JEMBER-LUMAJANG Program J-Berbagi Berbuah Laporan ke Bawaslu

Jember, Memorandum

Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Berbagi (J-Berbagi) menuai laporan Jaringan Edukasi

Pemilu Untuk Rakyat (JEPR) Jawa

Timur. Mereka mendatangi Kantor

Bawaslu Kabupaten Jember di Jalan Dewi Sartika 54.

Ini lantaran program J-Berbagi yang membagi-bagikan barang kepada masyarakat berupa beras, uang tunai, alat ibadah, bantuan untuk ibu hamil dan menyusui, penderita stunting, serta penyandang disabilitas dinilai menguntungkan tiga calon legislatif (caleg) dan partai peserta pemilu.

Kedatangan JEPR Jatim dan rombongan ditemui Dwi Endah

Prasetyowati, Divisi Penanganan

Pelanggaran dan Data Informasi

Bawaslu Jember, untuk menanyakan pelimpahan surat laporan JEPR Jatim atas dugaan pelanggaran Pemilu

2024. Sambil menunjukkan foto-foto pejabat negara (Bupati Jember), pejabat struktural di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan J-Berbagi bersama masyarakat dan tiga caleg dari tiga partai politik (parpol).

Koordinator JEPR Kabupaten

Jember Irham Fidaruzziar menerangkan, pelaporan tersebut atas dugaan pelanggaran Pasal

283 UU No 7 Tahun 2017 Junto

Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara Junto Pasal

9 ayat (2) Undang-Undang No

5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara Junto Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah

No 94 Tahun 2001 Junto Pasal 11 huruf c PP 42 tahun 2004 dalam pelaksanaan kegiatan J-Berbagi

Kabupaten Jember

Menurut Irham Fidaruzziar, bahwa tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juli 2023 dimana masa kampanye dilaksanakan pada

23 Oktober 2023 hingga 10 Februari

2024. Hal ini sesuai dengan PKPU

03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan

Jadwal Penyelenggaran Pemilihan

Umum Tahun 2024. Artinya, sejak 14

Juli 2023 Undang-Undang No 7 Tahun

2017 dan semua peraturan terkait

Pemilu 2024 berlaku aktif.

Artinya, perbuatan pejabat negara dan struktural di Kabupaten Jember dalam kegiatan J-Berbagi dengan melibatkan peserta Pemilu 2024 dalam hal ini ketua partai dan caleg

DPR RI hingga caleg DPR kabupaten/ kota.

Sedangkan menantu Bupati

Jember dalam banyak kesempatan diperkenalkan sebagai anggota DPRD

Kabupaten Jember, namun dia tidak menggunakan pin DPRD. Ini dinilai tidak profesional dan keberpihakan

Pemkab Jember kepada peserta pemilu. “Setelah melakukan investigasi mendalam, kami melaporkan satu pejabat negara di Kabupaten Jember, 15 pejabat struktural di tingkat kabupaten, 30 pejabat struktural di tingkat kecamatan dan 20 pejabat struktural di tingkat kelurahan,” urai Irham, Sabtu (29/4).

Sedangkan Ketua JEPR Jatim Rico Nurfiansyah Ali menambahkan, yang disangkakan adalah pelanggaran Pasal 283 ayat (2) UndangUndang Pemilu No 7 Tahun 2017. Disebutkan, pejabat negara dan struktural aparatur sipil negara (ASN) melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan.

Bukan rahasia umum lagi, dalam kurun waktu sebulan Pemkab Jember melakukan program kegiatan J-Berbagi. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara bersumber dari APBN dan APBD. Namun sayang, proses pelaksanaannya hanya melibatkan tiga fungsionaris parpol.

“Kegiatan tersebut kami duga kuat hanya berpihak tiga partai. Sedangkan peserta pemilu yang lain tidak dilibatkan. Bahkan kegiatan ini di-upload di media sosial/akun resmi Pemda Jember, baik Instagram atau Facebook, akun diskominfo serta PPID Pemkab Jember, akun Instagram dan akun Tiktok Hendi Siswanto,” jlentreh Rico.

Menurut Rico, dalam kegiatan J-Berbagi tersebut tiga caleg secara masif sudah mendompleng untuk menyosialisasikan diri. Ini seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perundang undangan.

“Mengacu Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 tahun 2022, No: 800-5474 tahun 2022 No: 245 tahun 2022; No: 30 Tahun 2022; NO: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” tandas Ketua JEPR Jatim.

Tentunya dugaan ketidaknetralan pejabat negara dan pejabat struktural di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan dipanggil dan diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Sementara Dwi Endah Prasetyowati, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jember, setelah menerima kedatangan pengurus dan anggota JEPR Kabupaten Jember dan Jawa Timur kepada wartawan mengatakan, yang mana JEPR telah melayangkan surat laporan ke Bawaslu Jawa Timur yang dilimpahkan ke Bawaslu Jember.

“Mereka datang untuk meminta kejelasan laporan yang telah dikirimkan ditindaklanjuti apakah tidak. Benar Bawaslu Jember telah menerima pelimpahan sejak tanggal 27 April, dan kami masukkan dalam register (proses penanganan dugaan pelanggaran),” ungkapnya. (edy/lis)

Bahkan tim Ganjaris juga mendapatkan dukungan dari tokoh advokasi kondang Priarno. Selain itu, tokoh aktivis pergerakan antikorupsi Trianto, didaulat untuk menyampaikan dukungannya kepada para Relawan Ganjaris yang hadir. Bahkan, tokoh KRPK Blitar ini, menegaskan hanya Ganjar Pranowo yang mampu melanjutkan estafet program Presiden Joko Widodo selanjutnya. Di antara dengan nawacitanya, program reforma agraria yang membebaskan jutaan hektare lahan untuk masyarakat.

“Program Pak Jokowi yang spektakuler, dikagumi dunia dengan nawacitanya, hanya Pak Ganjar Pranowo. Di antaranya pembangunan IKN mercusuarnya. Sehingga para relawan wajib untuk memenangkan Pak Ganjar,” ucap Trianto bersemangat disambut gemuruh tepuk tangan. Sementara itu, dalam konsolidasi Relawan Ganjaris banyak masukan dan usulan agar segera mewujudkan perjuangan. Usulan tersebut datang dari dedengkot PDI- Perjungan Suwito. Tokoh partai yang menjabat ketua DPRD kabupaten, agar para relawan segera membentuk posko-posko Relawan Ganjaris.

“Kita tunggu hasil rapat selanjutnya, kami usulkan pembentukan posko relawan hingga tingkat TPS,” pintanya disambut tepuk tangan ratusan relawan yang hadir. (pra/nus/lis)

Baru Dilantik, Pengurus PCNU Lumajang Diminta Inovatif

Lumajang, Memorandum Bupati Thoriqul Haq didampingi Ketua TP PKK Musfarina Thoriq, Wakil Bupati Indah Amperawati dan jajaran Forkopimda Kabupaten

Lumajang menghadiri Pelantikan

Bersama dan halal bi halal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lumajang di GOR Wira Bhakti, Ahad (30/4).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum PBNU

KH Yahya Cholil Staquf. Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU

KH Yahya Cholil Staquf mengucapkan selamat kepada para pengurus PCNU Kabupaten Lumajang yang baru saja dilantik. Dirinya berharap para pengurus yang baru dapat memberikan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Harus bisa dirasakan dampaknya, maslahatnya untuk masyarakat, basis sampai ke keluarga. Banyak tugas yang menanti saudara-saudara semuanya, utamanya pengurus yang barus saja dilantik. Selamat bertugas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam kesempatan itu mengapresiasi sinergisitas yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PCNU Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, NU telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya bagi masyarakat Lumajang. Segala pemberdayaan bisa langsung dilakukan oleh warga NU.

“Kami sadar bahwa NU telah menjadikan bagian penting masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat. Banyak program yang telah bersinergi, itu menjadi bagian penting, itu komitemen kami untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Cak Thoriq sapaan Bupati Lumajang juga menyinggung terkait rumah sakit NU yang saat ini sudah dalam tahap persiapan operasional. “Rumah sakit NU ini akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Ini menjadi salah satu komitmen saya dan ibu wakil bupati. Ini merupakan tambahan untuk pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan,” imbuhnya.

Berikut beberapa nama dalam susunan kepengurusan PCNU Kabupaten Lumajang masa khidmah

2023-2028, Rois Syurah KH M Husni Zuhri; Ketua PCNU Kabupaten Lumajang Dr H Muhammad Darwis MPdi; Sekretaris Dr A Ihawanul Muttaqin; Ketua PC Ansor Kabupaten Lumajang Muhammad Mughits Naufal; Sekretaris Mohammad Farid Wazdi. (gus/lis)