RECHT PROGRESIF | ANALISTIS | KONKRET VOL 19
pembuka
AssalamualaikumWr Wb Shallom Om swastiastu namo buddhayaa. Salam sejahtera bagi kita semua, pertamatama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Berkat rahmat dan kuasa-Nya tim LPKH dapat menyelesaikan majalah Recht Volume ke 19 ini. Pertama tama saya ingin beterima kasih atas kerja samanya kepada para anggota redaksi yang mau meluangkan waktunya untuk ikut mebantu serta memberi ide-ide yang menarik untuk pembuatan majalah Recht ini. Kami juga beterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita, dari para kepada jajaran dekanat, alumni alumni, serta rekan ormawa yang selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan LPKH Semoga dukungan tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam pembuatan karya karya kami menjadi lebih baik serta memberikan hal positif bagi kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dalam majalah edisi ke 19 ini tim redaksi membahas tentang berita di Indonesia saat ini dan juga kasus yang sedang dibicarakan di bulan agustus ini. Dalam pembuatan majalah ini, tim redaksi mengharpkan hasil dari majalah ke-19 ini dapat memberikan wawasan yang luas dan bermanfaat untuk para pembaca. Kami juga sebagai tim redaksi tidak luput juga dari kesalahan, maka dari itu sebelumnya kami si memohon maaf bila adanya p pembuatan majalah ini. Kami mengu h. Salam LPKH, Alya Nafisa Wiraputra Pemimpin Redaksi Majalah Recht
kata
Our Staff! P E N A N G G U N G J A W A B Ignatius Raka Radityo Wisnumurti P E M I M P I N R E D A K S I Alya Nafisa Wiraputra TIM EDITOR Benedicta Gabriella, Rebecca Octania, Edgar Joseph, Alya Naafisa, Monnalysa J. Chairul, Jennifer P. E. Sasauw, Eugine Vine, Tamara Nababan TIM PENULISAN Ariyoza Aryaputera, Chyntia Dewi, Venty E M Simanulang, Rizqi Amalia Tsani, Shucy Widya Shapitri, Melita Cahyani, Felicia Anggraeni 1 | MAJALAH1RECHT | MAJALAH RECHT
2 | MAJALAH RECHT contents CONTENTS - minilik korupsi ruang lingkup Universitas Negeri Unila - makna lomba 17-agustus lomba makan kerupuk - justice collaboration - makna lomba 17-agustus lomba balap karung - RUUKHP - makna lomba 17-agustus lomba kelereng - keputusan akhir terhadap legalisasi ganja medis - kenapa harus ada lomba 17 agustus? - program kekhususan fakultas hukum universitas trisakti -fakta unik 17 agustus - Mata pelajaran semester 1 -fakta unik 17 agustus - Ruang kampus - LPKH NEWS HAL 3-4 5 8 6-7 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-19 20 21-22 23
Negeri: UNILA Rasa kekecewaan dalam dunia pendidikan sedang dialami mahasiswa/i Universitas Lampung (UNILA) akibat tertangkapnya Rektor serta beberapa pihak yang ketahuan telah melakukan suap untuk penerimaan mahasiswa baru angkatan 2022 dalam jalur seleksi mandiri. Tindakan suap tidak dibenarkan karena termasuk korupsi. Hal ini sangat disayangkan karena telah mencoreng institusi pendidikan itu sendiri terlebih seharusnya pendidikan menjadi tempat untuk membangun suatu karakter serta menambah ilmu sebagai persiapan sumber daya manusia dan juga untuk menanam nilai moral guna menjadi manusia yang bermartabat sehingga dapat berupaya dengan jujur terhadap diri sendiri serta kepada rekan rekannya supaya dapat meningkatkan pencegahan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh seorang rektor tidak menunjukkan eksistensi tujuan dari didirikannya suatu pendidikan. Menilik kembali kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi negeri ini ialah terdapat 4 (empat) tersangka yang telah ditangkap oleh KPK.
MAJALAH RECHT 3 | MAJALAH RECHT
Menilik Korupsi di Ruang Lingkup Perguruan Tinggi
mahasiswa
4 | MAJALAH RECHT
Korupsi yang dilakukan oleh Rektor Unila merupakan tindakan yang merugikan keuangan Universitas itu sendiri juga dapat merugikan keuangan negara serta membuat citra Pendidikan menjadi lebih buruk Akibat dari perbuatan tersebut terdapat pasal yang disangkakan oleh pihak KPK kepada pihak penerima suap yaitu Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengenai penerimaan hadiah atau janji (dalam kasus ini hadiah berupa uang) untuk melangsungkan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, serta Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. KPK juga menyangka pihak pemberi suap (pihak swasta) dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberian hadiah atau janji dengan tujuan penyelanggara negara akan bertindak yang bertentangan dengan jabatan ataupun kewajibannya.
MAJALAH RECHT 4 | MAJALAH RECHT 4| MAJALAH RECHT
Dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan rektor suatu universitas memiliki gambaran bahwa belum adanya merdeka bebas korupsi di ruang lingkup universitas Apalagi dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan sebagai rektor disuatu perguruan tinggi negeri. Guna adanya keperluan untuk proses penyidikan maka pihak KPK melakukan upaya penahanan paksa yang diberikan kepada para tersangka selama 20 hari pertama yang terhitung pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 yang ditempatkan pada rutan KPK
Ketiga tersangka merupakan pihak penerima suap yang diantaranya adalah Karomani selaku Rektor Unila, Heryandi selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, dan Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila. Satu tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap atau pihak swasta yaitu Andi Desfiandi.
Adapun patokan harga yang telah diberikan oleh Rektor Unila untuk meluluskan calon baru dengan minimal harga Rp 100 juta hingga Rp 350 juta dalam jalur seleksi mandiri. Tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa tersangka lainnya karena pihak KPK telah menemukan aliran dana yang sampai kepada pihak penerima suap dengan nominal yang fantastis dan aliran tersebut dialihkan menjadi berupa tabungan deposito, emas batangan, serta dalam bentuk uang tunia yang berjumlah sekitar 4,4 miliar.
fakta unik lomba kerupuk pada 17 Agustus yaitu kerupuk menjadi simbol pada zaman penjajahan rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan pangan. karna itulah adanya lomba makan kerupuk yang menandakan bahwa raykat Indonesia pernah mengalami kesulitan dimasa penjajahan dan harus menjaga kesatuan dan persatuan agar tidak lagi penjajahan negara asing, selain itu lomba kerupuk bermakna kesetaraan. “
MAJALAH RECHT lomba k e rupuk
5 | MAJALAH RECHT
6 | MAJALAH RECHT
MAJALAH RECHT
MENGENAL JUSTICE COLLABORATOR DENGAN LEBIH DALAM
Perhatian publik terhadap saksi masih tergolong jauh ataurendah, dan masalah utamanya adalah penegakan hukum, karenatidak ada jaminan perlindungan yang memadai bagi para saksi Banyak saksi yang akhirnya menjadi tersangka ataupun menjaditerpidana karena dianggap mencemarkan nama baik oleh pihak pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana denganjaminan keamanan yang jauh dari yang diharapkan, hal inimembuat para saksi enggan menjadi saksi dan pada akhirnyaakan menghambat proses penuntutan. Justice Collaborator adalah istilah yang diperoleh dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 dalam Pasal 37, yang mana peraturan tersebut juga sudah disahkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pengertian j ustice c ollaborator artinya orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan ( j ustice c ollaborator ) dalam suatu tindak piidana , sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 37 Ayat 3 pada Konvensi PBB itu. Dapat disimpulkan , peran j ustice c ollaborator adalah sebagai saksi dan terdakwa yang harus memberikan keterangan di persidangan , yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk direduksi menjadi putusan Tindak pidana yang terjadi, sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan dalam upaya membantu peran aparat penegak hukum dalam mengidentifikasikan adanya tindak pidana Kita ambil contoh yaitu pembunuhan, kejahatan ini tidakdapat diselesaikan tanpa partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mengambil peran sebagai saksi Sudah menjaditugas aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kejahatan yang berhubungan dengan membunuh orang lain, namun masukan dari masyarakat terutama yang melihat, mendengaratau mengalami kejahatan tersebut juga merupakan aspek yang sangat penting
MAJALAH RECHT Akhir akhir ini, istilah justice collaborator sedang ramaidiperbincangkan, yakni di dalam kasus pembunuhan BrigadirJoshua. Dalam kasus tersebut, Bharada E memutuskan untukmenjadi justice collaborator. Pada Senin, 8 Agustus 2022, timhukum Bharada E telah mengunjungi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan meminta petugasperadilan sebagai saksi bagi pelaku, yang bekerja sama dalammemperoleh perlindungan hukum. Diantaranya syarat menjadijustice collaborator, tertuang dalam surat edaran MahkamahAgung No 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindakpidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama(justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu Menjadi justice collaborator memiliki keuntungan, yakniorang tersebut bisa mendapatkan keringanan hukuman dan di sisi lain, sangat berguna bagi jaksa penuntut karena justice collaborator mengakui tindakan mereka sendiri dan mengungkapkan peran dari pelaku utama. Dengan adanyakeuntungan tersebut, banyak juga orang yang memanfaatkanjustice collaborator ini Bisa saja orang yang sebenarnya pelakuutama dari kasus korupsi atau kejahatan,alih alih mengakui,tetapi malah menyebut diri mereka sebagai justice collaboratoryangp ingin hukumannya menjadi ringan. Tetapi, tidak semudahitu untuk membohongi proses penyelidikan yang berjalanpanjang. Jaksa Penuntut yang sudah dibekali dengankemampuan intelektual dan kecerdasan tidak akan mudahpercaya begitu saja. Menurut pendapat kami, adanya Justice Collaborator dapatsangat membantu berjalannya proses pengadilan, tetapi tetapdengan catatan Justice Collaborator harus diselidiki secaramaksimal agar tidak ada kebohongan yang nantinya akanmenjadi penghambat berjalannya proses pengadilan.
7 | MAJALAH RECHT
.Di dalam Surat EdaranMahkamah Agung No. 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang memberikaninformasi signifikan tentang sebuah perkara. Jika dilihat darisudut pandang kasus korupsi, yang dinyatakan justice collaborator ialah orang yang merupakan salah satu pelakutindak pidana korupsi yang telah mengakui kejahatannya dan bukan merupakan pelaku utama dari kasus korupsi tersebut
makna dari lomba karung ini adalah jatuh bangunnya dalam berjuang, tetapi kita harus bangkit lagi untuk mencapai sebuah kemenangan, selain itu karung gani disimbolkan dengan sulitnya pada masa penjajahan jepang yang dimana karung goni pada zaman itu digunakan untuk menutupi badan (baju).
“ MAJALAH RECHT l o m b a b a l a p k a r u n g 8 | MAJALAH RECHT
Apa alasan para mahasiswa dari berbagai Universitas berdemontrasi di beberapa kota di Indonesia? Alasan utama terjadinya demontrasi oleh mahasiswa adalah adanya rencana pengesahan beberapa RUU, salah satunya RUU KUHP. Para mahasiswa mengkritisi bahwa RUU KUHP terdapat beberapa hal yang kontrovesial dan meminta DPR untuk mengkaji ulang. RUU KUHP merupakan rancangan undang undang yang disusun dengan bertujuan untuk memperbaharui KUHP yang berasal dari Wetboek van Srafrecht voor Naderlandsch, dan menyesuaikan dengan politik hukum , keadaan, dan perkembangan dengan tujuan untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara atau kepentingan individu, antara perlindungan pelaku terhadao pelaku dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak dan kewajiban asasi manusia RECHT
NEWS UPDATE
MAJALAH RECHT
RUU KUHP telas disusun sejak tahun 1968 dan mempunyai 628 pasal didalamnya Namun karena dalam penyusunannya selalu disesuaikan serta mengikuti perkembangan kehidpan bermasasyarakat selama 50 tahun lebih, maka sudah pastinya ada beberapa pasal yang kurang sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini. k a p a n R u u K u h p d i s u s u n ?
9 | MAJALAH
A p a i t u R U U K U H P ?
Pada buku kesatu RUU KUHP mengenai atuaran umum, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas daripada KUHP sebelumnya yaitu terdapat beberapa bab yang didalamnya lebih spesifik mengatur mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang undangan, pidana dan pertanggungjawaban pidana dan sebagainya Tidak hanya itu, dapat dilihat juga dalam buku kedua RUU KUHP yang mengenai tindak pidana, maka terdapat banyak aturan atau pasal yang lebih jelas dan rinci, serta adanya beberapa penambahan yang disesuaikan dengan perkembangan RUU tersebut bagaimanaperubahanRUUKUHPsebelumnyaa
RUU K PHU
Salah satu pasal yang kontrovesial di RUU KUHP adalah Pasa 431 RUU KUHP mengenai penggelandangan yang berisi "setiap orang yang bergelandang di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1". Berkaitan dengan pasal ini, maka banyak pihak yang memprotes atau mengecam dengan alasan adanya anggapan bahwa bergelandangan berarti orang yang tidak mempunyai harta sehingga tidak dapat membayar denda. Berkaitan dengan pasal penggelandangan tersebut, maka jelas yang tidak diperbolehkan adalah hidup bergelandangan karena dapat melanggar ketertiban umum. Pasal penggelandangan dalam RUU KUHP sebenarnya juga telah memberikan keringanan hukuman yaitu denda paling banyak sebesar 1 (satu) juta Rupiah daripada yang diatur dalam Pasal 505 KUHP yaitu kurungan paling lama 3 bulan.
RUU KUHP 10 | MAJALAH RECHT
PASAL RUU KUHP JADI KONTROVESIAL ?
13 | MAJALAH RECHT 11 | MAJALAH RECHT Adanya lomba balap kelereng karna disini warga yang ikut serta dilatih untuk mengambil keputusan untuk menang dan tetap menjaga kosentrasi, fokus dan strategi yang baik untuk mencapai suatu tujuan. “ MAJALAH RECHT lomba bal a p kelereng
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehubungan dengan penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Penolakan itu merupakan hasil rapat konsultasi sembilan hakim MK yang disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membahas temuan di gedung MK Jakarta. Awalnya Dwi Pertiwi, Santi Warastuti dan Naflah Murhayanti. Mereka adalah ibu dari orang-orang dengan cerebral palsy meminta Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 6 Ayat 1 UU Narkoba agar penggunaan obat golongan I untuk kepentingan medis dapat dilakukan. Mereka juga meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 8(1) inkonstitusional,pasal tersebut melarang penggunaan obat golongan I untuk tujuan medis. Penggunaan ganja medis untuk kesehatan telah menjadi isu publik karena protes para pemohon. Mereka membentangkan poster meminta bantuan untuk mendapatkan ganja medis untuk tujuan kesehatan.
14 | MAJALAH RECHT
dengan alasan obat golongan I untuk tujuan medis dan/atau tera pi tidak terbukti secara ilmiah. Dengan tidak adanya bukti , sulit bagi Mahkamah
Mahkamah Konstitusi belum memutuskan legalisasi ganja untuk penggunaan medis, namun Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah memastikan izin penelitian diberikan. Menteri Kesehatan mengatakan penggunaan ganja medis harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Contohnya adalah morfin yang termasuk golongan narkotika. Namun, saat ini dapat digunakan sebagai obat menggunakan bukti ilmiah dengan dosis tertentu. Hal yang sama akan dilakukan dengan ganja medis. Men teri Kesehatan juga menegaskan bahwa ini adalah izin penelitian, bukan izin pakai.
12| MAJALAH RECHT
Pemohon V dan gugatan VI tidak dapat diterima
Konstitusi untuk menilai dan melegalkan ganja medis karena alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Namun, MK memahami dan memiliki rasa empati terhadap pasien dengan penyakit tersebut yang menurut penggugat dapat diobati dengan terapi obat golongan I. Oleh karena itu, Mahkamah mendukung penggunaan narkotika Golongan I dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan penelitian ilmiah terkait kemungkinan penggunaan narkotika Golongan I untuk pelayanan dan/atau terapi kesehatan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan hasil kajian dan penelitian ilmiah tersebut akan digunakan sebagai pencegah bentuk undangundang, untuk membentuk kemungkinan perubahan kebijakan mengenai penggunaan obat golongan I.
KEPUTUSAN AKHIR TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS DITULIS OLEH: RIZQI AMALIA TSANI, FELICIA ANGGRAENI
Hakim Peninjau memutuskan bahwa gugatan
Pada akhirnya, pengadilan menolak keputusan untuk melegalkan ganja medis. Ibu Santi Warastuti di Car Free Day (CFD) Jakarta Pada kesempatan itu, Ibu Santi mengatakan bahwa anaknya yakni Pika menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak dan membutuhkan pengobatan mariyuana (ganja) medis Akhirnya, Pengadilan Tinggi memutuskan tidak dapat menerima permintaan Santi dan pemohon lainnya untuk penggunaan narkotika kategori I untuk tujuan medis atau terapi. Alasan yang diberikan ialah golongan narkotika tersebut berpotensi dapat mengakibatkan ketergantungan. Hakim MK Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan
13 | MAJALAH RECHT
15 | MAJALAH RECHT KEPUTUSAN AKHIR TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS DITULIS OLEH: RIZQI AMALIA TSANI, FELICIA ANGGRAENI
Putusan/ Ketetapan,mengatakan bahwa: "Berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi, sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal tersebut sama halnya dengan keinginan untuk mengubah pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang secara imperatif hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan " Saat itu, Suhartoyo juga mengatakan bahwa semua jenis narkoba memiliki efek dan kecanduan yang berbeda beda Perlu kajian yang mendalam untuk menentukan jenis dan jenis obat Mengganti golongan obat bukanlah hal yang mudah dan sederhana untuk dilakukan Menurut Suhartoyo, Narkotika Golongan I yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 itu hanya ditujukan untuk pengembangan intelektualitas dan bukan untuk pengobatan terapi Narkotika terebut berpotensi akan menyebabkan kecanduan secara tingi . Narkotika golongan I merupakan golongan narkotika yang mempunyai dampak paling besar dibandingkan dengan golongan lainnya . Terdapat negara di Asia yang melegalkan penggunaan ganja sebagai tujuan pengobatan medis yakni Thailand dan Korea Selatan Thailand merupakan negara pertama di Asia yang melegalkan penggunaan ganja sebagai tujuan medis Bahkan pemerintah Thailand memperbolehkan warganya untuk menanam ganja di rumahnya tetapi tetap menggunakan mekanisme pelaporan dan diawasi oleh pemerintah setempat Korea Selatan pun menjadi negara pertama di Asia Timur yang memperbolehkan penggunaan ganja sebagai tujuan medis. dalam faktor internal maupun faktor eksternal.
Dalam faktor internal mauoun eksternal. Menurut pendapat kami, legalisasi ganja medis perlu dipertimbangkan lebih lanjut, banyaknya permintaan terhadap pelegalan legalisasi ganja medis menunjukkan bahwa adanya manfaat penggunaan ganja dalam bidang medis. Tentunya hal ini harus diikuti dengan dosis dan prosedur yang jelas serta transparan. Meskipun demikian, kita tetap harus menghargai segala keputusan hakim yang telah diputuskan
Tradisi ini muncul karena antusiasme masyarakat yang ingin memeriahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Saat itu, presiden pertama Indonesia, Sukarno, adalah salah satu orang yang paling bersemangat dengan lomba 17 Agustus ini.Hal itulah yang membuat tradisi lomba 17 Agustus semakin menyebar luas ke seluruh Tanah Air. “ kenapa ada l o m b a 17 agustus
16 | MAJALAH RECHT MAJALAH RECHT 14 | MAJALAH RECHT
15 | MAJALAH RECHT mengenal program kekhususan (pk) APA ITU PROGRAM KEKHUSUSAN?
MACAM MACAM PK Ada 7 program kekhususan yang bisa
Fakultas Hukum merupakan wadah yang mengelompokkan mahasiswa sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan akademiknya. Jadi, PK ini mirip seperti penjurusan di SMA tetapi walaupun merupakan penjurusan, PK yang kita ambil tidak berpengaruh kepada masa depan atau pekerjaan yang akan kita ambil nantinya. PK yang kita ambil akan berpengaruh kepada topik skripsi yang akan kita ambil. Mata kuliah Program Kekhususan terdiri atas 14 sks yang terbagi menjadi 4-6 matkul yang dapat kita ambil mulai dari semester 5. diambil oleh
mahasiswa fakultas hukum diantaranya: pk 1: hukum bisnis pk 2: hukum keluarga pk 3: hukum agraria pk 4: hukum pidana pk 5: hukum internasional pk 6: hukum acara PK 7: Hukum pemerintah dan perundang undangan
16 |
MAJALAH RECHT pk 1: hukum bisnis Di PK 1, kamu akan mempelajari teori dalam hukum yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan perikatan, bisnis, serta prakteknya Jika kamu nantinya berminat menjadi corporate lawyer atau legal dalam suatu perusahaan, PK 1 ini bisa menjadi pilihanmu pk 2: hukum keluarga Di PK 2 , kamu akan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan garis keturunan keluarga, pembagian warisan, perkawinan, perceraian, dan masih banyak lagi PK 2 sangat cocok kamu ambil apabila kamu berminat mengurusi perceraian hingga pembagian waris pk 3: hukum agraria Di PK 3, kamu akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum tanah, lingkungan, dan kehutanan. Jika kamu nantinya berminat menjadi Notaris atau PPATK, PK 3 ini bisa menjadi pilihanmu. pk 4: hukum pidana Di PK 4, kamu akan mempelajari teori hukum yang berhubungan dengan kejahatan pidana seperti pencurian, pembunuhan, forensik, dll. PK ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menjadi hakim, jaksa, polisi, dll PK 5: HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Di PK 5, kamu akan mempelajari teori teori hukum internasional, hubungan negara dengan negara lainnya, serta kasus kasus hubungan luar negeri yang saat ini sedang panas. Jika kamu ingin menjadi diplomat atau bekerja UN, PK 5 adalah pilihanmu pk 6: hukum acara Di PK 6, kamu akan mempelajari tentang sistem tata cara beracara di pengadilan dan bagaimana proses pengadilan berlangsung Jika kamu nantinya berminat menjadi pengacara, hakim, panitera, dan profesi profesi yang berhubungan dengan pengadilan, PK 6 ini bisa menjadi pilihanmu. pk 7: hukum pemerintah dan perundang-undangan Di PK 7, kamu akan mempelajari teori teori ketatanegaraan, konstitusi, serta lembaga negara. Jika kamu nantinya ingin bekerja di pemerintahan atau menjadi seorang legislator yang handal, pastikan kamu memilih pk7
PENJELASAN PROGRAM KEKHUSUSAN MAJALAH RECHT
19 | MAJALAH RECHT MAJALAH RECHT fakta unik dibalik 17 agustus 1945 Naskah proklamasi indonesia pernah dibuang, Sebelum naskah proklamasi yang asli dimuseumkan seperti saat ini, teks bersejarah ini sempat dibuang ke tempat sampah. Dikatakan, naskah asli ini ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Maeda oleh wartawan asal Aceh, BM Diah. BM Diah kemudian menyimpan naskah tersebut selama 47 tahun sebelum diserahkannya ke Museum Arsip Nasional pada 1992. “ 17 | MAJALAH RECHT
Pada pelajaran PIH mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum. Untuk buku yang gue rekomendasikan, yaitu:-Buku “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Karya Drs.C.S.T.Kansil,S.H.
P E N G A N T A R H U K U M I N D O N E S I A Mempelajari hukum positif yang secara khusus berlaku di Indonesia. Bagaimana sistemnya, sejarahnya, hingga perkembangannya sampai saat ini Untuk buku yang gue rekomendasikan ,yaitu: Buku “Pengantar Hukum Indonesia”, Karya J B Daliyo S H Buku “Pengantar Hukum Indonesia” , Karya Dr.H.Ishaq, S.H., M.Hum.
Kebanyakan dari kalian Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum yang kebingungan dan pengen bertanya, tapi banyak yang malu kan buat nanya ke kakak atau abang kalian? Pertanyaannya pasti seputar Dalam Ilmu Negara mempelajari ilmu penghetahuan yang mempelajari mengenai pengertian pengertian pokok serta asasasas atau sendi-sendi pokok tentang Untuknegara.buku yang rekomendasikanyaitu: Diktat Ilmu Negara yang dapat dibeli di tempat Fotokopi Universitas Trisakti E N G A N T A R I L M U H U K U M
P
Mempelajari tentang kaidah Bahasa dalam penulisan dokumen hukum atau karya ilmu hukum. Untuk rekomendasi buku gue selama kelas Bahasa Indonesia hukum belajar dari materi ppt yang dikasih oleh dosen
B A H A S A I N D O N E S I A H U K U M
18 | MAJALAH RECHT
20 | MAJALAH RECHT MAJALAH RECHT M A T A P E L A J A R A N S E M E S T E R 1 I L M U N E G A R A
B A H A S A I N G G R I S H U K U M
Mempelajari tentang ragam Bahasa khusus yang membahas segala sesuatu tentang ranah hukum. Mulai dari bentuk lisan sampai tertulis. Untuk buku yang gue rekomendasikan,yaitu: Diktat Bahasa Inggris Hukum yang bisa di beli di kampus Itu mata kuliah yang bisa gue share di edisi majalah kali ini. Semua buku yang direkomendasiin di sini belum tentu dipakai semua yaa. Semua buku yang dipakai saat kuliah akan tergantung dengan dosen yang membimbing kalian dalam kelas Banyak di kelas lain waktu gue maba pakai bukunya sedikit karena kebanyakan dari materi diberikan dosen secara online atau ada juga yang dosennya memberikan rekomendasi buku untuk dibaca lebih banyak dari rekomendasi di atas Saran dari gue buku buku yang direkomendasiin di sini boleh banget untuk dipakai sebagai bahan tambahan refrensi saat di kelas dan terlebih hitung hitung untuk menambah bacaan yang dapat menambah pengetahuan seputar hukum. 19 | MAJALAH RECHT
21 | MAJALAH RECHT M A T A P E L A J A R A N S E M E S T E R 1
P E N D I D I K A N P A N C A S I L A
Mempelajari tentang cara menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, dan berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya,mengenali masalah-masalah hidup dan serta cara-cara pemecahannya,mengenali perubahan perubahan dan perkembangan iptek, dan memaknai peristiwa peristiwa sejarah dan nilai nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia. Untuk buku yang gue rekomendasikan, yaitu: Buku “Pendidikan Pancasila” karya Trubus Rahardiansah P., A.Prayitno, Bambang Sucondro., Penerbit Universitas Trisakti. Diktat Pendidikan Pancasila yang dapat dibeli di kampus
K E W A R G A N E G A R A A N A T A U K A D E H A M (Kewarganegaraan,Kebangsaan,Demokrasi dan Hak Asasi Manusia) Mempelajari pemahaman tentang hubungan antara warga negara dengan negara,Pendidikan politik atau demokrasi, dan Pendidikan bela negara. Untuk buku yang gue rekomendasikan, yaitu: - Buku “Pendidikan KADEHAM” karya H A Prayitno , Trubus Rahardiansah P , Penerbit Universitas Trisakti Diktat Pendidikan KADEHAM yang bisa dibeli di kampus
MAJALAH RECHT
20 | MAJALAH RECHT fakta unik dibalik 17 agustus 1945 sering kali dalam berbagai video atau pertunjukkan disetel rekaman suara Ir. Soekarno saat membacakan proklamasi. Namun,rupanyasuaratersebutmerupakanrekamanulang. Pasalnya, kala itu teknologi belum canggih dan bisa merekam video disertai suara. Rekaman pembacaan teks proklamasi yang selama ini kita dengar ternyata baru dilakukanpada1952distudioRRI. “
1. Simpati : yaitu kegiatan dimana untuk merekrut mahasiswa untuk bergabung dalam organitasi OTF ini dengan melakukan kunjungan ke alam untuk menyukuri karunia dan ciptaan dari Allah SWT serta mendekatkan diri dengan alam
Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan Lembaga Eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Cakupan atau ruang lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa mencakup lingkup fakultas atau universitas. Khusus di Kampus Trisakti, (Kepresma) Dilansir dari situs Youthmanual, Agenda yang biasanya dilakukan oleh BEM adalah cukup beragam, seperti halnya kegiatan sosial Kompetensi, pentas seni, kunjungan studi, dan seminar Saat ini, Badan Eksekutif Mahasiswa FH Trisakti diketuai oleh Nathanael Advent Mauliate (FH 2017) bersama Daffa Hilmi Fawwaz (FH 17) bersama Kabinet Kebangkitan
3 Rihlah : yaitu kegiatan yang berupa melakukan pendekatan diri dengan para anggota dari OTF SKI AL HAQ untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan para anggota OTF sehingga dapat bekerja dengan sinergis.
4. Liqo : yaitu kegiatan yang melakukan kajian Islam untuk meningkatkan pengetahuan mengenai agama Islam sehingga menambah keimanan dan memiliki ahlaq yang lebih baik
2 Sinar : yaitu kegiatan dimana mahasiswa setelah melakukan kegiatan simpati akan diberi pelatihan mengenai cara untuk berorganisasi dan mengenal lebih dalam mengenai organisasi OTF SKI AL HAQ
RUANG KAMPUS 21 | MAJALAH RECHT
Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti (OTF Peradilan Semu) merupakan suatu organisasi tingkat fakultas yang menjadi wadah bagi mahasiswa FH Usakti yang bergerak dibidang akademik dan non-akademik. Untuk mendukung adanya OTF Peradilan Semu, terdapat pula ruangan laboratorium yang menyerupai ruang sidang asli yang berlokasi di lantai 8 Kegiatan rutin dalam organisasi berupa :
Poutri adalah singkatan dari Persekutuan Oikumene Trisakti. Maka seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dapat bergabung meski berasal dari berbagai dominasi gereja Bermula dari studi Alkitab Universitas Trisakti (KSAUT) pada tahun 1972 hingga berganti nama menjadi Poutri yang terdiri dari 13 jurusan yang ada di Trisakti, termasuk Fakultas Hukum dan memiliki ruang OTF sendiri di lantai 8 gedung FH
Trisakti Business Law Comunnity adalah suatu komunitas hukum bisnis di bawah naungan Program Kekhususan I Hukum Bisnis (PK I)
Komisi IV
22 | MAJALAH RECHT
Komisi II
Komisi V :
Komisi VI :
Universitas Trisakti yang kegiatannya memfokuskan pada pendalaman dan pengembangan pemahaman mahasiswa terhadap hukum bisnis Komunitas ini terbuka untuk mahasiswa FH USAKTI tidak terbatas pada mahasiswa, PK 1 saja tetapi juga dari berbagai latar belakang PK 1 Bagi mahasiswa yang tertarik dan ingin mengenal lebih jauh tentang hukum bisnis dapat bergabung menjadi anggota komunitas ini
Parlemen Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti atau yang sering dikenal dengan nama Parlemen MM FH USAKTI adalah badan Legislatif dan semi yudikatif tingkat fakultas yang berada dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan berada di bawah koordinasi Kongres Mahasiswa. Parlemen memiliki anggota 25 orang dan terbagi menjadi 6 komisi, yaitu : akademik : administrasi dan keuangan : Kesejahteraan Mahasiswa dan Hubungan Luar : Pengabdian Masyarakat Pembinaan dan pengembangan organisasi disiplin
Komisi I
Komisi III
LPKH NEWS L O M B A D E B A T L E G A L W R I T I N G C L A S S ( L E G A L O P I N I O N ) P E K A N K R E A T I V I T A S M A H A S I S W A Lomba debat ini merupakan lomba yang diadakan secara internal untuk mengasah kemampuan berfikir secara kritis, memecahkan masalah, dan berfikir tingkat tinggi dalam waktu yang singkat Dalam perlombaan debat ini dimenangkan oleh Divisi Humas yang berhasil dalam menjawab secara kritis dan tepat terhadap topik topik yang telah diberikan Legal writing class merupakan acara yang diadakan oleh Divisi Penulisan. Dalam acara ini mengambil tema "Metode Penyusunan Opini Hukum (Legal Opinion) " Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk melatih dan mengasah kemampuan dalam menyusun opini hukum. Pembicara dalam acara ini adalah Yovani Dewi Santika,S.H. (Legal Officer at Bank DKI) Pekan Kreativitas Mahasiswa merupakan webinar yang diadakan oleh Divisi Penelitian LPKH. Dalam webinar kali ini menyelenggarakan dengan tema "Metodologi Penelitian Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tips Penyusunan Proposal Pekan Kreativitas Mahasiwa " Narasumber yang dihadirkan adalah M. Imam Nasef, S.H.,M.H. (Dosen Universitas Trisakti) dan Heru Susetyo,S H ,LL M ,M Si ,Ph D (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 23 | MAJALAH RECHT
Staff, BPH, & Divisi terbaik LPKH BULAN Agustus 2022 BPH TERBAIK IK 24 | MAJALAH RECHT 1.Cheryl N Gunawan 2.Deandra B Salwa 3.Feby Eka Saputri 4.Oliviana Melani 5.Artha N Utami Cantika Aulia (Ketua Divisi Penelitian) Artha N Utami (Divisi Penelitian) Edgar Joseph (Divisi Jurnalmedkraf) 24 | MAJALAH RECHT
Divisi Internal: Ketua: Sherina Putri Wakil Ketua: Andrea Editha N Anggota: 1 Abigael Helinda 2 Owen Chinua Saragih 3. Ronaldo Figo Saragih 4. Anggie Inayah Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Berliana Febrianti Wakil Ketua: Amethis Shafa Anggota: 1 Ikhram Sukma Jati 2. Rizky Aisyah 3. M Adrian Ilham 4. Eko Akbar Anugrah 5. Al Qaeda Putra Nusantara Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Benedicta Gabriella Y Wakil Ketua : Rebecca Octania Anggota: 1.. Edgar Joseph 2. Alya Nafisa 3. Monnalysa Julyan Chairul 4 ennifer Patricia Eliana S 5 Eugine Vine 6 Tamara Nababan Divisi Kajian: Ketua: Eric Joses Sulaiman Wakil Ketua: Bianca Putri Anggota: 1 Amira Wristy 2 Irindita Tiara 3. Rizqy Aulia Pratiwi Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Ariyoza Aryaputera B Wakil Ketua: Chyntia Dewi Anggota: 1 Venty Elisa M Simanullang 2 Rizqi Amalia Tsani 3. Shucy Widya Shapitri 4. Melita Cahyani 5. Felicia Anggraeni Divisi Penelitian: Ketua: Cantika Aulia Wakil: Yashinta Kosmanto Anggota: 1. Cheryl Natasya Gunawan 2. Deandra Betari Salwa 3. Artha N Utami 4. Feby Eka Saputri 5 Oliviana Melani Ketua Umum : Ignatius Raka Radityo Wisnumurti Sekretaris Umum : Nida Rahadatul Aisy Wakil Ketua Umum : Febrian Duta Adhiyaksa Wakil Ketua Umum : Pandya Dimas Prasetyo Bendahara Umum: Vania Agatha 26 | RECHT
Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2022/2023
MAJALAH
25 | MAJALAH RECHT
