Majalah Pena Amira Edisi 70 - Oktober 2017

LAPORAN UTAMA Sekapur Sirih REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Menjaga Lisan

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi SH PEMIMPIN REDAKSI/PENNANGGUNG JAWAB Hj. Nur Ismi SH PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj.Nur Ismi SH Tun Akhyar Evi Endri Yeni Muharni REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri REDAKTUR Yeni Muharni SEKERTARIS REDAKSI Yuliatis S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs.Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV.Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT.Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

Oleh: Hj. Nur Ismi *)

B

ILA tidak ingin hidup “tekor” alias merugi, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah sesedikit mungkin --kalau tak mungkin meniadakan-- kegiatan berupa menggunjingkan orang lain, dalam kondisi apa dan bagaimana pun juga.

Sebab, pada saat kita menggunjingkan orang lain, maka sebenarnya pada waktu bersamaan kita merelakan amal pahala yang mungkin dengan susah payah didapatkan.

Entah karena bersebab apa, banyak manusia yang memelihara sikap tidak baik berupa menggunjing itu. Entah di mana letak asyik dan nikmatnya, ada malah manusia yang merasakan “kekurangan” di dirinya sebelum menggunjingkan orang lain-- terserah apakah yang digunjingkan itu benar adanya atau hanya fitnah belaka.

Ada semacam kenikmatan tersendiri seusai membicarakan orang lain.

Yang sering menjadi objek gunjingan antara lain adalah masa lalu seseorang yang dianggap tidak baik, yang dikupas secara detail dari A sampai Z, tentu saja dengan ditambah “bumbu-bumbu” penyedap. Seseorang yang pernah berbuat khilaf di masa lalu, satu misal, divonis akan tetap berbuat yang sama. Alam atau dinamika kehidupan seakan tidak akan pernah mampu mengubah seseorang, yang menjadikan hitam itu akan tetap hitam selamanya.

Padahal realitasnya tidaklah selalu demikian. Bukan tidak mungkin ada --bahkan mungkin banyak-mereka yang punya masa lalu yang kurang baik menjadikan sejarah lama itu untuk mengambil langkah baru ke depan. Masa lalu yang kelam dijadikan bahan evaluasi dan intropeksi diri, untuk kemudian menapaki langkah-langkah baru ke depan-- yang tentu saja tidak lagi menyajikan atmosfir yang serba hitam.

Tidak sedikit di antara manusia yang punya masa lalu kelabu mampu menampilkan sesuatu yang menakjubkan ke depan, yang bukan tidak mungkin tidak pernah diperkirakan oleh banyak orang.

Sekali lagi penyebabnya apalagi kalau bukan sejarah yang tidak baik itu dijadikan sebagai wahana oleh yang bersangkutan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

Pada bagian lain, mereka yang

memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi, seakan tidak pernah memberi tempat atau peluang bagi yang bersangkutan untuk berubah. Mereka yang pernah berbuat tak baik di masa lalunya diyakini akan tetap berbuat yang sama sepanjang hayat masih dikandung badan.

Kelompok inilah sebenarnya yang menjalani apa yang disebut dengan “hidup tekor.” Pada saat mereka yang bermasa lalu kurang baik terus melakukan langkah-langkah pembenahan diri --baik dalam konteks duniawi maupun dalam urusan akhirat--; mereka yang punya tingkat kecurigaan yang tinggi itu hanya asyik-masyuk mempergunjingkan orang lain, dan seakan menutup pintu bagi dirinya untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan.

Padahal sebenarnya manusia yang bijak bestari bukan dari kelompok manusia yang hanya tahu dengan kekurangan orang lain, untuk kemudian menjadikan hal itu sebagai komoditas gunjingan yang tidak habis-habisnya; melainkan dari kalangan yang justru tidak pernah lelah mencari kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Maka, daripada energi dan waktu dihabiskan untuk mempergunjikan orang lain –yang kondisinya dalam banyak hal belum tentu berada di bawah kita—ada baiknya waktu yang dilalui dan energi yang dimiliki diisi oleh kegiatan untuk menjawab satu pertanyaan: apakah hari ini yang kita lalui lebih baik dari kemarin? Atau, apakah hari esok yang akan dijelang bisa lebih baik dari hari ini yang sedang dilalui?

Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini pendek, bahkan sangat pendek. Menjadi sesuatu yang naif kalau waktu yang tidak panjang itu lebih banyak diisi oleh aneka kegiatan yang pada tampak kulit luarnya merugikan orang lain –seperti bergunjing--, padahal sebenarnya mengundang kemudharatan bagi diri sendiri. Lebih baik “menggunjingkan” diri sendiri –dalam artian positif--, untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dan intropeksi.*** *) Penulis Adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

H. Yopi Arianto SE

Kepala Daerah nan Fenomenal “Pada periode pertama Pak Yopi sudah membuktikan komitmennya yang tinggi untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat, maka wajar saja kepe­ mimpinannya diharapkan masyarakat untuk berlanjut.”

P

ERNAH mencatatkan diri sebagai Bupati Termuda di Indonesia versi Muri (Museum Rekor Indonesia), ketokohan H. Yopi Arianto SE semakin mengakar di Provinsi Riau manakala pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Inhu (Indragiri Hulu) tahun 2015 ia terpilih kembali sebagai Bupati untuk periode kedua, masa jabatan 2015-2020.

Berbagai kabar tak sedap yang sempat mencuat ke permukaan secara perlahan satu per satu hilang ditelan bumi manakala pada ajang politik tingkat lokal Inhu berupa pilkada membuktikan bahwa upaya sejumlah pihak untuk menjatuhkannya tidak berhasil, dikalahkan oleh keinginan sebagian besar masyarakat Inhu untuk kembali dipimpin oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau ini.

“Masyarakat Inhu sudah dewasa dalam berpolitik, dan tidak gampang terhasut oleh isu-isu atau kabar yang tidak bertanggung jawab,” ujar Darman, 43, seorang warga Peranap. “Pada periode pertama Pak Yopi sudah membuktikan komitmennya yang tinggi untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat, maka wajar saja kepemimpinannya diharapkan masyarakat untuk berlanjut,” tambah Darman.

Bupati Yopi yang belum lama ini menghabiskan masa lajangnya, memang masih tergolong muda, dan tetap mencatatkan diri sebagai kepala daerah di antara 12 bupati/walikota yang ada di Provinsi Riau. Tapi, di sinilah letak unggulnya Bupati Yopi, yaitu tetap mampu memelihara komitmen sebagai bupati yang memiliki kecintaan yang tinggi pada daerah dan masyarakat yang dipimpinnya.

Maka tidak pe­lak, dalam banyak peristiwa Yopi lebih sering berada di tengah masyarakat yang ia pimpin, melakukan kegiatan apa saja yang mungkin bisa ia perbuat, dibandingkan dengan berada di kantor. “Saya merasakan kenikmatan tersendiri bila berada di tengah masyarakat,” kata­ nya, sua­ tu hari. Suatu kenikmatan

3

LAPORAN UTAMA yang, menurut Yopi, tak bisa dinilai dengan hal-hal yang bersifat kebendaan.

Karena sering berada dan berkumpul di tengah masyarakat itulah, antara lain, yang membuat Bupati Yopi tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang untuk kemudian dirumuskan ke dalam sejumlah program pembangunan yang dibiayai melalui sejumlah sumber, baik APBD, bantuan dari APBD Riau, APBN dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Mengilas-balik ke belakang, Yopi lahir dan besar di tengah keluarga berada. Ayahndanya, Almarhum H. Soegianto, terbilang pengusaha yang disegani di Inhu, selain juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di daerah itu. Yang jamak terjadi, setiap individu yang berasal dari keluarga berada sering tidak terlalu peduli dengan orang tak berpunya, karena secara realitas orang dimaksud tidak pernah merasakan apa yang disebut susah secara materi-finansial itu.

Tidak demikian halnya dengan Yopi, kendati lahir dan besar di tengah keluarga berada, ia tidak sedikit pun menyurutkan perhatian terhadap kalangan itu, baik ketika masih duduk di DPRD Inhu, apalagi setelah menduduki jabatan Bupati Inhu, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya. “Memberi perhatian lebih pada kalangan yang tak mampu itu bukan sekadar dalam kerangka menjalankan tugas, tapi juga mengandung muatan amaliyah terhadap Allah SWT,” kata Yopi.

Kalau kemudian setelah menduduki jabatan Bupati Inhu banyak di antara program Pemkab Inhu yang didekasikan untuk kalangan yang kurang berpunya, bagi Bupati Yopi semua itu dilakukan sebagai implementasi hamba Allah yang taat pada ajaran agama, yaitu meringankan kalangan yang membutuhkan, dan melapangkan jalan orang yang dalam kesempitan.

Inilah antara lain imbas dari komitmen kepemimpinan yang teguh dipegang Yopi, yaitu oleh sejumlah kalangan ia dinilai sebagai bupati yang fenomenal. Bukan saja karena jabatan bergengsi itu berhasil ia duduki pada saat usianya masih relatif muda (kala itu, pada tahun 2010 lalu, masih kurang 30 tahun), juga karena program-programnya dinilai menyentuh kepentingan orang banyak, tidak terkecuali masyarakat kalangan bawah.

Bukti ketakjuban masyarakat terhadap kepemimpi-

4

LAPORAN UTAMA nan Yopi, lihatlah, bila ia turun ke bawah dan berkunjung ke desa-desa, selalu mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat berbagai kalangan. Seakan mengabaikan aturan protokoler, antara Bupati Yopi dengan masyarakat yang menyambutnya seakan tidak ada jarak. Yopi pun tampak sangat menikmati kondisikondisi seperti itu.

Seorang anggota masyarakat Inhu juga tak mampu menyembunyikan kekagumannya pada sosok Yopi Arianto. Ini kisahnya: dulu, pada suatu waktu, si anggota masyarakat dimaksud bersama masyarakat lainnya yang sedesa, saat bertemu dalam sebuah kegiatan dengan Bupati Yopi Arianto, mereka meminta agar Pemkab Inhu yang dipimpin Bupati Yopi Arianto memprogramkan pembukaan jalan baru ke kawasan pemukiman mereka.

Ternyata yang diterima anggota masyarakat itu lebih dari yang diharapkan, yaitu Pemkab Inhu tak sekadar melaksanakan pembukaan jalan baru ke desa dimaksud, sekalian dengan melakukan pengaspalan. Bukan main girangnya anggota masyarakat di sana menerima realitas yang tidak diduga-duga. “Ternyata Pak Bupati memberi lebih dari yang kami minta,” ungkapnya.

Infrastruktur memang salah satu sektor yang mendapat perhatian lebih Bupati Yopi Arianto, baik pada periode pertama masa jabatannya sebagai Bupati Inhu, maupun pada saat menjalani periode kedua seperti sekarang ini. Pertimbangan Bupati Yopi Arianto sederhana saja, yaitu hanya dengan kondisi infrastruktur –baik jalan dan jembatan yang layak—yang memungkinkan suatu kawasan tertentu akan berkembang.

Kondisi infrastruktur yang layak dan memadai ke suatu kawasan tertentu, imbuh Bupati Yopi Arianto, memungkinkan akan terbukanya sentra-sentra ekonomi baru di kawasan itu. Sejumlah potensi ekonomi yang selama ini terpendam, dimungkinkan akan bisa dibuka dan dikembangkan manakala ke kawasan dimaksud sudah ditopang oleh kondisi infrastruktur yang layak dan memadai.

“Nah, kalau suatu kawasan sudah berkembang lantaran ditunjang infrastruktur yang layak, praktis anggota masyarakat yang bermukim di kawasan itu akan bisa ditingkatkan kondisi perekonomiannya,” terang Bupati Yopi. Imbas lanjutannya, selain kondisi itu bisa menekan angka pe­ng­angguran se­de­mikian rupa, di­nis­­­cayakan pula ting­­kat kemiskinan akan bisa dieeleminir sedemikian ru­pa.

“Negeri ini sudah 72 merdeka, maka memprihatinkan sekali kalau masih ada juga kawasan yang terisolasi secara fisik.” Di mata Bupati Yopi Arianto, akibat tidak baik karena kawasan yang masih terisolasi tidak sekadar dampak di bidang ekonomi, juga dampak-dampak lain yang tak kalah beratnya, seperti lambatnya perkembangan kemampuan anggota masyarakat, kualitas SDM yang terbatas, dan interaksi sosial yang sulit.

Makanya, pada periode pertama masa jabatannya sebagai Bupati Inhu, Yopi Arianto mengaku telah meletakkan kerangka landasan yang kuat untuk pembangunan di bidang infrastruktur. Pada periode pertama itu, Pemkab Inhu yang saat itu dipimpin Bupati Yopi Arianto berpasangan dengan Wakil Bupati Harman Harmaini, memprioritaskan membangun dan melakukan perbaikan terhadap jalan dan jembatan desa, terutama yang menjadi akses produksi dan perekonomian masyarakat.

Pembangunan bidang infrastruktur sejalan dengan pembangunan pedesaan yang menitikberatkan pada perluasan akses masyarakat desa, kemandirian dan peningkatan partisipasi masyarakat desa. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, panjang jalan di Kabupaten Inhu dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan, dan sebaliknya panjang jalan yang rusak terus berkurang.

Infrastruktur lain yang digesa di periode pertama itu adalah bidang kelistrikan, di mana pada saat itu sampai sekarang Pemkab Inhu terus berupaya agar seluruh wilayah Kabupaten Inhu dapat tersambung listrik. Sebab pada awal kepemimpinannya, Agustus 2010 silam, listrik hanya mampu menjangkau 23 persen desa di wilayah Inhu. Namun berkat kerja keras dan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan Pemkab Inhu, hingga tahun 2014 listrik sudah mampu menjangkau hampir 95 desa di Inhu.

“Pembangunan bidang kelistrikan akan terus kita tingkatkan hingga seluruh desa di Inhu sudah dapat tersambung aliran listrik,” jelasnya. Menurut Bupati, yang mantan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya), selain bersumber dari APBD Inhu, pembangunan bidang kelistrikan juga bersumber dari APBN melalui Program Listrik Desa (Prolisdes).

Sektor lain yang juga mendapat sentuhan tangan Bupati Yopi Arianto adalah kesehatan. Sebagai putera asli Inhu, Bupati Yopi Arianto sangat berkeinginan agar semua anggota masyarakat daerah itu mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dengan harga terjangkau. Ia paling tak bisa menerima kalau ada anggota masyarakat yang tidak mendapat layanan kesehatan yang layak.

“Layanan kesehatan yang baik merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh masyarakat,” kata Bupati Yopi Arianto, suatu hari. Tapi, ketika dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Bupati Inhu periode pertama pada tahun 2010 lalu, Yopi melihat masih ba­

nyak anggota ma­ syarakat yang belum mendapatkan layanan kese­ha­tan yang dibutuhkan, yang didasari oleh sejumlah penyebab.

Ia juga tak jarang melihat realitas sejumlah pasien yang tak tertolong nyawanya hanya karena harus menempuh rentang kendali yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Sudah susah-susah untuk membawa si pasien ke unit pelayanan kesehatan terdekat yang ditunjang oleh fasilitas yang memadai, tapi pada akhirnya nyawa si pasien melayang di tengah jalan.

“Saya tak sampai hati realitas seperti itu terjadi pada masyarakat saya,” kata Bupati Yopi Arianto, kala itu.

Maka, begitu kursi Bupati Inhu ia duduki, bersama dengan sejumlah sektor prioritas lainnya, Bupati Yopi Arianto kemudian melakukan pembenahan besarbesaran untuk membuat kesehatan menjadi salah satu sektor yang makin berkualitas dan semakin terjangkau oleh masyarakat.

Begitu juga untuk bidang kesehatan. Pemkab Inhu telah membangun dan melengkapi sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari renovasi dan peningkatan pelayanan di RSUD Indrasari Rengat, pembangunan Puskesmas rawat inap serta pembangunan Pustu di seluruh desa di wilayah Kabupaten Inhu.

Pemkab Inhu kemudian menjalankan sejumlah program untuk menjawab persoalan di sektor kesehatan. Makanya, hingga tahun 2014 Inhu telah memiliki 10 Puskesmas rawat inap dan 8 puskesmas rawat jalan dengan pelayanan 24 jam. Bahkan kedepannya, Pemkab Inhu telah merencanakan untuk menciptakan rumah sakit mini di beberapa puskesmas agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin meningkat.

“Selain itu, Pemkab Inhu juga telah membangun dan memiliki 134 puskesmas pembantu sekaligus menyediakan fasilitas bagi tenaga medis yang bertugas, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa lebih maksimal selama 24 jam,” beber Bupati Yopi Arianto menjelaskan. “Kita berharap dengan langkah itu akan semakin banyak masyarakat yang terlayani.”

Tidak selesai sampai di sana, Pemkab Inhu juga berupaya meningkatkan mutu dan jumlah tenaga dokter di RSUD Indrasari Rengat melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogjakarta dan mengangkat sejumlah dokter menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur khusus untuk ditempatkan di daerah terpencil.

Bersama pihak swasta, Pemkab Inhu juga berupaya menyediakan mobil ambulance di setiap Puskesmas melalui program coorporate social responsibility (CSR).

Hingga tahun 2015, lebih dari 30 mobil ambulance sudah diterima Pemkab Inhu dari pihak swasta dan sudah dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Ini tidak pernah dilakukan sebelumnya dan kita berharap kedepan peran swasta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih di tingkatkan,” ucapnya. (ee)

5

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

H. Yopi Arianto SE

Sosok Bupati Rendah Hati yang Merakyat “Saya bersama anak saya serasa bermimpi bisa naik mobil pak Bupati Inhu Yopi, mungkin besar nanti anak saya mau jadi Bupati, apa yang terjadi pada anak saya hari ini bisa naik mobil pak bupati adalah diluar pikiran saya.”

Sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), tapi H.Yopi Arianto SE tetap mampu menampilkan dirinya sebagai sosok yang dulu juga, yaitu sebagai pribadi yang rendah hati dan merakyat. Sepertinya Bupati Yopi lebih menikmati berada di tengah masyarakat.

Tidak percaya? Lihatlah contoh berikut. Dinda (9) pelajar SD di Sungai Lala mendapatkan penghargaan yang tidak terhingga dari Bupati Indragiri Hulu selepas mendapat undian di acara hari ulang tahun (HUT) Desa Perkebunan Sei Lala ke-52. Putri kesayangan Srinarti ini mendapatkan kehormatan dari Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto diantarkan pulang ke rumah menggunakan mobil dinas bupati, BM I D. “Siapa yang dapatkan door price yang kupon saya ambil ini, maka pemenangnya akan mendapatkan Tumpeng HUT Desa Perkebunan Sei Lala ke-52,” kata Bupati Inhu H Yopi Arianto SE saat mencabut door price dalam peringatan hari jadi Desa Perkebunan Sei Lala, Ahad, beberapa waktu lalu.

6

Dua kali Bupati Inhu mencabut nomor undian, namun tidak ada yang menang, di nomor ketiga dengan nomor undian 025091 didapatkan oleh Dinda (9) pelajar warga RT 019, RW 10 Dusun Titian Harum Desa Perkebuan Sei Lala. Sesuai janji Bupati Inhu Yopi, Dinda membawa tumpeng pulang ke rumahnya.

Tapi, pastinya bukan tumpeng yang menjadi fokus perhatian warga di sekitar tempat tinggal Dinda dan Srinarti, tapi mobil dinas mewah milik sang bupati yang mengantarkannya. “Mana sopir pribadi dan ajudan saya, antarkan Dinda ini sampai ke rumahnya,” kata bupati seperti dilansir sebuah situs pemberitaan lokal.

Selain diantarkan menggunakan mobil dinas, Bupati juga perintahkan mobil Patwal untuk mengiringi Dinda dan ibunya sampai di rumah. “Saya bersama anak saya serasa bermimpi bisa naik mobil pak Bupati Inhu Yopi, mungkin besar nanti anak saya mau jadi Bupati, apa yang terjadi pada anak saya hari ini bisa naik mobil pak bupati adalah diluar pikiran saya,” kata Ibu Srinarti terharu.

Unik dan bergaul. Itulah ucapan yang keluar pertama kali dari mulut warga Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya.Ketika Bupati Inhu Yopi Arianto hadir di tengah masyarakat Desa. Sebut saja Suryadi salah seorang warga tempatan sangat kagum dengan sosok Bupati Inhu ini.

“Orangnya santai kayaknya bang. Nggak jaim.

Mau bergaul sama masyarakat kecil,” cerita singkat Suryadi Kepada Sijoripost. com ditengah acara silaturahmi dengan masyarakat Desa Duyung Suri, Kecamatan Bunga raya.

Hal yang sama juga di utarakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang sedari siang menunggu kehadiran Bupati Inhu ini. “Bagus aja orangnya bang, apa adanya. Bisa bergaul dan bermasyarakat. Kami kira datang seperti bupati lainnya dengan segala kemewahan, Nggak disangka dia datang dengan sendal jepit dan baju kaos biasa dilapisi jaket. Merakyatlah pokoknya,” singkat marwinah. Kegiatan silaturahmi berlangsung dengan suka cita dan diakhiri dengan foto bersama dengan masyarakat dan panitia.

Diakui, kunjungan Bu­pati Indragiri Hulu (In­ hu), H Yopi Arianto SE ke Kabupaten Siak, mendapat sambutan hangat dari masya­rakat. Setelah sebelumnya berziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II dan Raja Kecik, Kamis (13/7/2017), B u pati Yopi hari ini menghadiri acara si­ la­tu­rahmi dengan warga Desa Da­yang Suri, Kecamatan Bunga Raya dan Desa Sabak Permai, Kecamatan Sabak Auh. Kedatangan Yopi disambut oleh ratusan masyarakat dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Tokoh masyarakat Riau pesisir, Zulfan Heri, saat memberikan sambutan sempat menyinggung soal Pemilihan Gubernur Riau yang akan digelar tahun depan. Zulfan pun menyebut sosok Yopi cocok sebagai pemimpin Riau.

“Yang ingin maju dalam perhelatan Pilgubri 2018 memang banyak dan semua punya hak untuk maju. Namun untuk menakhodai Provinsi Riau, dibutuhkan pemimpin muda yang berkarya,” ujar Zulfan.

“Yopi itu cocok untuk Riau, selain muda dan masih kuat untuk menemui masyarakat di pelosok, beliau juga merakyat. Berkecukupan namun tetap sederhana. Menjemput aspirasi beliau lakukan dengan segala cara. Tidak bisa pakai mobil, beliau pakai trail, tidak bisa pakai trail beliau jalan kaki, bahkan beliau pernah naik di bak mobil. Begitulah kesungguhan beliau,” tambahnya.

Sementara itu, Yopi mengaku terharu dengan sambutan masyarakat. “Terimakasih atas sambutan dari masyarakat yang antusias terhadap kedatangan saya. Semoga silaturahmi ini terus terjaga karena kita bersaudara dalam wadah NKRI,” tutur politisi muda Partai Golkar itu.

Yopi juga menimpali pernyataan Zulfan Heri soal Pilgubri. Ia mengingatkan agar pesta demokrasi di Riau jangan sampai menimbulkan perpecahan, karena dapat mengganggu pembangunan daerah. “Karena musim Pilka-

da, jangan sampai masyarakat terpecah karena berbeda pilihan. Persaingan adalah hal biasa, itulah indahnya demokrasi, tetap jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya. “Sampaikan salam saya untuk keluarga di rumah, terimakasih sudah apresiasi. Inilah saya, apa adanya,” tambahnya mengakhiri kata sambutan.

Warga setempat, Umi tampak kagum dengan sosok Yopi yang ternyata di luar dugaannya. “Kami tidak mengira jika pak Yopi itu masih muda. Kami cuma tahu dari koran. Itu Pak Yopi sering pakai motor trail kalau bekerja,” ucapnya. (ee/hrc/rtc/spc)

7

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

8

Galeri Pemkab Inhu

9

DPRD

advertorial DPRD Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Ketua DPRD Bengkalis dan Bupati

P

Teken MoU KUPA PPAS Perubahan 2017

IMPINAN DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bersama Bupati Bengkalis Amril Mukminin menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran 2017, Senin (16/7/2017) petang. Nota kesepahaman KUPA-PPAS Perubahan Anggaran 2017 tersebut dilakukan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis.

Selain Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir, hadir juga dalam penandatangani MoU tersebut wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Fraksi Partai Golkar H Indra Gunawan Eet dan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera Zulhelmi. Wakil rakyat lainnya yang hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain H Zamzami (Partai Amat Nasional), Hendri (Partai Golkar) dan Syahrial (Partai Golkar).

Sementara dari jajaran eksekutif, selain Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah H Arianto, Asisten Pemerintahan Hj. Umi Kalsum dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra seluruh Kepala Perangkat Daerah terlihat hadir dalam penandatangani nota kesepahaman tersebut.

Apresiasi dan terima kasih disampaikan Amril kepada ketua dan seluruh anggota DPRD Bengkalis, serta kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membantu dalam tercapainya program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

“Suatu hal yang membanggakan bagi kita, penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas program perubahan APBD tahun 2017 dapat dilakukan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut, yang kemudian dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan program dan kegiatan,” ungkapnya.

10

Dibagian lain Amril juga mengatakan, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkalis pada hakekatnya, merupakan perwujudan sinergi kinerja Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan dunia usaha. “Semua diukur dari penilaian berbagai indikator pada visi dan misi Kabupaten Bengkalis dan direfleksikan kedalam target-target pada RKPD dan KUA-PPAS setiap tahunnya,” papar mantan Kepala Desa Muara Basung itu.

Amril berharap, pembangunan yang dilaksanakan saat ini, mampu memberikan landasan yang semakin kokoh, bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada masa yang akan datang.

Dikatakan Bupati Amril Mukminin bahwa KUPA PPAS merupakan tahapan dalam mekanisme penyesuaian anggar a n .

Hal ini dilakukan, agar target awal dalam APBD tahun berjalan dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan atau pergeseran asumsi yang mempengaruhinya.

Secara umum posisi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan KUPA PPAS tahun 2017, meliputi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp203.780.298,425,66 dari sebelumnya sebesar Rp3.480.370.992.585,00 menjadi Rp3.684.151.291.010,66.

Kenaikan ini sebenarnya bersumber dari penerimaan yang digunakan untuk membayar pekerjaan tahun 2016 lalu yang tertunda dan diakomodir ke dalam Penjabaran APBD Tahun 2017, selain itu ada kenaikan yang bersumber dari bantuan keuangan juga merupakan alokasi yang telah jelas peruntukkannya dan perlu diakomodir ke dalam Perda Perubahan APBD. Begitu juga dengan Belanja Daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp.3.701.262.514.036,43 menjadi Rp3.694.060.518.221,32 atau turun sebesar Rp.7.201.995.815,11 yang terdiri dari penurunan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.111.244.176,67 dan Belanja Langsung Sebesar Rp.3.090.751.638,44.

Jumlah Belanja Daerah ini juga telah mengalami perubahan dari rancangan awal KUPA dan perubahan PPAS yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Bengkalis dengan hasil pembahasan Komisi dengan Perangkat Daerah dan Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupa­ ten Bengkalis dengan Tim Anggaran Pe­ me­rintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Perubahan tersebut akibat terjadinya penyesuaian dan rasionalisasi atas pertimbangan efisiensi anggaran serta efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perhitungan sisa waktu tahun anggaran 2017.

Selanjutnya pembiayaan daerah mengalami perubahan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebe­ lumnya (Silpa), dari awalnya se­be­sar Rp.220.891.521.451,43 m e n­j a d i Rp.9.909.227.210,32 atau ber­ kurang sebesar Rp.210.982.294.241,11.

“Total rancangan perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp3.694.060.518.221,32

atau ber­ kurang sebesar Rp.7.201.995.815,11 dari sebelumnya sebesar Rp.­3.701.­262.514.036,43,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Dibagian lain Amril menyadari bahwa keberhasilan setiap program yang dilaksanakan sangat tergantung dari peran serta dan dukungan setiap stakeholders yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, orang nomor satu di Negeri Junjungan ini, mengajak seluruh elemen untuk bekerja keras untuk membangun daerah ini.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Amril Mukminin secara panjang-lebar menjelaskan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan tertuang dalam KUA tahun 2017 terdiri dari tujuh prioritas.

Ketujuh prioritas itu, katanya, pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah yang profesional dan berintegritas; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan budaya dan agama; dan pengelolaan sumber daya alam dan penguatan perekonomian daerah. Lalu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro kecil menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif; pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana; dan, peningkatan dan perluasan akses infrastruktur.

Amril juga menjelaskan secara garis besar, struktur pen­ dapatan, belanja dan pembiayaan dalam KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bengkalis ta­hun 2017. Yaitu, pendapatan daerah sebesar Rp3.480.370.992.585. Kemudian, belanja daerah sebesar Rp3.701.262.514.036,43 dan pembiayaan dae­ rah sebesar Rp220.891.521.451,43, yang merupakan penerimaan pembiayaan.

“APBD Kabupaten Bengkalis ta­hun 2017 mengalami defisit Rp220.891.521.451,43. Tapi, defisit itu dapat ditutupi dengan adanya penerimaan pendapat yang bersumber dari

SILPA tahun anggaran 2016 sebesar Rp220.891.521.451,43,” jelas mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini.

Di bagian lain, dia menjelaskan struktur KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, akan mengalami perubahan struktur yang diakibatkan adanya bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini masih dalam pembahasan tahap akhir oleh Pemerintah Provinsi Riau. Selain Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah H Arianto, hadir dalam kegiatan penandatanganan tersebut Wakil Ketua DPRD Zulhelmi dan puluhan anggota DPRD Bengkalis.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis, Am­ ril Mukminin menyampaikan nota keuangan Perubahan APBD 2017 di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Senin (16/10/2017) malam. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdul Kadir didampingi Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan Eet dan Kaderismanto dan dihadiri 31 anggota DPRD Bengkalis.

Bupati menyampaikan bahwa total rancangan perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017 sebesar Rp3,694 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp7,201 miliar dari sebelumnya sebesar Rp3,701 triliun Secara umum posisi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan KUPA PPAS tahun 2017, meliputi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp203,7 miliar dari sebelumnya sebesar Rp3,480 triliun menjadi Rp3,684 triliun.

Kenaikan pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 65,330 miliar dan dana perimbangan 93,130 miliar serta peningkatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp45,320 miliar. Begitu juga dengan belanja daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp3,701 triliun menjadi Rp3,694 triliun atau berkurang sebesar Rp7,201 miliar. Terdiri dari pe-

nurunan belanja tidak langsung sebesar Rp4,111 miliar dan belanja langsung sebesar Rp3,090 miliar.

Selanjutnya, pembiayaan daerah mengalami perubahan yang bersumber, dari penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp220,891 miliar, mengalami perubahan menjadi Rp9,909 miliar atau berkurang sebesar Rp210,982 miliar. “Melalui perubahan APBD tahun anggaran 2017 ini kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan maksimal sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena bagaimanapun sampai saat ini investasi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan masih sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis,” ungkap Amril.

Pada kesempatan itu, Bupati juga melarang seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak melaksanakan tugas luar daerah sampai disahkannya APBD Perubahan tahun 2017. ‘’Selama pembahasan dan sampai disahkannya AP­BD Perubahan 2017, seluruh Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar tidak melaku­ kan perjalan dinas keluar daerah. Kecuali untuk tugas kedinasan yang benar-benar sangat penting bagi kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat,’’ tegas Amril. ‘’Jika sewaktu-waktu ada yang perlu dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun DPRD Bengkalis, tidak ada istilah kendala hanya karena ada Kepala OPD atau Pejabat yang keluar daerah,’’ ujarnya.

Sebelum penyampaian No­ ta Ke­ uangan, Bupati bersama Pimpinan DPRD Bengkalis so­ renya menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran 2017 di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis. (adv/hms/ee/dari berbagai sumber)

11

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

infotorial Forum Pemred Riau

Advertorial Pemkab Rohul

Dianugerahi Gelar Datuk Setia Amanah Sutan Botuah

Bupati Suparman: Gelar Ini Pedoman dalam Bertugas

Pengukuhan Forum Pemred Riau

Gubri Ingatkan Hebatnya Pengaruh Berita “Hoax”

“Melalui kegiatan ini kita lebih bisa saling menghor­ mati budaya yang ada di Rohul de­ ngan adat istiadat, etika beradat ini sangat penting kita tanamkan sebagai langkah untuk mempersa­ tukan masyarakat Rokan Hulu.”

12

S

AYA berharap dengan gelar ini sebagai pedoman saya dalam bertugas, tidak ber­ arti saya menganak tirikan suku lain, mohon maaf kepada suku lain yang ada di Rohul karena negeri ini adalah Negeri Melayu kita berpedoman pada adat melayu untuk bersama bersatu membangun Rokan Hulu, sebab Rohul milik kita bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Rohul (Rokan Hulu) H.Suparman S.Sos,M.Si usai dianugerahi gelar adat Datuk Setia Amanah oleh Lembaga Adat Melayu Riau, bertempat di balai adat LAM Rohul di komplek perkantoran Pemkab Rohul di Pasirpengaraian, Rabu (27/9/2017). Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau ini juga mengatakan bahwa gelar yang ia dapat adalah sebuah doa yang memotivasi untuk selalu amanah yang diberikan masyarakat kepada dirinya dalam menjalankan tugas kepemerintahan.

Sebelum acara penabalan gelar, Suparman diarak oleh ketua LAM Rohul, H. Zulyadaini bersama H.T. Raffli Armien serta hulu balang dari rumah dinasnya menuju balai adat gedung LAM. Sesampainya di balai adat, Suparman disambut dengan pertunjukan pencak silat khas Rokan Hulu.

Penabalan gelar adat itu dirangkai dengan acara pengukuhan dan pelantikan Pengurus Dewan Kehormatan Adat, Majelis Kerapatan Adat dan Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Rohul masa khidmat 2017-2022 atau 1438 H – 1443 H. Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Rohul diketuai H. T Rafli Armien S.Sos, sementara Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Rohul diketuai H. Zulyadaini.

Kegiatan Acara penabalan Gelar Datuk Setia Amanah dan pengukuhan kepengurusan LAM Rohul Itu juga dilaksanakan upacara upah upah dengan menyembelih 4 ekor Kambing beserta makan beradat bersama hingga menyembelih 5 ekor kerbau.

Dewan pimpinan harian (DPH) LAM rohul, H. Zulyadaini mengatakan tujuan mereka untuk memberikan gelar ini untuk lebih memperkokoh persatuan serta tetap mempertahankan adat istiadat dalam masyarakat rokan hulu agar tidak punah. “Melalui kegiatan ini kita lebih bisa saling menghormati budaya yang ada dirohul dengan adat istiadat, etika beradat ini sangat penting kita tanamkan sebagai langkah untuk mempersatukan masyarakat Rokan Hulu, “kata H.Zulyadaini. ***

‘’Forum Pemred Riau memegang teguh prinsip independen, progresif dan aspiratif. Keanggotaan Forum Pemred Riau terdiri dari penggagas/inisiator forum dan pemimpin redaksi media cetak, radio dan online yang berkedudukan di Provinsi Riau.”

Gubri (Gubernur Riau) mengingatkan tentang betapa hebatnya pengaruh buruk yang terjadi di masyarakat, terkhusus bagi masyarakat Riau, sebagai dampak penyebaran berita hoax. ‘’Informasi/ berita hoax paling banyak kita jumpai kupasannya di media massa, selain media sosial yang saat ini marak,’’ katanya.

Gubri mengatakan hal itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Masperi ketika acara pengukuhan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Riau masa bakti 2017-2020 di Hangtuah Room Lantai 5 Menara Bank Riau Kepri, Senin (23/10/2017). Tampak hadir Bupati Pelalawan HM Harris, Kepala BIN Daerah Riau Marsekal Pertama Bambang Yogatama, mantan Bupati Bengkalis dua periode, H Syamsurizal, Direktur Bank Riau Kepri Dr Irvandi Gustari, Humas PSMTI Riau Ket Tjing dan para pemimpin redaksi.

Menurut Gubri, media massa turut menjadi sarana strategis untuk penyebaran berita-berita dan informasi seperti ini. Berita-berita tentang isu atau peristiwa menyebar dengan cepat tatkala dipublikasikan lewat media massa baik cetak, elektronik maupun internet dan juga media sosial. Makanya, Gubri menilai pengukuhan Forum Pemred Riau ini sebagai langkah gerak maju anggotanya dalam meningkatkan peran media

massa sebagai media informasi pembangunan di daerah. ‘’Forum Pemred ini merupakan perekat silaturahmi dalam membangun komunikasi konstruktif antara sesama pemimpin redaksi media di Riau. Selain itu juga sebagai sarana saling bertukar informasi dan gagasan dalam upaya mendorong dan mendukung profesionalitas anggota forum menghadapi tantangan perkembangan media di Riau. Sehingga peran forum ini demikian efektif dalam menyerap dan berbagi informasi terkait fenomena masyarakat yang terus berkembang secara dinamis dalam hitungan detik,’’ paparnya.

Forum Pemred Riau ini, katanya, harus diakui eksistensinya dalam menginformasikan dan mensosialisasikan program-program pemerintah, termasuk didalamnya tentang perencanaan pembangunan. Dan proses pembangunan Riau merupakan cerminan dari kesungguhan untuk mewujudkan visi Riau 2020 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan Budaya Melayu di Asia Tenggara.

Ketua Forum Pemred Riau, H Yuki Chandra dalam sambutan perdananya menyampaikan, Forum Pemred ini sebagai perekat silaturahmi dalam membangun komunikasi konstruktif antara sesama pemimpin redaksi media di Riau.

Seiring dengan pasang surut perkembangan dan pertumbuhan media di Riau, Forum Pemred ini demikian efektif dalam menyerap dan berbagi informasi.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Forum Pemred ini, jelas Yuki, adalah sebagai wadah perekat silaturahmi pemimpin redaksi media di Riau,

wadah untuk saling bertukar pemikiran intelektual wartawan dalam menyikapi persoalan faktual dan aktual di Riau, serta memberikan masukkan konstruktif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau. ‘’Forum Pemred Riau memegang teguh prinsip independen, progresif dan aspiratif. Keanggotaan Forum Pemred Riau terdiri dari penggagas/inisiator forum dan pemimpin redaksi media cetak, radio dan online yang berkedudukan di Provinsi Riau. Namun dalam kegiatan forum dapat diwakilkan ke jajaran se tingkat wakil pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana,’’ terang Yuki.

Sedangkan aktifitas Forum Pemred Riau, beber Yuki, di antaranya mengadakan forum-forum intelektual secara berkala. Seperti diskusi terbuka, simposium, bedah kasus dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kualitas produksi media anggotanya. ‘’Forum Pemred Riau nanti juga akan menerbitkan karya tulis anggota Forum Pemred Riau baik itu berupa opini, editorial maupun tajuk dalam sebuah buku sesuai isu yang menjadi sorotan atau atensi forum,’’ kata Yuki.

Sebagai wadah independen, jelas Yuki, Forum Pemred Riau bermitra dengan organisasi wartawan dan pers sebagaimana diatur dalam undangundang pers. Yakni Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesian(ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang pengurus organisasinya berkedudukan di Provinsi Riau. ‘’Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum Pemred Riau membuka kerjasama dengan berbagai pihak.

Tentunya dalam bentuk kerjasama tidak mengikat untuk kepentingan apapun juga,’’ sebut Yuki.***

13

infotorial Bank Riaukepri

Ajang TOP IT & TELCO 2017

Bank Riau Kepri Sabet Penghargaan Tertinggi B

Penilaian ini didasar­ kan pada pemahaman, bahwa akan sangat sulit untuk mengimplemen­ tasikan dan meman­ faatkan sistem IT di perusahaan dan instansi pemerintahan, tanpa dukungan dan komitmen dari Top manajemen.

14

RK (Bank Riau Kepri) di bawah duet kepemimpinan Direktur Utama Irvandi Gustari dan Komisaris Utama Mambang Mit makin menunjukkan kedigjayaannya sebagai bank BMUD terkemuka. Penghargaan demi penghargaan terus digaet, yang makin mengokohkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang pantas diperhitungkan.

Pada Selasa (31/10/2017), sebagai Bank Regional yang terus berbenah BRK kembali meraih prestasi gemilang yang membanggakan. The Best Top IT Implementation 2017 on Banking Security Solution Award diraih bank berlogo tiga layar terkembang ini pada ajang Top IT & Telco Award 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Operasional Denny Mulya Akbar di Balai Kar-

tini Jakarta, Selasa (31/10/17).

Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari juga tidak ketinggalan meraih prestasi cemerlang dengan meraih The Best Top IT Leader 2017 yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc Kedua penghargaan level nasional yang diraih Bank Riau Kepri ini sejalan dengan tagline terbaru bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri ini di tahun 2017 yaitu

“Tahun Akselerasi Kinerja Melalui Optimalisasi IT dan Peningkatan Proses Layanan”.

Turut hadir pula pada acara tersebut Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, PhD, AK, Menlu Retno LP Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Ketua Penyelenggara TOP IT & TELCO 2017 Lutfi Handayani yang juga Ceo Majalah iTech dan Ketua Dewan Juri TOP IT & TELCO 2017 Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin

MSc. Men. Sedangkan dari Bank Riau Kepri turut hadir Komisaris Utama HR. Mambang Mit serta Pemimpin Desk Corsec Winovri.

Ketua Penyelenggara TOP IT & TELCO 2017 Lutfi Handayani yang juga Ceo Majalah iTech mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk ikut mendorong peningkatan daya saing nasional. Keberhasilan implementasi dan pemanfaatan TI di perusahaan, akan mendorong terciptanya pengelolaan manajemen dan bisnis, menjadi lebih efisien, efektif, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Penghargaan bergengsi level nasional ini diselenggarakan oleh Majalah Itech yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta beberapa asosiasi TI Telco, seperti ASPEKTI (Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia), IKTII (Ikatan Konsultan TI Indonesia), ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), ABDI (Asosiasi Big Data Indonesia), serta lembaga lainnya.

Ada 300 perusahaan terkemukan di Indonesia yang menjadi nominasi. Dari proses dan hasil wawancara penjurian, Dewan Juri menetapkan ada 53 perusahaan nasional dan 25 instansi pemerintahan yang mendapatkan penghargaan Top IT Telco 2017. Kriteria utama dalam

menentukan pemenang adalah, perusahaan atau instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi TI dan Telco di perusahaannya, serta mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanannya.

Selain itu, Dewan Juri juga menetapkan penghargaan untuk Top Leader in IT Leadership 2017. Penghargaan ini diberikan kepada CEO perusahaan dan pimpinan instansi pemerintahan, yang memiliki komitmen dan dukungan yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi sistem IT di dalam perusahaan atau instansinya. Penilaian ini didasarkan pada pemahaman, bahwa akan sangat sulit untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan sistem IT di perusahaan dan instansi pemerintahan, tanpa dukungan dan komitmen dari Top manajemen.

DR. Irvandi Gustari sebagai Direktur Utama Bank Riau Kepri yang beberapa waktu lalu juga dikukuhkan sebagai The Best CEO BPD Indonesia 2017 pada Anugerah Perbankan Indonesia 2017 di Singapura usai acara mengatakan pencapaian prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dan termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya.***

15

Risalah

M

EMBANGUN hubungan bain antara manusia satu dengan manusia lainnya dan lebih khususnya muslim satu dengan muslim lainnya, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Al-quran Allah SWT, telah menggariskan bahwahi setiap mukmin itu bersaudara (QS. Al-Hujurat Ayat 10).

Karena itulah, segala sesuatu dalam bentuk sikap dan sifat yang akan memperkuat dan memantapkan persaudaraan harus dijaga dan dipelihara, untuk segala bentuk sikap dan sifat yang dapat merusak ukhuwah harus dihilangkan. Agar hubungan ukhuwah islamiyah itu tetap terjaga dengan baik, salah satu sifat positif yang harus di lakukan adalah husnuzh zhan atau berbaik sangka.

Karena itulah, jika kita mendengar hal-hal yang buruk terhadap saudara sesama muslim sebaiknya kita tabayyun (pengecekan) terlebih dahulu sebelum mempercayai apalagi meresponnya secara negatif. Allah SWT, berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat Ayat 6) Manfaat Berbaik Sangka Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnuzh zhan kepada orang lain.

Pertama, hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini karena berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama mulsim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Bahkan keharmonisan hubungan akan semakin terasa karena tidak ada kendala-kendala psikologis yang mengahambat hubungan itu.

Kedua, terhindar dari rasa penyesalan dalam berhubungan dengan sesama. Karena buruk sangka terhadap orang lain akan membuat seseorang menimpakan keburukan kepada orang lain tanpa bukti yang benar, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 6 di atas.

Ketiga, selalu merasa bahagia atas kemajuan yang dicapai oleh orang lain, walaupun kita sendiri belum bisa mencapainya. Hal ini memiliki arti yang sangat penting, dengan demikian jiwa kita akan menjadi tenang dan terhindar dari iri hati yang bisa berkembang pada dosa-dosa bari sebagai kelanjutannya.

Kerugian Berburuk Sangka 1. Mendapat Nilai Dosa Berburuk sangka adalah hal yang jelas-jelas dosa, karena disamping kita

16

kesehatan tanpa dasar yang jelas sudah menganggap orang lain itu tidak baik, berusaha menyelidiki atau mencari-cari kejelekan orang lain. Hal ini membuat kita melakukan dan mengungkapkan segala sesuatu yang buruk tentang orang lain. Alla SWT, berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari pra-

bawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seseorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah se-

Berbaik Sangka dengan Sesama Umat Manusia

Jika ada benih-benih perasaan berburuk sangka di dalam hati, maka hal itu harus segera diberanas dan dijauhi karena hal itu berasal dari godaan setan yang bermaksud buruk kepada kita.

sangka itu adalah dosa” (QS. Al-Hujurat Ayat 12) 2. Dusta yang Besar Berburuk sangka akan menjadikan kita menjadi rugi, karena apa yang kita utarakan merupakan suatu dusta yang sebesar-besarnya. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW “Jauhilah prasangka itu, sebab prasangka itu pembicaraan yang paling dusta.” (HR. Muttafaqun alaihi) 3. Menimbulkan Sifat Buruk Berburuk sangka kepada orang lain tidak hanya akan mengakibatkan pada penilaian dosa dan dusta yang besar, namun juga akan berakibat munculnya sifat-sifat buruk lainnya yang sangat berbahaya, baik dalam perkembangan pribadi maupun hubungan kepada orang lain. Sifat-sifat yang akan muncul antara lain yaitu ghibah, kebencian, hasad, menjauhi hubungan dengan orang lain dan lain-lain.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda “Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran mem-

bagai seorang pendusta? (HR. Bukhari) Larangan Berburuk Sangka Berburuk sangka adalah suatu yang sangat tercela dan dapat mengakibatkan kerugian, maka dari itu perbuatan ini sangat dilarang dan di dalam Islam sebagaiman yang sudah disebutkan pada Q.S Al-Hujurat Ayat 12. Untuk menjauhi perasaan berburuk sangka, maka pribadi masing-masing harus bisa menyadari berapa hal ini sangat tidak baik dan tidak benar dalam hubungan persaudaraan, apalagi dengan sesama saudara muslim.

Disamping itu, jika ada benih-benih perasaan berburuk sangka di dalam hati, maka hal itu harus segera diberanas dan dijauhi karena hal itu berasal dari godaan setan yang bermaksud buruk kepada kita. Dan paling utama dan paling penting lagi adalah harus terus memperkuat jalinan persaudaraan antar sesam muslim agar yang selalu kita kembankan adalah berbaik sangka, bukan malah berburuk sangka. (int)

D

AUN pandan terkenal dengan manfaatnya di dalam dunia kuliner sebagai daun penambah wangi harum pada kue, nasi, dan masakan lainnya. Bau harum yang dikeluarkan dari daun ini sangatlah khas. Ukuran daun pandan cukup tinggi dengan bentuk daun yang panjang berwarna hijau. Daun ini sangat mudah untuk Anda tanam di kebun rumah, sehingga Anda bisa mengambilnya dengan mudah tanpa harus membelinya terlebih dahulu.

Jika selama ini duan pandan hanya dikenal sebagai bahan pewangi makanan, maka Anda perlu mengetahui kegunaannya yang lain. Daun ini tidak hanya bermanfaat untuk masakan Anda, tapi juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan. Kandungan yang ada di dalam daun ini ampuh untuk menyehatkan tubuh Anda. Anda bisa menggunakan daun ini sebagai obat alternative yang alami dalam pengobatan tradisional yang patut untuk dicoba.

Agar tidak salah dalam memahami manfaat dan khasiat daun pandan, kami berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan daun ini untuk kesehatan Anda. Berikut ini informasinya.

1. Menurunkan tekanan darah tinggi Khasiat daun pandan yang pertama yaitu baik untuk menurunkan tekanan darah Anda yang meninggi.

Daun ini ampuh untuk menjaga keseimbangan tekanan darah Anda agar tidak menimbulkanpenyakit hipertensi.

2. Obat rematik Khasiat daun pandan untuk mengatasi berbagai penyakit salah satunya adalah sebagai obat rematik.

Rematik adalah penyakit yang menyerang tulang dengan rasa nyeri yang menyakitkan. Untuk mengatasinya, Anda bisa mencoba manfaat dari daun wangi ini.

Manfaat Daun Pandan untuk Kesehatan Manfaat daun pandan juga baik untuk digunakan pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam hubu­ngan intim. Daun ini dapat mengatasi lemah syahwat, sehingga Anda bisa memuaskan suami atau istri Anda dalam membentu rumah tangga yang harmonis.

3. Mengatasi penyakit pegal linu Khasiat daun pandan yang selanjutnya adalah mengatasi penyakit pegal linu pada beberapa bagian dari persendian tubuh Anda.

Daun ini berfungsi untuk meredakan pegal tersebut dan mencegahnya datang kembali.

4. Obat lemah syaraf Khasiat daun pandan untuk jaringan syaraf Anda adalah menguatkannya kembali sehingga bisa bekerja dengan lebih baik di dalam tubuh. Jika syaraf Anda bekerja dengan normal, maka kesehatan tubuh Anda pun juga akan terjaga.

5. Menambah nafsu makan Khasiat daun pandan bisa Anda gunakan untuk anak Anda yang sering mengalami kekurangan nafsu makan. Daun ini bagus untuk dibuat menjadi bahan alami yang akan meningkatkan nafsu makan sehingga tubuh tidak kekurangan energy.

6 .

O b a t stress dan depresi Daun pandan ternyata dapat menjadi penghilang stress dan juga depresi. Khasiat daun ini akan bekerja dengan cara menenangkan pikiran Anda dan menghilangkan berbagai rasa khawatir dan juga gelisah yang dapat mengganggu kesehatan Anda.

7. Mengatasi lemah syahwat Manfaat daun pandan juga baik untuk digunakan pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam hubungan intim.

Daun ini dapat mengatasi lemah syahwat, sehingga Anda bisa memuaskan suami atau istri Anda dalam membentu rumah tangga yang harmonis.

8. Obat penyakit kulit Daun pandan bisa menjadi obat yang Anda oleskan ke bagian kulit yang terkena penyakit, seperti panu, kadas, dan juga kuran. Kandungan di dalam daun ini memiliki sifat anti bakteri dan juga anti jamur untuk kulit.

9. Mengatasi penyakit sembelit Jangan remehkan penyakit sembelit yang Anda punya. Cobalah untuk menggunakan obat herbal yang dibuat dengan menggunakan daun pandan.

Daun ini ampuh untuk mengatasi penyakit pencernaan seperti sembelit.

10. Obat perut kram Perut yang kram bisa disebabkan oleh banyak hal, dari mulai otot perut yang kram, sampai dengan kram saat haid. Obat yang cocok untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan khasiat daun pandan yang alami untuk mengobati perut kram.

Selain 10 manfaat dan khasiat daun pandan untuk kesehatan, ada lagi 15 manfaat lainnya dari daun pandan, yaitu baik untuk lambung, Melancarkan peredaran darah, Membuat rambut lebih hitam, Mengatasi rambut yang rontok, Penurun demam, Anti kanker, Menetralkan racun, Pengharum ruangan, Pengusir serangga, Bumbu masak, Membungkus makanan, Mencegah efek radikal bebas, Meningkatkan vitalitas, Anti inflamasi serta Mengatasi letih, lemah, dan lesu. (int)

17

DPRD

Kecantikan “Untuk memutihkan wajah tanpa resiko, sebaiknya gunakanlah bahan alami. Bahan alami tidak mengandung bahan berbahaya, selain itu bahan alami juga mu­ rah dan mudah didapat. Salah satu bahan alami untuk me­ mutihkan wajah adalah dengan nanas.”

A

PAKAH anda memiliki wajah gelap dan kusam? Wajah gelap dan kusam disebabkan karena kulit kekurangan nutrisi, paparan sinar matahari atau karena kurangnya hidrasi serta kelembaban alami kulit. Selain itu, wajah gelap dan kusam dapat juga disebabkan karena kosmetik. Kosmetik yang tidak cocok untuk kulit anda justru berakibat buruk pada penampilan. Ditambah lagi dengan kandungan zat pada kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan anda.

Untuk memutihkan wajah tanpa resiko, sebaiknya gunakanlah bahan alami. Bahan alami tidak mengandung bahan berbahaya, selain itu bahan alami juga murah dan mudah didapat. Salah satu bahan alami untuk memutihkan wajah adalah dengan nanas. Bagaimana cara memutihkan wajah secara alami dengan buah nanas.

Sebelum kita membahas mengenai cara memutihkan wajah secara alami dengan buah nanas, alangkah baiknya kita mengenal buah nanas dan manfaat nanas bagi kesehatan. Manfaat Buah Nanas Bagi Kesehatan Cara Memutihkan Wajah Secara Alami dengan Buah Nanas Buah Nanas Anda tentunya sudah tau buah Nanas bukan.

Buah Nanas adalah sejenis tumbuhan tropis yang berasal dari Brasil, Bolivia, dan Paraguay. Buah Nanas memiliki kandungan air yang cukup tinggi didalamnya dan beraroma khas yaitu

18

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

M. Aidil Jempongi Pusat karena Cabut HTI RAPP

Cara Memutihkan Wajah Secara Alami dengan Buah Nanas campuran asam dan manis yang tentunya segar untuk dikonsumsi. Buah Nanas selain langsung dikonsumsi juga dapat diolah menjadi kripik, rujak ataupun jus.

Buah nanas memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan dan kecantikan, yaitu : 1. Manfaat Buah Nanas Untuk Mengatasi Flu dan Demam Nanas kaya akan vitamin C yang berkhasiat menangkal flu dan demam. 2. Manfaat Buah Nanas Untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh Asam amino yang terkandung dalam buah Nanas dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. 3. Manfaat Buah Nanas Untuk Menurunkan Tekanan Darah Buah Nanas mengandung kalium yang bermanfaat untuk penderita darah tinggi. Kandungan serat yang ada didalamnya pun sangat membantu untuk mencegah lemak terserap di dalam saluran pencernaan.

Sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari untuk dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi.

4. Manfaat Buah Nanas Untuk Menjaga Kesehatan Gigi Selain mengatasi flu dan demam vitamin C pada buah nanas dapat mencegah plak pada gigi yang dapat menimbukan nyeri pada gusi gigi. Tentu juga harus diimbangi dengan perawatan kesehatan gigi lainnya.

5.

Manfaat Buah Nanas Untuk Mengobati Asam Urat Nanas muda m e­n g a n d u n g enzim brome­ lain dan kalium

untuk mengatasi asam urat. Kandungan tersebut bersifat diuretik yang mampu membantu mengatasi masalah asam urat.

6. Manfaat Buah Nanas Untuk Mengatasi Kembung Pada Perut Dengan hanya mengkonsumsi nanas sebelum makan, perut kembung dapat anda atasi dengan mudah.

7. Manfaat Buah Nanas Untuk Menyuburkan Rambut dan Mengatasi Ketombe Senyawa cystine pada nanas berkhasiat dalam pembentukan kulit dan rambut sehingga rambut tumbuh subur dan mencegah penuaan dini. Nanas juga dapat dipakai untuk menghilangkan ketombe, caranya dengan mencampurkan air perasan nanas dengan jeruk nipis, kemudian aplikasikan pada rambut berketombe. 8.

Manfaat Buah Nanas Untuk Menurunkan Berat Badan Kandungan enzim Proteiolitik pada nanas berfungsi untuk menyerap lemak pada pencernaan sehingga akan terbuang bersamaan dengan feses.

Selain itu, vitamin C juga dapat membantu dalam proses pembakaran lemak agar tidak menumpuk didalam tubuh. 9.

Manfaat Buah Nanas Untuk Meningkatkan Kualitas Sperma Buah nanas sangat cocok untuk pria yang belum diberikan keturunan. Nanas dapat membantu meningkatkan kualitas sperma. Untuk itu, konsumsi nanas secara rutin dapat mengatasi permasalahan keturunan.

10. Manfaat Buah Nanas Untuk Mengobati Peradangan Kulit dan Menghaluskan Kulit Nanas berkhasiat mengobati peradangan kulit dan untuk menghaluskan kulit. Caranya dengan memarut nanas kemudian ditempel pada kulit dari malam sampai pagi hari, kemudian bersihkan. Ada banyak juga ternyata manfaat buah nanas bagi kesehatan. Nah bagaimana dengan khasiat memutihkan wajah. (ikc)

“Sejak adanya keberadaan PT.RAPP di Kabu­ paten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kawasan Pulau Padang menjadi terusaki.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan kanal yang dilakukan oleh perusahaan bubur ini di dae­ rah kubah gam­ but. ‘’Tentu air dihutan itu ker­ ing, pasti murah terbakar.”

‘’MANTAP pemerintah pusat, top pokoknya,’’ kata M. Aidil, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, saat ditanya tentang keputusan pemerintah pusat melalui KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang mencabut izin HTI (hutan tanaman industri) PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper). ‘’Kalau sekarang disuruh cabut (izin HTI PT RAPP), pas itu,’’ tambah politisi Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) dari Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Kota Dumai itu. ‘’Apa yang dibikin oleh pemerintah pusat itu, baguslah. Setuju saya. Itu keputusan yang tepat,’’ tambahnya.

Dalam pandangan Aidil, sejak adanya keberadaan PT.RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kawasan Pulau Padang menjadi terusaki. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan kanal yang dilakukan oleh perusahaan bubur ini di daerah kubah gambut. ‘’Tentu air di-

hutan itu kering, pasti murah terbakar,’’ terangnya lagi.

Mengilas-balik ke belakang, Aidil menceritakan bahwa sejak dipercaya duduk menjadi anggota DPRD Kepulauan Meranti ia mengaku sebagai orang orang yang pertama orang yang menolak keberadaan PT.RAPP, di mana sikap itu tetap ia tunjukkan manakala sudah dipercaya duduk di kursi DPRD Riau.

Aidil juga menceritakan hasil ketika ia berkonsultasi dengan jajaran Badan Lingkungan Hidup setempat. Dibeberkan, mengutip pernyataan pihak Badan Lingkungan Hidup, tercatat sebanyak dua pulau di Indonesia di Pulau Sumatera akan hilang lantaran pebuatan kanal oleh PT RAPP. ‘’kalau itu terus dilakukan, Pulau Rangsa dan Pulau Padang itu umurnya itu cuma 32 tahun alias akan tenggelam, karena airnya itu terus keluar. Jadi akhirnya hutan itu kering dan itu padat ke bawah,’’ terangnya.***

Husni Thamrin, Anggota DPRD Riau:

Kita Tak Bicara RAPP, tapi Soal Rakyat Riau

‘’Jangan sampai aturan yang baru keluar ini menambah masalah baru bagi Riau, coba saja dibayangkan kalau seandainya 1 juta orang dirumahkan, itukan sama saja masalah baru.’’

Husni Thamrin, salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau, menegaskan sebagai wakil rakyat yang duduk di lebaga legislatif ia, baik secara pribadi atau kelembagaan, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan rakyat yang diwakili. ‘’Kita tidak berbicara soal RAPP ataupun Sukanto Tanoto, tapi ini soal rakyat Riau,’’ katanya.

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera itu mengatakan hal tersebut saat menerima

kedatangan ratusan pekerja PT RAPP ke gedung DPRD Riau, Senin (16/10/2017).

Massa diterima langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan sejumlah anggota Dewan. pada pertemuan ini DPRD Riau mendukung langkah yang ditempuh oleh Aliansi Serikat Pekerja Riau Kompleks (Asperikom) yang mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Peraturan Menteri LHK Nomor : 17 tahun 2017.

Di hadapan massa, politisi muda tersebut menegaskan bahwa belasan paguyuban ini merupakan representasi masyarakat Riau. ‘’Kita di daerah harus berjuang. Kalau perlu kita demo ke pusat kalau ini tidak ditanggapi,’’ tegas wakil rakyat yang berasal dari Dapil Siak dan Pelalawan itu.

Diterangkan, selaku anggota Dewan, terutama asyarakat di dapilnya, maka wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah menjadi tugas seorang wakil rakyat sesuai dengan amanah undangundang. ‘’Jangan sampai aturan yang baru keluar ini menambah masalah baru bagi

Riau, coba bayangkan kalau 1 juta orang dirumahkan, itukan sama saja masalah baru,’’ katanya, mengingatkan.

Bahkan, DPRD mengatakan, perekonomian di kabupaten Pelalawan akan lesu apabila terjadi pengangguaran akibat pemutusan hubangan kerja oleh PT RAPP ini. Persoalan dari Permen LHK ini tidak hanya terjadi pada perusahaan HTI saja namun juga perkebunan sawit.

Juru Bicara Asperikom, Sumanto, di hadapan ketua dan anggota Dewan menjelaskan dampak dari terbitnya Permen LHK Nomor : 17 tahun 2017 ini adalah PHK besar-besaran, sebagaimana yang pernah terjadi pada 2008. ‘’Kali ini, kita tidak ingin hal ini terjadi lagi akibat kebijakan negara,’’ ungkap Sumanto.

Meski belum terjadi, lanjut Sumanto, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan aksi, seperti menyurati Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah pihak di Jakarta.

Karena, menurutnya, Permen LHK Nomor 17 tahun 2017 ini sarat dengan muatan politis. ‘’Karena ini tidak murni untuk penyelamatan hutan. Tapi ini atas desakan dunia internasional,’’ tegasnya.***

19

DPRD

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

Septina Ajak Asperikom untuk Berjuang Bersama

Dewan Minta Pemprov Gali Penerimaan yang Lebih Besar “Banyak masyarakat agamis dan pihak-pihak seharusnya bisa terbantu dana ini, tidak dapat perhatian. Bahkan masalah ini juga sudah mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).”

M

ASGAUL Yunus, juru bicara Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) DPRD Provinsi Riau, meminta Pemprov Riau untuk melaksanakan sejumlah program prioritas yang telah digariskan, terutama yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat banyak seperti pembangunan infrastruktur.

Masgaul memahami terjadinya penurunan pendapatan daerah, terutama lantaran berkurangnya DBH migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) sebagai imbas merosotnya harga minyak dunia. Selama ini DBH Migas merupakan salah satu andalan pendapatan Pemprov Riau, termasuk juga sejumlah kabupaten di daerah yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi ini.

“Tapi kami optimistis Pemprov dapat menapai penerimaan lebih baik lagi ke depan, dengan menggali sektorsektor penerimaan yang cukup besar potensi di Riau,” kata Masgaul dalam

20

rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD-P Riau tahun 2017, Rabu, (4/10/2017). Dalam kesempatan itu, Masgaul dipercaya oleh Partai Golkar untuk menjadi juru bicara.

Di bagian lain, Fraksi PDI-P DPRD Riau menyinggung soal dana bantuan sosial (bansos) yang tidak berjalan di Riau. Akibatnya, banyak masyarakat agamis dan pihak-pihak seharusnya bisa terbantu dana ini, tidak dapat perhatian. Bahkan masalah ini juga sudah mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal itu dikatakan, anggota FPDIP DPRD Riau Almainis, sebagai juru bicara fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD-P Riau tahun 2017, Rabu, (4/10/2017). Ia berharap, Pemrov Riau ke depan dapat memperhatikan hal ini, sehingga masyarakat terbantu dengan adanya dana ini. (ee/src)

“Kita akan menemui menteri dan kita akan surati presiden jika perlu, dan kami berharap ini akan berhasil, ini harapan kami, mari kita berjuang bersama.”

Ketua DPRD Provinswi Riau Hj. Septina Primawati MBA mengajak massa Aliansi Serikat Pekerja Kompleks (Asperikom) untuk berjuang bersama, ter­ utama untuk memperjuangkan kepen­ tingan masyarakat banyak yang dinilai sedang berada pada kondisi yang kurang menguntungkan.

Menurut Septina, permintaan massa jelas dan meminta kepada DPRD Riau untuk memperjuangkan aspirasi massa.

“Terus terang saja, dengan Permen ini berdampak merugikan bagi kita semua yaitu akan terjadi PHK besar besaran yang terjadi di perusahaan yang ada di Provinsi Riau, khususnya RAPP,” kata Septina.

Politisi Partai Golkar (Golongan Karya) tersebut mengatakan hal itu saat menerima kedatangan Puluhan massa yang terdiri dari Aliansi Serikat Pekerja Kompleks (Asperikom) Senin (16/10/2017), yang mendatangi kantor DPRD Riau untuk meminta Kementerian LHK mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 Tahun 2015 tentang Pemba­ ngunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Dalam kesempatan itu, massa tampak disambut langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan beberapa orang anggota DPRD Riau seperti Husni Thamrin, Hardianto, Markarius Anwar, Ev Tengger, Siswaja Mulyadi, dan Ilyas HU. Dalam kesempatan yang sama, mantan calon Walikota Pekanbaru itu berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari As-

Digelar Legislator Riau, Markarius Anwar

Warga Merasakan Manfaat Pelatihan Keluarga Sejahtera

perikom tersebut dengan bermufakat terlebih dahulu antara para pimpinan dan pimpinan fraksi serta komisi di DPRD Riau. “Kita akan menemui menteri dan kita akan surati presiden jika perlu, dan kami berharap ini akan berhasil, ini harapan kami, mari kita berjuang bersama,” tukasnya.

Septina Primawati juga mengatakan permintaan massa jelas dan meminta kepada DPRD Riau untuk memperjuangkan aspirasi massa. “Terus terang saja, dengan Permen ini berdampak merugikan bagi kita semua yaitu akan terjadi PHK besar besaran yang terjadi di perusahaan yang ada di Provinsi Riau, khususnya RAPP,” tambah istri mantan Gubri HM Rusli Zainal itu.

Juru bicara Asperikom Sumanto mengatakan mereka tidak ingin karena kebijakan negara tersebut berakibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar besaran di Riau.

“Siti Nurbaya ini tidak punya hati nurani. Kenapa, karena kita sudah berkali kali menyurati, kita sudah sampaikan aspirasi kita tapi mereka malah mengeluarkan surat peringatan warning yang jarak warningnya itu antara satu dan dua hanya tiga hari. Iini kami khawatir begitu keluar warning ketiga akan terjadi pemutusan kontrak kerja,” katanya.***

“Melatih keterampilan ibuibu untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertanam sayur melalui sistem hidroponik, diharapkan dapat membantu menambah penghasilan rumah tangga, setidak-tidaknya mampu menyediakan sumber makanan sendiri di rumah tampa perlu keluar uang lagi.”

Wajah Hj. Etty tampak bersinar. “Lumayan, sangat banyak manfaatnya,” kata Hj. Etty. Selama ini Hj. Etty mengaku belum mengelola keuangan rumah tangganya secara baik, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern. “Tapi pelatihan ini memberikan banyak hal yang selama ini masih awam bagi saya,” katanya.

Hj. Etty mengatakan hal itu usai mengikuti Pelatihan Keluarga Sejahtera di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dalam kesempatan itu, ketua DPW PKS (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera) Provinsi Riau H. Hendry Munief, MBA dan Nasihin, SP bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan yang diikuti dengan saksama oleh para peserta tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota DPRD Riau dari PKS, Markarius Anwar. “Acara ini sengaja ditaja dan sebagai wujud perhatian selaku anggota dewan Dapil Pelalawan dan Siak,” kata Markarius Anwar dalam sambutannya. Anggota Komisi D DPRD Riau ini menjelaskan, tujuan pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman bagi ibu-ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga.

“Melatih keterampilan ibu-ibu untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertanam sayur melalui sistem hidroponik, diharapkan dapat membantu menambah penghasilan rumah tangga, setidak-tidaknya mampu menyediakan sumber makanan sendiri di rumah tampa perlu keluar uang lagi,” terangnya.

Sementara itu, H. Hendry Munief, MBA yang juga bakal calon Gubernur Riau dari PKS memberikan materi “Manajemen Amplop” dalam upaya me­ngelola keuangan keluarga. Ibu-ibu sebagai manajer keuangan di rumah tangga, menurutnya dapat mene­rap­kan sistem “Manajemen Amplop” ini se­ hingga bisa mengalokasikan keuangannya berdasarkan prioritas. (ee/drc)

Komisi V DPRD Riau Kunjungi Dinsos Jakarta “Di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, PMKS jalanan itu akan didata dan diasesmen. Jika memiliki keluarga akan dikembalikan tapi jika tidak akan dibawa ke panti rujukan sesuai ketegori PMKS.” Karena dinilai memiliki persoalan yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Riau, Komisi V DPRD Provinsi Riau memutuskan melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta, tepantnya ke Dinsos (Dinas Sosial) Pemprov DKI Jakarta. Tujuan kunjungan untuk bertukar informasi terkait permasalahan Pe­ nyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau,

Aherson mengemukakan permasalahan di Provinsi Riau memang tidak sebanyak permasalahan di DKI Jakarta. “Maka dari itu kami perlu belajar dengan DKI Jakarta karena memiliki permasalahan yang lebih besar. Kami ingin observasi, diskusi dan sharing informasi,” tandas Aherson saat membuka kunjungan tersebut pada Selasa (3/10).

Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan bahwa pihaknya ingin mencari tahu bagaimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara ini menyelesaikan permasalahan itu. Pihaknya juga ingin mendapat masukan agar Provinsi Riau dapat lebih baik.

Sementara itu, Kepala Bidang Reha-

bilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Chaidir menyampaikan daya tarik Jakarta sangat luar biasa bagi warga daerah. Ini membuat mereka berbondongbondong datang ke Jakarta. “Bagi mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mungkin bisa sukses di Jakarat.

Tapi bagi mereka yang tidak punya kete­ rampilan akan menjadi PMKS jalanan,” ungkap Chaidir.

PMKS jalanan itu akan dijangkau oleh Petugas Pelayanan Pengawasan Pe­ ngendalian Sosial (P3S) yang ada di lima wilayah kota. Karena petugas itu me­ lakukan pengawasan siang dan malam di titik rawan PMKS jalanan. (ee/int)

21

Infotorial Pemkab Inhu

Infotorial Pemkab Inhu

Inhu Menuju Swasembada Pangan

Berupaya Melepas Ketergantungan “Diharapkan pembangunan bidang pertanian mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah, sehingga Kabupaten Inhu tidak lagi tergantung dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat.”

Kabupaten Inhu (Indragiri Hu­lu), sama dengan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau, sejauh ini belum bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan bahan pokok penduduknya, terutama dari jenis beras.

Ketersediaan bahan pangan dari beras untuk kabupaten ini masih mengandalkan pasokan dari luar daerah, terutama yang datang dari Sumbar (Sumatera Barat).

Ketika pasokan lancar, tentu aman-aman saja.

Persoalan menjadi lain bila terjadi bencana alam yang menghambat masuknya pasokan ke Inhu, atau daerah penghasil menghadapi persoalan sehingga produksi padi menurun. Akibatnya, harga beras di daerah ini melonjak tinggi, yang mau tak mau memberatkan kondisi peremkonomian masyarakat Inhu, terutama dari kalangan yang berpenghasilan rendah.

Di bawah duet kepemimpinan Bupati H. Yopi Arianto SE dan Wakil Bupati H. Khairizal, salah satu yang menjadi target bagi Pemkab Inhu adalah terus berupaya mewujudkan swasembada pangan. Langkah yang ditempuh, antara lain, dengan memperluas areal sawah di beberapa kecamatan dan menambah masa tanam agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain itu, Pemkab Inhu terus berupaya melakukan perbaikan jaringan irigasi, pemberdayaan penagkaran benih lokal dan memberikan bantuan alat mesin pertanian kepada para petani serta menggandeng berbagai

22

stakeholder untuk memotivasi petani. “Diharapkan pembangunan bidang pertanian mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah, sehingga Kabupaten Inhu tidak lagi tergantung dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat,” kata Bupati Yopi.

Makanya, pada 2016 sektor pertanian akan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Inhu). Pembangunan sektor pertanian tersebut akan difokuskan pada komoditas ketahanan pangan dan agribisnis, mendorong kemajuan industri kecil dan menengah, peningkatan pemanfaatan sumber daya air dan hutan, penyediaan infrastruktur untuk efisiensi penyaluran hasil-hasil pertanian serta peningkatan harmonisasi penduduk dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Mengacu pada misi RPJDP tahun 2005-2025, Pemkab Inhu telah menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan 2016, di antaranya pembangunan pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang diarahkan pada pe­ ningkatan ketahanan pangan sebagai upaya mewujudkan kemandirian.

Kedua, peningkatan pendidikan yang difokuskan pada pengembangan kualitas pendidikan dasar dan lanjutan. Ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sumberdaya manusia. Keempat, percepatan penyediaan jaringan infrastruktur yang difokuskan untuk pembangunan pertanian, akses arus barang/jasa serta daerah terpencil dan terisolir. Kelima, peningkatan kesejahteraan rakyat. (ee/grc)

Kepemimpinan Yopi Arianto di Inhu

Dipuji Mahasiswa Sampai Gubri “Adalah hal yang luar biasa seorang Bupati Yopi di usia mudanya telah mendapatkan posisi yang penting diikuti dengan beban tanggung jawab yang begitu besar terhadap masyarakat, namun mampu dilalui dan terbukti berhasil.”

Dipercaya lagi menjadi Bupati Inhu (Indragiri Hulu) untuk masa jabatan periode kedua rentang waktu 2015-2020, kepemimpinan H. Yopi Arianto –berpasangan dengan H. Khairizal di posisi wakil bupati—mendapat apresiasi dari banyak kalangan, tidak terkecuali kelompok mahasiswa.

“Kalau menurut saya bapak masih muda dan kinerja bapak sudah terbukti khususnya bagi daerah yang ada di pelosok. Selain itu, bapak juga kerap turun langsung ke lapangan,” ungkap Zakiya Nurleli, saat Bupati Inhu H Yopi Arianto SE hadir sekaligus membuka resmi kegiatan inhouse training ESQ STIE Indragiri yang digelar di Gedung Dang Purnama Rengat, Rabu hingga Kamis, (13-14/9/2017).

Menurut mahasiswi asal Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, ini selain masih muda kinerja Bupati Yopi telah terbukti berhasil terutama bagi masyarakat yang berada di pelosok desa. Pernyataan Zakiya tak pelak mendapat aplausan yang ramai dari undangan yang hadir pada acara itu.

Tanggapan atas kepemimpinan Bupati Yopi juga tidak luput dari penilai­ an Saprianto yang merupakan trainer kegiatan ESQ tersebut. Menurut Supri-

anto, adalah hal yang luar biasa seorang Bupati Yopi di usia mudanya telah mendapatkan posisi yang penting diikuti dengan beban tanggung jawab yang begitu besar terhadap masyarakat, namun mampu dilalui dan terbukti berhasil.

“Gaya kepemimpinan bapak keren dan bapak memiliki karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin,” timpal Abror, mahasiswa lain yang hadir pada

nan Yopi Arianto. “Saya telah melihat sendiri termasuk di kecamatan dan pe­ nga­ kuan dari masyarakat,” tambah Gubri saat melakukan kunjungan safari Ramadan di Kabupaten Inhu, Kamis (8/6/2017) sore. Masjid Al Maghfiroh, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, menjadi lokasi kunjungan Gubri bersama sejumlah jajaran di lingkungan Pemprov Riau. Untuk itu, lanjut Gubri

acara yang sama. Abror pun menyelipkan pertanyaan kepada Bupati Yopi apakah menjadi seorang Bupati merupakan cita-cita beliau sejak kecil. Mendapat pertanyaan tersebut, Bupati Yopi pun berbagi sedikit cerita masa kecilnya.

Tak kurang, Gubri Arsyadjuliandi Rachman juga ikut memuji kepemimpi-

kedepannya Pemprov Riau akan terus berkontribusi dalam upaya pengembangan pembangunan di Inhu. “Saya juga sengaja mengajak serta beberapa kepala dinas dan kepala badan untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi yang disampaikan,” ujarnya. (ee/ hrc)

23

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

Mereka Bicara Soal Kepemimpinan Yopi

T

ERLEPAS dari sejumlah kekurangan karena sejatinya H. Yopi Arianto SE yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), banyak pihak yang datang dari berbagai kalangan yang memuji kepemimpinan tokoh muda ini, terutama setelah dipercaya menjadi Bupati Inhu. Banyak juga yang tak menyangka Yopi mampu menghadirkan citra kepemimpinan yang bisa diterima oleh semua kalangan. ‘’Beliau begitu merakyat,’’ ujar seorang warga.

Padahal, bila merujuk latar belakangnya yang berasal dari keluarga mampu, banyak yang tak yakin Yopi begitu mudah bergaul dengan semua lapisan masyarakat, bahkan yang tergolong marjinal sekalipun. Berikut dinukilkan pendapat sejumlah pihak tentang kepemimpinan Yopi Arianto, yang dikutip dari berbagai sumber: Unik dan bergaul, perkataan itu yang keluar terucap oleh masyarakat Duyung Suri, Kecamatan Bunga Raya, ketika Bupati Inhu Yopi Arianto hadir di tengah-tengah masyarakat desa tersebut. Suryadi salah seorang warga tempatan sangat kagum dengan sosok Bupati Inhu ini, orangnya bersahaja, merakyat dan mudah untuk bergaul. “Bupati Inhu ini orangnya terlihat santai dan mau bergaul dengan masyarakat kecil,” ujar Suryadi Saat acara silaturrahmi dengan masyarakat Desa Duyung Suri, Kecamatan Bunga

Ahmad Supardi Hasibuan raya, Kamis, beberapa waktu lalu.

Selain itu, salah seorang ibu rumah tangga yang sudah lama menunggu kehadiran Bupati Inhu ini juga merasa kagum saat rombongan Bupati tiba di desa mereka. “Bagus orangnya, bisa bergaul dan apa adanya. Kami kira datang seperti bupati lainnya dengan segala kemewahan, ternyata nggak disangka dia datang dengan sendal jepit dan baju kaos biasa dilapisi jaket,” tutur Marwinah.

24

Lain lagi pendapat Ahmad Supardi Hasibuan, Kakanwil Kemenag Riau. Ahmad mengatakan mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan Bupati Inhu H Yopi Arianto dalam upaya memajukan pendidikan keagamaan di Kabupaten Inhu. Salah satunya pelaksanaan wisuda serentak santri MDTA dan MDTW ini.

Ia menilai penyelenggaraan wisuda yang telah berjalan selama tujuh tahun terakhir ini, merupakan bukti nyata keseriusan orang nomor satu di Kabupaten Inhu itu dalam memberantas buta aksara baca tulis Al Qur’an yang dimulai sejak dini. Dengan demikian, pihaknya meminta kepada Kemenag Inhu, agar kedepan data kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto tersebut, untuk dapat diusulkan kepada pihak Kementerian Agama pusat.

Sosok kepemimpinan Bupati Inhu H Yopi Arianto yang begitu menjunjung tinggi semangat persatuan serta toleransi kerukunan antar umat beragama kembali mendapat apresiasi. Kali ini, apresiasi itu diterima Bupati Yopi dari pimpinan keagamaan Katolik Uskup Mongsiniur Martinus D Situmorang, saat Bupati Yopi hadir untuk meresmikan gedung Theresia Center Airmolek, Minggu. (13/8/2017).

Menurut Uskup Mongsiniur kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto merupakan gambaran sosok pemimpin yang adil dan tanpa pamrih serta mampu menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat dengan tidak melihat perbedaan. “Bapak adalah seorang pemimpin yang baik. Kita sebagai warga masyarakat tentunya patut untuk memilih pemimpin yang rela mengabdi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tanpa pamrih,” ujar Uskup Mongsiniur.

Ia pun berharap agar kepemimpinan Bupati Yopi mampu memberi pengaruh yang besar tidak hanya bagi Kabupaten Inhu namun juga bagi seluruh masyarakat Riau. Seperti diketahui, Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Inhu dalam peresmian tersebut, menjadi bagian dari rangkaian agenda kegiatannya di Kecamatan Pasir Penyu.

Yopi juga dipuji langkahnya untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya di Inhu. Sikap cepat dan sigap yang ditunjukan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto dalam menyikapi persoalan pendidikan di daerahnya mendapat banyak pujian dari masyarakat maupun pemerhati pendidikan di Riau. “Apa yang ditunjukan Bupati Yopi dalam menyikapi persoalan pendidikan di Inhil patut di tiru kepala daerah yang lain. Karena begitu mendapat informasi adanya murid sekolah dasar yang belajar dilantai. Dirinya langsung action tanpa menunggu informasi dari Kadisidik,” ungkap Syahrul Aidi Direktur Lembaga Studi Alternatif

Adnan Saragih

Propinsi Riau.

Dirinya mengaku memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Buapati Yopi, Karena kepedulian dan perhatiannya yang begitu besar terhadap dunia pendidikan di daerahnya. Apalagi informasi tersebut langsung didapatnya dari salah satu media di Riau.

Artinya, selama ini, Kepala Dinas Pendidikan tidak memberikan informasi yang benar kepada Bupati sehingga kondisi sekolah itu didapat Baupti melalui media” katanya.

Senada dengan itu, Muhamad Fadli Ketua Forum Peduli Pendidikan Riau menyebutkan, pihaknya sangat tertegun dengan tindakan Bupati Yopi yang begitu tanggap dan cepat menyelesaikan persoalan kendati hanya mendapat informasi melaui media. Dan tindakan tersebut merupakan sikap seorang pemimpin sejati yang tidak hanya mendapat laporan ABS (Asala Bapak Senang-red) dari bawahannya.” Jika semua kepala Daerah sepeka dan sepeduli Bupati Yopi maka masyarakat akan senang. Karena jarang pemimpin yang mau bertindak cepat begitu mendengar keluhan masyarakat merasakan,’’ paparnya.

Dirinya berharap, sikap sigap dan cepat yang ditunjukan Bupati tersebut tidak hanya sebatas pada dunia pendidikan saja , semua bidang sebaiknya juga di perlakuakn sama terutama menyangkut kesehatan dan infrastruktur “ Kita harapkan bidang-bidang yang lain juga menjadi perhatian Bupati. Dan tindakan serta penyelesaiannya juga sama dengan dunia pendidikan.(red).

Karena dinilai sukses membangun Inhu dan punya sejumlah nilai lebih dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin lokal, tak pelak banyak pula yang menganggap Yopi Arianto layak bersaing di ajang Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2018, yang dimaksudkan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2018-2023.

Dengarlah komentar H Adnan Saragih, Ketua Presidium Etnis Batak Simalungun Kabupaten Inhu. Menurut Adnan, Yopi merupakan suatu figur pemimpin yang berkridibelitas, terbukti berhasil sebagai kepala

daerah Kabupaten Inhu dua priode dan pernah menjadi anggota legislatif di DPRD Riau. ‘’Pemerintahan tidak lepas dari laedersip, bahwa kemampuan Yopi Arianto dan kepiawaiannya, untuk memenet Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pencapaian target-target sesuai dengan hasil Musyawarah pembangunan (Musrembang) berdaya guna dan berhasil guna,’’ katanya.

Dijelaskan, sosok Yopi Arianto walaupun masih tergolong muda dalam usia, dia mampu menyesuaikan dalam hal apapun, baik itu kalangan masyarakat maupun birokrasi pemerintahan dan lebih lagi dia bisa bersinergi dengan Forum pimpinan daerah (Forkopinda) Kabupaten Inhu, dalam mencapai pembangunan di Inhu. ‘’Tapi sebagai manusia biasa Yopi Arianto tetap lazimnya tidak semprna. Sebagai kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, tentu ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil, namun yang lebih penting adalah melihat niat dan kesungguhannya untuk menjadi pemimpin yang baik,’’ katanya. ‘’Kalau saya melihat Yopi Arianto menjadi kepala daerah di Inhu sampai sekarang, bekerja berorientasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (Problem solping desesin marking) dengan metode melibatkan semua lapisan masyarakat disemua lini, baik tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Selama Yopi Arianto menjadi bupati, tidak ada pernah saya melihat muncul masalah baik berbau SARA, dan konflik sosial lainnya sampai tahun 2017 ini, kalau ada catatan di kepolisian saya tidak tau,’’ ia menambahkan.

Tak kurang, mantan anggota DPRD Riau, Zulfan Heri, berani mengklaim Yopi Arianto sebagai sosok yang dinilai paling cocok untuk memimpin Riau ke depan. ‘’Yang ingin maju dalam perhelatan Pilgubri 2018 memang banyak dan semua punya hak untuk

Zulfan Heri

maju. Namun untuk menakhodai Provinsi Riau, dibutuhkan pemimpin muda yang berkarya,’’ ujar Zulfan.

“Yopi itu cocok untuk Riau, selain muda dan masih kuat untuk menemui masyarakat di pelosok, beliau juga merakyat. Berkecukupan namun tetap sederhana.

Menjemput aspirasi beliau lakukan dengan segala cara. Tidak bisa pakai mobil, beliau pakai trail, tidak bisa pakai trail beliau jalan kaki, bahkan beliau pernah naik di bak mobil. Begitulah kesungguhan beliau,” tambahnya.***

25

DPRD

Galeri DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

D

Tingkatkan Kinerja, Ini yang Dilakukan Sejumlah Komisi di DPRD Riau

I tengah tingkat melek politik dan kualitas SDM (sumber daya manusia) makin membaik, salah satu implikasinya adalah harapan terhadap lembaga perwakilan rakyat, yaitu wadah tempat berkumpulnya para wakil rakyat, makin membaik. Tidak terkecuali terhadap DPRD Provinsi Riau.

Sadar dengan hal itu, para wakil rakyat yang berkantor di Gedung DPRD Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru terus berupaya memperbaiki kinerjanya, dimaksudkan untuk semakmal mungkin mampu memperjuangkan aspirasi dan keinginan anggota masyarakat yang diwakili.

Pada Sabtu (7/10/2017), misalnya, Komisi II DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat dengar pendapat bersama

26

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terkait APBD-Perubahan Tahun berjalan 2017. Rapat ini dibuka oleh Pimpinan DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau James Pasaribu, Sugianto, Lampita Pakpahan, Sulastri dan Eva Yuliana.

Rombongan Dinas Kelautan dan Perikanan yang diketuai Herman, dalam rapatnya memaparkan sejumlah pencapaian dari program-program yang telah terealisasi hingga pada akhir bulan September 2017, dan juga menjabarkan rencana kerja yang akan direalisasikan pada APBD-P Tahun 2017 nantinya.

Dalam pemaparan program-program kerja tersebut, Komisi II DPRD Provinsi

Riau masih akan mengkaji ulang secara internal untuk dapat dimasukkan pada APBD-P Tahun 2017 yang tersisa dua bulan ini.

Sementara itu, Komisi C DPRD Provinsi Riau berkunjung ke Lampung mempelajari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu alasan pemilihan Lampung, karena Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo banyak memperoleh penghargaan BUMD seperti Top Pembina BUMD, Penghargaan Bidang Aneka Usaha, dan Top CEO. “Provinsi Lampung memiliki berbagai kelebihan, salah satunya di bidang BUMD. Inilah yang menjadi alasan Komisi C berkunjung ke Lampung,” ujar Wakil Ketua Komisi C Provinsi Riau, Muhammad Arfah, pada kunjungan observasi Komisi C DPRD Provinsi Riau, di Bank Lampung, Selasa (10/10/2017).

Dia menjelaskan Riau memiliki luas 87.024 km2, terdiri dari 12 kabu-

paten/kota dan memiliki tujuh BUMD yaitu PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT Pengembangan Investasi Riau, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Riau Petrolium, PT Jamkrida, PT Riau Airlines dan PT Bank Riau Kepri. “Namun hanya Bank Riau Kepri yang menyenangkan hati,” ujar Arfah.

Riau sedang mencari sumber pendapat baru guna mendukung pendapat daerah. Dia berharap dengan belajar ke Lampung, mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mendorong BUMD Riau.

Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekubang Pemprov Lampung, Choiria Pandarita, menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tiga BUMD yaitu PT Bank Lampung, PT Lampung Jasa Utama, dan PT Wahana Rahardja. “Kami bangga karena Provinsi Lampung menjadi tempat belajar Komisi C Provinsi Riau. Lampung memiliki tiga BUMD dan semuanya terkelola baik,” kata Choiria.

Di sisi lain, Kepala Biro Perekonomian, Lukmansyah, menjelaskan pemda berperan mengawasi dan membina BUMD. “Dalam pengawasan, setiap bulan Pemerintah Provinsi Provinsi Lampung memperoleh laporan dari BUMD, dan jika terdapat ganjalan dalam laporan akan diberikan teguran secara tertulis.

Hal ini guna menentukan langkah lanjutan,” kata Lukmansyah.

Pembinaan dimulai dari perencanaan, termasuk program billing system pu-

puk bersubsidi melalui Bank Lampung.

“Alhamdulillah ini dilaksanakan di 15 kabupaten/kota berjalan 100% di Kota Metro. Pemprov Lampung sangat memperhatikan pemberian pupuk ini, karena petani turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan,” kata Lukmansyah.

Sedangkan Direktur Bisnis Bank Lampung, Muhammad Syachroni, menjelaskan Bank Lampung terus mempertajam strategi dengan merevitalisasi visi dan misi guna mendukung pembangunan daerah. Dia menjelaskan tiga sektor dominan yang mendukung pertumbuh a n PDRB Lampung yaitu pertanian, industri pengo­ lahan, dan perda-

gangan.

“Dalam memanfaatkan keunggulan disektor pertanian dan industri pengo­ lahan, Bank Lampung dan Pemprov Lampung terus meningkatkan sinergi dengan menghasilkan billing system dan inti plasma. Tentunya ini memberikan keuntungan banyak pihak, baik petani, pemerintah daerah, pusat, maupun Bank Lampung,” ujar Syachroni.

Terkait surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menjadikan Lampung jadi percontohan pengelolaan dana nontunai, Bank Lampung menyiapkan sejumlah aplikasi. “Bank Lampung menerima pembayaran nontunai pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan,” kata Syachroni.***

27

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

Bupati HM Harris

Dicintai Masyarakat karena Rendah Hati Mulutnya juga tergolong ‘cekatan’ bertegur sapa dengan siapa saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja; yang membuat sosok yang satu ini sulit dilupakan oleh orang yang pernah mengenalnya.

H

M Harris, yang kini menjabat sebagai Bupati Pelalawan, berpeluang terpilih sebagai Gubri (Gubernur Riau) dalam ajang Pilggub Riau 2018? Peluang ke arah itu sepertinya ada, setidaknya kalau merujuk hasil survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia), yang kembali melakukan survei politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018.

Dari perkembangan sampai akhir Juli 2017, nama Bupati HM Harris naik menjadi calon tertinggi dari para calon yang di survey untuk calon gubernur Riau 2018 -2023. Dari bocoran hasil survey yang diterima survei tersebut dilakukan dalam rentang waktu pengumpulan data dari tanggal 20 Juli 2017 hingga 27 Juli 2017. Lalu apa hasilnya? Nama Bupati Pelalawan HM Harris menjadi calon yang paling tinggi dipilih apabila pemilihan Gubernur Riau dilakukan saat ini.

Siapa Harris? Dilahirkan di Langgam, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 1950, Harris sejak awal tak pernah bercita-cita terjun ke dunia politik. Masa muda, yang kemudian dilanjutkan saat mengharungi bahtera rumah tangga, Harris banyak menghabiskan waktu terjun sebagai pengusaha. Perjalanan waktu kemudian membuktikan Harris sukses melakoni jenis pekerjaan yang satu ini.

Adalah pemekaran Kabupaten Pelalawan dari kabupaten induk, Kampar, pada tahun 1999, yang secara perlahan tapi pasti mengubah langkah hidup seorang Harris, dari seorang pengusaha untuk kemudian mencempungi dunia politik praktis. Menjejakkan kaki di bidang itu dari titik nol, tapi sejak itu pula karier Harris di dunia politik bak air deras yang sulit dibendung.

Pada 1999 itu, karier politik Harris di

28

bidang politik makin kinclong manakala dipercaya menjadi Ketua DPRD Pelalawan, yang ia lakoni selama dua periode berturut-turut. Harris dipercaya menduduki kursi Ketua DPRD Pelalawan karena posisinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar (Golongan Karya) Pelalawan—sebuah posisi strategis yang ia emban selama sekitar 15 tahun.

Sukses berkiprah di legislatif dengan menjabat sebagai Ketua DPRD Pelalawan, Harris kemudian menjejakkan kaki di eksekutif dengan mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Pelalawan.

Jabatan ini diemban Harris selama sekitar dua tahun, dengan posisi Bupati saat itu diduduki oleh Rustam Effendi.

Puncak karier Harris di dunia politik tercapai pada tahun 2011, manakala di Pelalawan diselenggarakan pilkada (pemilihan kepala daerah), dimaksudkan untuk memilih Bupati Pelalawan periode 2011-2016.

Berpasangan dengan H.

Kolom

advertorial Pemkab Pelalawan Marwan Ibrahim sebagai calon bupati, Harris sukses memenangi pilkada dimaksud. Pada 2016, saat pilkada kembali digelar di Pelalawan, Harris –bersama pasangannya, Zardewan—juga dinyatakan terpilih.

Memiliki catatan sejarah berpolitik yang melesat begitu cepat, salah satu kuncinya karena Harris merupakan sosok yang rendah hati, yang memandang dan memperlakukan semua orang secara sama. Mulutnya juga tergolong “cekatan” bertegur sapa dengan siapa saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja; yang membuat sosok yang satu ini sulit dilupakan oleh orang yang pernah mengenalnya.

Harris juga memiliki pandangan bahwa kemajuan Pelalawan tidak hanya tergantung pada satu golongan tertentu saja, melainkan pada semua elemen masyarakat. Pandangan ini pula yang kemudian memunculkan sikap pada diri Harris untuk merangkul semua kalangan yang ada di daerah itu. “Siapa pun warga Pelalawan, dari manapun asalnya, merupakan modal berharga untuk memajukan daerah ini,” katanya.

Apakah kecemerlangan berkarier di dunia politik praktis yang pernah dirasakan Harris selama ini akan terbukti manakala –kalau Allah SWT mengizinkan—Harris berhasil maju di ajang Pilgub Riau 2018, untuk kemudian memenangi secara gemilang pesta demokrasi tingkat provinsi yang bergengsi itu?

Biarlah perjalanan waktu yang akan menjawab pertanyaan ini. (ee)

HM Harris dan Talenta Kepemimpinan T

Oleh: Hj Nur Ismi *)

AMPILNYA HM Harris dalam jajaran elite kepemimpinan di Provinsi Riau sejak beberapa dekade terakhir membukikan satu hal: pendidikan formal bukan satusatunya jenjang untuk mencapai posisi tertinggi di pemerintahan, setidaknya untuk tingkat kabupaten. Tanpa ditopang pendidikan formal yang tinggi sekalipun, asal didukung talenta kepemimpinan yang kuat, impian untuk menggapai puncak bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih.

Harris bukan satu-satunya kasus serupa di Provinsi Riau. Ada sejumlah nama yang tidak berlatar belakang pendidikan akademis, yang kemudian mampu melesat ke atas, untuk kemudian dipercaya menjadi top pemimpin di tingkat kabupaten/kota, bahkan provinsi. Sebutlah, antara lain, H. Jefry Noer yang dua periode menjabat sebagai Bupati Kampar atau H. Sukarmis yang juga dua periode menjabat sebagai Bupati Kuansing (Kuantan Singingi).

Satu nama lagi yang tergolong cukup fenomenal untuk kelompok ini adalah H. Annas Maamun. Tercatat dua kali dipercaya menjabat sebagai Ketua DPRD Rohil (Rokan Hilir), nama yang satu ini kemudian juga mampu membukukan dua periode menjabat bupati di daerah yang sama. Karier politik tokoh ini bahkan sempat menduduki jabatan sebagai Gubernur Riau, walau kemudian hanya ia jalani dalam hitungan bulan saja.

Berasal dari Langgam, talenta kepemimpinan Harris sudah mulai tampak sejak ia mencempungi dunia politik praktis. Bergabung bersama Golkar (Golongan Karya) kala itu, Harris kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Pelalawan, yang ia jalani selama dua periode masa jabatan.

Masuk ke jajaran eksekutif, Harris dipercaya menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Pelalawan, mendampingi (saat itu) Rustam Effendi di posisi bupati.

Ikut bertarung di ajang Pilkada Pelalawan dengan membidik kursi bu­ pati, sementara sebagai calon wakil bupati adalah Marwan Ibrahim, pasangan ini oleh KPUD setempat dinyatakan terpilih untuk memimpin Pelalawan. Kembali ikut di pilkada berikutnya pa­da dae­ rah yang sama, Harris yang berpasangan dengan Zardewan kembali dinyatakan terpilih

sebagai pemenang, dan berhak memimpin Pelalawan untuk rentang waktu lima tahun.

Menilisik jejak karier Harris, baik saat berkiprah di lembaga legislatif atau eksekutif, ada satu benang merah yang bisa ditarik, yaitu Harris mampu mencapai semua target yang ia gariskan. Ia bisa meraih apa yang diinginkan, bahkan terkesan tanpa kesulitan berarti. Di dunia politik praktis, satu misal, ketika hampir semua tokoh Golkar hanya memegang posisi sebagai ketua DPD Golkar tingkat kabupaten paling banter dua periode, posisi itu dijalankan Harris selama tiga periode masa jabatan.

Begitu kuatkah talenta kepemimpinan Harris? Untuk sementara, jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dikatakan “iya.” Bahkan, sejumlah capaian yang berhasil diraih Harris, baik saat berkiprah di dunia politik, eksekutif atau legislatif sekalipun, ia lalui ketika “badai” begitu kuat menerjang. Harris, satu misal, sering dikait-kaitkan dengan kasus dugaan ijazah palsu, yang sampai sejauh ini belum terbukti secara hukum, dan tidak jarang pula disangkut-sangkutkan dengan kasus dugaan korupsi.

Toh Harris tetap tidak bergeming, yang tetap dengan tegar dan kokoh menapaki target-target yang telah ia gariskan-- dan hebatnya lagi semua itu seakan dengan lempang saja dijalani oleh Harris. Boleh jadi ada pihak yang berpandangan sinis terhadap Harris, terlepas apapun sebabnya, tapi langkah-langkah politik Harris seakan tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang datang dari luar.

Itu artinya, selain memiliki talenta kepemimpinan yang kuat, di mana kepemimpinannya sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat tempat di mana ia mengabdi, realitas lain yang juga bisa dipastikan dalam konteks kasus Harris adalah ia memiliki jaringan massa pendukung yang luas, yang bisa saja datang dari berbagai kalangan dan sebagian besar wilayah, yang tetap merindukan kepemimpinan Harris, terlepas dari nilai plus-minus yang dimiliki.

Jaringan massa yang kuat dan luas itu tidak mungkin ada secara instan, melainkan melalui proses panjang dan berliku untuk menciptakannya. Bisa jadi Harris telah menjalinnya sejak lama dalam bentuk pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat, yang hasilnya baru ia nikmati belakangan. Sebab, tidak banyak yang tahu apa yang dilakukan Harris sebelum terjun ke dunia politik, termasuk dalam kerangka membangun citra dan imej di tengah masyarakat.

Belakangan terbetik kabar Harris akan ikut terjun ke ajang Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2018, dimaksudkan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2018-2023. Tak terpantau, sejauh mana langkah yang telah ditapakkan Harris untuk ikut di ajang pesta politik tingkat lokal sekali lima tahunnan itu. Tapi satu hal yang pasti, Harris memang memiliki niat yang kuat untuk ikut bertarung, dengan membidik kursi Gubernur Riau untuk rentang waktu lima tahun ke depan.

Akankah langkah Harris menuju kursi Gubernur Riau periode 2018-2023 sama mulusnya ketika ia membidik sejumlah posisi dan jabatan --baik di eksekutif atau legislatif-seperti yang ia jalani selama ini? Hanya perjalanan waktulah yang bisa menjawab pertanyaan itu.

Kita tunggu saja.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

29

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Wabup Inhu Ingatkan Tujuan MTQ untuk Membumikan Al-Quran

Wabup Khairizal Minta Anak Muda Lepas dari Narkoba W “Gerakan Pramuka yang mampu menjadi garda terdepan sekaligus pelopor antiminuman keras, narko­ ba bagi generasi muda khususnya di wilayah Indragiri Hulu, karena diyakini mampu memini­ malisir terjadinya tinda­ kan kriminalitas ditengah masyarakat.”

30

ABUP (Wakil Bupati) Inhu (Indragiri Hulu) H. Khairizal SE M.Si. mengingatkan kepada semua masyarakat di daerah ini, terutama kalangan generasi muda, untuk terlepas dari pengaruh narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya). “Saya tegaskan generasi muda harus lepas pengaruh narkoba, organisasi harus membantu mensosialisasikannya,” sebutnya.

Dikatakan, Pemkab Inhu memberikan dukungan terealisasinya berbagai program positif dibidang kepramukaan khususnya membantu pelopor anti narkotika. “Saya bangga dan memberikan apresiasi gerakan anti kriminalitas dan narkotika,” kata Wakil Bupati Indragiri Hulu Khairizal di Rengat, Jumat.

Wakil Bupati mengatakan, gerakan Pramuka yang mampu menjadi garda terdepan sekaligus pelopor antiminuman keras, narkoba bagi generasi muda khususnya di wilayah Indragiri Hulu, karena diyakini mampu meminimalisir terjadinya tindakan kriminalitas ditengah masyarakat.

Khairizal saat membuka pelaksanaan lomba tingkat III kwartir cabang Gerakan Pramuka Indragiri tahun 2016 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Wisata Danau Raja

Rengat juga menyebutkan bahwa pendidikan bagi generasi mudah sangatlah penting sehingga bisa membedakan baik buruk setiap kegiatan.

Menurut Wakil Bupati (Wabup), sebagai organisasi pendidikan yang bersifat nonformal gerakan pramuka juga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. “Anggota pramuka diharapkan dapat menjaga keluarga dari berbagai pengaruh halhal yang negatif,” pintanya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga minta kepada seluruh anggota pramuka, agar dapat memegang teguh nilai - nilai kepramukaan, sebab merupakan janji yang telah diikrarkan oleh setiap anggota pramuka.

Wabup Khairizal berpesan kepada seluruh peserta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan antar setiap anggota pramuka, lomba tingkat III kwartir cabang gerakan Pramuka Indragiri tahun 2016 diawali dengan pelaksanaan upacara yang diikuti oleh ratusan peserta serta para pendamping. “Tercatat, sebanyak 200 peserta dari 14 kwartir ranting yang ada di seluruh kecamatan di Inhu ikut ambil bagian dalam gelaran lomba tersebut,” ujarnya. (ee/ant)

“Saya berharap tidak larut dalam kegembiraan yang berlebihan karena kita harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Riau. Sedangkan bagi peserta yang berlum berhasil meraih prestasi, saya berharap tetap berlatih dan memacu diri untuk berprestasi pada MTQ yang akan datang.”

Wakil Bupati (Wabup) Inhu (Indragiri Hulu) H. Khairizal SE M.Si. mengingatkan kepada seluruh peserta MTQ dan masyarakat Inhu agar semangat untuk meraih juara dalam iven keagamaan seperti MTQ tidak sampai menggeser niat untuk meningkatkan syiar Alquran dan membudayakannya dalam kehidupan umat Islam di Kabupaten Inhu.

“Tujuan paling utama dalam pelaksanaan MTQ adalah membumikan Alquran sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh

masyarakat dalam kehidupan seharihari,” tuturnya wabup Khairizal saat mewakili Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 tingkat Kabupaten Inhu tahun 2017 yang dipusatkan di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Rabu (18/10) malam.

Dalam MTQ yang dimenangi oleh kafilah Kecamatan Rengat ini, Wabip Khairizal mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. “Saya berharap tidak larut dalam kegembiraan yang berlebihan karena kita harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Riau. Sedangkan bagi peserta yang berlum berhasil meraih prestasi, saya berharap tetap berlatih dan memacu diri untuk berprestasi pada MTQ yang akan datang,” ujarnya.

Tak lupa Wabup Khairizal mengucapkan terimakasih kepada Camat

Rengat dan seluruh masyarakat Rengat khususnya Desa Kampung Pulau yang telah menjadi tuan rumah yang baik bagi para Kafilah dan tamu MTQ tingkat Kabupaten Inhu ke-47.

Senada dengan Wabup Khairizal, Camat Rengat, Wagiman SE, juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang berikan Pemkab Inhu kepada Desa Kampung Pulau dan Kecamatan Rengat sebagai tuan rumah MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Inhu tahun 2017.

“Alhamdulillah, Kecamatan Rengat sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam prestasi, untuk itu atas nama Pemerintah Kecamatan Rengat saya ucapkan terimakasih kepada seluruh Kafilah yang telah berjuang dan berhasil meraih juara umum 1 pada MTQ ke 47 ini,” terangnya.

Sama seperti saat pembukaan, Jumat (13/10) yang lalu, penutupan MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Inhu ini juga disaksikan ribuan masyarakat yang berasal dari berbagai penjuru wilayah Inhu. Turut hadir sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhu, Forkopimda serta tamu undangan lainnya. Sementara itu, juara kedua diraih Kecamatan Pasir Penyu, dan juara ketiga Kecamatan Rengat Barat.***

31

DPRD

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

Komisi C Bertandang ke Lampung, Ini Tujuannya “Alhamdulillah ini dilaksanakan di 15 kabupaten/kota berjalan 100% di Kota Metro.

Pemprov Lampung sangat memperhatikan pemberian pupuk ini, karena petani turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan.”

K

OMISI C DPRD Provinsi Riau melakukan kunker ke Provinsi Lampung, Selasa (10/10/2017) lalu. Apa yang dicari oleh komisi yang antara lain membidangi persoalan perekonomian itu ke provinsi tetangga itu? Inilah jawaban Wakil Ketua Komisi C Provinsi Riau, Muhammad Arfah.

Menurut Arfah, Provinsi Riau saat ini sedang mencari sumber pendapat baru guna mendukung pendapat daerah. Akibat kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, menurut Arfah, pendapatan daerah Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dia berharap de­ngan belajar ke Lampung, mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mendorong BUMD Riau.

Dalam kesempatan yang sama, Arfah juga memaparkan bahwa Riau memiliki luas 87.024 km2, terdiri dari 12 kabupaten/kota dan memiliki tujuh BUMD yaitu PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT Pengembangan Investasi Riau, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Riau Petrolium, PT Jamkrida, PT Riau Airlines dan PT Bank Riau Kepri. “Namun hanya Bank Riau Kepri yang menyenangkan hati,” ujar Arfah.

Tujuan kedatangan Komisi C DPRD Riau ke Lampung terutama untuk mempelajari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu alasan pemilihan Lampung, karena Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo banyak memperoleh penghargaan BUMD seperti Top Pembina BUMD, Penghargaan Bidang Aneka Usaha, dan Top CEO. “Provinsi Lampung memiliki berbagai kelebihan, salah satunya di bidang BUMD. Inilah yang menjadi alasan Komisi C berkunjung ke Lampung,” ujar Arfah.

Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekubang Pemprov Lampung, Choiria Pandarita, menjelaskan Peme­ rintah Provinsi Lampung memiliki tiga BUMD yaitu PT Bank Lampung, PT Lampung Jasa Utama, dan PT Wahana Rahardja. “Kami bangga karena Provinsi Lampung menjadi tempat belajar Komisi C Provinsi Riau. Lampung memiliki tiga BUMD dan semuanya terkelola baik,” kata Choiria.

Di sisi lain, Kepala Biro Perekonomian, Lukmansyah,

menjelaskan pemda berperan mengawasi dan membina BUMD. “Dalam pengawasan, setiap bulan Pemerintah Provinsi Provinsi Lampung memperoleh laporan dari BUMD, dan jika terdapat ganjalan dalam laporan akan diberikan teguran secara tertulis. Hal ini guna menentukan langkah lanjutan,” kata Lukmansyah.

Pembinaan dimulai dari perencanaan, termasuk program billing system pupuk bersubsidi melalui Bank Lampung. “Alhamdulillah ini dilaksanakan di 15 kabupaten/ kota berjalan 100% di Kota Metro. Pemprov Lampung sa­ ngat memperhatikan pemberian pupuk ini, karena petani turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan,” kata Lukmansyah.

Sedangkan Direktur Bisnis Bank Lampung, Muhammad Syachroni, menjelaskan Bank Lampung terus mempertajam strategi dengan merevitalisasi visi dan misi guna mendukung pembangunan daerah. Dia menjelaskan tiga sektor dominan yang mendukung pertumbuhan PDRB Lampung yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

“Dalam memanfaatkan keunggulan disektor pertanian dan industri pengolahan, Bank Lampung dan Pemprov Lampung terus meningkatkan sinergi dengan menghasilkan billing system dan inti plasma. Tentunya ini memberikan keuntungan banyak pihak, baik petani, pemerintah daerah, pusat, maupun Bank Lampung,” ujar Syachroni.

Terkait surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menjadikan Lampung jadi percontohan pengelolaan dana nontunai, Bank Lampung menyiapkan sejumlah aplikasi.

“Bank Lampung menerima pembayaran nontunai pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan,” kata Syachroni.

Pembayaran belanja rutin seperti belanja pegawai (gaji, tukin, sertifikasi), belanja barang, jasa, dan belanja modal nantinya nontunai. “Belanja pembangunan seperti infrastuktur dan pembangunan lainnya, diterapkan mulai 1 Januari 2018 dalam nontunai,” kata Syachroni.***

Dewan Usul Disbun Riau “Seharusnya untuk perkebunan itu diurus satu Organisasi Pe­ rangkat Daerah (OPD) saja, tidak digabung seperti ini. Sehingga masalah perkebunan bisa fokus diperhatikan, dan pengawasannya pun bisa lebih maksimal.”

Di luar migas (minyak dan gas bumi), andalan potensi SDA (sumber daya alam) Proinsi Riau lainnya adalah sub-sektor perkebunan. Selain memiliki cakupan areal yang sangat luas,

32

mencapai jutaan hektar, tidak sedikit anggota masyarakat di daerah ini menggantungkan sumber ekonominya pada sektor yang satu ini.

Makanya, mencuat usulan dari jajaran legislator Riau agar persoalan perkebunan diurus oleh sebuah dinas otonom tersendiri, yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau, bukan bergabung dengan bidang tugas lain seperti sekarang ini yang menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Rumahnya Dimolotov

Supriati: Saya Tidak Ada Masalah dengan Siapapun “Kejadiannya tiba-tiba, dan saya rasa saat salat subuh. Karena keponakan saya Romi, memberitahu ada musibah molotov, setelah selesai salat subuh.”

“Saya rasa tidak masalah dengan siapapun, dan selama ini tidak ada orang mencurigakan di sekitaran sini,” kata Supriati saat ditemui di kediamannya, Selasa (3/10), menyusul setelah rumah pribadinya dilempar molotov oleh orang tidak dikenal, Selasa (3/10) pagi.

Akibat ulah yang tidak bertanggung jawab itu, rumah pribadi politisi Partai Golkar (Golongan Karya) itu lantai teras rumahnya terlihat gosong dengan sisa serpihan botol yang pecah serta kain masih berserakan. Supriati mengaku tidak memiliki masalah dengan siapapun. Sehingga, dia bingung mengapa rumahnya di Jalan Dwikora Kota Pekanbaru dilempar molotov.

Rumah Supriati juga tidak dilengkapi dengan fasilitas CCTV, sehingga tidak dapat terlihat wajah dan jumlah pelaku pelemparan. Tetangga Supriati juga mengaku tidak melihat pelakunya.

“Kejadiannya tiba-tiba, dan saya rasa saat salat subuh. Karena keponakan saya Romi, memberitahu ada musibah molotov, setelah selesai salat subuh,” ucap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau ini.

Romi, keponakan Supriati, adalah orang pertama yang melihat serpihan molotov tersebut. Ketika itu, dia baru pulang salat subuh dari musala sekitar

rumah tersebut. “Saat saya pergi salat Subuh ke musala, tidak ada. Nah pas saya pulang, (teras) rumah sudah kena molotov. Bagian depannya saja, bagian yang lain tidak ada,” kata Romi, dilansir merdeka.com.

Setelah mengetahui kejadian itu, Romi masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan Supriati, dan saudaranya yang lain, Fernanda Thedora.

Mereka langsung mengecek bekas molo­ tov tersebut. “Mungkin kejadiannya saat saya sedang salat di musala. Sebelumnya, saya tidak melihat hal yang aneh di sekitar rumah, begitu juga hari-hari sebelum kejadian ini,” kata Romi.

Doa Bersama Terdorong rasa solidaritas dan tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, anggota DPRD Riau lakukan doa bersama untuk keselamatan salah seorang rekannya Supriyati, yang baru-baru ini kediamannya dimolotov oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Doa berama tetsebut dilakukan sebelum rapat paripurna, Kamis (5/10). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebelum dimulai, salah seorang anggota M Arpah melakukan interupsi. Dia mengusulkan bagaimana untuk dilakukan doa bersama dulu. Alhasil, pimpinan sidang mengabulkan dan minta pada ustadz Malik Siregar yang juga salah seorang anggota dewan untuk memimpin doa. (ee/trc)

Jadi OPD Berdiri Sendiri Provinsi Riau.

“Seharusnya untuk perkebunan itu diurus satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, tidak digabung seperti ini. Sehingga masalah perkebunan bisa fokus diperhatikan, dan pengawasan­nya pun bisa lebih maksimal,” kata anggota Komisi II DPRD Riau, Sugianto, Selasa (03/10/20017).­ Dikatakan politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini, dengan digabungnya dinas perkebunan seperti saat

sekarang ini, banyak kendala yang terjadi, terutama dalam hal pengawasan dan kefokusan dalam memperhatikan masalah perkebunan.

Tambahan lagi, imbuh Sugianto, saat ini penanganan masalah perkebunan sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga anggarannya tidak maksimal, karena bergabung dengan perangkat lainnya dalam dinas yang sama. (ee/int)

Suhardiman Amby:

Bappenda Riau Harus Diisi Personil Berkemampuan “Ini sama halnya menepuk air di dulang, atau meludah ke langit, yang kena muka sendiri. Itu yang kami maksud penempatan orang yang punya kemampuan untuk di Bapenda ini, tak bisa orang sembarangan, yang dipilih karena kedekatan saja.

Di tengah tuntutan pembangunan di berbagai bidang yang terus meningkat, pada bagian lain Pemprov Riau justru dihadapkan dengan persoalan tersendiri berupa terus menurunnya angka-angka di aPBD Riau setiap tahun anggaran akibat kebijakan rasionalisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Apa akal? Sekretaris Komisi C DPRD Riau, Suhardiman Amby, meminta jajaran Pemprov Riau harus mampu memutar otak, dan menciptakan sumbersumber lain dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran dan defisit akibat kebijakan pemerintah pusat. Salah satu potensi sumber lain selain sumber daya alam, ialah dari pajak alat berat berupa eskapator dan sejenisnya yang di sinyalir berjumlah ribuan di Provinsi Riau.

Tapi harapan itu sepertinya belum menjadi kenyataan. Di mata Suhardiman, salah satu penyebabnya karena kurang­ nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau saat ini. Hal itu tentu dapat disayangkan oleh semua pihak, terlebih lembaga legislatif provinsi Riau yang kinerjanya mengawasi dan monitor semua program pemerintah.

“Ini sama halnya menepuk air di dulang, atau meludah ke langit, yang kena muka sendiri. Itu yang kami maksud penempatan orang yang punya kemampuan untuk di Bapenda ini, tak bisa orang sembarangan, yang dipilih karena kedekatan saja,” kata Suhardiman Amby, Minggu (10/9/2017). (ee/aoc)

33

Pemerintah Kota

Infotorial pemko Dumai

Dumai

Kota Dumai Semakin Membuka Diri untuk Masuknya Investasi Anda mau berinvestasi? Liriklah Kota Dumai, yang sejak bebera­ pa waktu belakangan semakin membuka diri untuk masuknya investasi di berbagai sektor.

Para pemangku kepentingan di kota itu berkeyakinan dengan investasi laju pertumbuhan ekonomi bisa dipacu, selain juga akan membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

A

pa yang dilakukan Pemko Dumai untuk menggenjot masuknya investasi? Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Hendri Sandra SE, Pemko Dumai tengah berupaya meningkatkan promosi dan sosialisasi daerah. Hal tersebut menyusul telah tuntasnya RTRW beberapa waktu lalu.

Sebab ketika RTRW belum jelas, banyak investasi yang urung menanam modal di kota Dumai.

Upaya promosi Kota Dumai dilakukan menyusul rancangan peraturan daerah RTRW Riau disahkan. DPRD

34

Kota Dumai dan Pemko Dumai sangat mengapresiasi penyelesaian status lahan karena akan memudahkan masuknya investasi. “Pemerintah sambut baik pengesahan rancangan tata ruang wilayah ini karena tidak akan menjadi kendala lagi untuk calon investor menanamkan modal ke daerah, dan kita akan gencarkan lagi promosi daerah,” kata Hendri.

Menurutnya, ketika belum disahkan

RTRW beberapa waktu lalu, banyak rencana investasi batal masuk alias tertunda.

Tak taanggung-tanggung, senilai Rp 24 triliun hingga 2017 urung masuk sehingga perkembangan pembangunan daerah tidak berjalan seperti harapan.

Untuk menarik kembali minat investor tersebut agar bersedia lagi menanamkan modal, kata Hendri hanya bisa dilakukan dengan sosialisasi dan mem-

promosikan potensi daerah melalui berbagai sistem informasi elektronik. “Kita berharap dengan sosialisasi dan promosi ini para calon investor masih berminat dan tidak ragu lagi menanamkan modalnya di dumai agar terbuka peluang kerja dan meningkat perekonomian daerah,” ujarnya.

Dijelaskan, sahnya RTRW tidak saja akan memudahkan calon investor, namun juga untuk kepentingan pelaksanaan sejumlah proyek nasional di Riau umumnya dan Dumai khususnya, agar tidak lagi terkendala status lahan. Beberapa rencana investasi batal menanamkan modalnya di Dumai, lanjut Hendri, seperti, pengajuan pembangunan perusahaan industri senilai Rp8 triliun dari pengusaha nasional, ditambah sejumlah investor untuk membuka atau mengembangkan

pabrik pengolahan minyak kelapa sawit.

Peluang investasi di Dumai, antara lain, sektor pertanian dengan sejumlah sub-sektornya. Di kota ini lahan pertanian masih cukup luas namun belum termanfaatkan secara Maksimal. Kendala yang dihadapi selain masalah modal adalah Status lahan masih disebut-sebut ex HPH. Empat kecamatan di Kota Dumai yaitu Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit kapur dan Dumai Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya lahan yang potensial untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri dengan rekayasa teknologi tepat guna byocyclo farming seperti padi, palawija, sayuran Sumatera, pisang, nenas,durian, mangga, rambutan, sawit, aneka ternak (sapi, kambing, itik

dan ayam) serta budidaya tambak ikan air tawar (patin, ikan mas, gurami serta ikan hias).

Saat ini Dumai telah berhasil memproduksi beras lokal di atas lima persen dari rata-rata target nasional. Keberhasilan mencetak pertanian padi ini dapat dilihat dari jumlah produksi padi yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Yaitu, sebanyak 10,240 ton dari tahun 2010 sebelumnya yang hanya 8.700 ton. Selama 2012 lahan percetakan sawah Dumai mampu memproduksi 3,5 ton padi dan 8,6 ton jenis padi impari per hektare.

Sedangkan, pada 2010 hanya memproduksi 2,8 ton per hektare dari masa tanam selama bulan September hingga Desember di areal lahan seluas 3.200 hektare. Terjadinya peningkatan produksi padi telah mampu memenuhi 26 persen kebutuhan pangan beras lokal dari total kebutuhan 28 ribu ton per tahun. Petani padi sejauh ini telah mampu meningkatkan produksi beras dalam negeri dengan sangat produktif dan inovatif untuk kebutuhan lokal.

Pemeritah Kota Dumai akan terus membuka peluang dan memperluas areal tanaman padi untuk meningkatkan produksi pertaniannya dalam rangka memenuhi kebutuhan beras lokal. Bahkan Dumai pun telah menerima penghargaan bagi yang melaksanakan Program Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden RI pemerintah pusat ini.

Disamping itu Pemerintah Kota Dumai juga menawarkan peluang untuk berinvestasi di sektor pertanian dan perikanan. (ee/krn)

35

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Kuansing

Kuantan Singingi

“Pekerjaan yang akan dilakukan adalah perbaikan terhadap akses jalan pada kedua obyek wisata terse­ but, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.”

36

Genjot PAD, Kuansing Serius Benahi Sejumlah Objek Wisata

ABUPATEN Kuansing (Kuantan Singingi) sejauh ini lebih menonjol dengan kegiatan wisata pacu jalur yang sudah mendunia. Padahal di kabupaten itu masih banyak objek wisata yang menjanjikan. Demi menggenjot PAD (pendapatan asli daerah), Pemkab Kuansing secara bertahap membenahi objek wisata yang ada, terutama yang dinilai potensial; “Selain dikelola dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Dae-

pun tradisi unik semua diyakini dapat mendukung perekonomian warga setempat.

Dua Obyek Wisata Kuansing Dianggarkan Melalui Dana Swakelola, ini bertujuan agar yang dikenal sebagai kota jalur dapat menjadi salah satu tempat potensi wisata yang menarik dan dikunjungi oleh para wisatawan, baik Wisatawan Mancanegara (Wisman) maupun Wisatawan Lokal (Wislok). “Sehingga nantinya dapat menjadi salah satu Destinasi Tujuan Wisata (DTW)

Ia juga menyebutkan, karena sangat sulit dilalui baik bagi pejalan kaki maupun kenderaan bermotor sehingga objek wisata ini selalu dikritik oleh pengunjung agar mendapat perhatian. Sedangkan besaran dana swakelola tahun 2017 adalah sebesar Rp6 Milyar, dana itu bukan hanya untuk kedua obyek wisata tersebut, akan tetapi juga untuk perbaikan seluruh jalan di Kuansing seperti Jalan Desa Sangau Kuantan Mudik menuju Pulau Aro Kuantan Tengah, Sikijang Kuantan Hilir jumlahnya mencapai 20 lebih.

Sekadar referensi, di Kuansing tercatat sejumlah objek wisata yang memiliki daya tarik tinggi. Antara lain, Air Panas Sungai Pinang. Di Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, sekitar 33 Km dari Teluk Kuantan. Air panas yang mengandung belerang ini dipercaya bisa membantu mengobati berbagai jenis penyakit kulit. Berikutnya, Air Terjun Guruh Gemurai. Tempat Wisata Kuantan Singingi di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, sekitar 23 km dari Kota Teluk Kuantan. Gemurai merupakan bahasa setempat yang berarti percikan air

rah (APBD) juga dengan mendorong ada perhatian pihak swasta,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuantan Singingi (Kuansing) Azwan melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Mukhris.

Ia mengatakan, ini dilakukan dalam upaya menjadikan Kuansing wilayah objek wisata unggulan, banyak objek wisata menarik yang mulai berkembang di sejumlah kecamatan, baik wisata budaya, alam mau-

di Kuansing maupun Riau,” ujarnya.

Menurutnya, kedua Obyek Wisata Kuansing yang akan dilakukan perbaikan adalah Sumber Air Panas Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, dan Air Terjun Pati Soni Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik. “Pekerjaan yang akan dilakukan adalah perbaikan terhadap akses jalan pada kedua obyek wisata tersebut, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan,” sebutnya.

yang berserakan.

Termasuk Air Terjun Tujuh Tingkat, yang berada di kawasan hutan lebat bukit di Desa Lubuk Ambacang, sekitar 37 Km dari Teluk Kuantan, ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu, Danau Kebun Nopi di Kecamatan Kuantan Mudik. Pada September tahun 2012 lalu, Danau Kebun Kopi dijadikan arena Pacu Jalur untuk memeriahkan pertandingan cabang dayung Pekan Olahraga Nasional.

K

Berikutnya, Danau Masjid Koto Kari di Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, sekitar 3 km dari Kota Teluk Kuantan melalui jalan provinsi ke arah Sumatra Barat. Termasuk Danau Rawang Udang yang berada di tepian jalan di Desa Talontam Benai, Kecamatan Benai, sekitar 13 km atau 20 menit dari Kota Teluk Kuantan.

Dan, Desa Wisata Koto Sentajo yang memiliki panorama alam indah ini berada di Kecamatan Kuantan Tengah, sekitar 5 Km dari Teluk Kuantan.

Jangan pula diabaikan keelokan Hutan Kota Pulau Bungin yang berada di Kota Teluk Kuantan, yang dimaksudkan sebagai sarana rekreasi serta sebagai paru-paru kota. Ada pula Jalur (perahu tradisional) yang menjadi ikon Kuantan Singingi, dan hutan Margasatwa, yang erada di Bukit Baling dan Buklit Rimbang, Kecamatan Singingi. Hutan wisata ini masih alami dan dijaga kelestariannya.

Termasuk Logas, yang merupakan area tambang emas yang berada diantara Kota Pekanbaru dan Teluk Kuantan, yaitu sekitar 40 Km dari Kota Teluk Kuantan menuju

ke arah Pekanbaru, pacu jalur yang merupakan lomba perahu dayung tradisional di Sungai Kuantan, yang biasanya dilakukan terkait perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, berlangsung dari tanggal 23 s/d 26 Agustus, dan Perahu Baganduang, yang merupakan acara tahunan di tepi Pasar Lubuk, Desa Koto Lubuk Jambi, lazimnya pada minggu pertama setelah Hari Raya Idul Fitri atau pada tanggal 8 Syawal. (ee/ant)

37

Pemerintah Kota

Advertorial Pemko Pekanbaru

Pekanbaru Pekanbaru akan menjadi sebuah kota yang terbebas dari kawasan kumuh? Harapan ke arah itu boleh jadi akan segera terwujud, karena di lingkup Pemko Pekan­ baru sudah dibentuk OPD (or­ ganisasi perangkat daerah) baru, yang diberi nama dengan Dinas PR-KP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman).

Dimotori Dinas PR-KP,

I

Pemko Pekanbaru akan Benahi Kawasan Kumuh

r. Mulyasman, orang pertama yang dipercaya memimpin dinas yang baru itu, menjelaskan pada 2017 ini dinas yang ia pimpin dibekali anggaran Rp146 miliar lebih yang terbagi pada beberapa zona. “Anggaran yang ada sebesar Rp146 miliar lebih itu, jika zona telah ditetapkan dengan berbeda-beda zona kegiatan, misalnya perbaikan drainase zona berbeda dengan zona perumahan dan lainlain, kedepan bagaimana cara kita untuk mengakomodir permasalahan ini dengan wilayah zona dan kegiatan yang sama,” katanya.

“Total anggaran yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman lebih kurang ada Rp146 miliar, kegunaannya untuk kegiatan-kegiatan pemukiman dan ditambah lagi dana dari

38

pusat, ipal, semenisasi, peningkatan renovasi rumah yang totalnya didapatkan Pekanbaru sebanyak 222 rumah setiap rumah memdapat Rp15 juta, yang ada di zona satu dan dua,” tuturnya.

Dengan anggaran sebesar itu, kata Mulyasman, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga berupaya agar daerah ini bebas dari kawasan kumuh. Tim percepatan yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru bersama Bappeda dan Satker Kota Kumuh dari Pemprov Riau terus menggesa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Ini target nasional pada akhir 2019 mendatang,” tambah Mulyasman.

Upaya itu juga digesa dengan selalu digelarnya rapat tim gabungan. Dalam

rapat ini dibahas soal langkah-langkah untuk mempercepat program Kotaku selain juga untuk menyatukan cara pandang dalam penanganan persoalan kumuh di Pekanbaru, serta mengajak seluruh stakeholder memahami dan mendukung program Kotaku. Sehingga tujuan nol persen kawasan kumuh di wilayah Pekanbaru dapat terealisasi dengan baik.

Ia juga menyatakan keberpihakan anggaran juga dibutuhkan untuk menggesa pengentasan kawasan kumuh dari pemerintahan pusat. Di mana tahun ini Pemko Pekanbaru mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10,5 milliar untuk menata kawasan kumuh di Kota Pekanbaru. “Memang ada 13 kelurahan di Pekanbaru yang masuk dalam daftar kawasan kumuh. Kawasan inilah secara bertahap yang akan kita lakukan penataan,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat secara sinergis di bidang perumahan dan pemukiman dalam Kotaku, serta permasalahan penanganan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani.

Permasalahan kekumuhan, kemiskinan serta pemukiman padat, lanjutnya bisa diselesaikan, dan pada akhirnya bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas permukiman secara komprehensif, serta dapat menjadi gerakan di masyarakat dengan sumberdaya yang dimilikinya.

Pemko Pekanbaru sangat antusias dan memberikan dukungan pada program “KOTAKU” agar terbebas dari Kawasan

Kumuh.

“Khusus pembenahan kawasan kumuh, pemko mencanangkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 11 Kelurahan yang ada di Pekanbaru. Nantinya, 11 Kelurahan ini akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta,” ujar Mulyasman, sambil menegaskan menegaskan untuk menjalankannya, pemerintah menjalankan berbagai program seperti penataan pemukiman, bedah rumah, pendirian fasilitas umum, dan program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pencegahan agar kawasan kumuh baru tidak muncul kembali.

“Yang menjalankan program ini adalah masyarakat tempatan seperti melaksanakan dan mengawasinya. Sementara pemerintah hanya menggelontorkan dana saja untuk pelaksanaan pengentasan,” kata Mulyasman.

Dikatakan Mulyasman, pihaknya mewanti-wanti kepada masing-masing kelurahan penerima alokasi dana tersebut untuk mempergunakan anggaran tersebut dengan baik dan tepat sasaran.

“Kita berharap dana ini bisa bermanfaatkan. Hati-hati alokasi ini bisa menjadi perhatian penegak hukum, jangan cobacoba (korupsi,red),” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Perda Kota Pekanbaru tentang Penanggulangan Kawasan Kumuh disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru total luas lahan sebanyak 113,56 hektar. Kawasan tersebut tersebar pada 19 kelurahan di 6 kecamatan di Pekanbaru. Sebaran kecamatan tersebut yakni di Senapelan, Rumbai Pesisir, Limapuluh, Tampan, Pekanbaru Kota dan Payung Sekaki.

Di tempat terpisah, Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Perkim Pekanbaru, Suriana Hakim, menjelaskan seluruh

kegiatan diserahkan kepada LKM Kelurahan, dengan jenis kegiatan. Semenisasi jalan lingkungan, Sanitasi air, Sumur bor, pembuatan drainase, ataupun bedah rumah di kawasan kumuh. Dan saat ini anggaran tersebut telah di kucurkan ke 11 Kelurahan yang ada di Pekanbaru masing-masing kelurahan memerima Rp 500 juta, terang Suriana.

Sesuai Juknis program “Kotaku”, menurut Suriana, pencairan dana dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal masing masing kelurahan penerima di cairkan sebesar 60 pesen. Sisanya akan dicairkan kemudian yang disesuaikan dengan persentase pekerjaan. Dan dalam kegiatan ini, Pemko Pekanbaru hanya bertugas sebagai pengontrol. “Pekanbaru merupakan peringkat ke 30 dari 1500 kota di Indonesia yang memiliki kawasan kumuh, dengan luas sekitar 113,56 hektare yang tersebar di 19 Kelurahan dari 6 Kecamatan,” urainya.

Program Kota Tanpa Kumuh (Ko-

taku) sangat memberikan peluang bagi kota Pekanbaru, untuk itu pihaknya terus berusaha maksimal untuk melobi pemerintah pusat, agar Pekanbaru mendapat kucuran dana yang lebih besar lagi. Sehingga masyarakat kota Pekanbaru yang tinggal di kawasan kumuh terbantu. “Karena program ini, salah satu bagian yang cukup berperan untuk mensukseskan visi misi Pemko Pekanbaru,” tutupnya.

Sekadar rujukan, sebagai OPD yang baru di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru, pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PR-KP) Kota Pekanbaru bertitik berat pada pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan perumahan, termasuk juga drainase, saluran, ipal, jalan-jalan lingkungan perumahan dan pemukiman.

Sementara visi dari dinas ini adalah terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang handal dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Sedangkan misinya terdiri dari, pertama, meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal. Kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Selanjutnya, ketiga, yaitu meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan. Keempat, memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Kelima, meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Dan keenam, meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung sarana dan prasana dan utilitas umum. (ee/dari berbagai sumber)

39

PT. Chevron “Terima kasih atas dukungan SKK Migas dan PT CPI. Pengembangan dunia pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari swasta dan juga kepedulian dari masyarakat sendiri.”

P

Infotorial pt. rapp

Dukung Peningkatan SDM, Ini yang Dilakukan PT CPI

T CPI (Chevron Pacific Indonesia) tetap konsisten membuktikan komitmennya dalam upaya mencetak SDM (sumber daya manusia)P berkualitas melalui lembaga pendidikan formal, khususnya yang ada di Provinsi Riau. Langkah ini sudah sejak lama dilakukan PT CPI, dan tetap konsisten dijalankan sampai sekarang.

Pada Senin (16/10/2017), SKK Migas dan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) meresmikan pemakaian 9 (sembilan) ruang belajar baru di Sekolah Dasar (SD) 01, 02, dan 03 Minas Barat, Kabupaten Siak.

Tambahan ruang belajar ini sangat dinantinantikan untuk memperbaiki rasio jumlah siswa dan ruang belajar yang tersedia di ketiga sekolah tersebut. Dengan tambahan ruang belajar yang baru, ketiga SD tersebut sekarang memiliki 33 ruang belajar dengan jumlah siswa sekitar 1.350 orang. ’’Manfaatkan ruang belajar yang baru ini sebaik-baiknya untuk membangun kualitas sumber daya manusia di Minas.

Melalui pendidikan, kita dapat meletakkan fondasi yang kuat untuk membangun kemandirian masyarakat sehingga kelak kesejahteraan dan kemajuan bangsa dapat tercapai,’’ tutur Bambang Pratesa, VP General Affairs PT CPI, dalam sambutannya pada sebuah acara yang berlangsung di halaman sekolah SD 01, 02, dan 03 Minas Barat.

Kesembilan ruang belajar yang baru itu merupakan hasil dukungan SKK Migas dan PT CPI sebagai wujud komitmen dan kontribusi industri hulu migas terhadap dunia pendidikan.

Acara peresmian terasa istimewa dengan kehadiran Bupati Siak Drs. H. Sy-

40

PT. RAPP

Infotorial pt. chevron

amsuar, MSi dan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Hanif Rusjdi, serta sejumlah tokoh masyarakat. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Siak Syamsuar yang didampingi oleh Kepala SKK Migas Sumbagut dan VP General Affairs PT CPI. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ruang belajar dan dialog dengan para siswa, pengajar dan orang tua.

“Terima kasih atas dukungan SKK Migas dan PT CPI. Pengembangan dunia pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari swasta dan juga kepedulian dari masyarakat sendiri,” tutur Syamsuar.

Kepala SD Negeri 01 Minas Barat, Mukhtasar, menjelaskan tambahan ruang belajar sangat membantu para pengajar dalam menjalankan program pendidikan.

“Tadinya kegiatan mengajar dibagi menjadi 3 shift. Sekarang, setelah adanya ruang baru, cukup 2 shift saja. Mudah-mudahan anak-anak lebih nyaman belajar dan mutu pendidikan di Kabupaten Siak meningkat,” ujarnya. Pembangunan ruang belajar baru selesai pada Desember 2016. Penambahan ruang belajar baru tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti papan tulis, penerangan, 5 unit toilet, dan lain-lain.

Lebih lanjut, VP General Affairs PT CPI Bambang Pratesa menjelaskan bahwa kesembilan ruang belajar yang baru merupakan hasil dukungan SKK Migas dan PT CPI sebagai wujud komitmen dan kontribusi industri hulu migas terhadap dunia pendidikan. ’’Manfaatkan ruang belajar yang baru diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk menimba ilmu demi meraih masa depan yang lebih cerah,” ujar Bambang.

Pendidikan, lanjut dia, merupakan salah satu fokus utama PT CPI dalam mengembangkan program-program investasi sosialnya, selain bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi tempatan.

Di bidang pendidikan, PT CPI juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi/ kejuruan dengan memberikan pelatihan masyarakat di bidang pengelasan, perbaikan alat elektronik, perbaikan otomotif dan keterampilan tata boga.

Adapun program-program pendidikan yang telah dijalankan SKK Migas maupun PT CPI menjadi tonggak sejarah dunia pendidikan di Riau, antara lain, pembangunan SMAN 1 Pekanbaru pada 1957 yang merupakan SMA pertama di Riau. Sekolah ini banyak melahirkan tokoh-tokoh di Riau.

Pembangunan Politeknik Caltex Riau (PCR) yang merupakan politeknik pertama di Riau. Lulusan PCR mampu berkiprah di berbagai perusahaan berkelas nasional maupun internasional.

Program Darmasiswa Chevron Riau (DCR) yang setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terbaik dari kabupaten/kota di Riau untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Beasiswa kepada ribuan pelajar Sakai yang duduk di bangku SD hingga yang mengejar gelar S-2. Dengan perguruan tinggi, kami memiliki proram University Relationship Program (URP) yang bertujuan meningkatkan akreditasi dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa. (ee/rpc)

Peduli Pendidikan, Ini yang Dilakukan Tanoto Foundation

Gandeng Pemuka Agama Cegah Karlahut

MUI Puji Langkah Bijak PT RAPP

“Kita sangat mendukung kegiatan penandatangan ini sebagai langkah awal untuk kemudian disosialisasikan fatwa MUI ini.”

K

ARLAHUT (kebakaran lahan dan hutan) merupakan salah satui masalah serius di Provinsi karena menimbulkan dampak yang mul­ tidimensi. Makanya, keterlibatan sejumlah elemen masyarakat –termasuk kalangan dunia usaha—dalam mena­ngani karlahut sangat ditunggu oleh pemerintah dan masyarakat di daerah ini.

Makanya, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pelalawan mendukung kegiatan penandatangan komitmen bersama PT. RAPP de­ ngan Pemuka Agama melalui FKUB di 5 (lima) Kabupaten di Riau yakni, Pelalawan, Kampar, Siak, Kepulauan Meranti dan Kuansing terkait de­ ngan implementasi Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran Hutan dan Lahan serta pengendaliannya.

Dirut Utama PT RAPP Rudi Fajar dalam sambutannya PT RAPP telah mengupayakan dalam melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan bahkan mencegah lebih baik dari pada memadamkan api.

Sedangkan H.Iswadi M.Yazid, Lc.,MA selaku ketua umum menyebutkan, “Kita sangat mendukung kegiatan penandatangan ini sebagai langkah awal untuk kemudian disosialisasikan fatwa MUI ini,” ujar­ nya disela kegiatan tersebut di aula Hotel Unigraha Pangkalan Kerinci (28/09/2017) .

Dalam salinan fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 menetapkan enam Ketentuan, pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran

lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.

Kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, hukumnya haram. Dan ketiga, me­ lakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Keempat, pengendalian hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

Selanjutnya, kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku, ditujukan untuk kemaslahatan, tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan. Keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Umum MUI Provinsi Riau Zulhusni Domo, S.Ag sekaligus melakukan sosialisasi fatwa, Unsur Kanwil Kemenag Riau dihadiri Kabid Urais dan Binsyar Drs.H.Irhas dan Unsur Kemenag Pelalawan diwakili H.Hazmar, S.Ag,SH Kasi PHU, dan Unsur Ketua MUI dan Kemenag di 5 (lima) kabupaten di-Riau. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatangan komitmen bersama.***

PARA alumni penerima beasiswa Tanoto Foundation yang tergabung dalam Tanoto Scholars Alumni kembali menunjukkan kepedulian mereka dalam bidang pendidikan. Kali ini, puluhan alumni yang berada di Riau memberikan donasi 200 buku sekolah dan buku tulis untuk siswa kelas 1 hingga 6 di SDN 013 Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat.

Perwakilan Tanoto Scholars Alumni, Rommy Endrawan mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dari kepedulian para alumni terhadap dunia pendidikan. Ia menjelaskan dipilihnya buku sebagai bentuk donasi karena buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, anak-anak akan dibawah berpetualang yang belum pernah mereka datangi. Buku dapat memperluas cakrawala berfikir anak-anak.

“Melalui buku yang mereka baca, ada semangat untuk mengejar cita-cita. Mereka berani bercita-cita.

Kegiatan ini bagian dari Alumni Tanoto Scholars Gathering 2017,” katanya, Minggu (14/20).

Kepala SDN 013 Sungai Pisang, Arisman me­ ngatakan berterima kasih kepada para Tanoto Scho­ lars Alumni Riau yang telah memberikan donasi buku kepada ratusan siswanya. Sebab, semakin banyak buku yang dimiliki, semakin banyak pengetahuan siswa. “Tidak semua buku ada di daerah kami. Kami sangat terbantu dengan buku-buku yang diberikan Tanoto Scholars Alumni ini. Sangat bermanfaat,” uja Arisman.

Talent Management PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Bumantara Gani mengatakan para Tanoto Scholars Alumni sebagian besar telah be­ kerja di Royal Golden Eagle (RGE) Grup seperti PT RAPP, Asian Agri, dan Apical. Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Tanoto Foundation, PT RAPP, Asian Agri dan Apical. “Walaupun sibuk bekerja, mereka masih sempat untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini. Tentunya perusahaan mendukung kegiatan ini,” jelas Bumantara.

Selain itu, Tanoto Scholars Alumni juga meng­ adakan gathering di Pulau Pamutusan Sumatera Barat untuk berilahturahmi antar alumni yang sudah lama tidak berkumpul bersama dan berdiskusi.

Sebelumnya, Tanoto Foundation (TF) kembali menyalurkan bantuan ke sejumlah sekolah di wilayah Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Bantuan dari lembaga filantropi yang didirikan pemilik perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Sukanto Tanoto itu berupa bantuan pemba­ ngunan sarana lingkungan sekolah.

Demikian diungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti, H Rosdaner, Sabtu (16/9/17) pagi ketika berbincang-bincang dengan wartawan riauterkini. com. Bantuan yang disalurkan tersebut, diantaranya, bantuan rehab ruang kelas SD Mekar Delima, yang merupakan sekolah khusus bagi suku akit atau Komunitas Adat Terpencil (KAT). (adertorial)

41

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Meranti

Kepulauan Meranti

Tunjang Perekonomian, Pemkab Kepulauan Meranti Tingkatkan Produksi Sagu

S

Sagu merupakan salah satu komoditas khas Kabupaten Kepulauan Meranti, yang keberadaannya sampai sekarang masih bisa dipertahankan. Makanya, Bu­ pati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Msi , terus tingkatkan kwalitas dan kwan­ titas Produksi sagu di kabupaten kepulauan Meranti melalui Dinas Disperind­ agkop dan UKM Meranti.

alah satunya bahan yang terbuat oleh sagu untuk di produksi dan promosi oleh masyarakat luas berbagai macam telah di prioritaskan termasuk kue bolu dari bahan sagu. “Saya telah membuat himbauan penyajian makanan dan panganan berbahan sagu pada setiap SKPD yanh menyedikan makanan komsumsi,” ujar Bupati Meranti Drs H Irwan Msi , pada Kamis (5/10/17) pagi Kata H Irwan lagi , dalam memperhatikan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan , peng aneka ragaman komsumsi pangan berbasis sunberdaya lokal dan peraturan Menteri nomer 43 tentang gerakàn dengan dirayakan percepatan komsumsi pangan , serta sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi tanaman sagu sebagai pangan lokal dan potensial dan sehat .

Dengan ini di sampaikan kepada saudara perangkat daerah agar memerintahkan untuk menyajikan makanan pangan sagu setiap resmi kedinasan , juga minimal satu menu berbahan sagu , diantara makanan sagu yang di sajikan serta ikut aktif mempromosikan komsumsi makanan sagu berbahan sagu di tengah -tengah masyarakat ,” ajak Irwan .

Tambah Irwan pula , juga tidak lupa dunia pendidikan juga harus berperan aktif dalam hal sekolah -sekolah menambah kegiatan ekstra kulikuler nya , dalam kerajinan pengolahan berbahan

42

sagu. “Bersamaan dengan adanya himbauan ini , saya juga mengajak agar informasi usaha kecil menengah (UKM) pengolahan aneka pengelolaan berbahan sagu di kepulauan Meranti berperan aktif ,” himbau Bupati Meranti Sementara kepala Dinas Perindagkop dan UKM Azza fahroni melalui kabid pengelolaan Rudi Hasan mengatakan pihak Dinas Perindagkop dan UKM telah berupaya terus tingkatkan promosi sagu dan gandeng semua pihak . “Kita akan instruksikan seluruh kegiatan SKPD gunakan makanan /pangan berbahan sagu,” ujar Rudi Hasan .

Kata Rudi lagi sekolah -sekolah juga di himbau membuat ekstrakulikuler pengolahan dan kerajinan sagu agar anak -anakv Meranti sudah mengenal sagu dan kerajinan berbahan sagu sejak usia sekolah . “Semua ini tujuannya untuk meningkatkan kembali komsumsi sagu dalam Daerah sehingga bisa mendongkrak harga jual sagu dan mempopulerkan makanan sagu ,” ucap Rudi.

Diakui, sagu menjadi potensi perkebunan terbesar di Kepulauan Meranti. Namun untuk mengembangkannya perlu dorongan Pemerintah Pusat.

Agar hal itu bisa terwujud, Rabu (9/11) Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi menjadi salah satu pemateri dalam seminar sagu yang dihadiri sejumlah profesor, peneliti dan praktisi sagu se-Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat penelitian dan Pengembangan Perkembunan (Puslitbangbun), Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Irwan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pertanian untuk memasukan sagu ke dalam program pengembangan pangan Nasional dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Sejauh ini Kementerian Pertanian hanya fokus pada tiga pangan pokok yakni padi, jagung dan kedelai (Pajale). Sementara Sagu belum termasuk didalamnya.

“Kita hanya meminta ada dorongan dari Pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan Sagu.

Jika hal itu tidak ada maka mustahil Sagu dapat dikembangkan. Saat ini Pemerintah intens mengembangkan pajale tapi sagu tidak masuk. Kami ingin mengusulkan dalam kegiatan ini mari bersamasama kita merekomdasikan kepada Kementerian Pertanian bukan hanya pajale tapi padi, jagung, kedelai, sagu (pajalegu),” katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Meranti itu, menilai ada kontradiksi kebijakan ditingkat pusat, terkait upaya penanggulangan kebakaran di lahan gambut. Dimana Sagu sebagai tanaman potensi yang mampu menjaga kadar air di lahan gambut belum dimasukan kedalam program Pajale.

“Kita melihat kebijakan pusat dalam upaya mengatasi kebakaran di lahan gambut masih kontradiksi, dimana sagu dinilai mampu mengendalikan kadar air, tapi tidak dimasukan dalam Pajale,” pintanya lagi.

Dihadapan para perwakilan pemerintah pusat tersebut, Irwan didampingi Sekda, Yulian Norwis SE MM dan Kadis Kehutanan Meranti Ir Maamun Murod MM. Pada kesempatan itu Irwan juga menyarankan agar arah kebijakan dari Pemerintah Pusat juga fokus pada pengadaan Industri Hilir Sagu.

Hal itu mengingat semakin rendahnya harga Sagu dipasaran.

Padahal Kabupaten Meranti sebagai salah satu daerah penghasil Sagu terbesar di Indonesia tengah gencar-gencarnya mendorong pegembangan Sagu dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita juga berharap arah kebijakan juga difokuskan pada Industri Hilir Sagu. Jika tidak maka akan berimplikasi pasa semakin rendahnya harga Sagu.

Padahal kita terus mendorong pengambangannya,” katanya.

Sejauh ini produksi sagu di Kepulauan Meranti belum maksimal. Beberapa kendala yang menghambat adalah, pertama teknis pengolahan sagu sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan.Yang kedua, teknik budi daya dan juga pemasaran. Hal ini di sampaikan anggota Komisi IV DPR Effendy Sianipar selaku Ketua rombongan kunjungan kerja Spesifik ke kepulauan Meranti, Kepri baru-baru ini.

“Kendala pertama teknis pengolahan perlu adanya pelatihan-pelatihan, kedua teknik budi daya, dan juga pemasaran,” ungkap politisi F-PDIP usai meninjau perkebunan sagu di Kepulauan Meranti. Effendy berpendapat, masyarakat Indonesia belum banyak tahu kalau sagu bisa diolah berbagai macam makanan yang sehat. Dan sagu ini juga bisa menjadi alternatif makanan pokok beras. Kunjungan kali ini ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka untuk melihat berbagai hal tentang pertanian, perkebunan, perikanan dan perhutanan.

Politisi F-PDIP dari Dapil Riau I ini menyebut perlu lebih fokus ke produksi sagu, karena Meranti terkenal dengan produksi sagu. Selain itu kepulauan Meranti penghasil terbesar kedua di Indonesia atas produksi sagu setelah Papua. Namun lanjutnya, masih banyak keluhan dari masyarakat setempat bahwa pengolahan sagu ini belum maksimal. “Kita perlu melihat apa kendala dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan produksi sagu ini,” tuturnya usai meninjau lokasi perkebunan sagu di Kepulauan Meranti bersama sejumlah anggota Dewan.

Effendy juga mengatakan, mengingat sagu merupakan makanan khas asli Indonesia sehingga harus dikembangkan pengolahan dan produksinya.

Dia juga menuturkan, setelah kunjungan ini Komisi IV akan didiskusikan dengan Menteri Pertanian, karena dalam kunjungan kali ini turut ikut juga Dirjen Perkebunan yang menangani khusus masalah sagu agar nantinya mendapatkan solusi. “Harapan ke depan agar sagu ini bisa dipromosikan, meningkatkan budidayanya, dan membuat kreasi-kreasi. Dan juga agar sagu bisa menjadi alternatif pangan dan bisa menjadi komoditi unggulan,” tutupnya. (adv/ berbagai sumber)

43

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE

Berkonsentrasi pada Target Jangka Pendek

“Mudah-mudahan berbagai keberhasilan yang telah di capai dapat terus ditingkatkan, dan berbagai kelemahan dapat dijadikan bahan evaluasi agar kedepannya Kabupaten Inhu jauh lebih baik dan lebih sejahtera.”

D

ipercaya kembali memim­ pin Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) untuk periode kedua masa jabatan 2015-2020, Bupati H. Yopi Arianto SE yang berpasangan dengan Wakil Bupati H. Khairizal memasang sejumlah target yang harus dicapai menjelang berakhirnya masa jabatan pada tahun 2020 mendatang.

“Untuk lima tahun ke depan, kepe­ mimpinan saya dengan Pak Khairial di Pemkab Inhu akan lebih lugas bica­ ra, transparan untuk rakyat, dan lebih terkonsentrasi terhadap target kerja jangka pendek,” kata Bupati Yopi, suatu ketika. Sementara untuk target jangka menengah, menurut Bupati Yopi kala itu, sedang in progress di tingkat pembahasan DPRD Inhu.

“Target pertama pasangan saya, Yopi-Khairizal, memperbaiki insfrastruktur dasar struktural Pemkab Inhu,” sambung Yopi, sambil mengakui banyak program kerja yang harus ia gesa, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun mendatang.

Untuk mencapai target tersebut Bupati bersama Wakil Bupati (Wabup) Inhu H Khairizal, mengawali kerja melalui perbaikan pondasi dasar birokrat yang me­ ngandung ‘kuman’ dan ‘benalu’ di lingkup Pemkab Inhu.

Diterangkannya, perbaikan infra­ struktur dasar birokrat dimulai melalui proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon II dan kelak disesuaikan dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Sebab, kata Yopi, hanya dengan membangun insfrastruktur dasar struktural yang kokoh, cita-cita mulia pasangan Yopi-Khairizal untuk Inhu yang maju dapat tercapai.

Masa jabatan periode kedua ini memang seakan kelanjutan dari sejumlah

44

kerangka landasan yang telah diletakkan Bupati Yopi di periode pertama masa jabatan kebupatiannya. Pada periode

pertama itu, Yopi berpasangan dengan Harman Harmaini sebagai wakil bupati yang dijalani dalam rentang waktu tahun2010 sampai 2015.

Tak berlebihan, untuk periode pertama itu Bupati Yopi mengaku puas dengan sejumlah keberhasilan telah dicapai dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Meskipun ia mengakui, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan butuh kerja keras semua pihak.

Masalahnya, menurut Bupati Yopi, prio­ ritas pembangunan yang dicanangkan Pemkab Inhu di bidang pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, kegamaan hingga kelistrikan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan beberapa persoalan yang dulunya lemah saat ini sudah terlihat perubahan serta hasilnya.

Menurut Bupati, sejak tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhu terus mengalami peningkatan. Bahkan APBD Inhu tahun 2014 lalu mencapai Rp 1,9 triliun.

Padahal sebelum kepemimpinannya, APBD Inhu hanya berkisar antara Rp 700 hingga Rp 800 miliar. Ini menujukkan bahwa Pemkab Inhu mampu menggali berbagai potensi pendapatan bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab Inhu telah memetakan tiga program pokok yakni pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta penyaluran beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Khusus untuk pembangunan fisik

di bidang pendidikan, sejak tahun 2011 hingga 2014 lalu, Pemkab Inhu telah berhasil merehabilitasi/merevitalisasi sebanyak 810 ruang kelas dan membangun 128 ruang unit sekolah baru. Selain itu, Pemkab Inhu juga telah merealisasikan penambahan 424 ruang kelas baru (RKB).

Bahkan tahun 2015 ini, target rehabilitasi serta penambahan RKB dapat tuntas dilaksanakan sehingga proses belajar mengajar di seluruh sekolah dapat berjalan lebih maksimal tanpa terkendala fasilitas ruang belajar. “Kita tidak ingin lagi mendengar ada sekolah di Kabupaten Inhu kondisinya rusak berat dan mem-

prihatinkan,” ungkap Bupati.

Begitu juga untuk bidang kesehatan.

Pemkab Inhu telah membangun dan melengkapi sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari renovasi dan peningkatan pelayanan di RSUD Indrasari Rengat, pembangunan Puskesmas rawat inap serta pembangunan Pustu di seluruh desa di wilayah Kabupaten Inhu.

Hingga tahun 2014, Kabupaten Inhu telah memiliki 10 Puskesmas rawat inap dan 8 puskesmas rawat jalan dengan pelayanan 24 jam. Bahkan kedepannya, Pemkab Inhu telah merencanakan untuk menciptkan rumah sakit mini di beberapa puskesmas agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin meningkat. Selain itu, Pemkab Inhu juga telah membangun dan memiliki 134 puskesmas pembantu sekaligus menyediakan fasilitas bagi tenaga medis yang bertugas, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa lebih maksimal selama 24 jam.

Pemkab Inhu juga berupaya meningkatkan mutu dan jumlah tenaga dokter di RSUD Indrasari Rengat melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogjakarta dan mengangkat sejumlah dokter menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur khusus untuk ditempatkan di daerah terpencil.

Bersama pihak swasta, Pemkab Inhu juga berupaya menyediakan mobil ambulance di setiap Puskesmas melalui

program coorporate social responsibility (CSR). Hingga tahun 2015, lebih dari 30 mobil ambulance sudah diterima Pemkab Inhu dari pihak swasta dan sudah dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Ini tidak pernah dilakukan sebelumnya dan kita berharap kedepan peran swasta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat le­ bih di tingkatkan,” ucapnya.

Untuk bidang infrastruktur, Pemkab Inhu memprioritaskan membangun dan melakukan perbaikan terhadap jalan dan jembatan desa, terutama yang menjadi akses produksi dan perekonomian masyarakat. Pembangunan bidang infrastruktur sejalan dengan pemba­ ngunan pedesaan yang menitikberatkan pada perluasan akses masyarakat desa, kemandirian dan peningkatan partisipasi masyarakat desa. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, panjang jalan di Kabupaten Inhu dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan, dan sebaliknya panjang jalan yang rusak terus berkurang.

Untuk bidang kelistrikan, Pemkab Inhu terus berupaya agar seluruh wilayah Kabupaten Inhu dapat tersambung listrik. Sebab pada awal kepe­ mimpinannya, Agustus 2010 silam, listrik hanya mampu menjangkau 23 persen desa di wilayah Inhu. Namun berkat kerja keras dan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan Pemkab

Inhu, hingga tahun 2014 listrik sudah mampu menjangkau hampir 95 desa di Inhu. “Pembangunan bidang kelistrikan akan terus kita tingkatkan hingga seluruh desa di Inhu sudah dapat tersambung aliran listrik,” jelasnya. Menurut Bupati, selain bersumber dari APBD Inhu, pembangunan bidang kelistrikan juga bersumber dari APBN melalui Program Listrik Desa (Prolisdes).

Dibidang pertanian, Pemkab Inhu terus berupaya mewujudkan swasembada pangan dengan memperluas areal sawah di beberapa kecamatan dan menambah masa tanam agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, Pemkab Inhu terus berupaya melakukan perbaikan jaringan irigasi, pemberdayaan penagkaran benih lokal dan memberikan bantuan alat mesin pertanian kepada para petani serta menggandeng berbagai stakeholder untuk memotivasi petani.

Diharapkan pembangunan bidang pertanian mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah, sehingga Kabupaten Inhu tidak lagi tergantung dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat.

“Mudah-mudahan berbagai keberhasilan yang telah di capai dapat terus ditingkatkan, dan berbagai kelemahan dapat dijadikan bahan evaluasi agar kedepannya Kabupaten Inhu jauh lebih baik dan lebih sejahtera,” ujar Bupati yang mantan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) ini. (ee/berbagai sumber)

45

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Perkoperasian di Pelalawan Terus Tumbuh Menopang Perekonomian Daerah Ketika sejumlah pelaku ekono­ mi lain seperti BUMN/BUMD dan swasta terus tumbuh dan berkembang, pada saat ber­ samaan diharapkan lembaga koperasi yang bersentuhan langsung dengan kepentin­ gan masyarakat diharapkan mampu mengimbangi, karena sejatinya aktifitas lembaga ekonomi yang satu ini menga­ nut prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

T

api, kemajuan Koperasi tidak terlepas dari campur tangan Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop-UKM Perindag) Kabupaten Pelalawan. Diskop-UKM Perindag Pelalawan ini sendiri merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantu dibidang Koperasi dan UMKM serta Perindustrian dan Perdagangan.

46

Peran serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mendorong tumbuhnya koperasi sekaligus telah terbukti seiring diterimanya Award Bhakti Koperasi 2016 oleh Bupati Pelalawan HM Harris langsung dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia AAGN Puspayoga pada Rabu (20/07) di Ball Room Novita Hotel Kota Jambi tahun lalu. Penghargaan berupa PIN Emas tersebut sesuai dengan SK MENKOP DAN UKM RI NO: 15/Kep/M.KUKM/V1/2016.

Sedangkan untuk Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional 2016, juga diterima Kabupaten Pelalawan yang diraih KUD Bina Usaha Baru, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Bupati HM Harris mengucapkan syukur atas prestasi yang diraih penghargaan Bhakti Koperasi dan KUD Berprestasi tingkat nasional dapat diraih salah satu KUD di Kabupaten Pelalawan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tetap melakukan pembinaan dibidang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar HM Harris.

Harapan setelah menerima peng-

hargaan Bhakti Koperasi di Kabupaten Pelalawan akan semakin memacu percepatan pembangunan di bidang koperasi dan UMKM. Semakin mendorong dan memotivasi masyarakat untuk membentuk koperasi dan berusaha melalui Koperasi. Hal ini juga sesuai visi Bupati Pelalawan menuju Ekonomi Mandiri Aman Sejahtera (EMAS) melalui 7 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 tahun 2010 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pelalawan yakni Dinas Koperasi dan UKM merupakan unit pelaksana pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu dibidang koperasi dan UMKM. Maka dari itu, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Diskop dan UKM mempunyai fungsi yang sangat penting antara lain sebagai perumus kebijakan teknis untuk penyelenggaraan urusan pemerintah.

Untuk memaksimalkan peran Koperasi dan UKM, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) telah melakukan pembinaan kepada 4.327 UKM yang ada di 12 kecamatan seKabupaten Pelalawan. Dari jumlah tersebut, pelaku usaha mikro masih aktif, karena untuk usaha mikro ini tidak memerlukan modal besar.

Terus Berbenah Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Pelalawan Zuherman Das mengatakan, bahwa selama ini pihaknya terus melakukan berbagai pembinaan bagi pengembangan para pelaku UKM di daerah ini, diantaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan, akses permodalan dalam hal serta hal-hal yang berkenaan dengan para pelaku UKM. Salah satu komitmen dari Pemkab Pelalawan dalam pengembangan pelaku UMKM adalah dengan dibangunnya Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUTKUMKM). Dimana para pelaku yang ada di 12 Kecamatan ini berkonsentrasi dalam pembinaanya dengan berkumpul di gedung PLUT-KUMKM yang berlantai 2 dibangun di lahan seluas 17,639 M2.

“Saya berharap, dengan adanya gedung PLUT UMKM dua lantai ini, maka para pelaku UMKM di Kabupaten Pelalawan semakin berkembang. Apalagi pada lantai pertama gedung PLUT UMKM ini, terdapat Klinik Koperasi UMKM Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 12 Galeri dari masing masing kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dimana Galerigaleri ini, diisi kerajinan khas kecamatan masing masing,” harap Kadiskop UKM Perindag Pelalawan, Zuherman

Das. Disamping itu ada juga Klinik Koperasi Kabupaten Pelalawan yang menyediakan layanan konsultasi Bisnis, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan, pelatihan singkat, akses pembiayaan, akses pemasaran, promosi, pusat pustaka enterpreneur, mobil klinik, IT enterpreneur dan TV UMKM, pelatihan bisnis atau workshop, networking atau website promosi koperasi dan UMKM, layanan pusat enterpreneur dan perpustakaan enterpneur serta shorcourse KUMKM. Pada PLUT KUKM ini juga terdapat ruangan atau aula pertemuan, pelatihan untuk pembinaan pedagang kaki lima, home industri dan koperasi koperasi yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan tentang bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas dan bagaimana cara pengemasannya agar lebih higienis dan dapat di ISO kan.

Aula ini juga bisa digunakan untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Upaya yang dilakukan ini diharapkan kemajuan koperasi dan UMKM di Negeri yang bermotto Tuah Negeri Seiya Sekata akan semakin berkembang demi kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini juga sebagai bentuk Komitmen Bupati Pelalawan dua periode yakni bapak HM Harris dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan mengkoneksikan program pemerintah provinsi dan pusat serta Program Pemkab Pelalawan yakni Program Pelalawan Makmur.

Dikatakannya, bahwa dalam era desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mencoba menempatkan koperasi sebagai lokomotif untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi sektor riil. Dengan demikian, agar lokomotif itu bisa melaju kencang, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus melaku-

kan penataan pondasi rel yang kokoh.

Pertumbuhan koperasi dari waktu ke waktu sebenarnya cukup bagus dari segi asetnya. Nilai aset tersebut dibuktikan pada tahun 2015 lalu sebesar Rp244.943.510.639 miliar. Ini menandakan mengalami peningkatan 1,16 persen dari tahun sebelumnya (2014,red) sebesar Rp226,3 miliar. Aset koperasi terus meningkat tahun 2016 menjadi Rp289.125.069.043 miliar dan terus meningkat lagi pada Maret 2017 menjadi Rp289.569.450.592 atau tumbuh 0,2 persen hingga Maret 2017.

Pertumbuhan aset dipengaruhi adanya penambahan modal dari internal koperasi sendiri yang tercatat mencapai Rp74,166 miliar atau tumbuh 1,12 persen dibandingkan posisinya pada tahun 2014. Modal internal ini terus naik pada tahun 2016 dan hingga Maret 2017. Posisi ini terus didukung modal dari luar yang jumlahnya terus meningkat pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Tahun lalu saja, sejumlah prestasi koperasi di Pelalawan dengan kinerja cukup bagus dan turut mengharumkan nama daerah di skala nasional.

Koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional pada tahun 2015 yakni koperasi KUD Sumber Bahagia Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui.

Selain itu ada juga koperasi berprestasi dari Pelalawan yang menerima penghargaan terbaik dari Menteri Koperasi dan UKM yakni Koperasi Petani Sawit (Kopsa) Merbau Sakti, Desa Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Saat ini, Pemkab Pelalawan terus dibantu oleh Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen penuh untuk terus melakukan pendampingan. Salah satu programnya menerjunkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 12 orang yang ada di setiap kecamatan. (adv/berbagai sumber)

47

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Kampar

Kampar

Kembangkan Sektor Kepariwisataan, Ini yang Dilakukan Pemkab Kampar

Kampar telah memiliki duet pemimpin baru, yang akan memimpin kabupaten ini dalam rentang watu lima tahun ke depan, yaitu Bupati H. Azis Zaenal dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto. Tanpa mengabaikan sejumlah sektor lain, terutama yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat banyak, duet pem­ impin hasil pemilihan langsung oleh masyarakat Kampar ini juga memiliki kepedulian yang tinggi terha­ dap pengembangan sektor kepariwisataan.

S

elain sebagai sebuah potensi yang cukup menjanjikan ke depan, terutama nilai tambah ekonomi yang dihasilkan, pertimbangan lain adalah Kabupaten Kampar memiliki banyak objek wisata yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Akan tetapi, pengelolaan objek wisata yang memilik potensi untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah ini belum tergarap secara maksimal.

Banyak titik-titik yang saat ini menjadi destinasi pariwisata ramai dikunjungi warga, baik dari dalam maupun luar daerah, seperti hal nya wisata Ulu Kasok, Pulo Simo, Bukit Na’ang, air terjun yang terletak di Kampar Kiri, Stanum, dan beberapa titik lainnya yang saat ini masih dalam proses buka akses untuk menuju lokasi.

Bupati Kampar pada saat menghadiri salah satu acara, dirinya akan memberikan perhatian khusu terhadap pariwisata Kampar. Sedangkan, untuk tempat wisata yang sedang eksis di Kampar yang kerap di kejar pengunjung baru-baru ini adalah Ulu Kasok, Sungai Hijau, dan Stanum.

Ulu Kasok sendiri saat ini menjadi fenomenal karena selalu menjadi bahan perbincangan. Sosoknya semakin viral karena sering di posting ke media sosial. Lokasi yang terbentuk oleh alam ini

48

memiliki keindahan yang menakjubkan bahkan sebagian pengunjung beranggapan keindahan Ulu Kasok melebihi Raja Ampat di Papua Barat.

Semua orang berhasrat mengunjungi tempat ini karena ingin menyaksikan secara langsung keindahan alamnya.

Lokasinya yang terdiri dari beberapa pulau dan di kelilingi air dari bendungan PLTA Koto Panjang membuat mata takjub melihatnya.

Pemandangan disekitar akan terlihat lebih indah ketika dilihat pada pagi dan sore hari. Suguhan alam yang disinari matahari membuat pemandangan di Sekitar Ulu Kasok semakin eksotik.

Lokasi di Ulu Kasok ini dulunya merupakan pemukiman penduduk, seirng berlangsung pembangunan PLTA Koto

Panjang wargapun direlokasi ke tempat yang lain. Ulu Kasok sendiri berasal dari bahasa daerah yang berarti bambu yang banyak miang.

Selain itu objek wisata menarik lainya adalah Sungai Hijau, sungai ini mengalir dari perbukitan di Desa Siabu Kecamatan Salo, terletak di tengah-tengah perkebunan karet warga. Untuk melewatinya cukup masuk dari jalan lintas perkantoran pemerintah daerah, “jalan lingkar” Bangkinang. Sungai tersebut memiliki air yang dingin dan pemandangan yang indah dari bukit-bukit Siabu, pantulan cahaya matahari yang menyatu dengan air membuat mata pengunjung betah untuk berkunjung disana, Wisata tersebut mulai eksis sejak awal akhir 2009 dan di awal 2010. Pen-

gunjung yang datang kesana juga berasal dari provinsi lain seperti Padang, Jambi, Kepri, dan Sumateta Utara.

“Sebelumnya kita lihat pemandian Sungai Hijau yang dipadati pada hari libur oleh masyarakat luar Kampar, kemudian saat ini bisa kita lihat, Ulu Kasok yang dikatakan pengunjung sebagai “Raja Empatnya Kampar”, setiap hari libur ribuan pengunjung memadati puncak pemandangan tersebut,” kata Bupati Kampar Azis Zainal saat mengunjungi lokasi Ulu Kasok bersama anggota DPRD Riau belum lama ini..

Azis berkomitmen untuk memajukan pariwisata Kampar, sehingga kedepannya Kabupaten Kampar akan menjadi destinasi wisata di Provinsi Riau. Setiap musim liburan masyarakat Riau khususnya Kampar tidak perlu berwisata ke daerah lain lagi, karena Kampar tidak kalah dengan daerah lain terkait pariwisata.

Usai meninjau Ulu Kasok, Azis Zaenal dan rombongan juga meninjau Tower Telkom jalan lama Sumbar Riau di wilayah Pulau Gadang Hill dengan menguna perahu sampai ke Jembatan I Danau PLTA Koto Panjang.

Ketua Pansus RTRW DPRD Riau Asri Auzar dan anggota H Masnur,SH. Usai peninjauan ini mengatakan bahwa DPRD Riau akan melakukan perubahan status lokasi yang ada di sekitar Wilayah PLTA, sehingga kedepan wilayah ini dapat dijadikan kawasan wisata tanpa merusak alam dan cethman Area PLTA Koto Panjang.

Sementara itu Kepala Bappeda Kampar Azwan mengatakan Momentum pembahasan RTRW Provinsi Riau yang saat ini sedang berjalan adalah waktu yang tepat untuk mengusulkan kawasan PLTA Koto Panjang dan objek wisata lainnya untuk dialihkan statusnya menjadi APL (Areal Penggunaan Lain/Areal Bukan Kawasan Hutan), untuk bisa dikembangkan menjadi objek pariwisata.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Azwan, bahwa hal ini juga sudah dibicarakan dengan anggota pansus (panitia khusus) RTRW DPRD Provinsi Riau dengan dengan turun langsung meninjau lokasi kawasan wisata. Serta langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar dan Tim dari Bappeda Kabupaten Kampar untuk menentukan titik koordinat objek-objek pariwisata unggulan yang sedang viral dan mendunia seperti Ulu Kasok, Candi Muara Takus, Danau Rusa, Gulamo, Pemanisan dan lain-lain untuk diajukan ke pansus RTRW.

Dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap pariwisata di Kabupaten Kampar, diharapkan ke depannya sektor ini menjadi potensi yang menjanjika untuk mendulang pendapatan.

Harus diakui, pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak ketinggalan, Pemkab Kampar pun komit dalam memajukan sektor yang belakangan menjadi perhatian nasional dan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Drs. Syamsul Bahri, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kampar. Beliau melanjutkan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan PAD Kampar. “Selain itu, juga untuk menjadikan Kampar sebagai destinasi wisata di Provinsi Riau,” tegasnya. Ia menambahkan, Kampar selama ini hanya menjadi tempat transit (lewat,-red), bukan sebagai tempat persinggahan. “Seperti dari Pekanbaru-Sumbar atau Pekanbaru-Sumut.

Kedepannya, Kampar harus bisa menjadi destinasi masyarakat Riau,” tambahnya.

Namun, saat ini Pemkab Kampar sedang dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya adalah keterbatasan anggaran sektor pemerintah. Untuk itu, Disparbud Kampar tengah mengupayakan untuk mendapatkan dana pusat yakni Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Beberapa tahun belakangan ini DBH yg diperoleh Kabupaten Kampar sangat kecil dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya, dan kita telah mengupayakan mendapatkan DAK, dan untuk saat ini kita berpeluang meskipun mesti harus bekerja keras lagi untuk mendapatkannya,” ujar Syamsul.

Pengusulan dana tersebut, tambahn-

ya, telah diverifikasi di Bangda dan telah dikoordinasikan di Kementerian Pariwisata. Ditambahkannya, syarat untuk mendapatkan DAK melalui seleksi yang sangat ketat. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah untuk mendapatkan DAK. “Pertama kriteria umum, ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dan selama ini kampar dinilai oleh pusat kampar memiliki dana besar, namun beberapa tahun belakangan ini kampar mengalami defisit anggaran yg sgt besar, kedua kriteria khusus, yaitu kriteria berdasarkan potensi dan spesifikasi daerah salah satunya kampar memiliki potensi sektor pariwisata, dan ketiga kriteria teknis ini yang disusun oleh kementerian teknisnya,” papar syamsul. “Mengacu dari kriteria diatas kabupaten kampar pantas memperoleh DAK yg lebih besar dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki kabupaten kampar.

Saat ini, Kabupaten Kampar memiliki kurang lebih 72 Destinasi wisata. 11 diantaranya masuk kedalam prioritas pengembangan. Ke 11 tempat wisata ini akan diajukan dalam anggaran tahun 2018, dalam upaya akselerasi pembangunan sektor pariwisata, disparbud telah melakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan sektor pariwisata di tingkat kabupaten kampar, provinsi dan tingkat pusat.. Program dan kegiatan pembangunan yg diajukan antara lain adalah : 1) Pembangunan turap obyek wisata Danau Rusa 2) Pembangunan Gazebo obyek wisata Danau Rusa 3) Pembangunan Pos Jaga Lubang Kolam 4) Pembangunan Turap Lubang Kolam 5) Pembangunan Musholla/ MCK Lubang Koloam 6) Pembangunan jaringan listrik Lubang Kolam Terkait lokasi Danau Rusa, Pemkab Kampar telah membebaskan lahan yang awalnya milik masyarakat tersebut sebanyak 40 Ha. “Danau rusa ini akan digunakan sebagai tempat/ Venue dayung dalam rangka PORPROV yang Ke 9 tahun 2017 ini. Disana sudah dibangun fasilitas seperti gudang, musholla/mck dalam area ½ Ha,” tandasnya. (adv/berbagai sumber)

49

DPRD

Galeri DPRD Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Ketua DPRD Bengkalis Hadiri Pembukaan MTQ ke 42 KETUA DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bengkalis H. Abdul Kadir S.Ag menghadiri pembukaan MTQ (musabaqah tilawatil AlQuran) ke-42 Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Bengkalis yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Pinggir, Minggu (1/10/2017) malam.

Dalam kesempatan yang sama, selain Ketua DPRD Abdul Kadir, juga tampak hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya.

Undangan lain yang juga tampak hadir menye­ marakkan kegiatan keagamaan yang rutin diselenggarakan setiap tahun itu antara lain Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Pelaksana Tugas Sekdakab Bengkalis H Aryanto, Kapolres AKBP Abas Basuni, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Rizal Faizal Helmi dan ribuan masyarakat yang ikut memenuhi lapangan kantor camat, tempat diselenggarakannya acara pembukaan kegiatan keagamaan tersebut.

MTQ itu sendiri secara resmi dibuka oleh Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, yang dalam sambutannya mengaku belum puas atas prestasi kafilah Bumi Lancang Kun-

50

ing yang belum mampu membanggakan pada level nasional. “Saya terus terang belum merasa puas dengan pencapaian Provinsi Riau pada MTQ dan STQ tingkat Nasional. Ke depan saya berharap kafilah Provinsi Riau lebih meningkatkan pembinaan agar mendapatkan prestasi yang lebih baik,” ungkap Gubri. Gubri meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, untuk mencari formulasi dan strategi yang bisa diperbaharui agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Kegiatan MTQ tingkat kabupaten/kota, menurut Gubri, selain merupakan bentuk pembinaan terhadap kader Al Quran, juga sebagai ajang pemanasan mencari bibit-bibit unggul untuk berbicara di level nasional dan bahkan internasional. Sesuai rencana, perhelatan MTQ tingkat Provinsi Riau akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Desember 2017 di Kota Dumai. “Mudah-mudahan hasil dari MTQ ke-42 ini, menjadi kafilah yang baik dan solid bagi Kabupaten Bengkalis, yang mungkin menjadi juara,” ujar Gubri Arsyadjuliandi Rachman.***

51

Selamat kepada Bapak H. Yopi Arianto, SE & Ibu Rezita Meylani

Atas Kelahiran Bayi Laki-laki pada Minggu (29/10/2017) pukul 00.35 WIB di RSUD Indrasari Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat

Semoga Menjadi Anak Yang Saleh Berbakti kepada Kedua Orang Tua dan Negara