TKP Jalan Dupak Masigit, Supra

BIRO MADURA RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. BIRO MADURA RAY KABIRO: Herry Sunaryo. WAKABIRO: Sujak Lukman REPORTER: Syamsul Arief, Syamsuri, Yusron Hidayatullah, Ainul Anwar. HP: 085333446262, 08113406262.

FOTO: MEMORANDUM/AAN

Bupati Achmad Fauzi dan Forkopimda Sumenep memantau vaksinasi Covid-19 massal di Rutan Kelas IIB Sumenep.

Disentil Presiden, Bupati Sumenep Diminta Pacu Vaksinasi

Sumenep, Memorandum

Bupati Achmad Fauzi bersama Forkopimda Sumenep terus berupaya meningkatkan capaian vaksin Covid-19. Salah satunya dengan menggelar vaksinasi massal di Rutan Kelas IIB Sumenep, Jumat (18/2). "Kami terus memacu program vaksin supaya capaiannya meningkat setiap hari yang bekerja sama dengan berbagai elemen di daerah," ujar bupati usai acara Gebyar Vaksin Virtual yang dipimpin Presiden RI dari Rutan Kelas IIB Sumenep.

Menurut dia, capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Sumenep menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Rinciannya, untuk dosis pertama 76 persen, dosis kedua 36 persen. Sedangkan vaksin lansia dosis pertama 82 persen, dosis kedua 26 persen. Sementara vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun baru mencapai 3,2 persen.

Selain itu, Bupati Achmad Fauzi juga mengatakan, Pemkab Sumenep melalui dinas pendidikan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhitung sejak 17-26 Februari 2022, untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Sebelumnya, ketika memberi arahan secara virtual, Presiden Joko Widodo secara khusus sempat meminta adanya percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Sumenep. "Karena 60 persen yang meninggal itu karena belum divaksin, lansia dan yang punya komorbid sementara yang sudah divaksin terkena tapi tanpa gejala atau ringan jadi Sumenep tolong dipercepat vaksinasinya," katanya dari Istana Kepresidenan Bogor. "Saya hanya ingin mendorong kabupaten Sumenep karena (vaksinasi) dosis 1 di 76 persen dan dosis kedua 36 persen, saya minta dandim, kapolres, dan jajaran forkopimda dibantu percepatannya supaya mencapai persentase yang paling tinggi," ungkap Presiden.

Selain vaksinasi lengkap dua dosis, untuk vaksinasi booster, Presiden Jokowi meminta untuk dilakukan di tempat yang interaksi masyarakatnya tinggi. "Sampaikan ke masyarakat kuncinya ada divaksin dan protokol kesehatan, utamanya masker. Sampaikan itu!" ungkap Presiden. (aan/epe)

Sekda Turut Disodori Kontrak Kerja

Pamekasan, Memorandum

Bupati H Baddrut Tamam SPsi tidak hanya melakukan kontrak kinerja dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan. Program itu juga disodorkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Totok Hartono.

Dalam kontrak itu tertulis sama-sama menyatakan kesiapan mundur dari jabatannya apabila gagal merealisasikan program yang telah dicanangkan bersama. "Tidak hanya pimpinan OPD, Pak sekda juga melakukan kontrak kinerja," kata bupati, Jumat (18/2). "Kontrak kinerjanya Pak Sekda itu misalnya Sakip (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) harus semakin bagus," sambung dia.

Ia menargetkan SAKIP di Kabupaten Pamekasan pada 2023, ditarget mendapatkan nilai A dari sebelumnya yang mendapat nilai BB.

Pendapat Baddrut Tamam, kontrak kinerja tersebut penting agar aparatur sipil negara (ASN) berlomba-lomba dalam menyukseskan programnya untuk kepentingan rakyat.

Dia berharap, kehadiran pemerintah di tengah pandemi dan revolusi industri dapat dirasakan oleh masyarakat. Tentu dengan lompatan-lompatan besar melalui program yang dirancang pemerintah. (*/sjk/epe)

Jampersal Ditiadakan karena Tidak Ada Anggaran dari Pusat

Bangkalan, Memorandum

Program jaminan persalinan (jampersal) di Kabupaten Bangkalan, tahun ini dipastikan tidak ada lagi. Sebab, dari pemerintah pusat tak menganggarkan untuk digelontorkan ke daerah.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan H Sudiyo menyampaikan, program jampersal sebenarnya sangat bermanfaat bagi warga kurang mampu. Namun, karena sudah tidak ada anggaran dari pusat, maka masyarakat tidak bisa menikmati lagi.

“Kita tidak menghapus program jampersal, tapi dari pemerintah pusat yang tidak menganggarkan tahun ini,” katanya kemarin.

Yoyok menjelaskan, walaupun jaminan pembiayaan yang digunakan pemeriksaan kehamilan hingga persalinan sudah tidak ada, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk mengakses pembiayaan persalinan gratis melalui Biakes Maskin yang dicover pemkab.

“Kita sudah menganggarkan Biakes Maskin Rp 2,5 miliar, masyarakat bisa akses program itu jika ingin melahirkan,” ujar dia.

Dengan Biakes Maskin, masyarakat yang periksa kehamilan atau melahirkan dapat terbantu secara gratis, walaupun anggarannya lebih kecil di banding 2021. “Anggaran Biakes Maskin pada 2021 Rp 7,4 miliar. Tahun 2022 Rp 2,5 miliar. Semoga bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat,” pungkas dia. (*/ras/epe)

Usai Pesta Miras Oplosan 3 Remaja Pragaan Dijemput Maut

Sumenep, Memorandum

Tiga dari enam remaja asal Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, meninggal setelah pesta minuman keras (miras) yang terbuat dari cairan alkohol 70 persen dan minuman perasa pada Rabu (16/2).

Menurut keterangan polisi, lokasi pesta miras itu berlangsung di sebuah rumah kosong milik warga bernama Iis. “Rumah itu memang tidak ditempati, karena pemiliknya berada di Surabaya. Ibu Iis sendiri asli warga Dusun Talon, Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan,” kata Kasi Humas Polres Sumenep Sumenep AKP Widiarti, Jumat (18/2).

Pesta miras maut itu diikuti Subir (19), Fadhillah (19), dan Zainul Ulum (18). Mereka bertiga warga Dusun Galis, Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan. Kemudian Faqih Abrori (19), warga Dusun Ketapang, Desa Jaddung, Anshori (16) dan Ahmad Quraisi (18), warga Dusun Talon, Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan. "Mereka melakukannya sendiri sekitar pukul 13.00. Miras dioplos sendiri, yakni alkohol dicampur dengan minuman perasa," tambah AKP Widiarti.

Diduga, kondisi korban sempat kritis dan terlambat ditangani. Hal itu yang menyebabkan satu persatu korban bertumbangan. Berdasarkan data polisi, Subir diketahui korban meninggal pertama. Ia tewas Jumat (18/2) sekitar pukul 05.00 di rumahnya. Sementara Faqih Abrori dan Fadhillah meninggal kendati sempat mendapatkan perawatan di UGD Puskesmas Pragaan.

Sedangkan tiga remaja lainnya, yakni Anshori dilaporkan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dirawat di UGD Puskesmas Pragaan. Di tempat yang sama juga dirawat Ahmad Quraisi namun kondisinya sudah membaik. Terakhir, Zainul Ulum dalam kondisi membaik meski harus dirujuk ke RSUD dr H Moh Anwar Sumenep. “Saat ini korban belum bisa dimintai keterangan, polisi masih melakukan lidik lebih lanjut,” pungkas AKP Widiarti

Perkembangan itu dibenarkan Kapolsek Prenduan AKP Ach Supriyadi. "Dari enam remaja itu, dua di antaranya meninggal di Puskesmas Pragaan dan 1 orang meninggal di rumahnya," katanya.

Salah satu kerabat korban selamat, menyebutkan sehari setelah pesta miras, diketahui korban sempat tak sadarkan diri. "Diam saja ketika ditanya seperti menahan sakit. Makanya, kami

Petugas kesehatan berupaya menangani kondisi lima dari 6 remaja yang diduga keracunan alkohol akibat pesta miras oplosan.

langsung bawa ke puskesmas. Ternyata, setelah diperiksa dokter kami sempat kaget jika korban keracunan alkohol," katanya. (*/uri/epe)

Botol bekas miras oplosan yang jadi pemicu petaka.

Lolos Seleksi PPPK Bupati Serahkan SK Pengangkatan 393 THL

Bangkalan, Memorandum

Sebanyak 393 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Bangkalan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Petikan surat keputusan (SK) pengangkatan itu diserahkan Bupati R Abdul Latif Amin Imron di sela Apel Korpri di lapangan pemkab, Kamis (17/2).

Mereka yang dinyatakan lulus tes PPPK Tahap II pada 2021, rata-rata THL di dinas pendidikan (disdik). "Alhamdulillah, akhirnya impian untuk bisa diangkat ASN kini terwujud sudah, setelah selama 18 tahun saya jadi tenaga guru honorer SD,” ungkap salah seorang pengajar di SDN yang ada di Tanamerah.

Plt Kepala BKPSDA Roosli Soelharjono melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi (P2-I) Chandra Firmansyah, membenarkan jika 393 THL penerima SK pengangkatan PPPK sepenuhya

FOTO: MEMORANDUM/RAS

Bupati R Abdul Latif Amin Imron menyerahkan petikan SK pengangkatan kepada 393 PPPK.

dari disdik. Rinciannya, 266 tenaga didik dan 127 lainnya THL. "SK pengangkatan mereka terhitung mulai 1 Februari 2022. Jadi mereka langsung berhak menerima gaji dan tunjangan setelah menerima SK,” kata Chandra.

Bupati dalam sambutannya menjelaskan, selama ini kesejahteraan tenaga honorer di lingkungan pemkab, termasuk di lingkungan disdik, cukup memprihatinkan. Itu sebabnya, pemkab terus berupaya agar seluruh THL baik yang masuk dalam database kategori I dan II, serta tenaga honorer, secara bertahap bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK. “Itu tidak mudah, butuh proses cukup panjang. Alhamdulillah, kini mulai membuahkan hasil,” tandas Ra Latif.

Kepada 393 PPPK penerima SK, Ra Latif wantiwanti agar menunaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ra Latif wanti-wanti agar mereka mampu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan sebagai abdi negara.

Termasuk dengan terus mengasah kompetensi sebagai guru, agar selalu bersinergi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. "Untuk itu saya menucapkan selamat bertugas kepada saudara, jadilah ASN yang baik,” pungkas Ra Latif. (ras/epe)

Harlah Ke-99 NU Dikado MoU dengan 2 Menteri

Bangkalan, Memorandum

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, kementeriannya akan membimbing, mendampingi, dan melakukan pembiayaan untuk membantu BUMN milik NU sebagai upaya memastikan keseimbangan ekonomi dan memperkuat kebangkitan umat di Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar.

“Karena itu kami di BUMN mendorong bagaimana pesantren, NU hari ini bisa menjadi mercusuar daripada kebangkitan ekonomi melalui penandatanganan kerja sama antara BUMN nya milik NU dan BUMN punya Indonesia," kata Erick Thohir ketika menghadiri Hari Lahir ke-99 Nahdlatul Ulama (Harla NU) di Ponpes Syakhona Kholil, Bangkalan, Kamis (17/2).

Langkah Kementerian BUMN melakukan intervensi kesenjangan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 tidak lepas dari fakta yang ada bahwa Indonesia hingga saat ini masih sebagai negara konsumtif.

“Pada industri halal dunia, Indonesia tidak masuk ranking 5 besar, bahkan 10 besar tidak, Artinya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama-sama,” tegas Erick di hadapan Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Gubernur Jawa Timur Khofi fah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

“Karena itu bagi para santri dengan keahlian tertentu sesuai keinginan masing-masing PCNU bisa membantu. Apakah itu di bidang pemasaran, perbaikan kemasan kemasan, atau digitalisasi,” paparnya.

Di Kementerian BUMN, lanjut Erick, memproduksi berbagai komoditas di antaranya gula, daging, kelapa sawit yang bisa menjadi penyeimbang daripada situasi komoditasi yang sedang dan akan terus naik di tahun ini. Setelah naik akan terus standarisasinya tinggi hingga tahun 2030.

“Memang salah satu langkah awal yang bisa kami lakukan adalah mendorong bagaimana kita membuat jaringan pangan yang kita tahu sekarang harga pangan lagi gonjang ganjing. Mau tidak mau, kondisi komoditas menjadi tantangan terbesar bagi kita semua,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam dua bulan mendatang pihak Kementerian BUMN akan mereview kembali apa yang

Menteri BUMN Erick Thohir bersama petinggi PBNU menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-99 NU di Ponpes Syaikhona Kholil, Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, Kamis (17/2) malam.

telah diteken bersama PBNU pada momen Puncak Peringatan Harlah Ke-99 NU yang digelar di Kabupaten Bangkalan itu.

“Karena memang Kementerian BUMN ditugaskan Bapak Presiden, harus memastikan melakukan intervensi terhadap kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Jangan sampai kesenjangan ekonomi terus bergerak dan semakin melebar,” pungkas Erick.

Selain dengan Kementerian BUMN, PBNU juga meneken MoU bersama Kementerian UKM dengan mengusung target mencetak sebanyak 10.000 wirausaha santri. Selaras dengan Peraturan Presiden yang baru saja diterbitkan untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru.

Menteri UKM, Teten Masduki mengungkapkan, saat ini jumlah total pengusaha di Indonesia masih berada di angka 3,95 persen. Angka tersebut tergolong minim mengingat sebuah negara maju harus memiliki pengusaha di atas angka 4 persen.

“Kita ditargetkan menjadi negara maju di tahun 2045. Negara-negara maju ratarata sudah mencapai angka 10 persen hingga 14 persen, Singapura 4,8 persen, Malaysia dan Thailand sudah di atas 4 persen,” ungkap Teten.

KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, NU ingin terus berperan aktif dalam membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik melalui turut serta dalam pembangunan peradaban sosial. “Nahdlatul Ulama telah bekerja sama dengan kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi UKM RI yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peradaban umat manusia,” paparnya. (*/ras/epe)