Satpol PP Panggil Pengusaha Galian C Ilegal di Ngancar

Ngawi, Memorandum Kasus tambang galian C ilegal di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi masih berlanjut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngawi akan memanggil pengusaha galian C tersebut.

Pemanggilan pengusaha galian C ini menyusul alat berat eskavator miliknya masih berada di sekitar lokasi tambang galian C. “Kami akan memanggil pengusaha galian C apabila tidak memindahkan eksavator tersebut,” kata Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ngawi Arif Setiyono, Kamis (15/6).

Pihaknya mengaku sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Dan koordinasi dengan OPD terkait, seperti Bagian Administrasi Perekonomian serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Kewenangan kami hanya mengawasi, karena untuk izin pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui provinsi,” ujarnya. (aa/lis)

Hanya Satu SMP Penuhi Pagu

Madiun, Memorandum

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur online SMP negeri di Kota

Madiun resmi ditutup. Hasilnya, hanya satu SMPN yang mampu memenuhi pagu dalam pendaftaran tahap pertama. “Sementara SMPN 1 sudah penuh pagunya. Disusul SMPN 3 menyisakan hanya empat kursi. SMPN lainnya masih ada sekitar 20 lebih kursi kosong,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)

Kota Madiun Lismawati, Kamis (15/6) kemarin.

Lismawati menjelaskan, PPDB tahap pertama itu dibuka 12-14 Juni. Meliputi jalur afirmasi paling sedikit 15 persen dan perpindahan tugas wali murid paling banyak 5 persen. Kemudian, prestasi nilai rapor paling banyak 15 persen. Porsinya terdiri dari 7,5 persen siswa lulusan SDN

Kota Madiun dan 7,5 persen lulusan Madrasah Ibtidaiah (MI) Kota Madiun.

Kemudian, jalur prestasi hasil lomba paling banyak 15 persen. Dengan komposisi bidang akademik 4 persen, nonakadmik 10 persen, dan golden ticket 1 persen.

“Pemenuhan PPDB tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Baik saat pendaftaran kuota khusus hingga tahap pertama. Sehingga, kami optimistis pada tahap kedua atau jalur zonasi nanti, seluruh pagu SMPN mampu terpenuhi,” ujarnya.

Setelah tahap pertama, lanjut Lismawati, PPDB akan menginjak jalur zonasi yang dibuka pada 19-21 Juni mendatang.

Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali)

Nomor 19/2023 tentang PPDB, calon peserta didik dihadapkan pada dua pilihan kelompok (rayon) sekolah. Kelompok

A terdiri dari SMPN 1, 3, 5, 8, 9, 12, dan

13. Sedangkan, kelompok B terdiri dari SMPN 2, 4, 6, 7, 10, 11, dan 14. Masing-masing satuan pendidikan menyediakan kuota jalur zonasi paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

“Dengan pengelompokan ini paling tidak pemenuhan pagu bisa merata atau tersebar ke seluruh sekolah,” jelasnya. Mekanismenya, peserta didik hanya dapat memilih satu kelompok pilihan. Mereka kemudian diwajibkan memilih minimal dua dan maksimal tiga sekolah dalam satu kelompok yang dipilih. Seandainya sekolah pilihan pertama tidak diterima, nama calon siswa secara sistem bakal bergeser ke sekolah pilihan kedua atau ketiga.

“Calon tidak bisa mengubah kelompok pilihan. Ketika sudah mendaftar sekolah di kelompok A, misalnya, PIN (personal identification number) secara sistem terkunci dalam kelompok A dan tidak bisa mengubah kelompok pilihan B,” jlentrehnya. (mas/lis)

Imigrasi Imbau Warga Laporkan Aktivitas WNA Mencurigakan

Madiun, Memorandum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama melaporkan jika terdapat aktivitas Warga

Negara Asing (WNA) mencurigakan.

“Jika menjumpai WNA mencurigakan untuk segera melaporkan melalui aplikasi SIGAP OA. Masyarakat yang lapor melalui aplikasi tersebut bisa kami telusuri untuk kami tindak lanjuti,” kata Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Sony Fahrudianto, Kamis (15/6).

Sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Madiun bakal memperluas desa binaan Imigrasi. Hal ini, untuk memperkuat pengawasan terhadap WNA nakal serta mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.

Saat ini, Imigrasi masih dalam proses pengumpulan data kecamatan berpotensi dikembangkan desa binaan dari Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Kami masih meminta data dari BP2MI, kecamatan mana saja yang PMI-nya banyak, untuk sementara yang sudah ada di Desa Dolopo,” ungkapnya. (dry/lis)