TKP Jalan Tembok, Beat putih 2016, 2 bulan lalu.

KABIRO MOJOKERTO-JOMBANG: M Anwar; WARTAWAN: Suparno, Ferdy Eko C, Hermawan S; HP: 082257535345. ALAMAT BIRO MOJO: Griya Permata Ijen A2/17 Magersari, Kota Mojokerto.

Pria Sumbertanggul Tewas Korban Tabrak Lari

Mojokerto, Memorandum

Rakhmad Firdian Saputro (28), warga Dusun/Desa Sumbertanggul, Kecamatan Mojosari, meregang nyawa diduga setelah jadi korban tabrak lari di jalan raya provinsi tepatnya di Dusun Kebangsari, Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari, Jumat (18/2) pagi.

Kanitlaka Satlantas Polres Mojokerto Ipda Wihandoko mengatakan, dari laporan saksi mata, kecelakaan itu terjadi saat korban yang melintas dari arah timur mengendarai Yamaha Mio dengan nomor polisi S-4399-PV. Namun entah apa yang terjadi tiba-tiba korban kehilangan kendali hingga terjatuh. Saat terjatuh posisi motor roboh ke kiri dan korban terpental ke kanan hingga terlempar ke bahu jalan.

Bersamaan itu tiba-tiba dari arah yang sama melaju truk yang tidak diketahui identitasnya dan langsung menabrak tubuh korban hingga tewas di lokasi kejadian. Selanjutnya truk begitu saja meninggalkan lokasi kejadian.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Mojokerto. Tak lama berselang petugas Lakalantas Polres Mojokerto datang ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi jasad korban ke RSUD Prof Dr Soekandar, Mojosari.

Saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, ditemukan uang puluhan juta di dompet korban yang disimpan di jok motor. Jumlah uang sekitar Rp 10 juta, serta satu botol air yang diduga miras juga berada di jok motor.

“Tetapi kita tidak berani menyimpulkan apa penyebab dari jatuhnya korban dari motor karena pengaruh alkohol, karena yang bisa memastikan itu hanya dari pihak medis,” jelas Wihandoko. (no/yok)

Ketiga pengedar yang dibekuk Alistiono (25), dan BAP, keduanya warga Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak. Seorang lagi Dimas Aldi Firmansyah (23), warga Dusun Sambong Santren, RT 02/RW 03, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang.

“Ketiga tersangka kami amankan dari beberapa lokasi dan waktu berbeda. Saat ini perkaranya sudah dalam tahap penyidikan lebih lanjut,” ujar Kapolsek Diwek AKP Dwi Basuki Nugroho, Jumat (18/2).

Dijelaskannya, penangkapan pertama yang dilakukan berawal dari masuknya informasi masyarakat dimana ada salah satu kamar kos yang dihuni oleh seorang wanita asal Kediri yang kebetulan kedatangan tamu laki-laki.

Saat ditelusuri, dari tangan saksi didapati 20 butir pil Y. Serta 10 butir lagi dari tangan Alistiono. “Dari tangan penghuni kos kami mendapati 20 butir pil Y yang diperoleh dari tersangka. Ketika kami geledah, ditemukan lagi sebanyak 10 butir,” jelasnya.

Hasil interogasi tersangka mengaku barang itu didapat dari rekannya. Tak ingin membuang waktu, upaya pengembangan seketika dilakukan dengan menuju ke salah satu alamat yang ada di Desa Plosogenuk. “Esok

harinya kami mengamankan satu tersangka lagi. Dari tangannya, kami mengamankan sebanyak 12 butir pil Y,” terang kapolsek. Seiring penyidikan yang dilakukan, petugas kembali mendapati satu nama yang masih dalam satu jaringan. Maka, upaya penangkapan kembali dilakukan dengan menuju Desa Sambong Dukuh. “Tersangka ketiga kami amankan di kediamannya. Di lokasi kami juga mendapati sebuah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,36 gram, dua plastik klip, serta seperangkat alat hisap,” bebernya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan pasal 196 UU RI Nomor 36 Jenazah korban masih di lokasi kejadian. tahun 2009 tentang kesehatan. “Khusus untuk tersangka Dimas, kami juga menjerat dengan pasal 112 1 jo pasal 127 1 huruf A UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan segala bentuk penyalahgunaan narkotika,” pungkas Basuki. (wan/yok)

FOTO: MEMORANDU M/NO

Polsek Diwek Bekuk 3 Pengedar Narkoti ka Transaksi di Kamar Kos

Jombang, Memorandum

Tiga sindikat peredaran barang haram diringkus anggota Reskrim Polsek Diwek. Selain mengamankan barang bukti (BB) berupa puluhan butir pil jenis Y atau yang biasa disebut Yasindo, juga disita sabu-sabu.

a lagi. yak 12 etugas dalam m mbali ng di ati

Salah satu terduga pelaku narkoba yang diamankan polisi.

FOTO: MEMORANDUM/WAN

Opti malkan Layanan Masyarakat

Panggil BKPSDM, Dewan Minta Perhatikan Tenaga Honorer

Jombang, Memorandum

Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer di semua instansi pemerintah mendapat perhatian dari kalangan dewan. Para wakil rakyat itu meminta agar honorer mendapat perhatian. Hal itu disampaikan pada saat hearing dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) di gedung Paripurna DPRD Jombang, (17/2).

Farid Alfarisi, Wakil Ketua DPRD Jombang mengatakan, kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) ini karena muncul PP 49/2019 tentang manajemen PPPK terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 nanti. ”Tapi regulasi itu masih belum ada,” ujarnya, Kamis (17/2).

Kendati demikian, pihaknya meminta agar pemkab memperhatikan nasib honorer yang sudah mengabdi bertahuntahun. ”Tadi ada juga wacana bisa outsourcing. Tapi ini masih belum pasti karena regulasi masih belum ada,” terangnya.

Dirinya juga meminta, sebelum memasuki tahun 2023 pemerintah harus lebih proaktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. ”Karena ini regulasi dari pemerintah pusat maka harus sering-sering melakukan konsultasi-konsultasi,” ungkapnya.

Dony Anggun, Wakil Ketua DPRD Jombang menambahkan, selain pemkab harus sering melakukan koordinasi, pihaknya juga meminta pemerintah mempelajari betul terkait regulasi ini. ”Tadi kami kaget jumlah honorer di Kabupaten Jombang mencapai sekitar 7 ribu,” terangnya.

Karena lanjut Dony, untuk permasalahan honorer ada penyelesaiannya masing-masing. Seperti tenaga honorer bidang kesehatan, tentu regulasi ini tidak berpengaruh karena rumah sakit mapun puskesmas sudah menjadi BLUD. ”Yang teknis tadi bisa dioutsourcing,” ungkapnya.

Tinggal tenaga honorer guru, ini yang masih belum tahu seperti apa. Sehingga, pemerintah juga harus melakukan konsultasi dengan kementerian terkait untuk penyelesaian masalah honorer tersebut. ”Makanya hal ini harus dipelajari terkait regulasinya nanti seperti apa,” pungkas Dony.

Sementara itu Senen, Kepala BKPSDM mengungkapkan, saat hearing dengan DPRD Jombang, pihaknya menyampaikan terkait wacana ada penghapusan tenaga honorer. ”Tapi terkait tindak lanjutnya seperti apa kami juga masih belum tahu,” ungkapnya. Ini dikarenakan, lanjut Senen masih belum ada regulasi dari pusat seperti apa. Karena sampai sekarang belum ada surat resmi dari Kemenpan. ”Dari Kemenpan menyampaikan memberi contoh untuk tenaga kebersihan, keamanan dan sopir bisa di-outsourcing,” katanya. Hanya saja, untuk tenaga honorer bidang kesehatan maupun guru tidak memungkinkan untuk outsourcing. ”Tapi itu juga masih belum bisa menjadi pedoman. Kemenpan kemarin hanya memberikan contoh saja. Untuk surat resminya masih belum ada,” tegasnya. Pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi tersebut seperti apa nantinya. ”Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan pusat nanti seperti apa regulasinya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer mulai tahun depan di seluruh instansi menuai tanggapan keras dari honorer di Jombang. Merekapun siap menggelar aksi turun jalan secara besar-besaran menolak kebijakan.

Koordinator Forum Honorer Kabupaten Jombang Ipung Kurniawan mengaku sudah mendengar wacana penghapusan tenaga honorer mulai 2023 yang disampaikan Kemenpan RB. Hanya saja, sampai kini belum ada regulasi yang jelas. ”Kalau alasan penghapusan honorer adalah kebijakan dari pemerintah pusat, toh hari ini belum ada regulasi yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, penghapusan honorer di instansi pemerintah adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). ”Karena bagaimanapun juga kami telah bertahun-tahun mengabdi,” ujarnya.

Sekitar 6.000 tenaga honorer di Jombang yang terdiri dari 400 honorer K2 dan 5.600 honorer non-K, lanjut Ipung, siap merapatkan barisan jika wacana penghapusan honorer di 2023 dijalankan. Pihaknya tak segan melakukan aksi demo besar-besaran jika kebijakan tersebut dipaksakan. ”Kalau nanti benar-benar ada penghapusan, kita akan demo besarbesaran. Dan honorer dari semua instansi sudah merapat. (wan/yok)

FOTO: MEMORANDUM/WAN

Pimpinan DPRD Jombang dengar pendapat dengan BKPSDM.

Dinas PUPR Terbitkan Ratusan Rekomendasi Teknis PBG

Pengangguran Mojosari Jajakan Pil Setan

Mojokerto, Memorandum

Belum sempat mengedarkan pil setan, seorang pemuda pengangguran dibekuk polisi. Dialah Siswanto alias Kucing (27), warga Sawahan Gang 5, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari. Ia diringkus petugas di rumahnya, Kamis (17/2) siang.

Kasatnarkoba Polres Mojokerto AKP Bangkit Danan Jaya mengatakan, penangkapan tersangka setelah petugas mendapat informasi tentang kegiatan tersangka. Selama beberapa hari petugas telah melakukan pengintaian di lingkungan rumah pelaku. “Saat tersangka terlihat keluar dari teras rumahnya kami langsung melakukan penggerebekan,” terang Bangkit Danan.

Setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya dan terbukti di rumah pelaku ditemukan barang bukti (BB) 621 butir pil setan yang disimpan dalam botol plastik warna putih, uang tunai Rp 1.620.000, satu unit HP Samsung yang terdapat chating pesanan pil double L dari Ari yang merupakan DPO, warga Kecamatan Bangsal. Di situ pil double L dikemas dengan 59 plastik klip yang dalam satu klipnya berisikan 9 butir pil double L.

“Sekarang tersangka sudah mendekam di sel tahanan Polres Mojokerto dan melanggar pasal 197 atau pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang Undang RI, no 36 tahun 2009 tentang kesehatan,” jelas Bangkit. (no/yok) ng to an d di an as ma n

Siswanto alias Kucing.

FOTO: MEMORANDU M/NO

Jombang, Memorandum

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau lebih dikenal dengan SIMBG, merupakan sistem elektronik berbasis website yang digunakan untuk melaksanakan sejumlah pelayanan. Pelayanan tadi di antaranya proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifi kat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tata Letak Bangunan (RTB), hingga Pendataan Bangunan Gedung.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SIMBG dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Saat ini bagi pemohon yang akan mengakses SIMBG dapat dilakukan dengan masuk ke situs website www.simbg. pu.go.id.

Dipaparkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Bayu Pancoro Adi, mayoritas masyarakat yang mengakses www. simbg.pu.go.id, adalah pemohon untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

“PBG sendiri merupakan layanan yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB, red). Regulasi ini selaras sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung,” paparnya, Jumat (18/2).

Meskipun IMB telah diganti dengan PBG, sambung Kadis PUPR, untuk IMB yang telah terbit tetap berlaku. “Kendati saat ini IMB telah diganti dengan PBG, kami pastikan jika Izin Mendirikan Bangunan yang telah terbit tetap berlaku,” sambungnya.

Dibeber olehnya, secara umum PBG merupakan perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. Setelah mengantongi izin ini, pemilik dapat memulai pembangunan, melakukan renovasi, perawatan, hingga mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

“Jadi PBG merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik gedung. Setelah mendapatkan izin, nantinya mereka dapat memulai pembangunan, melakukan renovasi, hingga mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang telah direncanakan,” bebernya.

Disampaikan pria yang pernah menjabat Sekretaris Dinas PUPR itu, PBG dapat diterbitkan dengan syarat. Yakni rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Guna mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi.

“Syarat utama memperoleh PBG, yakni rencana teknis memenuhi standar. Olehnya, harus dilakukan konsultasi dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung,” terang Kadis PUPR.

Khusus tenaga ahli yang dimaksud, dapat berasal dari keprofesian maupun dari perguruan tinggi. “Perlu kami sampaikan juga, PBG memiliki 3 fungsi. Pertama mendapatkan kepastian bahwa tahap pembangunan gedung berstatus legal, kedua memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Serta terakhir, sebagai bentuk pendataan keberadaan rencana bangunan gedung,” rincinya.

Sejauh ini, masyarakat Jombang terbukti memiliki andil dalam menciptakan kesadaran peraturan. Hal ini dibuktikan dengan data terakhir hingga tanggal 15 Februari 2022, permohonan PBG yang masuk mencapai 287. Dari jumlah tadi, sebanyak 119 rekomendasi teknis telah dikeluarkan oleh Dinas PUPR. “Data terakhir hingga tanggal 15 Februari 2022, sebanyak 287 permohonan PBG yang telah masuk. Menindaklanjuti permohonan tadi, sudah sebanyak 119 rekomendasi teknis telah dikeluarkan oleh Dinas PUPR,” pungkas Bayu. (wan/adv/yok)

Layanan konsultasi pemohon kepada operator SIMBG.