Page 1

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Daftar Isi Komentar - Paradigma Baru Pengelolaan Hutan - Kementerian Pangan dan Organisasi Petani

1 2

Utama - Selamatkan Kehidupan dengan Pertanian Organik 3 - Serdang Bedagai Didorong Memotori Pembuatan Perda Pertanian Organik 7 Advokasi - Ada Kepentingan Asing di Balik Usulan Penggatian UUPA - Catatan KPA Terhadap RUU Perlindungan Petani - Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional - Catatan Evaluasi Kinerja POLRI 2010-2011 - Membangun Citra POLRI Dengan Prestasi dan Pengabdian - 40 Warga Kuala Namu Wajib Diperhatikan - Kasus Masyarakat Korban Pembangunan Bandara Kuala namu Dibawa Pada Konferensi Internasional HAM - Anah, Kasus Pencabulan Anak, Hakim Putuskan Onslag - Urgensi KIP Mendesak di Sumut - Krisis Kapitalisme Mengancam Kehidupan Rakyat Pekerja! - Politik Pertanian Yang Mensejahterakan Petani - Jalan: Bukan Pemerintah Tetapi Masyarakat

9 10 11 16 19 20 21 23 24 25 27 28

Pertanian - Perdagangan Yang Adil untuk Kualitas dan Pendapatan Petani - Indonesia Pembeli Beras Terbesar di Dunia

30 31

Kesehatan Alternatif - Manfaat Pisang Untuk Kesehatan - Khasiat Buah Nanas

32 33

Credit Union - Jatuh Bangun CU Bima

34

Profil - Rosmini, Usaha Makin Maju Bersama CU Pelangi - CU Perempuan yang Berasaskan Kekeluargaan Kabar Dari Kampung - Dusun IX Parit Tuan Mulai Krisi Lahan Persawahan - Komisi C DPRD Sergai Dukung Lahirnya Perda Pertanian Organik

37 38

40 40

Menggagas Reformasi Pertanian Publikasi dan kesaksian bahwa pertanian organik memiliki banyak keunggulan dibandingkan pertanian konvensional, semakin hari bertambah banyak dijumpai. Popularitas pertanian yang tidak lagi bergantung dengan bahan-bahan kimia terus mengalami tren peningkatan yang mengangumkan. Tidak berlebihan kalau tren perubahan ini diukur dengan skala Freire maka perubahan yang terjadi berada pada tahap kesadaran perubahan (melewati tahap kesadaran magis dan kesadaran kritis). Mengutip data Aliansi Organis Indonesia bahwa luas areal pertanian organis di Indonesia tahun 2010 mengalami peningkatan 10% dibandingkan tahun 2009. Dari sisi produsen juga terjadi peningkatan 13% pada kurun yang sama. Sayangnya kebijakan yang mendukung praktek pertanian masa depan ini belum terlihat. Go Organik 2010 yang dicanangkan Kementrian Pertanian tidak memperlihatkan hasil yang bisa dibanggakan. Bahkan disinyalir oleh para pemerhati pertanian sebagai kebijakan setengah hati!. Penyebabnya, tercium indikasi kekhawatiran di kalangan elit penentu kebijakan sektor pertanian, bahwa mereka terancam kehilangan pendapatan sampingan dari produsen pupuk dan pestisida kimia. Kebijakan pertanian organik dipastikan memiliki rente ekonomi-politik yang jauh lebih kecil dibandingkan pertanian konvensional. Situasi seperti ini pula yang membayangi upaya Bitra dan kelompok-kelompok tani dampingannya dalam mendorong lahirnya Perda tentang Pertanian Organik di Kabupaten Serdang Bedagai. Proses kerja advoksi kebijakan ini sudah berjalan sejak satu tahun yang lalu dan kini Draft Perda sudah rampung dan sudah pula diserahkan kepada Fraksi PPP untuk diajukan sebagai Perda inisiatif Dewan. Semoga nasib Perda Pertanian Organik yang kini tengah diproses akan lebih baik dari yang lain. Melihat potensi dan dukungan para pemangku kepentingan utama di daerah ini yang begitu besar dalam pengembangan pertanian, tidak berlebihan jika optimisme bahwa Perda Pertanian Organik akan segera lahir di Serdang Bedagai. Kalau nasib Perda Pertanian Organik ini benar-benar berbeda maka, peristiwa itu akan dicatat sebagai tonggak sejarah reformasi pertaniain di Indonesia. Semoga (red)

Penerbit: Yayasan BITRA Indonesia Medan. Penanggung jawab dan Pimpinan Umum: Wahyudhi Pimpinan Redaksi: M. Ikhsan Dewan Redaksi : Rusdiana, Iswan Kaputra, Swaldi, Listiani, Eka D Rehulina Reporter: Andi Creativ, Aprianta, Erika Rosmawati, Hawari, Jumarni, Siska, Misdi, Rustam Fotografer: Anto Ungsi Manajemen Pelaksana : Icen Sirkulasi & Keuangan: Fira Handayani Redaksi: Jl. Bahagia By Pass No. 11/35 Medan - 20218 Telepon: 061-787 6408 Fax : 061-787 6428 Email: majalahbitranet@yahoo.com

Jurnalis/Wartawan BITRANET dalam melaksanakan tugasnya tidak dibenarkan menerima amplop atau imbalan apapun. Bagi masyarakat yang melihat dan dirugikan, silahkan menghubungi redaksi dan menggunakan hak jawabnya. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Komentar

Paradigma Baru Pengelolaan Hutan Oleh: Idham Arsyad* TAHUN 2011 ditetapkan sebagai Tahun Kehutanan Internasional. Berdasarkan resolusi PBB 63/193, penetapan Tahun Kehutanan Internasional dengan tema Forest for People dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan memperkuat pembangunan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di seluruh dunia untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sebagai rangkaian dari peringatan Tahun kehutanan Internasional, 11-15 Juli 2011 di Lombok, diselenggarakan Konferensi Internasional tentang Tenurial, Tata Pemerintahan dan Usaha Kehutanan oleh Kementerian kehutanan bekerja sama dengan NGO internasional dan nasional pemerhati masalah kehutanan.Salah satu tuntutan konferensi ini adalah untuk melihat transisi penguasaan hutan di dunia, dari penguasaan oleh pemerintah ke arah terbukanya akses dan kepemilikan bagi penduduk asli, masyarakat, individu, dan perusahaan. Lambatnya transisi penguasaan hutan di berbagai negara menjadi penyebab lahirnya berbagai persoalan kehutanan, seperti: deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, konflik tenurial dan kemiskinan masyarakat. Problem Kehutanan di Indonesia Laju deforestasi yang tak terkontrol serta kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah wajah buruk kehutanan kita. Fakta, deforestasi justru makin masif setelah reformasi. Di era Soeharto kerusakan hutan mencapai 1,7 juta per tahun. Namun pascareformasi melaju sampai 2,8 juta lebih per tahun. Ironisnya, justru kerusakan terparah di areal hutan lindung. Misalnya, yang terjadi di Sumsel: dari 569.310 hektare hutan lindung sebanyak 300 ribu hektare rusak atau mencapai 60 persen. Demikian pula halnya dengan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Data CIFOR (2000) menyebutkan, sekitar 48,8 juta orang tinggal di hutan negara dan sebanyak 10,2 juta dianggap miskin. Sebanyak 20 juta orang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta di antaranya kehidupan mereka bergantung pada hutan. Akibat lanjutan dari persoalan di atas adalah statistik konflik tenurial di wilayah hutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data KPA menyebutkan, sejak Orde Baru sampai tahun 2010, terdapat 202 konflik di areal hutan. Di antara konflik tersebut bahkan disertai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti: penembakan, penangkapan, dan pembunuhan warga masyarakat. Data LBH Semarang menyebutkan, sepanjang tahun 1998-2008 telah terjadi penembakan dan penganiayaan terhadap 69 petani karena berkonflik dengan Perhutani. Kejadian paling mutakhir adalah tewasnya Ahmad Adam (50), petani warga Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi, setelah peluru laras panjang milik Brimob BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

menembus kepalanya (8/11). Tragedi ini dipicu oleh sengketa lahan di kawasan hutan antara masyarakat Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti seluas 7.224 hektare yang tidak kunjung selesai. Selain itu, degradasi sumber daya hutan terus terjadi. Akibatnya, bencana ekologis terus berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, dalam lima tahun terakhir telah terjadi 4.408 bencana alam. Antara lain, tanah longsor sebanyak 469 peristiwa, banjir: 1.916 peristiwa, banjir disertai longsor 158 peristiwa, dan kekeringan: 1.083 peristiwa. Paradigma Baru Untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan. Selama ini, pengelolaan hutan terlalu bertumpu pada negara (state based forest management). Pemerintah menjadi aktor paling dominan dalam mengurus hutan, sehingga akses stakeholder dan pemangku kehutanan lainnya sangat terbatas. Pendekatan state based ini dianggap penyebab terjadinya deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, dan kemiskinan masyarakat. Karena, dalam praktiknya, kuasa pemerintah atas hutan dengan cepat beralih ke pengusaha kehutanan dengan memudahkan pemberian izin. Sampai 1991, pemerintah telah mengeluarkan izin 576 unit dengan total penguasaan tanah mencapai 60,2 juta hektare (APHI, 1991). Pascareformasi, meski konsesi berkurang tetapi jumlahnya masih signifikan. Sampai saat ini masih terdapat 299 unit HPH dengan total penguasaan tanah mencapai 25.384.650 hektare (Kemenhut, 2009). Kecenderungan perubahan eksploitasi dari ekstraksi kayu dan hutan alami menjadi kehutanan perkebunan (HTI) terjadi pascareformasi. Tahun 2001, total luas areal perkebunan kehutanan mencapai 67 ribu hektare. Saat ini luas Hutan Tanaman Industri mencapai 8.441.976 hektare (Kemenhut, 2009). Data di atas menggambarkan ketimpangan yang ekstrem antara penguasaan hutan oleh pengusaha dengan penguasaan tanah oleh petani. Bayangkan, saat ini kurang lebih 19 ribu desa masuk dalam kawasan hutan yang nasibnya tidak jelas. Karena, bila berdasar UU No 41/1999 tentang Kehutanan, maka semua penduduk di desa-desa tersebut adalah penghuni ilegal karena tinggal di kawasan hutan negara. Luasnya daratan Indonesia yang masuk dalam kategori kawasan hutan (mencapai 70 persen) telah mengakibatkan ketimpangan antarsektor, khususnya karena wilayah pertanian semakin sempit. Padahal, setiap tahun jumlah rumah tangga petani terus meningkat dari 30,2 juta tahun 1993 menjadi 37,7 juta tahun 2003, sementara luas tanah yang dikuasai terus berkurang dari 70,0 persen tahun 1993 menjadi 64,5 persen tahun 2003 (BPS, 2003). 1


Komentar Karena itu, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan hutan, yakni membuka akses kepemilikan masyarakat atas wilayah hutan. Bukan sebatas akses pengelolaan hutan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Kemitraan. Upaya lain, mempercepat penetapan kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas serta

menyepakati satu peta penggunaan tanah dan sumber daya alam. *Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Sumber: kpa.or.id

Kementerian Pangan dan Organisasi Petani Oleh: Henry Saragih* NILAI impor pangan rata-rata di negara agraris ini mencapai Rp 110 triliun per tahun. Kebijakan impor pangan ini telah mengantarkan Indonesia ke jurang krisis pangan. Pangan merupakan komoditas yang “khusus�. Disebut khusus karena merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Perlu adanya pengaturan secara khusus dalam distribusi pangan yang seharusnya berbeda dari pengaturan distribusi barang lainnya. Pengaturan pangan harus di bawah kendali negara karena negara berkewajiban menjamin dan memenuhi salah satu hak dasar rakyat ini. Sayangnya, kondisi tersebut jauh panggang dari api. Kebijakan pangan negeri ini telah diserahkan kepada pasar sehingga fluktuasi harga pangan sulit dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya harga pangan melambung tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin. Setali tiga uang dengan nasib aktor utama penyedia pangan, yaitu petani. Kebijakan pertanian tidak menyediakan ruang terhadap kesejahteraan petani sehingga menambah suram masa depan petani. Dengan rata-rata alih fungsi lahan pertanian sebesar 230.000 hektare per tahun (Kementan, 2007) dan dukungan infrastruktur serta input pertanian yang belum memadai, beban yang dipikul para petani untuk memproduksi pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia sangatlah berat. Belum lagi terjadi perubahan iklim yang ekstrem membuat banyak kegagalan panen di mana-mana. Selain itu, lemahnya peran negara dalam sistem distribusi membawa konsekuensi pada fluktuasi harga beberapa komoditas strategis yang mengikuti mekanisme pasar dan kemudian sering kali diikuti kelangkaan komoditas pada waktu-waktu tertentu, seperti saat menjelang hari raya. Hal ini menyulitkan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpendapatan rendah yang rata-rata 73 persen pendapatannya sudah habis untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara itu, Bulog yang diharapkan menjadi garda depan dalam menjalankan distribusi dan cadangan pangan tidak bisa diharapkan. Sejak awal pendiriannya, Bulog merupakan salah satu instrumen pelaksana kebijakan pangan nasional. Perannya terus mengalami pasang surut dan fungsi Bulog terus 2

dipersempit sampai akhirnya memberi peluang yang besar bagi swasta untuk mengimpor beras. Dihapuskannya tanggung jawab penuh lembaga negara tersebut dalam ekspor impor beras pasca-Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada 11 September 1998 yang menyebutkan antara lain â€œâ€Śalso, for the first time in thirty years, we will allow private traders to import riceâ€? (untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, kita akan mengizinkan pedagang swasta mengimpor beras) membuat subsistem distribusi semakin lemah, terutama semenjak semakin terintegrasinya perdagangan pangan nasional dengan pasar internasional, lonjakan tajam harga pangan dunia mengancam Indonesia. Pemerintah sudah waktunya menerapkan kebijakan berjangka panjang yang mampu secara efektif menekan laju kenaikan harga beras dan bahan pangan pokok lainnya, mengingat tingginya fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi. Untuk itu segera bentuk Kementerian Pangan yang mengkoordinasi seluruh keputusan soal produksi dan distribusi pangan di Indonesia serta memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang tidak mampu dalam mengakses pangan. Dengan demikian, dapat dipastikan pangan sampai kepada orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap pangan tersebut. Kemudian menempatkan Bulog menjadi lembaga yang sangat sentral dalam menampung, mendistribusikan, dan menyimpan produksi pangan dalam negeri dan dalam mengimpor makanan yang terpaksa dilakukan. Segera mendesak mengaktifkan kembali koperasikoperasi di pedesaan yang berfungsi mengelola pemasaran produksi-produksi pertanian petani khususnya dalam hal ini pangan. Memberikan peran yang sangat besar kepada organisasi tani dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian tersebut. Dalam upaya meningkatkan produksi, pemerintah jangan menundanunda lagi program Pembaruan Agraria yang telah (#) dicanangkan.(#) *Penulis adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koordinator Umum La Via Campesina. Tulisan ini juga diterbitkan di Harian Sore, Sinar Harapan, Edisi Sabtu-Minggu 13-14 Agustus 2011 BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Utama

Selamatkan Kehidupan dengan Pertanian Organik ADALAH anggapan yang salah yang mengira bahwa pertanian organik sama dengan pertanian alami. Pertanian alami adalah pertanian dengan mengandalkan kekuatan alam, tanpa perlu campur tangan manusia. Sedangkan pertanian organik memerlukan adanya campur tangan manusia lebih yang lebih intensif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur-ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat (Sutanto, 1997a). Pertanian organik adalah pertanian yang selaras dengan alam namun tetap memerlukan campur tangan manusia. Fukuoka (1985) menjelaskan bahwa untuk menuju pertanian alami ada empat prinsip utamanya. Yakni: • Tanpa olah tanah. Tanah tanpa diolah atau dibalik. Pada prinsipnya tanah mengolah sendiri, baik menyangkut masuknya perakaran tanaman maupun kegiatan mikrobia tanah, mikro fauna, dan cacing tanah. • Tidak digunakan sama sekali pupuk kimia maupun kompos. Tanah dibiarkan begitu saja, dan tanah dengan sendirinya akan memelihara kesuburannya. Hal ini mengacu pada proses daurulang tanaman dan hewan yang terjadi di bawah tegakan hutan. • Tidak dilakukan pemberantasan gulma baik melalui pengolahan tanah maupun penggunaan herbisida. Pemakaian mulsa jerami, tanaman penutup tanah maupun penggenangan sewaktuwaktu akan membatasi dan menekan pertumbuhan gulma. • Sama sekali tidak tergantung pada bahan kimia. Sinar matahari, hujan dan tanah merupakan kekuatan alam yang secara langsung akan mengatur keseimbangan kehidupan alami. Menurut MOA Internasional yang diprakarsai oleh Mokichi Okada (1881 – 1955) pada bulan Januari 1935, organisasi yang bertujuan memberikan pendidikan/pelatihan kepada petani dalam menghasilkan makanan organik melalui pertanian alami, pertanian alami terbebas dari penggunaan pupuk kimia atau bahan agrokimia yang lain. Sistem ini berkembang dengan mengandalkan kekuatan alam yang terdiri atas sumber daya matahari, air, bahan tanaman untuk kompos – pertanian alami bersifat harmonis dengan kondisi ekologi. Istilah pertanian organik menghimpun seluruh imajinasi petani dan konsumen yang secara serius dan bertanggung jawab menghindarkan bahan kimia BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sehat. Mereka juga berusaha untuk menghasilkan produksi tanaman yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah menggunakan sumber daya alami seperti mendaur-ulang limbah pertanian. Dengan demikian pertanian organik merupakan suatu gerakan “kembali ke alam”. Perkembangan Pertanian Organik Pertanian organik berkembang secara cepat terutama di negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Timur (Jepang, Korea, Taiwan). Di Asia, terutama di daratan China, pertanian organik dilaksanakan sebelum pupuk kimia diperkenalkan secara meluas pada tahun 1960. Sistem ini selama berabad-abad mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk terpadat di dunia yang pada saat ini telah melampaui satu milyar. Petani China dalam mempertahankan dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian dengan cara menambahkan endapan lumpur danau atau sungai. Melalui program revolusi hijau, produksi pangan dunia meningkat secara dramatis, sehingga mampu mengatasi kerawanan pangan terutama di negaranegara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Peningkatan produksi pangan tidak terlepas dari penggunaan produk teknologi modern seperti benih unggul, pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh, dan pertanaman monokultur. Akan tetapi pada kenyataannya program revolusi hijau hanya dapat berhasil di wilayah dengan sumber daya tanah dan air yang baik, serta infrastruktur mendukung. Menurut pakar ekologi, teknologi modern (pertanian tergantung bahan kimia) berdasarkan pertimbangan fisik dan ekonomi dianggap berhasil menanggulangi kerawanan pangan, tetapi ternyata harus dibayar mahal dengan makin meningkatnya kerusakan/degradasi yang terjadi di permukaan bumi, seperti desertifikasi, kerusakan hutan, penurunan keragaman hayati, salinitas, penurunan kesuburan tanah, pelonggokan (accumulation) senyawa kimia di dalam tanah maupun perairan, erosi dan kerusakan lainnya. Sampai saat ini masih merupakan dilema berkepanjangan antara usaha meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan produk agrokimia dan usaha pelestarian lingkungan yang berusaha 3


Utama mengendalikan/ membatasi penggunaan bahanbahan tersebut. Pada prinsipnya, pertanian organik sejalan dengan pengembangan pertanian dengan masukan teknologi rendah (low-input technology) dan upaya menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kita mulai sadar tentang potensi teknologi, kerapuhan lingkungan, dan kemampuan budi daya manusia dalam merusak lingkungan. Prinsip Ekologi Pertanian Organik Masalah yang sering timbul adalah kesalahan persepsi tentang pertanian organik yang menerapkan masukan teknologi berenergi rendah (LEISA). Ada yang berpendapat sistem pertanian dengan masukan teknologi berenergi rendah adalah bertani secara primitif atau tradisional, seperti yang dikembangkan oleh nenek moyang kita turun-temurun sebelum diperkenalkan pertanian modern. Sudah saatnya kita mulai memperhatikan sistem pertanian yang sepadan baik dari lingkungan biofisik maupun lingkungan sosial ekonomi. Prinsip ekologi dalam penerapan pertanian organik dapat dipilahkan sebagai berikut : • Memperbaiki kondisi tanah sehingga menguntungkan pertumbuhan tanaman, terutama pengelolaan bahan organik dan meningkatkan kehidupan biologi tanah. • Optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan daur hara, melalui fiksasi nitrogen, penyerapan hara, penambahan dan daur pupuk dari luar usaha tani. • Membatasi kehilangan hasil panen akibat aliran panas, udara dan air dengan cara mengelola iklim mikro, pengelolaan air dan pencegahan erosi. • Membatasi terjadinya kehilangan hasil panen akibat hama dan penyakit dengan melaksanakan usaha preventif melalui perlakuan yang aman. • Pemanfaatan sumber genetika (plasma nutfah) yang saling mendukung dan bersifat sinergisme dengan cara mengkombinasikan fungsi keragaman sistem pertanaman terpadu. Usaha TTani ani Ber k elanjutan Mem Berk Memperbaiki perbaiki Daur Hara Menekan kehilangan hara sampai aras minimum merupakan salah satu tujuan pertanian berkelanjutan. Beberapa teknik dapat digunakan untuk membantu menekan kehilangan hara, pengolahan dan penanaman berasaskan konservasi, saluran air yang ditanami rumput, pemanfaatan tanaman dengan sistem perakaran tebal dan jenis tanaman penutup tanah dalam pergiliran tanaman, penambahan bahan organik tanah untuk memperbaiki struktur tanah, dan pemanfaatan bahan pembenah tanah yang terurai lambat seperti pupuk kandang dan kompos yang dikombinasikan 4

secara seimbang mempertahankan ketersediaan hara yang sepadan dengan kebutuhan tanaman. Kondisi tanah dan iklim termasuk program pemupukan mempengaruhi efisiensi penggunaan hara oleh tanaman. Hasil kebanyakan tanaman tidak akan meningkat dengan pemupukan P dan K saja apabila hasil analisis jaringan tanaman untuk kedua hara tersebut berada pada aras medium atau tinggi. Pada aras rendah, tanaman jagung mempunyai tanggapan yang lebih baik terhadap pemupukan yang diletakkan dalam larikan daripada disebar, sedang tanaman kedelai terjadi sebaliknya. Apabila pertumbuhan tanaman kerdil akibat kekeringan, pupuk N yang diberikan tidak dimanfaatkan/diserap tanaman bahkan lebih banyak hilang dari dalam tanah akibat air limpasan atau pelindian. Pengelolaan tanah yang baik akan berpengaruh pada aliran hara, melalui : • Daur-ulang residu tanaman Beberapa jenis tanaman mengandung sejumlah biomassa dan unsur hara yang diperlukan pertumbuhan tanaman. Seperti hasil penelitian di USA (Follet et al., 1987) hara yang dikandung residu tanaman yang dikembalikan ke dalam petak pertanaman, terdiri atas: N 24%, P 13% dan K 34%. Residu organik tersebut akan meningkatkan kandungan bahan organik tanah, dengan demikian akan meningkatkan porositas dan keterolahan tanah, meningkatkan infiltrasi dan menekan terjadinya erosi (Lindstorm and Holt, 1983). • Residu tanaman yang kaya raya ditinggal di petak pertanaman Seringkali residu tanaman yang kaya biomassa dan hara, misalkan jerami tidak didaur ulang, tetapi sebagai komoditi yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain atau dijual. Seringkali juga, jerami atau sisa pertanaman yang lain dibakar sehingga menyebabkan nitrogen, sulfur dan karbon hilang dalam bentuk gas. Praktek semacam ini menimbulkan dampak negatif karena menyebabkan terjadinya polusi udara. • Mengurangi pengolahan tanah secara intensif Karena menimbulkan dampak negatif karena merusak struktur tanah, mempercepat dekomposisi bahan organik dan meningkatkan kemungkinan terjadi erosi. Pada saat ini sistem pengelolaan yang cukup populer adalah mengurangi kegiatan pengolahan tanah dalam bentuk olah tanah minimum (OTM) dan TOT (tanpa olah tanah). Melalui sistem ini kegiatan makrofauna tanah dipertahankan, misalkan lorong yang dibentuk kegiatan cacing tanah menyebabkan infiltrasi air lebih cepat, mempertahankan tanaman penutup tanah lebih banyak dan mempertahankan hara tanaman di permukaan tanah. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Utama • Pergiliran tanaman

Merupakan salah satu cara pengelolaan tanah yang harus dipraktekkan. Di antara keuntungan yang dapat diperoleh melalui pergiliran tanaman, pergiliran yang efektif akan meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah dan memperbaiki struktur tanah. • Tanaman penutup tanah Tanaman penutup tanah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam usaha mempertahankan ketersediaan dan daur ulang cadangan hara tanah yang kemungkinan hilang melalui proses pelindian dan denitrifikasi (khusus N-NO3) atau kebanyakan hara yang kemungkinan hilang melalui erosi. • Kerapatan pemeliharaan ternak: Makin banyak ternak yang dipelihara, relatif terhadap pakan dan padang rumput yang tersedia, maka makin banyak pakan yang harus didatangkan ke petak pertanaman. Apabila sebagian besar hara tetap tinggal di petak pertanaman dalam bentuk kotoran, kencing dan sisa pakan maka cadangan hara tanah akan menjadi lebih besar dalam waktu relatif cepat. • Penggunaan analisis tanaman dan uji tanah Banyak membantu petani dalam memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat jenis, waktu, dan cara aplikasinya. Petani kecil jarang sekali memberikan pupuk dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan tanaman, karena kesulitan biaya untuk membeli pupuk. Kesimpulan

dari hasil penelitian lapangan berdasarkan alasan agronomi, ekonomi dan lingkungan aras kecukupan hasil uji tanah untuk Ca (kalsium), Mg (magnesium), K (potassium) dan P (fosfor) adalah lebih bermanfaat untuk tujuan mempertahankan dan membangun kesuburan tanah, sedang uji Ca, Mg dan K bermanfaat untuk mengetahui sistem nisbah keseimbangan kation. Perlunya Pertanian Organik Sejak dekade terakhir karakter pertanian telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, industri mesin, dan bahan kimia. Meskipun telah berhasil mendorong kenaikan produksi pangan, tetapi tidak berarti tanpa pengaruh samping. Secara simultan ternyata petani memperhatikan kondisi ekosistem dan lingkungan, dengan dikembangkan metode budidaya dan pengolahan yang dianggap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sistem usaha tani yang dikembangkan didasarkan atas interaksi tanah, tanaman, ternak, manusia, ekosistem, dan lingkungan. Sistem tersebut secara langsung diarahkan pada usaha meningkatkan proses daurulang alami daripada usaha merusak alam. Sistem ini mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya lokal yang tersedia. Petani tersebut dikenal sebagai petani organik, dan menunjukkan pada dunia bahwa sistem usaha tani

Kotoran ternak: Pemanfaatan kotoran ternak untuk di buat kompos dapat memelihara unsur hara tanah yang dapat menyuburkan tanaman. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

5


Utama yang dikembangkan dapat dibedakan dari sistem pertanian yang lain. Apabila hasil pertanian organik diolah, maka yang perlu diperhatikan adalah kualitas hasil. Hal ini dapat dicapai dengan penanganan terpadu, membatasi pengolahan, teknologi hemat energi dan membatasi penggunaan bahan aditif termasuk pewarna dan bahan pengolah lainnya. Pertanian organik akan banyak memberikan konstribusi pada lingkungan masa depan manusia. Kegunaan dan Manfaat Pertanian Organik Kegunaan budi daya organik pada dasarnya ialah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budi daya kimiawi. Pupuk organik dan pupuk hayati mempunyai berbagai keunggulan nyata dibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap budi daya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma. Pupuk organik dan pupuk hayati berdaya ameliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah dan sekaligus mengkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah serta menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Agenda Strategis untuk Pengembangan Pertanian Organik Melihat permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan dan masalah pertanian saat ini, guna mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, maka pengelolaan sumberdaya secara efektif dari segi ekologi maupun ekonomi mutlak dilakukan. Pertanyaan yang timbul kiranya langkah-langkah apa saja yang mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya era regulasi pertanian organik tidak dapat dihindarkan lagi, baik itu dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Namun demikian, regulasi yang ada harus memperhatikan keunikankeunikan yang dimiliki petani kecil, khususnya petani negara miskin dan berkembang sehingga perkembangan regulasi justru tidak membunuh petani kecil. Sebaliknya, malah memberikan kesempatan kepada petani kecil dan negara miskin serta perkembangan untuk mengembangkan pertanian organiknya menuju penghidupan berkelanjutan. Oleh sebab itu, secara umum standar dan proses sertifikasi harus memperhatikan keunikan-keunikan petani kecil tersebut. Ada beberapa keunikan yang dimiliki petani-petani kecil tersebut, antara lain sebagai berikut. • Lahan yang dikelola sesuai dengan ketersediaan tenaga yang ada di keluarga dan kerabatnya. 6

• Lahan yang ada ditanami dengan beraneka jenis

tanaman. • Proses laku budaya menyertai setiap tahapan

kegiatan di lahan pertaniannya. • Pertanian hanya merupakan salah satu sumber

penghidupannya sehingga sebagian waktunya juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. • Tradisi kebanyakan petani kecil adalah tradisi lisan sehingga proses sertifikasi yang mensyaratkan dokumentasi-dokumentasi proses produksi secara tertulis sangat sulit dipenuhi oleh petani kecil. Peluang Pengembangan Pertanian Organik Setiap orang kurang lebih mempunyai pandangan yang sama bahwa diperlukan usaha meningkatkan produktivitas lahan dan melaksanakan konservasi tanah dalam mengantisipasi kebutuhan pangan dan degradasi lahan yang makin meningkat. Dalam melaksanakan program tersebut, ada beberapa peluang yang perlu diperhatikan, secara rinci dapat dilihat di bawah ini, dan merupakan salah satu komponen pertanian organik. a. Peningkatan biomassa – sebagai sumber utama masukan organik hanya mungkin dilaksanakan di daerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi. Tetapi akan banyak menghadapi kendala di daerah yang beriklim relatif kering. Pengembangan jenis tanaman pohon yang cepat tumbuh di sekitar lokasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk meningkatkan bahan organik. Akan tetapi, pengumpulan, prosesing dan pemanfaatan biomassa memerlukan pandangan yang sama. b. Kompos yang diperkaya – bahan dasar pembuatan kompos dianekaragamkan dengan memanfaatkan bahan yang tersedia setempat. c. Pupuk hayati – yang sudah dimasyarakatkan diperbesar produksinya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas pada petani memanfaatkan pupuk hayati. d. Pestisida hayati – cukup banyak bahan dasar tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk perlindungan tanaman yang pada saat ini perhatian dan penggunaannya masih sangat terbatas. Hal ini membuka peluang lebih besar dalam menggali keragaman sumber daya hayati kita untuk dikembangkan menjadi pestisida hayati. e. Pengetahuan/Teknologi Tradisional – meskipun cukup banyak teknologi tradisional yang telah berkembang terutama dalam menghasilkan tanaman, perlindungan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, namun masih diperlukan usaha menggali kembali kearifan tradisional dengan tinjauan ilmiah dan mengembangkan teknologi yang akrab (Eka) lingkungan.(Eka) BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Utama

Serdang Bedagai Didorong Memotori Pembuatan Perda Pertanian Organik TIDAK kurang dari 70 orang petani berkumpul di demplot organik yang dibuat oleh kelompok Tani Subur bersama BITRA Indonesia, terletak di Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Para petani organik ini berniat memanen 1 Ha lahan organiknya bersama tamu yang khusus datang dari Kabupaten, Yakni Wakil Bupati Serdang Bedagai, H Ir Soekirman bersama kepala Dinas Pertanian, Ir Setiarno dan Ketua Komisi C DPRD Sergai, Usman Sitorus. Kelompok tani Subur dan Serikat Petani serdang Bedagai (SPSB) sebagai tuan rumah penyelenggara panen organik ini menyatakan, “Lahan pertanian pangan di desa Lubuk Bayas ini tidak kurang dari 380 Ha. Bulan April lalu ditanam 300 Ha (70% dari lahan pangan yang tersedia di desa), dan 7 Ha di antaranya organik, 3 Ha organik dengan kontrol ketat, dan hari ini panen padi organik 1 Ha”. Demikian diungkapkan Sarman, Ketua Kelompok Tani Subur, Lubuk Bayas. “Hasil dari panen kali ini tidak kurang dari 5,3 ton gabah organik murni (non pestisida dan non kimia sintetis) dari parietas Ciherang dan Cintanur dengan hamparan 1 Ha lahan. Dengan panen hari ini saya sangat yakin Indonesia bisa mempertahankan pangan nasional yang lebih sehat di bawah katulistiwa ini, ke depannya, jika kemauan, kerja

keras dan berjuang dilakukan secara terus-menerus,” Tambah Sarman. Kegiatan panen organik ini juga dapat dukungan penuh dari Kades Lubuk Bayas, Ruslizar. Senada dengan Sarman, 75% lahan pertanian di Lubuk Bayas adalah pertanian padi (pangan). Lubuk Bayas pernah memperoleh juara 1 nasional untuk desa pertanian dengan kategori hasil panen terbaik dan kelompok tani terbaik pada tahun 2003. Akibatnya desa ini diberi peluang untuk mengembangkan pertaniannya lebih baik lagi ke depan dengan dukungan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 1,8 milyar pada tahun 2004. “Bantuan ini kini kami kelola untuk memproduksi pupuk organik dari kotoran dan urin ratusan ternak sapi,” kata Khairuddi yang akrab dipanggil Udin dari Kelompok Ternak Mawar yang juga bergabung di Kelompok Tani Subur. Pasar pupuk organik ini, selain untuk memenuhi Desa Lubuk Bayas sendiri, sisa atau surplusnya yang urin dikirim ke Pekan Baru dan yang kotoran sapi dipasarkan di Tanah Karo. “Permintaan sangat besar akan pupuk organik, hingga kami kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pasar petani organik,” tambah Udin. Dalam materinya Kepala Desa Lubuk Bayas menyampaikan langsung pada Wakil Bupati Serdang Bedagai dan Kepala Dinas Pertanian, Juga anggota Dewan, bahwa dari pengalamannya menjadi Kepala

Panen: Direktur BITRA Indonesia Wahyudhi, Wakil Bupati Serdang Bedagai, H Ir Soekirman bersama kepala

Dinas Pertanian, Ir Setiarno dan Ketua Komisi C DPRD Sergai, Usman Sitorus melakukan panen bersama padi organik di Desa Lubuk Bayas, Serdang Bedagai. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

7


Utama Desa di Lubuk Bayas, terjadi penggerusan lahan pertanian pangan dari tahun-ke tahun yang berubah menjadi kolam dan galian “C”, untuk itu diperlukan ada semacam pengaturan daerah yang mengantisipasi hal ini. Agar lahan pertanian pangan tetap terjaga dan lestari. “Manfaat produk beras organik bagi kesehatan memang sangat terasa, karena tubuh akan sehat dan penyakit-penyakit berat akibat dari bahan kimia yang tertinggal (residu) di dalam tubuh tidak akan terjadi dengan mengkonsumsi produk pertanian organik,” demikian Kades menutup materi diskusinya. Memang, setelah panen organik dilakukan, para perserta berkumpul untuk mendiskusikan kelebihan organik dan kekurangan kimia dalam topik “Implementasi Pertanian Organik di Sergai Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah”. Kegiatan yang diselenggarakan 3 pihak ini (BITRA Indonesia, Kelompok Tani Subur dan Serikat Petani sedang Bedagai (SPSB)), juga disiarkan langsung oleh radio Suara Akar Rumput (SAR FM) ke seluruh penjuru Serdang Bedagai. Sejak dunia pertanian menggunakan bahan kimia yang berlebihan, atau apa yang disebut sebagai revolusi hijau maka dunia pertanian, lingkungan, dan hasil produksi pertanian mengalami penurunan kualitas untuk kehidupan, meskipun kuantitasnya naik. Petani kini membuktikan bahwa di saluran irigasi mereka tidak lagi dapat hidup ikan lele, belut, ikan paitan, dll yang dahulu banyak dan dapat juga dijadikan lauk tambahan sebagai sumber asupan gizi bagi generasi yang sedang menjalani pendidikan dan anak petani. “Dunia telah menuju satu titik penurunan kualitas lingkungan yang amat memprihatinkan dan menuju kehancuran, karena praktek-praktek buruk pertanian kimia yang merusak lingkungan,” kata Wahyudhi, Direktur BITRA Indonesia. “Belum terlambat untuk berbuat. Mari menuju pertanian yang tidak meninggalkan residu beracun baik bagi alam kita maupun bagi tubuh kita. Hari ini kita menjadi saksi terhadap perbuatan baik petani yang memberi pangan dunia, seperti petani padi organik dari Lubuk Bayas ini,” tambah Wahhyudhi. Budidaya pertanian organik, ini telah di lakukan kelompok tani Subur sejak 4 tahun yang lalu. Dalam diskusi juga terungkap, SPSB dan BITRA Indonesia telah lebih dari 1 tahun lalu menggagas lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang pertanian organik di Serdang Bedagai. “Sudah dilakukan riset ilmiahnya, konsultasi publik, dialog-dialog dan berbagai diskusi dengan masyarakat petani, workshop naskah akademik, dan sekarang draf kebijakan pertanian organik ini telah diserahkan kepada Fraksi P3 DPRD Sergai yang mungkin 8

diharapkan memusyawarahkan inisiatif ini pada semua fraksi di DPRD Sergai, besar harapan kami draf kebijakan ini akan menjadi Ranperda yang akan dilahirkan Serdang Bedagai tahun ini. Proses lebih lanjut kami serahkan pada DPRD Sergai. Kita tahu, Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten lumbung pangan di Sumatera Utara, Jika dapat menjadi lumbung pangan organik tentu akan menjadi nilai yang lebih tinggi lagi karena dapat menyajikan makanan yang sehat bagi penduduk Sumatera Utara,” tambah Wahyudhi. Senada dengan Wahyudhi, anggota DPRD Sergai dari Komisi C, Usman Sitorus menyatakan, “Perda pertanian organik sangat penting bagi masyarakat tani Serdang Bedagai, maka saya yakin bahwa Perda ini nantinya akan disetujui dan disyahkan jadi Perda pertanian organik di Kabupaten Serdang Bedagai”. Dengan Perda organik tentunya akan dapat memicu petani lebih meluas lagi yang mempraktekkan pertanian organik karena ada payung aturan yang melindungi, ada pihak pemerintah yang menngayomi dan ada anggaran yang dapat digunakan jadi inisiatif semakin menyebarnya pertanian organik. Beras organik dari Lubuk Bayas ini juga telah dikonsumsi keluarga besar BITRA dan beberapa NGO lain di Medan sejak lebih dari 3 tahun lalu. “Ini bagian dari upaya perluasan pasar produk organik yang dibangun BITRA dan Jaringan Pemasaran Pertanian Selaras Alam (JAPPSA) yang kini telah punya outlet organik di jalan Setia Budi, Medan.” Kata Daniel, Manager JAPPSA yang juga hadir pada panen organik tersebut. Kelompok Subur merupakan 1 dari puluhan kelompok tani anggota dari SPSB di Serdang Bedagai. “Jika kelompok-kelompok yang tergabung dalam SPSB ini semuanya kuat pemahaman organik dan persatuannya seperti kelompok Subur maka SPSBnya sendiri akan menjadi lebih kuat dan lebih berfaham organik yang tinggi,” kata M. Yamin, Ketua SPSB. Ir H Soekirman pada materi diskusinya berulang kali mengucapkan terimakasih pada petani yang percaya bahwa bertani tanpa bahan kimia dapat berhasil dengan baik seperti di Lubuk Bayas ini, bahkan sampai mencapai 5,3 ton per hektar padi jenis Ciherang dan Cintanur. Wakil Bupati Serdang Bedagai inipun memberikan contoh kesadaran organik yang amat tinggi di Jepang sebagai contoh teladan. Negara maju memang banyak yang memproduksi bahan kimia untuk pertanian, akan tetapi mereka sendiri kini sangat gemar menuju organik dan tidak menggunakan bahan kimia, sehingga bahan kimia produksi pabrik-pabrik mereka dijual pada negara berkembang yang agraris seperti Indonesia. (isw) BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

Ada Kepentingan Asing di Balik Usulan Penggantian UUPA KEINGINAN Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) untuk merevisi dan mengganti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960, terus dikembangkan dengan berbagai cara. Alasannya, UU Pokok Agraria tersebut diangggap sudah tidak up to date untuk diberlakukan. Dalam kerangka untuk merevisi UUPA itu, DPD-RI mengundang sejumlah LSM untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Tim Kerja RUU Pertanahan DPD RI di Kompleks Parlemen, SenayanJakarta, belum lama ini. Tujuannya, biar nampak seolaholah revisi dan penggantian UUPA yang itu sudah mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Sejumlah LSM yang dimintai pendapatnya dalam RDPU tersebut adalah KPA, Api, Bina Desa, Aman, Epistema, Huma, Icel, Ihi, JATAM, JKPP, Kiara, Pusaka, Sawit Watch, SPI, Sains, SP, dan Walhi. Pandangan LSM Dalam RDPU tersebut, sejumlah LSM yang mewakili kelompok masyarakat sipil tersebut berpandangan bahwa, UUPA No.5 Tahun 1960 adalah benteng hukum terakhir dan satusatunya Land Reform yang pro keadilan sosial. Bahkan UU Pokok Agraria tersebut masih sebagai produk hukum terbaik untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, setelah Indonesia merdeka. Sebab, prnsip-prinsip dalam UUPA 1960 itu sangat nasionalisme, tanah dan sumbersumber agraria lainnya memiliki fungsi sosial, bukan komersial. UUPA anti terhadap eksploitasi BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

manusia dan monopoli; land reform populis; dan perencanaan agraria. Karena itu, sejumlah kalangan LSM tersebut memandang bahwa tidak ada alasan mendasar untuk merevisi UUPA. Selain kepentingan DPD yang ingin menjual semua aset negara, termasuk tanah kepada kekuatan modal asing dengan berkedok, UUPA seakanakan sudah tidak up to date sehingga perlu diganti dan direvisi. Serbuan Asing Berdasarkan temuan KPA, skenario untuk mengganti UUPA sebenarnya berasal dari kelompok pro-pasar yang diwakili pihak Bank Dunia dan ADB, melalui berbagai agennya di Indonesia. Tujuannya, ingin menghapus UUPA dari muka bumi Indonesia karena dipandang sebagai penghalang utama bagi terciptanya pasar tanah (land market). Dengan digantinya UUPA tersebut, mereka berharap ada kebijakan pertanahan terkait persoalan tanah yang bersahabat dengan pasar. Atas dasar itulah, Bank Dunia dan ADB pun berusaha mempromosikan, serta bersedia membiayai satu proyek bernama Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Planning Development Project (LMPDP). Namun, tujuan proyek itu adalah untuk mengembangkan dasardasar kebijakan bagi mekanisme dan operasi pasar tanah yang bebas (free land market) Total biaya LAP yang sudah dikeluarkan melalui mekanisme utang ke Bank Dunia sebesar US$ 44.9 M, Grant dari AusAid sebesat US$ 15.2 M, dan dana lain yang bersumber dari kas negara.

Proyek ini memiliki 3 bagian: pertama, registrasi tanah. Baik secara sistematik maupun sporadik yang disebut dengan “Project Part-A”; Kedua, studi mengenai pendaftaran tanahtanah komunal yang disebut “Project Part-B”; dan ketiga, review kebijakan pertanahan yang disebut dengan “Project Part-C” Target utama dalam LAP Part C itu adalah: Pertama, mengembangkan suatu sistem hukum agraria yang terintegrasi dalam jalur orientasi pasar dan investasi bebas; Kedua, mengubah UU Pokok Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960) yang populis dan tidak pro pasar liberal. Karena itu, secara tegas KPA dan berbagai LSM lainnya yang diundang dalam RDUP oleh DPD, menolak semua usulan p e n g a n t i a n U U PA . S e b a g a i r e ko m e n d a s i ny a , K PA d a n berberapa LSM lainnya, mengusulkan agar DPD-RI berkordinasi DPR-RI dan Pemerintah, menjalankan mandat TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria & PSDA dengan agenda : Pertama, Melaksanakan kaji ulang terhadap peraturan perundangan yang ada untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar sektor; Kedua, Menyusun strategi pelaksanaan Tap MPR tersebut, dengan tujuan untuk mencapai optimalisasi manfaat, potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat, daerah, dan nasional. Sehingga pelaksanaan reforma agraria bisa dapat dijalankan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat* - Sidik Suhada Sumber: http://kpa.or.id 9


Advokasi

Catatan KPA Terhadap RUU Perlindungan Petani K ONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) menyambut baik keinginan Fraksi PDI Perjuangan di DPR-RI yang ingin menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan dalam acara diskusi RUU tersebut di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan di lantai 5, Gedung Nusantara I, DPR-RI, pada Juni 2011 lalu. Namun, sebagai aktivis Penggerak Reforma Agraria yang sudah lama malang dalam dunia gerakan, Usep memberikan beberapa catatan terhadap naskah akademik dan draf RUU tersebut yang disusun oleh Komisi IV DPR-RI. “Saya menyambut baik usulan PDI Perjuangan yang ingin membuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tapi ada beberapa catatan yang menurut KPA, perlu dirombak total jika RUU tersebut ingin disahkan,” kata Usep Setiawan dalam forum diskusi itu. Catatan pertama, kata Usep, draf RUU tersebut terlalu kental nuasa ekonomi-politik pertanian yang diarah-kan pada konsep liberalistik dan kapitalistik. Kedua, draf RUU itu sama sekali tidak mencermin-kan persoalanpersoalan pokok yang sedang dihadapi kaum petani. Ketiga, tidak menempat-kan konflik agraria sebagai masalah pokok. Sehingga kata Usep, “Jika RUU tersebut disahkan, tentu tidak dapat menyelesaikan masalah yang bersifat mendasar bagi petani.”

Keempat, RUU tersebut tidak cukup kuat menunjukan adanya ketimpangan atas alat penguasaan tanah dan sumbersumber pokok agraria lainnya. Padahal persoalan terbesar yang saat ini dihadapi oleh petani adalah adanya ketimpangan kepemilikan lahan dan alat-alat produksi bagi petani. Kelima, RUU itu sama sekali tidak menggambarkan secara je l a s m e n g e n a i a d a n y a ketidakadilan dalam proses produksi pertanian. Keenam, ketidakadilan dalam distribusi hasil pertanian yang selama ini

menjadi persoalan petani juga tidak digambarkan secara utuh dalam draf RUU maupun dalam akademiknya. Ketujuh, draf RUU itu sama sekali tidak mengurai butir-butir penting yang menyangkut persoalan hak-hak asasi petani. Termasuk hak kepemilikan atas tanah yang harus dimiliki oleh petani.

Delapan, tidak menggambarkan road-map perlindungan dan pemberdayaan petani. Sembilan, tidak menjelaskan posisi dan peran organisasi-organisasi tani yang sudah ada sejak reformasi 1998. Padahal, organisasi tani ini adalah komponen terpenting sebagai wadah perjuangan petani yang harus diakomodir dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sepuluh, tidak menjelaskan peran kampus, tokoh dan kalangan keagamaan, LSM serta komponen-komponen masyarakat lainnya yang seharusnya dilibatkan dalam agenda pembahasan RUU tersebut. Sebelas, lebih parahnya lagi, naskah akademik dan draf RUU Perlindungan Petani itu justru tidak menempatkan agenda reforma agraria sebagai solusi untuk mel i n d u n g i d a n pemberdayaan petani. Padahal, terpinggirkannya kaum tani saat ini itu karena tidak dijalankannya reforma agraria sebagaimana pesan Bung Karno, dan amanat UUPA No.5 Tahun 1960. Sementara Anggota DPRRI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Prakosa mengaku senang dan sangat antusias menerima catatan-catatan dari Usep Setiawan. Sebagai langkah kongkrit, Prakosa mengusulkan dibuat tim kecil dan meminta KPA untuk terlibat secara aktif dalam tim penyusunan naskah akademik maupun draf RUU Perlindungan -Sidik SuhadaPetani tersebut*.-Sidik Sumber: http://kpa.or.id

10

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

Pemberdayaan P etani Dalam R angk a Petani Rangk angka Pemantapan Ketahanan P angan Nasional Pangan KRISIS perekonomian yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh belahan bumi, banyak negara yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya. Adanya krisis global saat ini juga semakin membuat krisis bertambah sulit. Banyak kalangan yang memperkirakan kalau krisis perekonomian yang semakin kompleks ini bisa mengarah kepada krisis pangan. Kelaparan akan menjadi ancaman yang akan menyusul kemiskinan massal yang terjadi saat ini. Sebelum krisis pangan terjadi, sejak jauh-jauh hari, sudah banyak pemikir maupun praktisi yang mati-matian menggodok kebijakan-kebijakan maupun sekadar sumbangan pemikiran untuk mengantisipasinya. Semuanya itu berdiri di atas satu sikap, bernama “Ketahanan Pangan�. Di dalam hal ini perlu sekali pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Berbicara tentang kebijakan pemerintah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan. Yang paling utama adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk semakin memantapkan ketahanan pangan di bumi Indonesia. Latar Belakang Masalah Di negara kita, kesulitan dalam penyeimbangan neraca pangan sudah dialami sebelum awal krisis moneter terjadi pada p e r t e n g a h a n t a h u n 1 9 97. Bahkan, pemenuhan kebutuhan beras yang pernah diatasi secara swasembada pada tahun 1986, sampai saat sekarang ini ternyata BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

tidak dapat dipertahankan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 1999 kita telah mengimpor beras sebanyak 1.8 juta ton pada tahun 1995; 2.1 juta ton pada tahun 1996; 0.3 juta ton pada tahun 1997; 2.8 juta ton pada tahun 1998; 4.7 juta ton pada tahun 1999. Di awal tahun 2000 kita bahkan dibanjiri dengan beras impor yang diberitakan ilegal, sedangkan di awal tahun 2006 kita diramaikan dengan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras, yang dianggap tidak berpihak kepada petani meskipun hal itu bukan merupakan issue baru dan disadari pula bahwa petani kita pun merupakan konsumen beras. Bahkan, pada tahun ini kita dirisaukan dengan impor benih padi yang konon tidak berjalan mulus pula sampai ke tangan petani, padahal hasilnya diharapkan dapat mendongkrak produksi beras. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk

membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Di sinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani. Kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan nasional. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, di antaranya yang utama adalah : a. Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are poor becouse they are

Impor beras: Impor beras bukanlah jawaban untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan, hanya menambah kesengsaraan petani. 11


Advokasi poor) , dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia yang ada (rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki petani pada umumnya) menjadi masalah yang cukup rumit, di sisi lain kemiskinan yang struktural menjadikan akses petani terhadap pendidikan sangat minim. b. Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. Pada umumnya petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki tanah kurang dari 1/3 hektar, jika dilihat dari sisi produksi tentu saja dengan luas tanah semacam ini tidak dapat di gunakan untuk memenuhi kehidupan seharihari bagi petani. c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan, ketersediaan modal perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah pada umumnya permasalahan yang paling mendasar yang dialami oleh petani adalah keterbatasan modal baik balam penyediaan pupuk atau benih. d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik. Pe t a n i d i i n d o n e s i a kebanyakan m a s i h mengolah t a n a h

12

dengan cara tradisional, hanya sebagaian kecil saja yang sudah menggunakan teknologi canggih. Tentu saja dari hasil aproduksinya sangat terbatas dan tidak bisa maksimal. e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai . Pertanian di Indonesia mayoritas masih berada di wilayah pedesaan sehingga akses untuk mendapatkan sarana dan prasarana penunjang seperti air, listrik , kondisi jalan yang bagus dan telekomunikasi sangat terbatas. f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah. g. K e t i d a k - m a m p u a n , k e l e mahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri. Tanpa menyelesaian yang mendasar dan komprehensif dalam berbagai aspek di atas kesejahteraan petani akan terancam dan ketahanan pangan akan sangat sulit dicapai. Maka di sinilah peranan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah harus dijadikan sebagai perhatian utama demi terwujudnya ketahanan pangan karena ketahanan pangan dapat terwujud dengan baik jika pengelolaannya dikelola mulai dari tataran mikro (mulai dari rumah tangga),

jika akses masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan sudah baik maka ketahanan pangan di tataran makro sudah pasti secara otomatis akan dapat terwujud. Analisis Masalah Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka kerja sama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat sangat diperlukan. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerja sama yang kolektif dari seluruh pihak yang terkait (stakeholders), khususnya masyarakat produsen (petani), pengolah, pemasar dan konsumen pangan dan pemerintah. Pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia hingga saat ini memang masih

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi mengkhawatirkan. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah memberikan arahan bagaimana kita harus mencapai ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 mengatakan, bahwa Ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga Indonesia sudah mencapai tahapan ketahanan pangan, maka secara otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional akan tercapai. Dengan demikian, arah pengembangan ketahanan pangan berawal dari rumah tangga, masyarakat, daerah, dan kemandirian nasional, bukan mengikuti proses sebaliknya. Karena fokusnya pada rumah tangga, maka yang menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas SDM agar dapat secara bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan

kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Proses pemberdayaan tersebut tidak lagi menganut pola serapan, tetapi didesentralisasikan sesuai potensi dan keragaman sumberdaya wilayah. Demikian pula kesempatan berusaha tidak harus selalu pada usaha tani padi (karena dengan luas lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga pada usaha tani non padi perlu dikembangkan. Dalam kaitannya dengan itu, upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada pengembangan pertanian (dalam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka daya beli rumah tangga mengakses bahan pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih (freedom to choose) pangan yang beragam untuk memenuhi kecukupan gizinya. Karena itu upaya pemantapan ketahanan pangan tidak dilakukan dengan menyediakan pangan murah,

Gizi: Masih banyak masyarakat yang memakan panganan tidak memenuhi kecukupan gizi. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

tetapi dengan meningkatkan daya beli. Dalam konteks inilah maka membangun kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga ditempuh dengan membangun kemampuan (daya beli) rumah tangga tersebut untuk memperoleh pangan (dari produksi sendiri ataupun dari pasar) yang cukup, bergizi, aman dan halal, untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Dengan demikian menghasilkan sendiri kemampuan memperoleh peningkatan pendapatan (daya beli) secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, maka kebebasan mengatur perdagangan pangan di daerah tidak perlu dibatasi, tetapi didorong dan diarahkan agar memberi manfaat yang optimal bagi konsumen dan produsen pangan di daerah yang bersangkutan sehingga kemandirian pangan akan dapat diwujudkan. Rekomendasi Kebijakan Dapat kita lihat sampai sekarang ini program pemerintah d a l a m k a i t a nn y a d e n g a n pembangunan ketahanan pangan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, pembangunan ketahanan pangan yang ada masih bersifat pada tataran makro saja. Pemenuhan pangan pada tingkatan unit masyarakat terkecil masih terkesan terabaikan. Untuk mengatasi hal itu semua ada berbagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui : Pertama Pertama,, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi 13


Advokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan para peneliti. Teknologi tersebut tentu yang benar-benar bisa dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan teknologinya dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian. Kedua Kedua,, penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pengadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan a k s e s t e r h a d a p p a s a r , permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani tersebut diharapkan selain para petani dapat berusaha tani dengan baik juga ada kepastian pemasaran hasil dengan harga yang menguntungkan, sehingga selain ada peningkatan kesejahteraan petani juga timbul k e g a i r a h a n d a l a m mengembangkan usahatani.

dilakukan sekarang adalah pengembangan lumbung pangan, agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan upaya pembenahan lumbung pangan yang tidak hanya dalam arti fisik lumbung, tetapi juga pengelolaannya agar mampu menjadi lembaga penggerak perekonomian di pedesaan. Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani seperti diuraikan diatas, hanya dapat dilakukan dengan mensinergikan semua unsur terkait dengan pembangunan pertanian. Di sisi lain berdasarkan pendekatan sistem pangan, strategi pencapaian ketahanan pangan juga dapat ditempuh melalui berbagai kebijakan di setiap subsistemnya, di antaranya sebagai berikut: Subsistem konsumsi pangan Di subsistem konsumsi (masyarakat konsumen) pangan, kebijakan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat ditempuh dengan strategi penciptaan lapang kerja baru, k e b i j a k a n diversifikasi pangan dan perbaikan kebiasaan makan ditempuh melalui

strategi pencarian komoditi pangan alternatif; kebijakan perbaikan/promosi kesehatan ditempuh dengan strategi perbaikan gizi; kebijakan mutu pangan ditempuh melalui strategi penyelenggaraan sistem jaminan mutu pangan. Khusus mengenai strategi penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan pemerintah dalam peningkatan keterampilan masyarakat untuk masuk di pasar kerja ditempuh dengan strategi pembangunan diklat. Namun, kebijakan makro ekonomi perlu mendukung hal ini, misalnya berupa kemudahan akses permodalan yang terbuka bagi para usahawan baru terhadap dana kredit dari bank. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai hal ini tidak selalu bersesuaian dengan kebijakan bank-bank umum di aspek yang sama. Dalam konteks penyediaan lapangan kerja, pemerintah kita juga memberikan kesempatan kepada kalangan generasi mudanya untuk bekerja di luar negeri. Subsistem produksi pangan Di subsistem produksi pangan stratum on farm, kebijakan intensifikasi pertanian yang diutamakan untuk produksi padi masih perlu dipertahankan

Ketiga Ketiga,, Revitalitasasi k e l e m bagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal dan peningkatan spesifik berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis. Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat yang sangat urgent 14

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi karena status padi sebagai komoditi yang berimplikasi politis, yakni melalui strategi teknologi, ekonomi, rekayasa sosial, dan nilai tambah yang diterapkan dalam praktek produksi. Kebijakan ekstensifikasi pertanian ditempuh melalui strategi penetapan wilayah pengembangan dan pewilayahan pertanian. Dengan strategi ini dilakukan pembangunan lahanlahan pertanian baru untuk produksi pangan, baik berupa lahan kering maupun lahan basah (sawah) yang dikaitkan dengan kegiatan transmigrasi. Dalam subsektor hortikultura, ditempuh strategi pembangunan, pemantapan, dan pengembangan sentra produksi buahbuahan unggulan yang dikaitkan dengan pembangunan kebun induknya. Kebijakan rehabilitasi pertanian ditempuh sejalan dengan strategi penetapan komoditi prioritas, yakni rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi padi; rehabilitasi kebun bibit sebagai bagian dari strategi pengembangan buah-buahan prospektif. Kebijakan diversifikasi pertanian dilaksanakan melalui strategi diversifikasi horizontal dengan rekayasa sistem pertanian terpadu yang melibatkan usaha tani tanaman, ternak, dan atau ikan secara komplementer dan sinergis, sesuai dengan kondisi agroklimat lahannya. Dalam stratum off-farm, kebijakan di subsistem produksi ditempuh melalui strategi pengembangan industri pertanian (agroindustri), khususnya teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan beragam produk yang dapat mendorong konsumen melaksanakan diversifikasi konsumsi pangan dan berdaya saing kuat di pasar global. Pengembangan industri pengolahan pangan tersebut juga BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

akan menciptakan diversifikasi pertanian secara vertikal yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditi pertanian yang diusahakan. Subsistem peredaran pangan Di subsistem peredaran (pengadaan dan distribusi) pangan, kebijakan pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan dijalankan khususnya untuk komoditi beras. Untuk komoditi ini, kebijakan pengelolaan cadangan pangan ditempuh dengan penerapan strategi pengendalian ekspor dan impor dan penetapan lama persediaan beras cadangan yang aman untuk ketahanan pangan. Kebijakan stabilisasi harga beras ditempuh, jika perlu, dengan strategi penetapan harga dasar gabah dan harga tertinggi dan intervensi pasar beras dengan mempertimbangkan harga beras di pasaran internasional. Kebijakan pengembangan pasar komoditi ditempuh dengan melaksanakan strategi penciptaan iklim usaha agribisnis yang kompetitif, dengan pengaturan tata niaganya yang tidak menghambat mekanisme pasar sempurna. Dalam konteks pencapaian mekanisme pasar sempurna, perlu pertimbangan yang memadai agar strategi untuk stabilisasi harga beras tidak mengganggu pengaturan tata niaganya tersebut. Kesimpulan Sistem pangan nasional harus dibangun menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis pada penyediaan pangan di tingkat individu. Paradigma baru dalam pembangunan sistem pangan nasional ini akan menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, lokal, regional, dan nasional. Meskipun demikian, mengingat demikian kompleks permasalahan yang tercakup, ketahanan pangan di

kelima jenjang itu hendaknya dibangun secara bersamaan. Ketahanan pangan nasional bermakna pengadaan pangan nasional (yakni penyediaan pangan secara nasional), dan distribusi pangan nasional (yakni penyediaan pangan di setiap individu). Kedua makna ini menuntut adanya kebijakan pangan secara nasional yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah pusat (yang berfungsi steering) dan kebijakan pangan secara regional, lokal, rumah tangga, dan individu yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota, yang berfungsi rowing). Fu n g s i ste e r i n g o l e h pemerintah pusat berupa arah pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen yang penting bagi kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kelak diperlukan adanya evaluasi, apakah lembaga atau lembaga-lembaga tinggi negara yang kini ada telah cukup berhasil dengan efisien memantapkan ketahanan pangan, sebagaimana yang diharapkan, misalnya, oleh salah satu peran sektor pertaniannya dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Fungsi rowing oleh pemerintah d a e r a h o t o n o m b e r u p a keberlanjutan koordinasi antarlembaga terkait yang mendukung ketercapaian ketahanan pangan bagi setiap individu bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah otonom tersebut. Dalam konteks ini, perlu dievaluasi pula, seberapa besar kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan ketahanan pangan bagi sesama (Hardiansyah Putra) bangsanya.(Hardiansyah Sumber : hardiaputra.wordpress.com

15


Advokasi

Catatan Evaluasi Kinerja POLRI 2010-2011 MENY AMBUT peringatan MENYAMBUT Hari Bhayangkara ke-65 Polri, KontraS kembali memberikan evaluasi terhadap kinerja Polri sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya pada masa kepemimpinan Kapolri baru, Jendral Pol. Timur Pradopo pasca dilantik Oktober 2010. Seleksi calon Kapolri tahun lalu kental nuansa yang sangat politis, karena pemilihan tersebut tidak didasari pada prosesi seleksi yang objektif dan menerabas kerangka normatif yang ada. Hal ini menjadi tantangan terbesar dari kepemimpinan Jend. Pol. Timur Pradopo; yaitu bekerja secara independen dan berani menolak intervensi politik dan politisasi dari berbagai pihak. Apalagi, tahun lalu upaya membangun trustbuilding tampaknya luruh seiring dengan berbagai problematika internal Polri dan dinamika penanganan kasus-kasus menonjol yang tak kunjung tuntas bahkan terseret dalam situasi politik nasional. Kapolri baru menetapkan 10 (sepuluh) Program Prioritas sebagai komitmen revitalisasi Polri. Pogram tersebut mestinya dapat diselaraskan dengan agenda pemolisian demokratis (democratic policing), penegakan supremasi hukum (rule of law), dan pemajuan agenda akuntabilitas internal Polri yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Polri adalah i n s t i t u s i t e r d e p a n y a n g berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga harus dipastikan setiap warga negara dapat menikmati keadilan, kebebasan dan efektivitas pelayanan negara secara terukur sebagai syarat Polri yang profesional. 16

Salah satu indikator yang dapat menjadi acuan dari komitmen Polri tersebut adalah pelaksanaan Perkap No.16/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri beserta SOP pendukungnya. Polri adalah institusi negara pertama yang menyediakan aturan internal merespon UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bentuk komitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel dalam memberikan akses publik. Selama setahun, pelaksanaan dari aturan ini belum berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman tentang prinsipprinsip dasar dari UU KIP dari setiap anggota Polri, problem birokrasi kultural; kurang terintegrasinya relasi antar satuan kerja di kepolisian; serta minimnya perangkat sistem informasi dan dokumentasi yang terpadu. Indikator lain yang menjadi ukuran komitmen dan menjadi persoalan mendasar bagi Polri tampak pada belum berubahnya mindset dan culture set anggota Polri. Meskipun Polri telah menerapkan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, namun masih terjadi penyalahgunaan Perkap di lapangan, termasuk masih terjadinya tindakan kekerasan dan pembiaran tindakan kekerasan oleh anggota Polri. Fakta ini membuktikan bahwa prinsip dan standar HAM belumlah terintegrasi dalam sikap dan tindakan dari setiap anggota Polri. Belum berubahnya mindset juga tampak dari praktik-praktik korupsi dan suap di lapangan

meski Polri t e l a h mencanangkan diri sebagai insitusi yang menolak KKN, sebagaimana tampak dari banner-banner di kantor polisi beberapa minggu lalu. Berdasarkan kasus-kasus yang diterima KontraS serta pemantauan yang dilakukan, sepanjang 2010-Juni 2011, telah terjadi terjadi 85 kali peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 373 orang. Kami meyakini peristiwa kekerasan yang terjadi berjumlah lebih banyak dari catatan ini, karena pemantauan tidak mungkin dilakukan secara massif dan intensif. Pelanggaran HAM masih dilakukan anggota Polri dengan cara melakukan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil khususnya dalam penanganan konflik tanah, modal; penggunaaan kekuatan yang berlebihan, khususnya dalam upaya pemberantasan terorisme; kriminalisasi terhadap masyarakat, rekayasa kasus bahkan pembiaran terhadap pertemuanpertemuan sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat. Dua contoh nyata dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Densus anti teror 88 dalam upaya perang melawan terorisme; serta minimnya tindakan pe n e g a k a n hukum atau pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh kelompok kekerasan (vigilante) BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi dalam merespon kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam catatan KontraS, pendekatan senjata api banyak digunakan aparat Densus 88 sepanjang 2010-Juni 2011. Setidaknya dari 13 operasi antiterorisme Densus 88, 30 orang tewas tertembak oleh Densus 88, sebanyak 9 orang luka tembak, 30 orang merupakan korban penangkapan sewenang-wenang dan akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam aksi teror yang disangkakan. Sementara itu, pembiaran polisi terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan kelompokkelompok agama juga marak terjadi. Berdasarkan pemantauan KontraS, sebanyak 36 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kekerasan (vigilante) di wilayah Indonesia. Dari keseluruhan peristiwa tersebut, aparat Polri berada di lokasi namun tidak melakukan tindakan hukum yang tegas. Polri bahkan justru “mengamankan� kelompok agama/keyakinan minoritas dengan melarikan mereka dari tempat perisitiwa. Pembiaran juga

terjadi pada beberapa indikasi kejahatan yang sebenarnya sudah muncul di kalangan masyarakat dalam konteks penyebaran kebencian hate speech di mesjidmesjid atau wilayah publik lainnya. Namun, aparat kepolisian tampak gamang dan bahkan memilih untuk membiarkan penyebaran tersebut terjadi di masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan bibit-bibit radikalisme akan semakin menguat. Dalam pengawasan eksternal, Presiden merevisi kewenangan dan independensi Komisi Kepolisian Nasional dengan bobot yang lebih besar meskipun belum memenuhi standar baku sebuah mekanisme pengawasan akuntabilitas eksternal kepolisian yang seharusnya dijamin oleh UU. Penguatan kewenangan Kompolnas ini merupakan langkah maju yang dapat berjalan operatif bila pihak Polri bersedia bekerja sama dengan Kompolnas. Polri juga telah membuat MOU dengan Komnas HAM dan Ombudsman untuk membangun sinergisitas dalam penanganan kasus-kasus

pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kewenangan anggota Polri. Polri harus mensosialisasikan MOU ini kepada semua anggota Polri, khususnya di level Polres dan Polsek di mana pelanggaran HAM lebih banyak terjadi serta memastikan agar aparatur Polri di segala level akan kooperatif dengan berbagai mekanisme pengawas eksternal tersebut. Selain itu, tampak Polri juga berupaya untuk membuka ruang transparansi, komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat sipil yang selama ini melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri untuk mendorong pembenahan reformasi Polri. Polri harus merealisasikan engangement ini sebagai strategi mendisiplinkan dan memperkuat kapasitas personel Polri yang akan menghadapi tantangan serupa ke depan. Relasi ini harus diperluas hingga ke daerah-daerah pada semua level kepolisian sesuai dengan semangat doktrin ‘pemolisian masyarakat’ dan strategi partnership building.

Profesional: Polri dituntut untuk lebih mengedepankan kinerjanya yang profesional dan tidak melanggar HAM dalam menjalankan tugasnya. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

17


Advokasi Reformasi yang utuh dalam tubuh Polri tentu membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat dari Kapolri dan institusi Polri sendiri. Hal ini tentu juga harus didukung lewat komitmen politik Presiden, Pemerintah dan DPR untuk tidak mempolitisir insitusi ini demi kepentingan praktis semata. Polri harus berani menolak intervensi dari berbagai pihak dan menunjukkan bahwa upaya pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat adalah hal yang utama. Hari Bhayangkara ini menjadi titik pijak bagi momentum pemajuan agenda akuntabilitas Polri yang lebih komprehensif dengan mendorong Kapolri agar: 1. Membuat terobosan kreatif (crative breakthrough) dengan membuat kebijakan tertulis yang aplikatif untuk tidak melakukan kekerasan atau penyiksaan kepada para tersangka di kantor polisi

18

2.

3.

4.

5.

(seperti poster, banner, spanduk dll). Memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dengan membuat mekanisme pengawasan berkala dan berlapis hingga ke tingkat Polda, Polres dan Polsek. Menyediakan ruang effective remedy sebagai sebuah mekanisme pertanggungjawaban pemulihan hak-hak para korban jika terjadi kesalahan tindakan anggota Polri yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Densus 88 agar upaya pemberantasan terorisme dapat sejalan dengan pemenuhan hak asasi para tersangka. Melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan penyebaran kebencian (hate

speech) yang menjadi bibit dari radikalisme. 6. Mengefektifkan ruang kontrol pengawasan eksternal dengan kerjasama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman hingga level Polres dan Polsek di mana pelanggaran HAM lebih banyak terjadi. 7. Membuka diri terhadap kontrol institusi demokratik termasuk media yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas sehingga dapat menjadi mitra strategis sebagai institusi pengawas dan kontrol dalam mendorong pengambilan keputusan dan kebijakan melalui sistem yang juga memenuhi prasyarat proses yang transparan dan akuntabel. (rel) Federasi KontraS (Jakarta, Aceh, Sumut, Sulawesi, Surabaya, Nusa Tenggara, Papua)

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

Membangun Citra POLRI Dengan Prestasi dan Pengabdian Oleh: Majda El Muhtaj* SAA T ini Polri memasuki usia SAAT ke 65 tahun. Laiknya usia manusia, usia Polri tidak lagi muda. Usia yang menggambarkan sosok manusia dewasa, sejatinya adalah sosok penuh pengayoman, kematangan, kearifan, dan tentunya harapan memberikan keteladanan dan kemanfaatan. Polri hadir sebagai bentuk kesadaran dan keharusan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu artinya Polri merupakan bagian penting dari perjuangan bersama dari dan untuk rakyat Indonesia. Keberterimaan rakyat terhadap Polri merupakan suatu keniscayaan karena Polri dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh dalam memperkuat dan mendorong agenda reformasi, khususnya pada sektor keamanan. Intensitas dialog dan komunikasi beradab dalam rumpun kemitraan masyarakat adalah kata kunci keberterimaan dan kebersahajaan Polri yang bermartabat. Salah satu agenda reformasi sektor keamanan di tubuh kepolisian terlihat pada perubahan fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengakui dan menempatkan Polri sebagai alat format yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib d a n t e g a k n y a hukum, terselenggaranya BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menyahuti hal itulah komitmen pada reformasi birokrasi Polri benar-benar mengarah pada perubahan aspek struktural, instrumental maupun formatif. Hemat saya, selama Polri masih belum mampu mandiri dalam implementasi kebijakan berbasis profesionalisme yang teruji, maka performa dan gaung netralitas serta independensinya akan semu dan rentan dari kepentingankepentingan temporer. Secara sistemik, perubahan sudah mulai kelihatan. Komitmen pada penghormatan hak asasi manusia (HAM) melalui Perkapolri No. 8 Tahun 2009 misalnya, telah memberikan formatif baru dalam melahirkan sosok dan postur Polri yang profesional, cerdas, dan

humanis. Begitu juga dengan keberanian menerapkan pola baru rekrutmen Polri dengan pelibatan pengawasan internal dan eksternal melalui Perkapolri No. 13 Tahun 2010 adalah bukti kemajuan positif yang juga patut diapresiasi. Begitupun, sebagian capaian normatif tersebut tidak akan bernas tanpa keterujian publik. Semoga HUT Bhayangkara tahun ini menyadarkan kita bahwa prestasi Polri bukan diukur dari capaian komitmen-komitmen normatif, melainkan sejauh mana eksistensi dan kesinambungan prestasi Polri mampu diadaptasi dan dibalut dengan wajah pengabdian yang sesungguhnya. (rel) *Penulis adalah Kepala Pusham Unimed & Pengawas Eksternal Akpol 2011.

19


Advokasi

40 Warga Kuala Namu Wajib Diperhatikan SEJAK diluncurkannya proyek pembangunan Bandara Internasional di Kualanamu, Deli Serdang, sampai saat ini setidaknya empat puluh keluarga masih bertahan di areal tersebut. Suasana mereka sangat memperihatinkan. Perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah ternyata sangat mimimal. Mereka bertahan selama belasan tahun di kawasan dengan kondisi penuh debu dan jauh dari akses terhadap penghidupan yang layak. Kompensasi dan relokasi terhadap nasib dan masa depan mereka belum juga menampakkan sisi terang, demikian ditegaskan Majda El Muhtaj, Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) pada Konferensi HAM Internasional di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, 18-19 Agustus. Dalam analisisnya, Majda mengatakan pembangunan bandara internasional di

Kualanamu sebagai pengganti bandara internasional Polonia berjalan tanpa paradigma pembangunan berbasis HAM (human rights-based approach to development). Tak terbayangkan bagaimana bisa pemerintah membiarkan proses penyelesaian kompensasi dan relokasi terhadap 40 warga yang tergabung dalam Kerukunan Warga Masyarakat Lemah (KWML) di Kualanamu. Dalam makalahnya, Majda mengatakan, aneh jika Pemerintah Daerah juga tidak memikirkan dan memastikan adanya solusi cepat dan terbaik menyangkut nasib dan masa depan mereka. Hal itu terlihat nyata dari gerakan proses pembangunan yang tidak menempatkan prinsip dan standar HAM dengan baik dan maksimal padahal ditegaskan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan Tahun 1986, Indonesia juga sudah meratifikasi dua kovenan penting PBB ke dalam UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun

Perlindungan: 40 KK yang masih bertahan di dalam bandara hingga saat ini mendapat perlindungan dan pemenuhan HAM yang sangat minim oleh negara. 20

2005. “Pemerintah harus mengkaji ulang eksistensi p e m b a n g u n a n Ba n d a r a Internasional Kualanamu dengan secara serius menginternalisasi paradigma pembangunan berbasis HAM.� Dalam kerangka itulah, Majda menegaskan, salah satu cara beradab yang mesti dimaksimalkan negara adalah optimalisasi pendidikan HAM. Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) Indonesia Tahun 20112014 harus menjadi penuh makna bagi terbentuknya budaya HAM yang diperankan secara komprehensif oleh negara, dalam hal ini pemerintah, demikian tegas Majda. Kegiatan ini merupakan Konferensi HAM Internasional Keempat Bertemakan HAM dan Pembangunan Manusia (Human Rights and Human Development) dan mengangkat topik Critical Connections; Human Rights, Human Development and Human Security (Hubungan Kritis; HAM, Pembangunan Manusia dan Keamanan Manusia). Konferensi ini diikuti lebih kurang 100 pakar HAM di dunia, khususnya dari kalangan perguruan tinggi dan aktivis HAM. Di antara yang hadir tampak Prof. Vitit Munthraborn, Pelapor Khusus Sekjen PBB Urusan Korea Utara. November mendatang, Majda akan b e r a n g k a t s e b a g a i narasumber ke Durban, Afrika Selatan menghadiri Konferensi HAM Internasional tentang Pendidikan HAM dan Majda akan menyampaikan materi terkait Ranham Indonesia dan Masa Depan Pendidikan HAM di Sumatera (ril) Utara.(ril) BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

Kasus Masyarakat Korban Pembangunan Bandara Kuala Namu Dibawa Pada Konferensi Internasional HAM SEPERTI diberitakan media, p e m b a n g u n a n Ba n d a r a Internasional Kuala Namu terus berlanjut meskipun masalah warga korban di dalam tembok pembangunan bandara belum mendapat penyelesaian yang baik. Pemerintah dan pengembang menganggap tidak ada masalah warga yang bermukin secara turun-temurun, sejak lebih seratus tahun lalu di lokasi itu. Padahal Komnas HAM RI sudah merekomendasikan terjadi pelanggaran HAM pada masyarakat setempat. Rekomendasi tertanggal 2 Juli tahun 2009, yang ditandatangani oleh Syafruddin Ngulma Simeulue (komisioner Komnas HAM) ini berbunyi: Mencermati fakta tentang perlakuan yang dialami 40 KK Warga yang masih berada dalam lokasi Proyek Pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu dan merujuk kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005) dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi terhadap 40 Kepala Keluarga yang hingga kini masih bermukim di dalam lokasi Proyek Pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu. Hakhak asasi yang terlanggar tersebut ialah sebagai berikut: 1. Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup; 2. Hak untuk hidup tenteram, aman, damai, sejahtera lahir dan batin; 3. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 4. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Rumah: Salah satu rumah yang ditempati warga yang masih bertahan di dalam areal bandara Kuala Namu. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

5. Hak atas pekerjaan yang layak; 6. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya; dan 7. Hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Rekomendasi Berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 89 ayat (4) huruf d dan e Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Gubernur Sumatera Utara, untuk segera ditindak lanjuti. Kepada Presiden RI, Komnas HAM meminta agar Presiden segera mengambil kebijakan yang progresif dan tindakan kongkret berupa: secepatnya memerintahkan relokasi 40 KK warga yang masih berada dalam lokasi Bandara Internasional Kuala Namu ke tempat lain dengan status hukum yang pasti dan memberikan kompensasi yang memungkinkan mereka hidup layak. Selain itu, Komnas HAM juga memandang perlu ada penegasan dari Presiden RI bahwa selama relokasi 40 KK warga yang masih berada dalam lokasi Bandara Internasional Kuala Namu dan pemberian kompensasi belum terealisasi, seluruh jajaran yang terlibat dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu wajib menghormati keberadaan 40 KK 21


Advokasi warga tersebut, dengan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk apapun dan tidak mengganggu pemukiman serta usaha pertanian mereka. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Komnas HAM meminta kepada DPR-RI segera mengambil kebijakan yang progresif dan tindakan kongkret berupa: segera memanggil jajaran pemerintahan terkait untuk meminta penjelasan tentang terjadinya pelanggaran hak-hak asasi 40 KK tersebut selama proses pembangunan proyek Bandara Kuala Namu; serta meminta Presiden RI untuk secepatnya memerintahkan relokasi 40 KK warga yang masih berada dalam lokasi Bandara Internasional Kuala Namu ke tempat lain dengan status hukum yang pasti dan memberikan kompensasi yang memungkinkan mereka hidup layak. Di sampin itu, Komnas HAM juga meminta DPR RI untuk mengingatkan kepada Presiden, agar seluruh proses penyelesaian kasus ini haruslah dengan cara-cara yang adil dan bermartabat (mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia).

22

Kepada Gubernur Sumatera Utara, Komnas HAM meminta Gubernur ikut aktif mendorong kebijakan yang progresif dan tindakan kongkret agar secepatnya mendorong terealiasasinya relokasi 40 KK warga yang masih berada dalam lokasi Bandara Internasional Kuala Namu ke tempat lain dengan status hukum yang pasti dan memberikan kompensasi yang memungkinkan mereka hidup layak. Namun rekomendasi Komnas HAM RI yang telah berusia lebih dari 2 tahun ini belum mendapat tanggapan serius dari Pemerintah RI. Kini kasus ini dibawa pada tingkat konferensi internasional hak azasi manusia di C h u l a l o n g k o r n U n i v e r s i t y, Bangkok, Thailand. Konferensi dengan thema “Hak Asasi Manusia, Pembangunan Manusia dan Keamanan Manusia” ini berlangsung pada 18 sampai 19 Agustus 2011, penyelenggaran konferensi kerjasama antara Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) programme, Chulalongkorn

University, Thailand dan Center for Human Rights Studies and Social Development (CHRSD), Mahidol U n i v e r s i t y, T h a i l a n d d a n International Cooperation and Human Security (HS1069A), Chula Unisearch, Chulalongkorn University. Utusan dari Sumatera Utara yang akan membawakan topik ”SOUND BEHIND THE WALL; A CASE STUDY ON THE CONSTRUCTION OF KUALANAMU INTERNATIONAL AIRPORT IN NORTH SUMATERA” adalah Majda El Muhtaj Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed). Dalam edaran paper latar belakang diselenggarakannya konferensi ini panitian menyeb u t k a n “ H a k A s a s i Manusia, Pembangunan Manusia dan Keamanan Manusia adalah landasan konsep-konsep teori dan praktek pembangunan yang berkeadilan sosial”. “Hak Asasi Manusia telah menjadi landasan pembangunan internasional, hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dam perkembangannya setelah itu”. (Isw)

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

Aneh, Kasus Pencabulan Anak, Hakim Putuskan Onslag KEPUTUSAN hakim yang berstatus hakim anak Suharjono SH dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sungguh membuat geram sekaligus miris. Pasalnya, pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur atas nama terdakwa Khaizat Khairi (20 tahun) diputusnya Onslag oleh sang hakim. Artinya, perbuatan tebukti secara hukum, namun pelaku tidak dapat dihukum. Hal tersebut membuat pendamping dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Suryani Guntari SH, memrotes keputusan tersebut dan mendesak Mahkamah Agung untuk mecabut status hakim anaknya pada beberapa waktu yang lalu. Suryani yang selama ini bersama orang tua korban, mendampingi End (14 tahun) anak yang menjadi korban kasus pencabulan. Menurut Suryani, putusan hakim dinilai tanpa dasar yang kuat dalam hukum positif, baik Undang-undang Perlindungan Anak sebagai peraturan utama maupun peraturan hukum positif lainnya. “Putusan ini selain tidak memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, akan bisa jadi preseden buruk bagi perlindungan anak,” terang staf Advokasi Unit PUSPA, unit di PKPA yang menangani kasus anak itu. Suryani menambahkan, ia menduga adanya indikasi praktik mafia hukum terhadap kasus pencabulan terhadap anak ini, karena putusan tersebut telah berulangkali mengalami penundaan. “Sangat bertolakbelakang dengan tuntutn jaksa, makanya BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

kita akan laporkan hakimnya kepada Komisi Yudisial dan kita dukung jaksa untuk kasasi,” ungkapnya. Seperti dikabarkan, jaksa yang menangai kasus ini, Lili Supari, SH telah mendakwa te r d a k w a a t a s d a k w a a n melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 Subsider pasal 82 Undangundang Perlindungan Anak dan menuntut terdakwa selama 7 tahun penjara, atas putusan hakim tersebut jaksa menyatakan pikir-pikir. Lemahkan UU Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Ahmad Sofian, SH, MA sehubungan dengan kabar putusan tersebut, mengatakan, keputusan hakim yang tidak memperhatikan aspekaspek kepentingan terbaik anak, sehingga tidak melemahkan kekuatan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai instrument negara yang melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan salah. “Bila hakim tidak mengerti aspek mental anak tetapi jadi hakim anak, maka pertimbangan aspek kerusakan mental anak, psikis dan jiwa korban jelas

diabaikan,” ujar Sofian kepada wartawan. Menurut Sofian, putusan ini menunjukkan kepada publik bahwa sebagian pengadilan di Indonesia hanya mempertimbangkan kebenaran materil saja, tetapi tidak mempertimbangkan kepentingan anak. “Bagi Mahkamah Agung, status hakim anaknya dicabut saja, ini hakim anak yang membuat keputusan yang merugikan masa depan anak,” jelasnya. Sementara itu orang tua korban yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan kekecewaannya terhadap putusan hakim. “Tidak manusiawi,” kata ibu End yang bekerja sebagai binatu (tukang cuci baju dari rumah ke rumah) itu sambil menangis. Dikatakannya, sejak awal ia memang sangat mengkhawatirkan hukum tidak akan berpihak kepada anaknya yang tidak lagi memiliki ayah itu. “Mungkin karena kami miskin, yang dilawan anak tokoh yang katanya cukup berpengaruh d daerah Deli Serdang,” paparnya. Jufri Bulian Ababil, Ababi Media Officer Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) 23


Advokasi

Urgensi KIP Mendesak di Sumut UNDANG UNDANG-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan sejak 1 Mei 2008 dan berlaku penuh sejak 1 Mei 2010. Namun para pihak dari elemen masyarakat dan media yang mencoba menggunakan UU ini sebagai pijakan untuk memperoleh informasi pada badan publik masih belum mendapatkannya. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang digelar oleh BITRA Indonesia di Jalan Bahagian By Pass, Medan 14 April 2011 lalu. Beberapa orang/lembaga yang hadir dalam diskusi telah mencoba menggunakan UU KIP ini untuk mengakses beberapa informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pekerjaannya. Di mana dalam pembukaan UU KIP disebutkan bahwa “informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang”, “memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia”, keterbukaan merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik akan pembangunan”, “mengembangkan masyarakat informasi”. Akan tetapi respon yang diberikan oleh instansi tertentu (Badan Publik Pemerintah) yang memiliki informasi yang dibutuhkan kurang posisitif. Kalangan pers dari TV-One Biro Sumut, misalnya. Mereka memiliki program berdurasi setengah jam untuk menayangkan informasi berkaitan dengan perkembangan pembangunan di Sumut. Namun, pelaksanaannya sangat susah karena data dan informasi pendukung yang 24

dibutuhkan untuk mengemas tayangan itu sulit diperoleh dari instansi terkait. Demikian juga dengan pengalaman Serikat Petani Sumatera Utara (SPI) Wilayah Sergai, mereka beberapa kali meminta informasi tentang penylenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kabupaten tersebut, namun informasi yang dibutuhkan tidak pernah dipenuhi. Berbagai alasan diberikan oleh intansi terkait, bahkan, mereka menyatakan tidak mengerti tentang UU No 14/2008 tentang KIP tersebut. “UU KIP mengatur hak masyarakat tentang informasi tapi juga kewajiban mencegah kebocoran informasi. KIP lebih banyak mengurusi keterbukaan informasi”. Demikian diungkap Dr Faisal Akbar anggota Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dalam pengantar diskusinya. Faisal menambahkan, “Keberadaan Komisi Informasi Publik sebagai institusi pendorong terjadinya keterbukaan informasi berada di antara lembaga Negara pelengkap karena keberadaannya diatur melalui UU. Posisi KIP sama dengan Komnas HAM, KPK, BNN, Ombudsman, KPU dll”. Proses penetapan komisioner di tingkat Propinsi Sumatera Utara sedang mengalami kebuntuan. Hal ini terjadi karena pihak terkait yakni Eksekutif dan Legislatif mengalami ketegangan, tarik menarik kepentingan di antara keduanya. Ada kekhawatiran penetapan komisioner yang nantinya akan mendorong

dibentuknya Komisi Informasi Daerah/Propinsi berpotensi menjadi boomerang, karena lembaga ini pada akhirnya akan mengontrol Eksekutif dan Legislatif. Berkaitan kebuntuan dalam penetapan komisioner tersebut, di bahas serius dalam diskusi publik bahwa dalam setiap pasal dalam UU KIP, terutama pasa 32 (pasal yang mengungkapkan proses seleksi akhir uji kepatutan dan kelayakan oleh legislatif), tidak ada mencantumkan kata menolak atau mengembalikan proses penetapan komisioner dari Legislatif kepada Eksekutif. Karena itu, apa yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut yang mengambil langkah mengembalikan berkas penetapan 15 orang calon komisioner untuk dilanjutkan dengan proses fit and proper test, menyalahi UU. Demikian terungkap dalam proses diskusi publik. Ombudsman bisa menggunakan kewenangannya untuk proaktif mempertanyakan keabsahan data tentang 15 calon yang dikirmkan Timsel kepada K o m i s i A . Tu j u a n n y a a g a r permasalahan kebuntuan ini bias segera dicairkan mengingat amanat UU KIP yang selambatlambatnya Komisi Informasi Daerah Propinsi harus sudah dibentuk 2 tahun setelah UU KIP diundangkan. Bahkan jika permintaan Ombudsman diabaikan, lembaga ini bias menggunakan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, untuk melakukan upaya paksa. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi Hasil atau rumusan utama dari diskusi publik yang perlu ditindaklanjuti, antara lain; 1. M e n d o r o n g Komisi Ombudsman untuk menggunakan peran yang dimiliki, meminta informasi kepada Tim Seleksi dan/atau Dinas

Kominfo Propinsi tentang hasil seleksi yang diserahkan kepada Komisi A DPRD. 2. Masyarakat Sipil untuk Informasi Publik (Massif) melakukan upaya langsung mendatangi Pansel dan Kommisi A mendesak mereka

agar tahapan proses penentuan komisioner dilanjutkan. 3. Menulis surat pengaduan kepada KIP Pusat untuk turun mempertanyakan kebuntuan proses seleksi KIP Sumut. 4. Mengajukan citizen law suit. (Yd)

Krisis K apitalisme Mengancam Kapitalisme Kehidupan R akyat P ek erja! Rakyat Pek ekerja! UT ANG Amerika Serikat (AS), UTANG hingga Mei 2011 lalu, tercatat sebesar US$ 14,3 triliun. Padahal Produk Domestik Bruto (PDB) AS tahun 2010 hanya sekitar US$ 14,7 triliun, dan pada 2011 sebesar US$ 15,001 triliun. Artinya rasio utang dengan PDB di AS sudah menyentuh angka 96%. Saat krisis global 2008, rasio utang dengan PDB AS baru mencapai 69%. Krisis utang yang dialami AS kali ini akan lebih besar dibandingkan dengan krisis pada tahun 2008 lalu. Krisis utang di AS kali ini bahkan telah menurunkan peringkat surat utang AS dari AAA menjadi AA+. Penurunan peringkat surat utang tersebut menyatakan, bahwa ada kemungkinan akan terjadi resesi d i A S s e r t a menurunnya kepercayaan investor atau pemilik modal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kongres AS menyetujui penambahan utang sebesar US$ 2,1 triliun, sehingga bisa dipastikan utang A akan semakin membengkak. Kesepakatan Kongres AS tersebut menyiratkan, bahwa jika AS mengalami kesulitan untuk membayar utang, maka AS bisa meminjam lagi untuk membayar utang. Penambahan utang itu juga dimaksudkan untuk mengisi kas BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

Negara AS guna menutupi biaya operasional sehari-hari. Namun yang pasti, penambahan utang terus menerus hanya akan membengkakan jumlah utang AS saja. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan perekonomian AS telah merosot. Kuartal pertama tahun 2011, PDB AS hanya 1,9%. Kondisi pada kuartal kedua juga tidak lebih baik. Produksi industry telah melambat dan pekerjaan hampir terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Tingkat

pengangguran naik menjadi 9,2% pada Juni 2011 lalu di AS. Yang menarik adalah penambahan utang tersebut antara lain bersumber dari dalam negeri serta luar negeri. Dari

dalam negeri, pemerintahan AS memanfaatkan penambahan utang tersebut dari penggunaan sementara penerimaan Jaminan Keamanan Sosial (Social Security Revenues). Sementara penambahan utang dari luar negeri memanfaatkan lembaga keuangan dan perbankan internasional, investor perorangan, dan investor asing serta bantuan dari negara lain. Penurunan peringkat surat uta ng AS bahkan berpengaruh kepada krisis serupa yang terjadi di Eropa. Yunani, Portugal, dan Republik Irlandia menjadi negaranegara yang terpuruk oleh krisis utang dan sudah meminta bantuan pada IMF. Sementara negara-negara lainnya di Eropa, seperti Italia dan Spanyol, akan segera menyusul untuk meminta bantuan dari IMF karena krisis utang yang melanda negerinya. Krisis utang di tahun 2011 ini tentunya juga akan melanda Asia, termasuk Indonesia. Namun anehnya sikap rezim neoliberal cenderung menganggap krisis ini sebagai hal yang biasabiasa saja, atau minimal itu yang dicitrakan kepada rakyat Indonesia. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek 25


Advokasi Indonesia (BEI), pada Jumat, 5 Agustus 2011 lalu, IHSG anjlok karena pemangkasan 200,44 poin atau 4,87% dan ditutup pada level 3.921,64. Krisis utang di AS dan Eropa juga berimbas pada perdagangan ekspor barang Indonesia ke kedua b e n u a t e r s e b u t . H a l i n i dikarenakan permintaan barang dari kedua benua tersebut mengalami penurunan. Yang perlu dikhawatirkan adalah perilaku utang yang sering dipraktekkan oleh rezim neoliberal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga Juni 2011, posisi utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.723,90 triliun, yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp 589 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.135 triliun. Selama triwulan pertama 2011, jumlah utang Indonesia bertambah sebesar Rp 47 triliun, dibandingkan posisi Desember 2010. Meningkatnya utang pemerintah disebabkan karena besarnya kebutuhan untuk menutup defisit anggaran dan membayar cicilan pokok utang luar negeri maupun SBN. Dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang sangat dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1% dari total pembayaran yang diperlukan dalam APBN. Selama ini penerbitan SBN mendominasi total pendapatan pembiayaan dari utang. Penerbitan SBN pada tahun 2010 meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu Rp 47,4 triliun ke Rp 178 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2005 sebesar Rp 26,8 triliun meningkat menjadi Rp 70,7 triliun pada tahun 2010. Besarnya porsi pembayaran utang dalam APBN telah menyandera kebijakan anggaran negara untuk kemudian diprioritaskan melayani para pemberi utang atau pemilik modal. Tentu saja, hal ini akan 26

menyebabkan merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya jurang kemiskinan di Indonesia. Besarnya beban pembayaran utang setiap tahunnya akan mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sementara yang selalu dilakukan oleh rezim neoliberal adalah mengorbankan kepentingan rakyat untuk membayar beban utang tersebut dengan mengurangi subsidi bagi rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Dari praktik untuk menjalankan agenda neoliberalisme di Indonesia, maka ada kemungkinan Indonesia juga mengalami hal yang serupa dengan Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Yang anehnya adalah, para ekonom atau intelektual di Amerika Serikat dan Eropa sendiri sangat

khawatir dan pesimis dengan kondisi perekonomian negaranya. Namun para ekonom atau intelektual di Indonesia malah sangat optimis dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh negera AS dan Eropa saat ini. Hal tersebut yang saat ini diperagakan oleh rezim neoliberal dan antekantek intelektualnya, yang dengan sangat optimis dan percaya 1000% terhadap solusi yang dijalankan oleh AS dan Eropa untuk keluar dari krisis utang, dengan menambah utang baru. Selain itu, solusi yang dijalankan oleh rezim neoliberal di belahan dunia pun akhirnya juga malah menyengsarakan rakyat.

Di AS, rezim neoliberal di sana malah menggunakan dana Jaminan Keamanan Nasional untuk menyelematkan para pemilik modal yang sedang terpuruk dalam krisis yang mereka buat sendiri. Pada saat ini, di Indonesia, juga sedang direncanakan pengumpulan dana secara paksa dari rakyat Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), untuk memastikan ketersediaan dana jika krisis melanda Indonesia dan dibutuhkan upaya penyelematan yang cepat bagi para pemilik modal. Perilaku rezim neoliberal dan antek-anteknya tentu saja hanya ingin menunjukkan kesetiaan mereka terhadap para tuannya di negeri seberang, yang sedang mengalami krisis utang. Namun pada akhirnya hanya akan menyengsarakan dan menjerumuskan rakyat Indonesia ke dalam jurang krisis dan kemiskinan. Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: Krisis kapitalisme di dunia akan sangat mengancam kehidupan rakyat pekerja di seluruh dunia. Solusi yang ditawarkan oleh rezim neoliberal di dunia untuk keluar dari krisis kapitalisme hanya akan menimbulkan krisis baru dan menyengsarakan rakyat secara keseluruhan. Bangun persatuan solidaritas dari seluruh elemen gerakan rakyat di dunia untuk menghancurkan kekuatan neoliberal. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan menghancurkan sistem neoliberalisme di Indonesia. Kapitalisme-neoliberalisme terbukti telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera. (rel) BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

Politik Pertanian Yang Mensejahterakan Petani KIT A semua mengetahui, KITA bahwa kegiatan pertanian memiliki ciri yang khas, unik, dan berbeda dengan kegiatan manusia lainnya. Pertanian dasarnya adalah iklim, tanah, air, dengan tanaman atau hewan yang membentuk jejaring ekologi yang sangat kompleks dimana manusia berada di dalamnya. Ditambah kekhasan lain, seperti struktur kepulauan Indonesia, heterogenitas sumberdaya alam, plasma nutfah dan lingkungan menjadi ciri diversitas pertanian, merupakan bagian keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan jumlah penduduk urutan keempat terbesar dunia. Ke depan, masalah utama yang kita hadapi adalah bagaimana mengatasi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin hari tampaknya semakin parah. Petani sebagai subyek terbesar dalam masyarakat pertanian, dalam banyak hal berusaha dengan sifat small scale, penuh keterbatasan aset, teknologi dan ketrampilan. Meski mereka telah membuktikan sebagai real investor dalam pembangunan pertanian selama ini, tetap dibutuhkan jaminan untuk mengatasi resiko dan ketidakpastian (risk and uncertainty) usahanya. Jaminan terhadap struktur pasar produknya yang oligopolistik dalam wujud perusahaan multinasional, jaminan terhadap teknologi dan n i l a i t a m b a h k e g i a t a n produktifnya. Potret BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

saat ini mencerminkan kondisi bahwa disain pembangunan pertanian kita belum mampu mengintegrasikan antara kegiatan ekonomi primer dengan kegiatan industri pengolahan dalam suatu integrasi yang solid dan padu, sehingga nilai tambah yang terjadi senantiasa seringkali bukan dinikmati oleh mereka. Sebenarnya, banyak pelajaran telah kita peroleh. Bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan negara-negara umumnya sangat ditentukan oleh kemajuan pertaniannya. Kemajuan pertanian bukan hanya diperlihatkan oleh peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing produk-produk pertaniannya semata, tetapi lebih kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat petani dan perdesaan, dalam suatu proses transformasi ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan apabila pertanian tumbuh menjadi sektor yang kuat dan sehat. Akar dari berkembangnya proses tersebut dicirikan oleh berkembangnya industri-industri berbasis pertanian sebagai landasan kokoh dari perkembangan perekonomian suatu negara maju. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand dapat dijadikan cermin bagi Indonesia. Mungkin kekeliruan kita selama ini adalah menempatkan ideologi pertanian terbatas hanya dalam konteks fisik dan kapital semata. Peningkatan produksi, produktivitas, ketahanan dan keamanan pangan, agribisnis, devisa adalah parameter-

parameter penting, akan tetapi terkesan mengesampingkan aspek terpenting lain dari pertanian itu sendiri, yaitu petani dan kesejahteraannya. Ideologi semacam itu lebih bersifat hedonistik, meski memang sering menuai berbagai kisah sukses seperti tercapainya swasembada, akan tetapi sekaligus terlihat tanda-tanda ‘peminggiran’ subyek petani dan kesejahteraannya. Sejauh ini kita bahkan seringkali masih dihadapkan pada keprihatinan petani-petani di perdesaan, yang merupakan bagian terbesar masyarakat yang masih berada di “barisan belakang� dalam stratum kesejahteraan penduduk umumnya. Mestinya, ideologi yang harus kita bangun adalah mendorong agar petani-petani di Indonesia memiliki hak-hak khusus seperti yang dapat dilihat berlaku di negara-negara maju. Hak-hak khusus ini diperlukan mengingat karakter dari pertanian itu sendiri, yaitu sebagai landasan berkembangnya peradaban yang lebih maju di satu pihak, tetapi di pihak lain petani akan selalu berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari karakter produk yang dihasilkannya. Tidak mungkin suatu masyarakat berkembang apabila kekurangan pangan, bahkan mengalami foodtraps seperti saat ini. Tetapi di pihak lain, pangan ini memiliki nilai tukar yang rendah, bahkan nilai tambahnya tidak dinikmati oleh para petani sebagai produsennya. Oleh karena itu, menjadi hal yang ideal apabila kepentingan petani 27


Advokasi dan kepentingan negara menjadi satu tanpa meniadakan kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya ideologi semacam ini, program swasembada pangan, misalnya, dapat bermanfaat secara nasional tetapi dapat saja merugikan petani, apabila pendapatan petani tidak dijamin. Saat ini, lebih-lebih di tahun 2011 yang masih berada di bawah ketidakpastian perubahan iklim dan suasana global yang sangat dinamis, kita sangat membutuhkan bangunan modal sosial pertanian yang lebih kokoh, dengan menumbuhkan semangat dan motivasi menuju peningkatan kesejahteraan petani sebagai subyek. Politik ini pada dasarnya adalah bagaimana melindungi petani dari ketidakadilan pasar (input, lahan, modal, output, dan lainnya). Politik tersebut sebagai bagian penting untuk memberdayakan petani, yang pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi pengelolaan pasar sebagai upaya

‘menjamin’ kesejahteraan petani dari ketidakadilan dan resiko, kebijakan harga input pertanian, kebijakan penyediaan lahan pertanian, permodalan, pengendalian hama dan penyakit, dan kebijakan penanganan dampak bencana alam. Sikap dasar pembangunan pertanian seperti itu harus ditumbuhkan untuk meningkatkan semangat dan motivasi serta keadilan bagi petani sebagai human capital di perdesaan, untuk menghadapi era global yang tidak pernah menjamin terwujudnya keadilan pasar. Politik kedua adalah bagaimana mengembangkan nilai tambah, yang pada dasarnya berfokus pada bagaimana mengimplementasikan strategi umum dalam memberikan arah bagi pengembangan industrialisasi pertanian. Strategi ini meliputi bagaimana upaya menetapkan berbagai fokus dan prioritas pengembangan industri pertanian berbasis pada sumber bahan baku

yang dihasilkan di dalam negeri, bagaimana upaya pengembangan produk-produk antara sebagai bahan dasar untuk berbagai penggunaan (diversifikasi horisontal maupun vertikal) untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan, misalnya bagaimana strategi untuk mengembangkan jaringan distribusi dan transportasi pertanian yang terutama berbasis wilayah kepulauan (pelabuhan dan terminal produk pertanian sebagai unsur pokok, dsbnya), bagaimana strategi mengembangkan sistem informasi dan pemasaran pertanian, dan bagaimana strategi memanfaatkan limbah-limbah industri pertanian, serta berbagai strategi fiskal untuk memberikan insentif berkembangnya industri pertanian. Kita tunggu langkah-langkah bijak dari para pemangku kebijakan. (Rudi Wibowo) sumber : ekonomirakyat.org

Jalan: Bukan Pemerintah Tetapi Masyarakat MAS YARAKA T tidak hanya MASY ARAKAT memikirkan jalan kampungnya sendiri, tetapi juga harus memikirkan jalan perusahaan. Mulai dari penimbunan hingga pembekoan jalan di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Utara 70% dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah. Setelah lepas dari Perusahaan Terbuka (PT) yang berdiri di kawasan Air Hitam, akses jalan menuju desa lainnya menjadi tidak baik. PT tidak bertanggungjawab lagi dengan jalan perusahaan mereka sendiri. 28

Masyarakat melepaskan diri dari PT bukan tidak beralasan. Harga yang rendah untuk harga sawit kepada masyarakat menjadi alasan. Ada dua PT yang berada di Desa Air Hitam. PT. Sawita dan PT. Graha Dura. Akses jalan masingmasing PT dikelola oleh masyarakat sepanjang dua kilometer dan lima kilometer. “Kemarin pemerintah ada bantu untuk pengaspalan dari dana APBD di pasar delapan sampai ke pasar Sembilan, kirakira satu kilometer, tetapi hanya bertahan enam bulan,� kata

Supriadi (31), masyarakat Air Hitam. Sebesar RP. 32.000.000 dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah turun untuk penimbunan dan pembekoan. Wilayah yang ditimbun adalah pasar Sembilan, sepuluh, empat dan nol. Masing- masing pasar ditimbun sepanjang 200 meter. Sedangkan untuk pembekoan dilakukan hanya di pasar delapan dengan panjang 1,5 km. “Tetapi wilayah yang dibeko dikenakan pengutipan dana lagi kepada yang punya lahan sebesar 350 ribu BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Advokasi

perhektarnya karena dana yang turun tidak mencukupi,” kata Supri. Pemandangan dengan jalan berlubang yang dalam dan besar memang telah ada sejak dahulu di desa ini. Masyarakat hanya dapat mengandalkan motor yang tak layak sebagai alat transportasi atau truk-truk sebagai angkutan pengangkut sawit yang menambah dalamnya lubang pada jalan. Jalan semakin mudah berlubang karena tanah pada desa ini sebelumnya adalah tanah lahan Gambut. Kondisi ini tentunya membuat kondisi yang sulit bagi masyarakat ini. Menurut Sagito, masyarakat Air Hitam lainnya yang juga menjadi ketua Koperasi Bima, telah banyak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji untuk menyelesaikan masalah jalan yang ada. “Awalnya angggota dewan bilang akan dilakukan perbaikan jika dana dari pemerintah keluar, tetapi telah bertahun- tahun dana tak kunjung ada. Faktanya mereka hanya bicara saja. Sudah bertahuntahun tetapi tidak ada tindakan yang jelas. Jikapun pemerintah ada membantu pembangunan, hanya ada PNPM. Tentu itu sangatsangat jauh dari harapan,” kata Gito. Dengan jumlah masyarakat 1000 jiwa dengan delapan dusun, pertahunnya Desa Air Hitam dapat memberikan pajak sebesar 1,5 Milliar kepada pemerintah dari hasil sawit yang ada. “Masyarakat disini memberikan 6.000 Ton sawit perbulannya, jika dikaliBITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

kalikan, masyarakat Air Hitam telah memberikan miliaran rupiah dari hasil membayar pajak kepada pemerintah, tetapi yang kami dapat hanyalah tindakan kosong,” tambah Gito. Gito mengatakan pengajuan program pembangunan jalan telah beberapa kali diajukan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang), tetapi hasilnya tetap sama. Tetap tidak ada perbaikan. Lelah dengan kondisi jalan yang seperti ini, untuk itu masyarakat mencoba menyelesikan masalah jalan sendiri. “Jalan telah tujuh puluh persen dikelola oleh masyarakat, pemerintah hanya tinggal memberikan sedikit perhatiannya, tetap saja tidak bisa. Kami tidak meminta banyak kepada pemerintah. Kami hanya meminta perbaikan jalan untuk memudahkan akses kami menuju kabupaten,” harap Gito. Jalan menjadi akses yang penting dalam satu kawasan karena jalan adalah akses terpenting dari tombak keberhasilan. Menurut Gito jika jalan di Air Hitam baik maka desa ini tidak akan tertinggal lagi dan akan mudah berkembang karena apapun akan lebih mudah. Penilaian jalan yang berlubang masih menjadi nilai yang cukup baik bagi masyarkat Desa Air Hitam. 1991-1997 jalan menuju desa hanya menggunakan alat transportasi sungai. 1997, PT. Graha Dura masuk ke desa, akses jalan mulai terbuka.

“Dahulu, untuk masuk ke desa ini membutuhkan waktu selama dua hari satu malam dengan menggunakan sampan. Sampai Perusahaan Graha Dura masuk ke desa ini dan akses jalan mulai terbuka ke daerah ini,” tambah Woyo. Banyaknya urbanisasi yang terjadi pada masyarakat Air Hitam ke kota juga karena jalan yang tidak kunjung baik. Keadaan semakin sulit jika hujan turun di desa ini. Akses jalan tentunya akan vakum dan terputus. Lubang- lubang pada jalan yang begitu dalam akan tergenang air adan licin menjadi alasan mengapa masyarakat disini tidak akan dapat keluar dari desanya jika hujan datang. Untuk dapat dilalui kembali, biasanya membutuhkan lima hari hingga jalan kering. “Hal yang lebih menyedihkan, jika sanak saudara ingin datang berkunjung ke desa kami ini tidak akan bisa pada saat hujan datang. Kami harus menghubungi mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat datang karena di desa ini sedang hujan dan mereka harus datang kembali saat jalan sudah kering,” ujar masyarakat pasar dua Sidodadi, Air Hitam, Nawi (48). Pemimpin yang bijaksana adalah harapan dari masyarakat Air Hitam untuk dapat segera menyelesaikan masalah jalan. “Saat ini kami hanya menunggu pemimpin yang bijaksana, tetapi dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga sampai pada detik ini tidak ada pemimpin yang bijaksana karena hingga hari ini tidak ada perkembangan untuk masalah jalan di desa ini. Yang ada hanya masyarakat yang bijaksana karena menyelesaikan masalahnya sendiri semaksimal mungkin,” tambah Nawi. “Jika terus menerrus seperti ini, sepertinya kami akan menimbulkan masalah untuk menyelesaikan masalah,” tambah Gito. (Elfa) 29


Pertanian

Perdagangan Yang Adil untuk Kualitas dan Pendapatan Petani SEJAK pukul 10 pagi, para petani laki-laki dan perempuan sudah berdatangan dan saling bercengkrama melewati jembatan gantung yang bawahnya dialiri oleh air bening di sela-sela bebatuan besar sungai Petani. Udara sejuk kala itu, menambah semangat bagi para petani untuk mempertarungkan ide dan gagasannya dalam satu perhelatan diskusi multi pihak pada Akhir Juli 2011 ini. Desa Sayum Sabah, sebuah tempat yang berada di kawasan administratif Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang ini memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dengan kebun tanaman campuran dengan maksimalisasi komoditi kakao. Sebagian penduduk lain ada juga yang bertani palawija dan padi. Di desa inilah, tepatnya di Training Center Sayum Sabah (TCSS), diskusi multi pihak para petani diselenggarakan. Acara diskusi dimulai dengan limpahan pertanyaan dari sang fasilitator, Job R. Purba (Pembina BITRA Indonesia), pria yang sengaja diundang menjadi pemateri ini bertanya kepada peserta seputar perdagangan adil yang juga menjadi topik diskusi pada hari itu. “Barangnya tidak pernah kena standar sesuai standar dan kualitasnya dianggap tidak baik oleh pedagang,” menurut salah seorang peserta yang berasal dari daerah Serdang Bedagai. Lain lagi jawaban dari Pak Purba, salah seorang petani kakao. “Kami produsen tidak bisa menentukan harga, terlebih lagi dengan pembeli yang berstatus ‘langganan’, ujar pria yang 30

berdomisili di desa Sayum Sabah ini. Selanjutnya, kegiatan berdiskusi dengan fasilitator Job kepada peserta untuk menuliskan hal-hal apa saya yang menjadi target dalam kegiatan berdagang. Karena berdagang tanpa target atau tujuan sama saja omong kosong. Bila tidak, maka resiko yang akan diterima berupa kegagalan berupa kebangkrutan atau perekonomian bakal sulit karena utang kian lama bakal menghimpit. Para petani ini memang sengaja diajak berwacana soal perdagangan, bukan karena ingin merubah profesi para petani untuk jadi pedagang. Kelompok petani dari beberapa kabupaten di Sumatera Utara ini memang punya kelompok usaha bersama pemasaran hasil/produksi pertanian organik mereka. Perdagangan yang adil (fair trade) adalah pilihan yang sangat tepat menurut petani, agar para pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan hasil pertanian tersebut saling diuntungkan dengan adil. “Nah, dari beberapa tanggapan dari kawan-kawan peserta, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya unsur utama yang berkaitan dengan pemasaran dagang hasil tani adalah produksi, harga, jaringan pemasaran, keuntungan, kesejahteraan, dan mendapatkan kualitas yang baik,” ujar Job Purba. “Kita mengajak kawan-kawan semua disini untuk bersama-sama menemukan dan berdiskusi guna meningkatkan hasil produksi serta mendapatkan hasil atau keuntungan yang banyak,” tambah pria yang termasuk ‘expert’ untuk bidang mikro kredit

serta pemasaran hasil produksi pertanian. Peserta diajak untuk interaktif dengan tanya jawab yang diajukan oleh Job. Kali ini, mereka membahas mengenai apa itu keuntungan dan bagaimana meraihnya. Muncullah pernyataan, “KEUNTUNGAN = PENDAPATAN > MODAL BIAYA.” Ini diartikan dengan makna bahwasanya keuntungan itu merupakan hasil dari pendapatan atau hasil penjualan produksi yang jumlahnya lebih besar dari modal biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Lalu, Job mengajak peserta untuk sama-sama merumuskan poin-poin penting guna meningkatkan pendapatan dari hasil jual. Dari hasil silang pendapat dan curah wawasan, didapat kalau harga, mutu, dan produksi mempengaruhi pendapatan yang didapat dalam proses dagang atau jual beli. Selesai proses perumusan poin penting, maka fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan ketiga hal tersebut dalam 4 kelompok. “Saya membagi kawankawan peserta dalam 4 kelompok untuk membahas, harga, mutu, produksi, dan tambahan satu lagi, bagaimana mengelola modal yang baik. Setelah didiskusikan, maka kita akan sama-sama melihat hasilnya dipresentasikan dan akan kita sama-sama diskusikan juga,” jelas Job. Diskusi berlangsung dengan baik. Masing-masing kelompok saling mencurahkan ide untuk sama-sama bisa melengkapi kepingan ‘puzzle’ yang terpisah. Dibantu oleh rekan-rekan dari BITRA suasana menjadi atraktif dan terlihat menyenangkan. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Pertanian Usai diskusi, Job menguraikan mengenai perdagangan yang adil (fair trade) yang merupakan konsep yang cukup berlawanan dengan free trade (perdagangan bebas) yang akan sangat merugikan petani. “Fair trade juga merupakan sistem berdagang yang membantu produsen marginal dan kecil serta para pekerja untuk membebaskan diri

mereka dari kemiskiskinan serta membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri,” ungkap Job yang menjelaskan mengenai maksud dari perdagangan yang adil itu. Setelah membicarakan mengenai perdagangan yang adil, presentasi kelompok dilakukan guna mengetahui hasil tukar pendapat dari masing-masing kelompok. Diwakili oleh satu

orang, semua peserta memberikan curahan ide terbaiknya, memperbaiki yang kurang benar, dan menambahkan agar menjadi lebih baik, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk, agar nantinya dapat bersaing dengan produk unggulan petani lain dan memperbesar pendapatan, dan keuntungan maksimal sesuai yang diharapkan. (andi/isw)

Indonesia Pembeli Beras Terbesar di Dunia SEIRING dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, tantangan penyediaan kebutuhan pangan pun semakin besar. Bahkan, Indonesia pun dinyatakan sebagai pembeli beras terbesar di dunia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam rapat koordinasi pangan “Feed Indonesia Feed The World II” di Hotel Nikko, Jakarta. “Indonesia adalah pembeli beras terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 240-an juta, dengan pertumbuhan sebesar 1,8 persen per tahun. Maka, tantangan penyediaan pangan menjadi sesuatu yang sangat besar,” ujar Suryo. Ia menuturkan, selama ini kebijakan sektor pangan terjebak pada upaya perluasan lahan pertanian, peningkatan impor, dan produksi beras. Padahal, kata dia, tantangan terbesar terkait pengadaan kebutuhan pokok, yaitu bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk dan penyediaan diversifikasi pangan. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

“Dalam menyambut tantangan penyediaan pangan tersebut, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dan kita usahakan, yaitu program Keluarga Berencana dan program diversifkasi pangan,” ujarnya. Dari segi sumber daya alam, ia mengatakan, masyarakat Indonesia harus bersyukur dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, dengan semakin modernnya kehidupan, banyak sumber daya tersebut yang ditelantarkan. “Di lain pihak, pembukaan lahan baru selalu berhadapan dengan kelestarian hutan yang harus dijaga bersama. Pekarangan di desa-desa kita pun tidak lagi ditanami sayur, cabai, dan palawija karena masyarakat lebih senang berbelanja di pasar swalayan,” ujarnya. Untuk itu, ia menyebutkan, perlunya berpikir global dan bertindak lokal (think global act local) dalam membuat program di sektor pertanian. Untuk itu, ia menyarankan para pemerintah

daerah untuk merevitalisasi terhadap kebutuhan pangan sehari-hari, mengimbau penduduknya, misalnya dengan melakukan program “cukupi panganmu dari pekaranganmu sendiri.” Terkait dengan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB tidak mudah dilakukan. Maka, ia pun mengatakan, perlu gerakan massal dalam mengajak masyarakat untuk melakukannya. Adapun Rakor Pangan ini, ia menyebutkan kegiatan ini sebagai upaya menyelaraskan program Kadin dengan pelaku usaha dan pemerintah melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, serta Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad. Sumber: www .k om pas.com www.k .kom ompas.com 31


Kesehatan Alternatif

Manfaat Pisang Untuk Kesehatan TAHUKAH Anda, buah pisang yang lezat rasannya itu ternyata menyimpan banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Secara umum, kandungan gizi yang terdapat dalam setiap buah pisang matang adalah 99 kalori, protein 1,2 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 25,8 mg, serat 0,7 gram, kalsium 8 mg, fosfor 28 mg, besi 0,5 mg, vitamin A 44 RE, vitamin B 0,08 mg, vitamin C 3 mg, dan air 72 gram. Jadi bisa Anda bayangkan kan betapa besar manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi pisang setiap harinya, perhatikan hal-hal di bawah ini dan mulai jadikan pisang sebagai cemilan Anda sehari-hari! Manfaat bagi Ibu Hamil Pisang juga disarankan untuk dikonsumsi para wanita hamil karena mengandung asam folat yang mudah diserap janin melalui

rahim. Tetapi atur konsumsi Anda karena dalam satu buah pisang mengandung sekitar 85-100 kalori yang terlalu besar untuk calon buah hati Anda. Manfaat bagi Penyakit Usus dan Perut Pisang yang dicampur dengan susu cair atau dimasukkan dalam segelas susu cair, dapat dihidangkan sebagai obat untuk penyakit usus. Selain itu, cara seperti ini juga direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan cholik guna menetralkan keasaman lambung. Manfaat bagi Luka Bakar Tidak hanya buahnya saja yanag bermanfaat, tetapi daun pisang pun dapat digunakan untuk pengobatan kulit yang terbakar dengan cara dioles karena campuran abu daun pisang ditambah minyak kelapa

mempunyai pengaruh yang dapat mendinginkan kulit dan menyembuhkan luka bakar. Manfaat bagi Diabetes Masyarakat Gorontalo di Sulawesi Utara menganggap jenis pisang goroho atau pisang khas

daerah setempat, merupakan makanan tambahan atau pokok bagi orang yang menderita penyakit gula atau diabetes melitus. Caranya, buah pisang goroho yang belum matang dikukus kemudian dicampur dengan kelapa parut muda. Pisang dan Kecantikan Jika Anda mulai merasa putus asa karena jerawat yang terus bermunculan dan sepertinya cara apapun tidak lagi bisa menolong, cobalah pengobatan alami dengan buah pisang. Bubur pisang dicampur dengan sedikit susu dan madu kemudian dioleskan pada wajah setiap hari secara teratur selama 30-40 menit dan basuh dengan air hangat kemudian bilas dengan air dingin atau es, diulang selama 2 minggu dapat membuat kulit Anda tampak bersih bersinar dan jauh dari jerawat. sumber: hanyawanita.com

32

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Kesehatan Alternatif

Khasiat Buah Nanas BUAH ini banyak mengandung vitamin A dan C sebagai antioksidan. Juga mengandung kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa, dan enzim bromelain. Bromelain berkhasiat sebagai antiradang, membantu melunakkan makanan di lambung, serta menghambat pertumbuhan sel kanker. Kandungan seratnya dapat mempermudah buang air besar pada penderita sembelit. • Dapat mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebihan, • Pembantu pencernaan makanan di lambung, • Anti radang, • Peluruh kencing (diuretik), • Membersihkan jaringan kulit yang mati, • Mengganggu pertumbuhan sel kanker, • Menghambat penggumpalan trombosit.

Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan buah nanas: • ·Air perasan (Jus) Nanas: Cacingan, radang tenggorokan, Beri-beri, menurunkan berat badan dan masalah pencernaan. • Daun Nanas (cuci bersih, ditumbuk halus, balurkan pada yang sakit): Untuk luka bakar, gatal dan bisul • Ketombe: Sediakan 1/4 buah nanas masak. Kupas kulitnya, lalu parut, peras, dan saring. Tambahkan air perasan 1 buah jeruk nipis dan aduk sampai rata. Gunakan ramuan ini untuk menggosok kulit kepala yang berketombe. Lakukan malam sebelum tidur. Keesokan paginya rambut dikeramas. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu. • Peradangan kulit: sediakan 1/ 2 buah nanas yang telah masak. Kupas kulitnya, lalu parut. Hasil parutannya dipakai untuk menggosok kulit yang bersisik dan mengelupas. Lakukan sekali sehari, malam

sebelum tidur. Keesokan paginya baru dicuci bersih. Lakukan setiap hari. • Sembelit: minum air perasan dari 3 buah nanas, namun pilihlah buah yang belum matang benar dan agak sedikit asam. Efek Samping : • Nanas muda berpotensi sebagai abortivum atau sejenis obat yang dapat menggugurkan kandungan. Karena itu, nanas dapat digunakan untuk melancarkan terlambat haid. Karena itu, perempuan hamil dilarang mengkonsumsi nanas muda. • Memicu rematik. Di dalam saluran cerna, buah nanas terfermentasi menjadi alkohol. Ini bisa memicu kekambuhan rematik gout. Penderita rematik dan radang sendi dianjurkan untuk membatasi konsumsi nanas. • Meningkatkan gula darah. Buah nanas masak mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Jadi, bagi penderita diabetes, sebaiknya tidak mengonsumsi nanas secara berlebihan. • Menimbulkan rasa gatal. Terkadang sehabis makan nanas segar, mulut dan lidah terasa gatal. Untuk menghindarinya, sebelum dimakan, rendamlah potongan buah nanas dengan air garam. sumber: suaramerdeka.com

BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

33


Credit Union

Jatuh Bangun CU Bima Enam tahun berdiri saldo Credit Union (CU) Bima, Rp. 1.000.023.000 dengan saldo a w al han ya Rp. 1 43.000. Rp.1.000.023.000 aw hanya Rp.1 “Tahun pertama saldo yang dimiliki CU Bima hanya seratus empat puluh tiga ribu rupiah dan peminjam pertama adalah Supriadi. Supriadi meminjam bukan untuk kepentingan apapun tetapi hanya untuk menambah saldo yang ada menjadi lebih banyak dengan membayar bunga yang ditetapkan,” Ketua CU Bima, Hadi Siswoyo. Bermodalkan lima azas ideologi, kepercayaan (dari oleh dan untuk anggota), kebersamaan (menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan), kemandirian (mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri), kedisiplinan (manfaat dan keuntungan sebesarbesarnya untuk kepentingan anggotanya) dan solidaritas (kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota) CU Bima dibentuk oleh sembilan orang penduduk Desa Air Hitam. Supriadi I, Supriadi II, Sarwanto, Tukiman, Suherman, R i a n t o , Tu n u t , K o s i m , d a n pencetus Hadi Siswoyo membentuk CU pada tanggal 23 Februari 2005. Membentuk CU tidak semudah yang dibayangkan. Ke p e r c a y a a n a d a l a h h a l terpenting dalam hal ini. Hadi membutuhkan waktu selama 18 bulan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang CU. “Masyarakat tentunya tidak mudah untuk memberikan kepercayaan, apalagi tentang uang. 12 Februari 2005, saya menyebar undangan untuk pembentukan CU. 23 Februari, hanya ada sembilan orang yang datang dalam pertemuan dan langsung membentuk CU,” tandas Hadi. 34

Tujuan CU Bima sendiri untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik, membangun kesejahteraan dan solidaritas, meningkatkan kesadaran, sumberdaya manusia dan lingkungan, mengembalikan fitrah dan martabat manusia. “Pembentukan CU Bima berawal setelah saya mengikuti pelatihan dari Bitra Indonesia. Setelah saya mengetahui seluk beluk rentenir yang menjerat masyarakat, maka berangkat dari keprihatinan tersebut saya mengajak beberapa masyarakat untuk membentuk CU,” tutur Hadi. “Tahun 1996 banyak rentenir yang datang ke desa ini karena akses jalan sudah mulai dibuka. Rentenir yang datang bukanlah menyelesaikan masalah yang ada, tetapi menambah masalah masyarakat. Rentenir hanya memberikan jangka waktu peminjaman selama 40 hari, ditambah lagi peminjaman dipotong sebanyak 5% dari jumlah peminjaman,” kata Hadi. Hadi juga menjelaskan bahwa saat sawit turun adalah waktu yang tepat untuk para rentenir menarik barang gadaian yang mereka berikan. Untuk itu, rentenir bukan menjadi penyelesaian masalah tetapi membuat perekonomian semakin memburuk. “Saat ini para rentenir sudah sangat jarang, bahkan bank swasta hampir tidak memiliki nasabah. Masyarakat sudah lebih memilih memakai jasa CU Bima karena sudah mengerti perbedaan dan kemudahan CU dari pada bank. Tidak hanya itu, pola pikir masyarakat juga sudah berubah. Berbagai diskusi dan sharing menjadi tempat masyarakat

Desa

Air

Hitam

mencapai

berbagi ilmu. “Setiap pertemuan, kami selalu melakukan diskusi tentang berbagai pengalaman dan ilmu yang didapat sehabis pertemuan dari BITRA,” tambahnya. Kendala yang dihadapi tidak hanya tentang sosialisasi terhadap masyarakat pada awal berdirinya. Kendala pembayaran yang tidak tepat waktu oleh beberapa anggota juga terjadi. “Tahun lalu, 2010 ada empat orang yang sampai enam bulan menunggak sampai enam bulan karena harga sawit turun dan masyarakat tidak dapat membayar, tetapi setelah harga sawit naik maka mereka kembali membayar pinjaman dan ditambah dengan denda sebanyak satu persen dari sisa pinjaman,” tutur Hadi. Sistem menyimpan uang di rumah adalah managemen yang kurang baik menurut Juru Buku CU Bima, Supriadi. “Setelah ikut CU, masalah ekonomi dapat diselesaikan karena sistem penyimpanan uang di rumah akan cepat habis. Apalagi kalau menyimpan dan meminjam di bank, bunga dan syaratnya sulit, berbeda dengan di CU. Saat ini saya sudah dapat meminjam hingga dua puluh juta. Sebelumnya saya meminjam untuk kepentingan rumah dan pembiayaan untuk beternak,” ungkap Supriadi. Supriadi mengharapkan agar CU tidak hanya dapat berkembang di desa Air Hitam saja, tetapi juga berkembang hingga ke kabupaten. “Saat ini pengembangan CU untuk dapat hingga ke kabupaten masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat. Manfaat CU juga dirasakan oleh Misnan, pengusaha sawit. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Credit Union Misnan memulai usaha sawit dari peminjaman saldo kepada CU Bima. “Sebelumnya, saya meminjam satu juta lima ratus kepada CU dan dibelikan ladang hutan. Ladang hutan tidak berkembang dan dijual lalu dibelikan mobil untuk melangsir sawit milik orang lain. Hasil dari mobil, dijadikan usaha sawit sejak tiga tahun lalu dan saat ini saya sudah memiliki modal sendiri sebesar delapan puluh juta rupiah. CU sangat membantu ekonomi saya, karena simpanan di CU bisa diambil kapan saja. Berbeda dengan rentenir yang sebelumnya menjadi tempat saya meminjam. Pembayaran kepada rentenir mencapai sepuluh persen dalam satu bulannya, tetapi CU tidak,” ungkap Misnan. Saat ini, CU Bima memiliki tujuh kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 286 orang. Dimana pada tahun pertama hanya bertambah sebanyak 13 orang dan terus meningkat hingga tahun- tahun selanjutnya. Sebanyak 211 adalah laki- laki, 21 perempuan dan sebanyak 54 orang adalah anggota CU Srikandi. CU Srikandi sendiri berdiri pada tahun 2008. Tidak banyak berbeda dengan CU Bima yang mendapat kendala pada tahuntahun pertama, CU Bima juga demikian. “CU Bima sudah berjalan selama tiga tahun. Tahun pertama, ibu- ibu yang ada di desa ini masih belum memberikan kepercayaannya. Tetapi di atas satu tahun sudah mulai bertambah anggota Srikandi. Ta h u n k e d u a a n g g o t a n y a bertambah sebanyak 12 orang dari 42 orang dan tahun- tahun selanjutnya terus bertambah hingga tahun 2011, Srikandi berjumlah 54 orang. Srikandi banyak dibantu dan tidak terlepas dari CU Bima, karena dia yang telah mengajarkan kami dan kami masih bagian dari mereka . Tahun pertama, Srikandi selalu mendapat dukungan dari CU Bima. Selama satu tahun berjalan, BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

tentu banyak kendala yang terjadi, khususnya kendala dalam mensosialisasikan dan mengendalikan temen- temen, tetapi kendala- kendala tersebut tidak saya jadikan kendala. Sebaliknya, kendala yang datang, saya jadikan tantangan yang harus diselesaikan,” tutur Ketua CU Srikandi, Hanilah. Hanilah menjelaskan bahwa fungsi CU pada masyarakat sangat banyak membantu, khususnya kendala para Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam managamen keuangan rumah tangga mereka. Di mana sebelumnya ibu- ibu di daerah ini hanya memiliki tabungantabungan dan setiap tahunnya dibongkar. Saat ini, Hanilah melanjutkan bahwa masyarakat telah lebih memilih bergabung dengan CU karena jasanya lebih murah dari pada bank. “Untuk saya sendiri, tentu manfaat yang dirasa sangat banyak. Saya dapat meminjam untuk kepentingan pekerjaan anak saya tanpa harus membayar bunga yang besar dan syarat yang susah di CU. Selain itu, saya juga bisa membantu suami saya dalam meminjamkan uang untuk kepentingan lainnya,” tambah Hanilah. Berbeda dengan CU Srikandi yang masih menjadi bagian dari CU Bima, Koperasi Bima telah dapat melepaskan diri dan menjadi mandiri. “Koperasi Bima sudah dapat berdiri sendiri, di mana sebelumnya CU Bima adalah pembimbing kami. Koperasi Bima hanya bergerak di bidang usaha,” tutur Ketua Koperasi Bima, Sugito. Untuk pertemuan, CU Bima menjadwalkan sebanyak satu kali pertemuan dalam satu bulan. Pertemuan yang dilakukan tidak hanya untuk melakukan diskusi, tetapi pertemuan juga dilakukan untuk melakukan transaksi dan peminjaman oleh setiap ketua kelompok kepada pengurus CU. “Dalam satu bulan sekali dengan tanggal yang telah ditentukan CU

Bima melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi, nonton bareng, transaksi dan p e m i n j a m a n . Tr a n s a k s i d a n peminjaman ditanggungjawabi oleh ketua kelompok,” kata Hadi. CU Bima memiliki beberapa program, antara lain simpan pinjam, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tabungan sekolah. “Awalnya pada tahun pertama, CU Bima hanya memiliki program simpan pinjam, tetapi saat ini sudah ada program PAUD dan tabungan sekolah. Untuk program selanjutnya, CU Bima akan menambah program kembali. Program yang direncanakan tentang beasiswa sekolah, tapi program ini masih dirancang. Program ini hampir sama dengan asuransi pendidikan. Program ini dilakukan karena dilatar belakangi karena keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa ini. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan karena orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, apalagi sampai perguruan tinggi. Salah satu rancangan ketentuan dari program ini, antara lain jumlah tabungan minimal dua juta rupiah,” tambah Hadi. Simpan Pinjam Program simpan pinjam adalah program utama pada CU. Dalam program simpan pinjam, CU Bima memiliki tiga jenis simpan pinjam, yaitu simpan pinjam biasa, simpan pinjam khusus, dan pinjaman kelompok. Untuk sistem simpan pinjam biasa, anggota dapat menyimpan dan meminjam saldo yang di inginkan dengan syarat, yaitu pada peminjaman pertama harus aktif sebagai anggota selama tiga bulan berturut- turut dan hanya dapat meminjam sebanyak Rp. 1.500.000,-, memiliki saldo simpanan kelipatan empat dari jumlah permintaan pinjaman yang diajukan, mendapat rekomendasi 35


Credit Union dari ketua kelompok dan aktif dalam pertemuan. Jangka waktu untuk meminjam pada CU Bima juga telah diatur. Rp. 0 – 1.500.000 selama tujuh bulan, Rp. 1.500.000- 5.000.000 selama 12 bulan, Rp. 5.000.00010.000.000 selama 20 bulan, dan Rp. 10.000.00020.000.000 selama 24 bulan, dengan suku bunga 2,5%. “Kalau anggota hanya masuk sebagai anggota biasa, maka dia dapat meminjam dan menyimpan dengan syarat dan ketentuan berlaku dan peminjaman dapat dibayar setiap bulannya,” ungkap Hadi. Banyaknya permintaan peminjaman oleh anggota CU, maka program anggota simpan pinjam khusus atau anggota khusus diberlakukan. Anggota khusus adalah anggota yang memiliki hak khusus yaitu anggota hanya dapat menabung kepada CU. Perbedaan anggota khusus dengan anggota biasa juga dibedakan dengan hak yang didapat. Anggota biasa hanya mendapat Rp. 1000 untuk satu saham dan anggota khusus mendapat Rp. 2000 untuk satu sahamnya. Penyimpanan juga dilakukan setiap hari, sehingga permintaan peminjaman dapat diatasi. “Sebelumnya permintaan tidak dapat dipenuhi hingga 68 juta. Awal bulan April 2011, penangguhan utnuk peminjaman semakin hari semakin besar, maka kami memberlakukan anggota khusus dengan sistem pengutipan setiap harinya. Mei lalu, peminjaman mencapai 196 juta dan semua dapat terpenuhi dengan program anggota khusus,” kata Hadi. Pinjaman kelompok digunakan untuk mensejahterakan anggota-anggota yang ada di CU Bima secara berkelompok dan meningkatkan tingkat kebersamaan dan kepedulian antar sesama di dalam masyarakat. “Kelompok yang telah berhasil adalah kelompok 36

Sadewa. Pinjaman kelompok, mereka belikan dua ekor lembu dan saat ini lembu kyang dimiliki kelompok mereka telah bertambah menjadi delapan ekor,” tambahnya. P A UD PAUD telah direncanakan sejak tahun 2008, tetapi baru terealisasikan pada 2009. PAUD adalah pendidikan Taman Kanakkanak (TK) pertama di desa ini. PAUD dibentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan di desa ini. PAUD yang didirikan oleh CU Bima ini, diberi nama “Bina Bangsa”. Saat ini Bina Bangsa memiliki 42 orang siswa dengan empat orang guru. Setiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000/bulan dan dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk dana pendaftaran. Sejak berdiri, Bina Bangsa baru menggunakan kurikulum sejak Februari 2011 karena baru mendapat acuan dari pemerintah. “Saya sangat tertarik dengan dunia pendidikan karena di desa ini untuk pendidikan masih sangat tertinggal. Untuk itu, saya dan teman- teman membuat program PAUD dan untuk membantu kemudahan orang tua siswa dalam pembiayaan sekolah, kami membentuk program tabungan untuk siswa. Staf pendidik sendiri awalnya diambil dari masyarakat sekitar. Keadaan membaik, maka saat ini telah ada staf pengajar

yang lebih baik. Setelah dua tahun berjalan, Bina Bangsa telah mewisuda sebanyak 24 orang siswa pada tanggal satu Juni 2011. Dengan uang pendaftaran yang dibayar kepada pihak sekolah, siswa mendapatkan dua buah seragam, buku paket, alat tulis, tas dan perlengkapan sekolah lainnya,” tandas Hadi. Tabungan Sek olah Sekolah Tabungan sekolah berguna untuk persiapan siswa- siswi dalam menyiapkan kelanjutan pendidikan. Dengan tabungan sekolah, orang tua siswa tidak menjadi sulit dalam memikirkan dana kelanjutan pendidikan anak mereka. Hadi mengatakan bahwa telah ada sebanyak 64 orang siswa dari sekolah Tsanawiyah AlIkhlas yang mengikuti program tabungan sekolah.”Dari empat sekolah yang ditawarkan, masih satu sekolah yang setuju untuk bekerja sama dengan CU Bima dalam program ini. Sistem yang ditawarkan tidak terlalu sulit. Siswa dapat menabung ke CU tanpa jangka waktu yang ditentukan, tetapi disarankan kepada siswa untuk mengambil simpanan pada saat kelas tiga, agar orang tua siswa tidak terlalu sulit untuk melanjutkan sekolah anaknya ke tahap selanjutnya. Perharinya siswa dapat menabung (Eka/Elfa) sebesar seribu rupiah.(Eka/Elfa)

PAUD: Untuk meningkatkan pendidikan di desa ini CU bima mendirikan P AUD dan memiliki 42 orang siswa saat ini. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Profil

Rosmini, Usaha Makin Maju Bersama CU Pelangi

RAMAH RAMAH, murah senyum, dan sangat sederhana. Tiga kata yang mewakili untuk mendeskripsikan perempuan yang sudah berhasil membangun usaha bengkel dan kedai sampah di rumahnya, Simpang Pasar II Daerah Sei Sijenggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Lahir di Batangkuis, 10 Oktober 1976, melalui seorang teman, ia berkenalan dengan kelompok Credit Union (CU) Pelangi. Perempuan dengan tiga orang anak ini kemudian berkisah tentang awalnya bergabung di CU. Apa saja kesan-kesannya terhadap manfaat yang ia dapatkan setelah bergabung ke CU Pelangi? Namanya Rosmini. Seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi sekarang, ia aktif di Credit Union (CU) Pelangi dan bertugas sebagai panitia kredit di kelompok CU Pelangi. Sambil berjualan di kedai sampah rumahnya, wanita yang biasa dipanggil Ros ini aktif berkegiatan di CU. Bahkan usaha yang telah ia bangun sekarang ini BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

adalah hasil dari kegiatannya di CU. “Setelah bergabung di CU, keinginan saya untuk menambah modal usaha bisa terlaksana dan tentunya meminjam menjadi lebih gampang,” kata Rosmini. Padahal selama ini ia sangat mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha karena kekurangan modal. Bergabungnya Ros di CU berawal dari ajakan Misnawati, Istri Mulyono. Waktu itu, ia mendengar pemaparan tentang berbagai fungsi CU, salah satunya adalah membantu kaum ibu untuk peminjaman modal usaha yang berbentuk simpan pinjam. “Itu yang bikin saya sangat tertarik. Apalagi waktu itu saya dengar cara simpan pinjamnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan meminjam ke bank,” cerita Ros panjang lebar. “Hampir setahun saya meminjam ke bank sebelum akhirnya beralih ke CU. Di CU masalah simpan pinjam lebih ringan dengan persen yang lebih sedikit. Kalau minjam ke orang lain bunganya malah sangat besar,” kata Ros. Setelah 3 bulan bergabung di CU, Ros sudah diperbolehkan meminjam. Waktu itu, ia menggunakan pinjaman modal dari CU untuk menambah modal usaha miliknya, yaitu bengkel dan kedai sampah. Kalau mau membandingkan situasi sekarang dan sebelum mendapatkan pinjaman modal, Ros bercerita antara haru dan bahagia. Dulu kedai sampahnya hanya menjual rokok dan aneka jajanan anak-anak. Sekarang,

usaha yang dimulainya pada 1996 itu bukan hanya menjual jajanan anak, kedai sampai itu juga menjual aneka sayur-sayuran, cabai, Ikan asin, ikan teri, dan ikan-ikan basah. Dengan variasi dagangan seperti itu tentu keuntungan yang bisa diperoleh Ros juga berkali lipat. Begitupun usaha bengkelnya yang ditekuni suaminya. “Buat bengkel, modal usahanya buat beli lampu untuk kereta dan ban dalam,” cerita Ros. Setelah sekian tahun bergabung di CU Pelangi, Ros sudah 4 kali menggunakan haknya untuk meminjam. Semua pinjaman digunakannya untuk modal usahanya. Selain untuk bengkel dan kedai sampah, ia menggunakannya untuk usaha produksi emping. Usaha emping ini dikelolanya bersama ketiga orang anaknya, Sri Handayani, Aski, dan Alfina Safitri. “Empingnya kami buat sendiri di rumah, lalu dijual di kedai sendiri. Kadang-kadang ada juga yang beli langsung, biasanya dari rumah-rumah makan,” tutur perempuan 40 tahun ini. Selain untuk modal usaha, Ros juga mengalokasikan uangnya untuk membiayai pendidikan ketiga anaknya yang sekarang bersekolah di tingkat SMP dan SD. Bergabung di CU sama sekali tidak sia-sia. Seperti yang dirasakan Ros. Perekonomian keluarga bungsu dari 10 bersaudara ini semakin maju. Sambil bertani kacang panjang, timun, dan ubi kayu, Rosmini tidak khawatir lagi dengan pinjaman modal usaha. Berkat CU, Rosmini sukses membangun usahanya sendiri dengan hasil yang memuaskan. (Andi) 37


Profil

CU Perempuan yang Berasas Kekeluargaan BERA W AL dari sebuah BERAW kelompok olahraga volley ball dan menjadi penggemar setia radio komunitas Suara Akar Rumput (SAR FM) yang terpancar dari daerah Sei Sijenggi, Perbaungan, Serdang Bedagai, kelompok Credit Union (CU) Pelangi terbentuk dengan asas kekeluargaan. Awalnya, beberapa orang perempuan suka kumpulkumpul dan cerita-cerita seraya berolahraga volley di lapangan yang kini katanya sudah menjadi semak belukar. Kesukaan mereka juga mendengar dan berkunjung ke radio komunitas SAR FM memunculkan ide segar untuk membentuk sebuah kelompok yang berfungsi sebagai wadah untuk membantu perekonomian keluarga. “Kami sering berkunjung, ya sekedar main-main lah ke Radio

SAR, terus di situ kami jumpa dengan mbak Jumarni. Kami cerita-cerita dan dia memberikan kami usulan untuk membentuk CU. Dia bilang kalau CU itu nantinya bias membantu kami yang sulit dalam hal yang menyangkut masalah perekonomian,” kata Misnahati. Kemudian perbincangan dengan wanita yang akrab disapa “Bunda Puteh” itu berlanjut sampai mereka berkumpul di rumah Bunda Eki, untuk membicarakan kelanjutan CU yang ingin mereka bangun. Dihadiri sekitar 8 orang, Bunda Puteh menuturkan kalau pada saat itulah terbentuk CU yang mereka beri nama “Pelangi”. “Sempat bingung juga, tapi akhirnya kami beri nama yang sama dengan kelompok volley kami, yaitu Pelangi,” tutur wanita

Berkembang: Berawal dengan 14 orang anggota CU Pelangi terus berkembang dan hingga saat ini telah memiliki 42 orang anggotanya. 38

yang sudah dikarunai dua orang cucu ini. Bertempat di Desa Sei Sijenggi, Dusun 3, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tanggal 24 April 2009 dinobatkan sebagai milad CU Pelangi. Sebagai langkah awal, dipilihlah Bunda Puteh sebagai ketua kelompok CU, Bunda Eki sebagai sekretaris, dan jabatan bendahara diamanahkan kepada Astania. “Sebagai permulaan, anggota kami berjumlah 14 orang dengan uang wajib sebesar Rp 10,000,- denda 2% dan bunga peminjaman sebesar 2%. “Namun, Alhamdulillah saat ini belum ada yang kena denda.” Jelas Bunda Puteh. Bunda Puteh kemudian menceritakan kalau CU ini adalah kumpulan orang-orang yang bisa dipercaya. Dipercaya dalam hal pinjam meminjan dan sebagai tempat untuk mengatasi masalah perekonomian keluarga. “Daripada harus meminjam kepada rentenir yang bunga kreditnya bisa mencapai sebesar 10%. Kami berharap CU ini bisa menjadi tempat bagi kawan-kawan, khususnya anggota kelompok untuk mengatasi masalah perekonomian di keluarga,” tambah wanita berumur 51 tahun ini. Awalnya para pengurus CU Pelangi sempat melakukan ‘door to door’ untuk mensosialisasikan CU Pelangi agar anggotanya berkembang. Bunda terkenang ketika harus mendatangi rumahrumah anggota yang mengalami kredit macet. “Ada satu dua orang yang mengalami, lalu kita datangi rumahnya untuk mengetahui BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Profil masalahnya,” tutur ibu yang sehari-harinya berjualan emping sambil berbudidaya tanaman jamur tiram di rumahnya ini. Sekarang, pada kepengurusan CU Pelangi, Bunda Puteh dibantu oleh Astania sebagai bendahara, Titi menjabat sebagai sekretaris, dan panitia kredit yang terdiri dari Bunda Reza (Siti Hasnah), Wak Ila (Jumila Elan), dan Rosmini Harahap. Mengenai anggota, Bunda Puteh menceritakan kalau perempuan adalah ruh dari CU Pelangi. “Kelompok kami semuanya perempuan. Ada yang berdagang bakso, lontong, mieso, es, buka bengkel sepeda motor, dan juga Petani. Alasan kami kenapa tidak mau menerima lelaki, ya karena kami menginginkan kelompok kami ini semuanya perempuan. Anak bunda dua orang juga termasuk dalam anggota kelompok,” jelas wanita yang sudah dua periode memangku jabatan sebagai ketua kelompok. Untuk rapat bulanan, CU Pelangi sendiri mengadakannya di sekretariat BITRA wilayah Serdang Bedagai, Sei Sijenggi. “Setiap tanggal 5 di minggu pertama kami

adakan rapat bulanan. Agenda yang dibahas biasanya bagaimana kiat-kiat memajukan CU atau mengatasi kendala-kendala yang terdapat di kelompok. Untuk Rapat Akhir Tahun (RAT), biasanya kami melaksanakan pada tanggal lahir kelompok, 24 April. Kami juga memberikan penghargaan kepada

anggota dengan jumlah SHU terbanyak dan anggota yang paling sering meminjam berupa bingkisan kado,” papar Bunda panjang lebar. Kelompok CU Pelangi juga mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran wajib sebesar Rp 15.000,- setiap pertemuan. “Awalnya kami menyepakati Rp 10.000,- saja, kemudian sekarang lima belas ribu. Kemarin, ada saran untuk menambah lima ribu

lagi, namun saran ini masih dipertimbangkan dan belum ada kesepakatan bersama waktu pertemuan,” tuturnya. Selain uang wajib, tabungan sukarela merupakan aset yang berharga di CU Pelangi. “Jadi tabungan sukarela ini adalah uang wajib yang nilainya lebih dari yang diwajibkan. Misalnya, anggota membayar ke panitia kredit Rp 20.000,- dengan izin dari anggota tersebut, maka sisanya (senilai Rp 5,000,-) dimasukkan ke tabungan sukarela miliknya,” jelas Bunda Puteh. Saat ini, CU Pelangi sendiri sudah mempunyai 42 anggota dengan pencapaian SHU sekitar tiga juta rupiah per-tahun. Bunda Puteh mengungkapkan dengan adanya CU ini, manfaat yang dirasa sangat membantu, terutama dalam hal perekonomian keluarga. Di akhir wawancara, wanita yang juga anggota RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) ini menyematkan harapan, nantinya CU Pelangi bisa menjadi CU yang besar dan mampu menjadi solusi dalam masalah ekonomi keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak. (Andi)

Penabungan: CU Pelangi melakukan penabungan setiap bulannya dengan iuran wajib Rp. 15.000. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota sebagian besar digunakan untuk modal usaha anggotanya. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

39


Kabar Dari Kampung

Dusun IX P arit T uan Mulai Krisis Lahan P ersawahan Parit Tuan Persawahan DUSUN IX Parit Tuan, Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada musim tanam kali ini mulai mengalami krisis lahan persawahan. Pasalnya dalam kurun dua tahun terakhir ini, air di sekitar pesawahan meningkat keasamannya dan seperti berkarat sehingga kurang baik untuk pertumbuhan tanaman padi. Demikian menurut Muslim (32) warga dusun tersebut saat dijumpai Tim Pelatihan Pemetaan Partisipatif MITRA FM baru-baru ini. Muslim menambahkan dahulu sebagian besar lahan di dusun ini merupakan lahan persawahan. Namun sejak maraknya penebangan hutan bakau di hilir sungai, membuat air laut masuk ke areal persawahan. Air laut yang masuk tidak hanya asin namun juga mengandung asam akibat pembusukan sisa pohon bakau yang ditebang. Maraknya penebangan kayu bakau ini terjadi sejak 20 tahun yang lalu.

Meskipun aksi penebangan sudah dihentikan, namun dampaknya masih terus dirasakan petani hingga kini. Dari hasil survei lapangan Tim pemetaan MITRA FM terungkap bahwa sebagian lahan di dusun itu mulai beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kelapa sawit memang lebih subur dan tahan di lahan warga yang kadar keasamannya tinggi. Meskipun warga sadar bahwa sawit sangat tinggi menyerap air, namun sudah tidak ada lagi pilihan lain. Berbeda dengan Muslim, Suroto warga dusun Parit Tuan malah berpendirian tetap bertahan dengan menanam padi. Dia berpendapat jika lahan di hilir sungai cepat dihutankan kembali dan pemerintah mau menata irigasi, persoalan masuknya air laut bisa diatasi. Hal ini terbukti, sekitar delapan tahun yang lalu hasil pertanian padi meningkat karena dibangunnya bendungan klep di dusun Parit Tuan. Namun bendungan tersebut kini rusak

dimakan usia. Nampaknya bendungan tersebut tidak kuat menahan air yang masuk dari laut. Suroto menegaskan kalau kita mau bersama-sama memperbaiki kondisi hutan kita yang gundul dan dan pemerintah mau menata pengairan yang baik, tidak ada alasan para petani padi kita terpinggirkan oleh perkebunan sawit. Melalui Tim Pelatihan Pemetaan Partisipati MITRA FM, dia menyatakan siap bersama MITRA melakukan gerakan penghijauan dan penataan ruang dusun melalui pemetaan partisipatif. Warga yang hadir dalam diskusi dengan tim pemetaan di lapangan juga mengamini pendapat Suroto, jangan sampai dua atau tiga tahun yang akan datang Parit Tuan ini menjadi perkebunan sawit. (#) Penulis: Y usuf TTan an, Foker an KAMTER, Radio Komunitas MITRA FM, Hamparan Perak, Deli Serdang

Komisi C DPRD Sergai Dukung Lahir nya Lahirnya Perda P ertanian Organik Pertanian USMAN Sitorus, anggota DPRD Sergai dari Komisi C, secara tegas menyatakan kehadiran Perda Pertanian organik sangat penting bagi masyarakat tani yang berada di Serdang Bedagai. Maka saya sebagai anggota legislatif sangat yakin dengan adanya Perda ini. “Saya yakin Perda ini bisa menjadi ciri khas Kabupaten Sergei,� katanya pada panen pertanian organik di desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan beberapa waktu lalu. Sementara, Manager Jaringan Pemasaran Pertanian Selaras Alam (JAPPSA) Daniel menga40

takan, beras organik dari Lubuk Bayas telah dikonsumsi keluarga besar BITRA Indonesia dan beberapa NGO lain sejak 3 tahun lalu. Wakil Bupati Sergei, Soekirman mengucapkan terimakasih kepada petani yang percaya bahwa bertani tanpa bahan kimia dapat berhasil dengan baik seperti di Lubuk Bayas. Bahkan produksi bisa mencapai 5,3 ton/hektar padi jenis Ciherang dan Cintanur. Pada panen padi organik ini, sebanyak 70 orang petani demplot organik yang dibuat oleh kelompok tani Subur pada lahan satu hektare.

“Kelompok tani Subur dan SPSB sebagai tuan rumah penyelenggara panen organik. Lahan pertanian pangan di Desa Lubuk Bayas ini tidak kurang dari 380 hektar. April lalu ditanam 300 hektar atau 70% dari lahan pangan yang tersedia, dan 7 hektar di antaranya organik serta 3 hektar organik dengan kontrol ketat, dan hari ini panen padi organik 1 hektar,� kata Ketua SPSB, M Yamin. (yus) Y usriadi Penulis: usriadi, Radio Komunitas SAR FM Sei Sejenggi, Perbaungan, Sergai. BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011


Kampanye

“Hutan Penyangga Kehidupan” TTema ema Hari Lingk ungan Hidup Lingkungan tahun 2011 Sedunia pada adalah ””Forests: Forests: Nature at your Service Service”” dengan peringatannya akan dipusatkan di New Delhi India. Sedangkan tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2011 menjadi “Hutan Penyangga Kehidupan”. Pemilihan tema ini disesuaikan dengan tahun 2011 yang dideklarasikan PBB sebagai Tahun Hutan Int ernasional Internasional ( Int ernational YYear ear of FFores ores International orestt ). Tahun Hutan Int ernasional sendiri Internasional mengangkat tema ““Forests Forests for People ”. People”. Tema hari lingkungan hidup ini diharapkan masyarakat dunia dapat lebih peduli tentang makna akan pentingnya hutan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kepentingan semua makhluk hidup lainnya di dunia. Fungsi hutan tersebut hanya dapat tercapai bila hutan tetap terjaga kelestariannya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 untuk menposisikan hutan sebagai modal utama pembangunan nasional menuju masyarakat sejahtera dan berkelanjutan. Diharapkan seluruh masyarakat dunia khususnya Indonesia dapat berpartisipasi menjaga sumber daya alam Indonesia terutama hutan agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Lingkungan Hidup 2011 ini menekankan akan pentingnya hutan yang memiliki fungsi untuk memberikan layanan bagi kehidupan yang memiliki nilai keberlanjutan. Juga menegaskan keterkaitan antara kualitas kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem hutan. Pentingnya Hutan Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecilkecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup

berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman Luas hutan Indonesia secara de yure mencapai 133.300.543,98 ha masih terus mengalami deforestasi (kerusakan hutan) yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pemulihannya. Laju kerusakan hutan mencapai 1,17 juta hektar per tahun di Indonesia, sedangkan kemampuan pemulihan lahan yang telah rusak hanya sekitar 0,5 juta hektar per tahun. Kondisi ini berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alam di berbagai wilayah seperti banjir dan tanah lonsor, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga sumbangan pada terjadinya perubahan iklim. Padahal seharusnya hutan bukanlah sebagai ancaman kehidupan yang mendatangkan berbagai bencana namun justru mampu berperan sebagai penyangga kehidupan bagi semua, baik manusia maupun semua makhluk. Tiada yang lebih berharga daripada kehidupan yang harmonis antara manusia dan lingkungan hidupnya dimana termasuk di dalamnya adalah ekosistem tempat hidup flora dan fauna. Hal inilah yang coba diingatkan pada kita semua melalui Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) 2011. Sumber : mediaanakindonesiawordpress.com


BITRANET No. 9/ Mei - Juli 2011

Majalah Bitranet Ed 09  

Village activity and organic farming

Majalah Bitranet Ed 09  

Village activity and organic farming

Advertisement