RECHT VOL. 16 by LPKH Trisakti

Ka at ta a K kiit ta a k Salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kami tim LPKH dapat menyelesaikan majalah Recht Volume-16. Saya sangat berterima kasih kepada para anggota redaksi yang masih semangat dan mau meluangkan waktunya untuk mencurahkan ide-idenya dan pemikirannya, terlepas dari kondisi pandemi ini dan dari kesibukannya masing-masing. Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita, dari para kepada jajaran dekanat, alumni-alumni, serta rekan-rekan ormawa yang selalu memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif LPKH, semoga dukungan tersebut dapat menjadi bahan bakar kami untuk terus memberikan karya-karya terbaik serta memberikan kontribusi positf bagi kegiatan akademik maupun nonakademik di lingkungan FH Universitas Trisakti.

Dalam majalah edisi ke enam belas ini tim redaksi akan membahas seputar Indonesia selama 76 Tahun, mengkuak hal-hal yang kontraversial di Indonesia, dan beberapa beria yang terjadi pada bulan September. Dalam proses pembuatannya tim redaksi mengharapkan agar hasil dari majalah ke enam belas ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada para pembaca. Kami sebagai tim redaksi tak luput juga dari kesalahn,maka dari itu sebelumnya kami sebagai tim redaksi memohon maaf bila adanya salah-salah akta ataupun perbuatan dalam pembuatan majalah ini. Terima kasih. Salam LPKH, Benedicta Gabriella Yoshinta Pemimpin Redaksi Majalah Recht

Re ed da ak ks sii R

Penanggung Jawab: M Pasha Arifin Nusantara Pemimpin Redaksi : Benedicta Gabriella Yoshinta Tim Editor : Ignatius Raka R W M Irham Dwiputra Andrea Editha Leilani Tertia Jonathan Abel Rezha Willy Putra Rebecca Octania Amethis Shafa Andi Nadya Mika Putri

Tim Penulis: Sabila Ridwan Febrian Duta Alessandro Praputranto Arini Pertiwi Janna Shafira Raafid Haidar Vania Agatha Ariyoza Aryaputera B Magdalena Yossi D

R e c h t | 01

"Kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya."

Sutan Sjahrir

CO ON N C TE EN NT TS S T

06 08 10

artikel Meninjau kritis penegakan ham di indonesia dalam RANGKA 76 TAHUN MERDEKA

artikel Kewajiban penggunaan Jilbab di Sekolah Negeri = Tindakan inkonstitusional

artikel PERAN PEMERINTAH TERHADAP SENGKETA TANAH ULAYAT

artikel 76 tahun MERDEKA Masih Relevankah Menggunakan Produk Hukum Belanda?

R e c h t | 02

artikel Mensensor Keadilan, KORBAN PELECEHAN SEKSUAL KPI DIPAKSA UNTUK BERDAMAI

artikel

pEMPROV DKI KELEBIHAN BAYAR, KESALAHAN ADMINISTRASI atau mODUS KORUPSI GAYA BARU?

News update

SEPTEMBER'S NEWS

Melek Hukum

Mengenal Sistem Hukum Yang Berlaku

R e c h t | 03

Pada tahun ini, yaitu tahun 2021 Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke 76. Dimana saat ini Indonesia sedang berusaha mengatasi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Pandemi Covid-19 banyak menimbulkan permasalahan baru terutama dalam segi Hak Asasi Manusia, dimana sudah menjadi tugas negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya. Menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya juga termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia, saat ini banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka sulit untuk bertahan hidup, disinilah peran negara sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Selain itu banyak juga bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus seperti kekerasan oleh aparat dan juga penegakan hukum terhadap pelanggarnya yang kurang tegas.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945. Mengingat bahwa UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, artinya Negara Indonesia menyadari akan pentingnya penegakkan Hak Asasi Manusia. Selain diatur dalam UUD 1945, Hak Asasi Manusia juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ARTIKEL

MENINJAU KRITIS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA dalam RANGKA 76 TAHUN MERDEKA

Pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa :“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dilihat dari isi pasal diatas yang menegaskan bahwa negara wajib menjunjung tinggi dan melindungi HAM rakyatnya, apakah selama 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia telah menjunjung tinggi dan melindungi HAM seluruh rakyatnya?

R e c h t | 04

Baru-baru ini, beredar vidio kasus kekerasan anggota TNI AU terhadap warga di daerah Merauke. Dimana didalam video tersebut seorang pria terlihat sedang cekcok dengan pemilik rumah makan, lalu datanglah dua orang oknum anggota TNI AU yang ingin melerai keributan. Mereka bertanya penyebab keributan tersebut. Kemudian oknum TNI AU membawa pria tersebut menjauhi lokasi keributan ke trotoar jalan. Pria tersebut berontak lalu ia dipaksa tengkurap diatas trotoar, Salah satu oknum TNI AU menindih badan pria tersebut dengan kakinya serta memegang tangan pria tersebut dan oknum TNI AU lainnya menginjak kepala pria tersebut. Keinginnan untuk melerai keributan menjadi tindak kekerasan karena tindakan yang diambil oleh oknum anggota TNI AU sangat berlebihan. Pada akhirnya dua oknum anggota TNI AU tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kekerasan oleh penyidik dan yang bersangkutan dipecat dari kesatuannya. Selain itu digantinya Komandan Lanud JA Dimara beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanud JA Dimara. Penggantian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan atas dua oknum anggota binaannya yang melakukan Tindakan Kekerasan terhadap warga di Marauke. Walaupun akhirnya oknum Anggota TNI yang bersangkutan ditindak secara tegas, tetapi dari kasus ini kita dapat melihat bahwa masih kurangnya kesadaran mengenai hak asasi manusia, apalagi kasus ini terjadi antara Anggota TNI dan rakyat dimana seharusnya Anggota TNI melindungi rakyat. Selain pada kasus diatas, terdapat banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang hingga saat ini masih belum berhasil diusut tuntas oleh pemerintah, hal ini juga menjadi bukti bahwa kurangnya keseriusan pemerintah dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. 76 tahun merdeka, seharusnya menjadi tolak ukur bagi pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kasus HAM berat sesuai dengan janji yang diberikan pemerintah yaitu menegakan HAM dengan seadil-adilnya. Dapat dilihat dalam contoh lain yaitu aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia seringkali berujung dengan aksi kekerasan antara demonstran yang pada umumnya mahasiswa dan aparat negara. Berbekal senjata dan peralatan yang memadai, kepolisian sebagai aparat negara tidak tanggung-tanggung menyerang demonstran secara fisik bahkan menangkap dengan cara kekerasan.

Seharusnya saat ini Kepolisian membenahi lembaganya agar mengurangi atau tidak lagi melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat, hal ini sejalan dengan pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Negara wajib untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya termasuk kehidupan yang layak, tidak hanya dengan membuat suatu aturan tetapi juga aturan tersebut harus terselenggara dengan baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat hidup dalam kebersamaan, keadilan, dan hidup dalam keberadaban tanpa rasa takut dari segala macam ancaman. Dari contoh kasus-kasus diatas , dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan keseriusan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam memperingati HUT 76 kemerdekaan Indonesia pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang menjadi kewajiban negara dengan memperkuat sistem perlindungan terhadap hak asasi manusia salah satunya melalui cara pembuatan atau perumusan aturan turunan ataupun aturan setingkat undang-undang. Dimana pemerintah harus melaksanakan aturan yang dibuatnya secara adil, jujur dan konsisten, agar rakyat merasa dilindungi oleh Negara. Selain itu, pemerintah juga harus mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang tejadi di Indonesia, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran menghargai HAM yang dimiliki diri sendiri dan orang lain.

Ditulis oleh :

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan lembaga kepolisian RI menjadi pelaku pelanggaran HAM paling banyak diadukan sepanjang 2016-2020. Sabila Ridwan

Febrian Duta

R e c h t | 05

ARTIKEL

Kewajiban penggunaan Jilbab di Sekolah Negeri = Tindakan inkonstitusional

Seragam sekolah tidak hanya sebatas penanda bahwa seseorang merupakan siswa. Seragam hadir sebagai penanda identitas dari siswa itu sendiri sesuai dengan tingkat satuan pendidikan yang ia tempuh baik dalam sekolah swasta maupun negeri. Penggunaan seragam pun juga berfungsi untuk menurunkan kesenjangan sosial yang ada di satuan pendidikan. Seragam sekolah biasanya terdiri dari kemeja, rok/celana, tetapi bagi siswa beragama Islam memiliki hak untuk memakai jilbab di sekolah negeri dan sekolah-sekolah lainnya yang mengizinkan (seperti sekolah Islam dan umum).

Salah satu kasus sekolah yang melakukan pelanggaran Konstitusi Republik Indonesia adalah SMKN 2 Padang, yang mana telah melakukan pemaksaan terhadap siswi beragama non-muslim untuk mengenakan jilbab dalam waktu pembelajaran di sekolah. Ayah dari siswi tersebut telah menjelaskan bahwa keluarganya bukanlah pemeluk agama muslim, namun Wakil Kepala Sekolah tetap bersikukuh bahwa siswi harus mengikuti aturan sekolah yang ada.

Praktik intoleransi di dunia pendidikan ini ternyata telah berjalan sejak dahulu. Di kota Padang pada tahun 2005 lalu, Kebebasan dalam beragama di Indonesia sudah diatur dalam Walikota Padang mengeluarkan Instruksi Walikota Padang UUD 1945 yang mencerminkan penghormatan kepada HAM. No.451.442/BINSOS-iii/2005 yang salah satunya berisi tentang Jaminan konstitusional atas HAM yaitu Pasal 29 ayat (2) yang kewajiban penggunaan jilbab bagi siswa perempuan yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk bersekolah di sekolah negeri. Setara Institute mengungkapkan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat bahwa di tahun 2016-2018 terdapat tujuh kasus pemaksaan menurut agamanya dan kepercayaan itu''. Begitu pula pada penggunaan jilbab bagi pelajar non-muslim yang berlokasi di SMP pengaturan penerapan agama masing-masing individu. Dalam hal dan SMA Negeri di Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta. ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban penggunaan jilbab dalam Hal ini mengindikasikan adanya intoleransi yang tinggi dan para proses belajar mengajar di sekolah negeri merupakan pelanggaran pejabat di daerah, khususnya mereka yang menjabat dalam konstitusi HAM. Namun, kenyataannya terdapat beberapa lingkungan Dinas Pendidikan tidak menghiraukan aturan pada kekeliruan yang terjadi di sekolah negeri dimana terdapat beberapa konstitusi di Indonesia dan membiarkan kejadian ini terus berulang siswa beragama non muslim diwajibkan untuk menggunakan jilbab. begitu saja. Lantas mengapa bisa sebuah Instruksi yang dikeluarkan oleh pejabat daerah bertentangan dengan konstitusi di Indonesia? Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum, Lex Superior Derogat Legi Inferior, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah.

R e c h t | 06

Dalam UUD 1945 hak kebebasan beragama ini diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kerjara 97/PPIXIV/2016 yang berbunyi bahwa hak atau kemerdekaan menganut agama termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan merupakan hak yang melekat dalam diri setiap orang. Karena itu, sebagai negara hukum yang berlandaskan HAM, Indonesia menjamin pemberlakuan HAM secara nyata. Permasalahan konstitusional yang marak terjadi di dunia Pendidikan ini perlu mendapatkan solusi yang jelas secara konstitusional. Hal ini penting mengingat kebebasan beragama merupakan hak mendasar bagi setiap orang, khususnya untuk menjalankan agama sesuai kepercayaannya dan tanpa adanya pemaksaan penggunaan atribut keagamaan lain kepada seseorang. Besar harapan agar masyarakat dan pemerintah dalam segala lapisannya memiliki kesadaran akan toleransi dan hak konstitusional setiap orang lainnya sehingga kasus pelanggaran hak seperti ini khususnya di dunia pendidikan tidak lagi terjadi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kasus pemaksaan penggunaan jilbab di antara pelajar sekolah negeri merupakan penyelewengan konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia.

Ditulis oleh :

Yossi Magdalena D. M.

Vania Agata

R e c h t | 07

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya". - Ir. Soekarno -

PERAN PEMERINTAH

ARTIKEL

TERHADAP SENGKETA TANAH ULAYAT Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini menimbulkan implikasi bagi Negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Hal ini sebagaimana diejawantahkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Kemajemukan yang dimiliki Indonesia menghasilkan pengakuan terhadap eksistesi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Namun, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh kesatuan masyarakat hukum adat dalam perolehan hak-hak dasarnya sendiri. Diantara beragam hal yang menjadi hak masyarakat hukum adat, tanah merupakan salah satu hak dasar yang vital dalam menunjang kelangsungan hidup masyarakat hukum adat. Bagaimana tidak, tanah atau wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat adat. Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Adanya hak ulayat ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Sejarah mencatat, salah satu hal yang berpotensi mereduksi hak- hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang menjadi hak mereka yakni terkait kehutanan. Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan) menyatakan bahwa, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dengan demikian dimaknai bahwa status hutan adat tidak diakui secara tersendiri dan terpisah dari hutan Negara sebagaimana hutan hak. Hal ini tentu mengundang konflik antara Negara dengan masyarakat hukum adat, karena dalam praktiknya berpeluang mengorbankan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pemerintah Melindungi Investor Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat dalam penguasaan tanah dinilai masih lemah. Dengan alasan pembangunan, para pengelola daerah cenderung memberikan privilege pada investor ketimbang masyarakat local. Padahal, Pemerintah Pusat maupun Daerah yang merupakan representasi Negara mempunyai otoritas untuk menyediakan bagi rakyatnya kepastian dan ketertiban hukum berkenaan dengan penggunaan tanah dan sumber-sumber daya alam. Hal ini tidak lain dalam rangka mencapai cita- cita nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat yang ada di daerah-daerah melalui Peraturan Daerah. Namun, kinerja Pemerintah daerah dalam penjaminan dan perlindungan hak- hak masyarakat adat belumlah secara nyata dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat. Peran Pemerintah Dalam Menjamin dan Menghormati Hak Ulayat

Salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ialah menyejahterakan rakyatnya, oleh karena itu negara sebagai badan kekuasaan rakyat wajib memberikan upaya terbaik dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Tentunya, pemerintah daerah sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat wajib memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat tersebut. inilah kemudian yang membuktikan bahwa otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan beberapa urusan pemerintahan di luar lima urusan Pemerintah, yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Ada urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan/ susunan pemerintahan, salah satunya ialah terkait kehutanan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat yang ada di daerah-daerah melalui Peraturan Daerah. Namun,

Re c h t | 08

kinerja Pemerintah daerah dalam penjaminan dan perlindungan hak- hak masyarakat adat belumlah secara nyata dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat. Namun, baru beberapa daerah saja yang memberikan pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat. Konsep Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat (Prof. Yulia Mirawati) Prof. Yulia Mirawati berharap agar suatu konsep hak ulayat yang merupakan ciri khas tanah di Indonesia perlu dibuatkan atau dikontruksikan ketentuan organiknya. Menurut Yulia konflik yang menyangkut tanah ulayat di Sumatra Barat yang mana tidak adanya suatu aturan organik dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), padahal konsep hak dalam UUPA memunculka hak baru berupa konsep komunal, yaitu pemilikan bersama suatu masyarakat yang tidak terbagi. Yang mana hal ini sangat berbeda dengan konsep kolekyif yang berasal dari hukum Belanda juga memiliki sifat bersama bisa dibagi atau mede Eigenar yang sama dengan konsep Burgerlick Wetboek (BW) yang secara umum bersifat indivisual. Menurut Yulia, konsep ini yang akan ditumbangkan oleh UUPA dengan reformasi hukum agraria yang berdasarkan hukum adat dan dengan tegas mengakui hak ulayat (pasal 3), dan harus ditindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan organik berupa peraturan perundang-undngan yang sesuai dengan ketentuan UUPA yang berisikan aturan dasar maka dari pada itu pelaksanaanya harus dengan peraturan sesuai dengan hierarki perundnag-undnagan di Indonesia, karena yang akan diatur adalah hak ulayat yang harus disesuaikan dnegan undnag-undang dengan demikian juga menurutnya perlu diatur terlebih dahulu ketentuan tentang tanah ha katas tanah berupa hak ulayat baru, kemudian untuk lahirnya hak ulayat masyarakat hukum adat dapat ditentukan dengan pendaftaran tanahnya berupa peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah ulayat, oleh katena itu hal ini dapat mengakhiri suatu konflik yang ditimbulkan keberadaan hak ulayat.

Kasus perselisihan hak ulayat oleh investor di Sumatera Barat Perselisihan penggunaan tanah ulayat oleh para investor di Sumatera Barat, yang sering kali menimbulkan sengketa yang disebabkan karena penggunaanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang mana menurut hukum pertahanan di Indonesia, penggunaan lahan oleh para investor harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dengan melaksanakan perjanjian. Namun pada kenyataanya para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui pemerintah. Akibatnya, masyarakat sebagai pemilik pengajuan protes atas kegiatan investor tersebut tanah mereka yang kemudian hal inilah yang dapat memicu timbulnya sengketa tanah ulayat.

Ditulis oleh :

Arini Pertiwi

Raafid Herdian

R e c h t | 09

TAHUN

76 MERDEKA

ARTIKEL

Masih Relevankah Menggunakan Produk Hukum Belanda?

Setiap bangsa di dunia, mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, begitu pula Bangsa Indonesia mempunyai hukum sendiri yaitu Hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Cicero, satu abad sebelum Masehi yang mengemukakan hubungan antara hukum dengan masyarakat dengan kalimat “Ubi societas ibi ius”, artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hal ini mengandung makna bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control) perilaku warga masyarakat. Masyarakat dimaksud dalam perkembangannya terorganisasi secara politik dan berbentuk badan hukum publik, disebut juga negara. Pemberlakuan hukum positif Barat di Hindia Belanda tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme. Tanda-tanda tergesernya Hukum Adat dan Hukum Agama terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Indische Staasregeling (IS), Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB), Regerings Reglement (RR) dan penerapan sistem hukum Barat melalui kodifikasi dan unifikasi dengan diberlakukannya Burgerlijke Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK). Tata hukum yang diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda merupakan tata hukum barat yang bersifat konkordan dengan tata hukum Belanda. Artinya dengan berlakunya asas ini, maka penerapan hukum yang ada di belanda diberlakukan juga di Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tersebut tidak hanya merupakan manifestasi kemerdekaan politik Bangsa Indonesia yang telah dijajah, tetapi juga manifestasi kemerdekaan dibidang lainnya, seperti hukum, ekonomi dan lain-lain. Dalam konteks hukum, bahwa sejak Proklamasi bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yang baru, yaitu tata hukum Indonesia. Selain itu juga tersirat tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam membentuk tata hukumnya, sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Soekarno, bahwa “.....Dengan tamatnya masa kolonial itu kami dihadapkan kepada masalah mengubah dan memperbarui Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata tertib masyarakat yang lampau, dan menciptakan ukuranukuran baru, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional dari bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern”

R e c h t | 10

Menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan demikian, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan (AP) ini, baik lembaga-lembaga negara maupun peraturan perundang-undangan peninggalan masa kolonial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal ini menandakan bahwa setiap produk hukum peninggalan belanda masih berlaku terkecuali sudah diatur dalam UU terdahulu termasuk Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih digunakan sebagai pedoman umum hukum materiil. Mengingat, pada tanggal 17 Agustus 2021 Indonesia menginjak umur 76, produk hukum seperti KUHP dapat dinobatkan sebagai produk kuno dan ketinggalan zaman, bahkan naskah asli KUHP yang diterapkan di Belanda sudah diubah mengikuti perkembangan zaman. Sejak tahun 80-an tidak henti-hentinya pemuda dan pemudi Indonesia beritikad menggulingkan hukum Belanda dengan hukum pidana nasional hingga tim perumus melakukan studi banding ke berbagai negara di dunia. Sayangnya, setiap naskah RUU KUHP baru itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selalu gagal bahkan sudah cukup lama draft tersebut berada di meja dewan namun tidak kunjung disahkan hingga hari ini. Padahal, perlu adanya regenerasi regulasi yang dapat mengikuti perkembangan zaman serta dapat memberikan keadilan kepada seluruh warga negara Indonesia. Penerapan Asas Legalitas tanpa adanya pasal pengecualian merupakan salah satu contoh kongkrit bahwa KUHPnasional sudah tidak layak dalam mengikuti perkembangan zaman yang sering dikorelasikan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Mengingat, seperti yang digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup ditengah masyarakat, tetapi perlindungan dan kepastian hukumnya masih tidak jelas, untuk mengisi ketidakjelasan dan kepastian hukum terhadap delik-delik adat, maka tercantum pengecualian dalam

Pasal 2 ayat 1 RUU KUHP berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang.” Dapat dipahami dengan adanya ketentuan ini tentunya menggeser ketentuan pasal 1 KUHP yang cenderung menitikberatkan hukum tertulis serta kurang memenuhi kepastian terhadap keberadaan living law. Namun, sayangnya ius constituendum yang sudah dirumuskan dari puluhan tahun yang lalu hanya berujung kepada hipotesis berupa “TIMBUL TENGGELAM RUU KUHP,” lemahnya peran pemerintah serta minimnya sosialisasi dan ruang diskusi publik menjadi problematika utama terhadap suatu pertanyaan berupa: Apa urgensi dalam menggunakan KUHP baru? Mengapa banyak pasal yang tidak diterima oleh masyarakat?

Allesandro Praputranto

Ariyoza Aryaputra

Janna Shafira

R e c h t | 11

DEWAN R A J TA A H R A I K

“Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan”.

ARTIKEL

Mencoba untuk Mensensor Keadilan,

T G N OL O T GN O L O T OL O

GN O LOT

ONG L O GT N O TOL

KORBAN PELECEHAN SEKSUAL KPI DIPAKSA UNTUK BERDAMAI

TO L

O NG

Ditulis oleh :

Yuniar Lintang P

R e c h t | 12

ABSTRAK Selalu membuat masyarakat geram, setelah beredarnya pengakuan tentang kasus pelecehan seksual dan perundungan yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di awal September 2021. Kini MS selaku penyintas perundungan dan pelecehan seksual di KPI Pusat mendapatkan intimidasi untuk meneken surat damai pelecehan seksual yang tengah bergulir.

BREAKDOWN Terbukti untuk mensensor keadilan pemberantasan pelecehan seksual di KPI. Ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob, menyebutkan kliennya mendapatkan intimidasi untuk meneken surat damai yang berisikan poin yang sangat tidak adil. Salah satunya, korban harus mengakui tidak pernah ada pelecehan seksual di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) pada 2015 lalu. Dikatakan juga surat damai itu diberikan dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor KPI, Rabu 8 September 2021 lalu. Melalui komisioner KPI, MS diminta untuk datang ke kantor KPI tanpa didampingi pengacara, menolak menandatangani surat perdamaian MS saat ini dikatakan sangat kelelahan secara psikis karena terus menerus mendapatkan intimidasi walau begitu tim kuasa hukum terus memberikan ajuran agar kasus ini terus diupayakan untuk diproses secara hukum.

CRITICISM Pengacara publik LBH Jakarta, Aprilia Lisa Tengker mengatakan bahwa walaupun upaya damai dilakukan kasus pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) tidak bisa dicabut karena pasal yang digunakan bukan delik aduan. Pasal yang dimaksud adalah pasal 281 dan 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP ) tentang tindak pidana merusak kesopanan dengan kekerasan dan atau merusak kesopanan di muka umum serta perbuatan tidak menyenangkan. Polisi hanya dapat menghentikan proses penyidikan jika tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 109 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yaitu tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau demi hukum dihentikan ( misalkan tersangka meninggal dunia, daluarsa kasus, atau nebis in idem ). Maka dari itu, jika pun terjadi perdamaian proses masih akan tetap berlanjut.

R e c h t | 13

REDAKSI TERKINI

PEMPROV DKI KELEBIHAN BAYAR, KESALAHAN ADMINISTRASI

ATAU

MODUS KORUPSI GAYA BARU?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Namun dalam pelaksanaan audit tersebut, BPK menemukan beberapa kelebihan bayar hingga pemborosan dalam penggunaan anggaran oleh Pemprov DKI Divisi Intenal merangkum beberapa temuan BPK terkait “Kelebihan Bayar” tersebut dan berikut adalah data yang kami temukan:

1. Kelebihan Bayar Proyek Alat Pemadam Kebakaran Pengadaan beragam alat transportasi pemadam kebakaran oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyimpan permasalahan dari sisi harga kontrak dengan temuan harga riil oleh BPK. Dilansir dari Buku I Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang diterbitkan BPK, terdapat perbedaan harga riil dengan harga kontrak pengadaan damkar tersebut yang tergolong cukup fantastis yaitu mencapai total Rp 6,5 miliar. Adapun rincian empat pembelian alat pemadam kebakaran pada Dinas Gulkarmat DKI Jakarta yang lebih bayar antara lain: 1. Unit Submersible, dengan selisih harga riil dan harga kontrak sebesar Rp 761 juta. 2. Unit Quick Response, dengan selisih harga riil dan harga kontrak sebesar Rp 3,4 miliar. 3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Massal, dengan selisih harga riil dan harga kontrak sebesar Rp 844 juta. 4. Unit Pengurai Material, dengan selisih harga riil dan harga kontrak sebesar Rp 1,4 miliar.

2. Kelebihan Bayar Gaji Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan fakta bahwa Pemprov DKI masih membayar gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak segera melaporkan akta kematian pegawainya yang telah wafat, dan terdapat sejumlah pegawai yang terlambat melapor perihal tugas belajar. Akibatnya gaji pegawai yang telah wafat dan Tunjangan Kinerja Daerah tersebut masih dibayarkan.

3. Kelebihan Bayar Pengadaan Masker BPK menemukan kelebihan bayar masker sebesar Rp 5,85 Miliar. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2020. Dengan ini, Anies kelebihan membayar pengadaan masker N95 dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020. Hasil pembelian masker tersebut berasal dari dua perusahaan berbeda, yaitu: 1. Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak tiga kali dengan total 89 ribu masker. Pembelian pertama sejumlah 39 ribu masker, dengan harga Rp 70 ribu. Lalu, pembelian kedua dan ketiga harganya turun menjadi Rp 60 ribu. 2. Sementara kontrak dengan PT ALK untuk pembelian masker N95, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memesan 195 ribu pcs masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp 90 ribu. Dengan adanya peristiwa ini, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 5.850.000.000. Namun, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kelebihan pembayaran pengadaan masker yang ditemukan oleh BPK tersebut sebesar Rp 5,58 Miliar, sudah sesuai dengan aturan karena dalam kondisi darurat dan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Proses pengadaan pun sudah sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Sementara kontrak dengan PT ALK untuk pembelian masker N95, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memesan 195 ribu pcs masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp 90 ribu.

R e c h t | 14

4. Kelebihan Bayar KJP Plus

6. Kelebihan Bayar Pengadaan Alat Rapid Test

KJP PLUS merupakan bantuan pendidikan bagi siswa/I yang tidak mampu dalam hal keuangan, sehingga pemerintah mengeluarkan program KJP Plus. Siswa yang menerima KJP Plus menurut informasi ada 934.307 pada tahun 2020.

Selanjutnya, diterangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Pemprov DKI telah melakukan kelebihan pembayaran pada pengadaan alat rapid test COVID-19 yang menembus nilai Rp 1,01 miliar rupiah pada tahun 2020.

Namun terdapat kejanggalan berupa kelebihan bayar dalam pembiayaan pendidikan bagi para siswa yang tidak mampu ini. Kelebihan Bayar yang dimaksud adalah siswa jenjang SD, SMP dan SMA yang telah lulus masih menjadi penerima bantuan biaya pendidikan. Dengan kata lain “masih mendapatkan bantuan pada tahun ajaran baru” yang seharusnya siswa yang telah lulus tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK berhasil menemukan pengadaan rapid test oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dari dua jasa yang berbeda dengan merek yang sama tetapi harga yang berbeda.

Sebanyak 1,146 siswa yang telah lulus yang masih menerima bantuan SK KJPP tahap II senilai Rp 2.321.280.000, tulis BPK dalam Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta 2020. BPK menyebut dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 460 Tahu 2020 tentang penerima dan besara KJPP, terdapat 870.565 siswa penerima dana KJPP tahap I. Kejanggalan terjadi pada SK Gubernur Nomor 1.168 Tahun 2020 tentang penerima dan besaran KJPP tahap II dengan jumlah siswa 849.291. Sehingga kelebihan yang ditemui dalam pendanaan KJPP seharusnya dikembalikan ke kas daerah, karena tidak sesuai dengan kondisi siswa yang seharusnya. 5. Kelebihan Bayar Proyek PLTS Sekolah Kasus lain kelebihan bayar yang dilakukan adalah pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di sekolah negeri di DKI Jakarta.

Yang pertama, diketahui pengadaan tersebut dilaksanakan oleh PT NPN dengan jumlah pengadaan sebanyak 50 ribu pieces dengan harga per unit Rp 197.000,00 (di luar PPN) yang pelaksanaan kontraknya mulai dari 19 Mei sampai 8 Juni 2020. Tetapi, karena pergantian flight pengiriman, pelaksanaannya mundur hingga 14 Juni 2020 dan dinyatakan selesai pada 12 Juni dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,875 miliar. Selanjutnya, dilakukan kembali pengadaan rapid test oleh PT TKM sebanyak 40 ribu pieces dengan harga per unit Rp 227.000,00 (di luar PPN) yang tertera tanggal 29 Mei pada surat penawaran kontraknya yang dimulai dari 2 Juni sampai 5 Juni. Atas fakta tersebut, BPK menyatakan bahwa dalam perbandingan dua penyedia jasa tersebut, terdapat pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 1.190.908.000,00. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini harusnya lebih teliti serta bertanggung jawab dalam pemilihan penyedia jasa dan memilih harga yang lebih rendah agar tak terjadi “pembakaran” uang terlebih di dalam kondisi pandemi yang sedang melanda.

Laporan ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2019 lalu. Diketahui bahwa kelebihan pembayaran PLTS atap on grid mencapai Rp 1,12 miliar. Hal itu pun terungkap karena adanya selisih antara nilai kontrak dengan harga riil paket pekerjaan. Sebagai informasi, terdapat empat proyek PLTS atap sekolah pada tahun 2019. BPK mengungkap bahwa anak buah Anies Baswedan lah yang melakukan kelebihan bayar tersebut, dan kini perusahaan swasta sedang mencicil kembali uang kelebihan bayar tersebut.

R e c h t | 15

7. Kelebihan Bayar Proyek Limbah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya kelebihan pembayaran atas dua Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai Rp 1,59 Miliar. Adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Sudin SDA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membayar lebih mencapai Rp 952 juta atas paket kegiatan pembangunan SPALD Pulau Sebira. Kegiatan Pembangunan SPALD Pulau Sebira dilaksanakan oleh PT AJR berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 15 September 2020 senilai Rp 11,255 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 92 hari mulai dari 15 September hingga 15 Desember 2020, dan pembayaran pun telah selesai pada 18 Desember 2020. Namun berdasarkan pemeriksaan BPK, PT AJR diketahui sebagai perusahaan perantara. BPK menemukan bahwa pekerjaan Pembangunan SPALD Pulau Sebira dikerjakan oleh PT CMC yang meminjam nama perusahaan PT AJR dengan memberikan fee sebesar 1 persen dari nilai kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa biaya riil yang dikeluarkan oleh PT CMC adalah senilai Rp 9,11 miliar, dan hasil perhitungan selisih antara harga wajar dengan nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh adalah senilai Rp 810,0 juta Selain itu terdapat kekurangan volume perkerjaan senilai Rp 142,1 juta dari hasil perhitungan hasil pemeriksaan fisik bersama dengan PPK, PPTK, penyedia, pelaksana pekerjaan serta konsultan pengawas 2. Pembayaran lebih senilai Rp 638 juta juga dilakukan pada paket kegiatan pembangunan SPALD Pulau Kelapa Dua Sudin SDA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melakukan kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Kelapa yang dikerjakan oleh CV TH pada tanggal 15 September 2020 senilai Rp 7 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 92 hari dari tanggal 15 September hingga 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, CV TH diketahui sebagai perusahaan perantara dari PT TCL yang mengerjakan proyek tersebut. PT TCL meminjam nama perusahaan CV TH dengan diberikan fee sebesar 1 persen Sehingga biaya riil yang dikeluarkan oleh PT TCL adalah senilai Rp5,7 miliar, dan hasil perhitungan selisih antara harga wajar dengan nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh adalah senilai Rp480 juta.

8. Kelebihan Bayar Transjakarta BPK menemukan adanya kelebihan bayar subsidi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Transjakarta pada tahun anggaran 2018, kurang lebih sebesar Rp. 415,9 miliar Uang Public Service Obligation (PSO) senilai Rp. 415,9 miliar yang dianggap kelebihan bayar tersebut kini telah menjadi bagian dividen Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan UU 40 UU Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disahkan dalam APBD dua tahun sebelumnya. Adapun, dividen itu berasal salah satunya dari pendapatan non tiket atau komersial PT Transjakarta BPK dalam menemukan kelebihan bayar tersebut berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit atau BRT. Perda itu mengamanatkan subsidi harus mempertimbangkan total pendapatan tiket dan non tiket. Sedangkan perjanjian PSO antara Dishub DKI Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta berpedoman kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari APBD kepada PT Transjakarta. Pergub itu menyebutkan subsidi hanya mempertimbangkan pendapatan tiket. Dengan demikian, pendapatan non tiket tidak dimasukkan sebagai pengurang subsidi.

R e c h t | 16

9. Kelebihan Bayar Biaya Jaringan Internet Temuan yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 oleh BPK mengidentifikasi pengelolaan Metropolitan Area Network (MAN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta memboroskan keuangan daerah minimal senilai Rp 1,79 miliar. Laporan BPK menyatakan bahwa terdapat inkonsistensi jumlah lokasi pemasangan internet pada klausul kontrak terkait lokasi pekerjaan, spesifikasi kebutuhan jaringan dan rincian layanan harga yang dilaksanakan oleh PT TI. Hasil uji petik pemeriksaan dokumen Multi Router Traffic Grapper (MRTG) dari PT TI untuk data grafik outbound di 500 lokasi dari 2086 lokasi pada periode Januari dan Februari 2020 diketahui bahwa terdapat pemanfaatan bandwidth internet yang tidak maksimal yaitu penggunaan internet dibawah kapasitas kontrak oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Sedangkan biaya sewa yang dibayarkan tetap senilai kontrak, sehingga biaya penggunaan menjadi lebih besar daripada manfaat yang didapatkan senilai Rp1,79 miliar,” tulis Laporan BPK. Dengan demikian, hal itu mengakibatkan potensi terjadinya kelebihan pembayaran atas tagihan dari PT TI yang tidak pernah dilakukan monitoring kapasitas Bandwidth Internet yang diterima sesuai kontrak. Lantas apakah kelebihan bayar ini merupakan kesalahan administrasi semata, atau modus korupsi gaya baru?

Ditinjau dari 9 kasus kelebihan bayar diatas, patut dipertanyakan mengapa kejadian “kelebihan bayar” ini terus terulang? BPK sendiri menilai bahwa kelebihan bayar tidak bisa selesai begitu saja ketika uang dikembalikan. "Ketika uangnya dikembalikan itu persoalan administrasi selesai, tetapi penegak hukum punya pandangan lain. Walau usdah dikembalikan, namun hal tersebut tidak mengurangi aspek kemungkinan adanya tindak pidana. Kalau penegak hukum melihat itu berpotensi merugikan negara maka bisa bermasalah" ungkap Harry Azhar Azis, Anggota VI BPK RI.

Yang dikhawatirkan ialah masalah ini berpotensi sebagai “ladang basah” bagi para pejabat dan menjadi modus baru korupsi di Indonesia. Lantas bagaimana pengaturannya dalam hukum? Korupsi sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi telah diuraikan ke 30 jenis tindak pidana korupsi yang masing-masing pasalnya telah merincikan perbuatan apa saja yang bisa dikenakan. Menilik undang-undang tersebut, terdapat jenis korupsi yang didasarkan oleh kerugian keuangan negara. Oleh karena itu alangkah baiknya KPK menelusuri celah korupsi gaya baru ini dengan cermat. Jangan sampai modus kelebihan bayar menjadi kebiasaan baru pemerintah Indonesia sehingga menciptakan ladang korupsi yang tak terhindarkan. Karena sejatinya, uang yang digunakan ialah milik rakyat dan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat bersama.

Ditulis oleh :

Ditulis oleh Divisi Internal

R e c h t | 17

News Update

SEPTEMBER'S NEWS 2021

57 Anggota KPK yang tak lolos TWK resmi dipecat 57 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan, resmi tak lagi berstatus sebagai pegawai lembaga anti-rasuah itu. Namun alih-alih keluar gedung Merah Putih dengan kepala tunduk, mereka justru tampil dengan kepala tegak. Sesekali kepalan tangan mereka acungkan ke langit, tanda melawan. Senyum diuntai, tanda lega. Sebaliknya, tangis justru pecah dari kawan-kawan mereka yang masih di dalam. Sesaat setelah 57 eks-pegawai KPK keluar dari Gedung Merah Putih, usai menyelesaikan administrasi, sejumlah pegawai KPK yang aktif ikut keluar seakan mengantar. Sementara 57

pegawai meninggalkan gedung. Melintasi bendera yang dipasang setengah tiang. Seorang dari mereka berteriak "We will be back!" Mabes Polri berharap 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diberhentikan menerima tawaran untuk bergabung menjadi aparatur sipil negara (ASN). Polri ingin menempatkan para pegawai KPK tersebut di sektor pengawasan penggunaan anggaran.

Indonesia Torehkan Dua Paralimpiade Tokyo 2020

Emas

Paralimpiade Tokyo menjadi keikutsertaan Indonesia yang terbaik dalam sejarah pada ajang ini, dengan perolehan dua emas, tiga perak, dan empat perunggu. Dua medali emas itu tidak terlepas dari peran atlet para badminton Leani Ratri Oktila yang mendapat dua emas dari ganda putri bersama Khalimatus Sadiyah dan ganda campuran bersama Hary Susanto. Ia juga mendapat medali perak dari nomor tunggal putri.

R e c h t | 18

Pelecehan Seksual Pegawai KPI Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS melaporkan tindakan perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya, pihak kepolisian akan ikut turun tangan mengusut kasus dugaan tindak pidana tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum, Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan MS melaporkan tindakan yang dialaminya pada Rabu (2/9/21) malam.

Haris Azhar dan Koordinator Kontras Resmi Dilaporkan Luhut

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke polisi. Luhut menilai keduanya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.uhut merasa difitnah ketika Haris dan Fatia mengulas video "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Video itu berisi hasil riset sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal keterlibatan sejumlah pejabat negara dan purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut, misalnya PT Tobacom Del Mandiri yang diketahui merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang sahamnya masih milik Luhut.

Hakim Nyatakan Jokowi Hingga Anies Bersalah

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan negara Republik Indonesia dinyatakan telah melanggar hukum karena menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan berupa polusi udara. Keputusan bersalah ini dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/21). Gugatan diajukan oleh 30 orang warga negara Indonesia, yaitu Melanie Soebono, Elisa Sutanudjaja, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adhito Harinugroho, Asfinawati, dan 24 orang lainnya dengan diwakili oleh penasihat hukum Arif Maulana pada 4 Juli 2019. Melalui permohonannya, para penggugat menuntut agar para tergugat dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia, karena lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

R e c h t | 19

MENGENAL SISTEM HUKUM YANG BERLAKU

MELEK HUKUM

Apa aja sih sistem hukum yang berlaku di berbagai belahan dunia? 1. Civil Law atau Hukum Sipil Hukum sipil adalah sistem hukum yang banyak digunakan oleh negaranegara di seluruh dunia. Pada prinsipnya, hukum sipil diorganisasikan melalui otoritas legal yang tersemat melalui kode-kode tertulis. Hukum sipil berasal dari hukum Romawi-Jerman dan diterapkan di Benua Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan beberapa negara lainnya. 2. Common Law Pada sistem common law, yurisprudensi adalah sumber hukum utama dan menganut doktrin sistem preseden. Menurut Nurul Qamar dalam Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System (2010: 49), doktrin sistem preseden secara substansial mengandung makna bahwa hukum terikat putusan hakim untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu,

baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Sistem common law berasal dari Inggris dan diterapkan di banyak negara berbahasa Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Wales, dan negara-negara lainnya. 3.Customary Law atau Hukum Adat Hukum adat berasal dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu. Ciri lazim dari hukum adat biasanya berdasarkan hukum tak tertulis. Selain itu, adat yang berada di masyarakat sudah berlaku secara luas sehingga diterima secara hukum. Ia juga turut mengatur relasi sosial secara umum. Penerapan hukum adat biasanya ditemukan di negara-negara di Afrika dan Kepulauan Pasifik, serta beberapa negara di Asia. 4.Religious Law atau Hukum Agama Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur beradasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama. Ia mengatur kehidupan publik dan privat masyarakatnya. Lazimnya, hukum agama Islam kerap ditemukan di beberapa negara di benua Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga diterapkan di negara-negara dengan masyarakat mayoritas muslim. 5.Mixed Law atau Hukum Campuran Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal yang telah dipaparkan di atas. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan hukum prulalistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan, yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara bagian Lousiana yang menggabungkan antara hukum sipil dan common law. Demikian juga Afganistan yang mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah. Lalu, sistem hukum apa yang diterapkan di Indonesia? Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihar dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Namun dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan, yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara.

R e c h t | 20

Malam Kelam Rencana kudeta yang terorganisir 30 september 1965 Pembantaian 6 jenderal satu perwira Terbunuh dan mati sia-sia di dalam lubang tidak berguna

Angakatan darat pelakunya! Soeharto dalangnya! PKI otak operasinya! Intel Amerika provokatornya!

Dunia geger Semua belum terbukti benar, simpang siur Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan “Ganyang PKI!” Soekarno semakin terpojok

Mitos surat perintah sebelas maret Soeharto mengambil alih dengan dalih keamanan nasional Konsep nasakom meredup tergantikan orba Aidit dibunuh! Untung diadili! Simpatisan PKI dibasmi! Anyir aroma darah tersebar seantero negeri Pemfitnahan dengan mudah terjadi Pelaku sebenarnya sedang terbahak-bahak manyaksikan ini

Malam kelam sejarah ibu pertiwi Pembantaian darah daging sendiri Pecah belah negeri ini Sayap kiri tidak pernah kembali

Oleh : Rezha Willy Putra R e c h t | 21

September

LPKH'S NEWS 2021

Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, Divisi Internal LPKH Trisakti mengadakan acara LPKH Talkshow : Introduction To Organization yang bertujuan untuk memperkenalkan Organisasi LPKH kepada para mahasiswa baru khususnya. Acara yang diikuti oleh lebih dari 150 orang ini diawali dengan pembicara Bapak Dr. DIdik Mukrianto, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna dan juga Anggota DPR. Pak Didik berbicara tentang bagaimana pengalamannya dulu ketika menjadi mahasiswa FH Trisakti hingga berhasil menjadi seperti saat ini. Setelah itu acara dilanjutkan dengan topik pengenalan Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan FH Universitas Trisakti yang dibawakan oleh ibu Dr. Intan Nevia Cahyana, S.H., M.H. yang merupakan Asisten Wakil Dekan III FH Usakti. Acara berlanjut ketika bang Kalvin Dewantara, S.H. sebagai Founder dari LPKH Trisakti menceritakan tentang sejarah LPKH dari awal mula didirikannya hingga saat ini. Setelah itu Bang Pasha Arifin selaku ketua Umum LPKH Trisakti menjelaskan tentang bagaimana program kerja dan deskripsi dari divisi-divisi yang ada di LPKH. Acara ditutup dengan sosialisasi lomba artikel opini yang diadakan oleh Divisi Penulisan.

R e c h t | 22

LEMBAR KAJIAN

Yuk dibaca!!

"Dapat kalian baca di lpkhtrisakti.medium.com"

R e c h t | 23

BADAN PENGURUS HARIAN LPKH TRISAKTI 2021

R e c h t | 24

RUANG APRESIASI

Staff, BPH, & Divisi Terbaik LPKH Bulan September 2021 Divisi Terbaik : Divisi Internal: Ketua: Rafi Aryo Wakil Ketua: Inayah Nurul A Anggota: 1. Victor Alexander 2. Sherina Putri Amelia 3. Salsabila Putri Ananda 4. Kania Adriani 5. Naufaldi Eka Kurniawan 6. Zefanya Christina 7. Sifra Zifora

BPH Terbaik

Staff Terbaik :

Rafi Aryo P Ketua Divisi Internal (PJ LPKH Talkshow)

Pandya Dimas P Wakil Ketua Divisi Penelitian (PJ LKTI PPBH 2021)

Adellia Puan (Divisi Humas)

Ariyoza Aryaputera Rebecca Octania (Divisi Penulisan) (Divisi Jurnalmedkraf)

R e c h t | 25

Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2021/2022 Ketua: M Pasha Arifin Nusantara Wakil Ketua & Koordinator bidang Organisasi: M Rafee Al-Pasha Koordinator bidang Keilmuan: Garuda Putra Sekretaris Umum 1: Nadia Nursantih Sekretaris Umum 2: Zafira Alaika Putri Bendahara Umum: Farida Mukhilsah Divisi Kajian: Ketua: Fika Ramadhani Wakil Ketua: Andri Suwandi Anggota: 1. M Ilham Rezkianto 2. Bianca Putri Aurelya 3. Nida Rahadatul A 4. Tsalsa Fitriyani Z 5. Cynthia Dewi R 6. M Reza Akbar F

Divisi Internal: Ketua: Rafi Aryo Wakil Ketua: Inayah Nurul A Anggota: 1. Victor Alexander 2. Sherina Putri Amelia 3. Salsabila Putri Ananda 4. Kania Adriani 5. Naufaldi Eka Kurniawan 6. Zefanya Christina 7. Sifra Zifora

Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Sabila Ridwan Wakil Ketua: Febrian Duta Anggota: 1. Alessandro Praputranto 2. Arini Pertiwi 3. Janna Shafira 4. Raafid Haidar 5. Vania Agatha 6. Ariyoza Aryaputera B 7. Magdalena Yossi D

Divisi Penelitian: Ketua: Dewwas Saputra Wakil: Pandya Dimas P Anggota: 1. Maranata Tarigan 2. Cantika Aulia 3. Yashinta Kosmanto 4. Fiona Fatianisa 5. Aura Azzahra 6. Yuna Lintang P

Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Navyla A P Widjanarko Wakil Ketua: Maryzka Hardy Anggota: 1. Alvaro Syahputra 2. Adellia Puan 3. Nely Vigona 4. Berliana Febrianti W 5. Kezia Khatwani 6. Syafira Chaesarina

Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Ignatius Raka R W Wakil Ketua: M Irham DwiPutra Anggota: 1. Andrea Editha 2. Leilani Tertia 3. Jonathan Abel 4. Rezha Willy Putra 5. Rebecca Octania 6. Amethis Shafa 7. Benedicta Gabriella 8. Andi Nadya Mika Putri

R e c h t | 26

contactlpkh@gmail.com

LPKH Products : https://linktr.ee/lpkhtrisakti

R e c h t | 27