Ditemukan Dugaan Pelanggaran Pekerjaan

Blitar, Memorandum Proyek pembangunan Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, diduga sarat akan permainan. Ironisnya, belum genap sepekan setelah peletakan batu pertama, temuantemuan janggal sudah nampak dalam pengerjaannya.

Ormas Gerakan Anak Nasionalis (Gannas) mendapati beberapa temuan dugaan pelanggaran dalam proyek senilai

Rp 27 miliyar itu. Di antaranya pelaksanaan yang tak sesuai

Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses pengerjaan yang mengabaikan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kosongnya direksi kit, hingga pencantuman pendampingan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam papan nama proyek. “Kami berusaha untuk mengawal sebuah proyek nasional, proyek strategis. Kami temukan besi strauss pile yang dalam RAB-nya tertulis tujuh, di lapangan hanya dipasang enam. Pekerja proyeknya juga tidak menerapkan K3 dan direksi kit-nya kosong sama sekali. Proyek sekelas Rp 27 miliyar kok gini? Pekerjanya tidak pakai APD, hanya simbol-simbol saja, kan tidak boleh,” ungkap Ketua Umum Ormas Gannas Joko Wiyono. Lebih lanjut Joko mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, untuk meminta klarifikasi terkait temuan yang ia dapatkan di lapangan.

“Maka kami beri surat untuk mempertanyakan masalah-masalah ini. Papan proyeknya juga bertuliskan di bawah pendampingan APIP dan APH. Kalau pendampingan, yang saya tahu APH itu tugasnya menindaklanjuti aduan masyarakat bukan mengawasi atau mendampingi suatu proyek,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam sebuah pengawasan proyek, sudah terdapat pihak tersendiri, yaitu konsultan dan pengawas.

Dia menyebut, pihaknya telah menerima surat balasan dari rumah sakit, namun dia menganggap jawaban dari rumah sakit tidak relevan.

“Untuk pengawasan proyek ada pengawas dan konsultannya sendiri yang dibiayai dengan uang negara. Maka kami kirim surat untuk minta klarifikasi dari pihak RSUD. Sudah dijawab, tapi jawabannya menurut saya gak nyambung dan gak relevan,” tegas Joko.

Joko menganggap jawaban yang tertuang di surat RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tidak menjawab apapun. Seluruh pertanyaan yang ia lontarkan, menurutnya tak terjawab sama sekali.

“Yang paling tidak mengenakkan ketika mereka menyebut direksi kit itu adalah kewenangan dari pelaksana atau rekanan. Saya jawab, ini tidak relevan sama sekali, karena itu tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Ada K3, ada BPJS Ketenagakerjaan, serta direksi kit yang harus lengkap. Tentang APIP dan APH, kata mereka terkait proyek strategis Pemkab yang ada SK-nya. Tapi tidak dicantumkan SK-nya itu berbentuk apa,” kata dia. Sebagai informasi, pihak RSUD Ngudi Waluyo telah mengirim surat balasan, berisi jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan Ormas Gannas. Dalam surat itu, pihak rumah sakit menyebut pendampingan APIP dan APH sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan SK Proyek Straregis Pemerintah Daerah. Terkait K3, tertulis pada surat tersebut jika pihak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengklaim seluruh pengerjaan sudah sesuai standar K3. Selain itu, kelengkapan direksi kit merupakan tanggung jawab dari pelaksana atau kontraktor. “Langkah kami selanjutnya, kami akan memberikan somasi dan akan kami beberkan semua di sidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Surabaya nanti,” pungkas Joko. (nus/zan/lis)

Laporan Reses Dewan, Masyarakat Teriak Soal Infrastruktur

Blitar, Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengadakan rapat paripurna khusus untuk penyampaian laporan reses, Rabu (14/6). Pada kesempatan tersebut, para anggota dewan menyampaikan hasil laporan mereka setelah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mendengarkan aspirasi masyarakat pada 25 - 27 Mei lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto men-

Penghuni Mecca Riverside

Casablanca Tuntut AJB

Jember, Memorandum Penghuni Perumahan Mecca Riverside Casablanca dua tahun sudah melunasi pembelian rumah tak menerima AJB dan sertifikat dari pihak pengembang PT Bangoen Bamboe Badja Corp. Hal itu terungkap dalam mediasi yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari yang dihadiri Lurah Kebonsari Herlan Hidajat, Bhabinkamtibmas

Aipda Yudha Sentani, Babinsa Koptu Agus Sudarno, Koordinator

Lingkungan Krajan Agus, Ketua RW 01 Bambang Sugiharto, Ketua RT 04 Herman, Manager/Pengembang PT Bangoen Bamboe Badja Corp Arya, dan beberapa perwakilan warga.

Lurah Kebonsari Herlan Hidajat membenarkan kantornya ditempati untuk mediasi warga Mecca Riverside Casablanca RT 04/RW 01, Lingkungan Krajan, meminta pengembang PT

Bangoen Bamboe Badja Corp memberikan bukti AJB atau sertifikat tanah.

“Beberapa pembeli perumahan merasa belum menerima

AJB (akta jual beli) dari pengembang yakni P Arya dari PT

Bangoen Bamboe Badja Corp. Dari pihak pengembang hingga saat ini belum keluar AJB atau sertifikat karena pembeli sudah melunasi pembelian rumah semenjak 2021,” kata Herlan, Kamis (15/6).

Menurut Herlan, warga yang sudah melunasi pembayaran sejak 2021 menunggu kabar dari pihak pengembang. Warga hanya ingin dan menuntut hak sebagai pembeli atau penghuni perumahan Mecca Riverside Casablanca.

“Setelah mendapatkan informasi keluhan warga yang segera kami cari jalan keluarnya untuk mediasi. Setelah dari hasil telisik sejumlah 45 KK yang sudah memiliki AJB/sertifikat hanya 14 orang saja,” terangnya.

Herlan mengatakan, pihaknya sebagai lurah hanya mediasi dan klarifikasi serta meminta kalau sudah terbayar lunas berharap bisa segera diselesaikan. “Hasil dari mediasi pihak pengembang akan bertanggung jawab menyelesaikan dalam penerbitan AJB serta sertifikat secara bergiliran atau bertahap,” pungkasnya. (edy/lis) yatakan, dalam rapat tersebut laporan dari para anggota dewan dikumpulkan menjadi satu berdasarkan dapil masing-masing. Sehingga secara total, terdapat 6 laporan yang sesuai dengan jumlah dapil yang ada di Kabupaten Blitar dan laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPRD.

“Laporan reses ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, perdagangan, pertanian, perkebunan, hingga infra- struktur,” ungkapnya. Menurut Suwito, secara umum anggota dewan menerima banyak keluhan terkait perbaikan infrastruktur. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan langkah-langkah dari pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi.

“Keluhan terbanyak masih berkaitan dengan infrastruktur, diikuti dengan permintaan terkait pemenuhan sarana dan prasarana, seperti petani yang membutuhkan pupuk. Selain