ECorner
Edisi Mei 2020
Kondisi Perekonomian Indonesia Ditengah Covid-19 dan Suasana Syawal 1441H
ECorner
THR Ditiadakan? Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangannya lantaran terdampak langsung dari COVID-19. Hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai kewajiban kepada karyawannya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Anton, mengatakan tahun ini kemungkinan perusahaan akan kesulitan membayar THR karyawan sebab dunia usaha sangat terpukul dengan adanya COVID-19. Ia mengatakan bahwa sekarang semua tergantung pada kemampuan perusahaan masingmasing. Pengusaha menjadi dilema sebab THR adalah kewajiban karyawan, tetapi kondisi keuangan yang sulit membuatnya tidak mampu membayar. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta, Sarman, menurutnya membayar THR di tengah pelemahan ekonomi adalah beban bagi pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga, mengatakan bahwa pemerintah harus menggodok sejumlah skema stimulus yang bisa diberikan ke pengusaha agar bisa menjaga kemampuannya membayar kewajiban karyawan salah satunya keringanan pajak,. Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengaku pemerintah masih mengkaji kebijakan pencairan THR dan gaji ke-13 PNS di tengah situasi pandemi ini, kepastian tersebut akan terus disampaikan pemerintah kepada DPR. Ia berkata pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Adapun Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan. Pengusaha yang kesulitan membayar THR akibat dampak dari COVID-19 atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan perundangundangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. (MPA/DK)
ECorner Pantauan Harga Bahan Pokok Ramadan hingga 1 Syawal di Tengah Pandemi Virus Korona
Pandemi COVID-19 masih menghantui banyak negara termasuk Indonesia. Dampak yang paling terasa dari adanya pandemi tersebut yaitu pada aspek ekonomi. Harga sejumlah bahan pokok merangkak naik terutama jelang Ramadan dan Lebaran. Jelang bulan Ramadan harga gula pasir, cabai, ayam potong, hingga bawang melonjak naik. Harga gula pasir naik dari sebelumnya Rp11.000,00 per kilogram menjadi Rp12.000,00 per kilogram. Harga ayam potong melonjak cukup tinggi dari sebelumnya Rp26.000,00 per kilogram menjadi Rp36.000,00 per kilogram. Kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi pada cabai merah, sebelumnya harga per kilogram cabai merah Rp30.000,00 tetapi jelang bulan Ramadan naik menjadi Rp40.000,00 per kilogram. Diikuti harga bawang merah yang semula Rp35.000,00 per kilogram menjadi Rp45.000,00 per kilogram dan harga bawang putih dari Rp32.000,00 per kilogram
menjadi Rp42.000,00 per kilogram. Jelang Lebaran harga daging sapi, ayam, dan bawang melonjak naik dari sebelumnya. Harga daging sapi mengalami kenaikan hingga Rp20.000,00 per kilogramnya. Meskipun harga daging sapi melonjak naik, pembeli tidak mengalami penurunan. Sama dengan harga daging sapi, harga daging ayam juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000,00 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam rata-rata Rp20.000,00 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk berbelanja di pasar. Meskipun di tengah pandemi virus korona, masyarakat masih ramai berbelanja di pasar untuk mempersiapkan Hari Raya Idulfitri. (LRI/ASA)
ECorner
Larangan Mudik dan Kondisi Bisnis Transportasi di Indonesia Semarak menyambut Hari Raya Idulfitri di Indonesia tak luput dari tradisi mudik lebaran. Namun, sukacita mudik Lebaran tahun ini hanya menjadi angan belaka. Mengingat kondisi Indonesia saat ini sedang dalam keadaan tidak baik, sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan larangan mudik. Perintah larangan mudik tersebut disahkan oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
Kebijakan larangan mudik menjadi stimulus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi, apabila dilihat dari perspektif pelaku bisnis transportasi sekiranya apa yang akan terjadi? Bukankah suatu kebijakan dibuat demi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Lantas bagaimana nasib rakyat yang bekerja pada bidang transportasi? Akibat kebijakan tersebut, 1,5 juta sopir dan awak bus terancam dirumahkan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan pembaruan kebijakan terkait bisnis transportasi. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bahwa pemerintah telah memasukkan sektor transportasi darat, laut, dan udara ke dalam sektor yang menjadi perluasan insentif pajak. Insentif tersebut berupa, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan yang ditanggung pemerintah, PPh Pasal 22 impor dibebaskan selama enam bulan, PPh Pasal 25 yang didiskon 30 persen, dan restitusi yang dipercepat dengan batasan hingga Rp5 miliar. Larangan mudik diharapkan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 sehingga dapat diatasi secara bertahap. Perekonomian akan kembali pulih seiring dengan aksi-aksi penanganan yang tepat dan terukur dari pemerintah, sedangkan setiap nyawa yang telah terenggut tak akan pernah kembali. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama yang dipertimbangkan oleh pemerintah terhadap seluruh kebijakan dalam menghadapi COVID-19. (RI/MRA)