Kejari Tetapkan Lima Tersangka

Sumenep, Memorandum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep kembali menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan kapal cepat fiktif yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah setempat PT Sumekar.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka inisail HM dan SK yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) menjalani pemeriksaan kurang lebih tujuh jam. Keduanya merupakan HM sebagai Direktur Utama PT Fajar

Indah Lines sedangkan istrinya komisaris PT. Mereka terlibat dalam kasus ini sebagai menyediakan pengadaan kapal cepat fiktif. Adapun keduanya bukan warga Kabupaten

Sumenep melainkan beralamat

Gorontalo, dan telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B setempat.

“Diduga uang sebesar Rp 2 miliar mengalir ke perusahaannya PT Fajar Indah Lines untuk pengadaan kapal fiktif tahun

2019,” kata Kepala Kejaksaan Sumenep Trimo (Kamis 15/6).

Pasutri ini ditetapkan sebagai tersangka pada, Rabu (14/6) kemarin. Diduga kuat sambungnya, keduanya terlibat dengan tiga tersangka lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu, yakni MS, AZ dan AS (sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya). Dijelaskan, para tersangka melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Sumekar. Tambah Trimo pengadaan kapal cepat dilakukan sejak tahun 2019 silam, namun, hingga

Percepat Penanganan

Penyalahgunaan Narkotika

Bangkalan, Memorandum

Badan Narkotika Nasional (BNN) membangun laboratorium narkotika di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk percepatan penanganan penyalahgunaan obat terlarang tersebut.

Dilansir antaranews.com , Kepala Biro Umum Sekretaris Utama BNN Moh Indra Gautama mengatakan, pembangunan gedung laboratorium narkotika di Bangkalan ini merupakan yang keempat di Indonesia.

“Sebelumnya, kami juga telah membangun laboratorium narkoba di Medan, Makassar, dan Samarinda. Di Bangkalan ini merupakan laboratorium uji narkotika keempat,” katanya di sela-sela acara peletakan batu pertama gedung itu, kemarin.

Laboratorium narkotika ini terletak di Desa Baengas, Kecamatan Labang, Bangkalan, dengan memanfaatkan lahan bekas sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seluas 11.986 meter persegi.

Menurut Indra, tujuan pembangunan laboratorium ini untuk menciptakan layanan laboratorium narkotika yang menjangkau wilayah sehingga meningkatkan pemerataan jangkauan layanan laboratorium Indonesia yang efektif dan efisien.

Melalui laboratorium ini juga, dia berharap dapat mendukung percepatan penanganan permasalahan narkotika melalui sains laboratories

Melalui lab narkotika ini, pihaknya bisa melakukan uji coba tes narkotika hasil dari penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika.

“Kami juga bisa melakukan pro fi ling atau untuk mengetahui arah dari mana bahan-bahan narkotika tersebut berasal. Selain itu, bisa mengelompokkan jaringan yang ada di Indonesia, baik tingkat nasional regional maupun internasional,” katanya.

Menurut Indra, keberadaan laboratorium tersebut nantinya akan sangat mendukung dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bangkalan Mohni berterima kasih kepada BNN karena daerah ini dipilih menjadi salah satu tempat pembangunan laboratorium uji narkotika.

Dengan adanya laboratorium tersebut, Mohni berharap dapat menekan peredaran narkotika di Jawa

Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Plt. Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bangkalan juga terus mendukung serta berkomitmen untuk memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

“Oleh karena itu, kami juga berharap ke depan di Kabupaten Bangkalan juga bisa membentuk BNN tingkat kabupaten sehingga akan lebih maksimal dalam upaya percepatan P4GN,” ujar Mohni.

Peluncuran pembangunan laboratorium narkotika itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Plt

Bupati Bangkalan Mohni, Kepala Biro Umum Settama

BNN Moh Indra Gautama, Kepala Pusat Laboratorium

BNN Wahyu Widodo, Kepala BNNP Jawa Timur Moh

Aris Purnomo, dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa

Timur Eddy Supriyanto, serta perwakilan Polres Kodim 0829 Bangkalan. (ant/ono) sekarang kapal yang dimaksud tidak ada. Dalam kasus ini disimpulkan ada kerugian negara.

“Dalam proses pengadaan kapal dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Sumekar,”ujarnya HM dan SK langsung dilakukan penahanan karena alasan objektif dan subyektif. Yakni Objektif karena Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi Juncto UU No 20 Tahun 2001, ancaman hukumannya diatas 5 tahun sehingga memenuhi syarat untuk ditahan.

Sedangkan Subjektif, karena penyidik khawatir akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi para saksi lain.(uri/ono)

Polsek Geger Sisir Bengkel Motor

Antisipasi Maraknya

Knalpot Brong dan Onderdil Bodong

Bangkalan, Memorandum Berbagai upaya dilakukan Kapolsek Geger AKP Suyitno SH MH, untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang berpotensi meresahkan masyarat di wilayah hukumnya.

Antara lain, AKP Suyitno, dan anggota Polsek menyisir dan mendatangi pemilik bengkel motor (R-2). Tujuannya tentu saja fokus pada upaya mencegah modifikasi dan peredaran knalpot brong yang saat ini marak di komunitas remaja.

Terlebih, motor sering digunakan untuk ajang balap liar yang meresahkan masyarakat. Selain itu, anggota diwanti-wanti agar intens mengawasi, dan men- deteksi kemungkinan adanya peredaran onderdil aspal (asli tapi) palsu, baik di bengkel motor maupun toko onderdil kendaraan bermotor.

“Sebab kerap kali ragam onderdil dari motor hasil kejahatan disinyalir kerap dijual layaknya barang-barang orsinil,” kata AKP Suyitno, Kamis (15/6) kemarin.

Rutinitas giat kawal Harkamtibmas itu, imbuh Kapolsek, merupakan bagian amanah tugas dari Kapolres AKBP Febri Isman Jaya, SH SIK MIK. “Beliau berharap agar kenyamanan komunitas warga di wilayah hukum 17 Polsek jajaran tidak terusik oleh berbagai gangguan Kamtibmas ” tandas AKP

Suyitno, yang juga mantan Kasi Humas Polres Bangkalan.

Amanah tugas Kapores dan Kapolsek ini segera ditindak lanjuti dengan sigap oleh Kanit Binmas Polsek Geger Aiptu Amri. Dia dan beberap anggota Polsek, Selasa dan Rabu (14/6) siang, berinisiatif menyisir dan nyambangi bengkel dan toko onderdil di Desa Lerpak dan Desa Katol Barat.

“ Alhamdulillah, pemilik bengkel dan toko onderdil sangat wel come menerima dan melayani kehadiran polisi,” kesan Aiptu Amri.

Di hadapan pemilik dan karyawan bengkel dan toko onderdil motor Aiptu Amri dan anggota, intens menitipkan pesan dan harapan berbasis edukasi. Itupun disampaikan secara santun, persuasif.

Salah satunya, Aiptu Amri menekankan agar bengkel dan toko penjual onderdil motor, tidak menjual dan menerima pesanan modifikasi knalpot brong.” Kami ingatkan, selain melanggar hukum, pembuatan dan modifikasi knalpot brong jelas kerap meresahkan masyarakat. Juga kerap disalahkan gunakan untuk balap motor liar yang sangat menggangu lingkungan,” urai Aiptu Amri.

Imbauan agar pemilik bengkel dan toko onderdil motor tidak menjadi penadah ragam onderdil protolan motor hasil kejahatan ditekankan. Praktik macam itu sama halnya dengan menjual ulang barang bodong alias asli tapi palsu (aspal). Itu sama halnya dengan menipu pembeli, selain juga melanggar hukum.

“Syukurlah, hasil pengamatan anggota, untuk sementara tidak ada bengkel dan toko onderdil di Desa Lerpak yang terdeteksi menjual knalpot brong dan onderdil bodong hasil aksi kejahatan curanmor,” pungkas Aiptu Amri. (ras/ono)

Raperda Pajak dan Retribusi Tunggu Tahapan Harmonisasi di Kemenkumham

Sumenep, Memorandum Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak dan retribusi di DPRD Sumenep masih menunggu harmonisasi terhadap draf raperda yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa

Timur. Anggota pansus raperda pajak dan retribusi, Kiai Samioeddin menjelaskan, sesuai dengan regulasi yang baru maka semua raperda harus dilakukan harmonisasi ke Kemenkumham.

“Sampai sekarang harmonisasi belum selesai dilakukan. Padahal, sudah lama diajukan oleh Bagian Hukum Pemkab Sumenep,” ujar Kiai Sami-sapaan karibnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku kecewa dengan lambannya harmonisasi tersebut. Sebab, sudah lebih satu bulan namun tak kunjung selesai. “Raperda tidak bisa dibahas jika harmonisasi belum selesai. Apakah pengawalan Pemkab dalam hal ini bagian hukum tidak serius ke Kemenkumham sehingga cukup lama selesainya,” ungkapnya. Kiai Sami mendesak Pemkab serius melakukan pengawalan agar raperda pajak dan retribusi bisa tuntas tahun ini. “Apabila tidak tuntas, maka nanti tidak bisa melakukan pungutan pajak dan retribusi tahun depan,” tandas Kiai Sami. Kabag Hukum Setkab Sumenep Hizbul Wathan mengaku sudah maksimal dalam mengawal harmonisasi raperda pajak dan retribusi.

Buktinya, proses pengajuan sudah dilakukan pada Februari lalu, dan baru dilakukan harmonisasi pada bulan April 2023. Pihaknya mengatakan, sudah sering melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham, tapi memang belum selesai sampai detik ini. Bahkan ia selalu memantau di e-Legal.

“Kami hanya bisa menunggu. Apalagi secara regulasi tidak ada aturan tenggat waktu. Tapi kami sudah berusaha maksimal untuk segera selesai dan bisa cepat dibahas,” kata Wathan. (aan/ono)