Dua SMK Swasta Kota Blitar Masuk Seleksi Sekolah Unggulan

berguna untuk meningkatkan kompetensi, SDM maupun pengembangan lainnya.

Blitar, Memorandum

Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mulai 25 Januari hingga 2 Februari 2023 nanti ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blitar. Wakil Bupati Blitar itu akan bertugas sementara menggantikan Bupati Blitar Rini Syarifah karena melaksanakan ibadah umrah.

“Penunjukan ini dicantumkan resmi dalam Surat Perintah Tugas (SPT) No. B/180.09/20/409/2023, tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh bupati, memerintahkan Wakil Bupati Blitar untuk melaksanakan tugas dan wewenang, dengan tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati Blitar,” terang Rahmat, Selasa (24/1).

Menurut Rahmat Santoso, penunjukan dirinya sebagai Plh Bupati Blitar ini dilakukan lantaran Bupati Blitar Rini Syarifah sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci, sehingga diperlukan pengganti untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar.

“Benar memang ada SPT dari Mbak Rini (Bupati Blitar) untuk melaksanakan tugas dan wewenang selama Mbak Rini Syarifah melaksanakan ibadah umrah,” kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, jika ia akan terus berkoordinasi dengan Bupati Blitar Rini Syarifah dalam hal kebijakan strategis yang dianggap penting, seperti pembangunan infrastruktur di wilayah Blitar Selatan yang telah menjadi sorotan masyarakat.

“Saya akan menjadi pengganti sementara Bupati Blitar selama 9 hari,” lanjut Rahmat.

Lanjut Rahmat, izin ibadah umrah yang diajukan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah telah disetujui oleh Kemendagri. Hal itu tertuang dalam Surat Mendagri tanggal 19 Januari 2023 tentang persetujuan izin ke luar negeri dengan alasan penting.

“Semoga ibadah umrah Mbak Rini lancar dan selamat sampai pulang ke Blitar,” tambahnya.

Masih menurut Rahmat, penunjukan ini dicantumkan resmi dalam Surat Perintah Tugas (SPT) No.

B/180.09/20/409/2023, tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah.

“Surat itu memerintahkan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso untuk melaksanakan tugas dan wewenang, dengan tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati Blitar,” sambung Rahmat. Rahmat Santoso akan menjadi pengganti sementara Bupati Blitar selama 9 hari. “Saya akan tetap berkoordinasi dengan Mbak Rini, karena memang ada beberapa hal yang didelegasikan pada saya sebagai Wabup untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. (nus/git/lis)

“Dua SMK swasta yang direkomendasikan adalah SMK Islam 1 Kota Blitar dan SMK Katolik Santo Yusuf Kota Blitar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tidak ada kendala,” kata

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan SMK Cabang Dindik Blitar Agus Supriyadi. Menurut Agus, pusat keunggulan SMK ini menjadi salah satu program bantuan dari pemerintah yang

Di sini sekolah harus mengajukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk modifikasi ke Dirjen Pendidikan Vokasi. Untuk nilai bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan sekolah yang bersangkutan. Dinas pendidikan akan ikut menyosialisakan rekomendasi itu ke sekolah yang di tunjuk. Harapannya supaya sekolah yang bersangkutan

JEMBER-MAGETAN

Jember, Memorandum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melangsungkan acara pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Ballroom Edelweis Cempaka, Selasa (24/1)

Jumlah anggota PPS yang dilantik 744 orang dari 248 desa/kelurahan di 31 kecamatan. Dalam pelantikan tersebut hadir Forkopimda, Camat se-Jember, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jember, Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in menyatakan, pihaknya merasa lega karena proses rekruitmen anggota PPS berjalan lancar sesuai rencana. Diharapkan setelah resmi dilantik bisa mengemban amanah dengan sebaik mungkin.

“Saya bersyukur karena salah satu tahapan penting dalam Pemilu 2024 sudah dilaksanakan. Kami berharap agar para anggota PPK dan PPS bisa mengemban tugas sebaik mungkin serta menjunjung profesionalitas dan netralitas,” ujar Muhammad Syai’in, Selasa (24/1).

Muhammad Syai’in dalam sam- butannya menyampaikan, tugas PPS dalam waktu dekat adalah pemutahiran daftar pemilih untuk Pemilu 2024

“Setelah pelantikan ini ada tugas yang menunggu kawan-kawan yaitu pemutahiran data pemilih, maka harus disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk daftar pemilih yang lebih valid pada Pemilu 2024,” kata Syai’in panggilan akrabnya.

Syai’in menandaskan, agar PPS selalu siap melaksanakan tahapan Pemilu 2024 “Menjadi anggota PPS itu harus tahu akan semua tahapan-tahapan pemilu, makanya harus baca PKPU tentang tahapan Pemilu 2024 di PKPU No 3 Tahun 2022,” harapnya.

Sementara Andi Wasis, Divisi SDM Sosdiklih dan Parmas menyebutkan bahwa PPS yang dilantik juga dilakukan pengucapan sumpah dan janji untuk melaksanakan tugas dengan baik.

“Selain dilantik, PPS juga harus mengucapkan sumpah/janji karena itu diatur dalam UU No. 17 Tahun 20217 dengan jumlah 744 orang dari 248 desa/kelurahan di 31 kecamatan,” ucapnya dalam pengarahan. (edy/lis)

(SKPD)

“SKPD mengajukan SPM kepada BPPKAD, kemudian diterbitkan SP2D,” pungkas Yayuk Sri Rahayu. (rik/lis)

Diuraikan Kepala DPPKAD Magetan, proses pencairan dana hibah dan bansos yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah