Majalah Pena Amira Edisi 62 Untuk Bulan Juni 2017

Edisi 62 JunI 2017

Harga: Rp. 34.999 ,w w w. g o m e d i a k u . c o m

Bangun Inhu

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PENASEHAT Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum

Memupuk Solidaritas

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR

PEMIMPIN UMUM Hj.Nur Ismi SH Hj. Nur Ismi SH

PEMIMPIN REDAKSI/PENNANGGUNG PEMIMPIN REDAKSI JAWAB Yeni Muharni Tun Akhyar KONSULTAN HUKUM Irawan Harahap, SH, Mkn

PEMIMPIN PERUSAHAAN DEWAN REDAKSI Zulfa Amira Zaed Evi Endri

REDAKSI PEMIMPIN DEWAN PERUSAHAAN Zulfa Amira Hj.Nur Ismi SH Tun Akhyar Evi Endri Yeni Muharni

REDAKTUR Evi Endri

ADMINISTRASI Sevia Zuliatis REDAKTUR PELAKSANA MARKETING Ema Rita

Evi Endri

REDAKTUR Yeni Muharni

WARTAWAN - Hj. Nur SEKERTARIS Ismi, SH REDAKSI - Evi Endri Yuliatis S.E - Dimas - Yayan - Hasibuan REPORTER

Henru

KABAG IKLANMelinda Sari Rita Emmi Dastiati, SE USAHA DEVISI

BAGIAN IKLAN

MANAJER OPERASIONAL (Kepala), Siti ,Ema Yatno Suyatno Sugi Riswanto

Yudi Pranata (Kepala)

BIRO JAKARTA Dimas KEUANGAN Bambang

Supairin S.sos

BIRO JAWA TENGAH SM. MuhadiBIRO DAERAH : Khoirunnisa (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Drs.Parmin

Adek (Inhu), Dimas (Jakarta),

BIRO MEDAN Yusrizal SM. Purnomo, M.Ag (Rohul)

BIRO PELALAWAN PENASEHAT HUKUM : Drs. Suparmin Irawan Harahap, SH, Mkn,MH Situmorang

MAN : BIRO PASIROMBUS PANGARAIYAN Yusrizal Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum BIRO SIAK ALAMAT REDAKSI Eti

Jl. Jendral Sudirman

KEUANGAN Komp. Perkantoran Sudirman Raya Supairin, S.Sos Blok C No. 16 Pekanbaru PENERBITTelp. (0761) 35952 0812 PT. AmiraHp: Media Riau6865 2288

Email : majalah.amira88@yahoo.com NOTARIS Website : www.amirariau.com Aprizal, SH, MKN : www.gomediaku.com ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman PERCETAKAN Komp.

Perkantoran SudirmanYani RayaNo.25 CV.Suka Bina Jl. Ahmad Blok C No. 16 Pekanbaru Pekanbaru Telp. (0761) 35952 HP. 0812 6865 2288/ 081365928628 Email : majalah.amira88@yahoo.com PENERBIT Website PT.Amira : www.amirariau.com Media Riau REKENING BANK Bank Riau KepriNOTARIS Aprizal, SH, No. Rek. 1010803188 an M.Kn PT. Amira Media Riau

REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT.Amira Media Riau

2 Pena Amira

Oleh: Hj. Nur Ismi

PEREKONOMIAN --baik nasional maupun daerah-- sah-sah saja terus tumbuh membaik, seiring dengan semakin banyaknya anggota masyarakat yang mampu menikmati tingkat kesejahteraan yang layak. Itulah antara lain dampak pembangunan yang tengah giat dilaksanakan, yaitu berupaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak yang telah merasakan hal itu, terhampar dari realitas yang dilihat sehari-hari.

T

api kita juga tidak bisa menafikan bahwa masih tidak sedikit di antara anggota masyarakat yang seakanakan belum tersentuh oleh derap kemajuan dan pembangunan. Mereka ada di manamana, melata di berbagai tempat. Bukan tidak mungkin mereka adalah saudara kita, tetangga kita, orang terdekat kita. Mereka saban hari kita saksikan beratnya untuk mendayung kehidupan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun.

Itulah, antara lain, makna puasa Ramadhan yang kita jalani, yaitu bagaimana setiap muslim memiliki kepekaan sosial yang tinggi, terutama terhadap orang-orang di lingkungannya.

Lapar dan haus yang ditahan, dan aneka nafsu lainnya yang dikekang, pada intinya juga mengajarkan kepada setiap muslim untuk peduli terhadap mereka yang secara sosial tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga sering menjalani “puasa” dengan terpaksa.

Walaupun ibadah puasa itu sepenuhnya untuk Allah, tetapi ibadah ini memiliki dimensi sosial yang sangat nyata. Puasa dengan mengendalikan seluruh nafsu dan segala macam bentuk egosentrisme, adalah refleksi dari keseriusan menuju keridloan Allah, tetapi ketika manusia mengendurkan egonya dan mengendalikan nafsunya itulah, dia menjadi solider menjadi peduli terhadap sesamanya. Apalagi bagi kaum yang serba berkecukupan, rasa lapar dan dahaga akan mengingatkan pada penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh fakir miskin sepanjang hidupnya.

Tetapi di zaman modern ini puasa telah mengalami perubahan suasana sangat drastis. Ajakan untuk pengendalian nafsu dan pengurangan ego yang diserukan melalui langgar, masjid dan berbagai majelis pengajian, kalah gencar dengan seruan untuk bersikap konsumtif dan egoistik.

Puasa yang semula dipenuhi dengan kesederhanaan dengan penuh kekhusukan,

diganti dengan berbagai kemeriahan, yang mau tidak mau membutuhkan biaya mahal, sehingga mengurangi kekhusukan dalam beribadah dan mengurangi rasa dan sikap solider terhadap sesame manusia.

Kalau puasa dengan segala pengorbanan dengan merasa lapar dan dahaga sepanjang hari tidak menghasilkan kekhusukan, ketawadlukan di hadapan Allah. Tidak pula menghasilkan solidaritas sesama manusia, akan sulit mencari sarana lain untuk menumbuhkan solidaritas itu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari tantangan lebih berat. Hingga saat ini lembaga pendidikan seperti sekolah juga tidak lagi menjadi sarana efektif untuk pemberadaban manusia. Bahkan rasa solider itu secara sistematis mulai dikikis dari pandangan anak didik.

Melihat kenyataan ini para pemimpin agama, pada pendidik dan tokoh spiritual mesti segera mencari jalan untuk mengatasinya. Tidak mungkin peradaban berlangsung tanpa adanya solidaritas sosial yang tinggi. Manusia yang hanya diajarkan kompetisi, mulai dari sekolah, di kantor dan di masyarakat, akan menjadi manusia yang individualis bahkan egois. Bila seseorang atau bangsa telah dihinggapi egoisme ini tidak mungkin bisa membawa kemaslahatan bersama, sebab masingmasing akan bertarung untuk merebutkan barang yang diinginkan, baik yang merupakan haknya atau hak orang lain. Tidak ada orang yang merasa memiliki kewajiban, mereka hanya mengenal hak, termasuk merebut hak orang lain.

Bagaimanapun solidaritas itu merupakan kunci dalam kehidupan bersama, persoalannya manusia tidak bisa hidup sendiri harus hidup bersama, karena masing-masing saling membutuhkan.

Hanya saja dalam masyarakat hubungan sesama manusia itu bersifat emosional, persaudaraan, sementara dalam masyarakat modern hubungan itu lebih bersifat fungsional bahkan kontraktual.

Di situ tidak hanya dibutuhkan rasa saling percaya, rasa saling solider, tetapi juga dibutuhkan rasa saling percaya.

Dengan keteguhan moral, kerendahan hati dan kesederhanaan itulah kehidupan bersama bisa dibentuk. Puasa mengajarkan semua kebajikan moral itu, karena itu bagaimana tantangan dan godaan material yang sengaja digencarkan itu bisa dikurangi, agar puasa bisa mengarahkan seseorang pada kekhusukan, ketakaruban kepada Allah serta meningkatkan kesabaran dan meningkatkan rasa solidaritas. Dengan cara itulah ketakwaan bisa diraih oleh seseorang yang menjalankan puasa.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira

Laporan Utama

Bangun Inhu

Bupati H. Yopi Arianto SE Lebih Kedepankan Kinerja

“Saya mengharapkan semakin banyak anggota masyarakat Inhu yang menikmati pembangunan,” katanya.

Sebab, dalam pandangan Bupati Yopi, setiap warga Inhu berhak menikmati kue pembangunan, baik yang bermukim di perkotaan maupun pedesaan. Saya tidak sampai hati kalau masih ada anggota masyarakat yang mengeluh belum tersentuh pembangunan.”

K

EMBALI dipercaya menjabat Bupati Inhu (Indragiri Hulu) periode kedua, berpasangan dengan Drs. H. Khairizal sebagai Wakil Bupati, Bupati Inhu H. Yopi Arianto mengaku bahwa ia dihadapkan dengan tantangan tugas yang amat berat.

“Tentu saja harapan masyarakat akan bertambah besar pada saya,” katanya. Tapi Yopi yakin, dengan pengalaman selama menjadi Bupati Inhu periode pertama, ia akan mampu memikul beban dimaksud.

Yopi makin lagi harapan masyarakat bisa diwujudkan sebanyak mungkin, karena selama lima tahun sebelumnya menjadi

Bupati Inhu, Yopi lebih mengedepankan kinerja, yang kemudian ia tularkan secara sistematis ke jajarannya. “Dengan kinerja yang baik, saya yakin akan semakin banyak target-target pembangunan Inhu yang berhasil dirampungkan,” tambah mantan anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) itu.

Pada kenyataannya, selama menjabat sebagai Bupati Inhu, baik periode pertama apalagi untuk periode kedua, Bupati Yopi lebih banyak berada di tengah masyarakat dibandingkan dengan di kantor. Selain bisa berkomunukasi langsung dengan masyarakat, dan menyerap berbagai aspirasi yang berkembang, turun langsung ke tengah masyarakat lebih dimaksudkan Bupati Yopi untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan program-program pembangunan yang telah digariskan, selain juga mencari tahu sejauh mana program pembangunan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat banyak.

Selama menjabat Bupati Inhu periode kedua ini, Bupati Yopi memang lebih fokus untuk menyelesaikan sejumlah program yang masih terbengkalai di periode pertama, selain juga melaksanakan program-program yang ia nilai bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat banyak. Sektor pendidikan dan kesehatan, satu misal, merupakan dua sektor yang mendapat perhatian khusus Bupati Inhu. Selain juga pem-

bangunan ekonomi kerakyatan. “Tentu saja dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya,” tandas Bupati Yopi.

Apa yang diharapkan Bupati Yopi melalui sejumlah program pembangunan yang ia luncurkan. “Saya mengharapkan semakin banyak anggota masyarakat Inhu yang menikmati pembangunan,” katanya.

Sebab, dalam pandangan Bupati Yopi, setiap warga Inhu berhak menikmati kue pembangunan, baik yang bermukim di perkotaan maupun pedesaan. “Saya tidak sampai hati kalau masih ada anggota masyarakat yang mengeluh belum tersentuh pembangunan,” katanya.

Tak hanya buat dirinya, Bupati Yopi juga meminta PNS (pegawai negeriu sipil) di lingkup Pemkab Inhu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Inhu. Bupati minta PNS tetap berkomitmen meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab pelayanan terhadap masyarakat akan berpengaruh pada kinerja Bupati dan pemerintah daerah secara keseluruhan. “PNS jangan sampai terpecah belah karena tugas dan tanggungjawab masih sangat banyak,” ucapnya. “Jerih payah serta kerja keras PNS akan selalu saya hargai dan hormati,” ucapnya.

Tidak ada kata menyerah bagi Bupati H Yopi Arianto SE untuk terus berbuat yang terbaik bagi rakyat. Meski hari libur, Bupati tetap bekerja menjemput aspirasi mas-

Pena Amira ­3

Laporan Utama

yarakat dengan melakukan touring melintasi puluhan desa pada empat kecamatan di Kabupaten Inhu. Bahkan Bupati H Yopi Arianto SE bersama rombongan memilih menginap di PT Indriplant. Perjalanan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE bersama para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu dimulai Sabtu (18/4) sekitar pukul 07.30 Wib dari kediaman Bupati Inhu H Yopi Arianto SE di Jalan Ahmad Yani Rengat. Rombongan kemudian menuju Pematangreba, Kecamatan Rengat Barat dan melintasi Jalur Lintas Timur menuju Kecamatan Seberida.

Bupati bersama rombongan kemudian meneruskan perjalanan melintasi Jalan Lintas Selatan menuju Dusun Sei Santan, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku.

Saat tiba di Dusun Sei Santan Desa Anak Talang, Bupati H Yopi Arianto SE langsung disambut warga yang sudah menantinya.

Bahkan warga berebut ingin bersalaman dan berfoto bersama dengan Bupati termuda se Indonesia tahun 2010 tersebut.

Usai beristirahat dan menyapa warga, Bupati H Yopi Arianto SE bersama rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap untuk menghadiri Pesta Rakyat yang diselenggarakan dalam rangka HUT Ikatan Keluarga Nusantara Indragiri Hulu (IKNI) ke III dan HUT KOREM yang ke 56 .

Diakui, selama menjabat Bupati Inhu periode pertama yang berlanjut dengan periode kedua, sejumlah program pembangunan di daerah itu di bawah kepemimpinan Bupati Yopi sudah mulai dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Di bidang pendidikan, satu misal, Pemkab Inhu terus mnelengkapi sarana dan prasarana pendidikan, selain juga tidak lupa menggenjot kualitas para ternaga pendidik.

Pembangunan di bidang kesehatan lebih menggembirakan lagi. Selain melengkapi pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai, Bupati Yopi juga berupaya meningkatkan kelas pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada sehingga semakin banyak anggota masyarakat yang terlayani. “Saya tak menyangka, pembangunan bidang kesehatan di Inhu bisa sepesat seperti sekarang,” ujar Neti, 41, seorang warga Peranap.

4 Pena Amira

Dikatakan Neti, untuk sejumlah penyakit warga tidak perlu repot-repot lagi ke pusat pelayanan kesehatan di ibukota kabupaten, atau bahkan ibukota provinsi, untuk mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkan. “Puskesmas yang dibangun dan dibenahi oleh Pemkab Inhu semakin banyak mampu melayani persoalan kesehatan masyarakat,” tambah Neti.

Bukti lain tingginya kinerja Bupati Yopi membangun Inhu di periode kedua dibuktikan oleh sejumlah prestasi yang diraih.

Yang paling memnbanggakan. Di bawah kepemimpinan Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, daerah berjuluk Negeri Bersejarah ini sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengucualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP RI) untuk pertama kalinya dalam sejarah. Opini WTP tersebut diserahkan langsung Ketua BPK Perwakilan Riau, Harry Purwaka SE MSF Ak CA kepada Bupati Inhu H Yopi Arianto SE di Aula BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Selasa (30/5/2017) Terkait raihan prestasi tersebut, Bupati Inhu H. Yopi Arianto saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa keberhasilan Inhu dalam meraih opini WTP ini adalah milik rakyat Inhu yang patut disyukuri dan dipertahankan bersama. “Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tapi prestasi ini diperoleh karena kerja keras, kerja sama semua pegawai negeri sipil dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Inhu,” ujar Bupati Yopi.

Dinilai sukses memajukan sektor pendidikan, Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau H Yopi Arianto SE yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu Ujang Sudrajat SP MSi menerima piagam penghargaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terbaik tahun 2016 yang diselenggarakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau.Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Dr Thamrin Kasman SE MSi di sela-sela Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Rabu (22/3/2017) di Pekanbaru.

Mengusung tema ”Sinergitas Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan” kegiatan rakor dan sosialisasi ini turut dihadiri pengurus LPMP se-Sumatera serta ratusan peserta dari Dinas Pendidikan, Bappeda serta Kementerian Agama dari 12 kabupaten/kota di Riau.

Kepala LPMP Provinsi Riau Drs H Mulyatsyah MM saat menyampaikan laporan kegiatan mengatakan bahwa pelaksanaan rapat dan koordinasi ini merupakan sebuah langkah dalam membangun kebersamaan untuk memajukan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Mulyatsyah berharap kesempatan ini dapat dijadikan sebagai momentum membangun kebersamaan LPMP Riau dan Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memajukan pendidikan di Riau.

Selain itu, Pemkab Inhu melalui Dinas Perhubungan selaku administrator pengelolaan transportasi di kawasan Kabupaten Indragiri Hulu meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Kategori Lalu Lintas untuk Kota Rengat. Penetapan Ibukota Kabupaten Inhu tersebut sebagai penerima Piala WTN Kategori Lalu LintasTahun 2016 untuk kategori kota kecil berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2016.

Acara penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla secara simbolis di Istana Wakil Presiden, Selasa (31/1/2017). Sedangkan untuk penyerahan penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) di lakukan di Merlynn Park Hotel Jakarta.

Piala WTN kategori Lalu Lintas diserahkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Inhu Drs. Suratman yang didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Drs. Erpandi dan Kasat Lantas Polres Inhu AKP. Ricky Michael Mandey, SIK. “Untuk pertama kalinya kita berhasil meraih Piala WTN setelah dua edisi sebelumnya hanya mendapat plakat” ujar Kadishub Inhu Drs. Erpandi. “Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berperan aktif mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dengan menciptakan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta disiplin dalam berlalu lintas.” lanjut Erpandi menambahkan.

Tak berlebihan bila Gubri Arsyadjuliandi Rachman memuji kepemimpinan Bupati Yopi di Inhu. “Saya telah melihat sendiri termasuk di kecamatan dan pengakuan dari masyarakat,” tambah Gubri saat melakukan kunjungan safari Ramadan di Kabupaten Inhu, beberapa waktu lalu. Masjid Al Maghfiroh, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, menjadi lokasi kunjungan Gubri bersama sejumlah jajaran di lingkungan Pemprov Riau. Kedatangan Gubri disambut langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto bersama para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu yang telah terlebih dulu hadir.

Untuk itu, lanjut Gubri kedepannya Pemprov Riau akan terus berkontribusi dalam upaya pengembangan pembangunan di Inhu. “Saya juga sengaja mengajak serta beberapa kepala dinas dan kepala badan untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi yang disampaikan,” ujarnya. (ee)

Laporan Utama

Di Bawah Bupati Yopi Arianto,

Inhu Kian Banyak Raih Prestasi

PEMBANGUNAN daerah yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dipastikan akan memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi kepentingan daerah, tapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

B

egitulah yang terjadi di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) yang dipimpin oleh Bupati H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua sebagai orang pertama di kabupaten tersebut.

Selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat berbagai program yang digelindingkan, pembangunan Inhu sejak beberapa tahun belakangan juga mampu menorehkan prestasi yang menggembirakan, baik untuk skala regional maupun nasional. Yang terbaru adalah, di bawah kepemimpinan Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, daerah berjuluk Negeri Berse-

jarah ini sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengucualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP RI) untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung Ketua BPK Perwakilan Riau, Harry Purwaka SE MSF Ak CA kepada Bupati Inhu H Yopi Arianto SE di Aula BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Selasa (30/5/2017). Turut hadir mendampingi Bupati Inhu, Plt Sekdakab Inhu Ir Hendrizal M.Si, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs Suratman, Plt Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ibrahim Alimin, Plt Inspektorat Inhu Boyke Sitinjak, Ketua DPRD Inhu Miswanto, dan beberapa pejabat Eselon II dan Eselon III Pemkab Inhu.

Terkait raihan prestasi tersebut, Bupati Inhu H. Yopi Arianto saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa keberhasilan Inhu dalam meraih opini WTP ini adalah milik rakyat Inhu yang patut disyukuri dan dipertahankan bersama. “Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tapi prestasi ini diperoleh karena kerja keras, kerja sama semua pegawai negeri sipil dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Inhu,” ujar Bupati Yopi.

Bupati termuda di Riau ini berharap, penghargaan yang diraih pertama kali ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemkab Inhu untuk senantiasa melaksanakan dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. “Predikat WTP yang telah diraih hendaknya dapat terus dipertahankan dengan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Inhu,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Asset Inhu, Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemberian opini WTP ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Inhu, sebagai pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ibrahim menambahkan opini WTP diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Inhu berdasarkan atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintahan (SAP),Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Keberhasilan ini, lanjut Ibrahim, salah satunya adalah berhasilnya Pemkab Inhu dalam menelusuri sejumlah aset milik Pemkab Inhu baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak senilai Rp207 miliar yang tidak tercatat. ?Hal tersebut diketahui setelah dilakukanya sensus terhadap aset Pemkab Inhu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, dengan dikomandoi oleh Bupati Inhu H. Yopi Arianto diawal masa jabatan keduanya, setiap SKPD dengan semangat melakukan penelusuran. ”Alhamdulillah berkat Bupati Yopi penelusuran terhadap aset tidak terdata itu sukses, dan diketahui apa saja dan dimana saja aset-

Pena Amira ­5

Laporan Utama aset yang tidak terdata tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkanya, setelah dilakukan penelusuran akhirnya secara berangsur diketahui bahwa aset Pemkab Inhu senilai Rp.207 miliar yang dinyatakan hilang tersebut, salah satunya disebabkan ?tidak tercatatnya sejumlah aset disaat terjadi pemecahan kantor, maupun penggabungan kantor.

“Jadi seperti saat pemecahan kantor seperti kantor KB yang dulu masih bergabung dengan dinas sosial?, pencatatan aset itu tidak dilakukan. Begitu juga saat terjadi penggabungan kantor,” terang Ibrahim.

Tak cuma sampai di sana, dinilai sukses memajukan sektor pendidikan, Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau H Yopi Arianto SE yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu Ujang Sudrajat SP MSi menerima piagam penghargaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terbaik tahun 2016 yang diselenggarakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau.Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Dr Thamrin Kasman SE MSi di sela-sela Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Rabu (22/3/2017) di Pekanbaru.

Mengusung tema ”Sinergitas Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan” kegiatan rakor dan sosialisasi ini turut dihadiri pengurus LPMP se-Sumatera serta ratusan peserta dari Dinas Pendidikan, Bappeda serta Kementerian Agama dari 12 kabupaten/kota di Riau.

Kepala LPMP Provinsi Riau Drs H Mulyatsyah MM saat menyampaikan laporan kegiatan mengatakan bahwa pelaksanaan rapat dan koordinasi ini merupakan sebuah langkah dalam membangun kebersamaan untuk memajukan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Mulyatsyah berharap kesempatan ini dapat dijadikan sebagai momentum membangun kebersamaan LPMP Riau dan Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memajukan pendidikan di Riau.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian serta kerja keras dinas pendidikan serta pihak terkait yang selama ini terus bersinergi sehingga LPMP berhasil membuat peta mutu pendidikan, yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar untuk melangkah, memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan Riau di masa yang akan datang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Dr Thamrin Kasman SE MSi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada LPMP Riau atas sinergisitas bersama Dinas Pendidikan yang terus bekerja keras demi

6 Pena Amira

keberlangsungan pendidikan di Provinsi Riau dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Thamrin juga mengucapkan selamat kepada 5 kabupaten yang dalam kesempatan tersebut menerima piagam penghargaan SPMP terbaik tahun 2016. ”Dari 12 Kabupaten/kota di Riau yang mengaplikasikan sistem penjaminan mutu yang telah terprogram di tingkat nasional yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, Dan Kuantan Singingi adalah 5 Kabupaten terpilih yang menonjol memiliki komitmen yang luar biasa memajukan dunia pendidikan,” ucapnya.

Thamrin berharap di tahun depan tidak hanya ke 5 kabupaten saja yang akan menerima piagam penghargaan SPMP, melainkan ke 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau tentunya harus terpacu dan lebih giat untuk memajukan mutu pendidikan.

Diakhir sambutannya, Thamrin mengajak seluruh pihak yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk terus bersama-sama sebagai sebuah ekosistem pendidikan berkomitmen dalam menjalankan kebijakan untuk meningkaatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaaten Inhu, perwakilan Dinas Pendidikan, dan Bappeda.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Perhubungan selaku administrator pengelolaan transportasi di kawasan Kabupaten Indragiri Hulu meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Kategori Lalu Lintas untuk Kota Rengat.

Penetapan Ibukota Kabupaten Inhu tersebut sebagai penerima Piala WTN Kategori Lalu LintasTahun 2016 untuk kategori kota kecil berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2016.

Acara penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dibuka langsung oleh

Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla secara simbolis di Istana Wakil Presiden, Selasa (31/1/2017). Sedangkan untuk penyerahan penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) di lakukan di Merlynn Park Hotel Jakarta. Piala WTN kategori Lalu Lintas diserahkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Inhu Drs. Suratman yang didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Drs. Erpandi dan Kasat Lantas Polres Inhu AKP. Ricky Michael Mandey, SIK. “Untuk pertama kalinya kita berhasil meraih Piala WTN setelah dua edisi sebelumnya hanya mendapat plakat” ujar Kadishub Inhu Drs. Erpandi. “Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berperan aktif mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dengan menciptakan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta disiplin dalam berlalu lintas.” lanjut Erpandi menambahkan.

Ditemui dikantornya Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Inhu Slamet Suhargana mengatakan keberhasilan Inhu meraih Piala WTN tak lepas dari peran dan kerjasama berbagai pihak. Menurut Slamet, Dishub Kab. Inhu tidak bisa mengabaikan peran serta dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada saat penilain WTN dilakukan masih bergabung dengan Dinas Perhubungan.

Selain itu kerja keras dari stakeholder lainnya seperti dari Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP dan dari pihak Kepolisian Resort Indragiri Hulu serta pihak terkait lainnya diyakini Slamet telah banyak membantu upaya Dishub Inhu dalam penataan transportasi di Kab. Inhu. “Piala ini diraih atas dasar kerja sama pihak terkait dan mudah-mudahan kita masih bisa tetap mempertahankan eksistensi kita terhadap hasil yang sudah diraih,” tutupnya. (ee/dari berbagai sumber)

Laporan Utama

Dinilai Sukses Bangun Inhu, Kepemimpinan Yopi Dipuji

SELAIN sejumlah penghargaan, baik tingkat regional maupun nasional, bahkan internasional, kepemimpinan Bupati H. Yopi Arianto SE di Inhu (Indragiri Hulu) yang saat ini sedang menjalani periode kedua, berpasangan dengan Drs. H. Khairizal sebagai Wakil Bupati, juga mendapat pujian dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai, lompatan lompatan kemajuan Inhu beberapa tahun belakangan di luar perkiraan banyak pihak.

T

idak kurang Gubri Arsyadjuliandi Rachman juga memuji kepemimpinan Bupati Yopi di Inhu. “Saya telah melihat sendiri termasuk di kecamatan dan pengakuan dari masyarakat,” tambah Gubri saat melakukan kunjungan safari Ramadan di Kabupaten Inhu, beberapa waktu lalu.

Masjid Al Maghfiroh, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, menjadi lokasi kunjungan Gubri bersama sejumlah jajaran di lingkungan Pemprov Riau. Kedatangan Gubri disambut langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto bersama para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu yang telah terlebih dulu hadir. Untuk itu, lanjut Gubri kedepannya Pemprov Riau akan terus berkontribusi dalam upaya pengembangan pembangunan di Inhu. “Saya juga sengaja mengajak serta

beberapa kepala dinas dan kepala badan untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.

Memang, tak dapat dipungkiri, pertumbuhan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) enam tahun terakhir cukup membanggakan. Pertumbuhan itu mulai tampak signifikan sejak kepemimpinan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE dan diapresiasi oleh Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman. “Luar biasa pembangunan di Inhu oleh Yopi,” puji Gubri disela sambutan Safari Ramadan 1438 Hijriah di Masjid Al-Maghfiroh, Rabu (7/6/2017). Referensi Gubri, grafik pertumbuhan pembangunan di Inhu bisa dilihat di berbagai kecamatan.

“Saya sendiri sudah menyaksikan dan jalan ke wilayah kecamatan,” sambung Gubri.

Melihat kerjasama Pemkab Inhu dengan Pemprov Riau yang terus intens dan baik, Gubri optimis pertumbuhan ekonomi di Inhu akan terus meningkat. Bahkan ‘angin segar’ Safari Ramadan Gubri ke Inhu kali itu menyatakan permintaan dana dari APBD I Riau tahun 2018 mendatang sebesar Rp 248 miliar adalah hal yang pantas.

“Sebenarnya itu belum seberapa, tapi dengan kondisi keuangan sekarang akan diusahakan dan di tingkat DPRD Riau sudah dibahas,” papar Gubri.

Jujur diakui, sungguh fantastis kerja keras Bupati H. Yopi Arianto SE dalam membangun dan memajukan Inhu. Lima tahun terakhir, kesejahteraan masyarakat terus membaik dan alokasi APBD dari tahun 2010 yang sebelumnya hanya Rp 681 miliar lebih, tahun 2014 meningkat drastis menjadi Rp 1,937 triliun lebih dengan realisasi Rp 1,736 triliun. Artinya, dibandingkan tahun 2010 dengan 2014, APBD Inhu mengalami peningkatan 154,90 persen.

Terkait potensi unggulan daerah, sampai sekarang pemkab terus menggali dan mengembangkan berbagai potensi, baik bidang kehutanan dan perkebunan, pertanian, pertambangan, perindustrian, jasa perdagangan dan koperasi yang sampai saat ini mengalami peningkatan. Berangkat dari hal itu, diharapkan dukungan semua pihak agar potensi-potensi lainnya dapat dikembangkan secara maksimal. Sedangkan terkait tentang APBD, sejak tahun tahun 2010 dengan besaran anggaran sebesar Rp 681 miliar lebih dan terjadi peningkatan tahun 2014. Berdasarkan besaran anggaran yang dianggarkan sebesar Rp 1,937 triliun lebih tahun 2014 dan terealisasi Rp 1,736 triliun.

Sehubungan dengan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang menjadi salah satu point penting adalah, pembinaan batas wilayah Kabupaten Inhu dengan beberapa kabupaten lainnya. Di antaranya Kuantan singingi, Inhil dan Pelalawan. Dari permasalahan batas wilayah tersebut, beberapa sudah dapat diselesaikan dan tahun ini akan terus diupayakan untuk diselesaikan.

Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta terkait penanganan karhutla dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemkab Inhu terus berkoordinasi bersama berbagai pihak untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan.

Dari berbagai peningkatan yang berhasil dicapai selama tahun 2014 dan dalam periode lima tahun tersebut, pastinya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih menjadi tantangan kedepan. Maka itu, diharapkan seluruh elemen baik pemerintah maupun swasta untuk terus berkomitmen dalam melayani, memberdayakan serta membangun masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh Indragiri Hulu. (ee/krn/frc)

Pena Amira ­7

Kolom

Pilgubri 2018

Ajang Uji Kecerdasan Pilih Pemimpin Riau Oleh: Hj. Nur Ismi SH *)

MASYARAKAT Provinsi Riau akan kembali dihadapkan dengan pesta politik, bertajuk Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau, yang akan digelar tahun depan. Ajang Pilgub Riau 2018 itu sendiri dimaksudkan untuk memilih Gubernur dan Wakil GUbernur Riau periode 2018-2023, untuk menggantikan H. Arsyadjuliandi Rachman yang sejak beberapa tahun belakangan dipercaya menduduki posisi sebagai orang pertama di daerah yang tergolong kaya minyak itu.

Kendati waktunya masih terpaut cukup lama, dan proses untuk itu belum dimulai oleh KPU (komisi pemilihan umum), tapi sejumlah

balon (bakal calon) sudah mulai pasang ancang-ancang untuk maju, baik dengan membidik posisi gubernur mapun wakil gubernur. Caranya, antara lain dengan mengeluarkan pernyataan akan maju di media massa lokal, atau menebar baliho di sejumlah posisi strategis di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Nama-nama yang santer disebut akan maju, antara lain, Arsyadjuliandi Rachman yang kini menjabat Gubernur Riau. Ada juga Lukman Edy, mantan calon Gubri yang kini menjadi anggota DPR RI. JUga ada Drs. H. Syamsuar M.Si. yang saat ini menjabat sebagai Bupati Siak, selain juga HM Harris yang menjabat Bupati Pelalawan. Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE juga disebut-sebut akan maju. Tak terkecuali Drs. H. Achmad M.Si., mantan Bupati Rohul (Rokan Hulu) dua periode.

Sebagai WNI, siapapun berhak mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil GUbernur Riau.

Soal apakah pencalonan mereka kelak akan ditindaklanjuti, sangat tergantung dengan mekanisme politik yang sudah disusun untuk itu, di mana dalam konteks ini peran parpol (partai politik) sangat menentukan.

Satu hal pasti adalah, yaitu memegang posisi sebagai pemimpin Riau mendatang, baik menjabat gubernur atau wakil gubernur, bukan lagi jenis pekerjaan yang mudah. Teramat banyak tantangan, dan sebagian di antara tantangan itu seperti nyaris tak terprediksi sebelumnya. Antara lain, alokasi dana untuk daerah ini dari DBH Migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) yang mengalami penurunan yang signifikan, sebagai dampak dari merosotnya harga minyak dunia. Akibat pemangkasan DBH itu, banyak program yang telah digariskan mengalami pemangkasan.

Itu artinya, menjabat posisi sebagai pemimpin Riau mendatang tidak lagi “berdiri� di atas uang, sebagaimana mungkin yang dirasakan selama ini.

Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pemimpin Riau mendatang dituntut bekerja ekstra keras untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk mendinamisasi gerak pembangunan, dimaksudkan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat yang berada di dalamnya.

Realitas tersebut tentu saja menuntut satu hal, yaitu pemimpin Riau yang diharapkan ke depan yang dinilai memiliki sejumlah track record yang baik, antara lain dinilai teruji kinerjanya, berpengalaman mengelola daerah, dan punya hubungan yang baik dengan segala lini. Berspekulasi memajukan calon yang nihil pengalaman, satu misal, hanya karena pertimbangan kedekatan primordial, dikhawatirkan berakibat yang tidak bagus untuk kepentingan daerah.

Perlunya pengalaman memenej daerah didasarkan pada pertimbangan, yaitu betapa tidak mudah melakoni jenis pekerjaan yang satu ini. Daerah dengan begitu banyak problematikanya, dengan begitu banyak kendala dan keterbatasannya, memerlukan kecakapan khusus untuk bisa membuatnya lebih baik dari kondisi sebelumnya. Butuh waktu tahunan sehingga seorang figur dinilai mampu untuk menjalankan jenis pekerjaan yang satu itu.

Dengan arti kata, menghadapi Pilgub Riau 2018 mendatang, sangat dituntut kecerdasan dan selektifitas para calon pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, dengan didasarkan pada pertimbangan kepentingan daerah yang luas. Sebab, bila salah dalam memilih, kondisi Riau yang di tahun terakhir mengalami penurunan, bukan tidak mungkin akan semakin merorot lagi bersebab pemimpin yang tidak cakap dalam memenej daerah.***

*) Penulis adalah Pemimpin Umum/Redaksi Majalah “Pena Amira�

DPRD Riau Gelar Paripurna

Penyerahan WTP ke Pemprov PEKANBARU-Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati memimpin Rapat Paripurna Istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016, Selasa (30/5/2017).

34

PENA AMIRA 2016

H

adir dalam Rapat Paripurna tersebut Anggota VII BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA., Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan serta anggota DPRD Riau. Dalam rapat tersebut, Septina Primawati mengatakan sesuai MoU yang yang telah dilakukan antara anggota VI BPK RI dengan Ketua DPRD Riau tanggal 5 Oktober 2010 yang lalu.

“Yang mana kesepakatan itu disebutkan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Riau, melihat salah satu pasal dari hasil kesepakatan tersebut, dijelaskan pasal 7 ayat 1 bahwa penyerahan LHP tersebut dilakukan di dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh perwakilan BPK RI dan Gubernur Riau. Oleh sebabnya, paripurna ini merupakan perwujudan dan kesepakatan,” kata Septina.

Septina mengatakan, paripurna ini mengandung makna sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.

Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2016.

Pemberian Opini WTP ini disampaikan Prof Eddy Mulyadi Soepardi, anggota VII BPK RI dalam Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2016.

“Berdasarkan pemeriksaan atas keuangan 2016, maka BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan laporan 2016.

Dengan demikian Pemprov Riau berhasil mempertahankan Opini WTP ini,” kata Eddy Mulyadi Soepardi dalam rapat paripurna.

Berbagai catatan diberikan BPK RI atas Opini WTP tersebut. Seperti, terdapatnya anggaran yang dianggarkan tapi bukan merupakan kewenangan provinsi serta adanya pengendalian barang dan jasa yang belum efektif. (ee/drc)

Datangi Gedung DPRD Riau,

Ini Curhat Petani Kampar

PEKANBARU-Ratusan Kepala desa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kampar menyampaikan keluhan kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli terkait anggaran desa yang kini tidak dianggarkan lagi dalam APBD Pemerintah setempat.

“

Melalui pertemuan ini, kami ingin berbagi dan menyampaikan keluhan kawankawan, tidak ada lagi anggaran yang disediakan oleh Pemprov Riau untuk desa.

Padahal anggaran tersebut diperlukan untuk membangun desa dan menyejahterakan masyarakat,” kata Ketua DPC APDESI Kampar Heman Moyan di kabupaten Kampar, Kamis.

Ia menyebutkan, kebijakan Pemprov Riau terhadap desa sangat berbeda beberapa tahun terakhir. Dulu, desa mendapatkan anggaran memadai mulai dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), honor Kades Rp12 juta per tahun dan juga dana rumah layak huni, infrastruktur desa, air bersih desa dan listrik desa.

“Kalau saat ini kami hanya menerima dana dari ADD (Alokasi Dana Desa) dari APBN dan ADD kabupaten, sementara dari provinsi entah kemana hilangnya? Kami in-

DPRD Riau Usul

Bangun Rutan Baru Antisipasi Napi Kabur

P

EKANBARU-Provinsi belum lama ini dihebohkan oleh kasus kaburnya ratusan napi (narapidana) dari rutan (rumah tahanan) Sialang Bungkuk, Pekan-

PENA AMIRA 2016 34 10 Pena Amira

baru. Mengantisipasi agar peristiwa serupa tak terulang lagi, jajaran legislator di DPRD Riau mengusulkan pembangunan rutan baru.

DPRD Riau mengusulkan Kemenkumham untuk membangunan Lembaga Pemasyarakatan baru dengan kapasitas huni lebih besar. Hal itu menyusul kaburnya 448 tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru, Jumat (5/5) lalu. Anggota Komisi A DPRD Riau Kordias Pasaribu mengemukakan usulan pembangunan Lapas sebagai solusi atas persoalan kelebihan kapasitas huni.

“Over kapasitas selalu saja menjadi persoalan, tetapi tidak ada solusi yang dicari.

Kapasitas yang seharusnya 400 orang, diisi 1.800 tentu tidak bisa, sehingga banyak pelanggaran ditemukan,” kata Kordias di Pekanbaru, Senin (8/5/2017).

Dia meminta Kemenkumham mencarikan solusi dengan membangun Lapas baru

gin kedepan Pemprov Riau komit memberikan perhatian kepada desa,” sampainya.

Pertemuan yang bermula dari silaturahmi dengan Ketua DPRD Riau, Hj. Septina Primawati Rusli di RM Pak Abbas, Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kampar.

Dalam kesempatan tersebut, kepala desa juga menyatakan siap untuk memberi dukungan kepada Septina sebagai Gubernur pada pemilihan 2018 mendatang jika bersedia berkomitmen untuk membangun desa.

Sementara, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli menyambut keluhan kepala desa di Kampar mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya selalu berkomitmen untuk membangun desa di Riau sebagai tulang punggung kemajuan di daerah ini.

“Tentunya keluhan-keluhan ini jadi masukan bagi kami untuk dibahas di DPRD Riau. Tetapi dengan kewenangan yang terbatas, saya juga berharap desa aktif berkomunikasi baik pada saya sendiri, gubernur maupun pemangku kepentingan di daerah ini,” ujarnya.

Ia mengaku prihatin karena banyaknya program yang sudah dibangun pemerintah sebelum untuk mensejahterakan masyarakat desa tidak dilanjutkan.

“Kalau menurut saya seharusnya program-program yang sudah baik itu diteruskan,” kata dia.

Menyangkut rencana Pemilihan Gubernur Riau 2018, Septina mengatakan dirinya belum dapat menjawab saat ini. Maju atau tidak nantinya bergantung kepada amanah yang diberikan partai. Dirinya siap sedia baik itu dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur.

“Tetapi yang jelas, kalau memang saya nanti dipercaya, saya siap berkomitmen untuk menyediakan dana desa Rp1 trilun setiap tahun. Dana ini akan dibagikan dalam bentuk program-program yang akan dirancang kedepan,” tegas Septina. (ee/ant)

yang jauh dari pemukiman warga.

“Perlu juga dipertimbangkan jangan dekat dari pemukiman. Di Provinsi Riau kan banyak pulau-pulau, kita tempatkan satu di Pulau, hingga tidak mungkin bisa kabur,” katanya.

Sementara, menyoroti ratusan tahanan yang kabur dengan banyaknya persoalan yang tidak manusiawi termasuk dugaan pungutan liar oleh oknum di Rutan Sialang Bungkuk, membuat pihaknya cukup geram.

Ia bahkan dengan tegas mengatakan, agar perbaikan sistem dilakukan secara menyeluruh temasuk pemberhentian Kelapa Rutan serta Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, sehingga menimbulkan efek jera.

“Kita minta dicopot (Kakanwil)nya, ini kelalaian fatal, kalau tidak ada efek jera bagi pimpinannya maka akan terulang lagi kasus yang sama. Ini merupakan kasus (pelarian tahanan) terbesar di Indonesia bahkan di Dunia,” kata Kordias.

Dirinya mengaku heran ratusan tahanan yang kabur bisa terjadi dengan begitu mudah padahal ada empat blok yang dilewati dari sel tahanan, sehingga longgarnya pengawasan juga menjadi pemicu.

“Pelariannya sangat simple, biasanya merusak atap, bongkar tembok atau pagar, ini tidak, jaraknya ada empat pintu dari sel ke pintu utama, mereka bisa begitu mudah melewati,” sebutnya pula. (ee/ant)

infotorial Siak

Ramadhan, Bupati Syamsuar Sambangi Sejumlah Pasar

SELAIN mendatangi masjid dan rumah-rumah peribadatan umat Islam lainnya selama Ramadhan tahun ini dalam acara yang dibingkai dengan sebutan Safari Ramadhan, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. juga rajin menyambangi sejumlah pasar. Selain berbuka puasa bersama pedagang, Bupati Syamsuar juga mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan para pedagang.

S

udah menjadi tradisi ketika datangnya Bulan Ramadhan, masyarakat menjajakan makanan buatannya untuk dijual sebagai menu berbuka puasa. Salah satunya adalah Pasar Ramadhan yang berada di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, yang memang sudah ada sejak lama.

Di tahun ini, pasar Bedug Ramadhan itu dibuka langsung oleh Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi, Sabtu (27/5/2017).

Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi berkesempatan menghadiri dan mendatangi satu persatu para pedagang dan membeli beberapa menu makanan yang dijual oleh masyarakat untuk berbuka puasa. Tampak antusias dari pedagang yang memadati tempat jualan di tenda yang telah dipersiapkan oleh panitia, dimana para pedagang menjual beberapa menu makanan yang berbeda-beda untuk berbuka puasa.

Dalam sambutannya, Bupati Siak itu mengatakan dengan adanya pasar Bedug Ramadhan ini, tentunya juga sebagai tempat untuk mencari rezeki bagi masyarakat sekitar yang berjualan, sehingga bisa menambah pemasukan sumber ekonomi bagi mereka.

“Saya mengucapakan terimaksih dengan diadakannya Pasar Ramadhan ini, tentu dengan harapan di tahun ini bisa meningkatkan jumlah para pedagang yang berjualan serta menambah pendapatan bagi masyarakat yang berjualan,” ucap orang nomor satu di Siak itu.

Syamsuar juga menghimbau kepada para pedagang, agar selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan tempat berjualan maupun kebersihan dalam makanan

yang mereka jual. Sehingga nantinya akan menjadi bertambah ramai terhadap kunjungan para pembeli ke pasar Bedug Ramadhan tersebut.

Sebelumnya, suasana Pasar Belantik Siak Sri Indrapura Kamis pagi (18/05/17), mendadak hiruk-pikuk begitu mendapat kunjungan dari rombongan orang nomor satu Negeri Istana.

Para pedagang dan pembeli yang larut dalam aktivitas jual-beli, sama sekali tidak menyangka H.Syamsuar dan jajaran tiba-tiba saja datang, dan langsung menyusuri lorong-lorong pasar.

Kendati jadi perhatian ratusan pasang mata, lelaki 63 tahun itu tak canggung menyapa warga, sembari menanyakan harga-harga terkini komoditi pokok seperti sembako pada pedagang.

Melihat bupatinya datang, para pedagang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Sebagian diantaranya malah menitipkan keluhan agar dicarikan solusi.

Diantara keluh-kesah yang dititipkan di Pasar Belantik itu, persoalan eksisnya pasar kaget yang akhir-akhir ini marak dikampung-kampung, diakui pedagang menjadi ancaman serius bagi periuk nasi mereka.

“Sekarang ini, Senin sampai Sabtu pasar kaget sudah penuh pak, inilah salah penyebab pasar induk kecamatan menjadi sepi,” keluh salah seorang pedagang pada Syamsuar. Dampaknya, banyak pedagang memutuskan pindah lapak karena berasumsi Pasar Belantik sepi pembeli.

Namun bukan Syamsuar namanya jika tak bijak menyikapi persoalan. Kendati diluar konteks mengecek harga komoditi barang jelang Bulan Puasa yang menjadi tujuan kunjungan, mantan Kepala Inspektorat Pemprov Riau itu tampak tetap serius mendengarkan. Sesekali dahinya kelihatan berkerut, namun tak lama senyum khas ia tebar kembali, pertanda bupati dua periode itu tengah putar otak mencari “win-win solution”.

Dihadapan pedagang, Syamsuar bersama Wan Ibrahim, Kepala Dinas Pasar Perindustrian Perdagangan yang mendampingi

kunjungannya berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan ini. “ Memang saat ini ada penurunan daya beli masyarakat akibat gejolak perekonomian. Namun demikian kita tetap akan mengundang seluruh pengurus pasar kaget untuk duduk bersama. agar masalah yang dikeluhkan oleh pedagang bisa teratasi.

Sebab disisi lain yang berbelanja disana juga warga tempatan. Jadi kita usahakan agar semuanya bisa ikut aturan main dan prosedur,” sebutnya.

Dikesempatan itu, beberapa usulan juga disampaikan Syamsuar kepada pedagang agar kembali ramai dikunjungi pembeli.

Misalnya dengan menjadikan Pasar Belantik sebagai pasar rakyat pendukung pariwisata, disamping keberadaan pasar Seni yang terlebih dahulu ada.

“Saya harap para pedagang juga lebih bervariatif memilih komoditi dagangannya agar lebih menarik bagi pembeli. Dagangan kita harus beda supaya khas dan menarik, jika pembeli datang jangan hanya tawarkan dagangan yang biasa-biasa saja,” kata Syam, sembari mencontohkan dahulu ramai pembeli memburu guci dan pecah-belah di Suak lanjut dan Paluh.

Untuk mendukung upaya revitalisasi pasar induk itu, Syamsuar juga tengah menggagas dukungan transportasi perkotaan untuk memudahkan akses dari dan menuju Belantik. Lahan parkir juga direncanakan akan diperluas agar memudahkan pengunjung.

“Kalau ada pedagang yang berkeinginan mencoba keberuntungan dalam bisnis transportasi dalam kota Siak tentu kita sangat mendukung, kalau tidak kita upayakan lewat BUMD dan membuat seperti terminal antara dilokasi pasar,” ujar Syam.

Sementara untuk menjaga agar harga bahan pokok tetap terjangkau oleh warga kata Syam, pihaknya telah selain memerintahkan masing-masing camat mengontrol dan melaporkan harga jual barang pokok dimasing-masing wilayah tugasnya.

“Pemerintah juga telah menggagas keberadaan toko tani untuk menjangkau daya beli masyarakat, selain itu dinas terkait juga saya minta untuk mengecek apakah sudah ada penjualan dari Bulog di daerah kita seperti di jawa Timur, “ jelasnya sambil berpesan agar para pedagang ikut berperan menjaga stabilitas harga.

Usai mengunjungi Pasar Induk Belantik, rombongan Bupati Siak dan jajaran meluncur ke Pasar Induk Bungaraya untuk kunjungan serupa. (ee/drc/loc)

Pena Amira 11

Galeri Riau

Gelar Datuk

Peresmian LMD Sampai Penobatan

Kehormatan Adat

GUBRI (Gubernur Riau) Arsyadjuliandi Rachman sepanjang Mei 2017 terlibat dalam sejumlah kegiatan, yang sebagian besar dilaksanakan di dalam daerah. Antara lain, melakukan peresmian program LMD (listrik masuk desa) di Minas Barat, Kabupaten Siak. Dalam kesempatan ini, Gubri yang akrab dipanggil dengan Andi Rachman ini meminta keberadaan LMD makin mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

12 Pena Amira

Pada 25 Mei 2017, Gubri yang juga Ketua DPD I Partai Golkar (Golongan Karya) Provinsi Riau ini menghadiri acara Penobatan Gelar Datuok Kehormatan Adat Kenegerian Kampa di Surau Melayu Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Dalam amanatnya, Gubri meminta Datuak Kehormatan yang baru dinobatkan menjadi suri teladan di tengah masyarakat, di tengah tantangan zaman yang makin berat.

Acara Gubri lainnya adalah bersama murid PAUD dan SMU pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 di Halaman Kantor Gubernur, selain juga berkesempatan melepas pacu perdana pada Pembukaan Pacu Jalur Pangean di Gelanggang Pacu jalur Tepian Raja Pulau Tengah Kec Pangean Kab Kuansing.***

Galeri Riau

Pena Amira 13

Galery Siak

Dari Buka Pasar Ramadhan

dan Pembekalan Kepemimpinan

B

UPATI Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. selama Mei 2017 disibukkan dengan sejumlah kewgiatan, baik yang dipusatkan di dalam daerah maupun di luar daerah. Bupati Syamsuar, antara lain, membuka secara resmi Pasar Ramadhan yang dipusatkan di Jalan Sutomo Kelurahan Kampung Dalam, Sabtu (27/5).

Tampak antusiasme para pedagang memadati tempat jualan ditenda yang telah dipersiapkan oleh panitia, dimana para pedagang berjualan dengan beberapa menu makanan untuk berbuka puasa. Selain itu, Bupati juga mendatangi satu persatu para pedagang serta berkesempatan membeli beberapa menu makanan untuk berbuka puasa.

Bupati Siak juga menghimbau kepada para pedagang, agar selalu menjaga ke-

14 Pena Amira

bersihan, baik itu kebersihan tempat berjualan maupun kebersihan dalam makanan yang mereka jual, sehingga nantinya akan menjadi bertambah ramai terhadap kunjungan para pembeli ke pasar ramadhan tersebut. (MC Kab. Siak/toeb) Selain itu, Bupati Siak, H Syamsuar, dan Wakil Bupati Siak, Alfedri, bukan main antusias dan semangat mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri angkatan ll tahun 2017. Helat ini berlangsuang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, di Auditorium Gedung F Lantai 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No 8, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).*** ------------------------------foto-foto: dari berbagai sumber -------------------------------

Galery Siak

Pena Amira 15

Adventorial Meranti

Bupati Irwan Berharap

Muncul Qori dan Qoriah Bertaraf Internasional dari Kepulauan Meranti PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan di bidang fisik dan non-fisik, termasuk pembangunan di bidang keagamaan. Salah satu iven keagamaan yang rutin dilaksanakan di kabupaten termuda di Provinsi Riau adalah pelaksanaan MTQ (musabaqah tilawatil Al-Quran), yang diharapkan semakin meningkatkan kecintaan umat Islam di daerah ini terhadap kitab suci umat Islam itu.

16 Pena Amira

U

ntuk MTQ Ke-IX Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti resmi ditutup, penutupan langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, bertempat di Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Selasa malam (23/5/2017).

Hadir dalam penutupan MTQ Ke-IX Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Fauzy Hasan, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Barliansyah SIK, Kepala Kantor Departemen Agama Kepulauan Meranti Drs. H. Miskam Slamat, Kepala Pengadilan Agama, Asisten Sekdakab. Meranti, Ketua MUI, Jajaran pejabat Eselon II, III Pemkab. Meranti, Tokoh Agama/Adat/ masyarakat.

Prosesi penutupan ajang Syiar Islam tersebut, diawali dengan pembacaan puisi yang dikemas dengan teatrikal pengolahan Sagu yang dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal yang diiringi alunan musik dari anak-anak Kemas Meranti tarian semakin semarak dan menarik berkat lampu hias warna warni yang menghiasi astaka. Penu-

tupan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Kepulauan Meranti yang diikuti dengan penekanan tombol sirine.

Ketua Panitia Drs. Azza Fahroni menyampaikan MTQ Ke-IX Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimulai Jumat tanggal 19-23 Mei Tahun 2017 akan ditutup, diharapkan kegiatan dalam rangka gema dan syiar Islam tersebut dapat memberikan barokah kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tasik Putripuyu.

Kepada peserta MTQ yang berhasil Azza Fahroni berpesan untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya mengikuti ajang MTQ yang lebih tinggi yakni MTQ Provinsi Riau Tahun 2017, semoga dapat mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Meranti dan bagi peseta yang belum berhasil diharapkan tidak berkecil hati dan terus tingkat prestasi.

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, dalam pidatonya mengungkapkan, MTQ yang diselenggarakan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diagendakan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tujuan mensiarkan Islam serta meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap baca Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan obat hati.

Berkaca pada MTQ Tingkat Internasional di Kuala Lumpur yang baru saja dilaksanakan Indonesia seolah menelan pil pahit karena tidak satupun Qori Nasional menjadi yang terbaik, padahal Indonesia merupakan negara Islam terbesar dengan jumlah pesantren terbanyak. Namun hal itu ternyata tidak menjadi jaminan Indonesia keluar sebagai yang terbaik, untuk itu Bu-

Adventorial Meranti

pati mengharapkan mulai saat ini gaungkan baca dan kecintaan terhadap Al-Quran diseluruh pelosok negeri.

“Semoga kedepan muncul dari Meranti Qori dan Qoriah terbaik yang dapat mengharumkan nama daerah ditingkat nasional dan Internasional,” harap Bupati.

Bupati juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan ajang lomba baca, tulis dan terjemahan Al-Quran tersebut. Terutama penetapan waktu yang tepat yang berdekatan dengan masuknya bulan suci Ramadhan. Ia berharap dengan jadwal yang tepat tersebut dapat meningkatkan kecintaan masyarakat akan baca Al-Quran sehingga baca Al-Quran dibulan Ramadhan lebih ditingkatkan.

Jelang MTQ Tingkat Provinsi mendatang, Bupati meminta LPTQ Kepulauan Meranti untuk lebih mempersiapkan diri dengan baik salah satunya menyangkut syarat syarat administrasi yang tahun sebelumnya menjegal Meranti sehingga tidak mengikuti MTQ Tingkat Provinsi di Pekanbaru Tahun 2016 lalu.

Bupati juga mengucapkan apresiasi kepada panitia yang telah memfasilitasi adanya pasar malam disekitar Ivent MTQ, dengan adanya pasar malam ini dikatakan Bupati akan berdampak pada tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat terutama masyarakat tempatan.

Pada kesempatan itu Bupati juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan sesuai intruksi

Presiden RI Jokowdodo dalam Rakor yang diikuti Bupati di Istana Negara baru-baru ini.

“Intruksi presiden terkait kebakaran hutan dan lahan, Juni memasuki musim kemarau seperti tahun-tahun sebelumnya dan diprediksi kemarau tahun ini lebih kering dari tahun sebelumnya untuk itu saya minta tokoh masyarakat, ketua RT dan RW berhati-hati membakar lahan, membuat api saat beraktifitas, semoga Karlahut yang dicemaskan tidak terjadi diwilayah Kepulauan Meranti,” ucap Bupati.

Kepada Qori yang berhasil Bupati menghimbau terus tingkatkan prestasi diajang yang lebih tinggi dan bagi yang belum berhasil diharapkan terus berlatih untuk meraih prestasi dimasa-masa yang akan datang.

Keputusan Dewan Hakim MTQ Ke-IX Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 menetapkan Qori terbaik dalam ajang MTQ kali ini adalah Abdullah dari Cabang Tilawah Dewasa Putra dengan jumlah nilai 94.7 Utusan Kecamatan Pulau Merbau.

Sementara untuk Juara Umum tetap diraih oleh juara bertahan yakni Kecamatan Tebing Tinggi dengan nilai 55 diikuti oleh Juara II Kecamatan Rangsang dengan nilai 41, Juara III diraih Kecamatan Pulau Merbau dengan nilai 35 dan selanjutnya Tasik Putri Puyu dengan nilai 33, Tebing Tinggi Barat dengan nilai 29, Rangsang Barat dengan nilai 24, Rangsang Pesisir dengan nilai 23, Merbau dengan nilai 17, Tebing Tinggi Timur dengan nilai 13.

Acara penutupan MTQ Ke-IX Tingkat Kabupaten Kepulaun Meranti ditutup dengan penyerahan piala bergilir kepada Kecamatan yang keluar sebagai juara umum dan Qori serta Qoriah yang keluar sebagai pemenang. (adv/humas/ee/poc)

Pena Amira 17

Adventorial DPRD

DPRD Provinsi Riau terus melakukan upaya pembenahan internal, dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan daerah dan masyarakat Provinsi Riau. Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan agar lembaga legislatif tingkat provinsi itu semakin banyak mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.

M

isalnya, setelah melalui proses panjang, akhirnya rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menggelar rapat paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Riau Senin (15/05/17). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Sunaryo dihadiri Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim.

Menurut dr Sunaryo, rapat paripurna ini adalah penyampaian pergantian susunan pimpinan dan keanggotan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dan pengumuman usulan pemberhentian dan sekaligus pengesahan pengangkatan pengganti Pimpinan DPRD Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dari fraksi. Dari 64 anggota DPRD Riau yang diundang untuk hadir, namun sekitar 45 orang yang hadir dan ini kuorum rapat telah terpenuhi.

PENA AMIRA 2016 34 18 Pena Amira

Agenda Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Riau Dibahas di Sidang Paripurna

“Berdasarkan daftar hadir dari 64 anggota dewan 45 anggota DPRD Riau hadir. Maka dengan demikian rapat paripurna dapat dilaksanakan,� ujar Sunaryo didampingi Wakil Ketua Drs Manahara Manurung.

maka Fraksi wajib melakukan rolling anggota di Komisi dan AKD lainnya. Hal ini bertujuan guna penyegaran di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Berdasarkan tatib DPRD Riau No.30/2014 pasal 54 ayat 8, pasal 57

Pimpinan Sidang Sunaryo mengatakan sesuai tata tertib DPRD Riau dua setengah tahun masa jabatan anggota dewan,

ayat 8, pasal 67 ayat 5, dan pasal 42 ayat 4 yang berbunyi pasal 54 ayat 8 masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris

Adventorial DPRD

Komisi ditetapkan paling lama 2,5 tahun.

Pasal 57 ayat 8 masa tugas anggota Badan Kehormatan (BK) paling lama 2,5 tahun.

Pasal 67 ayat 5 masa jabatan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2,5 tahun. Pasal 42 ayat 4 dalam hal terjadi pergantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.

Guna mengaktualisasikan peraturan Tatib DPRD tersebut maka pimpinan DPRD Provinsi Riau telah mengirimkan nota dinas kepada masing-masing fraksi perihal pergantian susunan nama-nama anggota dewan yang duduk pada alat kelengkapan dewan sisa masa jabatan 2014-2019 yakni Komisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau dan Badan Kehormatan untuk disampaikan pada rapat paripurna hari ini.

Usai membuka rapat kemudian Sunaryo menskors rapat selama 15 menit guna memberikan kesempatan kepada anggota dewan yang ditunjuk oleh masing masing Fraksi memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris di ruang masing masing Komisi.

Dari rapat paripurna tersebut berikut susunan komisi dan alat kelengkapan dewan DPRD Riau yang baru Komisi A Yulisman SSi dari F-Golkar, Sawitri SE F-Golkar, T Rusli Ahmad PDI Perjuangan, Eddy Muhammad Yatim SSos MSi dari F-Demokrat, Ir H Hasymi Setiadi MT dari F-PAN, DR Taufik Arrakhman SH MH dari F-Gerindra Sejahtera, Hj Miraroza dari F-Gerindra Sejahtera, H M Yusuf Sikumbang F-PKB, Yurnalis F-PPP, DR H Ilyas HU SH MH Fraksi Gabungan Nasdem Hanura.

Selanjutnya pergantian susunan keanggotaan Komisi B Karmilasari MKom MM F-Golkar, Mirzanur SH F-Golkar, Hj Sulastri SSos MH F-Golkar, Makmun Solihin F-PDIP, James Pasaribu F-PDIP, Agus Triansyah F-Demokrat, HJ Eva Yuliana SE F-Demokrat, H Bagus Santoso SAg MP

34

PENA AMIRA 2016

F-PAN, H Mansyur HS MM F-Gerindra Sejaktera, Lampita Pakpahan SH F-Gerindra Sejahtera, H Sugianto SH F-PKB, Malik Siregar F-PPP, H Said Ismail F-Gabungan Nasdem Hanura.

Selanjutnya susunan anggota Komisi C Drs H Erizal Muluk F-Golkar, Ramos Tedi Sianturi F-Golkar, Soniwati F-PDIP, Nasril SAg MA F-Demokrat, Musafa Asyikin F-PAN, H Marwan Johanes SSos F-Gerindra Sejahtera, Andrian F-Gerindra Sejahtera, Firdaus F-PKB, Ir H M Arfa MSi F-PPP, Drs H Suhardiman Amby AK, F-Gabungan Nasdem Hanura.

Susunan anggota Komisi D Masgaul Yunus SH MH F-Golkar, Hj Sumiyanti SSos MSi F-Golkar, Abdul Fattah Alihasyim Harahap F-Golkar, Kordias Pasaribu SH MH F-PDIP, Almainis SPd F-PDIP, Hj Yulianti SH MH F-Demokrat, H Asri Auzar SH MSi F-Demokrat, H Yurzanimoga SH F-PAN, H Syamsurizal ST MT F-PAN, Hardiyanto SE F-Gerindra Sejahtera, Markarius Anwar ST MSc F-Gerindra Sejahtera, Abdul Wahid SPdi F-PKB, Dra Hj T Nazlah Khairati MP F-PPP, Hj Farida H Saad SE F-Gabungan Nasdem Hanura.

Susunan keanggotaan Komisi E H Masnur SH F-Golkar, Hj Supriyati SSos F-Golkar, Hj Nuraini F-Golkar, Sugeng Pranoto SSos F-PDIP, Eve Tengger Sinaga F-PDIP, Aherson SSos MSi F-Demokrat, Hj Magdalisni F-Demokrat, Ade Hartati Rahmat MPd F-PAN, H Husni Thamrin SH MH F-Gerindra Sejahtera, Siswaja Mulyadi F-Gerindra Sejahtera, Ade Agus Hartanto SSos F-PKB, Husaimi Hamidi SE MH F-PPP, H Muhammad Adil SH F-Gabungan Nasdem Hanura.

Dalam rapat internal komisi ini juga berhasil memilih Ketua Komisi dan Wakil Ketua serta Sekretaris. Untuk Komisi A Ketuanya Ir Hasymi Setiadi, Wakil Ketua Dr Taufik Arrakhman, Sekretaris T Rusli Ahmad. Ketua Komisi B Makmun Solihin, Wakil Ketua Karmilasari MKom MM,

Sekretaris H Mansyur HS MM. Komisi C memilih Marwan Johanes sebagai Ketua Rapat, dan Ketua Komisi C H Erizal Muluk, Wakil Ketua Ir HM Arfa MSi, Sekretaris Drs H Suhardiman Amby AK. Selanjutnya Ketua Komisi D terpilih adalah Hardiyanto SE, Wakil Ketua Masgaul Yunus SH MH, dan Sekretaris H Yurzanimoga SH. Selanjutnya Komisi E dengan juru bicara Sugeng menegaskan belum selesai rapat pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris. Namun anggota Komisi E lainnya menegaskan bahwa yang ditunjuk sebagai pimpinan rapat itu Hj Supriyati SSos dan dimohon Supriyati dapat dihadirkan di ruangan ini sehingga bisa melaporkan hasil dari kesepakatan yang dilakukan di Komisi E. Namun anggota Komisi E lainnya seperti Aherson SSos menegaskan bahwa Komisi E sudah melaksanakan pemilihan Ketua Komisi E, Wakil Ketua, dan Sekretaris hingga sampai pemilihan secara tertutup.

Menurut Aherson begitu kertas suara telah terkumpul di kotak suara pimpinan sementara yang ditunjuk tidak menandatangani. Untuk itu hasil perhitungan yang kita lakukan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris menetapkan Ketua Komisi E Aherson SSos, Wakil Ketua Muhammad Adil dan Sekretaris Ade Agus Hartanto SSos. Dari 11 orang yang hadir kesebelasnya memberikan hak suara.

Namun karena hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagian meninggalkan ruangan.

Rapat pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi E ini berjalan sangat alot dan penuh interupsi namun akhirnya Pimpinan Rapat Paripurna dr Sunaryo memutuskan bahwa Ketua Komis E yang sah adalah Aherson SSos, Wakil Ketua Muhammad Adil, dan Sekretaris Ade Agus Hartanto SSos Kemudian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Ketua Sumiati, Wakil Ketua Almainis, dan anggota Supriati, Yulisman, Ma’mun Solihin, Aherson, Asri Auzar, Azmi Setiadi, Hardianto, Makarius Anwar, Abdul Wahid, Husaimi Hamidi dan Suhardiman Amby.

Selain itu rapat paripurna juga sepakat melakukan rolling terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau. BK yang sebelumnya diketuai oleh Taufik Arrahman kini diketuai oleh Ilyas HU dan Wakil ketua Tengku Nazlah. Sementara untuk posisi pergantian Wakil Ketua DPRD Riau dari PDIP yang sebelumnya dijabat Drs Manahara Manurung kini digantikan oleh Kordias Pasaribu.

“Saya berharap dengan rolling ini, rekan-rekan di DPR ini melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah,” ujar Sunaryo.

Khusus untuk nama Wakil Ketua DPRD Riau yang baru ini imbuh Sunaryo, akan menyerahkan secepatnya kepada Gubernur Riau untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).(adv/ humas/ee/bic)

Pena Amira ­19

ADVENTORIAL Riau

Lagi, Pemprov Riau Sukses Rebut Opini WTP dari BPK RI

PEMPROV (Pemerintah Provinsi) Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Arsyadjuliandi Rachman membuktikan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Sebuah prestasi bergengsi di bidang itu kembali berhasil direbut oleh daerah ini.

20 Pena Amira

L

Ihatlah, sidang Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan Provinsi Riau di gelar di DPRD

Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2016 tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

ADVENTORIAL Riau

Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau ini, di hadiri langsung oleh Anggota VII BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau.

Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Riau tahun 2016 oleh BPK RI kepada DPRD Riau dan Gubernur Riau mengatakan pada tanggal 5 Oktober 2010 yang lalu telah dilakukan MoU antara anggota VI BPK RI dengan ketua DPRD Riau Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Anggota Tim VII BPK RI, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA foto bersama usai Sidang Paripurna Dalam kesepatakan itu disebutkan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Riau, melihat salah satu pasal dari hasil kesepakatan tersebut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan didalam rapat Paripurna yang dihadiri oleh perwakilan BPK RI dan gubernur Riau, oleh sebabnya, paripurna ini merupakan perwujudan dan kesepakatan, kata Ketua DPRD Riau. Selasa (30/5) Selanjutnya, Anggota VII BPK RI Prof.

Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA men-

yampaikan, mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada? DPRD Riau dan Gubernur Riau beserta jajaran atas kerjasamanya, sehingga bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk pengelolaan keuangan Negera yang transparan dan akuntabel.

Pemeriksa keuangan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional dengan BPK dan sebagian akhir dari proses pemeriksaan, mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan hasil pemeriksaan atas dasar laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

“Periksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Penyajian keuangan.

Menurut peraturan keuangan, kreterian yang diberikan untuk mendapatkan WTP adalah penyesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan informasi keuangan. Ketiga, efektifitas sistem pengendalian interen dan keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, Pemeriksa keuangan dimaksudkan untuk mamastikan adanya penyimpangan pengolahan keuangan.

Meski demikian, pemeriksa dilakukan untuk menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggar terhadap potensi dan indikasi kecurangan negara maka akan dilakukan pemeriksaan.

“Berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan BPK RI, atas Laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau 2016. Maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian pemerintah provinsi Riau telah berhasil mempertahankan opini WTP, namun demikian tanpa mengurangi pencapain pemerintah provinsi Riau, BPK masih menemukan beberapa penyesalan yang belum mendapatkan perhatian yaitu masih terdapat penganggaran dan pelaksana kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah daerah, kedua pengolahan transaksi akhir dan pengendalian barang dan jasa tahun 2016 untuk menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara,” ungkap Eddy Mulyadi Soepardi Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Pemerintah provinsi Riau mengucapkan terimakasih kepada BPK RI khususnya Kantor perwakilan BPK Pekanbaru. Anggota VII BPK RI telah menyiapkan hasil pemeriksaan keuangan, dimana Pemerintah Provinsi Riau telah diberikan opini WTP. “Pemerintah provinsi riau harus memperhatikan beberapa hal yang disampaikan untuk demi meningkatkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dimasa yang akan datang dan ini tentunya akan ditindak lanjuti. Kita juga mengaspirasi kerja temanteman OPD, sehingga kita mendapatkan hasil WTP tersebut,” tutup Andi. (adv/humas/ ee/trc)

Pena Amira 21

Noviwaldi Nilai Kerja Pansus DPRD Riau Sudah Luar Biasa

PEKANBARU-DPRD Provinsi Riau membantah kinerja Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan, yang telah bekerja lebih dari sebulan, menurun dilihat dari sedikitnya kehadiran anggota dalam rapat dengar pendapat dengan perusahaan kehutanan dan perkebunan sawit.

“

Yang pasti selaku koordinator saya meliaht kerja teman-teman di pansus sudah luar biasa, kerja siang malam,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa pansus sudah mengatur dan membagi kerja mulai untuk di lapangan hingga pengolahan data. Oleh karena itu, kata dia, jangan berpikir kalau tidak ada saat pertemuan dengan perusahan bukan berarti tidak bekerja. “Sudah ada

tugas masing-masing. Ada yang dilapangan, ada juga yang melakukan pengolahan data yang sudah didapat dari perusahaan,” papar wakil rakyat Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru ini.

Terkait banyaknya kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya kabar banyak perusahaan yang dibeking oleh oknum aparat, Noviwaldy mengatakan itu tidak benar. Menurutnya, sampai saat ini pansus terus berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya.

“Sampai sekarang ini mereka selalu kasih laporan ke saya seperti apa perkembanganya. Saya juga sebagai Wakil Ketua terus menyemangati rekan -rekan. Jadi, jangan sampai ada perusahaan atau sejengkalpun perusahaan yang terlewatkan oleh pansus monitoring ini,” lanjut Politisi Demokrat ini.

Keseriusan tersebut, katanya, ditandai dengan adanya pemanjangan masa kerja pansus yang diperpanjang selama tiga puluh hari. Dikatakannya permasalahan Riau harus selesaikan semuanya dan peraturan perpanjangan masa kerja ini juga dibenarkan.

Kemudian mengenai adanya perusahaan yang enggan menghadiri undangan

Soal Pergantian Waka DPRD Riau, DPRD Mengaku Sudah Terima SK

PEKANBARU-DPRD Provinsi Riau sudah menera Sk dari DPP PDI Perjuangan terkait pergantian Wakil ketua DPRD Riau dari Fraksi PDIP. Tidak hanya surat DPP juga surat dari DPD PDI Perjuangan Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan pergantian posisi wakil ketua DPRD Riau dari PDI Perjuangan.

Pergantian yang dimaksud atas nama Manahara Manurung ke Kordias Pasaribu.

PENA AMIRA 2016 34 22 Pena Amira

tim, dia menyatakan malah patut dicurigai.

Misalnya saja dari Grup Duta Palma yang sudah sudah tiga kali dilakukan pemanggilan namun tidak satupun yang dihadiri Direktur Utama.

“Ya, bisa saja nanti dilakukan pemanggilan paksa. Bila perlu nanti direkomendasikan untuk dibekukan. Kalau perusahaan ini tidak mau hadir tentu perlu dipertanyakan. Kalau mereka tidak bersalah ya kenapa musti takut,” tuturnya.

Seperti diketahui ada sekitar 600 lebih perusahaan yang akan dilakukan monitoring mulai dari perusahaan kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lainnya terkait izin, pajak, dan dampak lingkungannya. Sampai saat ini yang sudah dilakukan monitoring baru di atas 100 perusahaan. (ee/Ant)

H

al itu dibenarkan ketua DPRD Riau Septina primawati saat di konfirmasi mengenai hal itu. Menurutnya dalam rapat BaMus Selasa (2/05/17) Siang sempat disinggung adanya surat masuk, mengenai pergantian pimpinan dari PDI Perjuangan. Surat itu dari DPP dan juga DPD PDI Perjuangan Riau.

Hal senada juga dikatakan Muflihun, Kabag Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Riau. Saat ini sebutnya, surat tersebut sudah berada dimeja pimpinan DPRD Riau untuk kemudian ditindaklanjuti.

Rencananya pergantian pimpinan dewan dari PDI Perjuangan akan diumumkan dalam paripurna selasa petangi, cuman agenda paripurnanya itu sama sekali tidak di bahas di rapat Banmus tentang penyampaian pergantian pimpinan dewan, makanya tidak bisa diumumkan dalam rapat paripurna selasa petang.

Sesuai tatib dewan untuk tindaklanjut dari surat tersebut, terlebih dahulu akan disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pergantian pimpinan dewan.

Setelah itu, akan dilakukan paripurna pengangkatan pimpinan dewan yang baru.

Masih banyak mekanisme yang akan dilalui lanjutnya termasuk proses SK pengangkatan hingga dilantiknya pimpinan yang baru itu. (ee/urc)

Profil INHU

Ditanya Apakah akan Berpasangan dengan HM Harris di Pilgub Riau 2018, Ini Jawaban Yopi Arianto

PEKANBARU, AMIRARIAU. COM Ketua DPD II Partai Golkar (Golongan Karya) Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE merupakan salah nama yang santer disebut-sebut akan maju di ajang Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2018. Ajang politik itu sendiri dimaksudkan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk periode 2018-2023. Bahkan informasi teranyar menyebutkan, di ajang itu Yopi akan mendampingi HM Harris di posisi bakal calon Wagubri, sementara bakal calon Gubri adalah Harris yang kini menjawab sebagai Bupati Pelalawan.

T

api saat ditanya wartawan tentang rumor itu, Yopi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Inhu tidak memberi jawaban yang pasti.

Yopi ditanya wartawan saat menghadiri pelantikan Kordias Pasaribu sebagai Wakil Ketua DPRD Riau sisa masa jabatan 2014-2019 di gedung DPRD Riau di Pekanbaru, Kamis (15/6/2017).

Kordias Pasaribu dilantik untuk menggantikan Manahara Manurung yang sama-sama berasal dari PDI Perjuangan.

Dalam acara itu, hanya tampak Yopi Arianto yang hadir di antara sebanyak 12 kepala daerah di Riau.

Bahkan, Yopi terkesan membuka peluang untuk menggandeng kandidat lain dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau 2018 mendatang. “Bisa saja (berpasangan) dengan Pak Achmad, bisa juga dengan Pak Harris, dan bisa saja dengan Pak Andi Rachman.

Termasuk dengan figur-figur yang lain,” kata Yopi. Achmad yang dimaksud Yopi adalah mantan Bupati Rohul (Rokan Hulu) dua periode yang kini menjabat sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Riau, sedangkan Andi Rachman adalah Gubernur Riau yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau.

Satu hal yang pasti, Yopi memang memberi sinyal untuk maju di ajang Pilgub Riau 2018, tidak jelas benar apakah akan membidik posisi calon gubernur atau wakil gubernur. Ia membahasakan dengan kalimat seperti ini: “Dua periode dipercaya menjabat sebagai Bupati Inhu, setelah itu apalagi,” katanya. “Kalau sudah eselon III, naik ke eselon II, lalu naik lagi ke eselon I. Saya sudah bupati dua kali. Jadi saya harus siap naik pangkat jadi gubernur,” tukas Yopi yang pernah tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia.

Tapi saat ini, menurut Yopi, dirinya selain fokus mengemban tugas sebagai Bupati Inhu periode kedua yang saat ini sedang tertimpa di pundaknya, ia juga tengah berupaya bagaimana meningkatkan popularitasnya di tengah-tengah masyarakat Riau. “Yang jelas, populerkan saja nama kita di Provinsi Riau, di seluruh kabupaten, seluruh desa di Provinsi Riau,” sebutnya.

Upaya Yopi untuk meningkatkan popularitas, seperti yang dilakukannya di DPRD Riau kali ini. Yopi terlihat hadir di tengah-tengah tamu undangan dalam acara Pelantikan Kordias Pasaribu sebagai Wakil Ketua DPRD Riau.

“Kita memperkenalkan diri kepada kawan-kawan di Lembaga Legislatif.

Mudah-mudahan ini menjadikan bahan opini, pembicaraan, maupun kawankawan media,” paparnya.

“Biar saja yang tua-tua panas sekarang. Kita sejuk-sejuk saja dulu, kan masih lama,” kata Yopi, yang mengaku sudah punya kunci meraih kursi Gubernur Riau. Kunci itu adalah Taat Kepada Tuhan, Taat Kepada Masyarakat, dan Taat Kepada Partai. “Saya optimis akan didukung partai,” kata putera mantan tokoh Inhu, Almarhum Soegianto ini. (ismi) Pena Amira 23

Adventorial DISPERINDAK KOTA PeKANBARU

Disperindag Kota Pekanbaru

Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan SEBAGAI instansi teknis yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak, Disperindag (Dinas Perindusterian dan Perdagangan) Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan pelayanan. Berbagai upaya pun telah dilakukan agar masyarakat semakin terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan.

24 Pena Amira

B

ersebab tidak ingin mendapat zona merah soal pelayanan publik dari Ombudsman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru launching klinik pelayanan.

Outlet yang dibangun di depan kantor Disperindag itu melayani 12 perizinan. Selain itu juga ada klinik konsultasi Industri Kecil Menengah (IKM). Di situ pula Disperindag menampilkan SOP yang selama ini tidak pernah dipajang.

Dengan adanya itu, Disperindag Pekanbaru mengklaim bisa menyelesaikan perizinan selama tiga hari. “Loket pelayanan kita sudah ada. Saat ini setiap perizinan yang diurus di Disperindag akan bisa selesai dalam tiga hari,” kata Kepala Disperindag Pekanbaru, Azwan, Jumat (27/5) di Pekanbaru.

Lanjutnya, 12 perizinan itu, 11 di antaranya pelayanan perizinan di bidang perdagangan dan satu di bidang perindustrian.

Pelayanan yang diberikan, kata dia sesuai dengan UU tentang perizinan yang ada di Disperindag.

“Selama ini belum maksimal dalam pelayanannya. Hasil penilaian ombudsman juga kemaren mengatakan kita di zona merah. Itu yang kita perbaiki. Kita ingin berpartisipasi memberikan pelayanan publik dengan maksimal,” paparnya.

Dia juga menjelaskan, untuk klinik pelayanan di bidang industri ini, Disperindag memberikan bantuan pendampingan terhadap industri di Pekanbaru baik baru tumbuh dan juga yang ingin meningkatkan produksinya. “Ini gunanya untuk menyongsong pemberlakuan MEA. Waktu tidak lama lagi, jadi pemilik Induatri Kecil Menengah bisa berkompetisi di MEA,” sebutnya.

Sementara itu Walikota Pekanbaru, Firdaus MT yang meresmikan counter pelayanan sekaligus Klinik Konsultasi IKM mengatakan, peresmian klinik tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mempersiapkan pelaku usaha yang lebih baik.

“Ini merupakan salah satu langkah kita didalam mempersiapkan pelaku usaha kita termasuk dari sektor usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM). Jadi masyarakat bisa berkonsultasi usahanya di sini,” kata Firdaus.

Adventorial DISPERINDAK KOTA PeKANBARU

Adanya klinik tersebut, para pelaku usaha UMKM dapat berkonsultasi tentang industi kecil, jenis-jenis usaha mereka maupun kegiatan-kegiatan lainnya yan berhubungan dengan industri.”Inikan klinik konsultasi, jadi masyarakat bisa berkonsultas tentang persoalan pemasaran, kemasan, managemen dan lainnya. Semua bisa dilakukan disini,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam rangkaian pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagaimana arahan Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus MT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru terus berinovasi.

Tertanggal 11 Mei 2016 lalu, resmi dilaunching Klinik Konsultasi Industri Kecil Menengah (K2IKM) Kota Pekanbaru lewat Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Drs H Azwan M.Si. “Pelayanan klinik ini kita berikan gratis untuk pelayanan pendampingan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di Pekanbaru, agar mereka punya standarisasi atas produk yang mereka produksi,” ujar Kadisperindag Kota Pekanbaru, H Azwan, melalui Sekretarisnya, Hendra, Senin (16/5).

Secara rinci dijabarkan, klinik ini di antaranya bertugas mengembangkan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait pelayanan yang dibutuhkan para pelaku usaha IKM. Seperti menyangkut Hak Kekayaan Intelektual, ISO dan SNI, kemasan produk, legalitas usaha, pemasaran produk, bimbingan proposal, manajemen produksi, dan manajemen keuangan.

“Petugas klinik juga melakukan fasilitas bimbingan dan pendaftaran bagi pro-

duk IKM, termasuk memberikan pelayanan konsultasi dan advokasi dalam rangka membantu menyelesaikan kasus yang menyangkut produk IKM dan lain sebagainya,” bebernya. Dengan begitu, sambungnya, para IKM diharapkan dapat bersaing di pasaran, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan MEA. “Mereka para pelaku IKM akan didampingi para fungsional yang bersertifikasi dari Departemen Perindustrian. Berbagai persoalan yang dihadapi, akan dibantu mencari jalan keluar,” tambahnya. Disebut-

kan juga, digagasnya klinik ini, di antara yang menjadi pertimbangan adalah bahwa IKM dinilai masih banyak memiliki keterbatasan dalam kemandirian manajemen kelembagaan dan kemandirian manajemen pengembangan usaha. “Alhamdulillah kehadiran klinik ini mendapat respon positif.

Terbukti sudah banyak pelaku usaha IKM yang datang minta pendampingan dengan ragam persoalan dan kita sangat terbuka melakukan pendampingan,” tambah Hendra. (adv/humas/ee/grc/arc)

Pena Amira 25

DPRD Bengkalis

Sah, Nanang Hariyanto Jadi Anggota DPRD Bengkalis

BENGKALIS-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Indra Gunawan melantik Nanang Hariyanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Bengkalis, Selasa (2/5) sore.

Pelantikan Nanang melalui berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau KPTS/253/ III/2017, tanggal 10 Maret 2017.

26 Pena Amira

T

urut hadir Bupati Bengkalis Amril Mukminin, unsur pimpinan Kaderismanto, Forkompinda, Pejabat Pemkab Bengkalis dan 20 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis mengucapkan selamat kepada Nanang Harianto, kami berharap saudara segera menyesuaikan diri baik itu diinternal maupun di eksternal,” kata Wakil Ketua DPRD Indra Gunawan dalam sambutannya. Ia juga berharap kepada Nanang Harianto agar segera dapat melaksanakan berbagai tugasnya selaku anggota DPRD Bengkalis.

Nanang Hariyanto yang tercatat sebagai Politisi Partai Demokrat dan menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis itu resmi menggantikan Rismayeni, S.Pdi dari partai yang sama. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Bengkalis ini berjalan dengan tertib dan lancar di gedung DPRD. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut turut dihadiri Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Ketua Partai Demokrat (PD) Bengkalis Sulaiman

Zakaria, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkalis diwakili Yulianto, dan seluruh pimpinan Partai Politik (Parpol), serta Forkopimda Bengkalis.

Pelantikan Nanang Hariyanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menggantikan Rismayeni yang tersandung kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dihadiri 20 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan dinyatakan memenuhi kourum. Pengambilan sumpah jabatan Nanang Hariyanto langsung dihadapan pimpinan DPRD Bengkalis Indra Gunawan, Kaderismanto, dan Zulhelmi.

“Saya bersama segenap pimpinan dan anggota DPRD Bengkals mengucapkan selamat kepada rekan kita Nanang Hariyanto, dan diharapkan secepatnya saudara menyesuaikan diri,”kata Indra Gunawan.

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Bengkalis Nanang Hariyanto, SH ini turut diwarnai dengan ucapan papan selamat di depan gedung DPRD. Selain itu juga ucapan selamat dari kerabatnya yang saling bersalaman usai dilantik.(ee/ipc/rpc)

DPRD Bengkalis

BENGKALIS-Kendati dikenal sebagai daerah kaya, Kabupaten Bengkalis juga tak luput dari persoalan rasionalisasi anggaran menyusul makin menyusutnya APBD sebagai imbas dari penurunan DBH Migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi).

Legislator Bengkalis Minta TAPD Sikapi Rasionalisasi dengan Bijak

B

elakangan mencuat rumor di tengah masyarakat bahwa tahun anggaran 2017 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis bakal terancam dirasionalisasi lagi mencapai 20 persen dari total APBD yang disahkan. Rumor ini sontak saja mendapat respon dari kalangan dewan sendiri.

Seperti disampaikan anggota Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah, H.Azmi Rozali Fatwa SIP bahwa pihak eksekutif di-warning harus menyelamatkan anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak terutama masyarakat sekiranya memang terjadi rasionalisasi APBD tahun ini.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menyikapi rasionalisasi dengan bijaksana, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, khususnya

program pembangunan yang menyangkut dengan infrastruktur serta peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkalis,”kata Azmi, Selasa 25 April 2017 mengingatkan.

Politisi PKS itu juga mengharapkan supaya dalam melakukan rasionalisasi harus objektif, dimana kegiatan-kegiatan mubazir seperti anggaran rutin di organisasi pemeirntahan daerah (OPD) seharusnya menjadi prioritas pengurangan. Misalnya, pengadaan AC (Air Conditioner), pembelian kain gorden, meja, kursi serta yang dianggap tidak penting.

“Yang tak kalah pentingnya belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas yang tidak urgen, kegiatan sosialisasi dan seminar yang kurang bermanfaat harus dihilangkan. Termasuk yang tak kalah pentingnya adalah Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) juga harus

dirasionalisasi,”ulas Azmi menegaskan.

Apakah memang 20 persen DBH tahun ini ditunda transfer atau tidak barulah diambil kebijakan,’saran Johan, dari Partai Nasdem.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Bengkalis H.Bustami HY SH soal bakal kembali terjadinya rasionalisasi anggaran, ia belum dapat memastikannya. Karena sejauh ini belum ada surat resmi dari kementerian keuangan RI di Jakarta, terkait akan terjadinya tunda bayar mencapai 20 persen.

Untuk diketahui, apabila memang terjadi rasionalisasi APBD sebesra 20 persen dari total APBD yang disahkan sebesar Rp 3,69 trilyun pada akhir Desember lalu, maka realisasi APBD Bengkalis pada tahun 2017 ini hanya berkisar pada angka Rp 2,9 trilyun lebih. (ee/trc)

Pena Amira 27

ADVERTORIAL ROHIL

SIAPA mengira kondisi Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) saat ini dihadapkan dengan realitas yang berat menyusul kebijakan pemerintah pusat melakukan pemangkasan DBH Migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) untuk Rohil sebagai dampak merosotnya harga minyak dunia di pasar internasional.

Sejumlah program pembangunan yang sebelumnya sudah dianggarkan terpaksa mengalami pemangkasan yang tidak diharapkan.

Pariwisata, Sektor Tumpuan Harapan Baru bagi Rohil 33

ADVERTORIAL ROHIL

S

ampai kapankah kondisi seperti itu akan berlangsung? Pemkab Rohil di bawah duet kepermimpinan Bupati H. Suyatno AMP dan Wakil Bupati Jamiludin sepertinya tidak mau berlarut-larut menatapi dan meratapi realitas yang ada. Pasangan pemimpin yang merupakan pilihan langsung masyarakat Rohil itu terus mencari upaya agar bagaimana perekonomian Rohil tidak hanya bersandar pada migas seperti yang terjadi selama ini. Salah satu sektor yang dilirik adalah kepariwisataan, didukung oleh potensi besar yang dimiliki Rohil di bidang yang satu ini.

Sebenarnya, sudah sejak lama Kabupaten Rokan Hilir dikenal dengan kekayaan ragam budaya dan objek pariwisatanya.

Dengan luas wilayah 8.941 km? dan jumlah penduduk mencapai 700 ribu jiwa lebih.

Negri berjuluk seribu kubah ini sungguh menyimpan pesona kekayaan budaya bernilai tinggi yang masih dianut secara turun temurun.

Salah satu tradisi turun temurun yang kini menjadi primadona wisata Rokan Hilir adalah ritual bakar tongkang yang kini menjadi agenda wisata tahunan Kabupaten Rokan Hilir. Ritual Bakar Tongkang yang dikenal juga sebagai Upacara Bakar Tongkang kini bahkan menjadi salah satu agenda wisata nasional yang mampu memperkaya khasanah budaya nusantara.

Tak heran jika setiap ritual ini dilaksanakan, bakar tongkang selalu menjadi pusat perhatian wisatwan lokal dan mancanegara. Setiap dilaksanakan, kegiatan ini mampu menyedot jumlah wisatawan yang datang ke Rokan Hilir seperti dari Jakarta, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan hingga Tiongkok. Melihat potensinya, Pemkab Rokan Hilir kemudian menjadikan kegiatan tahunan ini sebagai event sumber pariwisata serta promosi daerah.

Tak hanya ritual bakar tongkang, Rokan

Hilir juga menyimpan banyak pesona alam seperti Pulau Jemur, Bono, Pulau Tilan dan Danau Napangga. Pulau Jemur yang terletak sekitar 45 km dari Ibu Kota Bagan Siapi-api dan 45 mil dari Negara Tetangga Malaysia.

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang terdekat dari Pulau Jemur.

Pulau Jemur sebenarnya merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari beberapa buah pulau antara lain, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik serta pulau-pulau kecil Lainnya.

Menjadi salah satu ikon pariwisata Rokan Hilir

D

i tahun 2017 ini, Pemerintah kabupatan Rokan Hilir rencananya akan melaksanakan program budidaya ikan laut secara besar-besaran. Selain airnya yang jernih, pasir yang putih dan suasana yang tenang, Pulau Jemur diyakini mampu menarik perhatian pengunjung dan investor. Hal ini tentu sesuai dengan potensi Rokan Hilir yang menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di dunia.

Komisi B DPRD Riau bahkan sudah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan program Budidaya perikanan laut di daerah yang memiliki luas 250 hektar tersebut. “Alasan kami memilih Pulau Jemur sebagai pusat budidaya tahun 2017 mendatang, karena Pulau Jemur sendiri memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan tempat budidaya ikan, dengan airnya yang jernih dan lingkungannya yang tenang,� ujar Karmila Sari, anggota Komisi B DPRD Riau.

Jenis ikan yang akan dibudidayakan di Rokan Hilir yakni ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan kerapu, ikan kakap dan lain sebagainya. Budidaya ikan

Pulau jemur dibiayai oleh investor dari Norwegia, yang akan memberikan kredit ringan kepada petani, dan 15 persen lagi menggunakan anggaran Pemkab Rohil.

Pulau Jemur memiliki Pemandangan dan Panorama alam yang indah. Selain itu Pulau Jemur kaya dengan hasil lautnya, di samping dihuni oleh spesies penyu, dimana pada musim tertentu penyu-penyu itu naik ke pantai untuk bertelur.

Satwa langka ini dapat bertelur sebanyak 100 sampai 150 butir setiap ekornya.

Selain itu di Pulau Jemur juga terdapat beberapa potensi wisata lain diantaranya adalah Goa Jepang, Menara Suar, bekas tapak kaki manusia, perigi tulang, sisa-sisa pertahanan Jepang, batu Panglima Layar, Taman Laut, dan pantai berpasir kuning emas.

Bila dilihat dari potensi, letak dan posisi Pulau Jemur, memang sangat cocok di kembangkan menjadi kawasan resort, dimana berbagai kegiatan wisata sangat bisa dikembangkan lagi di Pulau Jemur ini, diantaranya, berselancar, menyelam, dayung dan sebagainya.

Potensi pariwisata lain yang juga akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah menjadikan Kecamatan Sinaboi sebagai sentral budidaya kerang.

Selain memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah, Sinaboi juga memiliki potensi kerang yang berkualitas tinggi. Pihak kecamatan setempat bahkan mengklaim kerang di daerahnya merupakan kualitas terbaik dibandingkan kerang yang berada di kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika).

Sejalan dengan itu untuk menunjang Rokan Hilir sebagai tujuan pariwisata nasional, pemerintah kabupaten menggandeng pemerintah pusat tahun 2017 nanti akan membangun infrastruktur penunjang seperti dermaga permanen dan tower jaringan telekomunikasi di pulau Labuhan Bilik, tidak jauh dari Pulau Jemur.

J

Ketenangan Laut di Pulau Jemur

umlah obyek wisata di kabupaten ini memang terus bertambah, seiring ditemukannya potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap. Pembangunan sektor pawisata Rokan Hilir tentu tidak terlepas dari peran aktif dan komitmen Pemerintah kabupaten Rokan Hilir dibawah kepemimpinan Bupati Suyatno yang terus membenahi pembangunan kepariwisataan.

Di era MEA, sektor pariwisata diperkirakan akan menjadi sektor yang paling bisa diandalkan, mengingat akan terbukanya kedatangan turis asing dari berabgai negara ke Indoneswia. Para turis, biasanya akan mengincar daerah-daerah yang pariwisatanya masih original, disamping menyimpan kekayaan alam. Objek wisata di Rokan Hilir, sudah pasti akan menjadi salah satu surganya para turis. (adv/humas/ee/otc)

33

Pena Amira 29

Potret Inhu

Safari Ramadhan Sampai Sampai Pelantikan Kades

S

EPANJANG Mei 2017, Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE terlibat dalam sejumlah kegiatan, yang kebanyakan dilakukan di dalam daerah.

Antara lain, Bupati Yopi Arianto kembali melanjutkan kegiatan safari Ramadannya, Rabu (14/6/2017) sore. Kali ini, orang nomor satu di Kabupaten Inhu tersebut, hadiri gelaran buka puasa bersama ratusan masyarakat Kecamatan Kuala Cenaku. Selain Bupati Yopi, dalam acara yang dipusatkan di halaman depan Kantor Camat itu, juga turut dihadiri Bupati Kabupaten Pelalawan, H M Harris.

30 Pena Amira

Kunjungan Bupati Pelalawan beserta sejumlah jajarannya tersebut, dalam rangka silaturahmi usai melakukan kunjungan di Kabupaten Inhil. Suasana yang begitu akrab, tampak dari pertemuan kedua pimpinan daerah kabupaten yang saling bertetangga ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada pak Harris Bupati Kabupaten Pelalawan yang telah hadir di Kabupaten Inhu. Beliau hadir bersama kita untuk bersilaturahimi usai menghadiri acara di Kabupaten Inhil,� ujar Bupati Yopi sekaligus mengenalkan Bupati Kabupaten Pelalawan itu kepada masyarakat.

Sementara lima Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kecamatan Rakit Kulim dan Peranap hari ini resmi dilantik dan diambil sumpahnya, Selasa (16/5/2017). Pelantikan yang dimulai sejak pagi hingga siang hari itu, dihadiri langsung oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto. Dimulai dari Kecamatan Peranap, pelaksanaan pelantikan yang dipusatkan di Aula Kantor Camat, Albert Irwand resmi menjabat sebagai Kepala Desa Pandan Wangi usai dilantik dan diambil sumpahnya oleh Camat Azwarno. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Inhu tentang pemberhentian kepala desa

Potret Inhu

dan pengangkatan penjabat kepala desa.

Di bagian lain, pembukaan gebyar kontes bonsai dan pameran komunitas kreatif Kabupaten Inhu berlangsung meriah. Event akbar yang dibuka resmi Bupati Inhu H Yopi Arianto itu, dibanjiri ratusan masyarakat yang hadir memadati lokasi pelaksanaan kegiatan di Ruang Terbuka Hijau, Rengat (8/5/2017) malam. Event yang digesa oleh Perkumpulan Pecinta Bonsai Indonesia (PPIB) Kabupaten Inhu, menjadi semakin meriah ketika warna warni kembang api mewarnai langit Kota Rengat sebagai tanda pembukaan kegiatan tersebut. “Ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya diselenggarakan PPIB Inhu pasca resmi terbentuk pada Maret 2017 lalu�, Ungkap Ket-

ua Pelaksana Kegiatan Adri Bahar.

Pemkab Inhu melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar lomba cipta menu tingkat Kabupaten Inhu tahun 2017, Selasa (9/5/2017) di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Inhu. Kegiatan yang telah menjadi agenda rutin tahunan ini, secara resmi dibuka oleh Ketua PKK Kabupaten Inhu Ibu Rezita Meylani Yopi yang dalam kesempatan itu, turut menerima berbagai ucapan selamat ulang tahun dari para peserta dan tamu undangan yang hadir. Untuk tahun ini, kategori yang dilombakan adalah cipta menu bahan pangan lokal (non beras) dengan peserta lomba para kelompok tim penggerak PKK dari seluruh kecamatan se Kabupaten Inhu.***

Pena Amira 31

Adventorial Siak

PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Siak di bawah kepemimpinan Bupati Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfefdri M.Si. membuktikan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat berbagai kalangan dengan sejumlah inovasi yang dilakukan.

B

uktinya, bicara soal inovasi pelayanan publik, Kabupaten Siak sudah diakui di tingkat Nasional. Negeri Istana yang dipimpin H Syamsuar itu, lagi-lagi menerima penghargaan untuk ketiga kalinya masuk dalam Top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2017.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan Mentrian Pendayaguaan Aparatur Negara (Kemenpan RB), Asman Abnur, kepada Bupati Siak, Syamsuar, di Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (20/5) malam.

Usai penyerahan penghargaan itu, Syamsuar tampak senang dan bersyukur karena penghargaan ini adalah untuk yang ketiga kalinya dalam pelayanan publik yang berbeda.

32 Pena Amira

Tiga Tahun Berturut-turut

Siak Raih Anugerah Top

99 dari Kemenpan-RB

“Alhamdulillah, tiga tahun berturutturut Kabupaten Siak mewakili Riau, menerima anugerah Top 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara (Kemenpan RB),” ungkap Syamsuar.

Pada Tahun 2015, jelas Syamsuar, Pemkab Siak menerima pelayanan publik di bidang System Perizinan Online Tracking System (SPOTS). Tahun 2016 Pemkab Siak menerima anugerah pelayanan publik dalam bidang respon cepat perbaikan jalan rusak.

“Tahun 2017 ini, kita juga mendapat penghargan inovasi pelayanan publik dalam bidang alarm persalinan yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi,” ucap Syamsuar.

Syamsuar bertekat untuk berinovasi dalam melayani masyarakat, segala bidang digalakkan untuk meningkatkan pelayanan.

Dan semua pelayanan harus mudah, murah, cepat, dan transparan.

Dirinya berharap, semua UPTD Puskesmas membuat sistem yang sama, sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Siak.

Selain itu, ia ingin sistem ini dikembangkan

lagi melalui jaringan internet atau online.

(Victy) Diakui, sejak dilantik menjabat Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 20112016, pemerintah kabupaten Siak komit terhadap peningkatan pelayanan publik.

Hal tersebut tertuang dalam salah satu visi pembangunan Kabupaten Siak yaitu mewujudkan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau tahun 2016.

“Kami terus melakukan upaya-upaya dan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena sudah menjadi niat kami selaku pemimpin bagaimana melayani masyarakat dengan baik.” Hal itu disampaikan Wakil Bupati Siak Alfedri saat menyambut kunjungan dari Ombudsman RI Perwakilian Riau di ruang Pucuk Rebung, Kamis 14/01/2016.

“Baru-baru ini kami (kabupaten Siak) satu-satu se-Riau masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 menerima penghargaan dari Kementerian PAN RB di Surabaya. Inovasi Pelayanan Publik ini adalah program Unit Reaksi Cepat perbaikan jalan berlubang Dinas BMP Siak, dan juga hasil aduan dari masyarakat khusus jalan kabupaten saja,” jelas Mantan

Adventorial Siak

Kadis PPKAD Siak.

Lebih lanjut Alfedri menyampaikan inovasi yang sudah dilakukan antara lain, Paten dan e-Paten di seluruh kecamatan.

Pelaksanaan Paten ini mendapat penghargaan dari Kemendagri yang selanjutnya dipilih sebagai daerah percontohan Nasional.

Sistem Perizinan Online dan Tracking System (SPOT) dari BPMP2T, kebijakan zero complaint pada pelayanan administrasi terpadu kecamtan (Paten) di kecamatan Sungai Mandau masuk Top 99 Sinovik 2016.

Usaha kesehatan gigi sekolah dengan fit for school programe, Jambore perpustakaan kampong, Sistem informasi perizinan 3 in 1 (cara mudah layanan investasi), Itsbat nikah keliling wujudkan nawa cita pertama, zero asap rokok, serta peningkatan kapasistas, kinerja guru dan tenaga kependidikan, (GTK) dengan pemanfaatan SI-PINTAR dalam monitoring tingkat kehadiran GTK dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak.

Tak berlebihan bila Pemkab Siak dinilai daerah paling tanggap di Provinsi Riau. Ini terkait komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Riau, Ahmad Fitri, saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Siak Sri Indrapura, Kamis (23/2/17) lalu. Katanya, ini menyusul kecepatan Pemkab Siak memberikan jawaban atas surat Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau perihal pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan publik.

“Kami melihat komitmen pemkab Siak terkait pelayanan publik luar biasa, terlihat dari kesigapan pemkab dalam menyikapi

surat yang kami berikan kepada beberapa Kabupaten di Provinsi Riau. Tahun lalu, Pemkab Siak juga menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, sekaligus meraih peringkat pertama Pelayanan Terbuka Satu Pintu (PTSP),” ujar Ahmad Fitri.

Dia juga menilai, saat ini Pemkab Siak telah berhasil melakukan berbagai perbaikan, sehingga berhasil naik peringkat dibidang pelayanan publik. “Meskipun penilaian baru dilakukan sejak 2016 lalu, Pemkab Siak sudah berada diperingkat 35 dari 85 kabupaten se-Indonesia terkait standar pelayanan” jelasnya.

Ahmad Fitri mengatakan, sebelumnya hanya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menjadi sampel penilaian. Namun di tahun 2016, Pemkab Siak terpilih menjadi daerah sampel pelayanan publik ketiga.

“Di Kabupaten Siak kami menilai 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk melihat seberapa baik tingkat kepatuhan Pemkab Siak melalui produk

layanan,” katanya.

Penanggungjawab lembaga pengawas pelayanan publik di Riau ini, ke depan juga berharap Pemkab Siak bisa masuk dalam zona hijau dengan kategori tingkat kepatuhan tinggi.

Sebelumnya, Bupati Siak, Syamsuar, mengatakan, komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang prima. “Untuk mengevaluasi kualitasnya kami senantiasa terbuka terhadap masukan berbagai pihak khususnya masyarakat,” sebut Syamsuar.

Selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada ombudsman, orang nomor satu di Negeri Istana ini juga mengaku akan melakukan penilaian internal terhadap beberapa produk pelayanan publik di Pemkab Siak. “Kami juga ingin tahu apa-apa saja yang menjadi kekurangan dan kendala dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/humas/ee/ dari berbagai sumber)

Pena Amira 33

GALERI ROHIL

Bupati Suyatno Launching CFD,

Wabup Tinjau Pelaksanaan UN

T

IGA pucuk pimpinan di Kabupaten Rohil (Rokan Hilir), masing-masing Bupati Suyatno, Wakil Bupati Jamiluddin, dan Sekdakab Surya Arfan, terlibat dalam kesibukan berbeda. Bupati Suyatno, misalnya,membuka Launching Car Free Day (CFD) Bagansiapiapi. Acara Launching CFD dimeriahkan penyanyi Nurliza peserta Dangdut Academy 4 Indosiar asal Bagansiapiapi. “Hari ini kita Launching perdana Car Free Day, dan kegiatan ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita, serta pengurangan polusi udara dari asap kenderaan. CFD ini akan kita laksanakan setiap minggunya, dari pada harus berlibur keluar daerah setiap minggu,� kata Suyatno.

Bupati Suyatno juga memboyoni 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil termasuk Sekretariat Daerah (Sekda) Drs H.Surya Arfan,Msi melakukan kun-

28

34 Pena Amira

PENA AMIRA 2016

jungan ke Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB di Jakarta.

Kunjungan tersebut untuk melakukan pertemuan dan diskusi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja para OPD. Di bagian lain, Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Jamiluddin dan rombongan melaksanakan peninjauan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Kecamatan Rimba Melintang. Peninjauan Pelaksanaan UN Wakil Bupati Drs Jamiludin didampingi Sekretaris Disdik H Nasir, Camat Rimba Melintang Burhanudin.S.Ut, Ketua PGRI Rohil Zulfikar,Kasubag Humas Pemkab Rohil Hasnul Yamin, serta Kapolsek Rimba Mintang AKP Boy Saputra dan masyarakat tempatan, Selasa 2 Mei 2017 Rimba Melintang Rokan Hilir.*** -----------------------------------------foto-foto: dari berbagai sumber ------------------------------------------

GALERI ROHIL

28

PENA AMIRA 2016

Pena Amira 35

Ttd, Indra Gunawan SE Ketua

Sutarno SH Wakil Ketua H. Amrul S.Sos. M.Si. Sekwan

Hendri Pangaribuan A.Md. Wakil Ketua