdian Hasmi, juga mengatakan hal demikian. Terkait kekurangan surat suara di beberapa TPS, menu-

rutnya sudah dapat diatasi langsung dengan mengambil kelebihan surat suara dari TPS lain. Merasa Bangga Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 17 April 2019 telah selesai digelar. Seluruh hasil pilihan masyarakat kini sudah ada disetiap KPU Kecamatan dan sementara dalam penyeleaian penghimpunan perhitungan dari TPS Kelurahan dan Desa. Tentu ini sebuah kesuksesan mengingat gelaran pesta demokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang terkenal seribu parit ini terbilang berjalan lancar, aman dan damai, serta Tertip hampir di semua TPS yang Ada di Inhil. Partisipasi pemilih pun meningkat dari tahun tahun sebelumnya, untuk itu Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Andrian Siregar S.I.P merasa puas dan bangga akan antusias masyarakat sehingga sukses pelaksanaan Pemilu kali ini. Sebuah rasa terima kasih juga tak lupa disampaikan Dandim 0314/ Inhil ini akan pastisipasi masyarakat yang cukup signifikan. “Dalam pelaksanaan suksesnya Pemilu kali ini, tidak lepas dari peran aktif dan Komponen masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya pada tanggal 17 April kemarin. Tentu ini patut disyukuri Dan diapresiasi atas apa yang sudah kita lalukan dalam mensukseskan Pemilu kali ini. Untuk itu Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kelancaran, kesuksesan Pemilu Kali ini,” Ujar Dandim 0314/Inhil, dilansir medialokal.co. Menurut Dandim 0314/Inhil pemilik bangsa ini adalah masyarakat dan pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat. Maka terselenggaranya Pemilu 2019 yang aman dan terkendali merupakan buah partisipasi dan peran aktif masyarakat akan kepedulian mengsukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini. “Harapan kepada masyarakat Bila di temukan ketidak puasan agar disalurkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada,” imbuhnya. (adv/hms)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis subag Kerjasama dan Aspirasi Bagian Humas dan Protokoler itu.

Legislator di DPRD Bengkalis Cari Solusi dan Regulasi Terkait Cetak Sawah Baru Sama dengan sebagian besar kabupaten di Provinsi Riau, sejauh ini produksi beras di Kabupaten Bengkalis belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah. Apa boleh buat, untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk di daerah ini, terpaksa didatangkan dari luar daerah.

emua pemannku kepentingan di daerah itu sudah sejak lama mencari cara dan upaya agar bagaimana kebutuhan beras penduduk Bengkalis bisa tercukupi oleh produksi beras yang dihasilkan oleh para petani setempat. Tidak kurang, para legislator yang duduk di DPRD Kabupaten Bengkalis juga tidak tinggal diam, dan terus berupaya untuk mencari cara meningkatkan produksi padi. Lihatlah pada Kamis (25/4/2019), misalnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendri bersama Anggota dan diikuti dari Dinas Pertanian Ir. Mansharudin dan Iswandi melaksanakan konsultasi ke Kementerian Pertanian RI Jakarta pada kamis (25/04/2019). Konsultasi dilakukan guna mencari solusi solusi dan regulasi terkait dengan program cetak sawah baru di Kabupaten Bengkalis serta masalahmasalah yang terkait. Pertemuan disambut oleh Nendy kasi Optimalisasi lahan Direktorat perluasan dan perlindungan lahan Kementerian Pertanian dan Eka Susianti Kasi Perlindungan Lahan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis terdapat lahan sawah sebanyak 5104,3 hektar. Banyak kendala yang di hadapi salah satunya yaitu masalah alih fungsi lahan yang tidak dapat di bendung. Proses cetak sawah baru sendiri dari tahun ke tahun tidak

berkembang dan bergerak secara stagnan. “Adakah undang-undang atau aturan yang mengatur terkait lahan sawah yang dialihfungsikan oleh masyarakat, karena di Kabupaten Bengkalis sendiri prospek perkebunan sawit lebih menjanjikan bagi petani, sehingga banyak lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Selain itu, sulitnya irigasi air juga menyebabkan alih fungsi ini”, tanya Hendri Ketua Komisi II. Eka Susanti Kasi Perlindungan Lahan mengatakan solusi yang dapat diambil yaitu dengan memasukkan lahan sawah tersebut ke dalam kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsistem guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sehingga lahan tersebut tidak boleh dialihfungsikan. “Untuk itu, berdasarkan Permen ATR BPN No. 1 tahun 2018 dan Permen APN No. 13 tahun 2017 untuk pembahasan revisi Perda RT/RW sudah diatur 5 substansi yang harus dimasukkan ke dalam Perda RT/RW dan salah satunya adalah penetapan LP2B ini”, ungkapnya lagi. Lanjutnya lagi, pemerintah pusat meminta agar seluruh luas sawah exist-

ing dan cetak sawah baru ditetapkan ke dalam LP2B dan tidak boleh dialihfungsikan. Jika secara faktual dilapangan dilihat bahwa lahan tersebut merupakan lahan sawah tetapi dialihfungsikan oleh masyarakat maka diperlukan upayaupaya dari pemerintah daerah dan bekerjasama dengan DPRD untuk dikendalikan dengan mempercepat penetapan LP2B didalam Perda RT/RW. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa alangkah baiknya jika Kabupaten bisa meneruskan dengan Perda LP2B yang diharapkan lebih detail lagi aturannya, mengenai peta, sebaran luas yang jelas, dan insentif dari pemerintah yang lebih mengena kepada petani itu sendiri. Komitmen Pemerintah Daerah sangat diperlukan terkait luas cetak sawah dengan memasukkan LP2B ke dalam Perda RT/RW ketika pembahasan revisi agar cetak sawah yang ada bisa terlindungi. “Karena pembahasan Perda yang memakan waktu, diminta komitmen dari gubernur sebelum Perda ini final dan supaya tidak tergerus alih fungsi lahan sawah termasuk cetak sawah baru lebih baik ditetapkan melalui Perbub dengan dilampirkan peta sebaran LP2B. Cara ini juga sudah banyak dilakukan di Jawa Timur dengan menerbitkan Perbub tersebut”, jelas Eka Susanti, dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Taufik Hidaya Kas-

Mencari Informasi Di bagian lain, Komisi IV DPRD Bengkalis diketuai oleh Sofyan bersama wakil ketua Nanang Haryanto dan anggota bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bengkalis berkunjung Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APPKB) Kota Batam pada Jumat (26/04/2019). Kunjungan dilakukan untuk mencari Informasi terkait dengan maraknya perdagangan perempuan dan anak di Kab. Bengkalis karena Batam merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan peraturan-peraturan terkait permasalahan tersebut. Kunjungan diikuti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Hj. Yusnani dan Wasiah, dan dari Dinas Sosial Isni Susanti. Komisi IV bersama Dinas terkait disambut oleh Dra. Diah Sri Purwanti Sekretaris P3APPKB, Yohana Rumetri Kabid PPKK, Roswita Kasi Pengasuhan, Alternatif, Pendidikan dan Budaya, dan Hasriah Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak di gedung Dinas Bersama Kota Batam. Ketua Komisi IV Sofyan mengatakan, Di Pulau Bengkalis sendiri ada beberapa kali kasus dimana TKW yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal ini perlu penanganan serta pencegahan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemda saat ini juga sedang berupaya untuk menjadikan Bengkalis sebagai kota layak anak. “Masukan dan penjelasan yang kami dapat nantinya akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan angggaran, kegiatan dan mendukung program-program dinas terkait”, Ujar Sofyan memulai pertemuan. Sekretaris P3APPKB Dra. Diah Sri Purwanti menjawab, kota Batam sendiri sudah tidak asing lagi dengan perdagangan perempuan. Berdasarkan penjelasannya, Batam bukanlah tujuan untuk trafficking tetapi hanya tempat singgah bagi pelaku trafficking untuk memberangkatkan korbannya. Selain itu, ia mengakui bahwa Kota Batam hanya menangani masalah TKW yang dipulangkan

dari Malaysia dengan berbagai masalah. Untuk menanganinya kota Batam membentuk tim gugus tugas yang bekerjasama dengan dinas terkait, misalnya Dinas Sosial, Imigrasi, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Depag, PKK, dan lainnya yang berjumlah sekitar 30 Dinas. Kemudian terkait Kabupaten/Kota layak anak, Roswita Kasi Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis sama dengan yang dilakukan di Kota Batam. Kota Batam sejak tahun 2012 telah membentuk kelurahan layak anak, dan baru-baru ini membentuk Komisi Pengawasan Perlindungan Anak. Sementara itu, Dari Dinas Permberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis Yusnaini menyampaikan bahwa di Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan banyak cara dalam rangka perlindungan perempuan dan anak termasuk pembentukan satgas, tetapi satgas memiliki kemampuan yang terbatas. Ke-

camatan Mandau dan Pinggir merupakan penerima kasus terbesar termasuk pelecehan anak, prostitusi dan pornografi. Dibutuhkan solusi untuk kasus-kasus tersebut karena kasus sangat mengkhawatirkan. “Untuk menjadikan kota layak anak, ini harus di buat regulasi/payung hukum yang kuat. Dan sudah ada wacana dari Pemerintah Daerah untuk membuat Perda dan Perbub yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan kami berharap kepada Dewan dapat mendukung Program program termasuk ranperda”,ungkap Hj. Yusnani. “Di Kota Batam untuk penanganan kasus disesuaikan dengan kebutuhan, untuk penanganan pelaku dan korban P3APPKB bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Polres. Anak-anak yang melakukan kejahatan seksual akan dilakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat,

keluarga dan penegak hukum terkait penanganannya. Pelaku bisa saja dimasukkan ke pesantren atau panti sosial atau sesuai dengan kesepakatan”, jelas Roswita. Diakhir pertemuan Ketua Komisi IV Sofyan bersama Anggota berharap agar diskusi yang dilakukan bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terhadap penanganan kasus perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bengkalis. Syukuran dan Silaturahmi Hari yang ditunggu umat Islam yaitu Bulan Ramadhan 1440 H sebentar lagi akan menghampiri. Bulan yang penuh rahmat dan barokah bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, bulan dengan berjuta makna dan kebaikan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2019 DPRD Kab. Bengkalis mengadakan acara syukuran dan silaturahmi bersama staf di halaman kantor sekretariat DPRD, pada Senin (29/04/2019). Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir beserta anggota, Sekretaris DPRD H. Radius Akima dan seluruh karyawankaryawati Sekretariat DPRD Bengkalis. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua DPRD Bengkalis yang diwakili oleh Ketua Komisi IV DPRD Sofyan. Dalam sambutannya Sofyan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota DPRD dan segenap karyawan-karyawati karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara. “Saya mewakili Segenap pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis mengucapkan selamat menyambut bulan suci ramadhan 1440 H, semoga kita semua menjadi umat yang bertaqwa dan terus meningkatkan keimanan. Apabila selama bergaul dan bekerjasama ada khilaf dan salah dalam ucapan serta perbuatan mohon dimaafkan. Semoga di bulan Ramadhan ini kita mendapat berkah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi”, kata Sofyan. Selanjutnya, para tamu yang hadir diajak untuk mendengarkan tausiah atau ceramah agama dari ustadz Filusman, Lc. Ustadz yang memiliki suara merdu ini dalam ceramahnya mengajak seluruh tamu yang hadir untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan terus beribadah serta menjaga solat. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Yopi Berharap Embung Menjadi Objek Wisata

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran bapak Bupati. Kami juga bersyukur atas perjuangan beliau bersama Pemkab realisasi pembangunan Embung Jaka Tirta oleh Kementerian PU telah selesai.”

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE berkeyakinan keberadaan embung akan memberi perubahan ke arah yang lebih maju bagi Desa Talang Bersemi. “Saya yakin, lokasi ini nantinya bisa akan menjadi objek wisata masyarakat. Apalagi, nanti kita akan menebarkan ratusan benih ikan di sini,” tambahnya. Bupati Yopi mengatakan hal itu sat melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku. Kunjungan untuk meresmikan penggunaan Embung Jaka Tirta yang

sudah selesai dibangun. Bupati Inhu, Yopi Arianto dalam kesempatan tersebut mengatakan, terbangunnya Embung Jaka Tirta menjadi bukti keseriusan dan perhatian pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya mensejahterakan masyarakat. “Saya pikir, dengan adanya Embung Jaka Tirta warga tidak lagi jauh-jauh harus mencari air bersih dengan mengangkutnya pakai sepeda motor,” ungkap Bupati, yang melakukan penandatanganan prasasti dan pemo-

tongan pita. Sementara Kepala Desa Talang Bersemi, Joko, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas kehadiran bapak Bupati. Kami juga bersyukur atas perjuangan beliau bersama Pemkab realisasi pembangunan Embung Jaka Tirta oleh Kementerian PU telah selesai,” ujarnya. Bagi Joko, terealisasinya pembangunan embung menjadi sebuah anugerah bagi masyarakat, khususnya Desa Talang Bersemi yang sudah cukup lama mendambakan kemudahan akses untuk air bersih. (e2/mrc)

Bupati Yopi Minta Kades Hati-hati Gunakan ADD MENYUSUL dengan disahkannya UU Desa beberapa tahun lalu, membuat semua desa di Indonesia menerima kucuran dana yang cukup besar setiap tahun, yang bersumber dari APBN. Bila tidak hati-hati mengelolanya, bukan tidak mungkin akan terseret persoalan hukum. Demikian dikatakan Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE saat pelantikan dan pengambilan sumpah

jabatan PAW (pengganti antar waktu) Kepala Desa Lambangsari V Kecamatan Lirik, H Mukman Asul di Kantor Kades Lambangsari V, Sabtu Sabtu (2/3/2019). Dalam kesempatan itu, Bupati diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Inhu, Syahruddin. “Pak Kades harus hati-hati, cermat serta jujur dalam mengunakan dana baik yang diterima dari APBN dan APBD Kabupaten. Taati aturannya, apalagi dana

yang diterima cukup besar, sekitar Rp1,2 miliar lebih,” kata Syahruddin. Pada kesempatan yang sama, mantan Camat Pasir Penyu ini juga berharap kepada kepala desa yang baru dilantik agar dapat bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat yang ada. “Kerjasama ini sangat diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan desa yang aman, sejahtera serta pengayom masyarakat,” katanya. (e2//bbc)

Bupati Yopi Ingatkan ASN Jangan Terkena Sanksi Pidana BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE mengingatkan para ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu untuk ingat soal sanksi pidana. “Pekerjaan itu harus dinikmati, disyukuri dan dijalani, jangan sampai terkena sanksi pidana,” tegas Bupati Yopi. Bupati Yopi mengatakan hal itu saat menyerahkan SK Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penyerahan SK tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh dilakukan, Senin (11/3/2019) di ruang pertemuan lantai empat Kantor Bupati Inhu. Bupati Yopi juga mengakui, ASN sam-

Pekerjaan itu harus dinikmati, disyukuri dan dijalani, jangan sampai terkena sanksi pidana H. Yopi Arianto SE BUPATI Inhu pai saat ini masih menjadi pekerjaan yang didambakan masyarakat dan tidak semua orang bisa mencapainya. Oleh karena itu, diharapkan agar para ASN bisa menghargai profesi yang memang didambakan oleh ribuan orang ini. PNS harus melayani masyarakat dengan baik. “Ikhlas

melayani masyarakat, seperti. melayani Bupati. Hormati masyarakat saya, seperti anda menghormati saya,” tegasnya, sambil meminta ASN selalu berpedoman pada ketentuan dan aturan. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Inhu, Subrantas menerangkan 189 CPNS yang disumpah itu terdiri dari empat orang dokter, 158 bidan desa dan 27 orang penyuluh. Setelah pembacaan sumpah yang dipimpin langsung oleh Bupati Inhu, dilanjutkan dengan pengarahan dari Bupati Inhu. “Mereka juga telah selesai melaksanakan pelatihan pra jabatan pada tahun 2018 lalu,” ucapnya. (e2/rmc)

Pemerintah Provinsi

Riau

ADvertorial pemprov Riau

“Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah, kecuali Kota Pekanbaru kategori tinggi dan Kota Dumai kategori sedang,” tambah Syamsuar saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

tuk pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih rendah,” kata Gubri, Kamis (28/3/19), dilansir hebatriau.com. Di mana, menurutnya, untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar2,34 persen atau mengalami penurunan sebesar

da dibawah rata- rata Provinsi (71,79). Yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. “Kemudian Keterbatasan akses air bersih dan air minum yang berasal dari air

Bidang Hubungan Kelembagaan Dr Diani Sadiawati SH LLM, Ketua DPRD Riau Hj Primawati Rusli Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY didampingi Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi. Pada kesempatan itu Sekda Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama ini. “Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penghargaan ini, juga terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang telah bekerja keras dalam upaya pembangunan daerah selama ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi,” terangnya. Walaupun saat ini Bengkalis masih berada pada posisi ketiga kategori Kabupaten, tambah Bustami, hal ini akan menjadi pemicu semua untuk bergerak dan melangkah bersama untuk sampai keta-

di Hotel Tahun 2020 Premiere. Hadir pada kesempatan ini, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin. Pada kesempatan ini, Gubri memaparkan tentang indikator pembangunan Riau yang dianggap masih perlu menjadi perhatian. Di antaranya, meski Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap meningkat, namun angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih rendah. “Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan indikator pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut. Dimana, indikator IPM Riau meningkat dari 71,20 pada tahun 2016, menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Riau lebih tinggi dari pada IPM Nasional 70,99 pada tahun 2017. Tapi, un-

0,34 persen dibanding tahun 2017. Kemudian untuk persentase kemiskinan di Riau pada 2017 sebesar 7,41 persen menurun pada Tahun 2018 menjadi 7,21 persen. Namun demikian masih di bawah rata-rata Nasional 9,82 persen dan rata-rata Sumatera 10,15 persen. Selain itu, mantan Plt Bupati Kepulauan Meranti itu juga memaparkan soal tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,22 persen pada 2017 menjadi 6,20 persen atau 192.800 jiwa pada tahun 2018. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 5,34 persen. Disampaikan juga, kesenjangan kualitas SDM antar kabupaten/kota di Riau, di mana tujuh Kabupaten/kota IPMnya bera-

leding/perpipaan. Kebutuhan Air bersih Rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur 37,20 persen dan jasa air isi ulang dan air kemasan 36,16 persen,” papar mantan Wakil Bupati Siak itu. Dalam Musrenbang Riau 2020 itu, Kabupaten Bengkalis meraih penghargaan pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 peringkat terbaik ketiga Kategori Kabupaten pada kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Sementara peringkat kategori terbaik pertama dan kedua diraih Siak dan Rokan Hulu. Pemberian Piagam diberikan secara langsung oleh Gubernur Riau H Syamsuar didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs Syarifuddin MM, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas

hap tertinggi nantinya. “Segala kelebihan dalam pembangunan daerah terus kita pertahankan dan segala kekurangan harus kita tuntaskan dan kita perbaiki agar kedepannya menjadi lebih sempurna,” ujar Bustami, dilansir halloriau.com. Di bagian lain, Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP berharap kepada Pemerintan Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau H Syamsuar dan Wakil Gubernur H Edy Natar untuk memberikan alokasi dana APBD yang sesuai untuk Inhil. “Artinya sebagai sebuah kabupaten terluas di Riau yang berada di daerah perbatasan langsung dengan provinsi lain masih membutuhkan infrastruktur yang memadai yang diperparah harga bahan pokok mahal dan yang tak kalah

Buka Musrenbang 2020, Gubri: Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Rendah Gubri (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si, mengatakan, kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat di Provinsi Riau masih rendah. “Dari data pada 2017, panjang jalan provinsi 2.799 milimeter, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18 persen,” kata mantan Bupati Siak itu.

penting masalah harga komoditas utama masyarakat Inhil yaitu kelapa,” jelas Bupati, dilansir riaulink.com. Menyangkut permasalahan itu semua, menurut Bupati, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan alokasi anggaran yang lebih kepada Inhil. Sedangkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim yang mengikuti kegiatan tahunan itu berharap kepada Pemerintan Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur H. Edy Natar memberikan alokasi anggaran APBD yang sesuai untuk Meranti. Artinya, sebagai sebuah Kabupaten termuda di Riau yang berada di daerah perbatasan dimana jumlah penduduk miskin masih tinggi diangka 28 persen lebih. Aksesbilitas sangat terbatas dengan infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai, jaringan Air Bersih belum sepenuhnya tersedia, Elektrifkasi masih dibawah Kabupaten Kota lainnya dan angka pengangguran terbuka cukup tinggi diperparah lagi

Pengembangan Pariwisata Potensial. Rencana pembangunan prioritas ini seperti disampaikan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dalam Musrenbang RKPD Meranti Tahun 2019 lalu dimana, Pemkab. Meranti masih tetap mengedepankan pembangunan Infrastruktur penunjang aksesbilitas, managemen pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan Infrastruktur pendukung sehingga terjadi peningkatan kualitas agar anak didik guna menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan. Selain itu juga pemberdayaan ekonomi kerakyatakan, meciptakan lapangan kerja baru, peningkatan hasil pertanian untuk swasembada, dan mencibtakan iklim investasi yang serta menjanjikan agar lapangan kerja terbuka dan peningkatan ekonomi. Yang tak kalah penting adalah pemberdayaan sektor Pariwisata potensial, sepeti Perang Air atau Cian Cui yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Selatpanjang dan berhasil menarik wisatawan ke Meranti hingga 25 ribuan orang.

dengan biaya pembangunan yang sangat tinggi dan harga bahan pokok mahal dan yang tak kalah penting masalah Abrasi yang tiap saat terjadi diwilayah Pesisir. Menyangkut permasalahan itu semua, menurut Wakil Bupati, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan alokasi anggaran yang lebih kepada Meranti agar Kabupaten termuda di Riau ini dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersaing dengan Kabupaten Kota lainnya di Riau. Sama seperti yang dirangkum oleh Pemerintah Provinsi Riau, seagaimana dilansir auranews.id, prioritas pembangunan di Meranti berkutat dimasalah Pembangunan Infrastrktur, Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Hasil Pertanian dan

Dalam bincang-bincang santai bersama Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H. Edy Natar Wakil Bupati Meranti H. Syamsuar yang didampingi Kadis PU Meranti H. Herman tampak serius membahas masalah Abrasi dan Pembangunan Infrastktur Jalan dan Jembatan sebagai upaya membuka aksesibilitas memperlancar Mobilitas orang dan barang. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Wakil Bupati dengan meminta Pemda Meranti untuk membuat rencana detil terkait pembangunan infrastruktur penghubung dan penanggulangan abrasi diwilayah pesisir pantai salah satunya yang berada Pulau Rangsang. (Adv/Hms)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Petinggi Demokrat Bungkam Soal Dedet

Partai Demokrat memutuskan pergantian unsur pimpinan DPRD sekaligus mencabut SK DPP PD No.272/SK/DPP. PD/SK/2014 tanggal 3 November 2014 tentang rekomendasi pimpinan DPRD Riau Fraksi Demokrat yang menetapkan Noviwaldy Jusman sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. “SAYA no comment,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, H. Asri Auzar. Sikap yang sama juga ditunjukkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau, Eddy Moh Yatim. ”Saya no coment,” katanya. Kedua petinggi Demokrat Riau tersebut bersikap demikian saat ditanyakan keputusan DPP Demokrat yang memberhentikan Ir. Noviwaldy Jusman dari kursi Wakil Ketua DPRD Riau. Isu tersebut sudah lama berhembus setelah H. Asri Auzar menjadi ketua DPD Demokrat Riau, tepatnya Rabu (9/8/2017) beberapa tahun lalu. Namun dimintai tanggapannya terkait pemberhentian Noviwaldy Jusman dan penunjukkan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Riau, Asri tidak mau berkomentar, Saya no coment,” ujarnya. Kompak dengan Asri, Sekretaris Demokrat Riau, Eddy Moh Yatim juga tidak mau berkomentar,” Saya no coment,” katanya, dilansir wiranesia.id. Partai Demokrat mengusulkan pergantian posisi Wakil Ketua DPRD Riau dari Noviwaldy Jusman ke Asri Auzar. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat No.17/SK/DPP. PD/III/2019.

Surat tertanggal 18 Maret 2019 itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca Pandjaitan. Isi surat tersebut diawali dengan pertimbangan surat BP-OKK DPP Partai Demokrat No.782/OKK-PD/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, perihal usulan pergantian unsur pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Provinsi Riau. Partai Demokrat memutuskan pergantian unsur pimpinan DPRD sekaligus mencabut SK DPP PD No.272/ SK/DPP. PD/SK/2014 tanggal 3 November 2014 tentang rekomendasi pimpinan DPRD Riau Fraksi Demokrat yang menetapkan Noviwaldy Jusman sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. (e2)

KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Riau Husni Tamrin menjelaskan, pihaknya menahan sejumlah truk pengangkut CPO dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada perusahaan karena yang ditahan merupakan mobil overloading. “Untuk tindak lanjutnya akan diserahkan kepada penegak hukum,” katanya Husni mengatakan itu menyusul setelah sejumlah mobil pengangkut CPO PT Adei Plantation ditahan oleh komisi gabungan DPRD Provinsi Riau, Selasa (26/3/2019). Selain mobil CPO, sejumlah mobil pengangkut kayu untuk bahan baku kertas di salah satu pabrik ikut terjaring. Aksi penahanan mobil yang melebihi tonase tersebut terungkap pada kunjungan insidentil Komisi III dan Komisi IV di Kabupaten Pelalawan. Dalam kunker itu, kata Husni, ada dua perusahaan yang dikunjungi termasuk mengambil sampel limbahnya. “Sampel limbah yang diambil akan kita uji, di lab. Seterusnya, hasil tersebut akan kita umumkan ke publik,” ujarnya. Tujuan kunker ini murni untuk memberikan efek jera kepada perusahaan melebihi tonase, dimana saat ini jalan raya kita hanya bisa menahan beban 10 sampai 15 ton. “Sebagaimana kita ketahui, ideal beban jalan raya kita adalah hanya bisa menahan 15 ton, sementara fakta di lapangan mobil CPO lebih 30 ton termasuk mobil balak,” tegas dia. Terhadap, mobil yang ditangkap pada Kunker insidentil tersebut tandas Tamrin akan diparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Riau. Dalam kunker insidentil yang melibatkan jajaran dinas dan intansi terkait --diantaranya Direktorat Lalu Lintas Polda Riau AKBP Wimpyanto

DPRD Riau Tahan Truk CPO

Husni: Untuk Beri Efek Jera

R, S.Ik, Kasubdit Gakkum, Dinas PUPR dan Dishub Riau—sebanyak tiga mobil CPO PT Adei Plantation ini diamankan tepatnya di jalan Desa Batang Nilo Kecil Kabupaten Pelalawan. Tiga mobil tersebut mendadak dihentikan di tengah jalan oleh petugas Gakkum. Menariknya, mobil yang mengangkut CPO PT Adei ditemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, mobil tersebut tidak memiliki KIR, begitu juga muatannya melebihi tonase. Saat itu juga mobil CPO ini langsung diamankan ke Mapolres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut, seterusnya digelandang ke Mapolda Riau. Sementara itu, dua mobil CPO lagi diamankan di jalan Lintas Timur tepatnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Mobil CPO ini diduga milik subkontraktor PT SLS. Tanpa ampun,

mobil tersebut langsung digelandang ke Mapolres Pelalawan untuk ditindak. Selain mobil pengangkut CPO. Dua mobil pengangkut kayu juga menjadi sasaran tim gabungan. Dua mobil pengangkut balak ini, amankan di Jalan Lintas Timur tepatnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Kunjungan kerja insidentil ini diikuti Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar, Ketua Komisi IV H. Husni Tamri, H. Yurjani Moga, Sekretaris komisi IV, anggota komisi IV Markarius Anwar, dan Sekretaris komisi III, Suhardiman Ambi. Kunjungan kerja komisi gabungan ini, menyasar PKS PT Adei. Di PKS PT Adei tersebut melihat secara langsung proses pengolahan pabrik. Hanya saja, ketika kunker komisi gabungan PKS yang bersangkutan tidak beroperasi. Menurut penuturan, salah seorang

manejemen PT Adei, saat kunker tiba lokasi buah sawit tidak masuk. “Memang PKS kita tidak beroperasi, lantaran buah ‘trek’ dan tidak masuk,” ujar salah seorang manejemen PT Adei, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Meskipun demikian, rombongan menyasar ke lokasi pengelolaan limbah. Setidaknya, ada tujuh kolam limbah PT Adei dilihat secara langsung. Untuk membukti baku mutu, rombongan mengambil sampel air limbah yang berada di kolam penampung dua dan kolam lima. Sebelumnya, rombongan komisi gabungan juga melakukan kunjungan insidentil di PKS PT Sari Lembah Subur tepatnya, di kecamatan Kerumutan. Di lokasi ini, rombongan meninjau pengelolaan limbah. Tak ketinggalan sampel limbah diambil. (e2)

Aherson Minta Gaji Guru Honorer Setara UMR KETUA Komisi V DPRD Provinsi Riau Aherson mengakui gaji para guru honorer di Provinsi Riau masih di bawah UMR (upah minimum regional). Ia berharap, Gubernur Riau yang baru, Syamsuar, bisa berkomitmen untuk memperjuangkannya. “Minimal UMR-lah, agar leluasa mengajar dan mencukupi kebutuhan,” katanya. Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan hal itu saat menerima Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri Provinsi Riau,

yang mengadukan nasib mereka ke Komisi V DPRD Riau, Rabu (27/3/2019). Salah satu permintaan guru honor adalah bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) karena selama ini tidak pernah mendapatkannya. Termasuk juga perbaikan gaji. Menyoal tuntutan THR, menurut politisi Partai Demokrat itu, pihaknya akan membahas sial THR itu bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan (Disdik).”Khusus apa yang

diusulkan ini, nanti kita akan rapat dengan BPKAD dan Disdik. Kalau THR guru honorer, bisa diakomodir APBD. Dengan catatan, melihat kondisi keuangan kita,” cakap Aherson. Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri Riau, Eko Wibowo mengatakan, selama ini mereka tak pernah mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Komisi V DPRD Riau untuk

memperjuangkan THR mereka dan memperhatikan gaji mereka yang kecil. “Kita minta diperjuangkan oleh Komisi V bidang pendidikan. Kalau bisa kita guru honorer juga mendapatkan THR. Juga kita berharap agar pemerintah bisa memperhatikan gaji kami. Gaji kami kalau bisa dinaikkan menjadi UMR. Karena saat ini gaji kami sangat kecil, bahkan lebih besar pula gaji buruh,” harap Eko, dilansir cakaplah.com. (e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

Sumiyanti Soal Karhutla di Riau

”Jarang yang Sengaja Dibakar”

“Sengaja dibakar ini jarang, bisa jadi karena puntung rokok dari orang yang lalai, jadi banyak di daerah gambut tersebar. Jadi selain Pemprov Riau kita juga minta kerjasama dari masyarakat untuk sama-sama menjaga agar bisa mengurangi kebakaran hutan.”

SUMIYANTI, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, menilai kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang kembali marak terjadi di Provinsi Riau ditengarai mayoritas tidak karena sengaja dibakar. Ia menyebut memang ada yang sengaja dibakar tapi jumlahnya tidak banyak. “Sengaja dibakar ini jarang, bisa jadi karena puntung rokok dari orang yang lalai, jadi banyak di daerah gambut tersebar. Jadi selain Pemprov Riau kita juga minta kerjasama dari masyarakat untuk sama-sama menjaga agar bisa mengurangi kebakaran hutan,” ungkap politisi Partai Golongan Karya itu. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir jumlah titik panas (hotspot) di Riau akibat kebakaran hutan dan lahan bertambah. Meski hari ini terpantau 79 titik namun kemarin jumlahnya mencapai 165 titik panas yang tersebar di sejumlah daerah. Terkait kondisi ini, Komisi IV DPRD Riau menilai Pemprov Riau sudah terlena akibat sudah tiga tahun Riau tanpa kabut asap sehingga melonggarkan upaya pencegahan. “Pemprov Riau ini seperti terlena dengan prestasi yang sudah ada. Memang sudah tiga tahun ini kita sudah bebas asap, mungkin mereka sudah menganggap punya prestasi jadi agak longgar,” kata Sumiyanti, Kamis (21/3/2019), dilansir cakaplah.com. Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih peka dan menyelesaikan hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat Riau tersebut. (e2)

Dewan Soroti DBH Seringkali Terlambat DPRD Provinsi Riau menyoroti masalah dana bagi hasil (DBH) yang seringkali terlambat. Untuk mengurangi ketergantungan pembagian DBH tersebut, Pemprov Riau diminta untuk jeli melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi DBH yang belum dibayarkan. “Saat penyusunan APBD Riau, Pemprov diharapkan dapat memperkirakan estimasi tunda bayar DBH yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran,” sebut Ketua Pansus DPRD Riau, Karmila Sari, dalam sebuah sidang paripurna, Senin 25 Maret 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo dan juga disaksikan Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu serta dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Selain memperkirakan estimasi, menurut politisi Partai Golongan Karya itu, Pemprov Riau juga diminta secara terus menerus berkonsultasi

dengan pemerintah pusat agar dapat mengatasi pelaksanaan tunda bayar DBH untuk provinsi. “Karena, tunda bayar merupakan salah satu penghambat kelancaran pembangunan,” tandas politisi dari Daerah Pemilihan Rokan Hilir ini. “Tidak hanya masalah DBH, Pansus yang dibentuk tanggal 4 Maret 2019 lalu ini meminta agar Pemprov lebih cermat menetapkan APBD dengan mempertimbangkan asumsiasumsi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya, dilansir r1.com. Dikatakannya lagi, Pansus juga merekomendasikan Pemprov Riau untuk menginventarisir semua kegiatan yang batal atau belum dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dengan catatan anggaran survei tersebut sudah dimasukkan. “Tentunya hal ini bisa segera diterapkan agar kegiatan yang sempat tertunda atau belum dilaksanakan bisa tetap menjadi prioritas tahun berikutnya, sehingga biaya survei yang dilakukan tidak sia-sia,” ulasannya. (e2)

Alfedri Minta Bapekam dan Kepala Kampung Bersinergi B

“Kepada seluruh anggota Bapekam, kami ingin agar terjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kampung, termasuk dengan Kepala Kampung karena Bapekam juga merupakan bagian dari pemerintahan di Kampung.”

UPATI Siak Drs. H. Alfedti M.Si. meminta jajaran Bapekam (Badan Permusyawaratan Kampung) harus bersinergi dengan semua elemen yang ada di kampung, terutama dengan kepala kampung. “Semua proses harus melibatkan Bapekam sebagai representasi perwakilan warga,” katanya. Bupati Alfedri mengatakan hal itu saat melantik Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di 7 Kampung Se Kecamatan Koto Gasib, di Aula Kantor Camat Koto Gasib, Selasa (02/04/2019). Alfedri berpesan, agar Pemerintah Kampung harus mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerjasama dalam pemerintahan di Kampung. Di hadapan anggota Bapekam bersama para Kepala Kampung, Bupati juga menyampaikan agar Bapekam mampu meningkatkan partisipasi dan berperan serta dalam proses pembangunan di Kampung. “Kepada seluruh anggota Bapekam, kami ingin agar terjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kampung, termasuk

dengan Kepala Kampung karena Bapekam juga merupakan bagian dari pemerintahan di Kampung”, ujarnya. Bapekam harus melibatkan masyarakat dalam penyerapan aspirasi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Di mana Bapekam mempunyai 3 fungsi menurut undang-undang, yakni bersama Kepala Kampung menyusun Peraturan Kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Pemerintah Kampung. Maka dari itu, saya ingin agar Bapekam mampu melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh”, tegas Alfedri. Sebanyak 7 Kampung anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yang dilantik. Rantau panjang, Pangkalan Pisang, Keranji Guguh, Buatan I, Empang Pandan, Teluk Rimba dan Sengkemang. Turut hadir, Anggota DPRD Siak Fairus, Kadis PMK Yurnalis, Camat Koto Gasib Dicky Sofyan, Upika Kecamatan Koto Gasib serta Kepala Kampung Se Kecamatan Koto Gasib.***

Risalah

PT. CPI

Dibantu PT CPI, Rektor UR Ucapkan Terimakasih

Keutamaan Menyantuni Anak Yatim

Seorang muslim hendaknya berbagi dengan anak yatim agar jiwanya bersih dari keserakahan. Menyantuni anak yatim akan membuat orang menjadi rendah hati dan mulia, baik di mata manusia maupun Allah.

ATA yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti anak kecil yang sudah tidak lagi memiliki ayah karena ditinggal mati. Karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menyantuni anak yatim. Mereka yang berbagi rezekinya dengan anak yatim akan mendapatkan beberapa keutamaan. Istilah yatim atau yatimah dalam bahasa Arab memiliki arti anak kecil yang kehilangan atau ditinggal mati ayahnya. Demikian pula dalam istilah agama. Batasnya adalah sampai ia dewasa atau balig. Ketika seorang yatim mencapai usia balig, wajib bagi walinya untuk menyerahkan harta anak tersebut karena telah menjadi haknya. Adapun beberapa keutamaan bagi umat muslim yang menyantuni anak yatim, di antaranya: Seorang muslim yang ingin dekat dengan Rasulullah saw. di surga hendaklah menyantuni anak yatim. Kedekatan antara orang yang menyantuni anak yatim dan Rasulullah di surga diibaratkan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah saw. bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini,” kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan kedu-

anya” (HR. Bukhari, Shahih Bukhari, Sahl bin Sa’ad As-Sa’idiy: 5304). Menyantuni dan mengasihi anak yatim juga dapat melembutkan hati seorang muslim. Kasih sayang yang ia berikan kepada anak yatim akan melunturkan sifat-sifat buruk seperti kikir, dusta, iri, dan dengki. Tidak hanya itu, Allah juga menjamin segala kebutuhan hidup seorang muslim yang mengasihi anak yatim, sebab secara tidak langsung ia telah menjadi figur orang tua anak-anak tersebut. Oleh sebab itu, orang yang mengasihi anak yatim tidak akan kekurangan materi karena melalui dirinya Allah limpahkan pula rezeki untuk orang-orang yang membutuhkan. Allah mencintai hamba-Nya yang bermurah hati kepada anak yatim. Rasulullah saw. pernah berkata bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang mengasihi, berlaku ramah, serta bertutur kata manis kepada anak yatim. Seorang muslim yang menyantuni anak yatim akan memperoleh jaminan perlindungan di hari kiamat kelak. Perbuatan baiknya selama di dunia akan menjauhkannya dari siksa dan api neraka. Selama hidup di dunia, tidak bisa dmungkiri jiwa manusia sering kali terkotori dengan sifat tercela, misalnya terlalu berlebihan dalam mencintai dunia sehingga menimbulkan sifat kikir dan eng-

gan berbagi dengan sesama. Allah sangat membenci manusia yang menimbun harta dan membiarkan sesamanya dalam kemelaratan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berbagi dengan anak yatim agar jiwanya bersih dari keserakahan. Menyantuni anak yatim akan membuat orang menjadi rendah hati dan mulia, baik di mata manusia maupun Allah. Seorang muslim yang mengasihi siapa saja yang ada di bumi niscaya akan dikasihi oleh yang di langit. Allah menjanjikan kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat bagi siapa saja yang mengasihi sesamanya selama hidup. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berbagi dengan sesama karena Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-Nya yang baik terjebak dalam kesusahan. Itulah beberapa keutamaan seseorang yang menyantuni anak yatim. Menyantuni dan mengasihi anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai Allah Swt. Barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah akan memuliakan dirinya selama hidup di dunia, serta memberikan tempat terbaik untuknya di akhirat nanti. Bagi Anda yang ingin berzakat dengan berdonasi untuk anak yatim, anda bisa mulai untuk membantu mereka. Silakan klik gambar di bawah ini untuk memulai berdonasi. (int)

Infotorial pt. cpi

“Kita bisa bersama-sama melihat jalan yang sama dan dengan spirit yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, pendidikan di Provinsi Riau makin maju untuk Indoneia yang makin maju, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar.”

EKTOR UR (Universitas Riau), Aras Mulyadi, mewakili pihak universitas yang diberikan bantuan mengucapkan terimakasih dan berjanji akan mengembangkan bantuan tersebut nantinya. “Kami ucapkan ribuan terimkasih, dan ini akan kami perluas dan kembangkan nanti,” katanya. “Bersama kami akan kembangkan SDM, dan semoga dapat dimanfaatkan masyarakat luas,” tutur Aras saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan 4 universitas di Riau, di Hotel Novotel Pekanbaru, Jumat (15/3/2019). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut ditandatangani dengan Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Islam Riau. Salah satu program pengembangan masyarakat dari PT CPI tersebut yang memberikan bantuan pendidikan untuk program studi masing-masing kampus. Di antaranya adalah, Teknik Kimia Universitas Riau, Teknik Perminyakan UIR, Teknik Elektro Unilak, dan FMIPA Kimia Umri. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala SKK Migas Sumbagut Avicenia Darwis,

perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, para rektor dari keempat perguruan tinggi, dan manajemen PT CPI. Kepala SKK Migas Sumbagut Avicenia Darwis dalam sambutannya mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kapasitas dari dosen dan mahasiswa dari sejumlah jurusan di keempat perguruan tinggi tersebut. Dikatakannya, program kemitraan dengan universitas tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010 lalu. Lingkup bantuan mencakup kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia di antaranya melalui kuliah tamu, seminar, kunjungan lapangan, dan publikasi jurnal. “Kita bisa bersama-sama melihat jalan yang sama dan dengan spirit yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, pendidikan di Provinsi Riau makin maju untuk Indoneia yang makin maju, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar,” kata Avicenia Darwis dalam kesempatan itu. Ia berharap, melalui kegiatan tersebut diharapkan juga bisa membantu peningkatan akreditasi kampus masing-masing universitas. Melalui Program Kemitraan dengan Universitas ini, kami berharap

dapat membantu peningkatan akreditasi jurusan di masing-masing universitas. “Tujuan besarnya adalah berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia di Riau,” ulas Winu Adiarto .leaku GM External Affairs PT CPI dalam sambutannya. Ia juga berharap, bantuan tersebut bisa memberikan kemandirian, dengan peningkatan sumber daya manusia.”Kami meyakini bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Winu. PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat terampil dan berdedikasi, PT. CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai operasi PT. CPI di Indonesia dapat diakses melalui www.indonesia.chevron. com. (e2/tpc)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Galeri Pemkab Rohil

Bupati Wardan Tinjau UNBK Jenjang SMP

SEPANJANG April 2019, Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP terlibat dalam sejumlah kegiatan, yang kebanyakan dilakukan di dalam daerah. Antara lain, pada Senin (22/4), Wardan meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang SMP. Sekolah yang dipantau tersebut, yakni SMP Negeri 1 Tembilahan dan SMP Negeri 3 Tembilahan. Pada Minggu (28/4) pagi, Bupati Wardan membuka kegiatan Penyempurnaan RPJMD, Renstra dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, bertempat di Aula Hotel Dyan Graha Pekanbaru. Jauh sebelumnya, Rabu (10/4/2019), Wardan

menghadiri peringatan haul Syekh Abdurrahman Siddiq Bin Muhammad Afif Al-Banjari ke-82 di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri. Sementara Kamis (25/4/2019) siang, Wardan membuka Festival Sampan Selodang Tingkat Kabupaten di Kecamatan Gaung. Selanjutnya, Minggu (21/4/2019), Wardan menghadiri Peringatan Hari Kartini ke 140 Tahun 2019. Sedangkan pada Selasa (9/4/2019) bertempat di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil, Tembilahan, Bupati Wardan menghadiri kegiatan peringatan Israâ&#x20AC;&#x2122; dan Miâ&#x20AC;&#x2122;raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriyah yang ditaja Kementerian Agama Kabupaten Inhil.***

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

Legislator Riau Beri Catatan terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Bangsa Indonesia baru saja usai melaksanakan pesta demokrasi yang diberi nama dengan Pemilu Serentak 2019. Inilah untuk pertama kalinya pilpres (pemilihan presiden) dan pileg (pemilihan anggota legislatif) dilaksanakan secara serentak, yang puncaknya digelar pada Rabu (17/4/2019).

api, sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara serentak itu menimbulkan sejumlah masalah. Antara lain, banyaknya petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang meninggal dunia. Data terakhir menyebutkan, lebih dari 300 petugas KPPS wafat. Kasus yang sama juga menimpa petugas kepolisian dan bawaslu (badan pengawas pemilu). Untuk skala lokal Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan penyelenggara Pemilu serentak 2019 di daerah itu yang meninggal dunia karena dipicu kelelahan dan beban kerja, bertambah menjadi enam orang. Komisioner dan Koordinator Divisi SDM KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Rabu, mengatakan korban meninggal dunia yang baru terjadi bernama Amsar. Almarhum adalah seorang petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di TPS 06 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu. “Wafat pada tanggal 24 April 2019 jam 01.20 WIB pasca mengalami penurunan fungsi jantung semenjak tanggal 18 subuh pada saat perhitungan suara DPRD kabupaten,” katanya. Dengan begitu, hingga 24 April ini, berdasarkan data KPU Riau, sebanyak enam orang dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas di Provinsi Riau meninggal dunia karena dipicu kelelahan saat bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Total ada 28 penyelenggara yang mengalami kemalangan, dengan rincian enam orang meninggal dunia dan 22 lainnya sakit hingga ada yang keguguran kandungan karena kelelahan. Sebanyak dua orang yang meninggal adalah ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bengkalis. Mereka bernama Yansen Andrys David, Ketua KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Bengkalis

Kota, dan Suratinizar Ketua KPPS di TPS 02 Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan. Kemudian, korban meninggal lainnya bernama Ema anggota KPPS di TPS 1 Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, serta Faisal Ketua KPPS TPS 01 Desa Kumantan, Bangkinang, Kabupaten Kampar. Selain itu, ada Umar Banu, Ketua KPPS di TPS 16, Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. “Ada yang karena kecelakaan berkendaraan saat tugas, juga kena serangan jantung,” kata Nugroho Noto Susanto, menjelaskan penyebab kematian petugas Pemilu tersebut, seperti dilansir Antara. Menyikapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman menyampaikan turut berduka cita atas banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang sakit hingga meninggal dunia. Politisi Gerindra ini meminta kondisi ini menjadi bahan evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke depannya. “Kita minta kejadian ini menjadi bahan evaluasi KPU ke depanya agar kejadian ini tidak terjadi lagi, kasihan, Pemilu ini pesta demokrasi, tapi sampai merenggut nyawa,” tegas Taufik jepada CAKAPLAH.com, Rabu (24/4/2019).

Taufik mengatakan, Pemilu tahun ini cukup rumit, sebab selain pilpres juga ada pileg yang semuanya serentak dilakukan. Yang pada akhirnya berdampak pada petugas KPPS yang kewalahan. “Karena kewalahan dan rumit itulah banyak petugas KPU yang meninggal, sakit dan lainlain lantaran tidak sanggup menahan fisik mereka dalam menyelesaikan semuanya dalam rekapitulasi penghitungan suara,” cakapnya lagi. Taufik Arrakhman juga mengkritisi lambannya informasi yang diberikan oleh KPU terutama terkait masalah hasil C1 pemilihan yang dilakukan di web resminya. Padahal sebelumnya sudah dijanjikan setelah beberapa hari pelaksanaan Pemilu, C1 sudah dipublikasikan. “Sekarang C1 tidak terekspos seluas-luasnya, padahal harus diekspos. Ini juga dijanjikan sebelumnya oleh KPU lewat web resminya beberapa hari setelah Pemilu. Tapi sudah berjalan sekitar satu minggu ini tidak juga bisa di publish, berarti sistem yang mereka bangun itu gagal. Padahal anggaran sudah cukup besar untuk hal ini,” sebutnya, Selasa (23/4/2019). Lebih jauh disampaikan oleh politisi Gerindra Dapil Kota Pekanbaru ini, seharusnya dalam tiga atau empat hari sete-

lah Pemilu dengan melakukan klik kpu. go.id sudah tahu hasilnya. Tapi sekarang apa yang terjadi, sehingga tidak diketahui pertanggungjawabannya.”Seharusnya panitia penyelenggara harus menyiapkan segalanya terhadap informasi ini. Tapi kenyataannya terpaksa kita yang harus menyiapkan atau cari sendiri apa yang kita butuhkan terhadap informasi ini,” tambahnya, dilansir halloriau.com. Di bagian lain, DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau mengkritisi lemahnya pengawasan Sentra Gakkumdu dalam mengawasi Pemilu serentak 2019 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPW PPP Riau Husaimi Hamidi, dikatakannya pihaknya belum bisa menghitung peta suara di Riau dikarenakan suara partai yang berserakan. “Kinerja kita dengan hasil itu tidak berbanding lurus, makanya perhitungan banyak yang meleset,” ujarnya, Kamis, 25 April 2019, dilansir riauonline.co.id. Dijelaskannya, ia secara pribadi bingung dengan pengawasan yang super ketat saat menggelar kampanye di masa kampanye, di mana ada pengawalan banyak polisi dan Panwaslu. “Saya bingung ketika kampanye super ketat pengawasannya, ada polisi dan panwas, tapi pas Minggu tenang tidak ada saya lihat, ini yang saya sayangkan,” jelasnya. Apalagi, saat Minggu tenang Husaimi meyakini banyak Caleg yang berbuat curang dengan melakukan serangan fajar, namun tidak ada yang berhasil ditangkap oleh Sentra Gakuumdu. “Saran kita, untuk mengantisipasi situasi begini, naiknya kita kembali ke sistem nomor urut, jadi tidak ada pertarungan dana lagi, paling ributnya di internal partai,” ulasnya. Saat disinggung apakah melesetnya peta suara PPP disebabkan oleh Pileg yang

serentak dengan Pilpres, Husaimi menilai hal tersebut tidak terlalu berpengaruh, sebab sosok figur masih menjadi pertimbangan utama masyarakat. “Tidak ada pengaruh besar dari pilpres, ini lebih kepada figurnya,” tutupnya. Merdeka.com - Pemilu serentak 17 April 2019 telah memakan korban para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kelelahan sampai meninggal dunia. Demikian juga korban dari aparat keamanan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai ada beban kerja tak wajar diterima para petugas KPPS. “Insentif untuk KPPS bisa dikatakan sangat minim ditambah lagi tidak ada jaminan terhadap asuransi kesehatan ataupun kematian akibat beban kerja yang cenderung tidak manusiawi dari sisi durasi kerja,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni Sabtu (20/4), dilansir merdeka.com. Menurut Titi, KPU seharusnya mengalokasikan insentif asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para KPPS. Sebab, skema pemilu serentak dengan lima surat suara memang tidak kompatibel dengan kapasitas beban yang harus ditanggung pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu. “Ini tidak sepadan dengan kemampuan dan daya tahan kerja petugas supaya bisa bekerja efektif dan profesional. Makanya, sedari awal yang kami usulkan bukan pemilu borongan lima surat suara,” kritik Titi. Titi menyarankan, formula terbaik untuk Pemilu serentak nasional adalah dengan memilih presiden, DPR, dan DPD. Lalu pemilu serentak daerah DPRD Provinsi, DRPD Kab/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Jeda jaraknya adalah 2,5 tahun atau 30 bulan tiap penyelenggaraannya. Dengan demikian, lanjut Titi, distribusi beban kerja menjadi lebih rasional, partai politik serta pemilih juga lebih mudah beradaptasi. Solusi lain, kata Titi, dengan teknis pungut hitung yang semestinya bisa dibuat lebih sederhana dengan mengurangi

berbagai beban pengisian formulir yang menurut Titi terlalu banyak. “Jadi saya kira rekapitulasi elektronik menjadi sebuah keniscayaan. Selain bisa membuat hasil lebih cepat tersaji,” jelas dia. Terakhir, alokasi kursi di daerah pemilihan menurut Titi perlu dilakukan. Sebab, pemilih bisa dapat lebih rasional mengenali para calon legislatif dan beban penghitungan untuk KPPS bisa dijaga lebih wajar dan proporsional. Bangga Di tengah berbagai kekurangan dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Ketua DPRD Riau, Septina Primawati mengaku bangga dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang terjadi pada Pemilu 17 April 2019. Dia berharap pada Caleg (Calon Legislatif) yang terpilih nanti harus benar-benar peduli pada Daerah Pemilihan (Dapil) nya. “Kita sangat senang dengan antusiasnya masyarakat datang ke TPS dalam memberikan hak suaranya. Dengan demikian kita berharap siapapun Caleg yang terpilih atau duduk nantinya di Dewan haruslah orang-orang yang peduli masyarakat di Dapilnya dan daerah Riau secara keseluruhan,” sebutnya, Kamis (18/4/2019) kemarin. Diakuinya, dirinya memang belum mengetahui atau mendapatkan laporan tentang berapa tinggi tingkat partisipasi, tapi dengan melihat kondisi yang terjadi saat pencoblosan, diakuinya angka ini lebih tinggi dari sebelumnya. “Kalau kita lihat, tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi dari pelaksanaan sebelum-sebelumnya,” tambah Dapil Inhil ini lagi. Disampaikan juga, sebagaimana dilansir halloriau.com, masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, keamanan dan persatuan pasca Pemilu 2019. Semua pihak harus menahan diri, pelaksanaan sudah usai. “Biarkan pihak KPU dan Bawaslu melakukan tugasnya dalam penghitungan dan pengawasan pelaksanaan. Pihak keamanan juga diminta tetap melakukan pemgawalan keamanan,” katanya. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Bupati ke OPD: Kita Ingin Target Pekerjaan Tercapai

Bupati Inhil Menginginkan Pemerintahan yang Transparan

“Apa yang disampaikan pak Bupati, kita tadi sudah sangat tepat. Artinya kami ingin seluruh OPD, Asisten dan jajaran memahaminya.” BUPATI Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki data base pembangunan. Dengan demikian dalam 5 tahun kedepan pihaknya dapat menyelesaikan pekerjaan tahap demi tahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah. “Kalau tidak punya data base ba gai mana kita mau menyelesaikan peker jaan,”kata Bupati Inhil HM Wardan, saat memimpin pembahasan penyempurnaan RPJMD Renstra dan Pohon Kinerja, Senin (29/4). Dicontohkan Bupati, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang harus memiliki data base kondisi jalan rusak berat, rusak ringan dan rusak sedang. Maka dari itu, data base tersebut akan menjadi buku saku. “Tentunya akan memudahkan kita dan dalam merencanakan pembangunan. Artinya akan ada tolak ukur sebuah pekerjaan itu,”papar Bupati. Oleh karena itu para OPD yang hadir pada saat itu diminta benar-benar fokus dan mampu mengangkat seluruh persoalan dari akar yang paling bawah serta kemudian mengintegrasikannya antar lembaga. “Kita ingin target pekerjaan tercapai, sehingga.terwujudnya tata kelola Pemerin-

tah Daerah (Pemda) yang baik, akuntabel dan transparan,”tegasnya. Hal yang sama juga dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Syamsuddin Uti. Merespon keinginan Bupati, Wabup ingin sebuah pekerjaan menjadi tolak ukur dalam 5 tahun kedepan. Terutama dimasa priode Wardan dan Syamsuddin Uti. “Apa yang disampaikan pak Bupati, kita tadi sudah sangat tepat. Artinya kami ingin seluruh OPD, Asisten dan jajaran memahaminya,”pangkas mantan Ketua KONI Inhil ini. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, maka Wabup sangat optimis untuk 5 tahun visi dan misi Kabupaten Inhil 2018-2023 akan dapat diselesaikan secara baik sesuai harapan. Dalam pembahasan penyempurnaan RPJMD Renstra, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil menghadirkan nara sumber yang sangat berkompeten di tinggal Nasional. Di antaranya, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah Sumatera Ditjen Bengda Kemendagri RI, Bagus Herbowo. ST dan Ditjen Bengda Kemendagri RI Dodi Alfianto serta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Inhil untuk memaparkan Pohon Kinerja.***

Bupati Inhil Apresiasi Kegiatan IKGTKI PGRI IKATAN Guru Taman Kanak-kanak Indonesia -Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Peringatan Hari Kartini ke 140 Tahun 2019 Ahad (21/4). Kegiatan yang dipusatkan di lokasi Car Free Day (CFD) Jalan Swarna Bumi Tembilahan itu dihadiri Bupati Inhil HM Wardan, Bunda PAUD Hj Zulaikhah, dengan mengusung tema Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Menuju PAUD yang Berkualitas. Dalam sambutannya Bupati Inhil HM Wardan, memberi apresiasi terhadap IGTKI-PGRI Inhil yang telah menggagas kegiatan tersebut. Sebab, tidak semua Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan demikian. “Mari kita berikan apresiasi kepada IGTKI Inhil, karena hari ini dapat melaksanakan peringatan Hari Kartini,”katanya. Peringatan Hari Kartini, lanjut Bupati, secara nasional memang tidak ada surat edaran ataupun anjuran untuk dilakukan. Akan tetapi IGTKI-PGRI Inhil, memiliki inisiatif

untuk memperingati. Artinya, IGKTI cukup memprihatinkan peringatan Hari Kartini. Bupati, berhara aktivitas yang banyak dari PGRI Inhil, bersama-sama dengan IGTKI agar dapat melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Kartini secara luas. Demikian, pula melalui dinas terkait dalam hal ini nanti Dinas Pendidikan. “Karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan terutama yang berkaitan dengan pendidikan,”sebutnya. Sementara itu, Bunda PAUD Inhil Hj Zulaikhah, saat diwawancarai mengaku bangga dan bersyukur atas pelaksanaan kegiatan itu. Apalagi dapat melihat senyum dan semangat para anak usia dini yang antusias dalam mengikutinya “Saya melihat semangat yang luar biasa baik dari IGTKI maupun orangtua termasuk anak-anak usia dini itu sendiri,”pangkas Zulaikhah. Kegiatan itu tentunya murni partisipasi dari orangtua murid. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam memperingati Hari Kartini, memiliki pesan seperti apa RA Kartini itu dimasa lalu.***

Bupati Inhil Minta Haul Memperat Silaturrahmi BUPATI Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), HM Wardan menghadiri peringatan haul Syekh Abdurrahman Siddiq Bin Muhammad Afif Al-Banjari Ke-82, Rabu (10/4/2019) di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri. Terdapat ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Al-Hidayah. Kedatangan ribuan masyarakat dari berbagai penjuru negeri tersebut untuk menghadiri Peringatan Haul Syekh Abdurrahman Siddiq Bin Muhammad Afif al Banjari ke-82 yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. Peringatan Haul ini pun turut dihadiri Bupati Inhil, HM Wardan, Wakil Gubernur Riau H Edy Satar Nasution, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti, Asisten 3 Sekda provinsi Kalimantan Selatan serta undangan, baik dari Provinsi Riau maupun dari Provinsi Kepri dan Jambi. Dihadapan ribuan jemaah, Bupati berharap agar peringatan haul dapat dijadikan momentum untuk meneladani sosok ulama yang juga dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sapat itu. “Disamping itu, peringatan ini juga mesti dijadikan momen mempererat tali silaturrahmi antar sesama muslim serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua,” pungkas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Inhil menyampaikan, sosok Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan ulama cerdas yang banyak melahirkan tulisan mengenai ilmu agama Islam dan menjadi rujukan umat, bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke luar negeri seperti Malayasia, Singapura dan Thailand. “Momen ini jangan hanya sekedar menjadi ajang berkumpul saja, tapi harus menjadi momentum meneladani keteladanan Tuan Guru Sapat, mempererat silaturrahmi dan memperkuat keimanan,” tukas Bupati. Sedangkan perwakilan dari Kerukunan Syekh Abdurrahman Siddiq (KKSA), Al habib Yahya Bin Al Habib Thohir Assegap menyebutkan, untuk setiap umat muslim mengingat perjuangan para pewaris nabi dengan cara bersyukur dan menyebut nikmat Allah SWT. “Selama sekitar 27 tahun beliau mengabdikan diri mengajari umat ilmu keagamaan secara ikhlas bahkan tanpa pamrih. Bahkan, Beliau tidak pernah menerima gaji sebagai Mufti Kerajaan Indragiri karena keluasan ilmu dan pergaulannya, maka beliau memiliki banyak murid yang sudah tersebar di pelosok Indonesia/bahkan di luar negeri,” katanya seraya membacakan manaqib Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari.***

BUPATI Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan Membuka Acara Pembukaan Penyempurnaan RPJMD, Renstra dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, bertempat di Aula Hotel Dyan Graha Pekanbaru, Minggu (28/4) Pagi. Dalam sambutannya Bupati Inhil, menegaskan bahwa acara ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan melakukan Penyempurnaan Pohon Kinerja dan rancangan strategis daerah. “Perlu penyempurnaan, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah Tertuang didalam RPJMD, RENSTRA dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten inhil tahun 2018-2023 beberapa waktu yang lalu”, Ujar Wardan Melalui kegiatan ini, Bupati Inhil juga berharap terwujudnya Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. “Penyempurnaan RPJMD, Renstra dan Pohon Kinerja bersama Dirjen Bangda Republik Indonesia, nantinya akan dirangkum dalam sebuah dokumen yang mencerminkan target kinerja, visi, misi, pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran yang telah ditetapkan,”. ujar Wardan Selain itu, Bupati Inhil juga menyampaikan harapan kepada seluruh perangkat daerah agar serius dan berkomitmen untuk bisa menyelesaikannya dalam tiga hari kedepan. “Hal ini, merupakan upaya untuk menyempurnakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Priode 2018 – 2023 guna terwujudnya Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, tutup Wardan. Pada acara tersebut, Turut dihadiri Wakil bupati inhil H. Syamsudin Uti, Sekretaris Daerah H. Said Syarifuddin, Perwakilan Dirjen Bangda RI, Pejabat eselon II, III pemkab inhil dan perwakilan camat se-Inhil.***

PT. IKPP

Infotorial pt. IKPP

Kecantikan

Rambutan untuk Kecantikan Tak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal agar kulit wajahmu sehat, karena dengan menggunakan masker dari buah rambutan, kulitmu akan mendapatkan nutrisi yang tercukupi. Jika nutrisi kulit tercukupi, maka kamu akan mendapatkan kulit yang lembut dan juga kenyal.

PT IKPP Pastikan:

Tidak Ada WNA Pekerja Terdaftar sebagai Pemilih “Kunjungan ini sekaligus menepis isu yang berkembang bahwa ada WNA pekerja di perusahaan Pulp and Paper tersebut yang terdaftar di KPU Kabupaten Siak yang berpotensi ikut memilih, dari hasil pemeriksaan tadi itu ternyata tidak ada satupun yang berada atau bekerja di PT IKPP.”

“DAPAT dipastikan tidak ada nama karyawan WNA yang terdaftar di DPT Kabupaten Siak, jangankan ikut memilih berbahasa Indonesia aja susah. Dan mereka (WNA) saat ini memakai Visa Kerja dan akan kembali pulang ke negara asalnya jika masa Paspor telah berakhir,” ungkap Hasanuddin The. Hasanuddin mengatakan hal itu saat ditemui Ketua Panwascam Tualang Harlen Manurung ST, Selasa (5/3/2019). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tualang kunjungi PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, dimaksudkan untuk memastikan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di perusahaan tersebut tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Management perusahan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) melalui Pimpinan PT IKPP Perawang Hasanuddin The did-

ampingi Humasnya Armadi SE memastikan tidak ada nama WNA yang bekerja di perusahaannya saat ini yang terdaftar sebagai pemilih dan masuk di DPT mendatang. Sementara itu, Ketua Panwascam Tualang Harlen Manurung ST saat menemui Mill Head PT Indah Kiat Pulp and Paper Hasanuddin The diruang kerjanya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak perusahaan Pulp and Paper Perawang yang peduli dalam mensukseskan Pemilu 2019 nanti. “Kunjungan ini sekaligus menepis isu yang berkembang bahwa ada WNA pekerja di perusahaan Pulp and Paper tersebut yang terdaftar di KPU Kabupaten Siak yang berpotensi ikut memilih, dari hasil pemeriksaan tadi itu ternyata tidak ada satupun yang berada atau bekerja di PT IKPP,” terang Harlen. Lanjut Divisi Penindakan dan Pelanggaran itu menjelaskan, bahwa sebagai syarat agar dapat memilih itu harus Warga Negara Indonesia (WNI). (e2/drc)

AMBUTAN merupakan buah tropis yang memiliki bentuk sangat unik, yaitu memiliki banyak rambut di bagian kulit buahnya. Selain itu, rasanya yang manis, lezat, dan menyegarkan, membuat orang menggemari buah yang berasal dari Asia Tenggara ini. Ternyata, selain rasanya yang manis dan juga lezat, buah rambutan memiliki banyak vitamin, mineral, serat dan nutrisi yang bermanfaat untuk kecantikanmu. Penasaran apa saja manfaat rambutan untuk kecantikan? Yuk, simak ulasannya berikut ini! 1. Mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit wajah Dengan rutin mengonsumsi buah rambutan dapat mengurangi tandatanda penuaan pada wajah lho, mengapa bisa? Karena buah rambutan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga mampu mengurangi garis halus dan keriput pada wajah. 2. Mencerahkan wajah Tak hanya bisa mengurangi tandatanda penuaan saja, kandungan vitamin C yang tinggi pada buah rambutan juga dapat membantu mencerahkan kulit wajah, caranya? Cukup gunakan kulit rambutan sebagai masker wajah, karena kulit rambutan bermanfaat dapat membuat kulit wajah menjadi lebih cerah dan putih secara alami. Membuat masker dari buah rambutan sangat mudah lho girls, yaitu cuci kulit rambutan

yang akan digunakan sebagai masker, kemudian haluskan kulit rambutan tersebut dengan menggunakan blender. Setelah halus dan berubah menjadi pasta, oleskan pada kulit wajahmu secara merata. Diamkan selama beberapa menit, kemudian bilas dengan air hangat. Terapkan secara teratur, minimal 2 kali dalam seminggu agar kulit wajahmu menjadi cerah dan putih secara alami. 3. Meningkatkan kesehatan kulit Buah rambutan dapat meningkatkan kesehatan kulit lho, bahkan juga bisa mencegah kamu terkena kanker kulit. Buah rambutan mengandung antioksidan yang tinggi, yang terbukti ampuh dapat memerangi sel kanker kulit pada tubuhmu. Selain itu, kandungan air yang tinggi pada buah rambutan juga dapat menghidrasi kulit, serta juga dapat meningkatkan kelembutan, kehalusan, dan kelenturan kulit. 4. Mencukupi kebutuhan nutrisi kulit Tak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal agar kulit wa-

jahmu sehat, karena dengan menggunakan masker dari buah rambutan, kulitmu akan mendapatkan nutrisi yang tercukupi. Jika nutrisi kulit tercukupi, maka kamu akan mendapatkan kulit yang lembut dan juga kenyal. 5. Menutrisi kulit rambut Tak hanya mampu menutrisi kulit wajah saja, buah rambutan juga dapat menutrisi kulit rambut, dengan cara mengaplikasikannya sebagai masker. Bagian rambutan yang dapat digunakan untuk masker rambut adalah bagian daunnya. Masker dengan bahan daun rambutan ini memiliki banyak manfaat lho untuk rambutmu, yaitu mencegah rambut rontok, menghitamkan rambut, dan membuat rambut menjadi lebih lembut. Nah, itulah ulasan singkat tentang khasiat buah rambutan untuk kecantikanmu, yang tak hanya mempercantik kulit, namun juga bisa memperindah rambutmu. Yuk, berburu buah rambutan.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Rohil

Hadiri Pengesahan Tiga Ranperda, Wardan Berterimakasih ke DPRD

“Setelah melalui serangkaian tahapan proses pembahasan yang penuh semangat bekerjasama dalam membangun daerah, alhamdulillah, pembahasan ranperda dan penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 4 (empat) Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir berhasil dituntaskan.”

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pandangan, pendapat, pertanyaan, saran dan koreksi yang telah disampaikan. “Hal ini merupakan bagian dari proses pembahasan sampai dengan persetujuan bersama 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan 1 Masa Sidang Tahun 2019 di Gedung DPRD. Rapat Paripurna Ke-6 ini yang dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD DR.H.Maryanto, turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 3 DPRD, Sekda Said Syarifuddin, Unsur Forkopimda, Pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil serta 31 orang dari 45 orang Anggota

DPRD Inhil. Senin (01/04/2019). Pada rapat Paripurna 6 ini juga disampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Dari Pansus 1 dibacakan M. Kausar, Pansus 2 yang dibacakan Herwanisitas dan Pansus 3 dibacakan H. Yusuf Said Adapun 3 Ranperda yang di sahkan adalah; Ranperda Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Ranperda Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ranperda Tata Niaga Kelapa yang ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati HM.Wardan bersama Ketua dan 3 orang Wakil-wakil Ketua DPRD. Dikatakan Wardan, setelah melalui serangkaian tahapan proses pembahasan yang penuh semangat bekerjasama dalam membangun daerah, alhamdulillah, pembahasan ranperda dan penyampaian

laporan hasil pembahasan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 4 (empat) Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir berhasil dituntaskan. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum rancangan peraturan daerah ini diambil persetujuan bersama, kita telah melakukan koordinasi dan pembahasan yang sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam rangka menyamakan persepsi, pandangan dan pemahaman terhadap setiap usulan ranperda serta telah dilakukan fasilitasi ke gubernur riau c.q biro hukum setda provinsi riau untuk 3 (tiga) ranperda,” tambahnya. “Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota dewan yang terhormat, yang telah melakukan pembahasan sehingga telah ditetapkannya dalam bentuk persetujuan bersama bupati dan DPRD Inhil penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah terhadap 3 (tiga) ranperda Inhil,” ujar Wardan. (e2/ktc)

Wabup SU: Kondisi Ekonomi Inhil Saat Ini Belum Stabil WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) Syamsuddin Uti alias SU mengatakan, kondisi Inhil saat ini ekonominya masih belum stabil, sehingga diperlukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk mengatasi kemiskinan. “Berkat dari kesigapan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi maka pelatihan ini sangatlah baik untuk masyarakat kita kedepannya bagaimana anak anak ini bisa siap pakai dengan kenerja ditengah masyarakat. tentunya saya sangat bangga sekali dengan adanya kegiatan pelatihan seperti yang dibuat oleh Disnaker,” katanya saat membuka lpelatihan berbasis kompetensi tahun 2019 bagi calon tenaga kerja (Cateker) muda yang produktif bagi masyarakat penganggur dan pencarian kerja dilatih sesuai basis kompetensi, Senin (1/4/2019). Tentunya, menurut Wabup, pencapaian program kegiatan ini merupakan kerja keras semua pihak “Untuk itu kami selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih dan bangga kepada kepada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi ini. saya mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan serius dan sebaik-baiknya, karena ilmu yang akan didapat dari pelaksanaan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk masa depan dalam memulai usaha di bidang menjahit dan komputer,” ujar Wakil Bupati Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan danTransmigrasi Kabupaten Indragiri-hilir Drs. H Masdar, MH menyampaikan “Kegiatan ini diikuti 32 orang peserta untuk 16 pelatihan komputer dan 16 menja-

hit dan pelatihan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 April sampai 1 Mei 2019,” kata Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan danTransmigrasi Drs. H Masdar, MH. “Sama halnya dengan menjahit juga kita latih dari dasar, ini prospeknya sangat menjanjikan, Inhil penduduknya sekitar 800 ribu orang, yang mana pasti membutuhkan pakaian,” ungkapnya. Masdar menambahkan, profesi menjahit tidak perlu mengganggu pekerjaan ibu rumah tangga karena bisa dilakukan di rumah sehingga dengan menggoyang kaki saja ibu-ibu bisa dapat uang. (e2/ktc)

Bupati Wardan: Pemkab Inhil Siap Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 PELAKSANAAN Pemilu 2019 semakin dekat. Berbagai persiapan dilakukan oleh semua elemen masyarakat untuk menyambut dan menyukseskan pesta demokrasi yang digelar sekali lima tahun itu. Tidak terkecuali jajaran Pemkab Inhil, yang dipimpin Bupati Drs. HM Wardan MP dan Wakil Bupati Syamsuddin Uti. Pada Senin (08/04/2019) pagi, bertempat di halaman Kantor Bupati dilaksanakan Apel Ikrar Pernyataan Sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menghadapi Pemilu 2019. Apel gabungan ini dipimpin langsung Bupati HM.Wardan yang diawali dengan pengucapan ikrar pernyataan sikap ASN dan penyematan pita secara simbolis oleh Bupati HM. Wardan. Apel yang dipimpin langsung Bupati diikuti Sekda, Asisten 1, 2 dan Plh. Asisten 3, Pejabat Eselon dan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Dalam arahan Bupati HM.Wardan saat memimpin apel mengatakan, apel tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan sukses pemilu serentak tanggal 17 April 2019 dan menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara serta menjaga stabilitas wilayah di seluruh indonesia, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2620/sj tanggal 22 Maret 2019. Dikatakan Wardan, ASN memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kesuksesan pemilu 2019 sehingga ASN berada di garda terdepan dalam mensosialisasikannya ke masyarakat. “Untuk itu, kami menghimbau seluruh asn di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hilir untuk membantu sosialisasi pileg dan pilpres 2019 agar tercapainya tingkat partisipasi politik masyarakat,” katanya. Sebelumnya, Senin (8/4/2109) pagi, Bupati Wardan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil untuk senantiasa menjaga netralitas guna menyukseskan Pemilu 2019.. Hal ini disampaikan Bupati Wardan saat memimpin berlangsungnya Apel Ikrar Pernyataan Sikap ASN yang digelar Pemerintah Kabupaten Inhil di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil, Tembilahan. “Sebagai ASN kita diminta untuk dapat bersama-sama mensukseskan Pemilu Serentak karena ini merupakan tanggung jawab semua agar pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Inhil dapat berjalan dengan lancar dan aman,” pungkas Bupati dalam pidatonya. Pada Apel yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan segenap jajaran Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Inhil ini, Bupati menekankan agar ASN untuk tidak ikut-ikutan dalam politik praktis. “Hal tersebut terkait dengan asas netralitas ASN tentang larangan ASN dalam pelaksanaan pemilu, yang di antaranya ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu,” kata Bupati. Disamping itu, Bupati juga menuturkan, ASN dilarang menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan aturan lainnya yang mengarah kepada ketidaknetralan ASN. “Larangan tersebut juga berlaku di media sosial, seperti twitter, facebook, whatsapp, BBM, line, instagram dan sejenisnya,” papar Bupati. Masih terkait Pemilu 2019, Bupati Wardan mengajak seluruh masyarakat yang ada untuk bersama-sama melawan politik uang. ‘’Lawan semua bentuk- bentuk yang dapat merusak

demokrasi kita. Termasuk berita bohong dan kampanye hitam,” ungkap Bupati Wardan, saat menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Inhil beberapa hari lalu. Pelaksanaan pemilu secara serentak pada tahun 2019 ini, menurutnya, merupakan pelaksanaan pemilu yang pertama di Indonesia yang memilih anggota legislatif, DPRD kabupaten/ kota, DPRD provinsi dan DPR RI, DPD dan Presiden RI. Sehingga, katanya, perlu persiapan yang matang, disamping diperlukan peran serta masyarakat dengan menyalurkan hak pilihnya. Karena satu suara sangat berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan. ‘’Mari kita sukseskan pemilu dengan menyalurkan hak suara sebagai warga negara,” pesannya. Tak lupa pula, orang nomor satu di Inhil itu mengajak kepada seluruh masyarakatnya agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Sementara pada Kamis (4/4/2019), Bupati Wardan memantau langsung persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang hanya tinggal menghitung hari. Wardan meninjau persiapan di gudang logistik KPU Inhil yang berada di venue futsal, Tembilahan. Setelah melihat kondisi gudang KPU Inhil didampingi Ketua KPU Inhil, Herdian Asmi, Wardan menilai, secara teknis persiapan seluruh tahapan sudah berjalan dengan baik. “Termasuk keberadaan kotak suara yang saat ini telah mencapai 70 persen. Tinggal beberapa dokumen lagi yang sedang ditunggu,” ujar Wardan. Bupati berharap segala bentuk dokumen, baik yang sudah datang maupun yang belum datang, sesuai dengan peruntukannya bisa dikirimkan ke daerah tepat waktu sesuai jadwal. “Selambat-lambatnya pada H–7 semua logistik sudah dapat distribusikan. Dahulukan daerah jauh, sulit, dan terluar. Baru kemudian daerah-daerah terdekat,” pesan Wardan. Kepada pihak pengamanan dan pihak terkait lainnya, dia minta agar menyediakan tempat yang benar-benar terjamin keamanannya. “Dengan demikian dapat dikirim ke TPS-TPS sesuai alamat. Alhamdulillah, sejauh ini belum ditemukan kendala berarti. Tentunya kita berharap sampai nanti semua tahapan terlaksana lancar,” terangnya. Bupati Wardan menuturkan, berbagai koordinasi telah dilakukan seperti dengan Bawaslu Riau, Forkopimda, dan pejabat pemerintah lainnya, agar dapat menyosialisasikan secara luas kepada masyarakat. “Inilah puncaknya. Jangan ada yang golput, karena satu suara sangat berharga untuk pembangunan ke depan,” katanya. Pada hari yang sama, KPU Inhil menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 di halaman parkir Gedung Dinas Koperasi Kabupaten Inhil Jalan Swanar Bumi Tembilahan. Simulasi dihadiri oleh Bupati Wardan, Ketua KPU Inhil H. Herdian Asmi, SH.MH, unsur Forkopimda, Komisioner dan Staf KPU serta masyarakat setempat. Dalam simulasi ini Bupati Wardan bersama Ketua KPU Inhil beserta komisioner dan unsur forkompinda Inhil ikut dalam simulai sebagai pemilih yang mencoblos. (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Rohil

Lantik TP-PKK dan K3S Inhil

Bupati Minta Pengurus Serius Melakukan Tugas

“Selama ini saya merasa K3S masih kurang dalam berbuat. Diharapkan K3S semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pelaksanaan sunatan massal, kegiatan operasi katarak K3S juga bisa ambil bagian.”

UPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengharapkan kepada seluruh pengurus untuk serius melaksanakan tugas yang diberikan. “Mulai hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dipercayakan melaksakanakan kegiatan organisasi, maka seriuslah, laksanakan dengan sebaik-baiknya” pungkas Bupati. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat melantik Pengurus TP-PKK Kabupaten Inhil dan mengukuhkan Pengurus K3S Inhil Periode 2018-2023, Selasa (26/3) di Gedung Wanita, Jalan Sungai Beringin Tembilahan. Acara dihadiri Unsur Forkopimda Inhil, Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat se-Inhil, Ketua organisasi-organisasi wanita di Inhil, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Inhil, pengurus yang dilantik, dan para tamu undangan. Bupati dalam sambutannya mengharapkan pertanggungjawaban para pengurus yang baru saja dilantik dengan bekerja secara maksimal untuk kemajuan organisasi dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. “Pernyataan bersedia dilantik itu berarti sanggup melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga,” tukas Bupati. Ketua TP-PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan SSos ME menyebutkan bahwa pelantikan ini merupakan tindaklanjut atas pelantikan Bupati dan Wabup beberapa waktu sebelumnya dan merupakan lanjutan dari pelantikan Ketua TP-PKK Inhil pada November 2018 lalu. Pelantikan ini, menurut Zulaikha, juga dilakukan agar segenap pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik lagi selama 5 tahun mendatang. Beberapa waktu lalu, Ketua TP-PKK Inhil mengikuti rakornas di Jakarta. Dalam rakornas tersebut dibahas mengenai permasalahan stunting dan cara penanggulangannya. Zulaikhah Wardan mengungkapkan, pada tingkat Nasional, Kabupaten Inhil berada pada posisi ke 6 untuk permasalahan stunting, dimana terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Inhil yang memerlukan perhatian dalam persoan stunting. “Ada 5 kecamatan yang harus menjadi perhatian kita. Kita diharapkan membuat program prioritas. Program tersebut akan dijalankan oleh 4 Kelompok Kerja atau Pokja,” jelas Zulaikha. Pada kesempatan itu, Zulaikhah pun

menjelaskan tugas dari masing-masing Pokja tersebut. “Pokja 1 pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. kita memberi perhatian kepada ibu hamil. Untuk Pokja 2 peningkatan kesejahteraan keluarga UP2K dengan melakukan penyuluhan melalui posyandu. Pokja3 Hatinya PKK dengan pemanfaatan lahan dan lingkungan di sekitar kita baik TOGA maupun kolam ikan. Dan Pokja 4 membuat perencanaan sehat melaui PHBS,” paparnya. Program-program ini, imbuhnya, diharapkan dapat bersinergi dengan OPD terkait. Pada tahun 2020 untuk tingkat provinsi sudah ditetapkan kabupaten percontohan penanggulangan stunting. Sementara itu, untuk K3S sendiri, Zulaikhah merasa masih banyak yang harus dibenahi untuk menyejahterakan masyarakat. “Kepada pengurus K3S Kabupaten Inhil. Selama ini saya merasa K3S masih kurang dalam berbuat. Diharapkan K3S semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pelaksanaan sunatan massal, kegiatan operasi katarak K3S juga bisa ambil bagian. Mudah-mudahan kepengurusan K3S dapat lebih aktif lagi,” harapnya.***

Pimpin RUPS PD BPR Gemilang

Sekda Minta Manajemen Terus Melakukan Inovasi SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) H. Said Syarifuddin mengharapkan jajaran manajemen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dapat berinovasi dalam Business Plan untuk beberapa waktu ke depan, serta harus ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan, di antaranya aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan. Sekda Said mengatakan hal itu aat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, Sabtu (30/3/2019) di Batiqa Hotel, Pekanbaru. Sekda Inhil, H Said Syarifuddin hadir kala itu dalam kapasitas mewakili Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan selaku Kuasa Pemegang Saham PD BPR Gemilang. Lebih lanjut, Sekda berharap, PD BPR

Gemilang dapat mengalami peningkatan yang signifikan dalam bidang pelayanan sehingga kepuasan konsumen akan semakin meningkat dan kesejahteraan seluruh pegawai pun meningkat. “Dalam arti kuantitasnya maupun keberkahannya signifikan dalam bidang pelayanan sehingga kepuasan konsumen akan semakin meningkat dan kesejahteraan seluruh pegawai pun turut meningkat,” katanya. Sebelumnya, Sekda Inhil, H Said Syarifuddin menyampaikan bahwa RUPS pada umumnya mengagendakan evaluasi terhadap keuangan dan kinerja pimpinan perusahaan. “Besar kemungkinan, RUPS kali ini akan lebih menitikberatkan pada evaluasi PD BPR Gemilang serta masukan untuk berinovasi dalam Business Plan di tahun 2019,” ujarnya. Beberapa hal yang harus mendapat

perhatian, menurut Sekda, diantaranya adalah aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan dan piutang usaha. “Mudah-mudahan PD BPR Gemilang, setelah RUPS dapat berinovasi dalam Business Plan untuk beberapa waktu kedepan, serta harus ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan, diantaranya aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan,” jelas Sekda. Gelaran RUPS untuk tahun buku 2018 ini turut dihadiri oleh Perwakilan Bank Riau-Kepri Pekanbaru, Arni Rahmita, Ketua Badan Pengawas PD BPR Gemilang, Rudiansyah, Anggota Badan Pengawas PD BPR Gemilang, Sofyan Sulaiman, Direktur Utama PD BPR Gemilang, Nurna Indra Evalita, Direktur PD BPR Gemilang, Syamsuddin dan sejumlah jajaran staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil.***

Pimpin Tim ke Kemendagri RI

Sekda Inhil Minta Dana Kelurahan Tepat Sasaran SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) H. Said Syarifuddin mengatakan, dalam pengelolaan dana kelurahan setidaknya terdapat dua aspek yang mesti diperhatikan, yakni terkait sarana dan prasarana serta satu lagi aspek pemberdayaan masyarakat. “Konsultasi ini diperlukan agar nantinya penggunaan anggaran dana Kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2019, dapat disalurkan secara tepat dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Sekda Said saat memimpin

koordinasi dan konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Inhil ke Kementerian Dalam Negeri RI, Jum’at (28/3/2019). Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ini terkait penggunaan dana Kelurahan yang pelaksanannya didasarkan pada Permendagri Nomor 130 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Permenkeu Nomor 187 Tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Sementara itu, Kasubdit DBH dan DAU Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Sofian mengatakan, kesiapan serta semangat dalam pelaksanaan penggunaan dan penyaluran dana Kelurahan di Kabupaten Inhil sudah terbangun. “Kendati begitu, masih diperlukan adanya penyamaan persepsi dan penataan kembali kegiatan penganggaran yang ada di Kelurahan sesuai dengan peraturan serta regulasi yang telah ditentukan,” pungkasnya. Dikutip dari berita CNN Indonesia, sebagaimana dilansir detikriau.org, dana Ke-

lurahan tahap 1 paling lambat akan digelontorkan pada Mei 2019 sebesar Rp.1,5 triliun atau 50 persen dari total alokasi dana Kelurahan yang termuat di dalam Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar Rp. 3 triliun. Koordinasi dan Konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil terdiri dari Inspektur Inspektorat, Iriyanti, Bappeda Inhil, dan Kepala BPKAD Inhil, Mizwar Effendi dilakukan bersama Sub Direktorat Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.***

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

infotorial Pemkab Pelalawan

Buka Musrenbang RKPD Pelalawan 2020, Bupati: Buka Ruang untuk Partipasi

“Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi yang berkualitas dari seluruh komponen masyarakat,” kata Bupati Pelalawan HM Harris saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Rabu (27/3/19) di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja.

ikatakan Bupati Harris, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, menjelaskan setiap upaya pembangunan berbangsa dan bernegara itu harus direncanakan secara partisipatif, pada tiap jenjang mulai kelompok masyarakat kecil, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat nasional. “Berkenanan dengan hal tersebut, maka Pemkab pelalawan harus dapat memastikan seluruh agenda pembangunan yang ada di Kabupaten Pelalawan dibahas didalam Musrenbang pada berbagai tingkatan yang dimaksud,” terangnya. Namun demikian, karena pembangunan menjadi tanggung jawab bersama, maka upaya pembangunan harus dirancang secara bersama yang dilaksanakan dengan professional dan transfaran serta diawasi dengan penuh tanggung jawab. HM Harris juga mengatakan, bahwa rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan implementasi pem-

bangunan daerah yang berkelanjutan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 20162021 yakni Inovasi Menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera) dengan tujuh program prioritas. “Tentunya untuk memacu pembangunan daerah dengan terarah dan jelas kita memaksimalkan komunikasi yang intensif dalam hal keuangan untuk pembangunan bersama DPRD Pelalawan dan DPRD Propinsi Riau Pemilihan Kabupaten Pelalawan, serta peranan dan kontribusi dari perusahaan yang beroperasi di daerah kita ini,” ujarnya, dilansir riauterkini.com. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan ini mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah bekerjasama dan membantu Program Pemerintah melalui kerjasama CSR yang sudah dilakukan tersebut. “Sebagaimana menjadi kendala klasik dalam pembangunan daerah saat ini, dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemkab Pelalawan. Oleh karena itu, pihaknya sangat memerlukan dukungan pembiayaan pembangunan dari Pemerin-

tah Provinsi Riau dan Pemerintah pusat.” Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya bahkan berpotensi dominan dalam pembangunan masyarakat dan daerah adalah keberadaan perusahaan. Dengan segala sumberdaya yang dimilikinya, tentu menjadi faktor yang sangat diharapkan dapat memacu kemajuan Kabupaten Pelalawan. Terkait kegiatan itu, anggota DPRD Pelalawan menyayangkan kehadiran perusahaan minim di Musrenbang tersebut. Dengan minimnya para perusahaan yang hadir, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan H Abdullah Amd saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa kalau pemerintah daerah sudah mengundang seluruh perusahaan yang ada beroperasi diwilayah pemerintahan Kabupaten Pelalawan dan seharusnya mereka(perusahaan) harus hadir. “Mereka kita undang ntuk hadir disini supaya mengetahui proses pengelolaan pembangunan kabupaten pelalawan yang terlibat, kalau dia tidak hadir dan bagaimana dia bisa tahu pengembangan kebutuhan pembangunan kabupaten

pelalawan yang mana dia bisa terlibat,” jelasnya, dilansir reportaseriau.com Ditambahkan Abdullah, pihaknya akan mengecek daftar perusahaan yang hadir pada acara musrenbang ini. “Kita akan kritisi.Kita minta kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan sangsi teguran terhadap Perusahaan-perusahaan yang tidak hadir,”ujarnya. Dilanjutkan Abdullah, pemerintah daerah diminta untuk menindak lanjuti dan sangsi seperti apa yang patut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak peduli.Secara peraturan daerah sudah punya perda CSR ( Corporate Social Responsibility). “Tetapi didalam perda,CSR bukan masalah ketidak hadiran akan tetapi keterlibatan perusahaan-perusahaan terhadap pembangunan pemerintahaan kabupaten pelalawan,” tegasnya. Ditempat yang berbeda Kelapa Bappeda Kabupaten Pelalawan Ir H Syahrul Syarif saat dikonfirmasi awak media mengaku pihaknya sudah memberitahu kepada seluruh perusahaan yang ada beroperasi di wilayah Pemerintahaan Kabupaten. Sebelumnya, Selasa (26/2/2019), Bupati Harris membuka Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Teluk Meranti yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Teluk Meranti, Selasa 26/2/19. Dalam Musrenbang RKPD yang ke 11 di Kecamatan Teluk Meranti turut hadir Bupati Pelalawan HM Harris, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Suprianto.S.P , Camat Teluk Meranti Tengku Safril S.Ip, M.Ap, Kapolsek Teluk Meranti AKP Edi Aryanto dan Seluruh Kepala Desa dan Kelurahaan Se-Kecamatan Teluk Meranti dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu, H.M. Harris menyatakan terus berupaya agar dapat membesarkan petani serta kelompokkelompok tani dengan dikumpulkan petani badan hukumnya adalah KUD, dan kepengurusannya secara profesional tidak ada dari anggota kelompok tani jadi pengurus KUD, kelompok tani tersebut akan digaji oleh KUD. Meski sudah beberapa tahun ini ada pemotongan dana dari pusat, pihaknya masih bisa membangun dengan swadaya

dan juga melakukan terobosan dengan menggalakan tujuh program unggulan Kabupaten Pelalawan untuk mengatasi ketertinggalan. “Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada perusahaan. Kita tidak berbicara yang lalu tetapi kedepan agar kebersamaan ini terus dijaga. Perusahaan adalah sebagian dari masyarakat begitu juga Kabupaten Pelalawan dulu tertinggal sekarang sudah berbeda sebab menjadi salah satu kabupaten pendukung program nasional,” katanya. Kepala Bappeda Ir H Syahrul Syarif juga menambahkan dalam kata sambutan pembukaan Musrenbang RKPD Kecamatan Teluk Meranti bahwa di dalam pembangunan itu bukan hanya tugas pemerintah daerah, kecamatan, desa melainkan perusahaan yang juga ikut serta pembangunan berkelanjutan. “Upaya kita yang harus d lakukan untuk meningkatkan dan aktifitasnya dalam dampak yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya. Sementara itu, Camat Teluk Meranti Tengku Syafril S.Ip, M.Ap menyampaikan dalam kata sambutan pembukaan Musrenbang RKPD Kecamatan Teluk Meranti bahwa kondisi di wilayah pemerintahaan Kecematan Teluk Meranti aman dan kondusif dan khususnya masayarakat yang ada di wilayah Pemerintahaan Kecamatan Teluk meranti. “ Di Kecamatan Teluk Meranti terdiri dari 8 desa, 1 kelurahaan,” ujarnya, dilansir bertuahpos.com. Pada Selasa (12/6/2019), Bupati Harris membuka Musrenbang Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, yang berlangsung dilaksanakan di gedung serbaguna Kecamatan Bunut. Tampak hadir Wakil Bupati Pelalawan, Drs. H.Zardewan,MM, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Nasarudin,SH,MH, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan Ir.M.Syahrul syarif, Kepala BPN Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan, dan Sekretaris Dinas Sosial. Dalam sambutan Camat Bunut Srinursari,SE menyampikan ucapan selamat datang kepada Bupati Pelalawan H.M.Harris beserta rombongan, ketua DPRD Kabupaten Pelalawan dikecama-

tan bunut dalam acara Musrenbang kecamatan bunut tahun 2019. Selain ucapan selamat yang disampaikan Camat ini dan sekaligus memaparkan berbagai potensi-potensi yang ada dikecamatan bunut dibidang ekonomi antara lain tanaman padi dan multikultural, tanaman sawit, sawit dan perkebunan karet, dibidang usaha atau perternakan (sapi, kambing) khususnya didesa bagan laguh dan sungai buluh. Penyokong perbaikan Perekonomian masyarakat di daerahnya termasuk kerajinan tangkai sapu yang ada potensi dikecamatan bunut yakni didesa sialang kayu batu. Seusai Camat ini memaparkan potensi-potensi daerahnya dan juga memberitahukan bahwa pihaknya telah sudah melaksanakan Musrenbang tingkat Desa maupun Kelurahan. “Musrenbang itu dilaksanakan dari tanggal 25 januari- 31 januarivyang didalamnya usulan-usulan disetiap desa dan kelurahan kecamatan bunut berjumlah 142 usulan,” jelasnya, dilansir ungkapriau.com. Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan oleh Ir. M. Syahrul Syarif menyampaikan kepada seluruh hadirin. Musrenbang ini bukan serimonial bukan penugasan dari pemerintahan pusat bahwa setiap desa ada musrenbang. “Musrenbang adalah wadah yang harus dilakukan diminta maupun tidak diminta dalam rangka membahas pembangunan. Musrenbang bukan membahas usulanusulan saja,” katanya, seraya menjabarkan makna dari Musrenbang tersebut. Bupati Pelalawan H.M.Harris menyampaikan pencerahan dalam suatu musrenbang tingkat kecamatan itu, merupakan suatu permulaan yang akan dibahas ditingkat kabupaten. Akan tetapi, sebelum sampai ditingkat kabupaten tentu berbagai masukan-masukan dari pemerintah tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan dari seluruh masyarakat yang nantinya usulan tidak ada lagi memasukan belakangan setelah usai musrenbang. Bupati dua periode ini mengatakan, pembangunan yang diajukan adalah benar-benar prioritas atau sangat dibutuhkan. (Adv/Hms/e2)

PT RAPP

advertorial PT RAPP

PT RAPP Terus Tunjukkan Kepedulian pada Masyarakat

Kendati menyandang label seagai perusahaan, tapi keberadaan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) di Provinsi Riau tidak hanya berkutat soal upaya mengejar profit (keuntungan) semata. Melalui sejumlah program, PT RAPP terus tunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

el u m lama ini, Bupati Siak, Alfedri meresmikan Rumah Suluk Nurul Ihsan bertempat di Kampung Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Rumah Suluk ini merupakan dukungan dan wujud kepedulian PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada masyarakat Lubuk Jering. Lewat program Community Development (CD) RAPP dukungan yang diberikan berupa renovasi rumah suluk. Selain peresmian rumah suluk, Bupati Siak juga melakukan tinjuan untuk melihat ternak madu kelulut dan program-program CD RAPP yang ada di Kampung Lubuk Jering. Dalam Sambutan Bupati Siak, Alfedri mengatakan dengan diresmikan rumah suluk tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat para jamaah suluk untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. “Kami sangat mengapresiasi keberadaan rumah suluk ini, semoga dengan keberadaan tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat yaitu menuju kejalan yang baik dan benar,” kata Alfedri. Alfedri juga mengapresiasi kepada RAPP yang sudah ikut membantu masyarakat Lubuk Jering lewat program CD yaitu ternak madu kelulut dan kemasan beras. “Berawal dari panen madu kelulut di Lalang yang

sudah lama mulai dan kini berhasil, kini ternak madu kelulut sudah ada di Lubuk Jering dan mulai dikembangkan. Dengan kemajuan teknologi sekarang bahan dasarnya madu kelulut dirubah menjadi sabun. Selain itu juga masyarakat disini sudah memiliki ratusan hektar sawah sayang kalau tidak dikemas dengan baik dengan bantuan kemasan ini harga beras pun bisa lebih baik. Sehingga bantuan yg diberikan ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteran masyarakat,” ungkap Alfedri. General Manager Stakeholder Relation RAPP, Wan Jakh menjelaskan rumah suluk ini bukan hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun dijadikan sebagai tempat untuk mensiarkan zikir kepada warga. “Rumah suluk bukannya hanya tempat berdzikir tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan, penggalian ilmu serta penyebaran syiar islam. Kami harapkan dapat memfungsikan rumah suluk ini dengan baik dan pengelolaan manajemen yang baik,” jelas Wan Jakh yang didampingi Manager SHR Siak, Syamsuriyah M Hasyim dan Manager CD, Benni Logiardi. Pada bagian lain, kondisi jalan di Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi akhirnya dapat dilalui dengan nyaman oleh masyarakat Perbaikan jalan terse-

but dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Program Community Development (CD) Estate Logas sebgai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitar wilayah oprasional. Kepala Desa Kebun Lado, Samsuarman mengapresiasi atas bantuan peminjaman alat berat dari RAPP Estate Logas bantuan peminjaman alat berat ini sangat di butuhkan, hampir 80% kebun masyarakat atau ekonomi masyarakat menggunakan jalan ini. “Alat berat yang dipinjamkan perusahaan berupa Motor Greder 1 unit, Vibro 1unit dan Mobil Dump Truk Fusovi 1 unit untuk perbaikan jalan. Kami berharap RAPP dengan program nya terus memperhatikan dan membantu apa yg di butuhkan oleh masyrakat, terutama program CD yg sudah berjalan selama ini dan harus ditingkat,” ujarnya. Stakeholder Goverment Relation Estate Logas, Marhadi Idris mengatakan program ini bertujuan membangunan Bina hubungan yg lebih baik lagi bersama masyarakat, untuk itu mari bersama membangun perusahaan dan masyarakat yang lebih baik. “Mari kita gali bersama potensi yang ada di Desa dan kita kembangkan bersama untuk masyarakat, bantuan perbaikan jalan sepanjang 6 KM merupakan jalan utama masyarakat karena hampir 80% ekonomi masyarakat ter-

gantung dari jalan ini, kebun sawit, kebun karet dan kelompok tani binaan CD juga munggunakan jalan ini, mudah-mudahan bantuan bermanfaat dan hubungan baik terus terjaga,” ucap Marhadi yang didampingi oleh CD Officer Estate Logas, Erian Yusti. Sementara Andini (14), remaja yang tinggal di Dusun Telayap, Desa Pangkalan Tampo, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sedang menjaga adiknya yang tengah tidur. Sesekali ia mengipas menggunakan potongan karton air mineral ke arah sang adik supaya bisa tidur dengan nyaman. Setelah sang ibu, Ijaz meninggal dunia Januari 2019 lalu karena TBC, ia harus mengurus dua adik yang

masih bayi dan balita, Sidratul Jannah (4 bulan) dan Purwanti (2 tahun). Saat ini ia tinggal di rumah berlantai dan berdinding kayu yang sudah tidak layak huni. Di depan rumah kayu tersebut, ada rumah berwarna hijau yang baru saja selesai. Rumah betipe 42, berlantai keramik dan memiliki dua kamar. Rumah itu, akan ditinggali Andini dan kedua adiknya. “Kami segera pindah ke rumah depan yang sudah dibuatkan IMRA (Ikatan Muslim Riau Andalan-red) PT RAPP. Senang sekali bisa tinggal dirumah baru. Sudah berlantai keramik, dan tidak panas seperti sekarang,” ucap Andini, melalui siaran pers PT RAPP.

Ketika kunci rumah diserahkan oleh Ketua IMRA RAPP, Zulkifli, Andini terharu. Sesekali ia mengusapkan air matanya dengan jilbab. Lalu, Andini menuju rumah baru yang akan ia tempati dengan dua adiknya. Satu per satu Andini melihat-lihat ruangan yang ada di rumah permanen tersebut ditemani beberapa warga desa dan rombongan dari RAPP dan Baznaz Riau. “Alhamdulillah,” ujarnya Andini yang tak bisa berkata-kata lagi. Ketua IMRA RAPP, Zulkifli mengatakan IMRA memiliki unit pengumpul zakat dari para karyawan RAPP uang bernama UPZ IMRA. IMRA sendiri memiliki beberapa program, selain bantuan bedah rumah, juga memiliki bantuan sekolah anak yatim, fakir miskin dan bantuan usaha kepada yang membutuhkan. “Ini rumah ke 10 yang kita bangun dari zakat karyawan RAPP. Rumah untuk Andini adalah rumah pertama yang IMRA bangun di tahun 2019 ini. Sebelumnya, kami mendengarkan kabar ini dari media sosial bahwa Andini seorang diri mengurus adikadiknya. Kami berkunjung ke rumah Andini dan langsung memutuskan untuk membangun rumah yang nyaman bagi Andini dan adik-adik,” ujarnya. Bupati Pelalawan, H M Harris yang diwakili oleh Staf Ahli May Hendri apresiasi yang dilakukan IMRA RAPP untuk Andini. Pembangunan rumah untuk Andini merupakan bentuk sinergi dari program pembangunan Pemerintah Pelalawan. “Terima kasih kepada IMRA RAPP yang telah memberikan pembangunan rumah layak huni untuk Ananda Andini. Program UPZ IMRA ini senada dengan program yang dimiliki pemerintah Pelalawan,” ujar May Hendri yang juga diamini Ketua Baznas Riau, Saidul Amin. (e2)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Komitmen Pemkab Rohil untuk Meningkatkan Kualitas SDM Kendati Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) saat ini memiliki sejumlah potensi SDA (sumber daya alam) yang bisa diandalkan, misalnya migas (minyak dan gas bumi), tapi bukan tidak mungkin pada saatnya kelak semua potensi SDA yang ada akan habis karena terus dieksploitasi, terutama dari jenis potensi SDA yang tidak bisa diperbaharui.

enyadari kondisi itu, sejak jauh hari Pemkab Rohil di bawah pimpinan Bupati Suyatno dan Wakil Bupati Jamiluddin menetapkan pembangunan SDM (sumber daya manusia) sebagai salah satu prioritas pembangunan di kabupaten yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk, Bengkalis, itu. Diyakini, dengan SDM yang berkualitas, diharapkan ke depan akan bisa mengatasi tantangan berupa keterbatasan potensi SDA. Lihatlah, satu misal, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 ini memiliki tiga program yang menjadi prioritas.Tiga program itu yakni Pembangunan Infrastruktur,Pariwisata dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Rohil H.M.Job Kurniawan,AP,M.si belum lama ini saat memberikankan kata sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 digedung Misran Rais. Selain tiga program itu kata job, masih banyak program-program yang diusulkan oleh masing-masing kecamatan yang ada dirohil yang tentunya juga harus di prioritaskan,Baik itu infrastruktur,Pendidikan maupun kesehatan. Tidak hanya itu katanya lagi, dibidang ekonomi seperti usaha-usaha masyarakat yang sedang berkembang juga banyak di-

usulkan masing-masing kecamatan.”Jadi walaupun usulan dari kecamatan itu banyak tentu nanti kita ambil yang prioritas saja,”Ujarnya. Dalam menindaklanjuti usulan itu papar job nantinya masing-masing kecamatan akan beradu argumen dengan OPD yang Kemudian OPD akan menandai program mana yang menyakinkan dan lebih diprioritaskan daripada program lainnya. “Jadi, masing-masing camat harus meyakinkan OPD kita, bagaimanapun juga tetap ada ada pemerataan pembangunan semua kecamatan, walaupun tidak banyak tapi tetap ada dari salah satu program prioritas itu,” Imbuhnya. Terkait jalan lintas pesisir Rohil, Job mengatakan Pemkab juga sudah membagi tugas dengan Pemprov Riau, dimana jalan lintas pesisir seperti jalan lintas Kecamatan Kubu ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas sudah merupakan jalan provinsi. “Kita tinggal mencover mana-mana lagi jalan yang akan kita selesaikan melalui dana kabupaten. Misal, jalan dari Kecamatan Simpang kanan ke Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah,”Jelas mantan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan sipil itu. Kemudian lanjut Job jalan dari Simpang Pujud menuju Baganbatu dan sebagian jalan di Kubu.”Begitu juga jalan dari Bagansiapiapi ke Pekaitan menuju Bangko Pusako yang tahun ini sebagaian jalan itu sudah dikerjakan,”Terangnya.

Disamping itu tambahnya jalan kecamatan lain juga di perhatikan,contohnya di Kecamatan Tanjung Medan dan Sinaboi yang merupakan jalan provinsi.Sementara untuk jalan lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung juga menjadi program prioritas Pemkab Rohil. “Kita juga lagi meyakinkan Pemerintah Pusat supaya jalan itu bisa dilaksanakan dengan sitem multiyears dan dikerjakan sekaligus sama seperti pola pengerjaan jembatan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih,”Ucapnya. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menunjukkan kepada pemerintah pusat jalan mana yang bisa dan harus diperbaiki.”Minggu lalu melalui perwakilan yang ada di Riau. Mereka sudah tahu mana yang akan diperbaiki jalan di Ujung Tanjung itu,” tuturnya. Job Kurniawan berharap begitu nantinya jalan lintas Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi dan jalan lintas pesisir Rohil sudah selesai, tinggal pemerintah daerah setempat memperhatikan jalan-jalan penghubung yan belum diperhatikan. Bukti tingginya komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM, beberapa waktu lalu saatm mendapat kabar ada seorang anak tukang las di Rokan Hilir, bernama Syahrul Ramadhan lulus di perguruan tinggi, Fakultas Indonesia (UI) Bupati Suyatno langsung instruksikan Sekda, Drs. Surya Arfan dan Kadisdik HM.Rusli Syarief agar segera memberikan

bantuan. menurutnya, Syahrul Ramadhan merupakan anak yang berprestasi. “Saya sudah perintahkan Sekda dan Kadisdik agar segera memperhatikan anak tersebut, berikan bantuan dia salah satu anak yang berprestasi,” kata Suyatno,Sabtu (23/3). Ditegaskan Suyatno, perhatian pemkab rohil akan terus memperhatikan Syahrul dengan menyiapkan program Beasiswa agar selama proses perkuliahan berjalan lancar hingga sampai selesai. “Kita akan programkan bantuan Beasiswanya untuk dia, karena Syahrul salah satu anak rohil yang berprestasi dan hebat. Selamat buat dokter Syahrul,” puji Bupati Suyatno. Lebih lanjut dijelaskan Suyatno, bahwa selama ini pemkab rohil sangat peduli dengan pendidikan. “Alhamdulillah sudah banyak anak-anak rohil yang berprestasi maupun anak kurang mampu kita sekoahkan ke tingkat perguruan tinggi,baik itu di dalam negri maupun luar negeri. Ini lah bentuk kepedulian pemdakab rohil dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di daerah. Nah buat anak kita Syahrul dia telah buktikan dirinya mampu dan berprestasi tidak ada alasan kita untuk tidak membantu dia,” tutup Bupati Suyatno. Pada bagian lain, sebanyak 57 siswa/i kelas XII SMA/SMK Sederajat mengikuti seleksi beasiswa penerimaan mahasiswa baru jalur kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Politeknik Caltex Riau (PCR). Seleksi ini dilaksanakan Selasa (23/4/2019) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan ini diawali oleh pengumpulan semua berkas administrasi pendaftaran dan kemudian dilanjutkan dengan ujian dan interview bagi seluruh pendaftar. Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Caltex Riau 2019, Muzni Sahar SST MEng mengatakan, para siswa yang mengikuti seleksi kandidat peraih beasiswa Pemkab Rohil ini berasal dari beberapa sekolah yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir. “Ada 57 siswa mengikuti seleksi beasiswa penerimaan mahasiswa baru kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Politeknik Clatex Riau. Para pendaftar ini nantinya akan mengikuti 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, ujian tertulis, dan interview,” ujarnya Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memberikan beasiswa kepada para siswa sebanyak 5 orang untuk kuliah di Politeknik Caltex Riau pada jenjang Diploma 4 (Sarjana Terapan), yaitu pada program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Listrik, Teknik Mesin dan Teknik Elektronika Telekomunikasi. Jumlah ini juga sama dengan jumlah pen-

erima beasiswa Pemkab Rohil tahun 2018, yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang melanjutkan perkuliahan di PCR. Kerjasama PCR dengan Pemkab Rohil ini sudah terjalin sejak tahun 2016 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Rokan Hilir memberikan kepercayaan kepada Kampus PCR untuk menghasilkan lulusan terbaik asal Kabupaten Rokan Hilir yang nantinya dapat memajukan kualitas generasi muda dalam hal sumber daya manusia. Sebelumnya diperoleh informasi, Pemkab Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali membuka peluang bagi putra/putri daerah yang berprestasi sebagai calon mahasiswa baru jalur kerjasama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Politeknik Caltex Riau (PCR). Seleksi siswa berprestasi di Rohil ini dilaksanakan di

seleksi program pendidikan kuliah gratis yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah itu awalnya ada sebanyak 57 orang yang berasal dari setiap sekolah yang ada di kecamatan-kecamatan di Rokan Hilir. Dari total 57 orang siswa berprestasi itu yang hadir saat melaksanakan tes seleksi hanya sebanyak 48 orang. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, HM.Rusli Syarief melalui jajaran, Kuswantoro menjelaskan, Program kuliah gratis melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Politeknik Caltex Riau (PCR) merupakan program Pemkab Rohil di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi putra/putri daerah yang berprestasi. “Program kuliah gratis ini merupakan program Pemkab Rohil di bidang peningkatan SDM bagi putra/putri daerah yang berprestasi,” kata Kuswantoro diruang kerjanya, Selasa-(23/4). Kuswancoro juga menjelaskan, Pro-

Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi,Selasa (23/4/2019). Hadir dalam pembukaan seleksi,Kadisdik HM.Rusli Syarief dalam hal ini diwakili oleh Kuswantoro. Tim seleksi didatangkan dari Politeknik Caltex Riau, diantaranya, Edi Tri Prayitno, Kepala Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Hamid Azwar, Kepala Program Studi Teknik Elektronika Telekomunikasi,Muzni Sahar, Dosen Teknik Listrik serta 57 siswa berprestasi calon mahasiswa baru. Pelaksanaan ini diawali dengan regestrasi anggota, Pengarahan dan penyampaian informasi terkait proses beasiswa oleh Tim PCR, dilanjutkan dengan persiapan paper Based Test (PBT), Pelaksanaan Ujian, pengumpulan hasil BPT, ISOMA oleh panitia dari Kabupaten Rokan Hilir, Pengumuman Hasil PBT dan ditutup dengan Wawancara. Sebelumnya, siswa yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti tes

gram kerjasama dengan Politeknik Caltex Riau (PCR) sudah dilaksanakan pihaknya sejak beberapa tahun lalu. “Tahun 2016 dan 2017 Pemkab Rohil sudah memberikan bantuan Beasiswa sebanyak 15 orang kuliah di Politeknik Caltex Riau (PCR). Tahun 2018 Pemkab Rohil tidak melaksanakan program kuliah gratis ini karena berkaitan dengan keuangan daerah, di tahun 2019 ini Disdik Rohil membuka kembali peluang bagi 5 orang siswa berprestasi untuk di kirim kuliah ke Politeknik Caltex Riau (PCR) secara gratis,” Ujarnya. Bantuan beasiswa kepada 5 orang siswa untuk kuliah di Politeknik Caltex Riau pada jenjang Diploma 4 (Sarjana Terapan), yaitu pada program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Listrik, Teknik Mesin dan Teknik Elektronika Telekomunikasi. “Jumlah ini juga sama dengan jumlah penerima beasiswa tahun 2017, yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang akan melanjutkan perkuliahan di PCR bantuan beasiswa Pemkab Rohil,” pungkasnya. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

advertorial Bank Riaukepri

RUPS Resmi Putuskan Bank Riau Kepri Konversi jadi Syariah

Para pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) menyepakati untuk melakukan konversi perpindahan BRK menjadi konsep syariah secara keseluruhan, dengan perkiraan waktu selama dua tahun. Sejumlah pemko/ pemkab pemegang saham di BRK menyatakan mendukung langkah itu.

umas Bank Riau Kepri, Winovri mengatakan, untuk konversi tersebut memang memerlukan waktu yang cukup lama, karena ada sejumlah proses dan prosedur yang harus dilakukan. “Diperkirakan membutuhkan waktu selama dua tahun untuk perpindahan tersebut. Karena ada sejumlah proses yang harus dilaksanakan, sampai kepada persiapan untuk nasabah,” kata Winovri, Senin (29/4/2019). Dikatakan, keputusan untuk perpindahan tersebut sudah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22 April 2019 lalu. “Perpindahan itu memang sudah disepakati dalam RUPS, dan sudah dipastikan perpindahan tersebut secara keseluruhan, tinggal menjalankan prosesnya saja lagi saat ini,” ujarnya, dilansir tribunpekanbaru.com. Selain itu, keputusan lainnya dikatakan Winovri adalah habisnya masa jabatan Direktur Utama (Dirut) dan Komisaris Utama (Komut) BRK, yang sebelumnya dijabat oleh Irvandi Gustari, dan Komutnya oleh Mambang Mit. Dengan demikian, saat ini ada terjadi kekosongan jabatan penting di BRK. Namun hal itu dikatakan Winovri tidak ada kendala di menejemen BRK. Dulunya sebelum Irvandi Gustari menjabat sebagai Dirut, juga terjadi kekosongan jabatan. Namun demikian, dikatakan Winovri, jabatan tersebut memang harus segera terisi, karena bagaimanapun kinerja di BRK harus maksimal. Namun semuanya tergantung pemegang saham, dalam hal ini gubernur. Sejauh ini, jelang adanya penunjukan pejabat baru, untuk sementara kebijakan internal dan eksternal bisa dilakukan oleh tiga direktur yang ada, di antaranya Direktur Syariah dan Kredit Tengku Irwan, Direktur Operasional Deni dan Direktur Kepatuhan Eka Afriyadi. Masih terkait RUPS Luar Biasa tahun 2019, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman, membenarkan rapat tersebut membahas soal konversi BRK ke BRK Syariah. Selain itu, lanjut Darus-

man, dalam kesempatan itu pemegang saham juga akan membahas soal akhir masa jabatan direktur utama (Dirut) dan Komisaris BRK yang berakhir hari ini, 22 April 2019. “Kekosongan jabatan Dirut dan Komisaris BRK nanti dibahas dan diputuskan oleh Gubernur Riau, apakah akan diperpanjang sampai seleksi rekrutmen calon Dirut dan Komisaris selesai,” paparnya, dilansir cakaplah.com, Dia mengatakan, dalam aturan jabatan tersebut boleh saja diperpanjang selama tiga bulan kedepan terhitung dari akhir masa jabatan Dirut dan Komisaris BRK. “Karena pengganti Dirut dan Komisaris BRK belum ada, bisa jadi dalam rapat tersebut jabatan tersebut diperpanjang. Tapi itu nanti tergantung hasil pembahasan seperti apa,” cakapnya. Pada bagian lain, Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham terbesar Bank Riau Kepri (BRK) akhirnya buka suara menjawab pertanyaan masyarakat soal kapan waktunya mereka dapat merasakan bank daerah itu menjadi syariah. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, konversi dari bank konvensional menjadi syariah akn terwujud 100 persen bukan tahun ini, melainkan dua tahun mendatang usai ditetapkan oleh para pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS-LB). “Nanti setelah dua tahun baru sudah bersyariah maksimal. Sekarang ini dibentuk dulu secara kelembagaannya,” ungkap Ahmad Hijazi, Sabtu, 27 April 2019, dilansir riauonline.co.id. Sementara itu, Humas BRK, Winovri mengatakan, satu diantara proses tersebut adalah menunggu langkah dilakukan notaris terhadap perubahan status bank dari konvensional menjadi syariah. Tahap awal, tuturnya, diiringi dengan lakukan kajian mendalam. Setelah pengkajian, selanjutnya melakukan presentasi di depan RUPS dan memutuskan kapan BRK dikonversi.”Dalam keputusan tidak ada batas akhirnya. Kajian itu normalnya 1012 bulan. Tapi kita usahakan lebih cepat. Lebih cepat maka tentu akan lebih baik,” tegasnya. Sebelumnya, Senin malam, 22 April 2019. para pemegang saham, terutama Gubernur Riau sebagai pemegang saham, bersepakat untuk mengubah status Bank Riau Kepri dari konvensional menjadi syariah. Langkah ini dilakukan mengikuti langkah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengubah BPD menjadi Syariah. Pada 20 Maret 2019, mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi hadir di Ballroom BRK atas undangan Gubernur Riau, Syamsuar.

Ketika itu, Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya menyebutkan, konversi bertujuan menghilangkan kekhawatiran sejumlah nasabah dan pemilik saham akan hukum riba jika menabung di bank non-syariah. TGB berpendapat, ia optimistis Bank Riau-Kepri akan sukses, sebab lebih kuat dibandingkan Bank NTB. “Saat konversi Bank NTB hanya memiliki aset Rp 7 triliun, jauh dibandingkan Bank Riau Kepri memiliki aset Rp 27 Triliun. Insya Allah lebih mudah,” katanya. Ia mengatakan, hal jadi prioritas saat ini citra perusahaan itu sendiri. Sehingga nasabah bisa yakin, Bank Syariah tetap kuat bahkan dapat lebih prospektif dibandingkan bank konvensional biasa. Pembentukan Tim Transisi Para pemegang saham PT Bank Riau Kepri (BRK) sepakat mengganti sistem manajemen keuangan Bank Riau Kepri yang sebelumnya konvensional menjadi syariah. Penggantian arah haluan tersebut dilakukan, melalui Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (22/4/19) tadi malam. Diharapkan, ke depan arah baru berbasis

jadi pekerjaan mereka masih banyak,” tutur Syamsuar. “Jadi nanti ada transisi, konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, kami harapkan makin cepat makin bagus,” demikian Syamsuar. Apa yang terjadi di BRK juga menjadi sorotan publik dan mendapat respon dari akademisi Riau. “Kita tentunya mendukung apa yang sudah menjadi keputusan para pemegang saham yang sudah merealisasikan wacana Gubernur untuk melakukan konversi BRK menjadi bank syariah. Apalagi memang Pemegang saham terbesar adalah Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur, tentu ini harus diperhitungkan dan didukung,” ujar Akademisi Riau Saiman Pakpahan, Selasa (23/4/2019). Dosen Fisipol Universitas Riau ini mengatakan pihaknya mendorong tim konversi BRK Syariah bekerja dengan baik dan sesegera mungkin melaporkan progresnya dari waktu ke waktu kepada gubernur. “Mudah-mudahan tahapan konversi yang dilakukan oleh tim berjalan cepat dan disampaikan kepada Gubernur bisa menjadi rasionalitas akademik terhadap kerja besar Konversi BRK ini,” cakapnya.

keuangan syariah di bank berplat merah tersebut, akan jauh lebih berkembang. “Hasil RUPS kita malam tadi sudah menetapkan BRK sebagai Bank Syariah,” kata Gubernur Riau Syamsuar kepada wartawan saat ditemui di Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (23/4/19). Pasca ditetapkannya menjadi BRK Syariah, nantinya akan dibentuk tim yang bertugas mempersiapkan proses transisi dari sistem konvensional menjadi syariah. “Nanti tim ini yang bekerja, juga ada kajian-kajian konsultan untuk meningkatkan SDM sesuai dengan syariah, termasuk juga terkait IT dan lain-lain,

Disampaikan oleh Kandidat Doktor Ilmu Sosial UNPAD ini, wacana konversi Bank Syariah memang tak hanya di BRK tapi sudah ada di bank lain seperti Bank Nagari, Bank DKI, Bank Lampung dan BPD lainnya. “Secara ekonomi, prinsip perbankan syariah ini dianggap sebagai mekanisme perbankan yang akomodatif terhadap roda perekonomian Indonesia dan Riau Kepri khususnya yang mayoritas Islam. Prinsip Ekonomi Syariah yang adil itulah yang membuat gubernur ingin cepat-cepat melakukan konversi. Jadi kenapa ini diterapkan? Agar berkah dan terhindar dari riba yang memang banyak

berkembang di bank-bank konvensional,” tegasnya. Sementara itu, terkait kekosongan dua jabatan di BRK yakni Direktur Utama dan Komisaris Utama, pria yang sebelumnya juga masuk dalam tim transisi pasangan gubernur dan wakil gubernur Riau Syamsuar - Edy Natar ini menilai kondisi seperti ini tidak akan terlalu mengganggu jalannya roda organisasi di BRK. “BRK inikan organisasi yang usianya sudah lama, artinya sudah ada sistem dan prosedur baku yang terbentuk. Jadi 2 Direktur lama dan 1 Direktur baru yang ada saat ini pasti bisa membawa organisasi perbankan BRK itu pada tujuan yang diharapkan,” terangnya. Namun tentu saja, terhadap kekosongan itu pihaknya berharap kepada Gubernur untuk bisa mengisi dua jabatan tersebut. Karena secara normatif dan ideal jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama memang harus diisi. “Kita harus hormati keputusan Gubernur untuk wait and see dulu disitu. Karena beliau pasti punya pemikiran dan pertimbangan sendiri. Saya memandang, publik berharap banyak atas kebijakan pengisian kekosongan jabatan tersebut. Gubernur tentu mempunyai pertimbangan yang matang untuk menampatkan orang di sana, agar konversi berjalan lancar dan Bank Riau Kepri Syariah lebih maju dibandingkan masa konvensional. Dan para stakeholder berharap agar proses pencalonan itu bisa ditetapkan tidak dalam waktu yang lama, agar bank tetap dinilai baik oleh OJK,” pungkasnya. Di bagian lain, Pemkab Siak menyatakan mendukung sepenuhnya rencana konversi Bank Riau-Kepri menjadi Bank Syariah milik daerah, seperti yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum H. Jamaluddin menghadiri perayaan HUT ke 53 PT Bank Riau Kepri, Senin (1/4/2019) pagi di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Siak. Dalam sambutannya Jamaluddin menyampaikan ucapan tahniah kepada Bank Daerah Kebanggaan orang Riau itu, atas dedikasi 53 tahun yang diberikan kepada daerah. Bank Riau Kepri kata Jamaluddin juga telah banyak berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat diberbagai bidang seperti halnya pendidikan dan kesehatan. “Alhamdulillah memasuki usia yang ke 53 tahun ini, Bank Riau-Kepri sebagai mitra Pemerintah Daerah telah banyak memberikan kontribusinya bagi masyarakat,” kata Jamal usai menghadiri kegiatan, sebagaimana dilansir delikriau. com. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

advertorial Pemkab rohul

Bupati Rohul Sabet Dua Penghargaan Sekaligus di Akhir Maret

Akhir Maret 2019 ditutup Bupati Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman dengan menyabet dua penghargaan sekaligus. Mantan Dandim di Inhil (Indragiri Hilir) ini, selain mendapat Anugerah Penghargaan Pangripta tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Riau, juga meraih penghargaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Riau.

oal Anugerah Penghargaan Pangripta, di antara kriterianya adalah menyangkut perencanaan program pembangunan yang berkelanjutan yang menyangkut aspek, dengan menetapkan pembangunan skala prioritas daerah serta melibatkan berbagai stake holder yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Rohul. Anugerah Penghargaan Pangripta terbaik II tingkat Provinsi Riau itu, terkait konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 lalu. Penghargaan dimaksud diterima secara langsung oleh Bupati Rohul H Sukiman yang diserahkan Gubernur Riau H Syamsuar dalam acara pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Riau tahun 2019 di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (28/3/2019). ‘’Kita mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Riau yang telah melakukan penilaian terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Rohul tahun 2018, sehingga Rokan Hulu mendapatkan

anugerah penghargaan Pangripta pada acara Musrenbang tingkat Provinsi Riau tahun 2019,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis, (28/3/2019), terkait penerimaan anugerah penghargaan Pangripta dari Pemprov Riau. Menurutnya, komitmen Pemkab Rohul dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu, bagaimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya berkelanjutan, skala prioritas dan melibatkan seluruh stake holder. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak dan kebutuhan bagi daerah dapat terealisasi melalui program pembangunan dengan mengacu RPJMD Rohul 2016-2021. ‘’Penghargaan Anugerah Pangripta terbaik II tingkat Provinsi Riau yang diterima Kabupaten Rohul hari ini (Kamis, red), sebagai bentuk apresiasi Pemprov Riau terhadap konsistennya Pemkab Rohul

dalam menjalankan amanat yang tertuang didalam Perda RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021,’’ jelasnya, dilansir rokanhulu.com. Selain melakukan sinergitas program pembangunan kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pemerintah daerah dalam penyesuaian program prioritas nasional, berkomitmen untuk melaksanakan program peningkatan infrastruktur dasar masyarakat. Karena pada tahun 2018 lalu, pemerintah daerah menetapkan 9 program skala prioritas pembangunan. Selain meningkatkan infrastruktur wilayah pedesaan dan perkotaan. Juga meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas iklim usaha dan investasi baik mikro, kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing. Selain peningkatan pengembangan sektor pariwisata daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan tata elola pemerintahan menjadi prioritas. Dengan men-

ingkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, juga peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Bahkan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik serta kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan fokus pembangunan kepada penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk kurang mampu dan miskin serta meningkatan etersedian pangan dan perkebunan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya. “Maka itu pemerintah daerah memprioritaskan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah terutama peningkatan program pelayanan masyarakat termasuk pembangunan infrastruktur,’’ ujarnya. Sukiman menambahkan, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berisi target dan capaian didalam RKPD serta telah menyusun tata cara perencanaan pembangunan daerah, tahapan, penyelenggaraan dan evaluasi RKPD. Bahwasanya, muatan yang terkandung didalam RKPD itu, telah memenuhi kaedah yang dipersyaratakan diantaranya perencanana berbasis bottom up planning, yang dimulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan. Melaksanakan Forum SKPD, Forum Konsultasi, menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat melalui reses Anggota DPRD hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Rohul. Selain melaksanakan top down SKPD, berupa rencana strategis atau renstra SKPD Rohul. Kemudian dilakukan singkornisasi dan sinergitas program kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional, kaedah tersebut termuat didalam RKPD 2018, yang menjadi penilaian dari Tim Penilai Pemprov Riau. Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp kepada wartawan, Kamis, (28/3/2019), menyebutkan, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan H Sukiman sebagai Bupati Rohul, konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan ukuran indikator yang akan dicapai. Diakuinya, mekanisme penilaian anugerah penghargaan Pangripta, panitia seleksi Provinsi Riau, menambahkan 1 item, dengan melakukan kunjungan lapangan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bappeda Rohul, dengan meninjau kecamatan Rambah Hilir yang mempunyai inovasi gerai pelayanan publik (GP2) dapat diakses melalui android, dengan alamat GP2 Rambah Hilir.

Substansi penilaian tersebut, ada tiga yakni capaian indikator makro daerah, yang terdiri dari, indek pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, genirasio, PDRB dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan penerimaan WTP tahun 2018. Kedua, kesempurnaan dalam pengusunan dokumen perencanaan dan ketiga adanya inovasi daerah dalam mengejewantahkan teknologi Informasi, dalam hal ini Pemkab Rohul, menonjolkan inovasi e-kemiskinan dan GP2 Rambah Hilir. Pada Senin (25/3/2019) malam, Bupati Sukiman merupakan salah satu kepala daerah di Provinsi Riau yang mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau dalam acara malam resepsi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di Hotel Grand Central Pekanbaru. Penghargaan itu dinilai sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan dukungan terhadap mitra pers dan support untuk peningkatan kompetensi wartawan di Provinsi Riau khususnya Rokan Hulu serta partisipasi, dukungannya dalam pelaksanaan HPN tahun 2019. Terpantau dalam penyerahan penghargaan tersebut, Bupati Rokan Hulu H Sukiman diwakilkan kepada Kepala Dinas Kominfo Rohul Gorneng SSos MSi, karena dihari bersamaan, beliau menghadiri Pembukan MTQ tingkat Kecamatan Kepenuhan. Selain Bupati Rohul, tiga bupati lainnya yang menerima penghargaan yang sama seperti Bupati Kampar, Bengkalis, dan Kuansing. Dalam acara resepsi HPN tahun 2019 tingkat Provinsi Riau itu, tampak hadir Gubernur Riau H Syamsuar, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Ketua PWI Provinsi Riau H Zulmansyah Sekedang,

sejumlah kepala daerah di Riau, Pengurus dan Anggota PWI Provinsi Riau, Kabupaten/kota di Riau serta mitra kerja PWI dan tamu undangan lainnya. Bupati Rohul H Sukiman menjawab wartawan, Rabu (27/3/2019), dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada Pengurus PWI Provinsi Riau yang berhalangan hadir dalam menerima piagam penghargaan di acara resepsi HPN tahun 2019 tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru. Karena dihari bersamaan, beliau membuka acara MTQ tingkat Kecamatan Kepenuhan yang telah dijadwalkan jauh hari. ‘’Kita mengucapkan terimakasih kepada Ketua PWI Riau dan jajarannya, atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya. Tentunya piagam penghargaan ini suatu penghormatan kepada Pemkab Rohul yang mempunyai penilaian tersendiri oleh PWI Riau sebagai mitra kerja pemerintah,’’ ujarnya, dilansir riaupos.co. Dia berharap kerjasama yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan PWI, kedepan semakin ditingkatkan. Tentunya dengan kebersamaan dan terjalinnya kerjasama dan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dengan PWI, maka akan memberikan dampak pada kemajuan pembangunan di Provinsi Riau khususnya Rohul. Mantan Dandim Indragiri Hilir itu menilai, selama ini program yang dilaksanakan PWI Provinsi Riau telah memberikan kontribusi dalam kemajuan pembangunan di Negeri Seribu Suluk. Dengan harapan, para wartawan yang tergabung didalam PWI Riau khususnya Rokan Hulu untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai wartawan, dalam menyampaikan informasi program pembangunan kepada publik dan dengan kebersamaan memajukan pembangunan di Rohul. (Adv/Pemkab Rohul)

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

2019 Baru Jalan 4 Bulan

Pekanbaru Sudah Koleksi Sejumlah Penghargaan

Tidak ada tahun tanpa poenghargaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, tampaknya. Lihatlah, baru empat bulan tahun 2019 dilalui, Pekanbaru sudah menyabet sejumlah penghargaan, baik yang diterima pemko secara institusional maupun Walikota Pekanbaru Ir. H. Firdaus ST MT secara personal.

ang teranyar, Walikota Pekanbaru Firdaus menerima penghargaan Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugrahayang diberikan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daearah (Otda) ke -23 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis malam (25/4/2019). Penghargaan ini diberikan dalam bentuk piagam dan trofi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Walikota Pekanbaru. Wako menyebutkan dalam rangka hari Otda ke 23 tahun 2019, Mendagri memberikan penghargaan bagi tiga gubernur 10 walikota dan juga 10 bupati yang berprestasi mendapatkan penilaian tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. “Saya atas nama Pemko Pekanbaru berterimakasih kepada Pak Menteri yang telah memberikan penilaian kinerja pemerintah kota. Terimakasih juga kepada semua jajaran pemerintah Sekda, OPD-OPD serta Camat, Lurah, RT dan TW dan juga seluruh masyarakat Kota Pe-

kanbaru,” kata Wako Pekanbaru melalui rilisnya, Jumat, dilansir antara. Tata pemerintah kelola yang baik, tentunya mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah, eksekutif, legislatif serta forkopimda. Bahkan telah bersinergi dalam membimbing pelaksanaan pekerjaan- pekerjaan pembangunan terutama lelang dalam pengawasan pembangunan yang pemerintah lakukan. “Terimakasih kepada semua yang telah bekerja sama dalam membangun Pekanbaru khususnya eksekutif tentunya yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Sehingga tata kelola pemerintah yang kita laksanakan mendapat penilaian dengan prestasi terbaik,” ujar Wako mengakhiri. Sebelumnya, Rabu (9/4/2019), Kota Pekanbaru meraih Penghargaan Unggulan Destinasi Wisata Halal dari Kementerian Pariwisata (Kemenpan) RI yang diserahkan langsung Menteri Pariwisata, Arief Yahya kepada Walikota Firdaus. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan penghargaan yang diterima tersebut sudah melalui proses yang cukup panjang karena sejak setahun yang lalu Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi Pariwisata Halal. “Selanjutnya

Kota Pekanbaru juga diundang mengikuti Halal Tourism Bussines Forum (HTBF) Internasional pada November 2018 di Jakarta dan mengikuti Bimtek Penyusunan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada awal tahun 2019 dan menjadi Kota yang didampingi langsung oleh Kemenpar RI,” katanya, Rabu (9/4/2019). Ardiansyah menambahkan, pada bulan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga telah menyusun Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang mengarah pada Pariwisata Halal. “Di samping itu juga telah dilakukan pembentukan tim percepatan pariwisata halal Kota Pekanbaru oleh Pak Walikota,” ujarnya. Sementara itu Walikota Pekanbaru Firdaus, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan wisata halal. Ia menyebut, wisata halal bukan bermaksud mengkotak-kotakkan makanan halal hanya untuk masyarakat muslim saja. Pasalnya, wisata halal bisa dinikmati oleh semua masyarakat Pekanbaru tanpa terkecuali. “Jangan konotasi untuk umat muslim saja, tidak. Ini bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim,” katanya, dilansir cakaplah.com. Dijelaskannya, wisata halal ini merupakan bentuk implementasi Pekanbaru

sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Produk halal dapat memberikan kenyaman, rasa aman kepada wisatawan yang berkunjung. “Wisata halal memiliki cakupan yang luas. Tak hanya soal berkunjung ke lokasi religius, namun juga ke lokasilokasi umum dengan tetap menjaga adab sebagai muslim dan memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para wisatawan muslim,” sebutnya. Sementara pada Jumat (8/2/2019), Walikota Pekanbaru Firdaus, menerima penghargaan Golden Award dari Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (Siwo PWI) karena dinilai sebagai kepala daerah yang peduli olahraga. Penghargaan yang diserahkan Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari itu diterima Firdaus bersama lima kepala daerah lainnya pada peringatan Hari Pers Nasional yang dipusatkan di Gedung Granadi Surabaya, Jumat (8/2/2019) malam kemarin. Atas penghargaan itu, Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada PWI yang menetapkannya sebagai salah satu kepala daerah yang peduli olahraga di Indonesia. “Alhamdullilah, saya sangat bangga dan mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan langsung oleh Ketua PWI Pusat tadi. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa mendorong para kepala daerah lainnya untuk lebih peduli terhadap olahraga,” ucapnya, dilansir betuah.com. Di kesempatan itu, Firdaus juga menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019. Melalui

peringatan HPN, Firdaus berharap bisa dijadikan momentum untuk terus meningkatkan profesional wartawan dalam menjalankan tugas. “Selamat Hari Pers Nasional. Semoga para jurnalis yang ada di seluruh Indonesia lebih profesional dalam menyajikan berita kepada masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Siwo PWI Ariwangsa menyampaikan, penghargaan itu sebagai apresiasi terhadap tokoh yang berprestasi, peduli dan sudah mengabdikan diri pada bidang olahraga. “Kami sudah melakukan pertimbangan dan memperhatikan banyak hal terhadap usulan dari Siwo PWI seluruh provinsi di Indonesia. Penghargaan ini untuk memotivasi banyak tokoh demi kejayaan dan kemajuan olahraga di Indonesia,” ujarnya. Pada bulan yang sama, tepatnya Sabtu (23/2/2019), Wali Kota Pekanbaru Firdaus menerima penghargaan Achievement of Waste Management yang diserahkan oleh Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Ibu Rosa Vivien Ratnawati, SH, M.Sc. Acara ini diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, SH, M.Sc. Dalam kesempatan yang sama, Wako Firdaus juga menjadi narasumber utama dalam seminar nasional yang ditaja Komite Pengusaha UMKM Bersatu Indo-

nesia atau yang disingkat Komitu di Sanur Bali. Seminar yang mengangkat tema ‘Kiat dan Strategi Menghadapi Armageddon Sampah Indonesia” tersebut, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan juga Kementerian UMKM & Koperasi RI. “Seminar ini sangat penting sekali, terutama bagi generasi muda atau enterpreneur muda yang harus peduli dengan kebersihan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah. Ini juga untuk mendukung cita-cita pemerintah pusat dalam mewujudkan pencapaian Negara Indonesia Bersih,” ujar Wali Kota, dilansir desariau.com. Dalam seminar tersebut, Wali Kota memberi pencerahan bahwa persoalan penanganan sampah, saat ini tidak zamannya untuk dijadikan menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Pasalnya, penanganan persoalan sampah, khususnya di Kota Pekanbaru, sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis yang memiliki harga jual di tengah masyarakat. “Dengan kepedulian kita kepada lingkungan dan cinta kita dengan lingkungan, kita dapat menjadikan sampah bukan lagi jadi masalah. Tapi, bagaimana kita dengan pola pikir kita yang baru bahwa sampah juga memiliki nilai ekonomi yang dapat kita kelola dengan baik,” tambah Wako. Turut tampil dalam seminar tersebut, Staf Ahli Mentri Bidang Hubungan Antar lembaga, Ir Luhur Pradjarto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, I Made Teja. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Selain Membuka Musrenbang, Bupati Kampar Juga Launching Aplikasi E-Monev Seperti sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui; itulah yang dilakukan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH di aula kantor Bupati Kampar di Bangkinang, Selasa (26/3/19). Selain membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2019, ia juga melaunching sistem aplikasi e-Monev Bappeda Kabupaten Kampar.

egiatan Musrenbang Kampar 2019 itu dimaksudkan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2020. Musrenbang tahun 2019 ini mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing Wilayah”. Hadir pada kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, SAg beserta anggota DPRD, Forkopimda Kabupaten Kampar, narasumber, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos beserta Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat, tokoh masyarakat, LSM, Pers dan undangan lainnya. Disampaikan Bupati Kampar bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah wadah musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder Kabupaten Kampar untuk merumuskan lebih lanjut rancangan RKPD berdasarkan Rancangan Renja Perangkat Daerah, hasil

Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang Kabupaten. Hasil akhir tahapan perencanaan ini adalah dokumen RKPD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi Renja Perangkat Daerah. “Dengan demikian seluruh Renja Perangkat Daerah harus mengacu kepada program prioritas yang tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2020,” ujarnya. Bupati Kampar berpesan agar forum strategis ini dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan. “Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD ini sangat berkaitan erat dengan RAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020,” jelas Bupati. Untuk itu Bupati minta kepada pejabat yang terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan, agar tetap konsisten dengan apa yang telah disepakati sehingga APBD Kabupaten Kampar Ta-

hun Anggaran 2020, dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mekanisme peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Pada kesempatan itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto juga melaunching sistem aplikasi e-Monev Bappeda Kabupaten Kampar. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan berbasis Elektronik untuk memonitor dan mengevaluasi Kerja dan Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Disampaikan Bupati bahwa Evaluasi tersebut didasarkan atas perkembangan pelaksanaan fisik dan serapan dana kegiatan serta perkembangan Indikator Input dan Output Kegiatan. Dengan aplikasi ini, semua hal yang telah disampaikan terkait kerja dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh organisasi, satuan kerja, unit kerja dan perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang akan

memiliki suatu sistem dalam melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasinya tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan di OPD yang bersumber pada dana APBD secara periodik dan cepat. “Selain itu dengan adanya Aplikasi E-MONEV akan terjadi standarisasi format pelaporan seluruh OPD kepada BAPPEDA Kabupaten Kampar,” ujar Bupati, dilansir situsriau.com. Kepala Bappeda Kampar Afrizal, S.Sos dalam laporannya menyampaikan bahwa keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah kesepakatan tentang arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD tahun 2020, yang meliputi : Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019. Saat launching e-Monev yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Bupati Kampar, Kepala Bappeda Kampar Afrizal juga menjelaskan bagaimana fungsi dari aplikasi e-Monev dalam memonitor dan mengevaluasi program-program pembangunan Kabupaten Kampar di tahun-tahun mendatang. Kemudian narasumber yang menyampaikan materi pada acara musrenbang ini yakni, Ir. Suprayitno (Kasubdit Perhubungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI) , Ir. Tien Masrina, M.Si (Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Riau), Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, SAg, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Afrizal, S.Sos. Suprayitno dalam paparannya mengupas tentang status perda RPJMD Kabupaten Kampar, program Nawa Cita 20142019, Rencana Pembangunan Wilayah Sumatera Tahun 2018-2024, Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) tahun 2020, Kebijakan Pusat yang harus diperhatikan daerah, Arah Pengembamgan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sementara itu Narasumber Tien Mastina dalam paparannya menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020. Ia memgupas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, Permasalahan Pembangunan Provinsi Riau, Visi Misi Gubernur

dan Wakil Gubernur Riau 2019-2024. Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos dalam paparanya menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Dalam paparannya itu, Afrizal mengupas tentang Visi Misi Bupati Kampar Tahun 2017-2022, Pencapaian Pembangunan Tahun 2018, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2020, Target Indikator Kinerja Tahun 2020. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kampar. Rangkaian kegiatan musrenbang Tahun 2019 ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, Perwakilan Kepala OPD dan Perwakilan Camat, Perwakilan Anggota DPRD Kampar. Sebelumnya, Rabu (20/3/2019), Sekre-

taris Daerah (Sekda) Kampar Drs Yusri, M.Si mewakili Bupati Kampar secara resmi membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di aula Bappeda Kampar. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dan diikuti oleh seluruh OPD, Camat se Kabupaten Kampar. Yusri meminta kepada seluruh OPD mengutamakan usulan sesuai kebutuhan dan skala prioritas dan bukan berdasarkan keinginan. “Saya minta kepada seluruh OPD agar mengusulkan dan menyimpulkan hasil dari Musrenbang yang berasal dari desa dan kecamatan yang betul-betul dapat menyentuh masyarakat, serta merupakan kebutuhan bagi masyarakat,” kata Yusri, dilansir jurnalmadani.com. Ditambahkan Yusri Musrenbang ini akan segera akan ditindaklanjuti dengan

penyampaian hasil Musrenbang. oleh sebab itu, sesuai dengan yang telah diwacanakan agar semua usulan masuk ke dalam sistem perencanaan yang terintegrasi dengan penerapan e-planning. “Saya harap semua OPD bisa menerapkan ini semua,” pinta Yusri. Sementara itu Kepala Bappeda Kampar Afrizal, S.Sos, M.Si dalam sambutan menyampaikan bahwa Musrenbang ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan, peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. “Maka dalam penyusunan RKPD Kabupatan Kampar tahun 2020 akan dilaksanakan Pra Musrenbang Kabupaten Kampar guna pembahasan secara teknis berbagai usulan Program/Kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan sesuai dengan Prioritas Daerah, Provinsi dan Nasional,” jelas Afrizal. Sementara Kamis (28/3/2019), Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yuri,M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKPD Provinsi Riau tahun 2020. Dimana Musrenbang tersebut secara resmi Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si yang dilaksanakan di Balroom Premere Hotel Pelanbaru tersebut. Usai pembukaan Yusri meyampaikan, bahwa dalam perencanaan pembanguna pemda Kampar kita harus melakukan untuk sekala proritas perencanaan. Dimana hal ini hal ini diharapkam haris adanya sinegritas antarah Pemda Kampar dengan Provinsi serta Pusat dalam program-program Nasional. “Untuk itu kepada setiap OPD terkait kiranya dapat melakukan sesuian dokumen perencanan, Hal ini tidak tidak semata untuk pembangunan pisik saja untuk menjadi perhatian akan tetapi hal lain juga menjadi perhatian selagi semua memperhatikan konsisitensi perencanan,” terang Yusri, dilansir riauexpose.com. (adv/hms)