Soal Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sukosari

Indah memberikan dukungan kepada Komunitas Tanaman Hias. Anniversary Ke-5 Puspa Semeru

Diramaikan 12 Komunitas

Tanaman Hias Lumajang

Lumajang, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Lumajang terus mendukung pertumbuhan dan kemajuan komunitas tanaman hias. Karena ini merupakan salah satu upaya dan ikhtiar pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Saya dukung kegiatan seperti ini, karena ini meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan jenis-jenis tanaman yang mulai langkah,” ungkap Wakil Bupati Lumajang Indah

Amperawati dalam acara bursa tanaman hias peringatan Aniversary ke-5

Puspa Semeru di Alun-Alun Timur Lumajang, Ahad (5/3). Sementara itu, Ketua Puspa Semeru Lumajang Agrista Firmansyah menjelaskan, selain menggelar kegiatan bursa tanaman hias mulai 4 - 12

Maret 2023, pihaknya juga mengadakan konsultasi terkait tanaman hias, lelang tanaman hias, dan beberapa hiburan guna menarik warga untuk berkunjung. “Kita akan terus berinovasi agar masyarakat tidak bosan dan tertarik untuk mengunjungi acara bursa tanaman hias,” jelasnya. (gus/lis)

Razia Balap Liar

Jember, Memorandum Kades Sukosari dan ketua KUD Bhineka Tunggal Ika Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember untuk dimintai keterangan terkait sewa-menyewa gedung KUD yang berdiri di atas tanah kas desa (TKD).

Kepala Kejaksaan Negeri Jember I Nyoman Sucitrawan melalui Kepala Seksi Intelijen Sunarmo, tak banyak memberikan keterangan. Hanya membenarkan telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memanggil untuk memintai keterangan kepada Kades Sukosari Ahmad Romadlon dan ketua KUD Bhinneka Tunggal Ika.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait berdirinya bangunan KUD Bhinneka Tunggal Ika di tanah kas desa. Sementara kami masih mengumpulkan bahan keterangan untuk saya laporkan kepada pimpinan,” kata Sunarmo.

Ahmad Romadlon, Kades Sukosari menyampaikan ada dua poin yang menjadi kesepakatan antara pihak pemerintah desa dan KUD, yakni pengembalian uang sewa dan

Halaman Polres Jember Jadi Bengkel Motor Dadakan

Jember, Memorandum Banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke nomor telepon selular Kasatlantas Polres Jember AKP Arum Tinambala terkait balap liar di jalan lintas selatan (JLS) langsung disikapi.

Bersama tim gabungan alap-alap dan anggota Satlantas Polres Jember melakukan operasi balap liar di JLS perbatasan Kabupaten Jember dan Lumajang.

Sejumlah 150 personel gabungan yang diterjunkan dibagi dua tim yang menyisir dari barat dan timur. Operasi ini berhasil menjaring motor yang memakai knalpot brong dan tidak sesuai dengan standar pabrikan.

Kasatlantas Polres Jember AKP Arum Tinambala mengatakan, pihaknya menggelar operasi ini karena banyaknya laporan dari warga yang resah karena JLS yang digunakan balap liar. “Banyaknya pengaduan lewat chatting ke WhatsApp, seringnya jalur JLS dijadikan ajang balap liar yang sangat menggangu keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kami bersama tim alap-alap melakukan razia telah mendapatkan 124 kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong,” katanya, Senin (6/3). Seluruh kendaraan dikembalikan ke standar pabrikan dan melengkapi surat-suratnya jika ingin mengambil serta didampingi orang tua.

Sementara, Iptu Heru Siswanto, Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Jember menambahkan, sesuai instruksi Kasatlantas AKP Arum Tinambala, pihaknya ingin menciptakan Jember Zero Brong Area (Zebra).

“Bersama tim gabungan propos TNI dan anggota alap-alap melakukan razia di JLS tempat yang dijadikan arena kebut-kebutan, mayoritas menggunakan knalpot brong,” katanya.

Sementara dari jumlah yang bisa mengambil sesuai ketentuan masih 22 motor, yakni 16 mengambil bersama orang tua dan melengkapi orderdilnya. Sedangkan 6 motor tidak membawa surat-surat pada hari ini menunjukkan kelengkapan surat BPKB dan STNK.

“Kami mengimbau kepada orang tua untuk mencegah pada anak mengubah motor menggunakan knalpot brong dan kelengkapan orderdil (kaca spion). Semua ini bertujuan tidak lain mengurangi kecelakaan dan kebisingan di pemanfaatan lahan TKD.

“Tadi ada dua poin yang dibahas dalam permintaan keterangan oleh pihak kejaksaan, yakni pengembalian uang sewa gedung dan pemanfaatan lahan TKD. Kejaksaan memberi waktu hingga Rabu mendatang untuk penyelesaian kesepakatan tersebut,” ungkap Ahmad Romadlon, di kantor Kejari Jember, Senin (6/3).

Gedung di lokasi TKD Sukosari, lanjut Romadlon, disewakan pengurus KUD sejak 2019 hingga 2024. “Dari tahun 2019 hingga 2022 disewakan sebesar Rp 15 juta dan di 2022 hingga 2024 disewakan Rp 10 juta,” jelasnya.

Saat proses sewa-menyewa tersebut, kata Romadlon, ada keterlibatan oknum mantan kades, oknum mantan BPD, dan Kasun aktif Desa Sukosari.

“Kami berharap masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena mereka masih warga saya semua. Kami ingin memanfaatkan lahan TKD tersebut untuk menjadi pasar desa demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Sukosari,” pungkasnya. (edy/lis) jalan raya,” pungkasnya. Sementara itu, Aslan, warga Paseban mengaku jika wilayahnya sering digunakan balap liar. Bahkan sering juga ada bentrokan dan perkela- hian antarkelompok pemuda dan hal ini meresahkan warga sekitar. “Mudah-mudahan dengan adanya operasi ini bisa membuat efek jera, sehingga tidak ada lagi balap liar dan pengguna jalan yang lain bisa aman. Kami berterima kasih kepada aparat kepolisian yang bergerak cepat merespons keluhan masyarakat,” kata Aslan. (edy/lis)