tugas final perancangan permukiman

Tugas akhir

KELOMPOK 1 PERANCANGAN PERMUKIMAN

Dosen Pengampu : Fitrawan Umar, ST, Msc MENGANALISI DAN MERANCANG SUATU PERMUKIMAN DI KAWASAN Maccini Sombala

M. SOVYAN (105831104416) KHERUL MUBARAK (105831100519) MELISA (105831101521) MUDATSIR (105831102221) ARIF PURWANTO

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. latar belakang B. TUJUAN BAB II TINJUAN KEBIJAKAN A. TINJAUAN TATA RUANG B. TINJAUAN INSENTITAS BAGUNAN DAN SEMPADAN BAB III ANALISIS A. ANALISIS FISISK SITE B. ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA (BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK YANG DI ASUMSIKAN) C. ANALISIS KEBUTUHAN LAHAN i. HUNIAN BERDASARKAN ii. RUANG TERBUKA iii. SARANA-PRASARANA BAB IV KONSEP PERANCANGAN A. POLA PERMUKIMAN B. ZONA (TIPE HUNIAN, RUANG TERBUKA HIJAU, SARANA-PRASARANA i. TIPE HUNIAN ii. RUANG TERBUKA HIJAU iii. SARANA-PRASARANA C. D.

DESAIN MASTERPLAN CONTOH UNIT TIAP TIPE HUNIAN

2

3

BAB I PENDAHULU LATAR BELAKANG Maccini Sombala adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Tamalate, Kota Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 2,04 km², yang terdiri dari 72 RT dan 9 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°10'46.80" LS dan 119°24'21.10" BT. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Kelurahan Maccini Sombala berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar, yaitu Maccini dan Sombala.

Maccini artinya melihat dan Sombala artinya layar perahu.

Kelurahan Maccini Sombala dahulunya disebut Kampung Gusung Jonga yang dihuni oleh para penggarap dan pemilik lahan yang sebagian besar tanah milik keturunan raja-raja dari Kerajaan Gowa.

TUJUAN Mampu merancag sutu permukiman sesui dengan standar kebijakan yang berlaku di Indonesia

Disebut Gusung Jonga karena di daerah tersebut banyak terdapat rusa (jonga), baik rusa liar maupun rusa peliharaan raja yang dilepas di area tersebut. Kemudian nama Kampung Gusung Jonga berubah menjadi Maccini Sombala karena letak geografisnya yang berada pada pesisir pantai sehingga ketika orang berdiri di pinggir pantai, maka orang dapat melihat ujung layar perahu yang akan berlabuh di daerah pantai Maccini Sombala.[1] DIKERJAKAN OLEH MUDATSIR

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN TINJAUAN TATA RUANG Pengertian Penataan Ruang Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.1 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Asas dan Tujuan Penataan Ruang 1. Keterpaduan Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan, berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, 3. Keberlanjutan Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperlihatkan kepentingan mendatang.

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

4 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

DIKERJAKAN OLEH MUDATSIR

5

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN TINJAUAN INTENSITAS BANGUNAN DAN SEMPADAN Izin Mendirikan Bangunan Saat proses perizinan, pemerintah daerah mendata sekaligus mendaftar bangunan gedung dalam database bangunan gedung. Kegiatan penda:.zaan bangunan gedung dimaksudkan untuk tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bnagunan gedung pada pemerintah daerah. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: 1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; 3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dasar Hukum Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya setiap orang, badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk dari konstruksi. Hanya saja mengingat mungkin saja pembangunan suatu gedung dapat mengganggu orang lain maupun mungkin membahayakan kepentingan umum, tentunya pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung dapat dibangun secara benar.

PENERAPAN DALAM TUGAS dalam lokasi kami menemukan bahwa garis sempadan bagunan tdk menentu namun rata rata mereka mengunakan ukuran 5-10 meter untuk GSB sedangkan untuk garis sempadan jalana iyalah berjarak sekitar 3-7 meter. untuk ketikgian bagunanmya itu minimal 5 meter untuk kawasan hunian .

DIKERJAKAN OLEH MUDATSIR

6

BAB III ANALISIS ANALISIS FISIK SITE Siang hari

Sore hari

Pagi hari

Orientasi matahari,, terbit dari timur (pada bagian samping site) serta terbenam pada bagian barat samping kanan site. panas matahari meningkat pada jam 12-14 siang

DIKERJAKAN OLEH MELISA

7

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Sarana yang dibutuhkan dalam perancangan permukiman adalah terdapatnya tempat beribadah, lapangan berolahraga, sekolah, kantor polisi, puskesmas, kantor kelurahan, dan taman

Masjid

Ruang terbuka hijau/taman

Masjid sangat dibutuhkan keberadaannya, yang dapat memberikan dorongan riligiuos kepada semua penduduk beraga islam

Adanya ruang terbuka hijau akan menjadi daya tarik tersendiri, terdapat pohon dan bangku taman dapat dijadikan tempat bersantai yang nyaman.

Lapangan berolahraga Penyediaan lapangan olahraga dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan joging dan olah raga lainnya, sangat berguna untuk menjaga kesehatan.

Sekolah Sekolah merupakan sarana pendidikan yang sangat penting, karena pendidikan untuk anak sangat dibutuhkan dizaman sekarang.

Kantor polisi Keamanan juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan.

Fasilitas keamanan di dalam perumahan biasanya berupa layanan keamanan 24 jam yang mencakup pos jaga di gerbang utama perumahan, sistem satu pintu hingga kamera CCTV yang tersebar di sejumlah titik.

Puskesmas Penting adanya penyediaan puskesmas karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan pada sebuah permukiman.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

8

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Ruang terbuka hijau/taman

Masjid Rencana penduduk permukiman 1400 jadi Masjid yang dibutuhkan yaitu 1400 : 2500 = 1 Masjid (luas = 800 m2 dengan 2 lantai)

Rencana penduduk permukiman 1400 jadi taman atau ruang terbuka yang dibutuhkan yaitu 1400 : 2500 = 1 Taman (luas 3000 )

Kantor polisi

Lapangan berolahraga Rencana penduduk permukiman 1400. Jadi lapangan olah raga yang dibutuhkan 1400 : 30000 = 1 Lapangan (luas 1.080 m2 dengan 2 lapangan futsal)

Sekolah

Rencana penduduk permukiman 1400.

Untuk sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Untuk SD 1400 : 1600 = 1 , Untuk SMP 1400 : 4800 = 1 , Untuk SMA 1400 : 4800 = 1, Jadi untuk kebutuhan sekolah ada 3 tingkatan dengan kebutuhan masing-masing 1 sekolah. (luas 5000 m2)

Puskesmas

Kantor lurah

Rencana penduduk permukiman 1400 jadi kantor polisi yang dibutuhkan adalah 1400 : 120000 = 1 (luas 550 m2) Rencana penduduk permukiman 1400 jadi puskesmas yang dibutuhkan adalah 1400 : 30000 = 1 (luas 1095 m2)

Rencana penduduk permukiman 1400 jadi kantor lurah yang dibutuhkan adalah 1400 : 30000 = 1 (luas 360 m2)

DIKERJAKAN OLEH MELISA

9

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Prasarana yang dibutuhkan dalam merancang sebuah permukiman adalah jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, persampahan dan jaringan telepon. berdasarkan dengan asumsi kebutuhan

Jaringan jalan Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-undang Jalan, 2005). Menurut Undang-undang dan Peraturan di bidang Perumahan dan Permukiman (1995), jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder.

Drainase Saluran drainase adalah pelengkap jalan yang sangat penting, sebab dapat menampung dan menghantar air kotor dari rumah-rumah serta air hujan. Saluran drainase dapat berupa saluran tepi maupun saluran melintang jalan. Dalam perencanaannya, saluran drainase harus didasarkan pada data hidrologi seperti : intensitas, durasi dan frekuensi hujan serta besar dan sifat daerah aliran.

Pola jalan yang kami pilih dalam perancangan ini adalah pola simpangan.

Air bersih Kebutuhan air bersih untuk perumahan berkisar antara 60-250 liter/orang / hari, sedangkan untuk kelas bangunan lainnya disesuaikan dengan standar kebutuhan air bersih yang berlaku di Indonesia. Sumber air bersih pada bangunan harus diperoleh dari sumber air PAM, dan apabila bukan dari PAM, sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

10

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Persampahan

Air limbah Jaringan perpipaan untuk air limbah sangat di butuhkan karena perlu adanya penyalur untuk menyalurkan air limbah ke pembuangan akhir serta tidak tercampur dengan air bersih.

Sampah terbagi atas beberapa jenis, dan dengan adanya penyediaan tempat sampah pada suatu permukiman hal ini dapat memberi dampak yang baik pada lingkungan.

Jaringan telepon Adanya jaringan telepon pada permukiman dapat memudahkan penduduk dalam mengakses telekomunikasi.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

11

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN LUAS LAHAN Kebutuhan luas lahan perumahan

Kebutuhan luas lahan sarana kesehatan

Rencana penduduk permukiman 1400 jiwa.

Dengan asumsi 1 unit untuk 1 KK dihuni 4/5 jiwa, maka = jumlah unit = 1400 : 4 = 350 unit Tipe mewah : sederhana : menengah = 4 : 3 : 2 Tipe mewah = 4/10 x 350 = 140 Kebutuhan luas lahan adalah 140 unit x 600 m2 = 84000 m2 Tipe sederhana = 3/10 x 350 = 105 Kebutuhan luas lahan adalah 105 unit x 120 m2 = 12600 m2 Tipe menengah = 2/10 x 350 = 70 Kebutuhan luas lahan adalah 70 unit x 200 m2 = 14000 m2

Puskesmas = 1400 : 30000 = 1 unit maka, luas lahan untuk puskesmas adalah 1095 m2 x 1 = 1095 m2

Kebutuhan luas lahan sarana pendidikan

Kebutuhan luas kantor polisi

SD = 1400 : 1600 = 1 unit maka, luas lahan untuk SD adalah 500 m2 x 1 unit = 500 m2 SMP = 1400 : 4800 = 1 unit maka, luas lahan untuk SMP adalah 2000 m2 x 1 unit = 2000 m2 SMA = 1400 : 4800 = 1 unit maka, luas lahan untuk SMA adalah 2500 m2 x 1 unit = 2500 m2

Kebutuhan luas lahan lapangan olah raga Lapangan = 1400 : 30000 = 1 unit maka, luas lahan untuk lapangan olah raga adalah 1080 m2 x 1 = 1080 m2

Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau = 1400 : 2500= 1 unit maka, luas lahan untuk ruang terbuka hijau adalah 3000 m2 x 1 = 3000 m2 Kantor polisi = 1400 : 120000 = 1 unit maka, luas lahan untuk kantor polisi adalah 550 m2 x 1 = 550m2

Kebutuhan luas kantor lurah Kantor lurah = 1400 : 30000 = 1 unit maka, luas lahan untuk kantor polisi adalah 360 m2 x 1 = 360 m2

DIKERJAKAN OLEH MELISA

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

12

POLA PERMUKIMAN

Pola permukiman yang digunakan adalah pola permukiman kelompok (nucleated) dapat dilihat dari penataan rumah dan pola permukiman ini juga memanfatkan sungai sebagai sumber daya alam, juga sebagai jalur transportasi.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

13

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

14

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

15

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

16

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK