Satu Burung Nuri Kepala Hitam/Kasturi kepala hitam

Antisipasi Sengketa Tahapan Verifi kasi Administrasi

Sesi diskusi KSPN dan FSPM Indonesia bersama Disnakertrans Jatim.

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/BINTANG

Rakernas FSPM Indonesia Sikapi Ancaman Pengurangan Hak Pekerja

Surabaya, Memorandum

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) bersama Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Indonesia melantik pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Hotel Bumi Surabaya di Ruang Airlangga Hotel Bumi Surabaya, Jumat (26/8).

Di samping melantik pengurus SPM Hotel Bumi Surabaya, juga menghelat Rakernas FSPM Indonesia Tahun 2022 yang diawali dengan kegiatan diskusi mengenai UU Cipta Kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim, lalu dilanjutkan dengan pemilihan Presiden FSPM Indonesia.

Plt Presiden KSPN Saiful Busroni menjelaskan, dalam kesempatan Rakernas FSPM Indonesia kali ini, pihaknya juga mengajak pengurus dari seluruh regional berdiskusi menyoal UU Cipta Kerja dengan tema Ancaman Pengurangan Hak-hak Pekerja.

“Hari ini (kemarin, red), kita mengadakan pelantikan pengurus baru di sini. Yakni, melantik pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Hotel Bumi Surabaya. Dan kebetulan, kita juga mengadakan rakernas. Kemudian yang menjadi pokok dari pembahasan forum ini adalah tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” urai Saiful.

Menurut telaahnya, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja kurang efektif. Lantaran nilainya berada di bawah UU lainnya. Dia pun telah membedah dan menemukan 8 UU yang berhubungan dengan tenaga kerja atau buruh itu sendiri.

“Jadi UU Ciptaker itu nilainya dibawah undang-undang yang pertama yaitu UU 13 tahun 2003. Di catatan kita, ada 8 UU yang harus kita klasterkan. Jadi klasternya ada hubungannya tentang tenaga kerja,” jelasnya.

Lebih jauh, Saiful berharap para buruh dapat hidup layak sesuai yang di UUD 1945. Namun, Saiful menegaskan bahwa kelayakan iti bisa terjadi, apabila aturan-aturan yang dibuat menuju ke sana, menuju ke kelayakan itu.

“Di pasal 27 ayat dua UUD 1945 itu kan bunyinya kita berhak atas penghidupan yang layak. Kalau hidup yang layak, berarti juga pekerjaan yang layak. Kalau pekerjaan sudah layak, maka upahnya juga harus layak. Nah salah satu hal kenapa kita ngomong masih tidak layak, termasuk mengenai omnibus law, itu karena proses pembuatannya kita tidak dilibatkan dan sebagainya, sehingga timbul permasalahan. Dan hal-hal semacam ini yang mesti diperbaiki ke depan,” tuntasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Sugeng Lestari SH MH menandaskan, sejatinya kesejahteraan pekerja atau buruh tak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut dia, kesejahteraan buruh tak berpatok pada aturan pemerintah. Ada yang lebih penting daripada itu. Yakni, dilihat dari peraturan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Dalam peran serikat pekerja, PKB ini sangat penting. Yakni menjaga kesejahteraan pekerja, baik yang diatur ke dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Aturan yang tertuang di dalamnya itu tidak downgrade dan tidak berkurang. Jadi harus dikawal dengan baik oleh serikat pekerja,” urainya.

Dengan bertambahnya serikat pekerja mandiri (SPM) di Hotel Bumi Surabaya ini, maka FSPM Indonesia memilik 3 SMP di sektor perhotelan, khususnya yang ada di Surabaya. Dua di antaranya yang lebih dulu ada yakni, SPM Hotel Shangri-La dan SPM Hotel Majapahit. Ke depan, FSPM Indonesia akan terus menambah jumlah serikat pekerja. Hal ini sebagai wujud menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja. (bin/ono)

Jangan Hanya Mengurangi Genangan Sambungan dari halaman 3

Kebonsari Elveka, hingga rencana pengerjaan saluran air Jalan Ketintang.

“Jadi untuk menghilangkan banjir, yang posisinya ada di Injoko (Jalan Gayungsari Kebonsari) daerah Gayungsari, daerah Menanggal, itu aliran air tidak kita buang ke saluran Kebon Agung,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dia menerangkan, ketika aliran air masuk ke kawasan Injoko (Jalan Gayungsari Kebonsari), maka aliran air dari kawasan Jalan Menanggal dan Gayungsari akan dialihkan ke saluran crossing yang berada di depan Mall Cito agar tidak membebani saluran Kebon Agung.

“Setelah itu di depan Cito ada crossing menuju ke arah Korem. Ada rumah pompa, melewati rel kereta api, sehingga itu yang kita buatkan saluran yang terkoneksi. Jadi nanti air yang dari Menanggal, Gayungsari, Injoko, tidak membebani yang ada di Kebon Agung,” ungkap dia.

Menurutnya, perlu dilakukan pemilahan saluran air sesuai daya tampung dan konektivitas saluran, agar aliran air tidak membebani pada satu titik tertentu.

“Kebon Agung kalau terbebani segini luar areanya, maka secara otomatis Kebon Agung mulai dari Jalan Raya Jemursari pasti banjir sampai ke Jalan Medokan karena tidak kuat untuk nariknya, jadi aliran air kira pecah-pecah sesuai bebannya,” terang dia.

Oleh sebab itu, dengan adanya pemilahan saluran air, Pemkot Surabaya bisa menghitung beban atau intensitas air untuk mencegah timbulnya banjir di kawasan tersebut.

“Dia harus terbagi, sehingga satu tempat harus tahu kalau tempat ini mampu menampung berapa meter kubik . Maka kita belokkan kesini. Kita juga mengecek lagi yang ada di Bozem Aquatic (Bozem Jambangan) agar tidak membebani saluran Kebon Agung,” tandasnya.

Hal selaras diutarakan Wakil Wali (wawali) Kota Surabaya Armuji. Dia menuturkan bahwa pemkot telah melakukan pemetaan dan mengantongi data sejumlah wilayah yang rawan banjir, terutama pada musim hujan. Karena itu, proyek penanggulangan banjir, mulai dari pemetaan luasan wilayah terdampak hingga elevasi genangan digencarkan.

“Kami minta pengerjaan mulai awal sampai fi nishing diawasi betul agar sesuai spesifikasi. Masyarakat juga diharap turut mengawasi. Hasil yang diinginkan adalah bagaimana saat musim hujan nanti dapat mengurangi genangan tengah kota,” kata Armuji.

Guna memastikan proyek penanggulangan banjir berjalan maksimal, Armuji lantas seringkali melakukan peninjauan. Dirinya ingin pengerjaan saluran maupun crossing hingga pembangunan rumah pompa di tengah kota dapat efektif mengurangi volume genangan saat musim hujan tiba.

“Pekerjaan rumah kita sangat banyak tantangannya. Beban saluran air meningkat karena pemukiman. Pusat perkantoran dan perdagangan juga makin banyak tumbuh di pusat kota, sehingga kita siasati melalui revitalisasi saluran tengah kota agar

Ketua DPRD Minta Penyerapan Maksimal Sambungan dari halaman 3

berimbang,” urai mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Pantauan Memorandum, pemkot juga tengah melakukan crossing saluran di Jalan Frontage Wonokromo. Di lokasi tampak dua alat berat sedang bekerja, Jumat (26/8) sore. Arus lalu lintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jembatan Sawunggaling pun sementara dialihkan.

Pengawas Proyek dari CV Sanjaya Karya Persada, Arif mengatakan, pihaknya menang lelang dan diminta oleh DSDABM untuk mengerjakan fl exible pavement kolektor sepanjang lebih kurang 175 meter.

“Hari ini selesai, besok tinggal dirapikan saja. Ini termasuk proyek penanggulangan banjir dari dinas. Kita kerjakan sejak Juli dengan target selesai 120 hari,” urai Arif.

Selanjutnya, setelah pemasangan box culvert tersebut, akan dilanjutkan dengan pengaspalan hingga pembuatan pedestrian.

“Proyek ini untuk mengkoneksikan saluran yang ada di Wonokromo ini menuju sungai di sisi Jembatan Joyoboyo,” tandas Arif. (bin/ono)

Surabaya, Memorandum

Mengantisipasi adanya sengketa proses tahapan verifi kasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024, KPU Jatim bersama KPU kabupaten/ kota se Jawa Timur merapatkan barisan. Upaya ini dengan menggelar rapat koordinasi persiapan tahapan sengketa proses parpol peserta pemilu.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim Muhammad Arbayanto mengatakan, sebagai penyelenggara harus siap menghadapi semua tahapan. “Semuanya berpotensi adanya pelanggaran,” terang Muhammad Arbayanto.

Muhammad Arbayanto mengakui, menghadapi semua tahapan yang kemungkinan memunculkan pelanggaran. “Baik pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, serta sengketa baik proses maupun hasil,” kata Arba.

Karena itu, divisi hukum bekerja di setiap tahapan, sehingga peran dan dukungan yang maksimal diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan. Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Diperlukan langkah untuk memitigasi beberapa persoalan yang mungkin muncul.

“Sangat dimungkinkan Berita Acara hasil verifi kasi administrasi kita dijadikan objek sengketa proses, meskipun posisi kabupaten/kota membantu untuk melaksanakan verifi kasi admnistrasi, lantas bagaimana peran kabupaten/ kota dalam mengahadapi hal tersebut” ujar Arba.

Sementara itu, anggota KPU Republik Indonesia Mochammad Afi fuddin, menjelaskan pentingnha meningkatkan kapasitas dan kompetensi divisi hukum.

“Peningkatan kapasitas jajaran anggota KPU sebagai upaya persiapan dalam menghadapi sengketa,” terang Afi f.

Penanganan pelanggaran administrasi pada aturan pemilihan dan pemilu berbeda. “Pada penyelenggaraan pemilihan, posisi KPU cenderung pasif. Prosedurnya mulai dipanggil dan diminta kajian untuk kemudian jadikan rekomendasi. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemilu, adanya pelanggaran administrasi harus melalui proses persidangan yang di dalamnya harus mempersiapkan jawaban sehingga KPU dapat bereksepsi,” kata dia.

KPU mengkaji dan mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum serta memformulasikan bagaimana mekanisme menghadapi pelanggaran administrasi dan sengketa.

Selain memperkuat kapasitas, terakhir Afi f mengatakan jika pihkanya akan memperkuat dukungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memaksimalkan fungsi pengawasan oleh inspektorat.

Turut mendampingi rakor, anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, Insan Qoriawan dan Sekretaris Nanik Karsini. Sedangkan dari KPU Kota Malang hadir pula sejumlah komisioner dan sekretaris. (day/ono)

Pilkada Dimajukan, Parpol Daerah Rugi

Surabaya, Memorandum

Muncul usulan Pilkada serentak akan dimajukan September 2024. Sebelumnya disepakati Pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024.

Usulan ini disampaikan Ketua KPU RI dan membuat reaksi sejumlah pihak. Karena jarak pelaksanaan pemilu hingga pemilihan kepala daerah semakin dekat, dinilai akan merugikan parpol di tingkat daerah. Sebab, jarak pelaksanaan antara Pileg dan Pilpres dengan Pilkada akan jadi semakin pendek.

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad mengatakan, pelaksanaan pileg dan pilkada semakin dekat. “Urusan keputusan pelaksanaan kontestasi memang menjadi kewenangan di tingkat pusat. Namun, dia berpendapat usulan itu hendaknya dipikirkan ulang,” terang Anwar Sadad.

Dalam perspektif partai di tingkat provinsi, lanjut Anwar Sadad, nanti akan terlibat dalam Pilkada tentu mempercepat pelaksanaan tidak menguntungkan.

Sadad menyampaikan sejumlah alasan. Menurutnya, konstelasi politik pilkada serentak akan berkaitan dengan pileg 2024 yang rencananya akan digelar Februari. “Sebagaimana ketentuan, hasil pileg itu akan menjadi acuan untuk kontestasi pilkada,” terang dia.

Mempercepat pelaksanaan pilkada bakal memperpendek waktu parpol untuk berkontestasi di pilkada. “Menjadi lebih pendek misalnya untuk sosialisasi. Bulan Februari ke September artinya hanya 7 bulan,” jelasnya.

Politisi senior Indrapura ini menilai dengan rentang waktu itu sangat pendek untuk persiapan para kontestan. “Kalau infrastruktur menurut saya tidak jadi persoalan, tapi yang paling krusial adalah pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi kandidat dan perluasan dukungan,” tambahnya.

Disisi lain, pasca Pileg 2024 sedikit banyak berpotensi mengubah peta politik ditingkatan regional. Sebab, perolehan kursi parpol akan berpengaruh besar pada pergerakan politik menuju Pilkada mendatang. Kalau infrastruktur menurut saya tidak jadi persoalan, tapi yang paling krusial adalah pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi kandidat dan perluasan dukungan.

ANWAR SADAD

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim

“Alasan itu dalam pandangan saya usulan KPU itu tidak menguntungkan parpol ditingkat daerah,” tuntas Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim.

Terpisah, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengusulkan agar Pilkada Serentak 2024 baik di level kota, kabupaten, maupun provinsi, dimajukan ke September. Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan agar Pilkada 2024 digelar pada bulan November (Pasal 201). Kesepakatan informal antara KPU, pemerintah, dan DPR RI pada 24 Januari lalu pun menyetujui Pilkada 2024 diselenggarakan 27 November 2024.

Menurut Hasyim, majunya jadwal ini sebagai bagian dari upaya mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah pada Desember 2024. “Selama ini, Pilkada Serentak itu yang tercapai baru keserentakan pencoblosan, keserentakan pelantikan belum.

Hasyim menjelaskan, pemungutan suara yang baru digelar November 2024 terlalu dekat dengan rencana pelantikan pada Desember 2024, mengingat selalu adanya potensi digelarnya pemungutan dan penghitungan suara ulang hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). (day/ono)

“Beasiswa Pemuda Tangguh bertujuan membantu biaya pendidikan pelajar SMA/SMK/MA, sehingga mencegah pelajar putus sekolah akibat terbelit masalah biaya. Saya bersyukur telah dibuka gelombang 2. Ini tentu kabar gembira bagi pelajar Surabaya yang membutuhkan,” kata Adi Sutarwijono, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat (26/8).

“Gelombang kedua telah dibuka. Apreasiasi saya untuk Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji dan jajaran Pemkot Surabaya yang menangani,” sambungnya.

Seperti diketahui, gelombang pertama dibuka 17-24 Juni lalu. Namun hanya diikuti 5 ribu pemohon. Yang memenuhi syarat hanya 1.421 pelajar pemohon beasiswa. Sedangkan dalam dokumen APBD Kota Surabaya tahun 2022, ditetapkan kuota sebanyak 13.415 pelajar.

“Sehingga kuota gelombang kedua yang tersedia sangat banyak yakni, 11.994 pelajar SMA/SMK/MA. Silakan para pelajar yang membutuhkan beasiswa, segera mendaftar,” ajak Adi.

Setiap penerima beasiswa, diberikan dana Rp 200 ribu per bulan. Adi berharap dana bantuan tersebut dipakai untuk menunjang kepentingan-kepentingan pendidikan para pelajar. Misal, membantu membayar sekolah, membeli seragam, sepatu, buku alat tulis, dan sebagainya.

Adi menyatakan, salah satu catatan penting pada gelombang pertama adalah soal syarat-syarat dan mekanisme. Kalangan legislatif meminta syarat dan mekanisme dipermudah. Juga soal sosialisasi yang kurang sehingga banyak pelajar tidak tahu.

“Ini yang harus diatasi di gelombang kedua. Kalau perlu melibatkan jaringan sekolah, camat, lurah, RW, RT, dan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga massif,” kata Adi.

Beberapa waktu lalu, Adi bertemu kalangan pelajar SMA/SMK, yang diorganisir Aliansi Pelajar Surabaya. “Ternyata infonya tidak tuntas dan merata di kalangan pelajar,” ungkap Adi.

“Saya berharap gelombang kedua terserap maksimal, sehingga jumlah penerima manfaat yakni para pelajar kalau bisa memenuhi kuota yang tersedia alias terserap 100 persen,” imbuh mantan jurnalis ini. (bin/ono)

Selesaikan Problem Lokal Perkotaan Sambungan dari halaman 3

“Melalui padat karya, diharapkan serapan anggaran berjalan. Selain itu, antisipasi banjir juga maksimal,” tegas dia.

Pengajar manajemen bencana Pascasarjana Universitas Airlangga ini menyebutkan, saat ini Unair sedang mendidik lurah dan camat Kota Surabaya untuk talent manajemen. Bagaimana menyelesaikan solusi menghadapi isu isu perkotaan yang selama ini timbul. “Harus survive, dimana program pembangunan infrastruktur melibatkan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Kota Surabaya,” aku Cak Parto sapaan akrabnya.

Meski begitu, penyelesaian problem lokal harus dengan penanganan berbeda disetiap wilayah. Karena karakteristik masyarakat di Surabaya Selatan berbeda dengan problematikan Surabaya Utara. Demikian juga dengan permasalahan di Surabaya Barat akan berbeda penanganannya dengan Surabaya Timur.

Selain itu, Suparto juga mendorong pemkot mengerahkan dan melibatkan MBR untuk melakukan perbaikan di lingkungan masing-maaing dalam upaya memperbaiki lingkungan.

“Diharapkan berbagai upaya itu, Surabaya mampu mengatasi banjir. Sehingga smart city Surabaya bisa naik kelas. Karena itu pemkot bersama warga kota sedang bergerak,” tegas dia.

Dengan pola itu, praktisi hukum lingkungan internasional ini, berharap lurah dan camat, serta OPD sebagai kaki tangan wali kota, harus mampu menyelesaikan problematikan di lingkungan terdekatnya.

“Karena itu nomor hand phone lurah, camat harus diketahui warganya. Lurah wajib tau dan menyelesaikan di wilayah. Prorgam lokal harus selesai,” tutup Suparto. (day/ono)