TUGAS AKHIR PERANCANGAN PERMUKIMAN

Tugas akhir

KELOMPOK 1 PERANCANGAN PERMUKIMAN

Dosen Pengampu : Fitrawan Umar, ST, Msc MENGANALISI DAN MERANCANG SUATU PERMUKIMAN DI KAWASAN Maccini Sombala

M. SOVYAN (105831104416) KHERUL MUBARAK (105831100519) MELISA (105831101521) MUDATSIR (105831102221) ARIF PURWANTO

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. latar belakang B. TUJUAN BAB II TINJUAN KEBIJAKAN A. TINJAUAN TATA RUANG B. TINJAUAN INSENTITAS BAGUNAN DAN SEMPADAN BAB III ANALISIS A. ANALISIS FISISK SITE B. ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA (BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK YANG DI ASUMSIKAN) C. ANALISIS KEBUTUHAN LAHAN i. HUNIAN BERDASARKAN ii. RUANG TERBUKA iii. SARANA-PRASARANA BAB IV KONSEP PERANCANGAN A. POLA PERMUKIMAN B. ZONA (TIPE HUNIAN, RUANG TERBUKA HIJAU, SARANA-PRASARANA i. TIPE HUNIAN ii. RUANG TERBUKA HIJAU iii. SARANA-PRASARANA C. D.

DESAIN MASTERPLAN CONTOH UNIT TIAP TIPE HUNIAN

2

3

BAB I PENDAHULU LATAR BELAKANG Maccini Sombala adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Tamalate, Kota Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 2,04 km², yang terdiri dari 72 RT dan 9 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°10'46.80" LS dan 119°24'21.10" BT. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Kelurahan Maccini Sombala berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar, yaitu Maccini dan Sombala.

Maccini artinya melihat dan Sombala artinya layar perahu.

Kelurahan Maccini Sombala dahulunya disebut Kampung Gusung Jonga yang dihuni oleh para penggarap dan pemilik lahan yang sebagian besar tanah milik keturunan raja-raja dari Kerajaan Gowa.

TUJUAN Mampu merancag sutu permukiman sesui dengan standar kebijakan yang berlaku di Indonesia

Disebut Gusung Jonga karena di daerah tersebut banyak terdapat rusa (jonga), baik rusa liar maupun rusa peliharaan raja yang dilepas di area tersebut. Kemudian nama Kampung Gusung Jonga berubah menjadi Maccini Sombala karena letak geografisnya yang berada pada pesisir pantai sehingga ketika orang berdiri di pinggir pantai, maka orang dapat melihat ujung layar perahu yang akan berlabuh di daerah pantai Maccini Sombala.[1] DIKERJAKAN OLEH MUDATSIR

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN TINJAUAN TATA RUANG Pengertian Penataan Ruang Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.1 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah “wujud struktural ruang dan pola ruang”.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tentang pengertian hak menguasai dari Negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria memuat wewenang untuk : (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Asas dan Tujuan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 1.

Keterpaduan Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan, berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. 3. Keberlanjutan Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperlihatkan kepentingan mendatang. 4.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 5. Keterbukaan Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 6.

Kebersamaan dan kemitraan Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 7. Perlindungan kepentingan umum Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 8. Kepastian hukum dan keadilan Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 9. Akuntabilitas Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaan maupun hasilnya.

4 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

DIKERJAKAN OLEH MUDATSIR

5

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN TINJAUAN INTENSITAS BANGUNAN DAN SEMPADAN Izin Mendirikan Bangunan Saat proses perizinan, pemerintah daerah mendata sekaligus mendaftar bangunan gedung dalam database bangunan gedung. Kegiatan penda:.zaan bangunan gedung dimaksudkan untuk tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bnagunan gedung pada pemerintah daerah. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: 1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; 3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dasar Hukum Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya setiap orang, badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk dari konstruksi. Hanya saja mengingat mungkin saja pembangunan suatu gedung dapat mengganggu orang lain maupun mungkin membahayakan kepentingan umum, tentunya pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung dapat dibangun secara benar.

Pengertian Garis Sempadan Bangunan Garis yang dikenal dengan singkatan GSB ini membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan.

Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.

GSB dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah yang diatur. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

DIKERJAKAN OLEH MUDATSIR

6

BAB III ANALISIS ANALISIS FISIK SITE Siang hari

Sore hari

Pagi hari

Orientasi matahari,, terbit dari timur (pada bagian samping site) serta terbenam pada bagian barat samping kanan site. panas matahari meningkat pada jam 12-14 siang

DIKERJAKAN OLEH MELISA

7

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Sarana yang dibutuhkan dalam perancangan permukiman adalah terdapatnya tempat beribadah, lapangan berolahraga, sekolah, kantor polisi, puskesmas, kantor kelurahan, dan taman

Masjid

Ruang terbuka hijau/taman

Masjid sangat dibutuhkan keberadaannya, yang dapat memberikan dorongan riligiuos kepada semua penduduk beraga islam

Adanya ruang terbuka hijau akan menjadi daya tarik tersendiri, terdapat pohon dan bangku taman dapat dijadikan tempat bersantai yang nyaman.

Lapangan berolahraga Penyediaan lapangan olahraga dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan joging dan olah raga lainnya, sangat berguna untuk menjaga kesehatan.

Sekolah Sekolah merupakan sarana pendidikan yang sangat penting, karena pendidikan untuk anak sangat dibutuhkan dizaman sekarang.

Kantor polisi Keamanan juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan.

Fasilitas keamanan di dalam perumahan biasanya berupa layanan keamanan 24 jam yang mencakup pos jaga di gerbang utama perumahan, sistem satu pintu hingga kamera CCTV yang tersebar di sejumlah titik.

Puskesmas Penting adanya penyediaan puskesmas karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan pada sebuah permukiman.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

8

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Prasarana yang dibutuhkan dalam merancang sebuah permukiman adalah jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, persampahan dan jaringan telepon. berdasarkan dengan asumsi kebutuhan

Jaringan jalan Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-undang Jalan, 2005). Menurut Undang-undang dan Peraturan di bidang Perumahan dan Permukiman (1995), jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder.

Drainase Saluran drainase adalah pelengkap jalan yang sangat penting, sebab dapat menampung dan menghantar air kotor dari rumah-rumah serta air hujan. Saluran drainase dapat berupa saluran tepi maupun saluran melintang jalan. Dalam perencanaannya, saluran drainase harus didasarkan pada data hidrologi seperti : intensitas, durasi dan frekuensi hujan serta besar dan sifat daerah aliran.

Pola jalan yang kami pilih dalam perancangan ini adalah pola simpangan.

Air bersih Kebutuhan air bersih untuk perumahan berkisar antara 60-250 liter/orang / hari, sedangkan untuk kelas bangunan lainnya disesuaikan dengan standar kebutuhan air bersih yang berlaku di Indonesia. Sumber air bersih pada bangunan harus diperoleh dari sumber air PAM, dan apabila bukan dari PAM, sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

9

BAB III ANALISIS ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Persampahan

Air limbah Jaringan perpipaan untuk air limbah sangat di butuhkan karena perlu adanya penyalur untuk menyalurkan air limbah ke pembuangan akhir serta tidak tercampur dengan air bersih.

Sampah terbagi atas beberapa jenis, dan dengan adanya penyediaan tempat sampah pada suatu permukiman hal ini dapat memberi dampak yang baik pada lingkungan.

Jaringan telepon Adanya jaringan telepon pada permukiman dapat memudahkan penduduk dalam mengakses telekomunikasi.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

10

POLA PERMUKIMAN

Pola permukiman yang digunakan adalah pola permukiman kelompok (nucleated) dapat dilihat dari penataan rumah dan pola permukiman ini juga memanfatkan sungai sebagai sumber daya alam, juga sebagai jalur transportasi.

DIKERJAKAN OLEH MELISA

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

11

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

12

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

13

DIKERJAKAN OLEH KHAERUL MUBARAK