Suko Widodo: Jangan Ditindas Penguasa

PENGAMAT komunikasi politik

Suko Widodo berpandangan bahwa peringatan Hari Buruh mulai kehilangan esensinya. Sebab, kini momentum Hari Buruh mulai menjadi panggung politik bagi partai politik (parpol) tertentu.

“Akhirnya hanya jadi alat panggung politik. Kasihan yang buruh murni tak pernah terwakili,” sebut pria yang karib disapa Sukowi ini, Senin (1/5).

Lebih jauh Sukowi menguraikan, Indonesia tidak pernah mempunyai sejarah buruh yang baik. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari praktik industrial yang tak pernah mapan.

“Konsepnya cukup bagus, hubungan

Jakarta dalam waktu dekat.

“Allhamdulillah kita terkonfirmasi diterima oleh Pak Menkopolhukam minggu ini di kantor beliau di Jakarta sesuai harapan perwakilan pimpinan serikat buruh/ pekerja untuk menyampaikan aspirasinya,” harapnya. Nantinya, seluruh fasilitasi aspirasi pada forum dialog bersama Menkopolhukam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya agar para buruh dan pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi khususnya harapan terkait revisi UU Cipta Kerja. Selain itu, agar buruh dan pekerja juga bisa mendapatkan informasi utuh dan komprehensif mengenai UU Cipta Kerja.

Dihadapan para Buruh yang ter- industrial Pancasila, tetapi praktiknya sangat parah,” tutur dosen Universitas Airlangga (Unair) ini.

Dirinya lantas memberikan sejumlah catatan agar peringatan Hari Buruh memiliki nilai manfaat. Pertama, menginisiasi sebuah ruang komunikasi terbuka dengan mengulas masalah buruh antara penguasa, pengusaha, dan buruh.

“Catatan saya kedua, jangan sampai buruh tertindas pengusaha, dan pengusaha juga jangan ditindas oleh penguasa. Penguasa bisa kita pahami oknum atau regulasi, yang mengakibatkan pengusaha kesulitan,” tuntas Sukowi. (bin/ono) gabung dalam KSPI, KSBSI, KSARBUMUSI, KSPI, SPSI RTMM, SPSI LEM, SPSI KEP, SPN dan FSPMI, Khofifah juga berkomitmen untuk mengawal tujuh rekomendasi buruh pada momen May Day tahun ini.

“Mari kita kawal bersama dan ingatkan saya jika ada yang terlewatkan. Rekomendasi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama bagaimana buruhnya sejahtera, terlindungi tetapi dalam waktu yang sama ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh dan bangkit,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, terima kasih atas kondusifitas yang dilakukan oleh Buruh. Dan ini menunjukkan sikap yang positif yang dilakukan oleh para buruh sehingga bisa mendukung iklim investasi bisa dilakukan di Jatim.

“Kondusifitas May Day ini menjadi bentuk hal yang baik dengan mengendepankan Kamtibmas dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat. Kami juga siap untuk mengawal aspirasi dari Buruh untuk sampai ke Jakarta menemui Menkopolhukam,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Serikat Pekerja Jatim (Gesper) Jatim Fauzi mengatakan, di momentum May Day tahun 2023 ini para Buruh di Jatim menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Gubernur Khofifah.

Adapun tujuh poin tersebut, pertama Buruh meminta Gubernur Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI terkait UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Kedua, pihak buruh menginginkan Gubernur bersama DPRD membuat peraturan daerah (perda) tentang jaminan pesangon dan bisa dijalankan di tahun 2023. Rekomendasi ketiga, yakni mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keempat, Buruh meminta Gubernur melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, rekomendasi kelima yakni Gubernur agar segera menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan. Sedangkan, poin keenam yaitu meminta kepada Gubernur agar Kadis-

Bersambung ke halaman 10

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu

SEJUMLAH peserta aksi unjuk rasa (unras) terpantau mengenakan atribut dan mengibarkan bendera partai politik (parpol) pada perayaan Hari Buruh, kemarin. Atribut Partai Buruh yang merupakan parpol nomor urut 6 peserta Pemilu 2024 banyak dibawa peserta. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya tak memungkiri hal ini. Kendati demikian, pihaknya menyatakan bahwa akan mengkaji lebih dalam dan melakukan pleno pimpinan terhadap hasil pengawasan pada peringatan Hari Buruh, Senin (1/5).

“Saat ini, kami masih melakukan kajian hasil pengawasan. Kami akan plenokan terlebih dahulu dengan pimpinan yang lain,” kata Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.

Sebelumnya, Bawaslu Surabaya telah mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu se-Surabaya dan semua pihak yang hendak memperingati Hari Buruh agar tidak melakukan kegiatan kampanye Pemilu 2024. Bawaslu meminta agar momentum tersebut dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan para buruh.

“Kita sudah imbau dengan mengirimkan surat edaran untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum, seperti menawarkan visi, misi, program, dan citra diri dalam peringatan Hari Buruh 2023,” pesan Agil.

Bersambung ke halaman 10