Newsletter Permatanet Edisi 2

Page 1

Daftar Isi

MAMPU

Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction

Liputan Utama - Status Hukum Pekerja Rumahan Melalui Perda? 2 - SPR Sejahtera Desak Pemprov Sumut Membuat Perda 3

Pekerja Rumahan Bukan Pekerja Murahan

SADAR - Rekomendasi Urgensi Perda Perlindungan Pekerja Rumahan 4 GENDER - Laki-laki Juga Perlu Paham Gender 5

CERITA PEKERJA - Kini Saya Tahu K3 6 - Suryani: “Saya Sangat Ingin Menjadi Pengurus SPR Sejahtera� 6

PERLINDUNGAN PEKERJA - K3 Sebagai Kesadaran Pekerja Rumahan 7 Profil - Aku Ingin Jadi Pemimpin Bagi Anak-Anak

8

permatanet pekerja rumahan mampu dan tangguh

Urgensi Perda dan Pelatihan Kapasitas

Bagi Pekerja Rumahan Pekerja Rumahan merupakan fenomena yang kian marak di Indonesia. Jenis pekerjaan ini mayoritas dilakukan oleh perempuan, terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan Organisasi Non Pemerintah sebagai Mitra ILO MAMPU. Berdasarkan data penelitian NGO tersebut, tahun 2015, jumlah pekerja rumahan perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan upah maksimum Rp 200.000 setiap minggunya setara dengan Rp. 800.000 sebulannya, sangat jauh dibawah upah minimum propinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp. 1.625.000. Ironisnya, tidak adanya perlindungan dan pengakuan hukum dari pemerintah terhadap pekerja rumahan di Indonesia terlihat dari tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai

pekerja rumahan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan para pekerja rumahan untuk mendapatkan kejelasan status atas hubungan kerja serta hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapatkan. Sementara itu, sebagai pekerja yang sampai saat ini belum diakui statusnya secara formal, pekerja rumahan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Malah permasalahan pekerja rumahan semakin kompleks antara lain: Invisibility/tersembunyi (lokasi bekerja pekerja rumahan berada di rumah dan di lingkungan yang sulit terjangkau dan tersembunyi); Status hubungan kerja tidak pasti (pekerja rumahan melakukan pekerjaan dengan kontrak lisan atau tidak tertuang di dalam sebuah kontrak

newsletter

Edisi 2 / Nopember 2015 - Januari 2016

tertulis); Kondisi kerja buruk; Upah rendah; Posisi tawar lemah; Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak tersedia; Perlindungan jika terjadi perselisihan tidak ada; Belum Terorganisir; Waktu kerja tidak jelas; dan Menanggung Resiko terhadap kerusakan kerusakan Produk. Oleh sebab itu, hal yang paling mendesak adalah harus adanya pengakuan hukum yang eksplisit terhadap pekerja rumahan sebagai kategori pekerja khusus di dalam undang- undang dan peraturan Indonesia. Pendek kata, perlu adanya dorongan terhadap pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumahan dalam bentuk kebijakan/peraturan, seperti Perda, misalnya. D i sa m p i n g i tu , g u n a meningkatkan kapasitasnya, perlu adanya pelatihan-pelatihan dasar untuk pekerja rumahan, seperti yang dilakukan Bitra, misalnya Pelatihan Gender; Pelatihan K3; Pelatihan Organisasi; dan Pelatihan Pengetahuan Hukum. (red) Edisi 2: Nopember 2015 - Januari 2016

1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.