RECHT Vol. 14 by LPKH Trisakti

Salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kami tim LPKH dapat menyelesaikan majalah Recht yang ke empat belas ini. Saya sangat berterima kasih kepada para anggtoa redaksi yang masih semangat dan mau meluangkan waktunya untuk mencurahkan ide-idenya dan pemikirannya , meskipun masih dalam kondisi pandemi ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita, dari para kepada jajaran dekanat, alumni-alumni, serta rekan-rekan ormawa yang selalu memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif LPKH, semoga dukungan tersebut dapat menjadi bahan bakar kami untuk terus memberikan karya-karya terbaik serta memberikan kontribusi positf bagi kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan FH Universitas Trisakti. Dalam majalah edisi ke empat belas ini artikel-artikel yang akan kami bahas akan seputar tentang kebebasan berekspresi, kejaksaan, dan kepolisian, serta info lainnya yang diharapkan akan menambah wawasan dari membaca majalah ini. Tim redaksi juga mengharapkan dari diterbitkannya majalah Recht ini dapat menumbuhkan kembali budaya literasi serta menumbuhkan pemikiran yang kritis terhadap persoal sosial yang sering terjadi dilihat dari sisi hukum.

Salam LPKH, Benedicta Gabriella Yoshinta Pemimpin Redaksi Majalah Recht

Penanggung Jawab: M Pasha Arifin Nusantara Pemimpin Redaksi : Benedicta Gabriella Yoshinta Tim Editor : Ignatius Raka R W M Irham Dwiputra Andrea Editha Leilani Tertia Jonathan Abel Rezha Willy Putra Rebecca Octania Amethis Shafa Andi Nadya Mika Putri

Tim Penulis: Sabila Ridwan Febrian Duta Alessandro Praputranto Arini Pertiwi Janna Shafira Raafid Haidar Vania Agatha Ariyoza Aryaputera B Magdalena Yossi D

R e c h t | 01

" Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif " - Bob Sadino -

Artik el 61 Ta hun M Bag aima engabd i, na K Mem eja akna i Lam ksaan R Selo I ka K eban bang da n ggaa n?

Artik el HUT B Pera hayang kara n : di M Polri asa Pan dem i

Tokoh Hukum PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, SH

Bedah Film PRIMAL FEAR (1996)

Bedah Film THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Bedah Buku A LIFE OF CRIME: THE MEMOIRS OF A HIGH COURT JUDGE

Bedah Buku LEGAL OPINION AKTUALISASI TEORITIS & EMPIRISME

R e c h t | 03

Melek Hukum BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN

SI el PRE k i E t r R I A SI D PRE S K E

21 16

Melek Hukum SISTEM PEMILU

LEMBAR KAJIAN

Ruang Seni AGATASI APATIS

RUANG OPINI

LPKH UPDATE

JULY'S NEWS

R e c h t | 04

ARTIKEL

ejaksaan Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-61 pada tanggal 22 Juli 2021. Istilah mengenai kejaksaan muncul pertama kali pada zaman Kerajaan Majapahit, yang kemudian terbentuklah badan dengan relevansinya dengan jaksa pada masa pendudukan Belanda, dan secara resmi difungsikan pertama kali pada masa pendudukan tentara Jepang sesuai dengan ketentuan pada Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Lembaga yang dikenal sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis ini memiliki kedudukan sentral dalam kasus penegakan hukum. Terlebih setelah era reformasi, Kejaksaan menjadi elemen penting dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga Lembaga ini terus berupaya memperbaiki diri menjadi Lembaga yang lebih mandiri dan bebas dari intervensi.

Adapun tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana adalah sebagai berikut : 1. Melakukan penuntutan 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang Dengan begitu besarnya tanggungjawab yang dimiliki, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki nilai luhur yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nilai-nilai tersebut salah satunya terkandung pada lambang Kejaksaan itu sendiri,

Bintang Bersudut Tiga, Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan. Pedang, Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/ kebathilan dan kejahatan. Timbangan, Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antarasuratan dan siratan rasa.

R e c h t | 05

Padi dan Kapas, Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Seloka ”Satya Adhi Wicaksana” Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna: Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. Wicaksana : Bijaksana dalam tuturkata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Makna Tata Warna Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita. Kasus Jaksa Pinangki Publik tentu tidak lupa dengan kasus yang menjerat salah satu Jaksa atas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Pinangka Sirna Malasari selaku anggota Kejaksaan divonis sepuluh tahun pada tingkat pertama atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada tahun 2018, Ketika Pinangki menjabat sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, total harta kekayaannya bahkan mencapai 6,8 miliar rupiah. Dari salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kejaksaan tersebut, sudah cukup membuka mata publik bahwa makna dan arti daripada lambang kejaksaan RI belum sepenuhnya sejalan dan selaras dengan kinerja anggota kejaksaan saat ini. Masih terdapat jaksa yang melanggar kode etik sebagai suatu profesi jaksa sendiri.

Raafid Herfian

Tulisan ini dibuat oleh :

Arini Pertiwi

Janna Shafira

Terlebih lagi, tindak pidana tersebut tidak selaras dengan seloka “Satya Adhi Wicaksana”. Sebagai seorang Jaksa seharusnya dapat bijaksana dalam bertutur kata dan dan bertingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya yang bersumber pada rasa jujur. Namun, dalam kasus yang menjerat anggota kejaksaan tersebut, Pinangki bahkan menerima suap dari Djoko Tjandra untuk sebuah fatwa hukum. Hal ini sangat tidak mencerminkan bagaimana seharusnya seorang Jaksa yang bertindak sebagai penuntut keadilan, namun malah mencerminkan sebaliknya. Momentum Hari Kejaksaan ini seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai suatu selebrasi atas berdirinya Kejaksaan di Republik Indonesia, tetapi juga sebagai cerminan refleksi atas kinerja dari anggota kejaksaan dari mulai berdiri hingga saat ini, terutama dalam hal mendukung penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu adanya pembersihan baik dari internal, maupun kelembagaannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik bahwa aparat kejaksaan dapat bertindak transparan dan independen dalam penanganan kasus apapun.

R e c h t | 06

BEDAH FILM

Primal Fear (1996) Film yang diangkat dari novel karya William Diehl menceritakan tentang seorang pengacara terkenal bernama Martin Vail menghadapi kasus pembunuhan seorang uskup agung di Chicago. Dalam hal ini, pengacara Martin Vail bertindak secara pro bono dalam membela kliennya, Stampler, seorang remaja dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan terhadap uskup agung tersebut. Pengacara Martin Vail berambisi bahwa Stampler tidak bersalah, melainkan tindak pidana ini dilakukan oleh orang ketiga sesuai dengan pengakuan Stampler. Film ini menjadi penuh tantangan setelah diketahui bahwa terdakwa Stempler ternyata berkepribadian ganda sebagaimana pernyataan saksi ahli seorang psikolog bernama Molly Arrington. Namun, di lain hal ditemukan bukti bahwa uskup agung terlibat dalam korupsi tentang tanah dan adanya rekaman video perbuatan cabul kepada umat mudanya, termasuk Stampler. Hal ini membuat pengaca Martin Vail harus memutar otak agar bukti yang ada tidak menjadi motif pembunuhan baru kepada Stempler sebagai kliennya tersebut. Namun, apabila dikaitkan dengan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Kemudian pada Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.” Banyak sekali pelajaran yang didapat dari film garapan sutradara Gregory Hoblit ini, seperti kalimat yang sering diucapkan pengacara Martin Vail, yaitu “Jangan mengatakan seseorang sebagai terpidana apabila belum ada putusan hakim, melainkan tetap menggunakan kata terdakwa” walau dalam kasus ini, publik (negara) menganggap Stempler bersalah karena hanya dia lah satu-satunya orang yang terlihat berada di tempat tindak pidana terjadi. Melalui film ini juga kita belajar bahwa seorang pengacara dalam menyelesaikan suatu kasus harus bertindak sebagai ayah, ibu, sahabat, dan tokoh agama terhadap kliennya yang mengandung pesan tersirat bahwa sebagai seorang pengacara harus bertindak secara penuh dalam membela kepentingan klien. Akhir dari film setelah dijatuhkan kekuatan hukum tetap oleh hakim benar-benar tidak terduga, bagaimana bisa penuntut umum, hakim, bahkan Martin Vail sebagai pengacara besar dapat dikelabui oleh kliennya sendiri. Tidak salah apabila thriller ini sangat menghibur dan cocok dimasukkan kedalam list film yang wajib ditonton!

Ditulis Oleh : Janna Shafira Widianti Apcar

R e c h t | 07

"Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life". - Bob Marley -

HUT HUT Bhayangkara: Bhayangkara: Peran Peran Polri Polri di di Masa Masa Pandemi Pandemi Pada hari Kamis, 1 Juli 2021 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-75. Peristiwa ini merupakan peringatan terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 11 Tahun 1946 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaan lembaga kepolisian memiliki fungsi dan tugas pokok yang tertera dalam Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat.” dapat dimengerti pula Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kepolisian tingkat nasional di Indonesia yang mana memiliki tanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri memiliki tugas kepolisian di seluruh Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: 1. Perlindungan masyarakat; 2. Penegakan Hukum; 3. Pencegahan pelanggaran hukum; 4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Begitupun dengan Peran Kapolri yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020: a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengarfi'asan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19); dan d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Perkembangan dalam kondisi pandemi saat ini, kiprah Polri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Polri dituntut berperan lebih yang tidak sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga instrumen pendukung keberhasilan penanganan Covid-19. Dalam hal ini Polri dituntut untuk lebih aktif dalam menjalani tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; melakukan fungsi penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dimasa pandemi ini. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Fundamentalnya, isi dari maklumat tersebut merupakan instrumen untuk menindak masyarakat yang masih melakukan kegiatan berkerumun, menimbun bahan makanan pokok secara berlebihan, hingga menindak pelaku terhadap penyebar hoaks. Langkah tersebut merupakan wujud konkrit dukungan Polri terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19. Setelah sebelumnya Polri mengangkat tema ““Kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif” di tahun 2020, pada HUT Bhayangkara ke-75, Polri mengusung tema "Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan Covid-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju". Kasus covid-19 terus menggalak dengan adanya varian dan jenis baru. Korban jiwa dan angka kasus terus melonjak setiap harinya. Segudang prestasi Polri dalam penanganan covid-19 pantas untuk diapresiasi, diantaranya program vaksinasi, distribusi obat-obatan, hingga sosialisasi dan edukasi prokes.

Re c h t | 09

Kebijakan pemerintah akan pencegahan COVID-19 diembankan ke berbagai instansi, termasuk Polri. Edukasi dan sosialisasi terkait protokol kesehatan menjadi tanggung jawab polri bersama seluruh masyarakat. Berbagai upaya sosialisasi dilakukan polri dengan cara-cara persuasif; seperti menggandeng influencer dan tokoh-tokoh agama. Selama 1 tahun bekerja untuk memerangi COVID-19, Polri telah mencetak beberapa prestasi. Polri berhasil menumpas berbagai isu hoaks yang hadir selama pandemi melalui tim Sub Satgas Siber, berdasarkan data dari kepolisian Republik Indonesia, Polri berhasil menangani 352 isu hoaks terkait Covid-19. Polri juga telah berhasil menindaklanjuti 18 kasus penimbunan masker dan hand sanitizer serta 18 kasus penimbunan APD yang marak pada tahun 2020. Selanjutnya, Polri juga berhasil menindak para tenaga kesehatan yang menggunakan alat rapid test bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu serta penggunaan alat rapid palsu yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Polisi juga berhasil merazia tiga komplotan yang melakukan penimbunan terhadap obat-obat penanganan virus COVID-19 serta tabung oksigen yang saat menjadi kebutuhan besar bagi masyarakat umum. Berdasarkan data dari Kemenkumham, bekerja sama dengan pihak lainnya, Polri Riau berhasil meningkatkan angka kesembuhan hingga mencapai 93,4% diikuti dengan penurunan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) sejumlah 21% yang sebelumnya sebesar 51%.

Meski begitu, masih terdapat beberapa kelalaian Polri dalam mengemban tugasnya dalam penanganan kasus COVID19. Sejauh ini Polri telah mengemban tugasnya untuk menindak segala bentuk kejahatan terkait COVID-19. Namun, Polri kurang memaksimalkan potensinya dalam mengedukasi masyarakat. Sejauh ini, Polri cukup berfokus mengedukasi masyarakat secara umum saja, padahal Polri juga perlu melakukan edukasi secara lebih menyeluruh secara langsung terhadap masyarakat di lingkungan pemukiman warga. Polri juga perlu lebih banyak meninjau wilayah-wilayah permukiman, khususnya di wilayah tempat tinggal yang seringkali mengabaikan protokol kesehatan dan/atau banyak berkumpul dengan tanpa adanya kepentingan khusus. Pada tahun 2020 lalu, seorang anggota polri Kompol Fahrul Sudiana menikah dengan salah satu selebgram bernama Rica Andriani. Dalam situasi genting akibat Covid-19, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berada dalam keramaian untuk memutus rantai covid-19. Namun dalam keadaan ini, Kompol Fahrul mengadakan pernikahan yang cukup besar yang digelar di hotel bintang lima di kawasan elit Senayan Jakarta. Usai foto-foto pernikahannya yang digelar di tengah wabah Corona viral di media sosial, Polri langsung mencopot jabatan Kompol Fahrul Sudiana sebagai Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Kompol Fahrul Sudiana dimutasi lantaran dinilai melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 soal Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020.

Maklumat Kapolri ini salah satunya mengatur pembubaran kerumunan massa untuk mencegah meluasnya wabah virus Corona Covid-19 di Indonesia. Kabar suami Rica Andriani dimutasi telah dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Tulisan ini dibuat oleh :

Vania Agatha

Magdalena Yossi

Alessandro P

Ariyoza Aryaputra

Re c h t | 10

BEDAH BUKU

A Life of Crime: The Memoirs of a High Court Judge OLEH HARRY OGNALL.

Sebuah memoar karya Harry Ognall, mantan hakim di Yorkshire Barat yang sebelumnya berkarier sebagai seorang pengacara. Ia lahir di Salford dari keluarga Yahudi dan tumbuh besar di Leeds. Ognall memulai pendidikan hukumnya di Lincoln College, London dan melanjutkan pendidikannya di University of Virginia School of Law dengan beasiswa. Buku ini mengisahkan tentang kehidupannya mulai dari latar belakang keluarganya, awal mula ia memulai karier di bidang hukum, hingga sebelum akhirnya ia mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang hakim. Semakin mengarungi buku ini, anda akan menjumpai berbagai macam pembahasan hukum khususnya mengenai Hukum Inggris. Buku ini lebih banyak membahas opini Ognall terhadap berbagai macam kasus yang ia hadapi pada saat bekerja sebagai advokat hingga menjadi hakim. Tak lupa pula ia mewariskan petuah-petuah bagi advokat muda. Buku ini sungguh layak menjadi salah satu referensi mahasiswa hukum yang tertarik untuk meniti karier sebagai seorang advokat. Tak terbatas bagi para pekerja di bidang hukum maupun mahasiswa, siapa saja yang tertarik untuk mengetahui hukum secara lebih komprehensif dapat membaca buku ini. Dalam waktu yang sangat singkat anda dapat menuntaskan buku ini, sebab buku ini hanya terdiri dari kurang lebih 160 halaman. Sesungguhnya ini merupakan sebuah karya yang cukup singkat dan padat walau materi pembahasannya relatif kompleks. Berdasarkan konteks isi secara keseluruhan, karya ini lebih patut disebut sebagai sebuah autobiografi dibanding memoar. Dengan segala kekurangan dan keistimewaannya, dapat disimpulkan bahwa buku ini patut dibaca oleh para pegiat hukum.

Ditulis Oleh : Magdalena Yossi

R e c h t | 11

Tokoh Hukum

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

·Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society. ·Prof Tjip merupakan sapaan akrab beliau, pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH UNDIP, Prof Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multientry, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini. Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan prestigious bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993,Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia. ·Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjipto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi berhukum yang sesuai dengan konteks masyarakat. ·Karya-karya Prof. Satjipto Rahardjo Bisa dibilang bahwa Prof Tjip adalah orang yang paling produktif dalam berkarya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum yang diterbitkan pada tahun 1977. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan yang ditulis tahun 1980. Ditahun yang sama juga menulis buku Hukum dan Masyarakat. Kemudian pada tahun 1981 beliau juga menulis Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Kemudian buku yang berjudul Permasalahan hukum di Indonesia berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, ditahun yang sama juga menulis buku Hukum dan Perubahan Sosial. Kemudian Ilmu Hukum ditulis pada tahun 1991,Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah tahun 2002, Membangun Polisi Sipiltahun 2002, Sisi- Sisi Lain Hukum di Indonesia tahun 2003. Dan masih banyak lagi

R e c h t | 12

Akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan kasus mengenai kebebasan berekspresi bagi kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan beredarnya berita mengenai kasus-kasus yang dianggap pembungkaman bagi mahasiswa yang mengkritik pemerintah. Salah satu contoh kasusnya adalah julukan "The king of lip service" yang diberikan BEM Universitas Indonesia (UI) terhadap Presiden Joko Widodo yang diunggah dalam media sosial Instagram bemui_official. Dalam salah satu poin kritikannya BEM UI juga mengkritik tentang wacana revisi Pasal karet dalam UU ITE yang menurut pendapat mereka justru revisi tersebut ditujukan untuk merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahnya sederet pasal karet .Beberapa pasal yang direncanakan ditambah dan menimbulkan polemik, yaitu pasal 45 C yang dinilai multitafsir sehingga dapat disalahgunakan. Definisi berita kebohongan yang membuat keonaran tidak dinyatakan secara jelas, maka dari itu pasal ini bisa menjadi pasal karet baru. Hak kebebasan berekspresi mahasiswa saat ini dikatakan direpresi karena seringkali terjadi penyerangan secara “personal” terhadap mahasiswa-mahasiswa yang aktif menyerukan kritiknya terhadap pemerintah, bahkan pada kasus BEM Universitas Indonesia (UI) dikabarkan pihak rektorat UI memanggil beberapa pengurus BEM UI yang bertanggung jawab dan meminta agar unggahan tersebut di take down , tetapi pihak BEM UI menolak melakukan take down dan tetap aktif menyuarakan pendapatnya. Dalam kasus diatas banyak pihak yang mendukung langkah yang diambil oleh pihak BEM UI, tetapi apabila tindakan BEM UI tersebut tidak mendapatkan dukungan dari banyak pihak, apakah BEM UI akan tetap aktif menyuarakan pendapatnya? Karena disisi lain, banyak tekanan dari pihak yang kontra dengan unggahan BEM UI yang dapat mengancam keamanan dari BEM UI itu sendiri. Dapat dilihat dari contoh lain yaitu teror terhadap nama-nama yang terdapat dalam poster diskusi pemberhentian presiden yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Teror tersebut berupa peretasan hingga ancaman pembunuhan mulai dari pesan teks, telepon hingga datang secara langsung, padahal diskusi tersebut hanyalah sebagai kegiatan pengetahuan mahasiswa dalam bidang Hukum Tata Negara. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menganggap telah terjadi kemerosotan demokrasi di tahun 2020. Pasalnya, selama rezim Presiden Joko Widodo banyak kasus terkait kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang dipersoalkan melalui pidana ataupun dengan cara di luar proses hukum terhadap aktivis, mahasiswa, hingga jurnalis. Dikutip dari www.suara.com/news/2020/12/10/060000/banyak-penangkapan-aktivis-2020-jaditahun-kelam-demokrasi-di-indonesia Misalnya Aktivis Dandhy Dwi Laksono yang menyinggung mengenai kisruh di papua yang disebabkan perlakuan rasialis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ia ditangkap karena dianggap telah menyebarkan SARA di media sosial. Selain itu, menurut kompas.com yang diunggah pada tanggal 09-10-2020, terdapat sekitar 280 aduan orang hilang dalam aksi demonstrasi Omnibus Law yang terjadi pada tahun 2020, hal tersebut hanya sebagian kecil dari contoh represi kebebasan berekspresi yang terjadi di Indonesia. Berangkat dari contoh-contoh kasus tersebut, maka pembungkaman yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu tidak dapat dibantah lagi. Padahal, Indonesia sebagai negara demokrasi yang artinya memberikan hak kepada rakyat untuk berkontribusi dalam proses pemerintahan.

R e c h t | 13

Pada poin ketiga Tri Dharma perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, artinya ilmu yang dimiliki mahasiswa harus memberikan dampak yang baik untuk membantu masyarakat salah satunya adalah dengan menyuarakan suara rakyat terhadap pemerintah. Para pejabat yang kedudukannya sebagai wakil rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat sudah seharusnya siap untuk menerima kritik masyarakatnya, karena pemimpin yang mau menerima kritikan rakyatnya adalah pemimpin yang paham makna demokrasi. Setiap kali mahasiswa mencoba menyuarakan masyarakat, tak jarang dikatakan bahwa mahasiswa ditunggangi oleh oknumoknum tertentu, padahal mahasiswa secara tegas menyatakan bahwa apa yang mereka suarakan adalah demi kepentingan rakyat agar didengar oleh petinggi-petinggi negeri. Fakta bahwa gerakan mahasiswa selalu berhasil membuat perubahan besar bagi negara salah satunya yaitu Reformasi yang tercipta karena gerakan mahasiswa Indonesia bisa jadi sebagai alasan oknumoknum pelaku “pembungkaman” merasa terancam dengan gerakan yang dilakukan mahasiswa sehingga melakukan tindakan-tindakan berupa ancaman terhadap pelaku yang mengemukakan kritiknya pada publik. Hal tersebut melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 , yang mengatakan bahwa :

UBI JUS IBI REMEDIUM DIMANA ADA HAK, DISANA ADA KEMUNGKINAN MENUNTUT, MEMPEROLEHNYA ATAU MEMPERBAIKINYA BILAMANA HAK TERSEBUT DILANGGAR

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Dari kejadian-kejadian diatas, muncul sebuah pertanyaan: “Apakah kebebasan berekspresi di Indonesia telah direpresi?” Dilihat dalam contoh kasus “The king of lip service”, pihak BEM UI menolak melakukan take down dan tetap aktif menyuarakan pendapatnya. Banyak pihak yang mendukung langkah yang diambil oleh pihak BEM UI, tetapi apabila tindakan BEM UI tersebut tidak mendapatkan dukungan dari banyak pihak, apakah BEM UI akan tetap aktif menyuarakan pendapatnya? Karena disisi lain, banyak tekanan dari pihak yang kontra dengan unggahan BEM UI yang dapat mengancam keamanan dari BEM UI itu sendiri. Kebebasan berpendapat di Indonesia tidak sepenuhnya telah direpresi dilihat dalam banyak dukungan dan tanggapan baik terhadap orang-orang yang berani menyuarakan kritiknya, hanya saja terdapat oknum-oknum yang mencoba merepresi kebebasan berpendapat tersebut. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap pengkritik juga termasuk ke dalam kebebasan berekspresi seseorang. Setiap orang memang bebas berekspresi atau berkomentar, tetapi terror, peretasan dan penyerangan secara personal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang ia kritik bukanlah hal yang dapat dibenarkan dalam kebebasan berekspresi. Untuk menghindari pemikiran rakyat mengenai represi berekspresi, sebaiknya pemerintah mendengarkan pendapat publik dengan baik dan menerima kritik tanpa membuat si pengkritik merasa keamanan dan kebebasan berekspresinya terancam. Bagaimana pun juga, untuk membangun negara demokrasi yang baik, pemimpinnya harus membuka masukan publik seluas-luasnya.

Tulisan ini dibuat oleh : Sabilla Ridwan

Febrian Duta

R e c h t | 14

BEDAH fILM

The Trial Of Chicago 7 Pengadilan paling politis untuk kepentingan kotor pemerintah merupakan jantung kisah pada The Trial of Chicago 7 yang ditulis dan disutradarai oleh Aaron Sorkin. Nilai dari film ini seolah masih hidup setelah 5 dekade berlalu. Ketidakadilan dan keterbatasan ruang pergerakan masih relevan dengan kondisi sosial-politik hari ini. Berlatar di Chicago pada tahun 1968, film ini mengangkat kisah nyata dari 8 aktivis yang mewakili 3 kelompok dengan latar belakang dan ciri khas yang unik dan beragam. Kala itu, aksi untuk menyuarakan keresahan akan pengiriman warga untuk perang vietman tidak berjalan sesuai rencana. Peristiwa unjuk rasa pada saat Konvensi Nasional Partai Demokrat yang berawal damai, berakhir menjadi peristiwa ricuh tanpa sebab yang jelas. 5 bulan setelah peristiwa tersebut, administrasi baru kepemimpinan Presiden Nixon mengajukan kasus yang menjerat ke-8 aktivis dengan alasan kerusuhan dan konspirasi. Jaksa Agung, menunjuk Tom Foran dan Richard Schultz sebagai jaksa, sedangkan semua terdakwa kecuali Seale diwakili oleh William Kunstler dan Leonard Weinglass. Hakim Julius Hoffman menunjukkan prasangka dan keberpihakan yang signifikan terhadap pengadilan. Bobby Seale(pemimpin kelompok Black Panther), dipaksa tergabung dengan ke-7 aktivist lainnya sebagai perwakilan kelompok Black Panther. Pengacara Bobby Seale(pemimpin kelompok Black Panther), Charles Garry , tidak dapat hadir karena sakit, membuat Hakim Hoffman bersikeras bahwa Kunstler mewakilinya. Desakan ini ditolak oleh Kunstler dan Seale. Merujuk pada keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat yang menangani perkara tersebut. Apabila dalam menangani suatu perkara, Hakim memiliki konflik kepentingan, maka Hakim tersebut wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri tersebut harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Dari awal persidangan, penonton seolah disuguhkan dengan konflik internal maupun eksternal yang sangat memihak kepentingan pemerintah dan menyudutkan Chicago 7. Ancaman kriminalisasi bagi hak kebebasan berpendapat dan maraknya rekayasa dalam proses hukum menjadi iklim di tengah persidangan yang berjalan hampir 1 tahun. Nilai rasis dan ketidakadilan ditunjukan pada perampasan hak berbicara dan penganiayaan. Hasil sidang pada kasus Chicago 7 tersirat sudah ditentukan dari awal peradilan. Ramsey Clark, Jaksa Agung yang menjabat saat peristiwa terjadi, menjadi saksi kunci pihak terdakwa. Tetapi Hakim memutuskan kesaksiannya tidak boleh didengar oleh dewan juri dan akhirnya dicabut, dan tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam persidangan. Di akhir film saat vonis hukuman ditentukan, Hayden mengingatkan kembali tujuan awal Chicago 7 melalui bentuk pergerakan yang dinamis dengan membacakan 4.500 nama tentara yang tewas di medan perang Vietnam. Aksi tersebut mendapat empati dari seluruh peserta sidang dengan berdiri untuk memberikan hormat, termasuk jaksa penuntut Schultz.

Ditulis Oleh : Alessandro Praputranto

R e c h t | 15

MELEK HUKUM

SISTEM PEMILU Sistem Pemilu adalah metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri.

menganut sistem Pemilu yang sama. Negara yangmenganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu juga mengadopsi sistem Pemilu yang sama, demikian pula sebaliknya.

APA FUNGSI PEMILU?

Maka dari itu Sistem Pemilihan Umum di dunia terbagi menjadi 3, apa saja ?

UTAMA

DARI

DIADAKANNYA

SISTEM

Fungsi utama diadakannya Sistem Pemilihan Umum adalah untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, sistem pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. DALAM SISTEM PEMILU ITU DIBEDAKAN MENJADI 2 MACAM YAITU : 1. Sistem Pemilihan Mekanis Pertama, yang dimaksud sistem pemilihan mekanis itu pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem Bi Party dan Multi Party (Liberalisme Sosialisme) atau Uni Party (Komunis). Pelaksanaan sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sistem perwakilan distrik dan sistem proposional. 2. Sistem Pemilihan Organis Kedua, yang dimaksud dari sistem pemilihan organis ialah rakyat dipandang sebagai jumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan itulah uang diutamakan sebagai pengendali hak pilih. Menurut pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri. Sistem organis badan perwakilan bersifat badan kepentingan-kepentingan khusus perskutuan hidup itu. Dalam pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua badan perwakilan rakyat dipilihlangsung oleh rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. SEKARANG MARI KITA MENGENAL SISTEM PEMILU DI DUNIA ! Sistem Pemilihan Umum yang digunakan oleh negara negara di dunia sangat variatif. Sebuah negara dengan karakter demografis dan geografis yang sama belum tentu

1. Plurality/Majority System Disebut juga sistem distrik. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian Block Vote dan Party Block Vote. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya Kelebihan diterapkannya sistem ini biasanya setiap calon dari suatu distrik adalah warga daerah itu sendiri, atau meskipun datang dari daerah lain, yang pasti bahwa calon itu dikenal secara baik oleh warga daerah yang bersangkutan. Karena calon yang dipilih adalah orang yang sudah dikenal baik, tentu diharapkan bahwa calon yang bersangkutan juga sudah sangat mengerti keadaan keadaan yang perlu di perjuangkan untuk kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya 2. Proportional System Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh Partai Politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Keuntungan diterapkannya sistem ini biasanya pemilih bisa memberikan suara secara langsung, sehingga bisa memperkuat partisipasi dan kontrol publik.

R e c h t | 16

3. Sistem Campuran Yang di maksud dengan diterapkannya sistem ini adalah perpaduan penerapan antara Plurality/Majority System dan Proportional System.

APA SISTEM PEMILU YANG DIGUNAKAN OLEH INDONESIA ? Sistem pemilihan umum yang diterapkan oleh Indonesia adalah Sistem Proporsional terbuka. Sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia, melihat kemajemuka masyarakat di Indonesia yang cukup besar, sehingga memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. CONTOH BEBERAPA NEGARA YANG MEMBERLAKUKAN PLURALITY / MAJORITY SYSTEM.

Rusia

Indonesia

Spanyol

Swedia

Belgia

Denmark

Italia

Ditulis Oleh: Divisi Penelitian

Yunani

R e c h t | 17

BEDAH BUKU

Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empirisme BY H.F ABRAHAM AMOS

Buku ini berisi tentang pengertian, metode, dan langkah-langkah efektif dalam membuat atau menyusun pendapat hukum/ legal opinion. Selain itu, penulis juga menjelaskan secara detail mengenai struktur dan sistematika dalam penulisan legal opinion. Pada bagian awal buku, penulis langsung memberikan pengertian legal opinion yang menurutnya adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Dengan diberikannya sebuah pengertian dasar mengenai legal opinion, maka para pembaca sudah menadapatkan gambaran secara umum tentang legal opinion. Hal ini memudahkan pembaca untuk dapat memahami legal opinion lebih dalam lagi. Pada pertengahan bab, penulis juga memberikan kunci keberhasilan dalam membuat atau menyusun legal opinion, tidak lain adalah hanya terletak pada ketelitian dan asimilatif dari koherensi dan kemampuan analitikal. Penulis juga memberikan contoh-contoh yang dapat dijadikan rekomendasi dalam membuat atau menyusun sebuah pendapat hukum/ legal opinion. Keunggulan Buku Buku ini sangat komplet akan materi tentang legal opinion yang mana enjelaskan secara jelas mengenai legal opinion bukan hanya bagaimana cara menyusunnya, tetapi juga pengertian legal opinion itu sendiri. Kekurangan Buku Ada kata-kata yang sulit untuk dipahami atau dimengerti.

Oleh : Raafid Haidar

R e c h t | 18

MELEK HUKUM

Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Bentuk Negara

Di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya di luar bidang pemerintahan, oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan bunyi:

Suatu negara dapat dibedakan menjadi 2 yaitu negara kesatuan dan serikat (federal). Negara kesatauan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan, seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara serikat (federal) adalah sebuah bentuk negara dimana negara tersebut selain memiliki pemerintah pusat atau federal juga memiliki pemerintahan di tingkat lokal yang disebut sebagai Negara Bagian. Negara Bagian memiliki struktur pemerintahan yang kurang lebih menyerupai pemerintah pusat, namun tanpa beberapa wewenang yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, seperti hak untuk mencetak mata uang, membangun hubungan luar negeri, serta menyatakan perang. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian. Di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. ciri-ciri negara serikat, yakni: Mempunyai lebih dari satu kepala negara Memiliki lebih dari satu konstitusi Memiliki lebih dari satu kabinet Memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara Indonesia dengan kesatuan yang berbentuk republik serta sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945). Ditulis Oleh: Divisi Internal

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu otokrasi, oligarki, monarki dan republik. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat di ganggung gugat. Oligarki Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

R e c h t | 19

"Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan". - Plato-

JULY'S JULY'S NEWS NEWS 2021

Adanya

Penerapan

PPKM

Kantor

Badan

Pengawas

Obat

2. Darurat

Juli

2021

Kebijakan PPKM darurat ini berlangsung hingga 20 Juli 2021 atau selama tiga minggu. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meredam lonjakan kasus korona di Indonesia. "Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri dari para ahli kesehatan dan juga para kepala daerah saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Derurat sejak 4 Juli sampai 20 Juli 2021 khusus untuk Jawa dan Bali,” ujar Jokowi dalam konferensi pers pada hari Kamis 1 Juli 2021. Ia meminta masyarakat untuk patuh pada pelaksanaan PPKM Darurat ini. Pemerintah juga akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi penyebaran COVID-19, mulai dari aparat TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat lainnya.

Ditulis Oleh: Divisi Jurnalistik dan Media Kreatif

dan

Makanan

Kebakaran

Pihak BPOM menyebut, ada satu ruangan yang terbakar dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (18/7/2021) malam itu. Namun BPOM memastikan pelayanan tak terganggu akibat kebakaran ini. "Kerusakan terjadi di 1 ruangan dan tidak mengganggu fungsi pelayanan di Badan POM," tulis BPOM di situs resminya, Senin (19/7/2021). BPOM menyebut, kebakaran terjadi pada sekitar pukul 21.30 WIB di Lantai 1 Gedung F Barat. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, api sudah berhasil dipadamkan dengan melibatkan 8 unit mobil pemadaman kebakaran dan 9 unit mobil penunjang dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat.

R e c h t | 21

Mantan

Menteri

Kelautan

dan

3. Perikanan

Divonis

Kasus

Edhy

Tahun

Korupsi

Prabowo

Penjara

Ekspor

Atas

Benur.

Vonis hukuman tersebut menurut pegiat antikorupsi terlalu ringan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis 5 tahun penjara terhadap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terlalu ringan. “Bagi ICW, Edhy sangat pantas untuk diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat, 16 Juli 2021. Sementara KPK masih pikir-pikir untuk ajukan banding.

Statuta

Universitas

Pemerintah

Indonesia

Resmi

Perpanjang

5. Direvisi

Presiden Joko Widodo menekan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Salah satu aturan yang berubah ialah ketentuan ihwal rangkap jabatan pimpinan universitas di perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dari unsur mahasiswa, Ahmad Naufal Hilmy membenarkan perubahan Statuta tersebut. Berdasarkan salinan PP yang diperoleh, ketentuan tentang rangkap jabatan ini tertuang dalam Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021. Di aturan sebelumnya atau PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, hal itu diatur di Pasal 35. Awal mula dari masalah ini adalah penunjukkan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Indonesia menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank BRI.

Ditulis Oleh: Divisi Jurnalistik dan Media Kreatif

PPKM

Darurat

hingga

Juli

2021

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga tanggal 25 Juli dengan catatan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui akun Youtube Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa malam (20/7/2021). Istilah PPKM Darurat pun diubah menjadi PPKM Level 4.

R e c h t | 22

LEMBAR KAJIAN

Yuk dibaca!!

"Dapat kalian baca di lpkhtrisakti.medium.com"

R e c h t | 23

Ruang Seni

Agitasi Apatis menyelamatkan diriku dari belantara penyekatan. rimbaannya penuh berisi teriakan orangorang yang terpinggirkan. kedai makanan yang rakus menghibur kesepian, meniduri kesendirian. rumah itu pernah ada setumpuk meja yang lahap dan kini melahap pemakannya. di belakangnya tedapat dapur usang. usang dan sangat usang. dapur itu berubah menjadi lapar. lapar itu telah memakan habis penghuninya. tak tersisa dan habis berserakan dilahap peraturan yang tidak ada keberpihakan.

Oleh : Rezha Willy Putra

R e c h t | 24

< RUANG OPINI LPKH

apa pendapat kamu tentang banyaknya data pribadi yang dengan bebasnya diperjualbelikan sekarang? W.E menurut saya, jual beli data pribadi adalah hal yang berbahaya mengingat data-data tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang buruk, contohnya penipuan, pemalsuan identitas atau pembajakan.

L.B

Lebih baiknya ada tindakan khusus dari pemerintah untuk menjaga data pribadi masyarakatnya dan juga kita harus berhati-hati dalam memberi data pribadi

T.A Pemerintah seharusnya menyediakan atau kalau udah ada menegaskan peraturan perundang-undangan untuk menjaga data pribadi. Atau diciptakan lembaga yang salah satu kewajibannya adalah menjaga data pribadi

R.R Menurut saya, banyaknya data pribadi yang bocor ini bukan sepenuhnya salah pemerintah tetapi juga salah orang-orang sendiri yang tidak memperdulikan keamanan data pribadinya. Sebagai contoh banyak orang yang menggunakan pinjol dengan cerobohnya membagikan data pribadinya seperti foto KTPnya. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar hal ini tidak semakin banyak

R e c h t | 25

LPKH UPDATE

July 2021 Workshop Legal Writing Class

Pada tanggal 10-11 Juli 2021, Divisi Penulisan & Literasi LPKH Trisakti bekerjasama dengan LK2FHUI mengadakan workshop Legal Writing Class Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pada hari pertama, Sabtu 10 Juli 2021, materi yang diangkat adalah surat gugatan dan surat kuasa dengan narasumber ibu Disriani Latifah Soroinda, SH, MH, MKn yang merupakan dosen Universitas Indonesia. Acara berlanjut keesokan harinya dengan materi Surat Dakwaan yang dinarasumberi oleh Bapak Abdul Fickar, SH, MH yang merupakan dosen Universitas Trisakti.

Webinar #MenjadiSarjanaHukum Pada tanggal 17 Juli 2021, Divisi Humas LPKH Trisakti mengadakan webinar dengan judul #MenjadiSarjanaHukum. Webinar ini diikuti sekitar 160 orang yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga sarjana. Webinar ini membahas tentang profesi dari seorang Sarjana Hukum selain menjadi Lawyer dengan narasumber alumni FH Trisakti yang sudah berpengalaman yang bekerja di perusahaan-perusahaan ternama.

FGD Kajian #2 Pada tanggal 15 Juli 2021, Divisi Kajian LPKH Trisakti mengadakan Focus Group Discussion yang membahas tentang kebijakan PPKM Darurat yang diambil oleh Pemerintah. Diskusi berlangsung seru dengan para peserta memaparkan opininya menurut sudut pandangnya masing-masing.

R e c h t | 26

BADAN PENGURUS HARIAN LPKH TRISAKTI 2021

R e c h t | 27

RUANG APRESIASI

Staff, BPH, & Divisi Terbaik LPKH Bulan Juli 2021 Divisi Terbaik : Divisi Humas: Ketua: Navyla A P Widjanarko Wakil Ketua: Maryzka Hardy Anggota: 1. Alvaro Syahputra 2. Adellia Puan 3. Nely Vigona 4. Berliana Febrianti W 5. Kezia Khatwani 6. Syafira Chaesarina

BPH Terbaik :

Navyla Widjanarko Ketua Divisi Humas

Staff Terbaik :

Leilani Tertia (Divisi Jurnalmedkraf) Raafid haidar (Divisi Penulisan) Berliana Febrianti (Divisi Humas)

R e c h t | 28

Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2021/2022 Ketua: M Pasha Arifin Nusantara Wakil Ketua & Koordinator bidang Organisasi: M Rafee Al-Pasha Koordinator bidang Keilmuan: Garuda Putra Sekretaris Umum 1: Nadia Nursantih Sekretaris Umum 2: Zafira Alaika Putri Bendahara Umum: Farida Mukhilsah Divisi Kajian: Ketua: Fika Ramadhani Wakil Ketua: Andri Suwandi Anggota: 1. M Ilham Rezkianto 2. Bianca Putri Aurelya 3. Nida Rahadatul A 4. Tsalsa Fitriyani Z 5. Cynthia Dewi R 6. M Reza Akbar F

Divisi Internal: Ketua: Rafi Aryo Wakil Ketua: Inayah Nurul A Anggota: 1. Victor Alexander 2. Sherina Putri Amelia 3. Salsabila Putri Ananda 4. Kania Adriani 5. Naufaldi Eka Kurniawan 6. Zefanya Christina 7. Sifra Zifora

Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Sabila Ridwan Wakil Ketua: Febrian Duta Anggota: 1. Alessandro Praputranto 2. Arini Pertiwi 3. Janna Shafira 4. Raafid Haidar 5. Vania Agatha 6. Ariyoza Aryaputera B 7. Magdalena Yossi D

Divisi Penelitian: Ketua: Dewwas Saputra Wakil: Pandya Dimas P Anggota: 1. Maranata Tarigan 2. Cantika Aulia 3. Yashinta Kosmanto 4. Fiona Fatianisa 5. Aura Azzahra 6. Yuna Lintang P

Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Navyla A P Widjanarko Wakil Ketua: Maryzka Hardy Anggota: 1. Alvaro Syahputra 2. Adellia Puan 3. Nely Vigona 4. Berliana Febrianti W 5. Kezia Khatwani 6. Syafira Chaesarina

Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Ignatius Raka R W Wakil Ketua: M Irham DwiPutra Anggota: 1. Andrea Editha 2. Leilani Tertia 3. Jonathan Abel 4. Rezha Willy Putra 5. Rebecca Octania 6. Amethis Shafa 7. Benedicta Gabriella 8. Andi Nadya Mika Putri

R e c h t | 29

contactlpkh@gmail.com

R e c h t | 30