UKT dikurangkan?Hoax atau fakta?

ECorner

UKT DIKURANGKAN HOAX ATAU FAKTA

Edisi Juli 202 0

?

ECorner Relaksasi UKT, Benarkah Terjadi?

M

enteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memastikan bahwa adanya kebijakan mengenai relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di seluruh Perguruan Tinggi Negeri. Kebijakan relaksasi ini merupakan sebuah bentuk bantuan untuk mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah di masa pandemi yang menyerang Indonesia ini.

Nadiem pun menuturkan skema yang dapat dijalankan oleh PTN dalam melaksanakan relaksasi UKT terkait masa pandemi ini. Skema keringanan UKT ini, bisa berupa adanya cicilan pembayaran dengan bebas bunga dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan perekonomian mahasiswa tersebut. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengajukan penundaan pembayaran UKT.

Kebijakan relaksasi ini dijelaskan melalui Permendikbud No. 25/2020 yang menerangkan tentang adanya keringanan UKT yang berlaku di Perguruan Tinggi Negeri.

Mendikbud juga menjelaskan, bahwa nantinya Perguruan Tinggi Negeri dapat memberikan relaksasi UKT kepada mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau sedang tidak mengambil kredit (sks) sama sekali. Selain itu, pemimpin perguruan tinggi juga dapat memberikan keringanan UKT atau memberlakukan penyesuaian UKT baru kepada mahasiswa.

Skema relaksasi keringanan UKT ini pun sudah mulai dijalankan di salah satu PTN, yakni UNS. Relaksasi keringanan UKT tersebut berdasarkan Peraturan Rektor UNS No. 18 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT bagi Mahasiswa UNS Selama Masa Pandemi COVID-19.

Kebijakan keringanan ini bisa berupa penurunan atau berupa angsuran UKT yang diberikan dalam jangka waktu semester berjalan. Mahasiswa diperbolehkan mengangsur UKT paling banyak tiga kali.

Namun sangat disayangkan, pemberitaan mengenai pelaksanaan relaksasi UKT ini baru terdengar dari UNS saja. PTN lainnya pun belum melaksanakan relaksasi UKT tersebut yang sebelumnya sudah diajukan oleh mahasiswa se-Indonesia. (AF/AWS/TWF)

ECorner Bagaimana Kebijakan Kemendikbud Mengenai UKT di Indonesia?

Kebijakan ini diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa sehingga keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi COVID-19, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas kampus, fleksibilitas dalam mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di masa akhir kuliah. “Arahan kebijakan ini berdasarkan kesepakatan Majelis Rektor PTN (MRPTN) pada tanggal 22April 2020,� kata Nadiem.

Terdapat lima keringanan yang akan diperoleh mahasiswa, yaitu (1) Cicilan UKT, mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan kemampuan ekonominya, (2) Penundaan UKT, mahasiswa dapat menunda pembayaran dengan tanggal pembayaran disesuaikan kemampuan ekonominya, (3) Penurunan UKT, mahasiswa dapat mengajukan penurunan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, (4) Beasiswa, mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau beasiswa lain dengan kriteria penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku, (5) Bantuan infrastruktur, mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa serta ketentuan lain berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN. Penurunan UKT terus dilakukan oleh berbagai kampus di Indonesia dan telah disepakati pelaksanaannya oleh seluruh PTN. Kemendikbud menganggarkan Rp1 triliun untuk program Dana Bantuan UKT terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan kriteria tertentu, yaitu penerima harus dipastikan mengalami kendala finansial sehingga tidak mampu membayar UKT, serta tidak sedang dibiayai program KIP Kuliah atau beasiswa lainnya. (MPA/NIS/TWF)

M

enteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, membuat tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak COVID-19. Adapun kebijakan pertama dan kedua terkait dukungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Dana Bantuan UKT mahasiswa yang diatur melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19.

ECorner Kuliah Tetap Online, Mahasiswa Ingin UKT Semester Ganjil Diringankan

A

kibat dari pandemi COVID-19 sebagian besar kondisi ekonomi orang tua mahasiswa di Indonesia terdampak.Hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi kesulitan untuk membayar biaya kuliah (UKT).Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta para mahasiswa meminta untuk bertemu dengan Nadiem Makarim selaku Mendikbud untuk mendiskusikan perihal pemangkasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Aliansi BEM SI merupakan perwakilan dari 150 PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Tuntutan yang diajukan oleh BEM SI dan para mahasiswa bukan hanya mengenai kondisi ekonomi, tetapi juga mengenai hak mahasiswa yang terpangkas saat belajar secara daring atau online. Menurut BEM SI, penurunan uang kuliah sangat penting untuk diterapkan mengingat kondisi ekonomi sebagian besar orang tua dari mahasiswa yang terdampak pandemi korona.

Dikutip dari CNN Indonesia, berdasarkan survei BEM SI kepada para anggotanya, 83,4% mahasiswa mengalami penurunan penghasilan orang tua selama pandemi.Sebanyak 76,9% mahasiswa tidak memiliki jaminan untuk membayar biaya kuliah di semester depan. Sementara, kebutuhan kuliah jarak jauh juga meningkat saat pandemic, misalnya untuk kebutuhan kuota internet.

Berdasarkan survei yang sama, 92,2% mahasiswa menggunakan kuota internet sebanyak Rp25 ribu–Rp500 ribu per pekan.

Selain itu, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang dihimpun dalam Gerakan Keresahan Mahasiswa (GERAM) UNJ pada Kamis, 23 Juli 2020 melaksanakan “Mimbar Bebas dan Audiensi Terbuka� yang mengusung empat tuntutan utama, salah satunya adalah menuntut pimpinan UNJ untuk memberikan keringanan UKT semester 113 sebesar 70% kepada seluruh mahasiswa UNJ. (IVD/DK/TWF)