MOJOKERTO-JOMBANG

Mojokerto, Memorandum

Pengguna jalan alternatif Celaket-Pacet diimbau waspada pascalongsor yang turut membawa sebongkah batu besar dari ketinggian bukit, Selasa (24/1). Titik jatuhnya tepat di badan jalan.

Kepala Dinkes Jombang drg Budi Nugroho mengatakan, acuan tersebut mengacu surat edaran nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke-2 bagi Kelompok Masyarakat Umum. “Jadi masyarakat umum bisa mendapatkan vaksinasi booster ke-2 atau dosis ke-4 mulai hari ini,” terangnya.

Perintah pelaksanaan vaksinasi itu berdasarkan rekomendasi dari Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). “Untuk sementara diberikan kepada umum dengan usia 18 tahun ke atas,” bebernya.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jombang Haryo Purwono menambahkan, ada beberapa syarat dalam pelaksanaan vaksin booster kedua ini. Misalnya, dosis booster kedua merupakan vaksin Covid-19 yang telah mendapat persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari BPOM RI.

Begitupula untuk pemberian dosisnya harus disesuaikan aturan penggunaan. Sebagai contoh, jika pemberian booster pertama adalah jenis Sinovac, maka booster kedua bisa menggunakan Astra Zeneca dengan jumlah takaran separuh dosis atau 0,25 ml. Hal itu juga berlaku untuk jenis Pfizer. “Sedangkan untuk jenis Moderna, Sinopharm, Sinovac dan beberapa jenis lainnya harus dosis penuh atau 0,5 ml,” sebutnya. (wan/war)

Tidak ada korban dalam kejadian itu lantaran jalan alternatif itu sepi pengendara. Tidak bisa dibayangkan jika kejadiannya di hari libur. Sebab, jalur itu jadi pemecah kepadatan wisatawan di jalan utama.

“Longsor batu itu kejadiannya sekitar pukul 10.00. Kalau data dari koordinasi lapangan de- ngan Perhutani, dan dinas PUPR jalannya masih bisa dilalui pengendara,” ucap Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto Djoko Supangkat.

Djoko berharap agar masyarakat yang melintas jalur tersebut tetap berhati-hati. Sebab batu runtuh ke sebagian badan jalan. Bekas jalur jatuh itu bahkan rawan menimbulkan longsor susulan. “Tapi harus hati-hati yah, walau bisa di lewati pengendara roda dua atau roda empat secara bergantian kalau saling berselisih,” ucapnya.

Anggota BPBD telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi secara manual bersama potensi relawan, dan TNI-Polri. “Tim sudah turun ke lokasi untuk evakuasi. Sementara koordinasi tadi masih secara manual, dipecah saja. Tapi kalau tidak memungkinkan baru alat berat diturunkan,” pungkasnya. (no/war/epe)

Jombang, Memorandum

Polwan Polres Jombang bagikan nasi bungkus kepada juru parkir dan pengayuh becak di sejumlah jalan protokol, Selasa (24/1). Berbagi rezeki itu wujud kepedulian kepada warga dan pedagang nasi bungkus. Karena nasi bungkus yang dibagikan sengaja dibeli dari pedagang sekitar.

Kasi Humas Polres Jombang Iptu Putut Yuger Asmoro mengatakan, bakti sosial itu bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Kemarin, dilakukan di lima titik. Yakni di sepanjang Jalan KH Wakhid Hasyim, Simpang Empat RSUD Jombang, depan stasiun kereta api, serta Simpang Tiga Pabrik Gula Jombang.

“Upaya membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, kita membeli nasi bungkus dari PKL untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pengayuh becak dan juru parkir,” kata Yuger.

Harapannya, program itu sekaligus menjalankan tugas Polri sebagai mitra masyarakat. “Selain itu, agar masyarakat merasakan keberadaan kami dalam berupaya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya. (wan/war/epe)

Jombang, Memorandum Bupati Hj Mundjidah Wahab memberikan pesan menohok kepada ratusan panitia pemungutan suara (PPS) untuk tidak bermain mata dengan partai politik (parpol). Hal itu disampaikan ketika melantik 918 anggota PPS di GOR Merdeka, Selasa (24/1).

Mojokerto, Memorandum

Sedikitnya 912 anggota PPS se-Kabupaten Mojokerto resmi dilantik dan siap ditugaskan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Bupati Ikfina Fahmawati ingin semua anggota PPS bekerja secara profesional dengan memahami tugas kewajiban dan kewenangannya serta mematuhi pakta integritas.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPS itu dilaksanakan di Stadion Gelora Gajah Mada Mojosari kemarin. Selain dilantik dan diambil sumpah janjinya, perwakilan PPS juga melakukan penandatanganan pakta integritas dengan ketua KPU Kabupaten Mojokerto.

“Karena profesionalitas akan bisa kita suguhkan kepada bangsa dan negara serta masyarakat, manakala kita komitmen untuk bisa meningkatkan profesionalitas melalui kapasitas dan kapabilitas,” tegas Ikfina.

Sebagai anggota PPS yang profesional, lanjut Ikfina, harus juga didukung integritas, independensi, dan netralitas. “Saya minta tolong ini bisa menjadi komitmen semuanya. Karena masyarakat menaruh harapan yang tinggi kepada anda semua atas lancarnya pemilu dan pilkada serentak pada 2024 nanti,” ungkapnya.

Ketua KPU Mojokerto Muslim Bukhori menyampaikan, anggota PPS yang telah dilantik ini merupakan garda terdepan KPU. Anggota PPS tersebut berada pada posisi sentral karena berhadapan langsung dengan para pemilih.

“Anggota PPS adalah ujung tombak bagi KPU di desa. Semoga bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab serta bisa memberikan edukasi tentang pemilu kepada masyarakat Mojokerto,” terangnya. (war/epe)

“Saya tekankan kepada semuanya. Harus tidak ada main mata dengan partai-partai dan para pemilih yang ada di TPS masing-masing,” kata bupati.

Ia menekankan, PPS memiliki posisi sebagai penyelenggaran pemungutan suara. Maka untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, PPS harus menjaga kondusivitas dan netralitas.

“Menjadi kepanjangan KPU melaksanakan tahapan pemungutan suara bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK). Melaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” lanjutnya.

Semangat itu yang harus terus jadi pegangan PPS. “Insyaallah aman sebagaimana disampaikan oleh KPU.Tentu saja bersama TNI maupun

Polri,” jelasnya. Penekanan serupa juga disampaikan Ketua KPU Jombang Athoillah. Ia menyebut, netralitas dan kepatuhan PPS dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara harus dijaga anggota PPS. Apalagi usai tahapan rekruitmen PPS, masih ada berbagai keluhan. “Ekspresi ketidakpuasan tentu banyak, kami membacanya di media sosial KPU. Pada waktunya akan dijawab,” terangnya. (wan/war/epe)

Ngawi, Memorandum

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi Heru Kusnindar mendukung aspirasi kepala desa (kades) meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Sebab, dinilai lebih efisien baik dari segi penghematan anggaran maupun kondusifitas di wilayah desa.

“Dengan perubahan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun memang lebih efisien sekali, baik dari penghematan anggaran maupun kondusifitas pascapemilihan kades,” kata Heru, Selasa (24/1).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, jika regulasi tentang masa jabatan kades sejatinya cukup dinamis, khususnya pascareformasi. Se-