Majalah Insight: Demokrasi dan HAM, Diam-diam Dibungkam! | Edisi Desember 2022

SEKACIP PINANG

Insight Mate yang budiman, tahun sudah berganti. Zaman sudah berubah. Mudah-mudahan setiap dari kita senantiasa diberikan keberkahan atas hal-hal baik yang telah dilakukan dan selalu diberikan kekuatan untuk menjalani serangkaian rencana baik kita di masa depan.

Pertama-tama, atas nama redaksi, kami memohon maaf atas keterlambatan penerbitan majalah edisi Desember 2022 ini. Seharusnya majalah ini dapat merangkum dan dapat menjadi semacam recap atas berjalannya tahun 2022 dalam sudut pandang demokrasi dan HAM. Meskipun lewat tenggat, semoga sajian sederhana ini bisa tetap dinikmati. Seperti kata orang: Better late than never, kan?

Kedua, tema majalah Edisi Desember 2022 ini ialah “Demokrasi dan HAM, Diamdiam Dibungkam!”. Kami percaya bahwa iklim intelektual dan pergerakan akan tumbuh subur dan semakin subur apabila demokrasi sebagai bingkai dirawat dengan baik. Masalahnya, tahun 2022 merupakan tahun pembuktian

bahwa nampaknya ‘Demokrasi dan HAM’ itu sendiri hanyalah jargon jualan. Tidak benar-benar hidup dan dilaksanakan utuh.

Kita bisa sebutkan peristiwa-peristiwa dari demokrasi dan HAM yang dicederai itu. Mulai dari yang paling menggelitik seperti mematikan microphone saat rapat sampai yang mengenaskan seperti tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan yang bahkan sampai saat ini belum kunjung menemukan titik terang. Bangsa ini terlalu takut menjadi benar sampai lupa bahwa di atas kepentingan-kepentingan yang ‘tidak terlihat’ itu, juga terdapat hajat hidup orang banyak.

Oleh sebab itu, selain sebagai upaya menyerahkan ‘rapor merah’, majalah Insight edisi Desember 2022 ini hadir sebagai usaha melakukan refleksi atas serentetan peristiwa demokrasi dan HAM di Indonesia--agar di tahun-tahun berikutnya kita tidak menambah jumlah banyak buruk peristiwa. Selamat menikmati!

Billahi fii sabilil haq, Fastabiqul khairat.

Penanggung Jawab Farhan Effer Dalimunthe | Pemimpin Umum Muhamad Bukhari Muslim | Pimpinan Redaksi Brilliant Dwi Izzulhaq | Editor Abdurrauf Said, Ahmad Faris Mu’tashim | Reporter Ainun Ilma | Layouter Brilliant Dwi Izzulhaq | Desainer Muhammad Rafi Alhafizh, Hamzah Yahya

ISU

Demokrasi dan HAM, Diam-diam Dibungkam!

Sebagai rapor, ini tentu merupakan rapor merah. Pada hari-hari depan, kita berharap pemerintah dapat segera berbenah dan mengentaskan segala permasalahan di atas. Terutama terkait kebebasan sipil, baik kebebasan berkeyakinan dan kebebasan bersuara.

KABAR DARI CIPUTAT

IMM Ciputat Angkat Isu KUHP Bagi Milenial

Launching Majalah Digital, IMM Ciputat Soroti Relevansi Ormawa

PK. IMM Ushuluddin 20222023 Laksanakan Rapat Kerja

Bentuk Kepengurusan Aktif dan Progresif, IMM PK. FEIS Gelar Rapat Kerja

Gandeng Dinas Koperasi dan UKM, IMM Ciputat Gelar Pelatihan Kewirausahaan

DAFTAR

OPINI

Autentisitas dan Sikap Munafik: Pandangan Jean Paul Sartre

Tahun Baru dan Resolusi Berpikir Baru

Demokrasi dalam Kungkungan Oligarki

Sami’na Wa Atho’na dan Kebekuan Berfikir

DAFTAR ISI

SERBA-SERBI KOLOM PAKAR QNA

Fenomena Overproud: Narsis Atau Cemas?

Jika mengacu pada teori Adler, mereka yang kerap melemparkan kata overproud ke orang lain tanpa memahami konteks merasa cemas karena menganggap dunia selalu berputar dan berpusat padanya..

Kereta Demokrasi Kita

Demokrasi seharusnya menyediakan lingkungan utama untuk perlindungan bagi warga negara dan realisasi penegakan hak asasi manusia. Demokrasi bukan romantika ideal yang otomatis timbul ketika dipilih. Ia harus diperjuangkan.

Menakar Demokrasi dari Sudut Pandang Lain

Mahasiswa itu dalam komunitas yang lebih luas bisa menyatukan potensi seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia ini menjadi satu visi bersama untuk memandang proses demokrasi ini.

Maka penyusun menjawab sektor yang diuntungkan ialah consumer goods, dengan asumsi awal kebutuhan manusia tidak akan mati selama peradaban manusia itu masih ada, walaupun ada resesi ataupun krisis ekonomi lainnya.

DEMOKRASI DAN HAM, DIAM-DIAM DIBUNGKAM!

“Menggunting” Kebebasan

Tinggal menghitung hari, 2022 akan segera meninggalkan kita. Tentu ada banyak hal yang mesti kita evalusasi, di antaranya cara kita berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru runtuh, kita resmi mendeklarasikan era baru yang kita sebut era Reformasi. Era yang kita niatkan sebagai manifesto atau kebangkitan kebebasan.

Pada masa-masa awal kita menikmati betul zaman kekebasan tersebut. Kebebasan bersuara dan berpendapat diberikan selebar-lebarnya. Kebebasan berserikat dijamin. Makanya lahir banyak partai politik. Namun per hari ini, kebebasan yang kita rayakan tersebut seolah kita “gunting”. Menjelang perpisahan dengan tahun 2022, kita dihadiahkan “RKUHP” oleh wakil yang katanya mendapat mandat dari kita.

Pada KUHP yang baru tersebut, kita mendapati kebebasan kita seolah dibatasi dan dikebiri. Sebagai contoh pada pasal 218. Pasal ini merupakan pasal yang di kemudian hari bisa bermasalah. Pasalnya terdapat ambiguitas di dalamnya. Isi dari pasal tersebut berbicara tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Hanya saja ada yang belum terang pada kasus ini. Apa saja tanda-tanda kalau seseorang menghina presiden dan wakil presiden? Tolak ukur apa yang kelak digunakan pemerintah dalam membedakan antara kritik dan penghinaan?

Kita khawatir bahwa penilaian yang kelak dibuat pemerintah bersifat bias.

Muhamad Bukhari Muslim

Sehingga kritik bisa saja masuk ke dalam kasus menghina. Karenanya pemerintah perlu mengclear-kan dan menjelaskan masalah ini secara gamblang kepada rakyat.

Demokrasi Indonesia Kita tentu mafhum bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun sejauh apa nilai-nilai demokrasi itu kita terap dan jalankan, kita tentu berbeda pandapat. Kami pribadi cenderung menilai bahwa demokrasi Indonesia mengalami penurunan secara kualitas. Seperti data demokrasi dunia yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU), nama-nama yang menempati 10 besar sebagai negara demokratis adalah: Norwegia, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Islandia, Denmark, Irfandia, Taiwan, Australia dan Swiis. Adapun Indonesia menempati posisi ke-52. Indonesia masih berada di posisi yang cukup rendah. Dalam rilis yang dikeluarkannya, EUI mengelompokkan negara-negara dunia ke dalam empat kategori, pertama, demokrasi penuh (full democracy), kedua demokrasi cacat (flawed democracy), ketiga, rezim hibrida (hybrid regime) dan terakhir, rezim otoriter (authoritarian).

Dari empat kategori tersebut, Indonesia dikelompokkan sebagai negara dengan sistem demokrasi

Majalah Insight | EDISI desember 2022

yang cacat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan EUI menilai demikian. Di antaranya ialah dengan melihat melemahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, kurangnya partisipasi politik masyarakat dan kinerja pemerintah yang belum maksimal.

Dari semua faktor di atas, benang merahnya ialah masyarakat kurang diberi kesempatan yang luas dalam mengisi demokrasi. Padahal, seperti sering ditandaskan oleh Abraham Lincon, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat harus senantiasa ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.

Namun dalam realitanya, kekuasaan rakyat justru sering “diabaikan”. Sampai kini, misalnya, presidential threshold atau ambang batas parlemen masih saja memasang standar yang tinggi. Padahal standar dan kualifikasi yang tinggi tersebut hanya akan membuat demokrasi Indonesia dikuasai dan dimainkan oleh beberapa pihak. Dengan presidential threshold semacam itu, maka partai yang cenderung bermain di Pemilu hanya partai-partai yang besar dan kuat. Ambang batas membuat mereka lebih mudah mempertahankan posisi dan kekuasaannya. Inilah, yang dalam beberapa pandangan

pengamat politik, dinilai sebagai pintu berkuasanya oligarki.

Oleh karenanya salah satu syarat untuk membuat demokrasi berjalan sehat adalah dengan memberikan tempat dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat sipil. Baik dalam mengisi ataupun mengawas demokrasi. Suara-suara kritis tidak boleh dibungkam. Sebaliknya ia harus dipandang sebagai hal yang positif dan konsekuensi dari demokrasi. Pemimpin yang tidak ingin dikritik, adalah pemimpin yang tak sesuai dengan alam demokrasi. Pemerintah yang hari ini dpimpin oleh Presiden Jokowi tidak boleh melanggengkan citra budaya politik Indonesia yang anti kritik. Presiden harus mematahkan stigma ini. Dengan apa? Yakni dengan tidak menakut-nakuti dan “meneror” mereka yang bersuara lantang.

Melemahnya Oposisi

Selain beberapa masalah krusial di atas, hal lain yang juga menandakan betapa mundurnya demokrasi Indonesia adalah dengan melemahnya oposisi. Partai-partai yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan, dicoba ditarik ke dalam dengan sistem “asal semua dapat”. Ini tentu tidak baik dan sehat. Karena pemerintah selaku pemangku kebijakan akan sepi dari kritik dan pengawasan.

Semuanya nurut dan bersikap apa kata pemerintah.

Dari beberapa kejadian yang terjadi di partai politik, terlihat ada semacam keinginan dari pemerintah untuk “membonsai” partai-partai oposisi. Prabowo Subianto, rival Jokowi ketika Pilpres, ditarik masuk ke dalam kabinet. Padahal, dengan beradanya Prabowo di luar pemerintahan, masyarakat berharap oposisi akan kuat. Namun Prabowo sepertinya tidak kuat dengan posisi tersebut. Goda rayu kekuasaan dirasa lebih menggiurkan. Begitu pun dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan Amien Rais. Sejak awal berdirinya, partai ini selalu tampil dengan langgamnya yang kritis terhadap pemerintah. Akan tetapi semuanya berbeda ketika PAN menggelar Kongres di Kendari dan mengeluarkan nama Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dua periode.

PAN segera berbalik arah dan menyatakan

dukungannya kepada pemerintah. Sebagai imbalannya, PAN kemudian diajak bergabung dengan mengambil posisi Menteri Perdagangan. Padahal, posisi PAN yang berbalik arah justru berbahaya bagi konstituennya. Suara-suara mereka ditakutkan raib. Karena sejak awal konstituennya menginginkan PAN tampil sebagai partai yang melakukan controlling terh-

adap kekuasaan.

Mengawal Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan berkeyakinan juga tampaknya belum menjadi perhatian serius pemerintah. Slogan “inklusif dan toleran” yang selama ini disuarakan dan digelorakan hanya berhenti sebatas slogan. Sebab pemerintah belum menunjuk

Majalah Insight

kan aksi-aksi nyatanya dalam membela kebebasan berkeyakinan yang sejatinya dijamin oleh konstitusi. Pemerintah terlihat belum tegas dalam menghadapi dan menyikapi “polisi-polisi keyakinan”.

Dalam beberapa waktu belakangan, kita masih mendapati perilaku-perilaku intoleran yang bertentangan dengan semangat kebebasan ber-

keyakinan. Di antara kasus tersebut ialah ikut andilnya Wali Kota Cilegon dalam menandatangi penolakan pembangunan Gereja. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nasib sebuah kota bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak berwatak pluralis? Pemerintah yang seharusnya menjadi “tenda besar” bagi rakyatnya malah bersifat diskriminatif dan menindas seba-

gian rakyatnya.

Begitu pun dengan yang terjadi di Timor Tengah Utara (TTU), NTT. Terjadi pelarangan pembangunan musalla di sana. Karena itu di antara sekian banyaknya kasus intoleran tersebut, apa langkah pemerintah dalam mengatasinya? Pemerintah harus memerhatikan masalah intoleransi ini secara serius dan segera mencari formula yang tepat dalam menggempurnya.

***

Dari serentetan masalah yang diurai di atas, maka kita nyatanya masih menghadapi masalah serius terkait HAM dan demokrasi. Sebagai rapor, ini tentu merupakan rapor merah. Pada hari-hari depan, kita berharap pemerintah dapat segera berbenah dan mengentaskan segala permasalahan di atas. Terutama terkait kebebasan sipil, baik kebebasan berkeyakinan dan kebebasan bersuara.

Majalah Insight | EDISI desember 2022

IMM CIPUTAT ANGKAT ISU KUHP BAGI MIlENIAl

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi isu yang diangkat Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat, dalam kajian bertajuk “Milenial Bincang KUHP”. Kajian ini dilaksanakan di Aula Fastabiqul Khairat IMM Ciputat pada Kamis (15/12/22).

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai respon IMM Ciputat terhadap RKUHP yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga untuk mengingatkan kader IMM Ciputat untuk berpikir kritis agar kader mampu menganalisis dan menyimpulkan apakah RKUHP ini bertentangan atau bahkan diterima.

Fifit Umul Nayla seorang Aktivis Perempuan, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini mengatakan RKUHP ini justru mendorong perlindungan terhadap perempuan. Sementara itu, Ahmad Bayu Nugroho selaku Aktivis Kepemudaan berpendapat bahwa RKUHP sudah bagus secara general, walau ada pasal yang kontroversial.

“Secara general, isi RKUHP ini sudah bagus. Diskusi ini kita tujukan untuk mengkaji beberapa muatan pasal yang dianggap kontroversial,” ungkap Bayu.

Nirwansyah, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik Pimpinan Cabang IMM Ciputat mengatakan bahwa kegiatan ini bersifat diskusi santai dengan peserta yang berjumlah tiga puluh orang.

“Peserta kurang lebih tiga puluh orang, kegiatan ini sifatnya santai tanpa ada kata sambutan,” jelas Nirwan. Ia juga mengatakan sikap IMM Ciputat terkait RKUHP disimbolkan dengan memberikan buku berjudul “Republik Komedi 1/2 Presiden”.

Farhan Effer Dalimunthe (Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Ciputat periode 2022-2023) memberikan kata penutup di akhir acara. “Diskusi ini merupakan salah satu ikhtiar IMM Ciputat untuk merespons RKUHP yang baru sekaligus menyosialisasikan rancangan ini kepada kader-kader dan khalayak umum,” pungkas dia. *(ainun)

lAUNCHING MAjAlAH DIGITAl, IMM CIPUTAT SOROTI RElEvANSI ORMAwA

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat mengadakan Grand Launching Majalah Insight dan Bincang Majalah di Aula Fascho IMM Ciputat pada (8/12/2022).

Setelah vakum dari tahun 2014, PC IMM Ciputat akhirnya merilis Majalah Insight edisi pertamanya di bulan November dengan mengambil tema “Organisasi Mahasiswa Berbenah atau Punah?”.

Turut hadir dalam acara ini Dr. M. Dwi Fajri selaku

Wakil Dekan IV FKIP Uhamka dan Dani Setiawan selaku Dosen FISIP UIN Jakarta.

Acara dimulai dengan pembukaan yang diikuti dengan menyanyikan Mars IMM, lalu sambutan dari Muhammad Bukhari Muslim sebagai Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan dan Farhan Effer Dalimunthe sebagai Ketua Umum PC IMM Ciputat periode 2022-2023. Setelah pembukaan, acara dilanjut dengan Grand Launching yang diisi dengan foto bersama.

Selanjutnya adalah Bincang Majalah yang membawakan topik literasi dan organisasi mahasiswa di kampus. Diawali oleh Brilliant Dwi Izzulhaq sebagai moderator, ia mengatakan bahwa terjadi penurunan tren bagi mahasiswa untuk mengikuti Organisasi Mahasiswa.

“Dikarenakan adanya ketidakrelevanan dan intrik politik yang rumit dalam organisasi ekstra kampus,” ucapnya.

Dr. M. Dwi Fajri menyampaikan materi pertama yang mengatakan majunya sebuah masyarakat dan bangsa tergantung dari literasi masyarakatnya sendiri. Karena Indonesia salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Mantan Ketua PC IMM Ciputat itu juga mengatakan harus ada seseorang atau kelompok untuk memulai gerakan literasi, “dalam masyarakat harus ada ummah atau kelompok yang harus memulai dan mewadahi literasi untuk masyarakat”.

Pemateri selanjutnya diisi oleh Dani Setiawan Dosen FISIP UIN Jakarta. Ia berpendapat tentang tema majalah kali ini yaitu “Organisasi Mahasiswa Berbenah atau Punah?”. Menurutnya strategi dari

organisasi mahasiswa yang harus diubah. Bukan dari orientasi organisasinya.

“Jangan mengubah orientasi organisasinya karena kita tetap akan ada di jalur itu, tetapi ubahlah strateginya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dani juga berharap untuk edisi selanjutnya dari Majalah Insight agar tidak hilang dan tenggelam dan bisa berlanjut ke edisi berikutnya. *(ainun)

PK. IMM USHUlUDDIN 2022-2023

lAKSANAKAN RAPAT KERjA

Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan Rapat

Kerja yang dilaksanakan di Aula Fastabiqul Khairat IMM Ciputat pada Sabtu (17/12/22). Rapat Kerja ini diikuti oleh kader IMM Ushuluddin dengan Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Ciputat dan alumni sebagai tamu undangan.

Ketua Umum PK IMM Ushuluddin 20222023, Faiz Ali Ba’agil mengatakan bahwa tema yang diambil adalah, “Revitalisasi & Regenerasi IMM Ushuluddin Guna Melanjutkan Ikatan yang Berkemajuan”, “Kami ingin merevitalisasi program kerja periode sebelumnya yang sekiranya belum maksimal atau masih banyak yang perlu di tambal, sehingga salah satu langkahnya dengan meregenerasi kepengurusan di dalam tubuh IMM Ushuluddin yang unggul dan berkemajuan,” ujarnya.

Ada sekitar 20 lebih program kerja yang ditetapkan oleh IMM Ushuluddin, tidak hanya menjalankan program yang sudah disepakati, tetapi dalam berjalannya satu periode kedepan IMM Ushuluddin akan mengimprovisasi dengan keadaan internal maupun eksternal komisariat.

“Kami mempunyai program kerja baru yakni dengan mendirikan LSP-U (Lingkar Studi Profetik-Ushuluddin). LSP-U ini semacam lembaga semi otonom dari IMM Ushuluddin yang di dalamnya bukan hanya sekedar diskusi dan kajian, tetapi juga ada penelitian, pengembangan, minat bakat, kepenulisan, dan masih banyak lagi kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam LSP-U ini,” kata Faiz.

Ketua Umum IMM Ushuluddin itu juga berharap program kerja yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar di masa depan,

“Semoga salah satu bentuk ikhtiar kami untuk memajukan IMM Ushuluddin bisa berjalan lancar dengan program kerja yang telah kami tetapkan. Saya juga berharap agar kader IMM Ushuluddin, teman-teman komisariat lain dan Pimpinan Cabang IMM Ciputat untuk memberikan support atas apa yang akan kamu lakukan selama satu periode kedepan,” ujarnya. *(ainun)

Majalah Insight | EDISI Desember 2022

Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK. IMM) Fakultas dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja secara daring yang dilaksanakan di Meet Room Joncrue Coffe & Eatry, Ciputat, Kamis (15/12/22).

Kegiatan ini dihadiri para alumni IMM PK FEIS dan perwakilan dari Pimpinan Cabang IMM Ciputat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring atau jarak jauh.

“Persiapan lebih mudah karena kepanitiaan masih sama dengan acara pelantikan kemarin dan cukup bisa disiapkan dengan mobile jarak jauh, tempat yang dipilih juga sudah menyediakan segala kebutuhan dengan lengkap,” ucap Hamzah selaku Ketua Umum IMM PK FEIS. Menurutnya ada beberapa program baru untuk satu tahun kedepan yang diusung sesuai visi dan misi kepengurusan IMM PK FEIS, yang mana untuk fokus ke de-

BENTUK KEPENGURUSAN AKTIF DAN PROGRESIF, IMM PK. FEIS GElAR RAPAT KERjA

Organisasi tidak bisa berjalan hanya dengan satu orang saja, akan tetapi diperlukan banyak orang didalamnya agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. - Hamzah

pan ingin dapat mewadahi para kadernya agar dapat menuangkan kreativitasnya di komisariat.

“Dari bidang ekonomi dan kewirausahaan agar lebih menonjolkan lagi identitas komisariat, yang harus memiliki amal usaha atau bisnis,” jelasnya.

Program ini bertujuan untuk mewadahi para kader, dan mengamalkan ilmunya yang diperoleh dari kampus untuk bisa mengelola sebuah usaha atau bisnis. Selain itu, ada juga program pelatihan desain grafis dan fotografi, untuk mengasah kemampuan dalam mengelola media, yang kelak dapat dimanfaatkan setelah selesai berproses di IMM.

“Harapannya para pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tuntas, dari program-program yang ada bisa dijalankan dengan enjoy agar tidak menjadi beban nantinya,” kata Hamzah. *(ainun)

GANDENG DINAS KOPERASI DAN UKM

IMM CIPUTAT GElAR PElATIHAN KEwIRAUSAHAAN

Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat mengadakan kegiatan Seminar Kewirausahaan, yang dilaksanakan di Aula Fastabiqul Khairat IMM Ciputat pada Jum’at (23/12/22).

Ivansyah Hafif Harahap selaku Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan dan harapan kepada para generasi milenial untuk mulai terjun ke dunia industri kreatif.

“Agar para generasi milenial yang memiliki minat usaha di bidang industri kreatif atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa lebih mengembangkan idenya dengan diadakannya pemberdayaan dan pembinaan dalam ruang lingkup pemerintah,” jelas Ivansyah.

“Start Your Business: Peran Generasi Milenial Dalam Membangun Industri Kreatif di Era Digital” adalah tema yang diambil dalam Seminar Kewirausahaan ini. Tema ini diambil karena perkembangan zaman yang semakin berkem-

bang, membuat generasi muda bisa mengambil peran penting dalam memanfaatkan teknologi terkhusus di industri kreatif.

Arni Nadia sebagai moderator membuka Seminar Kewirausahaan, yang dilanjut keynote speech oleh Hendi Surahman selaku Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangerang Selatan. Lalu penyampaian materi oleh Fadly Feryansyah perwakilan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Faisal Alfansury selaku Co-Founder Kampung Konservasi Rimbun.

Peserta Seminar Kewirausahaan adalah Kader Pimpinan Cabang IMM Ciputat dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjumlah tujuh puluh peserta.

Ivansyah berharap agar generasi milenial ini melakukan pembinaan khusus baik dalam ruang lingkup pemerintah maupun lembaga, “Harapannya kepada generasi milenial tersebut nantinya dilakukan pemberdayaan dan pembinaan khusus baik dalam

ruang lingkup pemerintah maupun lembaga,” jelasnya.*(ainun)

Majalah Insight | EDISI desember 2022

Majalah Insight | EDISI Desember 2022

Majalah Insight | EDISI desember 2022

Khodadad Azizi

AUTENTISITAS DAN SIKAP

MUNAFIK: PANDANGAN jEANPAUl SARTRE

Bila anda perhatikan orang lain di sekitar lingkungan anda, maka tak jarang anda akan mendapati orang-orang yang sedang menipu dirinya secara sadar. Semisal, seseorang yang bela-belain punya pasangan karena merasa jomblo adalah aib, padahal ia sendiri tidak begitu menyukai pasangannya, akan tetapi karena kondisi sosial di sekitarnya mengategorikan situasi jomblo sebagai sesuatu yang menyedihkan, maka ia secara sadar menipu dirinya dan menjadi tidak autentik demi relevan dengan kondisi sosial di sekitarnya.

Dalam pandangan Jean-Paul Sartre, sikap dan perbuatan seperti itu disebut sebagai mauvaise foi.

Biografi Singkat Sartre

Sebelum masuk pada pembahasan, agaknya perlu kita mengenal sedikit tentang tokoh yang akan penulis pinjam buah pikirnya. Ia adalah Jean-Paul Sartre, seorang filsuf-eksistensialis, dan juga seorang sastrawan. Ia lahir pada 21 Juni 1905 di Paris, Prancis. Ketika kecil ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan pribadi milik kakeknya, hingga ketika di sekolah ia dikenal oleh guru-gurunya sebagai murid nan pandai lagi cemerlang (Khusna, 2017).

Pada 1924-1928 Sartre menghabiskan waktunya untuk mengenyam pendidikan di École Normale Supérieure. Setahun setelahnya, yakni di tahun 1929, ia berhasil meraih Agrégation de philosophie, dan

keluar di posisi pertama (Muzairi, 2002).

Di tahun 1933-1935 Sartre menjadi mahasiswa penyelidik di Institut Prancis, Berlin, dan di Universitas Freiburg, di sini ia bertemu dan belajar pada Edmund Husserl, lalu mengenal dan nantinya akan mengembangkan fenomenologi Husserl. Melalui metode fenomenologi Husserl inilah Sartre benar-benar memantapkan kedudukannya sebagai seorang filsuf yang memiliki corak dan kekhasan tersendiri. Juga dengan metode ini ia mengembangkan filsafat tentang eksistensi manusia (Muzairi, 2002). Sartre meninggal pada 15 April 1980, dan ia dimakamkan di Montparnasse pada 19 April. Sekitar 50.000 w arga Paris membanjiri jalan-jalan menuju tempat pemakaman Paus Eksistensialisme ini. Fenomena itu dapat menjadi tolak ukur seberapa besar pengaruh pemikiran dari Jean-Paul Sartre.

Mauvaise Foi?

Dalam hingar-bingar modernisasi, Sartre mengidentifikasi suatu masalah yang ia percayai begitu mengusik kehidupan manusia, masalah itu adalah sikap mauvaise foi.

Mauvaise foi bila dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris sering dipadankan dengan “bad faith,” yang secara harfiah diartikan sebagai “iman yang buruk.” Pembahasan mengenai mauvaise foi/bad faith dapat ditemukan dalam bukunya; Being and Nothingness.

(Ketua Bidang SBO PC IMM Ciputat 20212022 dan Mahasiswa Filsafat UIN Jakarta)

Romo Setyo di dalam tulisannya menyatakan bahwa cukup sulit untuk menterjemahkan mauvaise foi ke dalam bahasa Indonesia, karena makna mauvaise foi bila ditaruh ke dalam semesta bahasa Indonesia, maka sikap “munafik” akan lebih identik untuk merepresentasikannya, akan tetapi masalahnya adalah, kata “munafik” dalam bahasa Prancis telah memiliki istilahnya tersendiri, yaitu hypocrite.

Kita tinggalkan dulu saja perdebatan mengenai bahasa itu, agar kita dapat segera masuk ke dalam makna dari mauvaise foi/bad faith ini. Dalam Being and Nothingness, Sartre menggambarkan pola bagaimana bad faith beroperasi menghinggapi manusia. Sartre memberikan contoh seorang pelayan kafe (waiter) yang berupaya untuk membuat dirinya (his being) menjadi perwujudan murni dari esensi suatu “ke-pelayan-an (waiter-ness).” (Gardner, 2009)

Maksudnya ialah, seorang pelayan kafe akan dengan sebegitunya bersikap sesuai dengan harapan umum mengenai bagaimana “pelayan kafe yang seharusnya.” Perilaku bad faith ini bagi Sartre adalah sebuah sikap menentang kebebasan yang inheren dalam diri manusia. Seseorang hendaknya tidak perlu patuh pada suatu pakem tertentu, dengan alasan

karena pakem itu adalah yang diharapkan banyak orang.

Praktik bad faith menenggelamkan seseorang ke dalam jurang kedustaan (falsehood). Sartre mengatakan: “To be sure, the one who practices bad faith is hiding a displeasing truth or presenting as truth a pleasing untruth. Bad faith then has in appearance the structure of falsehood.” Praktik bad faith juga menjadikan seseorang tidak lagi autentik, karena telah membelenggu dirinya sendiri ke dalam suatu esensialitas.

Catatan Singkat

Organisasi bertumpah-ruah di dalam dan di luar kampus. Dengan segala keuntungan dan kerugian yang disodorkannya, terdapat hal penting yang jangan sampai digadai, yaitu kebebasan dan keautentikan.

Karena tak jarang orang/kader yang menggadaikan kebebasan dan keautentikannya hanya karena “kata/arahan/ perintah senior.” Entitas senior terkadang menjadi sebuah pakem/traktat/esensialitas yang wajib diikuti oleh junior-juniornya, dan hal ini begitu sangat memuakkan. Tidakkah begitu?

Majalah Insight | EDISI desember 2022

TAHUN BARU DAN RESOlUSI BERPIKIR

BARU

Tahun baru adalah momen yang dinanti-nantikan seluruh umat manusia, baik itu tahun baru Masehi yang berdasarkan kepada penanggalan Gregorian yang di tetapkan oleh Paus Gregorius XII maupun penanggalan-penanggalan lain seperti penanggalan Hijriyah contohnya.

Mungkin bagi beberapa kalangan merayakan dan ikut serta dalam tahun baru Masehi adalah perbuatan yang terlarang dalam Islam. Hal ini mungkin disandarkan kepada larangan ber tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Padahal tasyabbuh menurut Kiai Ali Mustafa Ya’qub hanya dikhusukan kepada perkara-perkara teologi. Bila kita melihat dari sejarah tahun baru Masehi bahwasanya penanggalan ini dimulai dari lahirnya Jesus yang ditetapkan oleh Dionysius.

Artinya dari sini bisa kita lihat bahwasanya penggalan Masehi sangat kental dengan nuansa ke-kristenan. Dari sini juga bisa kita

simpulkan beberapa ulama seperti Shalih Al-Munajjid yang melarang perayaan tahun baru dikarenakan adanya unsyur syirk dan tasyabbuh. Namun berbeda dengan Dar Al-Ifta Al-Mishriyya yang memperbolehkan perayaan tahun baru dikarenakan hal tersebut tidak ada pengharamannya. Sebagaimana kita ketahui dalam kaidah ushul fikih bahwasanya setiap perkara selain ibadah itu bolehboleh saja, namun apabila ada kemungkaran maka hukumnya bisa berubah.

Berbeda dengan penanggalan Hijriyah yang sebenarnya baru ditetapkan di masa Umar dan tentu saja belum ada di zaman Nabi Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari dari jalur Al-Sya’bi dari jalur Al-Hakim dan ditakhrij oleh Ibn Dukayn bahwasanya disaat itu khalifah Umar mengumpulkan manusia, dan terjadi perbedaan pendapat.

Ada yang berpendapat bahwasanya awal tahun

Izzatur Rahman Pradiatma (Ketua Umum PK. IMM Distekpertum Cabang Ciputat)

hijriah dimulai dari wafatnya Nabi, sebagaimana kaum Persia dan Yahudi. Sementara yang lain ada yang berpendapat baiknya ketika hari lahir Nabi atau dimulai dari awal Ramadhan, dan pada akhirnya Umar bersepakat bahwasanya awal tahun dimulai dari Muharram dikarenakan adanya peristiwa hijrah.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam kebolehan merayakan tahun baru, ataupun sejarah bagaimana penanggalan Masehi dan Hijriah itu ditetapkan, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menjadikan tahun baru, baik Hijriah maupun Masehi sebagai titik awal perubahan atau meresolusi diri sendiri. Bahkan sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya bahwasanya penanggalan Islam itu dimulai dari Muharram yang di dalam Muharram itu ada peristiwa hijrahnya Nabi yang tentu saja sebagai simbol perubahan dan spirit evolusi. Hijrah adalah simbol perubahan dan pengorbanan umat Islam menuju revolusi sehingga dari hijrah inilah lahir sebuah peradaban yang madaniyah.

Islam Memerintahkan Kita Berpikir

Islam adalah agama yang sempurna, penyempurna atas semua ajaran-ajaran sebelumnya. Naquib Al-Attas berpendapat bahwasanya Islam terjaga kesuciannya, tidak dapat dimanipulasi baik oleh akal manusia ataupun oleh berkembangnya waktu. Walaupun al-Qur’an sudah lengkap dan sempurna, hal ini tidaklah membuat kita untuk tertutup dan tidak mau berpikir. Cak Nur berpendapat bahwa banyak seruan dari kitab suci yang menye-

ru kepada manusia untuk mencari kebenaran dikaitkan dengan peringatan, gugatan, atau sebuah perintah supaya kita mau berpikir.

Bahkan didalam al-Qur’an disebutkan kata fikr 18 kali, dan kata ‘aql sebanyak 57 kali. Hal ini tentunya menunjukan betapa agungnya akal dalam Islam. Bahkan Ibnu Rusyd didalam Fashl Al-Maqal bahwasanaya banyak dalil dari al-Qur’an yang mewajibkan kita untuk melihat, mengamati, serta berpikir dengan akal logika, sehingga tidaklah heran dalam tradisi Islam ada metodologi yang disusun oleh para ahli fikih dengan metode qiyasi, sehingga berpikir dengan logika bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Islam selalu berkembang. Meskipun tetap harus dipahami bahwa yang dimaksud berkembang di sini adalah pemahaman terhadap Islam. Pemahaman atau penafsiran haruslah selalu berevolusi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraish Shihab di dalam Logika Agama, kebebasan berpikir dalam Islam inilah yang seharusnya mendorong kita di tahun yang baru ini untuk merubah pola berpikir kita. Bukankah Nabi pernah bersabda sebagaimana dimaktub oleh Al Ghazali di dalam Ihya, “Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun”.

Sebagai agama yang selaras dengan akal pikiran maka tidaklah patut bagi kita apalagi sebagai mahasiswa terlebih kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah malah menyia-nyiakan fungsi akal itu sendiri. Maka di tahun yang baru ini hendaklah kita untuk meresolusi cara berpikir kita dari kejumudan, maupun kesalahan dalam berpikir.

Sahlul Lubis (Ketua Bidang Organisasi PK. IMM Syariah dan Hukum Cabang Ciputat)

DEMOKRASI DAlAM KUNGKUNGAN OlIGARKI

Akhir-akhir ini kata oligarki mungkin sering menjadi kata yang sering kita lihat dan dengar, hal ini terbukti karena banyaknya muncul flyer dan poster-poster yang bersebaran di berbagai media sosial. Hal ini menyebabkan oligarki semakin menjadi topik diskusi yang hangat di tengah publik, karena banyaknya pengamat politik yang mengatakan bahwa oligarki masih marak bermain dalam pemerintahan.

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya sulit di dapat.

Oligarki diibaratkan sebuah jeruji besi yang mengurung dan mengendalikan sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya para oligarki tidak hanya berperan sebagai investor dalam beberapa partai politik, namun lebih dari 50% oligarki sudah ber-

gabung ke dalam partai politik. Hal ini tentu akan menjadi yang sangat berbahaya, karena dalam posisi ini sistem demokrasi akan diatur sedemikian rupa oleh para oligarki untuk melancarkan semua niat dan tujuannya.

Demokrasi yang bersifat manipulatif akan berpotensi menjadi tempat tumbuh ‘subur’ jika oligarki masih bermain di level pemerintahan, organisasi, dan institusi yang berkenaan dengan kepentingan banyak orang. Hal ini menyebabkan sulitnya mewujudkan demokrasi yang adil dan memiliki orientasi pada kepentingan rakyat jika para oligarki masih ikut masuk dan mengendalikan pemerintahan. Pada akhirnya demokrasi hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan memanipulasi sumber daya. Di sinilah paradoksnya. Demokrasi malah menjadi rumah bagi oligarki. Padahal keduanya jelas bertentangan. Demokrasi adalah sistem yang menempatkan kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Sementara oligarki adalah sistem yang mengambil sikap sebaliknya, mengabaikan dan mengacuhkan sikap rakyat dan hanya memberikan kekuasaan kepada sekelompok atau segelintir orang.

Dalam beberapa kasus demokrasi amat sering disalahgunakan untuk kepentingan pertah anan kekuasaan dan halhal yang berkenanan den gan politik transaksional. Jika ini terus berlangsung, maka masa depan demokrasi akan terancam. Contoh paling ser ing ditemui dari politik tran saksional adalah susahnya orang-orang yang padahal memiliki kompetensi tetapi di luar lingkaran oli garki untuk menang dalam kontestasi politik.

Hal ini tak lain karena selama ini rakyat hanya dijadikan alat untuk mengejar kepentingan oligarki sema ta, yakni dengan politik transaksional. Dampak buruknya adalah banyakn ya posisi-posisi penting dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang mungkin saja tidak kompeten dan layak. Namun karena ia berada di lingkaran kekuasaan sehingga ia mendapatkan jabatan tertentu. Artin ya orang-orang hari ini berpikir, bahwa untuk bisa masuk dalam kekuasaan dan menang dalam kontestasi, seseorang harus “berkawan” atau bersekutu dengan oligarki.

rus berada di tangan rakyat, dan bukan di tangan para pejabat ataupun segelintir kelompok elit yang hanya menjadikan rakyat sebagai “budak” kekuasaan.

Majalah Insight | EDISI desember 2022

Sami’na wa atho’na DAN KEBEKUAN BERFIKIR

Momen musyawarah menjadi metode praktis pemecahan masalah masyarakat indonesia sampai saat ini. Nilai dasar musyawarah sebagai kelompok berfikir seperti mengalami distorsi makna ketika benturan pendapat dan gagasan didalamnya tidak sedang diuji secara sistematis tapi hanya diterima tanpa ditimbang. Alih-alih menentukan hasil yang efisien dan efektif bagi bersama, komunikasi argumentatif yang terjadi di dalamnya hanya bagian dari sosialisasi dimana yang lain harus ikut dan yang lain harus berucap sami’na wa atho’na.

Sikap sami’na wa atho’na ini bermakna negatif ketika berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Jika dikonversi ke dalam keindonesian sikap ini menjadi budaya manut yang mengisyaratkan perasaan tenggang rasa karena sosok model panutan, keinginan untuk menghormati seseorang, atau menghargai pendapatnya yang tidak tepat sasaran.

Selain alasan diatas, bias menghargai pendapat lain ini juga bisa disebabkan oleh beberapa aspek lain seperti relasi kuasa dari tekanan perintah atasan, kekuatan dominasi kelompok tertentu, atau sifat rasa ketidakmampuan individu untuk ikut serta di dalam topik pembahasan yang sedang bergulir. Bahkan tidak jarang kompilasi penyakit diatas hadir dalam satu waktu sehingga membuat komunikasi diskursif antar subjek menjadi tidak

efesien dan cenderung monoton.

Filsuf dan sosiolog Jerman Jurgen Habermas berpendapat bahwa realitas sosial yang terjadi di antara masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan dapat dinalar. Penalaran ini dapat dilihat dari bahasa yang dieksternalisasikan melalui kumpulan pengalaman serta berorentasi individu pada pencapaian pemahaman satu dan pemahaman lainnya. Pemahaman itu sendiri menurut Habermas memliki dua arti. Pertama, suatu ungkapan bahasa. Kedua, berarti persetujuan atau konsensus.

Tindakan komunikasi ini menjadi sangat rasional ditengah masyarakat ketika mampu berorentasi pada kesepakan bersama. Tindakan tersebut sering terjadi dalam aktivitas keseharian, dan begitu banyak kesepakatan-kesepakatan kecil yang terjadi dalam interaksi antar subjek baik yang disadari atau tidak. Namun sayangnya tindakan ini menjadi sangat lumrah bagi kehidupan sehari-hari sehingga cenderung abai begitu saja tanpa dijadikan suatu tema yang besar menjadi konsensus bersama.

Habermas dalam bukunya Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat mengatakan bahawa komunikasi tingkat tinggi yang terjadi di dalam masyarakat modern adalah komunikasi diskursus.

Farhan Effer Dalimunthe (Ketua Umum PC IMM Ciputat Periode 2022-2023)

Masyarakat modern baginya adalah masyarakat yang mampu menghasilkan kekuatan komunikatif yang legal di dalam masyarakat majemuk. Hemat penulis masyarakat itu seyogyanya dapat diisi oleh insan akademis yang memiliki kesadaran berfikir ilmiah dan sistematis. Insan akademis yang notabenenya adalah mahasiswa memenuhi corak paradigma komunikasi intersubjektivitas seperti yang disampaikan oleh Habermas. Mengapa demikian? Kita bisa mulai lihat bagaimana di kampus tembok relasi kuasa antara subjek dan objek benar-benar diruntuhkan, yang kita lihat hanya ada hubungan antara subjek dan subjek lainnya. Sebagai contoh dosen dan mahasiswa, dimana mahasiswa dapat berpendapat dan mengkritisi materi yang dibawakan oleh dosen begitu pula sebaliknya, maka dengan ini terjalin komunikasi dua arah sebagai konsekuensi logis dari komunikasi itu sendiri.

Kampus adalah pabrik penyalur konsep ide dan gagasan dalam bernegara sudah seharusnya menegaskan diri sebagai lumbung indikontrinasi pemikiran. Replika demokrasi masyarakat modern tercermin rapi di dalam kampus, dimana dialog argumentatif terus berjalan dan digaungkan oleh setiap aktor individu. Maka ketika kampus absen dalam tugasnya menjadi penyangga pilar demokrasi ketika itu pula kita dapat melihat negara ini di penghujung tebing demokrasi.

Dalam musyawarah dan diskusi para-

digma komunikasi ini sangat relevan untuk mencairkan kebekuan berfikir individu. Mereka yang terlibat di dalamnya harus mampu mengkritisi claim-claim validitas yang secara terus menerus di suplai sebagai konsumsi informasi dalam forum. Teruslah bersuara dan berpendapat walau sampai suaramu kini tak didengar lagi. Semoga mereka yang menamakan diri sebagai mahasiswa tetap terus bersuara dan memberikan sumbangsih pendapat dan pikiran.

Majalah Insight | EDISI Desember

Majalah Insight | EDISI desember 2022

FENOMENA overproud: NARSIS ATAU CEMAS?

Overproud secara harfiah diartikan sebagai perasaan bangga terlalu berlebihan. Istilah ini dipopulerkan via sosial media. Konteks digunakannya istilah tersebut biasanya ketika seseorang terkenal atau artis asing memposting suatu hal yang berkaitan dengan Indonesia, seperti makanan, lagu, dan sebagainya. Kemudian postingan tersebut mendadak viral di outlet-outlet media lokal dan kolom komentarnya dipenuhi netizen Indonesia yang merasa bangga karena orang asing memuji, menyukai, atau hanya sekedar mengonsumsi produk Indonesia. Contoh kasus yang sempat ramai adalah selebritas ternama Amerika Serikat, Kylie Jenner, yang pada 2020 silam mengunggah Instagram story berupa jepretan semangkok mie instan Indomie yang ia sedang makan. Hal ini mengundang respons yang beragam dari netizen Indonesia, banyak di antaranya yang merasa bangga karena produk lokal telah dinotis oleh artis top dunia. Sebagian orang yang merasa terganggu dengan respons bangga tersebut biasanya akan mulai menimpali satu sama lain dengan kata-kata

seperti: “Jangan overproud!”, “Malu-maluin”, “Norak”, dan yang serupa dengan itu. Ide overproud pada umumnya didasari oleh pemikiran bahwa masyarakat kita memiliki kompleks inferioritas, suatu kondisi psikologis di mana seseorang atau sekelompok orang merasa rendah diri (low self-esteem) sehingga sering kali menganggap bangsa asing, khususnya Eropa dan Amerika, lebih superior dan unggul. Putri Wulansari dan Nurul Khotimah (2020) menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari inferioritas akut yang dialami masyarakat kita adalah kolonialisme atau pengalaman masa lalu kolektif di mana bangsa berkulit putih dianggap lebih maju dan beradab. Sastrawan legendaris Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pernah menyinggung hal ini dalam karya novelnya Tetralogi Pulau Buru: Anak Semua Bangsa (1981). Dalam salah satu adegan sang tokoh utama, Minke, begitu memuji peradaban Eropa dengan ilmu pengetahuannya dan kemudian disanggah oleh Nyai Ontosoroh yang mengatakan bahwa setiap peradaban atau bangsa memiliki kemuliaannya masing-masing.

Majalah Insight | EDISI

Menurut Alfred Adler dalam Study of Organ Inferiority and Its Physical Compensation, penyebab kompleks inferioritas dapat muncul ketika dua orang atau lebih memiliki pengalaman ekstrem. Akan tetapi apabila kita melihat tren penggunaan kata “overproud” di Google Trends selama lima tahun terakhir, Indonesia adalah negara yang paling sering menggunakan istilah tersebut, diikuti oleh Filipina, Malaysia, dan India. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah overproud sebenarnya hanya rasa cemas (anxiety) kita saja yang beranggapan dunia internasional memperhatikan tingkah laku netizen Indonesia? Jika istilah “overproud” memang relevan, mengapa sebagian besar pengguna kata tersebut adalah kita sendiri?

Istilah overproud yang awalnya hanya digunakan untuk mengurasi narsisme dan inferioritas kita terhadap hal-hal yang berbau Barat, justru menjadi overused (terlalu sering dipakai). Bahkan hanya untuk sekedar mengapresiasi karya anak bangsa yang go international, kita bisa disoraki “overproud” oleh orang lain. Rich Brian, rapper asal Indonesia yang berkiprah di AS, dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab pada Agustus 2020 lalu mengatakan, “Kenapa kalau orang Indonesia bangga sama artis Indonesia di-

anggap overproud? Buktinya aku enggak pernah lihat orang bule ngomong stop being so proud of your artist (berhenti bangga pada artis kalian)”.

Overproud menjadi polemik tersendiri ditambah dengan masyarakat kita yang semakin kurang santai beberapa waktu terakhir. Rich Brian beranggapan bahwa audiens internasional justru menunjukkan respek pada keragaman musisi yang tidak hanya berasal dari negara-negara Barat saja. Kemajemukan tersebut malah mendorong masyarakat Indonesia untuk mengkasta-kastakan musisi. Polanya berubah dari “Jangan overproud pada orang asing” menjadi “Jangan overproud pada prestasi anak bangsa”.

Jika mengacu pada teori Adler, mereka yang kerap melemparkan kata overproud ke orang lain tanpa memahami konteks merasa cemas karena menganggap dunia selalu berputar dan berpusat padanya. Sebaliknya, mereka yang diejek overproud akan berada dalam kondisi di mana mereka merasa ditolak lingkungan dan tidak diinginkan. Hal tersebut menyebabkan perasaan tidak berharga, marah, dan tidak percaya diri.

Perasaan ini berpotensi sebagai media berkembangnya kompleks inferioritas. Kata “overproud” semakin lama tampak tidak relevan dan hanya menghasilkan paradoks inferioritas.

Majalah Insight | EDISI desember 2022

inSiGht For inveStment in 2023: ConSumer GoodS, propertY

Pada tulisan sebelumnya (Insight edisi November 2022) kita menyoroti isu resesi yang diramalkan terjadi pada tahun 2023. Dengan segala gonjang-ganjing ekonomi yang terjadi, hal itu ditandai dengan perlambatan ekonomi yang mulai terasa entah itu disadari atau tidak. Namun, dalam setiap krisis selalu ada opportunity untuk berinvestasi karena tidak sedikit perusahaan yang bagus untuk berinvestasi sedang diperdagangkan dalam kondisi undervalue dibandingkan

nilai wajarnya. Hal itu didukung pula pada pengalaman pribadi penyusun (redaksi) ketika mengikuti ujian asesmen untuk sertifikasi Registered Securities Analyst (RSA) atau analis efek madya, saat itu pengujinya ialah David Sutyanto, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia. Salah satu tes yang dilakukan ketika wawancara adalah memberi rekomendasi sektor untuk tahun 2023. Maka penyusun menjawab sektor yang diuntungkan ialah consumer goods, dengan asumsi awal

kebutuhan manusia tidak akan mati selama peradaban manusia itu masih ada, walaupun ada resesi ataupun krisis ekonomi lainnya. Inilah beberapa insight redaksi terkait sektor consumer goods: Macroeconomics

Outlook

Rekomendasi Saham Pilihan

Macroeconomics

Outlook

1. Pelemahan Dollar AS terhadap Currency Global Lainnya

Hal ini ditandai dengan melemahnya kontrak berjangka Dollar Index sebesar 8,8 % ke level 104,01 dari titik tertingginya di level 114,045. Dalam pandangan kami, hal ini disebabkan oleh dedolarisasi yang dilakukan oleh development market seperti India yang membeli minyak dari Rusia menggunakan mata uang lain, seperti Yuan yang dipicu oleh reopening ekonomi China, pasca kebijakan zero Covid oleh presiden Xi Jinping.

2. Pivot Strategy Oleh Federal Reserves

Strategi perubahan arah ini diperkirakan terjadi karena inflasi sudah mulai mereda. Selain itu kondisi perang Rusia-Ukraina yang membuat supply chain kacau mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah China dengan kebijakan re-opening ekonomi pasca kebijakan zero Covid. Sehingga foreign fund kembali mengnvestasikan dana yang dimiliki ke pasar modal dan pasar keuangan China.

Rekomendasi

Saham Pilihan

1.

Ciputra

Development (CTRA)

Secara teknikal sedang menguji level Fibonacci 0,618 di level 910. Bisa gunakan area 900-920 untuk menjadi area beli dengan target price di harga 1110, titik stoploss ada di harga 895.

2. Mayora Indah (MYOR)

Secara teknikal sedang dalam trend sideways untuk titik pembelian, tunggu di titik breakout pada harga 2600, dengan target price di supply area di harga 3000-3015, titik stoploss ada di 2380.

Majalah Insight | EDISI desember 2022

Majalah Insight |

KERETA DEMOKRASI KITA

Ada cerita di penghujung era Orde Baru. Saat itu, guru bangsa dari Nahdlatul Ulama, KH. Abdurrahman Wahid, ditanya wartawan. “Gus, jika kemajuan demokrasi kita dianalogikan dengan menempuh perjalanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya, kita sudah sampai di mana sekarang?” tanya sang wartawan. “Kita sampai di Bekasi gitulah,” kata Gus Dur enteng.

Ya, sebagai sebuah bangsa, Indonesia tak hadir secara tiba-tiba. Ada kompromi panjang yang cukup melelahkan, yang telah dilakukan para pendiri bangsa kita. Hal ini tidak terlepas betapa rentang demografis kita begitu beragam secara etnik, budaya, serta agama.

Karena kesadaran akan kemajemukan itu, bangsa ini kemudian bersepakat memilih demokrasi atau kedaulatan rakyat, sebagai platform kebersamaan. Demokrasi menjadi jalan tengah un-

tuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu semua. Lalu, sudah sampai mana demokrasi kita hari ini. Apakah benar baru sampai di Bekasi?

Cendekiawan bangsa yang belum lama ini berpulang, Azyumardi Azra (1955-2022), pernah mengatakan di tengah situasi demokrasi yang the winner takes it all dan belum juga terkonsolidasi, pertanyaan sama kembali mencuat, kereta demokrasi kita sudah sampai di manakah sekarang?

Secara global, perkembangan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Data beberapa lembaga pemeringkat demokrasi menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir dunia memasuki masa suram, masa kemunduran. Indonesia, dalam konteks regional Asia Tenggara, disebut jauh lebih baik. Posisinya bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang di Myanmar, Thailand, Singapura, atau Malaysia.

Sumber: Media Indonesia

Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi paling akhir yang masih bertahan. Namun, tantangan ke depan masih begitu berat, apalagi sekarang, Pemilu 2024 sudah dekat. Pemilu ialah tahun-tahun waktu potensi polarisasi akibat pilihan politik masih akan terjadi.

Dalam bukunya Fugitive Democracy: And Other Essays, Profesor Ilmu Politik Sheldon Wolin menulis, “Democracy is too simple for complex societies and too complex for simple ones”. Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, Indonesia memang rumit. Pekerjaan rumah kita masih banyak. Pemilu yang seharusnya benar-benar menjadi pesta demokrasi rakyat karena kuasa hak politiknya, ternyata hanya pesta bagi segelintir elite dan demi kepentingan elektoral semata

Begitu pun, budaya patuh hukum di negeri ini yang masih rendah. Tidak saja itu. Keadilan menjadi barang mahal, seperti banyak orang bilang, “tajam ke bawah tumpul ke atas”. Peristiwa terakhir bahkan dipamerkan para penegak hukum dan juga petinggi kampus, tempat peradaban kebangsaan dibangun. Perilaku minus-teladan seperti ini tidak saja mengancam demokrasi, bahkan secara serius bisa menggagalkannya. Ditambah praktik dehumanisasi kepada sesa-

ma warga negara tampak dipertontonkan. Lantas, pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana kebijakan publik bisa dilahirkan dari situasi seperti ini?

Para elite perlu surplus moral yang tinggi, untuk menjadi teladan dan kesediaan bekerja sama dalam keberagaman. Partisipasi dalam politik ialah sesuatu yang penting dalam pengertian tentang warga negara, dan kehidupan polis seperti yang digaungkan Aristoteles, “Karena jika kebebasan dan kesamaan, seperti dipikirkan orang ditemukan dalam demokrasi, maka keduanya akan lebih gampang diperoleh, ketika semua orang mengambil bagian dalam pemerintahan.”

Demokrasi tidak hanya perayaan pemilu atau hura-hura elite politik dan alat kelengkapannya. Pelaksanaan demokrasi juga menghasilkan kebijakan publik yang banyak ditentukan para pemimpin organisasi politik yang berkelindan dengan kelompok kepentingan yang tampil secara kompetitif. Demokrasi seharusnya menyediakan lingkungan utama untuk perlindungan bagi warga negara dan realisasi penegakan hak asasi manusia. Demokrasi bukan romantika ideal yang otomatis timbul ketika dipilih. Ia harus diperjuangkan.

Suatu hari, guru bangsa Ahmad Syafii Maarif berujar, “Berkali-kali saya katakan elite politik harus naik kelas, jangan berhenti sebagai politikus, tetapi negarawan dan itu belum terjadi di Indonesia. Ada tetapi jumlahnya kecil, gelombang besarnya masih menjadi politikus saja.”

Selanjutnya, Buya Syafii menuturkan bersikap kenegaraan agar dapat memikirkan bangsa Indonesia ini untuk bisa bertahan sampai ratusan tahun yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah berdiri lebih dari 100 tahun untuk terus membangun peradaban yang berkemajuan, dengan turut menyelesaikan persoalan bangsa dan menciptakan keadaban demokrasi. Salah satu peran strategis Muhammadiyah ke depan dengan visinya Islam Berkemajuan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Konsolidasi Nasional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik yang berlangsung pada 16-18 September 2022 di Magelang, mengatakan, “Kita harus berperan bagaimana agar proses demokrasi ini berjalan secara substantif, mengikuti sistem yang betul akuntabel, kemudian juga sistem yang membawa pada prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik”.

Demokrasi Berkemajuan

“Berkali-kali saya katakan elite politik harus naik kelas, jangan berhenti sebagai politikus, tetapi negarawan dan itu belum terjadi di Indonesia.”

Ahmad Syafi’i Maarif

Majalah Insight | EDISI desember 2022

Untuk merangkum tahun 2022, bagaimana anda menggambarkan situasi demokrasi negeri ini dari sudut pandang penyelenggara Pemilu?

Relatif kita memandang dan melihat proses penyelenggaraan, tentu undang-undang yang sama, tapi penyelenggaranya bisa berubah atau berbeda. Yang paling penting sebetulnya bagaimana KPU secara nasional, ya, termasuk kita di Kota Tangerang Selatan merubah paradigma kepada masyarakat pemilu supaya ke arah pemilu yang substansial. Pemilu substansial itu sebetulnya bagaimana masyarakat disadarkan bukan hanya dengan kita mensosialisasikan tentang PKPU, tentang tata aturan main, ya. Tetapi sebetulnya jauh daripada itu substansi memilih itukan adalah mengkonversi hak masyarakat atau suara masyarakat menjadi kekuasaan, baik ditingkat eksekutif dalam hal ini presiden. Kemudian di tingkat legislatifnya di DPR RI maupun DPR provinsi dan DPR kota dan di DPD sebagai perwakilan daerah.

MENAKAR DEMOKRASI DARI SUDUT PANDANG lAIN

Keterlibatan dan partisipasi politik anak muda merupakan salah satu cara untuk bisa meningkatkan awareness politik di Indonesia. Menurut anda, apa tantangan dan peluang bagi anak muda di Indonesia hari ini dalam konteks keterlibatan politik dan demokrasi hari ini?

Keterlibatan kaum muda dalam proses demokrasi di Indonesia itu kan ada tiga segmen. Pertama tentu kalau kita menyorot pelaksanaan Pemilu yang Luberjurdil ada panggilan teman-teman muda atau penyelenggara disana. Kenapa? ini kan pintu masuk sebuah proses demokrasi. Proses pemilu, ingin ada jiwa-jiwa idealis, jiwa-jiwa yang mau menatap persoalan kebangsaan ini di penyelenggaraan, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, maupun di kecamatan. Sehingga tataran idealis nilai-nilai yang akan disampaikan bisa tersalurkan, bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan. Karena apa? ya tentu di luar undang-undang, kita butuh menjunjung tinggi etika. Maka biasanya kawan-kawan dan semangat jiwa Agent of Change itu dibutuhkan di situ.

Wawancara eksklusif pada 26/12/2022

M. TAUFIK MZ

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan

Yang kedua, kalau memang mau menjadi politik praktis, ya silakan. Nggak hal yang tabu. Baik itu pengurus Partai politik, tim pemenangan, dan sebagainya. Undang-undangnya, UU 10/2016 yang sudah diubah menjadi undang-undang 1 PERPPU di 2020 kemarin karena pandemi Covid. Artinya, teman-teman muda itu punya banyak pilihan. Terakhir, pilihannya adalah sebagai pengamat, penggiat, sebagai pemantau, atau bahasa paling sederhananya menjadi warga negara Indonesia yang punya dan menjaga hak pilihnya. Dengan memilih dengan baik. Memilih dengan cerdas, memilih dengan rasional, bukan karena emosional bukan karena hal lain.

Apa yang menurut anda urgen untuk dilakukan dan kerja-kerja demokrasi seperti apa yang bisa membuat mahasiswa lebih baik dalam berdemokrasi dan bernegara?

Pengalaman saya di kampus kan juga ada student government. Maka sekarang di panggillah melihat demokrasi kita yang di era reformasi, bahkan sekarang sudah jauh dari apa yang dulu menjadi harapan mahasiswa. Maka untuk mahasiswa menurut saya, pertama ada ruang sebagai pemantau baik nasional atau secara lokal. Kalau nasional tentu silakan mendaftar ke Bawaslu RI dan sebagainya. Kalau yang lokal, tingkat Kota atau Kabupaten, bisa mendaftar di bawah tingkat kabupaten atau kota itu sebagai pemantau. Kalau Pemilu, daftarnya di Bawaslu. Tapi kalu nanti Pilkada pendaftarannya di KPU. Artinya, bahwa mari kita kawal sama-sama termasuk penting kontestasi demokrasi ini. Dan juga temen temen mahasiswa boleh menjadi pembantu menyoroti persoalan demokrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Tapi jauh lebih itu, di dalam konsentrasinya kan ada partai-partai politik, mahasiswa itu suarakan saja kalau memang ada lah yang dianggap keluar dari orde reformasi, keluar dari koridor politik adiluhung, politik luhuran. Mahasiswa punya ukuran tentang idealisme. Mahasiswa itu dalam komunitas yang lebih luas bisa menyatukan potensi seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia ini menjadi satu visi bersama untuk memandang proses demokrasi ini.

Majalah Insight | EDISI desember 2022

Majalah Insight | EDISI Desember 2022