Issuu on Google+

Daftar Isi

MAMPU

Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction

Liputan Utama - Adakah Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumahan? 2 - SPR Sejahtera Sumut Ajukan Draft Ranperda ke DPRD 3 - Nasib Pekerja Rumahan: Beberapa Catatan 3

GENDER - Tiga Peran Perempuan SADAR - Berbagai Masalah Perempuan Pekerja Rumahan

Pekerja Rumahan Bukan Pekerja Murahan

4 5

CERITA PEKERJA - Bersama Memperluas SPR SEJAHTERA 6 - CU Mempererat Ikatan Kelompok Kami 6 PERLINDUNGAN PEKERJA - Pahamilah K3 Sebelum Bekerja 7

8

Edisi 5 / September - Nopember 2016

permatanet pekerja rumahan mampu dan tangguh

Pemerintah Wajib Lindungi Pekerja Rumahan Sejak Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan, sistem kontrak dan putting-out system bagai ‘angin segar’ bagi perusahaan-perusahaan, mulai industri berskala kecil sampai perusahaan besar dan multinasional. Di sektor informal, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah perempuan pekerja rumahan di Indonesia. Sayangnya, karena cenderung terisolasi, para pekerja rumahan ini banyak yang tidak mengetahui aturan-aturan tentang ketenagakerjaan. Di lain pihak, tak sedikit pula pengusaha yang melalaikan hak-hak pekerja dan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan alasan sudah membuka peluang kerja bagi perempuan di rumahnya. Pada akhirnya, hal ini juga menyisakan banyak persoalan bagi pekerja rumahan. Misalnya status hukum yang tidak jelas, tidak adanya

perlindungan sosial, kondisi kerja yang buruk, upah rendah tetapi kerja tinggi, dan berbagai persoalan lainnya. Ironisnya, dalam kondisi yang memprihatinkan ini, muncul pula kekuatiran baru ketika masuknya wacana MEA ke Indonesia. Kelompok pekerja rumahan seolah mendapat ancaman baru karena mereka merasa tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Adalah kewajiban pemerintah untuk selalu proaktif memotivasi dan melindungi sektor pekerja rumahan ini agar bisa berkembang lebih baik. Apalagi telah dicanangkan bahwa salah satu agenda pembangunan hingga 2030 yang terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ialah menurunkan ketimpangan, yaitu guna mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

newsletter

Profil - Semua Butuh Proses

Ke depan, para pekerja rumahan pun perlu meningkatkan kapasitas dirinya, baik secara individu (meningkatkan keahlian atau keterampilan) maupun secara organisasi (membentuk serikat pekerja rumahan). Berikutnya, melalui serikat pekerja tersebut, para pekerja rumahan perlu mendorong pemerintah agar melakukan kerja-kerja kreatif yang dapat meningkatkan partisipasi pekerja rumahan dalam pembangunan. Adapun peran pemerintah antara lain: menyediakan pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok perempuan; memfasilitasi ketrampilan bagi perempuan dan penyediaan modal untuk usaha kecil (industri rumah tangga) agar dapat bersaing; membuka akes/jaringan perempuan akar rumput kepada investor lokal dan asing. Selain itu, untuk mencapai kesejahteraan pekerja rumahan di setiap daerah, pemerintah daerah harus punya inisiatif untuk membuat Perda tentang perlindungan hak-hak pekerja rumahan di segala bidang. (red)

Edisi 5: September - Nopember 2016

1


Liputan Utama

Adakah Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumahan? Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja rumahan termasuk kategori tenaga kerja yang harus memiliki jaminan sosial dan menerima upah yang layak,minimal setara dengan upah minimum yang ditentukan. Artinya negara mengakui mereka adalah pekerja karena mereka memiliki tugas, menerima penghasilan, dan terikat perjanjian kerja. Sayangnya, fakta di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Relasi antara pemberi kerja dan pekerja rumahan justru tidak diatur dalam regulasi pemerintah dan tidak diawasi oleh pemerintah. Akibatnya, persoalan jaminan sosial pun tidak diperhatikan. Pemilik usaha tidak usah repot memikirkan asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, serta tanggung jawab lainnya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Direktur Bitra Indonesia Wahyudi menilai, pemerintah harus secepatnya menyelesaikan regulasi khusus tentang jaminan sosial, sebab bila berlarut-larut akan ada perdebatan panjang terkait pemberian jaminan sosial untuk pekerja rumahan. Menurutnya, kalangan pengusaha kemungkinan akan menolak

2 Edisi 5: September - Nopember 2016

jika harus menyertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. “Ini industri yang melibatkan pemilik modal, pasar, dan efisiensi pengeluaran pengusaha. Ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah,” katanya. Koordinator Program Trade Union Rights Center (TURC), I Gede Pandu, mengatakan, pemerintah perlu menerbitkan regulasi, semisal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang melindungi pekerja rumahan yang posisinya sangat rentan. Dalam regulasi itu pemerintah bisa menetapkan agar upah yang diterima pekerja rumahan minimal bisa mendekati upah minimum. Lalu, wajib mendapat perlindungan K3 dan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami mendesak pemerintah menerbitkan peraturan yang spesifik tentang pekerja rumahan,” katanya. Menurut Dardiri Dardak, Perwakilan Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), pekerja rumahan seperti tersembunyi dan jauh dari perhatian pemerintah. “Berbagai pihak harus terus membangun dialog dengan pemerintah maupun lembaga

legeslatif untuk penyusunan regulasi yang mengatur pekerja rumahan,” ujarnya. Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Surabaya Dian Noeswantari tidak ragu menyebut praktik kerja rumahan adalah perbudakan modern. “Harusnya, pemerintah bisa melindungi mereka dan menjamin terpenuhinya hak normarif mereka, termasuk hak atas jaminan kesehatan,” kata Dian. Diolah dari berbagai sumber

Penerbit: Yayasan BITRA Indonesia Medan Pimpinan Umum: Wahyudhi Pimpinan Redaksi: Erika Rosmawati Dewan Redaksi: Rusdiana, Iswan Kaputra, Hawari Hasibuan Redaktur Pelaksana: M. Ikhsan Reporter: Juhendri Chaniago, Diana Silalahi, Dewi B Tampubolon, Misdi S. Layout & Fotografer: Anto Ungsi Manajemen Pelaksana: Icen Sirkulasi: Berliana Siregar, Fira Handayani Redaksi: Jl. Bahagia By Pass No. 11/35 Medan - 20218 Telepon: 061-787 6408 Fax: 061-787 6428 Email: bitra@indosat.net.id

Jurnalis PERMATAnet dalam melaksanakan tugasnya tidak dibenarkan menerima amplop atau imbalan apapun. Bagi masyarakat yang melihat dan dirugikan, silakan menghubungi redaksi dan menggunakan hak jawabnya.


da Jaminan Kerja Pekerja Rumahan agar mendapatkan kesejahteraan,” ujarnya. Direktur Bitra Indonesia Wahyudhi mengatakan, Bitra mendampingi serikat pekerja rumahan karena melihat kondisi pekerja tersebut yang tidak mendapatkan hak-haknya. Untuk itu, Bitra telah membentuk tim perumus pembuatan draft perda terkait pekerja rumahan, yang terdiri dari Bitra,

Dari diskusi-diskusi yang dilakukan SPR Sejahtera Sumut dengan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun NGO perduli pekerja rumahan, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperjuangkan nasib pekerja rumahan. Beberapa catatan penting tersebut antara lain: 1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya menggolkan Perda yang diusulkan Bitra bersama-sama dengan pekerja rumahan serta didukung oleh Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan MAMPU, dengan catatan usulan struktur Perda sebagai berikut: Bab I: INTA (Ijin

Ketenagakerjaan); Bab 2: Pengawas Ketenagakerjaan; dan Bab III: Perlindungan Pekerja Rumahan. 2. Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia adalah Basic Policy yang memberi peluang menggunakan azas sebagaimana tertuang dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila dan UUD RI 1945 (Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 28D (2). Intinya dasar hukum ini bisa dari UU 1945 yang menjadi filosofi yuridis dalam menyusun kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Rumahan. 3. Kekacauan logika rumusan UUK yang lahir tanpa naskah akademik membuat posisi tawar PR le-

Nasib Pekerja Rumahan: Beberapa Catatan

mah. UUK belum mengkover tentang kehidupan yang layak dan pemerataan pekerjaan. 4. Pekerja rumahan bisa memanfaatkan pasal-pasal yang mendukung tentang HAM, misalnya soal ada unsur pekerja, upah, dan hubungan kerja. 5. Berdasarkan UU No. 13, status PR masuk ke formal atau PKWWT. Jika dilihat, pekerjaan ini memang memberi lapangan pekerjaan tapi dengan upah 700 rupiah/kodi tidak manusiawi dan itu harus diperjuangkan. 6. Agar kesejahteraan PR lebih baik maka perlu pengawasan, sosialisasi dan pengaturan tentang pekerja informal. 7. BAPPEDA Sumatera Utara mendukung upaya Disnaker sebagai mitra kerja untuk memasukkan Ranperda tentang Perlindungan Pekerja Rumahan pada rencana Tahun 2016. Edisi 5: September - Nopember 2016

3

Liputan Utama

Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera Sumatera Utara bersama dengan Aliansi Advokasi Kebijakan Pekerja Rumahan Sumatera Utara yang terdiri dari SP/SB dan NGO dengan didampingi Bitra Indonesia, Oktober 2016, mengajukan draft usulan Peraturan Daerah (Perda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Dalam Ranperda tersebut, SPR Sejahtera Sumut berharap agar para pekerja rumahan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Misalnya soal gaji, keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan jaminan lainnya. Menurut Juliani, Wakil Ketua SPR Sejahtera Sumut, selama ini pekerja rumahan mendapatkan upah kecil dan jam kerja yang tidak menentu. Pekerja hanya diberikan bahan mentah, sedangkan alat produksi dan risiko kerja ditanggung sendiri. “Untuk itu kami meminta pemerintah melalui DPRD Sumut membuat Per-

Liputan Utama

SPR Sejahtera Sumut Ajukan Draft Ranperda ke DPRD

serikat buruh, dan pekerja rumahan. “Kami usulkan draft perda ini ke DPRD Sumut dan berharap mendapat dukungan. Selama ini belum ada perda yang mengatur kesejahteraan pekerja rumahan,” katanya. Ketua Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qadri Marpaung menyambut baik dan sangat mendukung usulan draft perda terkait kesejahteraan pekerja rumahan tersebut. Dia juga berharap Badan Pembentukan Perda Daerah (BPPD) DPRD Sumut secepatnya memproses agar bisa disahkan menjadi perda. “Perda ini nanti akan mengikat pengusaha untuk memberi perlindungan kepada pekerja rumahan,” jelasnya. (jc)


Gender

Tiga Peran Perempuan

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit perempuan/ibu rumah tangga yang melakukan tiga perannya, yaitu peran produktif (bekerja menghasilkan uang), reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui) dan sosial (misal: pengajian, menjenguk tetangga yang sakit). Sedangkan laki- laki/suami biasanya hanya melakukan peran produktif (bekerja) saja. Begitupun, masih adanya anggapan sosial (budaya Patriarkhi) yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menyebabkan ketiga peran perempuan ini cenderung termarginalkan. Malah tanpa sadar perempuan telah mengalami perlakuan yang mengarah kepada perlakuan yang diskriminatif, seperti beban ganda, streotype, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan (ekonomi, fisik, psikis). Hal ini terungkap dalam pelatihan Gender Dasar Bagi Pekerja Rumahan yang diadakan Bitra Indonesia pada Oktober 2016, di Medan. Kegiatan yang merupakan agenda Mitra Mampu ini diikuti oleh

4 Edisi 5: September - Nopember 2016

para kelompok pekerja rumahan dari berbagai sektor di beberapa wilayah, seperti Kelompok Sektor Pencabut Tikar, Peraut Lidi, Pembungkus Lotre, Pengepak Dupa, Penjahit Sarung bantal, Penokok Emping dan Pembukus Sendok Es krim. Menurut Siska Barimbing, fasilitator pelatihan yang juga seorang aktivis perempuan, rata-rata kekerasan dalam rumah tangga terjadi seperti siklus yang berulang. “Untuk itu, kepada ibu-ibu, setelah pelatihan ini jangan langsung melakukan perlawanan kepada suami, harus dengan pendekatan perlahan agar suami mau membantu pekerjaan rumah tangga,” jelasnya. Sebelumnya, dalam sambutannya, Direktur Bitra Indonesia Wahyudi menyampaikan bahwa suami tidak akan kehilangan kehormatan atau kewibawaan apabila membantu pekerjaan istri. “Pelatihan ini diadakan bukan untuk mengajari para perempuan untuk membantah/menentang suami, tetapi lebih kepada mendiskusikan kepada laki-laki (suami) tentang

kerjasama, dan harus pelan-pelan didiskusikan,” katanya. Sebenarnya, tambah Wahyudi, kalau pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan perempuan dihitung dengan uang, ditambah lagi dengan penghasilan perempuan dari bekerja maka penghasilan perempuan lebih banyak daripada penghasilan laki-laki (suami). “Perhitungan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi membangun kebahagiaan rumah tangga dari rumah sendiri. Jadi, bila saling membantu pasti akan tercipta kebahagiaan rumah tangga/ keluarga,” tambahnya. Mery, salah seorang peserta asal Kota Bangun mengaku senang mengikuti pelatihan gender ini. Menurutnya, pelatihan ini sangat membuka wawasannya tentang gender. “Dulu, apa pun yang dihadapi di rumah kita anggap biasa. Ssetelah pelatihan ini, saya jadi tahu bahwa saya mengalami beberapa kekerasan tanpa saya sadari. Padahal, suami istri harus ada kesepakatan, keterbukaan, agar rumah tangga damai,” ujarnya. (jc)


Pekerja rumahan terdapat di hampir semua daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan, dan hampir di semua sektor pekerjaan. Dari beberapa penelitian yang dilakukan para aktivis dan akademisi perduli perempuan, ditemukan berbagai masalah tentang kerentanan perempuan pekerja rumahan, antara lain: Invisibility (ketersembunyian/ ketidak-nampakan) dan secara hukum tidak jelas. Karena peran domestik perempuan, pekerja rumahan dianggap sebagai pekerjaan sambilan. Tidak adanya pengakuan diri sebagai pekerja dan mereka tidak terdaftar dalam data statistik sebagai pekerja ini, maka undang-undang ketenaga-kerjaan pun tidak mengcover mereka dalam perlindungan ketenaga-kerjaan dengan jelas. Berikutnya, tidak ada jaminan/ perlindungan sosial. Karena kontribusi pekerja rumahan dalam proses produksi tidak diketahui, pemerintah tidak memperhatikan mereka. Jika terjadi kecelakaan pada saat mereka melakukan produksi ba-

rang, semua resiko ditanggung oleh pekerja sendiri. Rumah sebagai tempat tinggal berfungsi sebagai tempat kerja dengan segala keterbatasan kondisinya dan tidak dihitung dalam biaya produksi. Selain barang yang harus dikerjakan, pengusaha tidak memberikan bahan atau alat lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Mau tidak mau, pekerja rumahan harus menyediakan sendiri alat-alat/bahan produksinya. Tidak adanya kontrak kerja tertulis (hanya kontrak kerja lisan) sangat melemahkan posisi pekerja rumahan. Sehingga tidak ada jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan keberlangsungan bekerja bagi pekerja rumahan. Pekerja rumahan juga dibayar tidak berdasarkan waktu kerja mereka, melainkan per unit yang mereka selesaikan dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pengusaha, tanpa bonus, upah lembur dan tidak ada Tunjangan Hari Raya. Secara umum, pekerja rumahan bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari

(lembur). Tidak ada waktu libur/ cuti yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai pekerja. Salah satu risiko yang harus ditanggung oleh perempuan pekerja rumahan adalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengikut-sertakan anak dalam penyelesaian pekerjaannya. Majikan/ pengusaha tidak melakukan supervisi terhadap aktifitas pekerja rumahan. Selama ini tidak ada organisasi khusus bagi perempuan yang berprofesi sebagai pekerja rumahan. Pekerja rumahan juga tidak memiliki akses pasar dan sulit memperoleh akses modal. Ditambah lagi ketrampilan yang sangat terbatas dan kurang menguasai teknologi. Masalah-masalah di atas bertentangan dengan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja yang telah diratifikasi oleh pemerintah Belanda tahun 1933, Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999, serta hak ekonomi yang diatur dalam Perjanjian Internasional mengenai ekonomi Sosial dan Budaya yang diratifikasi juga oleh Pemerintah Indonesia. Sumber: www.mwpri.or.id

Edisi 5: September - Nopember 2016

5

Sadar

Berbagai Masalah Perempuan Pekerja Rumahan


Cerita Pekerja

BERSAMA MEMPERLUAS SPR SEJAHTERA

Cerita Pekerja

Perempuan berdarah Melayu yang sering dipanggil Wak Andak ini bernama Hasnidah (50 tahun), istri dari Hamdan almarhum. Sekarang dia tinggal bersama anaknya di Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang, dan sudah hampir setahun bekerja sebagai pengisi dan pembungkus pipet (sedotan untuk air minum kemasan). Setiap hari, Wak Andak bekerja sekitar 8-9 jam dan kadang dia bisa menyelesaikan 1 goni pipet dengan upah Rp 8.000. Jadi setiap minggunya Wak Andak akan menerima gaji sebesar Rp 50.000 – Rp 60.000. Sebagai anggota Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera (SPR Sejahtera) yang sudah bercucu, Wak Andak masih tetap bersemangat untuk mengembangkan organisasi-

nya. Menurutnya, SPR Sejahtera ini sangat penting bagi seluruh pekerja rumahan khususnya di Sumatera Utara karena serikat ini mendorong pekerja rumahan untuk maju terus dan juga mengangkat derajat pekerja rumahan. “Dengan berorga-

nisasi, selain menambah wawasan, semangat kerja juga meningkat,” tuturnya. Kini, bersama Bu Mislam (Ketua SPR Sejahtera DPC Deli Serdang), Wak Andak bahu-membahu dalam mengorganisir pekerja rumahan. Menurutnya, pekerja rumahan yang lain juga sudah tertarik untuk bergabung. “Saya yakin seluruh anggota SPR Sejahtera dapat bersama-sama memperluas serikat,” katanya. (dbt)

CU Mempererat Ikatan Kelompok Kami

6 Edisi 5: September - Nopember 2016

Namanya Memfi Dianti, berusia 34 tahun dan telah memiliki 3 anak. Sehari-harinya dia bekerja sebagai penjahit dompet. Menurut perempuan yang tinggal di Desa Paya Bakung, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang itu, keterampilan menjahit dompet ini dia pelajari dari tetangganya, dengan membayar uang Rp 300.000. Perempuan yang kerap dipanggil Yanti itu pun belajar selama 3 bulan sampai mahir. Setelah mahir, dia dipercaya oleh agen produksi dompet untuk mengerjakan sendiri. Kini, sudah 8 tahun Yanti bekerja sebagai penjahit dompet, upahnya sekitar Rp 30.000 – Rp 50.000 dengan 8-9 jam kerja per harinya.

Selain menjahit dompet, istri Sudarso itu juga aktif berorganisasi, sebagai sekretaris di Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera cabang Deli Serdang. Menurut Yanti, organisasi ini memberikan pengaruh positif bagi pribadinya, yaitu wawasannya jadi bertambah. “Tak cuma itu, kini, di kelompok juga sudah ada Credit Union yang dibentuk Januari 2016 lalu, namanya CU Payabakung dengan anggota 11 orang,” ujar perempuan yang mengaku hanya tamatan SLTP ini. Meskipun simpanan CU jumlahnya masih Rp 1.000.000, tapi saham CU itu dirasakan sudah cukup membantu anggota CU yang membutuhkan uang. Menurut Yanti, CU ini sangat membawa pengaruh positif bagi kelompoknya. “CU ini semakin mempererat hubungan di antara kami,” ungkapnya. (dbt)


Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan satu bagian dari perlindungan tenaga kerja yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan, dengan tujuan agar setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya; serta setiap sumber produksi dapat dipakai, dipergunakan secara aman dan efisien, sehingga proses produksi berjalan lancar. Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam usaha berproduksi khususnya para pengusaha dan tenaga kerja diharapkan dapat mengerti dan memahami serta menerapkan K3 di tempat masing-masing. Adapun indikator K3 meliputi: 1) Faktor manusia/pribadi, misalnya kurangnya kemampuan fisik, mental dan psikologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan stress serta motivasi yang tidak

cukup; 2) Faktor kerja/lingkungan, yaitu tidak cukup kepemimpinan dan pengawasan, rekayasa, pembelian/pengadaan barang, perawatan, standar-standar kerja dan penyalahgunaan; 3) Lingkungan kerja, dalam hal ini menyangkut kondisi kerja, suhu, penerangan, dan situasinya; 4) Alat kerja dan bahan: merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang; dan 5) Cara melakukan pekerjaan, yaitu cara-cara yang biasanya dilakukan pekerja dalam melakukan semua aktifitas pekerjaan. Penjaminan serta perlindungan tenaga kerja sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi diberikan kepada setiap pekerja yang ada di Indonesia, termasuk kepada para pekerja rumahan. Selain jumlah pekerja rumahan yang makin meningkat, mencapai angka

Diolah dari berbagai sumber

Edisi 5: September - Nopember 2016

7

Perlindungan Pekerja

Pahamilah K3 Sebelum Bekerja

2.593.399 orang, diantaranya pekerja anak berjumlah 688.132 (Survey ILO-IPEC 2003), UU No. 13/2003 belum secara eksplisit memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rumahan. Dua hal yang kerap menjadi penyebab kecelakaan kerja, yaitu perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Berdasarkan data Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman sebagai berikut: sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, kondisi badan yang lemah. Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghindari terjadinya lima perilaku tidak aman yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, pahamilah K3 dan pakailah cara-cara kerja yang benar, tenang dan tidak ceroboh dalam segala hal jika akan memulai bekerja.


Profil

Semua Butuh Proses

Kini, Bu Siah mengaku bersyukur karena telah berani menjelaskan pendapatnya ... “Asal sabar, tetap semangat dan mau berjuang untuk pekerja rumahan�.

Samsiah Harahap, perempuan pekerja rumahan berdarah Batak asal Tapanuli Selatan itu, sehari-harinya bekerja menganyam kawat panggangan. Bersama puluhan perempuan lain di Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, ibu berusia 32 tahun dengan 2 orang anak laki-laki ini harus menyelesaikan beberapa kodi anyaman kawat panggangan, dengan upah Rp 5.000 per kodi. Sebelumnya, awal merantau ke Deli Serdang 15 tahun lalu, perempuan yang

8 Edisi 5: September - Nopember 2016

kerap dipanggil Bu Siah itu pernah bekerja sebagai pegawai salon. Tetapi sejak dia menikah dan memiliki anak, dia memutuskan berhenti bekerja karena gajinya sebagai tukang salon sangatlah kecil dibandingkan biaya menitipkan anaknya yang saat itu masih bayi. Beberapa tahun berhenti bekerja, Bu Siah pun merasa bosan karena tidak memiliki kegiatan di rumah, sementara masalah keuangan rumah tangga juga harus dipikirkannya. Akhirnya Bu Siah mengikuti jejak tetangganya, bekerja di rumah seba-

gai penganyam kawat panggangan. Ketika itu upahnya Rp 1.200 per kodi, upah menganyam kawat panggangan yang ukurannya paling kecil. Suatu hari, pada Mei 2014, saat Bu Siah menganyam kawat panggangan di dalam rumahnya, dia didatangi Dewi, staf lapangan Bitra Indonesia untuk berdiskusi soal pekerja rumahan yang digelutinya. Sayangnya, saat Bitra mengundangnya untuk ikut diskusi bersama penganyam kawat lainnya, Bu Siah tidak bisa hadir. Belakangan Bu Siah menjelaskan bahwa dia dilarang oleh suaminya, yang menganggap diskusi-diskusi seperti itu hanya buangbuang waktu dan tidak bermanfaat. Namun, pada kesempatan lain, rasa penasarannya yang besar membuat Bu Siah diam-diam menghadiri diskusi bersama pekerja rumahan penganyam kawat lain. Alhasil, pada Juni 2014, Kelompok Penganyam Kawat Melati pun dibentuk dan Bu Siah ikut sebagai anggota. Bahkan pada Agustus 2014, Bu Siah dipercaya sebagai sekretaris kelompoknya. Sejak menjabat sebagai sekretaris, Bu Siah makin antusias mengikuti setiap diskusi tentang pekerja rumahan. Begitupun, suami Bu Siah masih belum mendukung kegiatannya ini, bahkan terkesan melarangnya untuk terus berorganisasi. Makanya, beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan tidak bisa dia hadiri karena tidak diperbolehkan suaminya. Tak patah semangat, awal April 2015, Bu Siah memberanikan diri untuk ikut pada pelatihan dan pendidikan gender bagi pekerja rumahan dan keluarga pekerja rumahan yang diadakan Bitra. Dari kegiatan ini, Bu Siah mulai memahami peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Kini, Bu Siah mengaku bersyukur karena telah berani menjelaskan pendapatnya dan memberitahukan berbagai aktivitasnya di organisasi SPR kepada suami. Lambat-laun suaminya pun sudah mulai memahami dan mendukung berbagai kegiatannya. Selain mendapat dukungan suami, oleh teman-temannya Bu Siah kini juga dipercaya sebagai bendahara SPR DPC Deli Serdang dan pernah ikut menjadi tim perumus Ranperda Perlindungan Pekerja Rumahan yang diajukan ke DPRD Sumut beberapa bulan lalu. Perubahan ini sontak membuat orangorang di sekeliling Bu Siah terkejut. Terutama orang-orang yang tadinya berpikir, mustahil kalau suami Bu Siah mendukung kegiatannya. Tapi Bu Siah sudah membuktikan bahwa hal seperti itu tidaklah mustahil untuk diubah. Semua butuh proses. “Asal sabar, tetap semangat dan mau berjuang untuk pekerja rumahan, proseslah yang menentukan hasilnya,� ujarnya. (dbt/ jc)


Permatanet edisi 5