BULETIN EDISI JULI 2021: PPKM DARURAT, SUDAH EFEKTIFKAH?

ECorner EDISI JULI 2021

PPKM DARURAT, SUDAH EFEKTIFKAH?

ECorner

Mengenal PPKM Serta Isu Hoaksnya Beberapa waktu silam telah ditetapkan PPKM Darurat, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, pemerintah memberlakukan PPKM Mikro dan pada akhirnya diperketat menjadi PPKM Darurat. Hal ini disebabkan oleh munculnya lonjakan kasus COVID-19 termasuk varian baru.

PPKM diberlakukan untuk membatasi interaksi serta pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok yang diharapkan dapat menahan angka kenaikan positif virus korona atau COVID-19. Pada awalnya, PPKM Darurat diberlakukan pada wilayah Jawa dan Bali. Lalu, kebijakan ini diperluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali.

PPKM ini diharapkan dapat menekan angka kasus COVID-19 yang melonjak di Indonesia agar Indonesia dapat segera membaik dan wabah ini cepat berakhir. Namun, ada beberapa oknum yang sengaja menyebarkan informasi yang salah seputar PPKM ini. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, merilis 1.742 temuan kabar bohong (hoaks) seputar PPKM yang beredar di grup WhatsApp dan media sosial yang dirilis pada 14 Juli 2021.

Hoaks ini meliputi kabar PPKM akan diperpanjang sampai tahun baru yang sebenarnya PPKM Darurat ini diberlakukan sampai tanggal 25 Juli dan akan dilonggarkan pada 26 Juli jika kasus COVID-19 menurun. Selanjutnya, PPKM Darurat adalah upaya pemerintah untuk menggagalkan perayaan Iduladha.

Pasalnya, PPKM Darurat berlaku hingga 25 Juli 2021. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kebijakan PPKM Darurat diambil karena kasus COVID-19 meningkat tajam dan tingkat keterisian rumah sakit hampir 100 persen. (SYK/RAH/AAP)

ECorner Kebijakan - Kebijakan Selama

PPKM Darurat COVID-19 semakin merajalela di sekitar kita, siapa pun tidak akan bisa lepas dari jeratan virus berbahaya ini.

Banyaknya angka korban penyebab dari adanya virus ini membuat pemerintah memberlakukan PPKM di sejumlah daerah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau dikenal dengan PPKM ini dimulai pada 3 Juli 2021 yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Namun, pada akhirnya masa PPKM diperpanjang hingga bulan Agustus 2021 mengingat perkembangan dari virus ini belum juga menurun.

Dengan diberlakukannya PPKM membuat pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan-kebijakan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan pada masa PPKM darurat: 1. Sektor nonesensial menerapkan 100 persen work from home (WFH).

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.

3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sementara itu, cakupan sektor kritikal, yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Untuk apotek dan toko obat bisa buka 24 jam penuh.

4. Kegiatan pada perdagangan ditutup.

pusat

perbelanjaan/mal/pusat

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away, tidak menerima makan di tempat (dine in). (PUS/KAN/AAP)

ECorner Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat PPKM Darurat dimulai sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 di wilayah Jawa-Bali yang bertujuan untuk mendorong penurunan kasus penularan COVID-19 dengan cara memperketat pembatasan mobilitas penduduk. Dalam hal ini masih diperlukan evaluasi efektifitas terkait kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk memutuskan melakukan perpanjangan atau tidak.

1. Evaluasi Bidang Kesehatan

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Iwan Ariawan mengatakan, berdasarkan data dari Facebook Data for Good dan Tim Mahadata UI pergerakan penduduk yang terpantau masih fluktuatif. Mobilitas penduduk mengalami penurunan pada 3 Juli, kemudian meningkat lagi sehari setelahnya. Kondisi ini secara umum mengalami penurunan di akhir pekan dan peningkatan di hari kerja. Dari data yang diperoleh diketahui mobilitas penduduk tertinggi terjadi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, dan Jakarta.

Mobilitas penduduk masih terpantau tinggi dan belum adanya penurunan yang signifikan maka menurut Iwan selaku Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) disarankan agar PPKM darurat dilanjutkan dengan implementasi lebih ketat dan meningkatkan tes dan lacak kasus COVID-19.

Dari setiap kasus yang ditemui harus ada target yang harus dicari dan ditemukan dari setiap kasus positif karena jika masih terdapat banyak kasus baru yang tidak ditemukan, penularan masih akan terus terjadi dan tak kunjung terkendali.

2. Evaluasi Bidang Ekonomi

Dalam pengimplementasian pemberlakuan PPKM Darurat perlu disertai percepatan vaksinasi penduduk dan tambahan stimulus bagi dunia usaha sebab kondisi kesehatan dan ekonomi dikhawatirkan akan makin memburuk tanpa dukungan pemerintah bagi kelompok yang terdampak. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, bahwa dampak implementasi PPKM Darurat terhadap sektor bisnis hampir menyerupai PSBB yang diterapkan tahun lalu yang tercatat turut memicu kontraksi ekonomi 5,23% pada kuartal II/2020. Haryadi mengatakan PPKM Darurat kali ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi negara yang dilihat dari penanganan pandemi di mana kehadiran varian Delta berdampak pada kasus COVID-19 yang terus naik meski aktivitas sudah dibatasi. (NAA/NAD/AAP)