Mendadak Sakit, Sidang Tuntutan Anggota DPRD Ditunda

Gresik, Memorandum

Sidang tuntutan perkara pemalsuan merek pupuk yang menyeret anggota DPRD Gresik Achmad Ubaidi, kembali ditunda. Terdakwa mendadak sakit sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik menunda agenda pembacaan tuntutan hingga Kamis (26/1) besok.

Agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nugroho Tanjung sebenarnya dijadwalkan kemarin. Setelah adanya penundaan selama dua minggu. Namun, lagi-lagi sidang tuntutan ditunda karena JPU dan penasihat hukum tidak berhasil menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Kemarin, terdakwa dikabarkan mendadak sakit tanpa surat keterangan dari dokter yang diserahkan ke JPU maupun majelis hakim. Akan tetapi sidang tetap ditunda. Pembacaan tuntutan akan dilakukan saat terdakwa hadir dalam persidangan.

Majelis hakim yang diketuai M Fatkur Rochman pun memberikan kesempatan kepada JPU dan penasihat hukum terdakwa untuk berunding. Akhirnya diperoleh kesepakatan sidang tuntutan diundur selama dua hari. Dengan komitmen dapat menghadirkan terdakwa di agenda selanjutnya. “Sidang ditunda Kamis (26/1/2023) dengan agenda pembacaan tuntutan. Tolong kalau sakit, pemberitahuannya tidak mendadak dan lengkapi surat dokternya. JPU dan penasihat hukum diharapkan menghadirkan terdakwa ke persidangan,” tegas M Fatkur Rochman.

Seperti diketahui, terdakwa Achmad Ubaidi tidak ditahan. Pria yang juga Komisaris PT Gresik Nusantara Fertilizer (GNF) itu menjalani penahanan sebagai tahanan kota. Data SIPP PN Gresik, perkara Nomor 285/ Pid.Sus/2022/PN Gsk didaftarkan di PN Gresik tanggal 29 September 2022.

Achmad Ubaidi dilaporkan pihak PT Meroke Tetap Jaya yang beralamat di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara atas dugaan plagiat merek pupuk. Wakil rakyat dari Dapil VIII (Manyar, Bungah dan Sidayu) diduga mengemas produk pupuk dari perusahaannya memakai merek perusahaan lain.

Terdakwa sebagai komisaris PT GNF yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu Gresik mulai memproduksi dan memperdagangkan pupuk pembenah tanah, dengan menggunakan

Gresik, Memorandum

Kompleks rumah dinas Kejari Gresik dan rumah rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (napza), akhirnya diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati, Selasa (24/1). Turut mendampingi Bupati Fandi Akhmad Yani dan Kajari Muhammad Hamdan S.

Bupati mengatakan, hibah kompleks rumah dinas ini merupakan apresiasi terhadap kinerja Korps Adhiyaksa yang mendukung program pemerintah. Salah satunya terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab dan Kejari Gresik berhasil dalam sinergi peningkatan PAD tahun lalu.

“Lewat SK Satgas Peningkatan PAD di Kabupaten Gresik, Pemkab Gresik bersama dengan Kejari Gresik bekerja sama dalam peningkatan PAD. Hasilnya, kurang lebih Rp 103 miliar dari sektor PBB dan BPHTB berhasil masuk dalam kas Pemkab Gresik.

Strategi ini, kami harapkan bisa terus terjalin,” ungkap Gus Yani, sapaannya.

Selain PAD, pemkab bersama kejaksaan juga bersinergi dalam upaya penanggulangan narkotika.Yakni mendjrikan rumah rehabilitasi napza di kompleks RSUD Ibnu Sina. Rencananya, rumah itu memberikan layanan mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga terapi bagi pasien.

“Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gresik ini cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ini tidak lepas dari luasnya wilayah dan lokasi Kabupaten Gresik yang berbatasan dengan kota besar. Ini menyebabkan pergerakan masyarakatnya menjadi sangat dinamis,” tandasnya.

Hal serupa disampaikan Kajati Mia Amiati. Menurutnya, kasus narkotika menjadi perhatian khusus lantaran angkanya yang cukup tinggi di Jatim, termasuk Gresik. Oleh karenanya diperlukan sinergitas seluruh stakeholder. “ Ini karena narkotika sering menjadi awal dimulainya merek Lukisan Tetesan Air Ke Atas + GNF Mutiara, Pupuk 1616-16 milik PT Meroke Tetap Jaya sejak 2020.

Modusnya, konsumen melakukan pemesanan melalui telepon kemudian dibuatkan order. Selanjutnya konsumen mengirim kendaraan ke PT GNF untuk mengangkut pupuk dan setelah konsumen menerima pupuk, barulah konsumen melakukan dalam daftar umum merek Kantor Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI.

Atas perbuatannya, terdakwa yang merupakan anggota DPRD Gresik hasil pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Asluchul Alif tersebut, terancam pidana sebagaimana Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda Rp 2 miliar.(and/har/epe)

TERDUGA pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) meregang nyawa di Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti.

Terduga pelaku yang hingga kini masih diidentifikasi dengan MR X (tanpa identitas) itu, menjadi korban kesekian dalam kasus amukan massa. Miris memang, tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan jika sudah menyangkut massa. Susah dikendalikan.

Namun, seharusnya, jika petugas dalam hal ini pihak kepolisian lebih sigap dan cepat datang ke lokasi, kemungkinan besar kematian terduga pelaku tidak terjadi. Bisa dihindari.

Ada beberapa kerugian sebenarnya jika main hakim sendiri hingga menyebabkan terduga pelaku meninggal. Pertama, jelas jaringan yang bersangkutan sulit dilacak. Sedangkan kedua, ada semacam pelajaran salah yang menjadi pembenaran jika terduga pelaku baik itu pencurian atau kejahatan apa pun dihakimi massa.

Terakhir, trauma yang sulit dilepaskan baik itu oleh keluarga korban maupun massa yang telah membuat terduga pelaku tak bernyawa. Dalam hati, massa yang sudah melakukan tindakan main hakim sendiri pasti menyesal. Menyesal telah membuat nyawa manusia hilang.

Belum lagi video main hakim sendiri yang menyebar di grup-grup media sosial seperti WhatsApp. Banyak yang menyayangkan perbuatan main hakim sendiri yang masih saja terjadi. Sudah tidak zaman. Perbuatan tersebut juga mencerminkan pemahaman hukum kepada masyarakat masih lemah.

Lagi-lagi ini menjadi tugas kepolisian, dalam hal ini bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) selaku ujung tombak pemahaman hukum di masyarakat. Banyaknya kejadian kasus kehilangan motor di Kecamatan Menganti menjadi salah satu trigger bagi massa. Namun, ini tentu menjadi tugas pihak berwajib untuk terus meningkatkan kewaspadaan.

Dalam hal ini Polsek Menganti sebagai locus delicti (tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara) dan Polres Gresik sebagai penanggung jawab penegakan hukum di wilayahnya.

Amuk massa juga menjadi simbol ketidakpercayaan kepada aparat yang seharusnya menegakkan keadilan. Kepada lemahnya hukum yang terkadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kasus amuk massa terhadap terduga pelaku curanmor bisa menjadi pelajaran berharga. Baik kepolisian ataupun warga bahwa apapun alasannya, hukum harus ditegakkan dan dinomorsatukan.

Main hakim sendiri juga tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Perbuatan ini tidak mencerminkan keadilan dan jelas tidak beradab. Apalagi Sila Kedua Pancasila juga menyebut ‘Kemanusian yang Beradab’. Lalu dimana adabnya jika melakukan perbuatan yang membuat hilangnya nyawa terduga pelaku kejahatan? Dipukuli bak hewan hingga meregang nyawa. Sungguh tega. (and/ono/har) berbagai kasus kriminal lainnya,” terangnya.

Kajari Gresik Muhammad Hamdan S menjelaskan, kompleks

(and/har/epe)