Edisi Agustus 2017
ECorner
ECorner Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Menjadi Sorotan Media
I
ndonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dikatakan demikian, karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Marauke. Luasnya wilayah kelautan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melebihi dari luas wilayah daratannya. Dengan kondisi demikian, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam kelautan yang sangat melimpah. Berlimpahnya potensi sumber daya kelautan di Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara komersil guna meningkatkan perekonomian bangsa, nyatanya belum digarap secara baik oleh Pemerintah Republik Indonesia. Belum maksimalnya usaha penjagaan dan pertahanan asset kelautan yang dimiliki oleh Indonesia ditandai dengan mudahnya pihak asing untuk menerobos masuk ke wilayah laut Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terus menyusutnya populasi organisme laut di Indonesia, seperti ikan, kerang, lobster, penyu, dan lain-lain.
Dalam menyikapi penerobosan wilayah kelautan Indonesia oleh pihak asing, Susi Pudjiastuti, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mengambil langkah penindakan yang tegas dan bijak, yaitu dengan cara mengeluarkan perintah atau ultimatum untuk menenggelamkan setiap kapal asing yang tertangkap basah menerobos wilayah laut Indonesia dan melakukan penjarahan terhadap sumber daya kelautan Indonesia. Dilansir dari www.m.republika.co.id, pada Februari 2016, pemerintah melalui Satgas 115 telah melakukan penenggelaman terhadap 31 unit kapal milik pelaku penangkapan ikan secara illegal, yang berasal dari beberapa Negara berbeda, yaitu kapal milik Malaysia, Vietnam, Filipina dan Papua Nugini. Susi Pudjiastuti, yang juga menjabat sebagai Komandan Satgas 115, memimpin langsung prosesi penenggelaman terhadap kapalkapal penyelundup tersebut. Proses penenggelaman dilakukan dengan cara meledakkan semua kapalkapal tersebut secara serentak.
Tindakan penenggelaman tersebut bukan semata-mata perbuatan yang dimaksudkan untuk merusak property pihak asing guna melampiaskan kekesalan Bangsa Indonesia. Akan tetapi, prosedur penenggelaman kapalkapal tersebut adalah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau penenggelaman kapal perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup�. Keberanian Susi Pudjiastuti dalam menegakkan peraturan penenggelaman kapal yang mencuri sumber daya kelautan Indonesia tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Indonesia. (RTR)
ECorner Potensi Kekayaan Laut Indonesia Dalam Bidang Perekonomian
Bukan lautan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tiada badai tiada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu
S
epenggal lirik yang dipopulerkan oleh Band Koes Plus itu dirasa cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Terbentang sepanjang 5.000 kilometer dari barat ke timur, dengan luas daratan yang mencapai 1,9 juta km², semakin menasbihkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik dan benar, kekayaan laut Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata yang sangat menjanjikan bagi perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara maritim yang memberikan kontribusi besar bagi komoditas perikanan dunia. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), hasil laut Indonesia menyumbang hingga sebesar 10% dari kebutuhan perikanan global. Selain itu, sebanyak 54% kebutuhan
protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Bahkan yang lebih membanggakan, perairan Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Luasnya laut Indonesia memiliki potensi yang kuat dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan pengangguran dan kesenjangan sosial. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tenaga kerja di sektor kelautan pada tahun 2016 mencapai 3,6 juta jiwa atau 3% dari 118 juta tenaga kerja nasional. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang masih berada di angka 3 juta atau 2,7% dari 108 juta tenaga kerja nasional. Selain itu, sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666
desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. Pada tahun 2016, sektor kelautan menyumbang 6,04% dari PDB nasional dengan nilai mencapai Rp749 triliun. Di tahun yang sama, nilai ekspornya mencapai US$12,5miliar. Tentu angka-angka ini masih bisa ditingkatkan lagi, mengingat belum optimalnya pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Semoga dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada pemerintahan saat ini, bisa meningkatkan manfaat dari kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia. (MS)
ECorner Besarnya Kerugian yang Diderita Indonesia Akibat Illegal Fishing
I
ndonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan 3.257.483 km², tentu saja hal ini membuat Indonesia kaya akan sumber daya lautnya. Dengan kekayaan laut yang melimpah, banyak pihak asing yang ingin menguasainya secara ilegal, seperti melakukan praktik illegal,unreported, unregulated (IUU) fishing oleh kapal asing yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Data Food and Agriculture Organization (FAO), mencatat kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing mencapai Rp 30 triliun atau sebesar1,6 juta ton/tahun. Apabila dikalkulasikan sejak 2001-2013, nilai kerugiannya mencapai 360 triliun, nilai tersebut belum termasuk modus penyelundupan lainnya. Selain merugikan Indonesia secara material, hal ini juga mengakibatkan Indonesia seperti kehilangan wibawanya di kancah perekonomian Internasional. Bagaimana tidak, kemampuan Indonesia dalam menjaga dan megoptimalkan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung sektor ekonomi pun dipertanyakan di muka dunia. Kondisi ini juga membuat Indonesia lebih rentan mendapat serangan pencurian sumber daya kelautan yang
lebih besar, karena pihak luar menganggap lemahnya pertahanan dan pengamanan Indonesia terhadap sumber dayanya sebagai peluang untuk meraup keuntungan illegal bagi mereka. Pelaku utama IUU fishing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara lain berasal dari Malaysia, Vietnam, Cina, Myanmar, Thailand dan Filipina, yaitu pada umumnya, merupakan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia atau memiliki akses perdagangan jalur laut dengan Indonesia. Illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh kapal asing saja, namun saat ini banyak indikasi kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia kemudian dibawa ke laut lepas untuk melakukan transshipment (bongkar muat) ke kapal asing. Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri. Indonesia perlu prihatin, mengingat kerugian material yang didapatkan masih harus ditambah lagi dengan kerugian dari aspek lainnya seperti aspek ekologis. Kerugian dari aspek ekologis
tersebut ditandai dengan rusaknya lingkungan kelautan karena, pada umumnya, jenis alat yang digunakan oleh kapal eks-asing adalah alatalat tangkap produktif seperti purse seine dan pukat (trawl). Dalam menangani masalah illegal fishing, pemerintah membentuk Satuan Tugas (satgas)115 dibawah tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan kebijakan penenggelaman dan moratorium kapal eks-asing serta pelarangan trans-shipment di tengah laut. (RN)