Program Insentif Guru TPQ Dilanjutkan

Bojonegoro, Memorandum

Bagian Kesejahteraan

Bojonegoro memastikan insentif untuk guru TPQ akan kembali diberikan pada 2023. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan perhatian pemkab dalam pendidikan maupun kegiatan keagamaan.

Kabag Kesra Sahlan mengatakan, selain pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan dengan baik dan cepat juga perlu pembangunan mental dan spiritual bagi warga. Salah satunya melalui pendidikan dan kegiatan keagamaan. Selain itu, pemberian insentif juga sebagai bentuk apresiasi atas peran serta guru ngaji yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi masa depan.

“Untuk tahun 2022 sebanyak 3.680 guru TPQ sudah menerima dana insentif. Setiap guru mendapat insentif Rp 150 ribu setiap bulannya,” ucapnya kemarin.

Sahlan menambahkan, pemkab meluncurkan banyak program kegiatan keagamaan selain pemberian insentif guru TPA/TPQ. Seperti, insentif marbot, takmir, modin wanita, santunan duka, jemaah tahlil wanita, dan jemaah tahlil pria.

Ia berharap, pendidikan serta kegiatan keagamaan terus menjadi perhatian utama ustaz-ustazah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas intelektual maupun cerdas spiritual. “Ke depan bisa menjadi generasi yang unggul, beriman, dan bertakwa,” tuturnya.

Ustazah Lailatul Magfiroh, pengajar di TPQ Nurul Ummah Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberrejo mengaku senang atas perhatian pemkab. “Terima kasih untuk insentif yang diberikan. Kami siap mendukung program Pemkab Bojonegoro baik di sektor pendidikan maupun kegiatan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (top/har/epe)

Dalam sambutannya, bupati berpesan kepada para PPS yang baru agar menjaga pemilu dengan integritas yang baik. Ibu Pembangunan Bojonegoro tersebut juga mengingatkan pentingnya melakukan aktivasi di masing-masing desa untuk kantor sekretariat PPS.

“Maka harapan kami, sebagai PPS bapak ibu sekalian agar tetap menjaga integritas dan melakukan tugasnya dengan profesional,” tandasnya.

Ia menambahkan, pemilu tidak berhenti pada 2024 saja. Ke depan, masih ada pemilu berikutnya. Sehingga jika para PPS memiliki kinerja yang baik, peluang meningkat jadi panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga akan terbuka dengan sendirinya. “Terima kasih atas proses yang telah dilalui. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan terus semangat,” ungkapnya.

Sementara itu, Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani mengatakan, jumlah pendaftar PPS di Kabupaten Bojonegoro tertinggi provinsi. Ia menjelaskan, dari total 1.290 orang yang dibutuhkan, pelamar mencapai 6.052 orang. “Sebanyak 78 persen memenuhi syarat administrasi. Jumlah pelamar PPS terbanyak lainnya adalah Banyuwangi dan Probolinggo dengan pelamar sekitar 4.000 orang,” bebernya.

“Antusiasme atau tingkat partisipasi un- menjelaskan, pemeliharaan u-ditch (irigasi) dan trotoar menjadi rutin untuk menjaga kebersihan wilayah perkotaan. Selain itu juga sebagai langkah mitigasi bencana.

Pemeliharaan terbagi dua wilayah. Di antaranya terpusat pada perkotaan dan ibu kota kecamatan (IKK). Misalnya, di Sumberrejo atau Baureno. “Ini dilakukan oleh 13 orang setiap hari hingga selesai. Termasuk pengepelan trotoar juga dilakukan rutin karena ini bagian dari wajah perkotaan. Kami terus berupaya,” katanya kemarin.

Selain itu, secara berkala, pembatas jalan juga dilakukan pengecatan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan. Tujuannya mempercantik, memelihara, dan menjaga kawasan lingkungan. Pemeliharaan juga tidak hanya menjadi bagian tugas pemerintah, namun pemkab juga mengajak seluruh pihak utamanya masyarakat untuk terlibat langsung. (top/har/epe)