TKP Jalan Simo setelah pasar Beat hitam 2015, 2 minggu lalu.

KEPALA BIRO: Budi Joko Santoso. WARTAWAN: Slamet Wibowo, H Darianto, Ahmad Zaenal Abidin. PEMASARAN/IKLAN: Suprianto, Afi n Mauludin. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO: 083831013777 EMAIL: areksidoarjo@gmail.com

FOTO: MEMORANDUM/KRI

Vaksinasi serentak 1.000 dosis di lobi Stadion Gelora Delta dipantau langsung kapolresta.

Kapolresta: Masifkan Percepatan Vaksinasi dan Kepatuhan Prokes

Sidoarjo, Memorandum

Usai mengikuti zoom meeting Vaksinasi Serentak Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat (18/2), Kapolresta Sidoarjo bersama kepala dinas kesehatan (dinkes) meninjau vaksinasi 1.000 dosis di lobi Stadion Gelora Delta.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, di tengah penyebaran Covid-19 yang terus naik pemerintah bersama jajaran TNI-Polri melakukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat, dan memasifk an kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan (prokes),” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro.

Untuk percepatan vaksinasi, khususnya vaksinasi dosis kedua dan ketiga (booster) yang saat ini mencapai 93 persen dosis pertama, dosis kedua 68 persen, 73 persen untuk lansia dosis pertama, dan 58 persen dosis kedua lansia. Kapolresta mengatakan telah berkordinasi dengan dinkes dan stakeholder terkait, akan membuka layanan vaksinasi dosis kedua dan ketiga di lobi Stadion Gelora Delta setiap Senin hingga Jumat.

“Tetapi bila ada masyarakat yang belum suntik vaksin Covid-19 sama sekali, tetap dapat kami layani. Mengingat stok vaksin kami masih banyak, jadi silakan segera vaksin,” imbuhnya.

Sementara terkait mewujudkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan, pelaksanaan operasi yustisi penegakan disiplin prokes, dan patroli motor penegakan protokol kesehatan masyarakat (pamor keris) akan terus digencarkan setiap hari.

“Dua hal itulah sesuai arahan Bapak Presiden, yakni percepatan vaksinasi, khususnya dosis kedua dan ketiga bagi lansia dan kepatuhan protokol kesehatan harus kami masifk an terus guna mencegah lonjakan Covid-19 di wilayah kita,” ujarnya. (kri/bwo/jok/epe)

Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menghibur Rizal, bocah penderita gastroschisis di rumahnya, Desa Kedensari.

Simpati Berdatangan kepada Anak Penderita Gastroschisis

Sidoarjo, Memorandum

Simpati terus berdatangan kepada Achmad Rizal Kurdianto. Bocah 5 tahun penderita gastroschisis, yakni manusia dengan kondisi usus berada di luar. Salah satunya dari Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro.

Bersama jajaran, Kusumo datang ke kediaman Rizal di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Jumat (18/2) sekitar pukul 10.30. Untuk menghilangkan kekakuan, Kusumo tak segan mengobrol dengan bocah yang baru duduk merasakan bangku TK itu. "Kami datang ke sini memberikan tidak hanya bantuan material namun juga dorongan moril kepada adik Rizal dan keluarganya," tutur kapolresta.

Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo untuk kelanjutan pengobatan Rizal. "Tadi adik Rizal sudah diperiksa oleh dokter anak dari RSUD Sidoarjo. Rencananya pada Senin (21/2), akan menjalani observasi di RSUD dr Soetomo Surabaya. Semoga lekas ditangani," harap mantan Wakapolresta Banyuwangi itu.

Rizal putra pasangan Ahmad Kurdi (46) dan Eny Sofi yah (43), dilahirkan pada 25 Januari 2017 di sebuah rumah sakit swasta di Sidoarjo. Kelainan yang diderita diketahui seminggu setelah dilahirkan hingga membuat khawatir orang tuanya. "Saya tidak pernah membayangkan kondisi anak saya seperti itu. Tapi ya apa, ini kehendak Gusti Allah SWT," ucap ibunda Rizal.

Karena itu, Eny sempat membawa Rizal berobat ke RSUD dr Soetomo. "Namun dokter mengatakan, operasi baru bisa dilaksanakan saat usia Rizal mencapai umur lima tahun," jelasnya.

Selama menunggu usia matang, Rizal diwajibkan kontrol ke rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur itu. Namun karena terkendala biaya, Eny menghentikan check up anaknya.

Eny melanjutkan, selama ini Rizal tidak merasakan kesakitan. "Paling sesekali merasakan perutnya mual. Namun sangat jarang. Kalau bersekolah ya biasa saja," imbuhnya.

Saat ini, Rizal dan kakaknya Rizky (20) tinggal bersama sang ibu dan neneknya di rumah sederhana di RT 17 RW V, Desa Kendensari. Untuk hidup seharihari, Eny bekerja serabutan. Apa saja dia kerjakan. Sesekali, pesanan membuat tas datang. Namun itupun tidak rutin ada.

(bwo/jok/epe)

Sidoarjo, Memorandum

Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia Komisariat Daerah (LMR RI Komda) Kabupaten Sidoarjo mulai bergerak. Kamis (17/2), lembaga ini mendatangi beberapa instansi terkait untuk menyerahkan b e r k a s pemberitahuan sekaligus mulai bekerja untuk mengawal penindakan kasus korupsi dan mafi a tanah di Kota Delta.

Agenda itu dilakukan pengurus teras LMR RI Sidoarjo sembari menyerahkan berkas pemberitahuan yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Komandan Kodim 0816, Kepala Lapas Kelas IIA Kabupaten Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo. Inti surat, LMR RI telah aktif melakukan kegiatan di wilayah Sidoarjo.

Personel LMR RI Komda Sidoarjo yang melakukan kegiatan kunjungan dan penyerahan berkas pemberitahuan, terdiri dari Haris Sucianto SH selaku ketua, wakil ketua Akhamd Sultoni, Moch Efendi, dan Moch Syafi 'i selaku humas.

Haris Sucianto mengatakan, kegiatan ini merupakan kunjungan dan penyerahan berkas sebagai bentuk pelaporan lembaganya. "Kita beritahu instansi dan aparat yang berwenang bahwa kita ada dan aktif melakukan kegiatan organisasi di Sidoarjo," ujarnya.

Dikatakan, LMR RI merupakan lembaga yang bergerak sebagai badan peserta hukum untuk negara dan masyarakat, sekaligus sebagai kontrol sosial yang tertua dan Independen. Misinya, kemanusiaan yang secara umum bertujuan mencari keadilan dan menegakkan kebenaran dalam memperjuangkan hak asasi manusia demi tercapainya

LMR RI Sidoarjo Mulai Bergerak

Bidik Koruptor dan Mafi a Tanah

cita-cita bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Secara garis besar, lanjut dia, LMR RI terkonsentrasi dua bagian utama, untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pertama, LMR RI memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang bantuan hukum. Kedua, LMR RI memberikan pelayanan k e p a d a masyarakat di bidang bantuan sosial kemasyarakatan. Sejarah singkat, masih kata Haris, reclasseering ini dilaksanakan berdasarkan pasal 1, 2 dan 3 dari lembaran negara tahun 1870 (Staatsblad No. 64), dan diubah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad No. 573) , berdasarkan Ordonasi Pasal 6 Staatsblad tahun 1926 No. 487 V.V dan Ordonasi Pasal 8 bis Staatsblad tahun 1926 No. 488 V.I, serta Pasal 12 sampai dengan 17 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Pada era kemerdekaan Indonesia, beber Haris, Reclasseering Indonesia diteruskan oleh LMR RI yang diprakarsai oleh almarhum Tubagus Ibnu Fadjar Gunadi dengan restu Presiden Ir Soekarno menjelang detik-detik proklamasi. Tujuannya, guna menampung seluruh potensi para pejuang kemerdekaan yang tidak mendapat tempat di pemerintahan RI yang baru dibentuk.

Anggaran Dasar LMR RI diaktakan pada 17 Agustus 1946 di hadapan notaris Gusti Djohan SH di Jogjakarta. Pada 12 November 1954, melalui Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/105/5, LMR RI disahkan dan diakui menjalankan kegiatan untuk negara dan masyarakat sebagai badan peserta hukum yang berhak untuk dan atas nama sendiri, menjalankan dan mengalami tindakan yang

FOTO: MEMORANDUM/HRS/JOK

Komda LMR RI mendatangi beberapa instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo untuk menyuarakan keprihatian akan praktik korupsi dan merajalelanya mafi a tanah.

dilindungi oleh hukum, mempunyai milik dan mempertahankan haknya di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan pasal-pasal 1653 sampai dengan 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tanggal 9 Juni 1956 dengan penetapan Menteri Kehakiman No. J.H.7/1/6/2 LMR RI disahkan dan diakui sebagai Perkumpulan Reklasering. Penetapan status sebagai Badan Peserta Hukum tersebut menempatkan fungsi LMR RI sebagai salah satu Badan pelaksana Undang-Undang di Negara Republik Indonesia atau dapat dikategorikan dalam kelompok Lembaga Ekstra Judisial. "Dari sejarah singkat LMR RI, maka dari itu kami generasi muda penerus perjuangan LMR RI yang berada di Komisariat Kabupaten Sidoarjo memegang teguh marwah para pendiri LMR RI terdahulu, dengan tetap memperjuangkan hak-hak negara dan masyarakat, ikut serta mengawasi tindakantindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia," tegas Haris.

Yang kini tengah diawasi LMR RI Sidoarjo, susul Haris, adalah masalah korupsi dan mafi a tanah. LMR RI Sidoarjo bakal mengawal penegakan hukum dalam perkara korupsi dan mafia tanah. "Dua perkara itu marak terjadi di Sidoarjo. Koruptor dan mafia tanah harus diproses hukum. Kita kawal mulai bawah penegakan hukum kasus korupsi dan mafia tanah," tutup Haris. (adv/hrs/jok/epe)