Buruh Demo di DPRD Madiun Desak Cabut UU Ciptaker

Madiun, Memorandum Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2023, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI)

Madiun, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (1/5). Massa buruh mendesak agar UU Cipta Kerja (Ciptaker) dicabut.

Pantauan di lapangan, massa buruh mengendarai motor dan membawa poster berisi beberapa tuntuntan. Adapun poin-poin tuntutan para buruh yakni, penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pembentukan Perda Kabupaten Madiun tentang

Perlindungan Tenaga Kerja. Hingga tuntut kenaikan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 15 persen tahun depan. “Kami meminta DPRD Kabupaten Madiun untuk menyampaikan anspirasi kami, agar DPR RI mencabut UU Cipta Kerja,” kata Ketua FSBI

Bupati

mengaku, telah menyusun produk hukum daerah tersebut. Namun masih terkendala aturan diatasnya, sebab UU Cipta Kerja masih dalam bentuk Perppu sehingga masih belum ada turunannya. “Kami juga masih menunggu referensi yang ada,” tuturnya.

Madiun, Ahmad Sholeh. Kedati begitu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono dan jajaran pimpinan, tidak menemui massa secara langsung. Mereka merasa kecewa hanya ditemui oleh jajaran Komisi D DPRD Madiun, yang dinilai tidak memiliki wewenang tinggi terhadap membuat draft tentang pencabutan UU Cipta Kerja untuk disampaikan kepada DPR RI. “Harapannya Ketua DPRD bisa memberikan langsung jawaban kepada kami, soal pencabutan ke DPR RI. Karena komisi D hanya akan meneruskannya ke Ketua DPRD, ini yang kami sesalkan,” ungkap Ahmad Sholeh. Kemudian, tentang perda pihaknya mendesak Pemkab Madiun untuk segera menerbitkan produk hukum untuk mengatur perlindungan ketenagakerjaan. Dengan harapan dapat menjamin kuantitas dan kualitas hak-

Minta Kepsek Inventarisasi

Masalah dan Potensi Sekolah

Madiun, Memorandum

Bupati Madiun Ahmad Dawami meminta kepala SD dan SMP untuk segera menginventarisasi permasalahan dan potensi sekolah yang dinaungi. Hal itu disampaikan saat penyerahan SK kepada 162 aparatur sipil negara (ASN) jabatan fungsional guru dan kepala sekolah di Gedung Dwija Hayu Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

“Target jangka panjang, PPDB sudah dipersiapkan sebelumnya, kita berharap siswa memiliki technical skill yang tinggi dan social skill yang tinggi dari segala lini siswa harus kita bekali,” katanya.

Pihaknya tidak ingin keberadaan

Hari Pertama

Pendaftaran

Bacaleg DPRD

Ngawi Sepi

Ngawi, Memorandum sekolah negeri di Kabupaten Madiun tertinggal dibandingkan sekolah swasta yang ada. Untuk itu, setiap sekolah diharuskan melakukan evaluasi untuk mencari solusi agar dapat dilakukan perbaikan kualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kalau masyarakat berharap anaknya punya karakter building kita siapkan,” pungkasnya. (dry/lis)

Wali Kota Maidi Jaring Ide untuk Kemajuan

Kota lewat MCIM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi resmi membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD setempat untuk Pemilu Legislatif 2024. Adapun pendaftaran bacaleg itu dibuka selama dua pekan, mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023.

Anggota KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat menjelaskan, pembukaan pendaftaran bacaleg DPRD itu dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 pada 1-13 Mei 2023.

“Pada tanggal 14 Mei 2023, di hari terakhir pendaftaran, KPU akan melayani mulai pukul 08.00-23.59,” katanya, Senin (1/5).

Dijelaskan, mekanismenya setelah partai politik mendapatkan akses aplikasi sistem informasi pencalonan atau Silon untuk pendaftaran bacaleg pada Pemilu 2024, maka semua dokumen yang sudah di-upload tetapi partai politik harus memenuhi dengan datang ke kantor KPU.

“Setelah dilakukan pengecekan dokumen, maka partai politik akan menerima daftar atau tanda terima,” jelasnya.

Selanjutnya, tahapan verifikasi administrasi dan dari hasil verifikasi administrasi ini dalam hal kebenarannya. “Jika ada kekurangan akan kita kembalikan dan ada masa perbaikan,” terangnya.

Ditambahkan, hari pertama pendaftaran dibuka belum ada partai politik yang melakukan pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Ngawi. (aa/lis)

Madiun, Memorandum Ibarat magnet, kemajuan Kota Madiun mampu menarik perhatian masyarakat luas. Tak terkecuali para pesohor negeri ini. Itu terlihat tatkala pelaksanaan Madiun City International Meeting (MCIM) di Balai Kota Madiun, Sabtu (29/4) lalu.

Tak sekadar berkunjung, sederet pejabat penting ikut menyumbangkan ide serta pemikiran untuk pembangunan Kota Madiun. Di antaranya, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudataan (PMK) Muhadjir Effendy, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo serta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

“Kota Madiun harus bisa ikut mengubah. Maka dari itu, melalui MCIM ini kami mencoba menjaring ide untuk kemajuan kota kita,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, kemarin. Menurut Maidi, ide serta masukan yang disumbangkan para tokoh penting tanah air itu sangat diperlukan untuk tatanan Kota Pendekar ke depan. Khususnya dalam pembangunan kota ini menuju smart city. Bahkan, Maidi berangan-angan membangun kota ini menjadi smart train Bukan tanpa alasan, mimpi wali kota tersebut didukung lantaran adanya industri perkeretaapian di Kota Madiun. Termasuk disokong perguruan tinggi perkeretaapian yang ada di kota ini. ‘’Ini menjadi daya tarik Kota Madiun. Ke depan, kota kita akan semakin menjadi pusat perhatian. Baik nasional maupu internasional,” harapnya.

Dia menambahkan, MICM yang digelar bak musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di kelurahan maupun kecamatan yang acap dilakukannya. Ketika seluruh musyawarah tingkat terbawah telah dilaksanakan, patut jika musrenbang tingkat internasional juga diinisiasi.

“Inilah yang saya beri nama musrenbang internasional. Kami perluas upaya menggali ide untuk menjadikan Kota Madiun semakin berkembang dan maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mas/lis)

-hak pekerja yang ada di Kabupaten Madiun.

Sementara terkait UMK, buruh menuntut kenaikan sebesar 15 persen di 2024. Sebabnya UMK Kabupaten Madiun, hanya naik sebesar Rp 7.000 hingga Rp 10.000 setiap tahunnya. Jumlah itu dinilai sangat kecil, di- bandingkan kebutuhan sehari-hari yang terus mengalami menaikan. “Kami mengusulkan nanti 2024 naik 15 persen,” pintanya. Menyikapi tuntutan buruh, utamanya soal Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi

Sementara soal tuntutan UMK, buruh mendapat jawaban dari Bupati Madiun Ahmad Dawami setelah bergeser dari DPRD mendatangi kantor Bupati. Menurutnya, kenaikan UMK ditetapkan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Termasuk pertumbuhan ekonomi serta keberhasilan pengendalian inflasi di daerah

“Dari hasil itu, dewan pengawas akan menghasilkan perhitungan yang baik meningkatkan UMK. Kami mengajak semua saja untuk bersama-sama mengendalikan inflasi agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat,” ujar dia. (rap/dry/lis)

DPRD Ngawi Setujui Rekomendasi LKPj Bupati 2022

Ngawi, Memorandum DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2022 Bupati menjadi Keputusan DPRD. Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menjelaskan, secara umum kinerja pemerintah daerah sudah cukup bagus, namun dengan beberapa catatan yang harus dijadikan dasar untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Meski secara umum capaian kinerja terutama dalam penyerapan anggaran keuangan pemerintah daerah mencapai persentase 97 persen.

Dikatakan, masih minimnya pencapaian pendapatan asli daerah yang baru sekitar 12 persen dari target minimal 20 hingga 22 persen untuk postur APBD, sehingga perlu dilakukan peningkatan baik dari sektor wisata serta potensi yang lain.

“Jadi perlu dilakukan peningkatan baik dari sektor wisata serta potensi yang lain,” kata Heru Kusnindar usai rapat, Jumat (28/4) lalu.

Sementara itu, Yuwono Kartiko saat menyampaikan rekomendasi LKPj Bupati Ngawi mengatakan, berdasarkan data capaian makro ekonomi pada 2022 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2022, bahwa ekonomi Kabupaten Ngawi pada 2022 dilaporkan tumbuh positif 3,19 persen meningkat dibanding 2021, tetapi masih di bawah target RKPD Tahun 2022 yaitu 3,7-4,5 persen.

“Selama tahun 2022, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan arah kebijakan, target, dan sasaran yang ditentukan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab Ngawi Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2022, dan Perjanjian/Kontrak Kinerja Bupati Tahun 2022, serta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Lebih lanjut terkait dengan urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (WPD) selama 2022, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama 2022 memiliki tingkat ketercapaian indikator program maupun kegiatan kinerja rata-rata di atas 91 persen, artinya sangat tinggi.

Namun demikian, urusan bidang kesehatan dilaksanakan oleh tiga instansi yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Dr Soeroto dan puskesmas terdapat program dan kegiatan yang tingkat ketercapaian indikator program maupun kegiatan rendah atau sangat rendah, yaitu pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota dengan tingkat ketercapaian indikator kegiatan hanya 40 persen atau sangat rendah. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 50 persen atau rendah.

“Perangkat daerah itu capaian kinerja output-nya bagus atau tinggi, tapi ternyata impact-nya lemah. Artinya, program-programnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab capaian kinerja hanya diukur dengan serapan anggaran,” ujarnya. Yuwono menambahkan, DPRD Ngawi merekomendasikan jika dewan mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui program dan kegiatan strategis. Namun masih ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi dewan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi ke depannya. Di antaranya penerapan PPK BLUD bagi RSUD Dr Suroto, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya harus mampu mengelola pendapatannya secara mandiri. Dalam rangka mendukung dan memaksimalkan pelayanan masyarakat perlu adanya kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah-langkah inovatif dan strategis dari Pemerintah Kabupaten Ngawi guna kemajuan RSUD Dr Suroto, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap seperti peralatan dan sarana-prasarana medis lainnya yang memadai. Juga disertai SDM yang professional dan inovatif dalam pengelolaannya. Kemudian, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dibangun puskesmas fasilitas rawat inap perlu dioptimalkan.

“Yang jelas perlu upaya yang serius guna peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan reformasi pelayanan kesehatan yang menyeluruh di daerah,” katanya.

Terpisah, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengakui jika perlu dilakukan peningkatan terhadap sumber PAD, maka pihaknya dalam waktu dekat meminta OPD teknis untuk segera melakukan perumusan dalam menggali potensi terhadap PAD. “Apa yang menjadi rekomendasi DPRD Ngawi akan kita tindaklanjuti,” katanya. Ke depannya, hasil rekomendasi yang diserahkan oleh DPRD kepada Bupati Ngawi diharapkan dapat menjadi upaya dalam peningkatan kinerja bupati melalui perangkat daerah dengan begitu akan berdampak langsung pada ikut meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (adv/lis)