RECHT VOL.18 by LPKH Trisakti

Vol. 18

RECHT

PROGRESIF | ANALISTIS | KONKRET

Kata Kita. Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan kuasa-Nya tim LPKH dapat menyelesaikan majalah Recht Volume ke-17 ini. Saya ingin beterima kasih atas kerja samanya para anggota redaksi yang mau meluangkan waktunya untuk ikut mebantu serta memberi ide-ide yang menarik untuk pembuatan majalah Recht ini. Kami juga beterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita, dari para kepada jajaran dekanat, alumni-alumni, serta rekan ormawa yang selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan LPKH. Semoga dukungan tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam pembuatan karyakarya kami menjadi lebih baik serta memberikan hal positif bagi kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Dalam majalah edisi ke-17 ini tim redaksi akan membahas tentang berita di Indonesia saat ini dan juga kasus yang sedang dibicarakan di bulan Maret ini. Dalam pembuatan majalah ini, tim redaksi mengharpkan hasil dari majalah ke-17 ini dapat memberikan wawasan yang luas dan bermanfaat untuk para pembaca. Kami juga sebagai tim redaksi tidak luput juga dari kesalahan, maka dari itu sebelumnya kami sebagai tim redaksi memohon maaf bila adanya kesalahan terhadap pembuatan majalah ini. Kami mengucapkan terima kasih.

Salam LPKH, Marva Sadira Suksmoputri Pemimpin Redaksi Majalah Recht

Our

St a f f !

PENANGGUNG JAWAB Rafi Aryo Putra

PEMIMPIN REDAKSI Marva Sadira Suksmoputri

TIM EDITOR Benedicta Gabriella, Rebecca Octania, Edgar Joseph, Alya Naafisa, Monnalysa J. Chairul, Jennifer P. E. Sasauw, Eugine Vine, Tamara Nababan

TIM PENULISAN Ariyoza Aryaputera, Chyntia Dewi, Venty E M Simanulang, Rizqi 1 | MAJALAH RECHT

Amalia Tsani, Shucy Widya Shapitri, Melita Cahyani, Felicia Anggraeni

Contents PERKEMBANGAN HUKUM DI ERA METAVERSE hal. 4

BERETIKA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI KASUS LUHUT-HARIS hal. 7

URGENSI RANCANGAN UNDANGUNDANG HUKUM ACARA PERDATA SEBAGAI SOLUSI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL hal. 10

DUGAAN ADANYA PENIMBUNAN MINYAK GORENG DAN TINGGINYA HARGA MINYAK GORENG SETELAH KEBIJAKAN HET DICABUT hal. 13

PERJUDIAN YANG MENGATASNAMAKAN TRADING hal. 19

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN hal. 21

2 | MAJALAH RECHT

MAJALAH RECHT

Bung Karno "seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia"

3 | MAJALAH RECHT

PERKEMBANGAN HUKUM DI ERA METAVERSE PENULIS: VENTY, RIZQI AMALIA Big data analytics, artificial intelligence, and ecommerce merupakan beberapa produkproduk pengembangan yang telah menjadi perlengkapan rutin dari kehidupan kita seharihari. Teknologi digital telah membawa kita dari masyarakat industri yang berpusat pada manufaktur menjadi masyarakat di mana informasi mendominasi, kondisi demikian disebut sebagai era society 4.0. Perkembangan lebih lanjut tepatnya pada tanggal 22 Januari 2016, Pemerintah Jepang merilis 5th Science and Rencana Dasar Teknologi. Rencana tersebut mengusulkan gagasan tentang “Society 5.0.” Hal ini merupakan visi masyarakat masa depan yang dipandu oleh ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Maksud dibalik konsep demikian adalah sebuah inisiatif menggabungkan ruang fisik (dunia nyata) dan dunia maya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sepenuhnya. Serangkaian inisiatif yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat ideal ini kini semakin diperdalam dan diperkenalkan secara intensif sebagai “Masyarakat 5.0.” Sejalan dengan dengan kondisi tersebut hadirnya gagasan Metaverse tentunya tidak dapat terlepas dari masuknya era society 5.0. Pada hakikatnya Metaverse merupakan suatu ranah dunia virtual yang mana manusia sebagai suatu entitas dalam bentuk algoritma dan kecerdasan buatan melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari di dunia virtual, mulai dari melakukan olahraga, berkunjung ke wahana liburan, dan terkhusus dapat melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual-beli, mengadakan perjanjian, melangsungkan perkawinan dsb.

4 | MAJALAH RECHT

PERKEMBANGAN HUKUM DI ERA METAVERSE

Namun, perlu diketahui Metaverse dapat menampung seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali aktivitas yang bertentangan dengan hukum positif dan adat kebiasaan serta nilai-nilai dasar masing masing negara. Berikut beberapa jenis persoalan hukum khususnya dalam lapangan hukum pidana yang menurut penulis rentan terjadi di dunia Metaverse, diantaranya: 1. Data Protection and Privacy; 2. Money Laundering; 3. Perdagangan Nantirkotika; 4. Delik lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP seperti penipuan, dan perjudian.

Disisi lain dalam lapangan lainnya yaitu hukum bisnis juga memiliki peran yang sangat besar di era Metaverse. Memahami kondisi yang terjadi, maka hal ini sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri sebagai “tool of social engineering” yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang kemudian dikembangkan kembali oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum merupakan alat atau sarana pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat.” Kondisi peraturan perundanganundangan yang ada sekarang jauh dari kata “mencukupi” untuk memberikan kepastian hukum dalam era society 5.0. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang akan mendatang tentunya diperlukan harmonisasi dan pembaharuan hukum dari segala lapangan yang dapat mengakomodasi secara kongkrit dari segala kemungkinan yang terjadi dalam dunia Metaverse di era society 5.0.

5 | MAJALAH RECHT

MAJALAH RECHT

r.a. kartini "Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang"

6 | MAJALAH RECHT

i t r

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Agustus 2021 oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, atas tuduhan pencemaran nama baik terkait video yang diunggah di kanal Youtube milik Haris Azhar. Sejumlah kelompok masyarakat sipil seperti YLBHI, Walhi Papua, Pusaka Bentara Rakyat, Trend Asia dan Greenpeace Indonesia memaparkan hasil riset mereka di dalam video yang berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi EkonomiOps Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!". Berdasarkan dari data yang dirilis Jaringan Advokasi Sipil. Haris dan Fatia menyebut Luhut terlibat dalam bisnis tambang yang terletak di Intan Jaya, Papua (1). Menteri Koordinator Kemaritiman ini menyadari dirinya tinggal di negara demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat dan menyebut sejujurnya Ia tidak pernah mempermasalahkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Di akun instagram miliknya, Luhut menuliskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi pun haruslah disertai etika dan tanggung jawab (2). 7 | MAJALAH RECHT

BERETIKA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI KASUS LUHUT-HARIS Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati Andriyani menganggap dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait yang melakukan pelaporan gagal dalam memahami pesan tentang apa yang disampaikan. Pesan ini merupakan informasi penting yang seharusnya dapat ditindaklanjuti ke berbagai pihak yang terkait. Sejak awal pihaknya memang tidak berniat untuk melakukan pencemaran nama baik, entah itu secara individu ataupun secara institusi. Justru dengan itu, pihaknya berharap agar informasi tersebut dapat dijadikan koreksi kelembagaan (3).

t maja

rec

ht maja l a

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, Damar Juniarto mengatakan Luhut sebagai pejabat publik seperti tidak dapat menggunakan UU ITE, terutama pada pasal defamasi seperti pencemaran nama baik. Ketentuan itu tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri yang diterbitkan pada Juni 2021. Khususnya di Pasal 27 Ayat (3) poin F. Korban pelapor haruslah orang perseorangan, dengan identitas yang spesifik dan bukan korporasi profesi, jabatan atau institusi (4). Damar mengatakan bahwa SKB juga mengatur tentang delik selain poin tentang korban. Menurutnya dalam Pasal 27 Ayat (3) poin C, tidak termasuk delik pencemaran nama baik apabila yang disampaikan itu adalah hasil penelitian. Sebab itu, Luhut mendapat kecaman dari Damar atas laporan yang dibuatnya terhadap Haris dan Fatia. Sedangkan menurut pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan berpendapat bahwa UU ITE sudah menjadi alat balas dendam terutama terhadap lawan politik. Menurutnya UU ITE ini banyak diperalat untuk mengkriminalisasi lawan-lawan serta bisa melakukan pembalasan terhadap pihak lain. Dalam kasus Haris dan Fatia, Ia menilai tidak layak untuk dilanjutkan karena apa yang disampaikan keduanya merupakan sebuah bentuk kritik terhadap pejabat publik (5).

rec

Dalam kasus Haris dan Fatia dituduhkan melakukan kasus pencemaran nama baik terkait video yang diunggah di kanal Youtube milik Haris Azhar, karena telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Menurut Damar Juniarto bahwa pejabat publik seperti Luhut tidak dapat menggunakan UU ITE sedangkan Menurut Agustinus Pohan pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan berpendapat bahwa UU ITE sudah menjadi alat balas dendam terutama terhadap lawan politik. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kasus ini adalah pada awalnya Haris Azhar dan Fatia hanya ingin menyampaikan informasi yang dianggap penting yang seharusnya dapat ditindaklanjuti ke berbagai pihak yang terkait, tetapi ternyata hal tersebut lebih dianggap kearah pencemaran nama baik. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa mengutarakan pendapat secara publik harus tetap disertai dengan etika dan tanggung jawab, tetapi bukan berarti dengan adanya UU ITE, hal tersebut dapat menjadi tameng atau alat bagi seseorang yang ingin mengutarakan pendapat. (1) Kasus Haris Azhar dan Fatia, Komnas HAM Dorong Upaya Mediasi https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/01/18/2068/kasus-harisazhar-dan-fatia-komnas-ham-dorong-upaya-mediasi.html diakses 1 April 2022. (2) Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1509074/polisikan-haris-azhar-dan-fatia-luhut-kebebasan-berpendapat-harus-beretika diakses 1 April 2022. (3) Mabes Polri: Haris Azhar diduga langgar UU ITE pasal 27 https://m.merdeka.com/peristiwa/mabes-polri-haris-azhar-diduga-langgar-uu-itepasal-27.html diakses 2 April 2022. (4) Luhut Laporkan Haris Azhar, SafeNET: Pejabat Tak Bisa Gunakan UU ITE https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1509184/luhutlaporkan-haris-azhar-safenet-pejabat-tak-bisa-gunakan-uu-ite diakses 2 April 2022. (5) Haris Azhar dan Fatia jadi tersangka pencemaran nama baik Luhut, 'siap minta maaf asalkan Luhut memaparkan data tandingan hasil riset' https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315.amp diakses 3 April 2022.

8 | MAJALAH RECHT

MAJALAH RECHT

suta

n syahrir

"Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan"

9 | MAJALAH RECHT

URGENSI RANCANGAN UNDANGUNDANG HUKUM ACARA PERDATA SEBAGAI SOLUSI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL SHAWN GARCIA

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa adakalanya suatu kepentingan itu menimbulkan sengketa sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan di dalam masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud kepentingan disini merupakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Dalam melaksanakan hukum perdata materiil diperlukan instrumen hukum berupa hukum perdata formil atau yang akrab disebut sebagai Hukum Acara Perdata. Pada hakikatnya, Hukum Acara Perdata merupakan peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Keberadaan Hukum Acara Perdata sendiri merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang dimulai sejak tahun 1848 di Batavia oleh Jhr. Mr. H.L. Wichers. Rancangan H.I.R oleh Jhr. Mr. H.L Wicher ini menuai banyak pasang surut dalam pemberlakuannya, hingga pada tahun 1941 terjadi perubahan yang sangat mendalam. Disamping itu, peninggalan lainnya juga berupa Rechtsreglement Buitengewesten dan Reglement op.de Burgerlijke rechtvordering. Seiring berkembangnya waktu dan zaman menuntut hukum mempunya sifat yang dinamis. Implikasi dari hal itu membuat Hukum Acara Perdata hasil peninggalan Hindia Belanda ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

10 | MAJALAH RECHT

Artikel Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dengan dibentuknya undang-undang yang tersebar seperti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Tersebarnya Hukum Acara Perdata berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, terlebih Hukum Acara Perdata ini tidak diatur secara rinci sehingga diperlukan peraturan delegasinya. Permasalahan lain dalam praktik Hukum Acara Perdata adalah sulitnya proses eksekusi putusan, panjangnya proses penyelesaian perkara, serta biaya yang tinggi merupakan persoalan yang sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat. Dari segi substansi, Hukum Acara Perdata yang tertuang dalam H.I.R, Rbg sudah terlalu tua dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat yang sangat dinamis, masih berlakunya Rv sebagai hukum positif yang disebabkan H.I.R dan Rbg terdapat banyak kekosongan hukum membuat adanya ketidakpastian terhadap hukum dalam praktik. Oleh karena itu, dalam menjawab kebutuhan masyarakat ini diperlukan pembaharuan Hukum Acara Perdata. Upaya pembaharuan ini telah dimulai sejak lama oleh para praktisi melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang hingga kini belum terealisasi menjadi hukum positif. Diusulkannya kembali RUU Hukum Acara Perdata dalam prolegnas 2021 menjadi titik awal kembali untuk mengadakan unifikasi Hukum Acara Perdata.

11 | MAJALAH RECHT

Dengan mencermati pertimbangan sebagaimana alinea sebelumnya maka ada tiga poin penting menurut penulis terhadap pentingnya pembaharuan Hukum Acara Perdata, yaitu: H.I.R dan Rbg tidak sesuai dengan sesuai dengan konstitusi dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena membedakan antara penduduk yang berada di Jawa dan Madura dengan penduduk yang berada di luar Jawa dan Madura; Dari segi kebutuhan hukum H.I.R, Rbg masih banyak kekosongan hukum, ditandai masih berlakunya Rv dalam praktik yang sebagaimana mestinya sudah tidak berlaku berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDrt Nomor 1 Tahun 1951; Dari segi realitas dalam masyarakat sangatlah dibutuhkan Hukum Acara Perdata yang responsif, futuristik, dan antisipatif. Oleh karena itu, pembaharuan Hukum Acara Perdata sangatlah diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelesaian sengketa perdata. DPR sebagai lembaga legislatif sangatlah dibutuhkan perannya dalam membahas RUU Hukum Acara Perdata disamping juga wajib memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas pembentukan perundangundangan yang baik.

12 | MAJALAH RECHT

Artikel

April

DUGAAN ADANYA PENIMBUNAN MINYAK GORENG DAN TINGGINYA HARGA MINYAK GORENG SETELAH KEBIJAKAN HET DICABUT

APRIL-MEI 13 | MAJALAH RECHT

RECHT 18

APA YANG MENYEBABKAN MINYAK GORENG LANGKA DI PASARAN? Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan kendala dalam kurangnya pasokan minyak goreng di dalam negeri terjadi di lapangan atau di level pendistribusian produk ke pasar ritel. Sedangkan Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag I G Ketut Astawa mengatakan, produsen minyak sawit mentah (CPO) telah memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan memasok sebanyak 351 juta liter untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dimana Ketut juga mengatakan bahwa rata-rata konsumsi minyak masyarakat per bulan sebenarnya berkisar antara 279 sampai 300 juta liter, sedangkan produsen minyak sawit (CPO) sudah mencapai 351 juta liter selama 14 hari. Ini artinya, seharusnya pasokan minyak sawit di pasaran seharusnya melimpah dalam jangka waktu satu bulan. Namun, ketersediaan produk minyak goreng masih langka di pasaran baik pasar modern maupun pasar tradisional. Ketut mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi akibat adanya temuan Satgas Pangan yang menemukan adanya oknum-oknum yang sengaja menimbun minyak goreng dan tidak mendistribusikannya ke pasaran, hal ini terlihat dari adanya.

14 | MAJALAH RECHT

Adanya penimbunan minyak goreng ini disebabkan karena Pemerintah Per 1 Februari menetapkan harga eceran tertinggi (HET), masing-masing untuk minyak goreng curah Rp11.500, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.000, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000. Penetapan harga ini, dirasa sangat rendah dibandingkan harga minyak goreng di pasaran pada umumnya dan dirasa merugikan para distributor dan penjual minyak goreng, sehingga para distributor minyak goreng cenderung melakukan penimbunan atau penyembunyian pasokan minyak goreng hingga harganya menjadi normal atau lebih tinggi, barulah minyak goreng diluncurkan ke pasaran. Selain karena adanya penimbunan, kelangkaan minyak goreng juga disebabkan adanya panic buying dari masyarakat, dimana masyarakat cenderung membeli minyak goreng melebihi kebutuhan biasanya sehingga menyebabkan ketersediaan produk yang kian menipis.

Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono menjelaskan bahwa pencabutan HET demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan industri. Karena pemerintah berpendapat bahwa dengan masih diberlakukan penetapan harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng, pasokan minyak goreng di pasaran akan tetap menjadi langka karena harga eceran tertinggi ini sudah tidak sesuai dengan harga minyak goreng di pasaran. Edy menjelaskan alasan kenapa pemerintah mencabut kebijakan HET. Menurut dia, saat kebijakan kebijakan HET minyak goreng kemasan diberlakukan, masyarakat diuntungkan karena harganya menjadi murah, namun produsen mengalami kerugian. Dia menambahkan, pemerintah tak ingin kelangkaan minyak goreng terus terjadi seperti saat HET diterapkan. Selain itu, harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) di pasar global juga terus naik. Setelah pemerintah mencabut HET, minyak goreng kemasan pun mulai tampak di pasaran. Namun harganya naik hingga 25-30 ribu per liter.

15 | MAJALAH RECHT

MENGAPA PEMERINTAH MENCABUT KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG?

MENGAPA SETELAH HET DICABUT, PASOKAN MINYAK MENJADI BANYAK DAN HARGANYA MENJADI TINGGI? Banyaknya pasokan minyak yang beredar di pasaran setelah HET minyak goreng premium dicabut diduga karena pada awalnya pasokan minyak goreng ditimbun oleh beberapa oknum-oknum nakal selama ada kebijakan HET yang menetapkan harga minyak goreng Rp. 14.000,- per liter. Setelah kebijakan ini dicabut dan harga minyak goreng menjadi normal kembali atau bahkan lebih tinggi yakni sekitar Rp24.800 untuk harga minyak kemasan premium dan harga minyak goreng sederhana sekitar Rp23.000. Maka pasokan minyak goreng yang pada awalnya diduga ditimbun ini, sudah langsung dipasarkan di masyarakat, kerena dengan harga ini, produsen dan distributor minyak tidak akan menderita kerugian yang besar akibat kecilnya harga minyak goreng yang sebelumnya dipatok Rp.11.000 - 14.000 oleh pemerintah.

SOLUSI YANG DIBERIKAN PEMERINTAH Untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng bagi kalangan rakyat kecil, pemerintah memberikan subsidi terhadap harga minyak goreng curah, dimana untuk minyak goreng curah harga eceran tertingginya ditetapkan sebesar Rp. 14.000. Pemberian subsidi terhadap segala jenis minyak goreng menurut Mohammad Faisal, Direktur CORE Indonesia, akan menimbulkan adanya “penimbunan” pasokan minyak goreng bagi warga-warga yang mampu. Untuk menghindari hal serupa terjadi pada minyak goreng curah, Faisal meminta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat. "Kalau tidak diperketat kontrolnya, khawatir kejadian lagi. Yang curahnya yang langka, yang ada hanya kemasan. Jadi, artinya yang miskin tidak kebagian lagi," tambah Faisal. Menurut Faisal, kebijakan subsidi harga minyak goreng jenis curah ini lebih ideal dibandingkan menerapkan subsidi untuk semua jenis minyak goreng sampai akhirnya menciptakan kelangkaan di pasar. "Kalau menurut saya idealnya targeted, ke golongan minyak goreng yang curah, yang untuk kalangan bawah, yang dijual di pasar-pasar tradisional. Yang kemasan, yang dijual di pasar-pasar modern, bisa dilepas ke harga pasaran.” "Konsekuensinya memang golongan menengah yang tidak dapat subsidi, tapi jadinya itu lebih tepat. Yang terjadi sekarang itu ketidaktepatan sasaran," kata Faisal. 16 | MAJALAH RECHT

Pemberian BLT Minyak Goreng Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta mengatakan dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT Minyak Goreng mencapai Rp 6,95 triliun. Program BLT minyak goreng termasuk dalam program Bansos Pangan untuk keluarga.

Referensi: Akhdi Martin Pratama. 2022. Ini Biang Kerok Mengapa Minyak Goreng Langka di Pasaran. Tersedia (On-line) dapat diakses pada: https://www.msn.com/idid/berita/other/ini-biang-kerok-mengapa-minyak-goreng-langka-di-pasaran/arAAUu2ua Ilham Yafiz dan Aesanty Pahlevi. 2022. Minyak goreng melimpah setelah harga eceran tertinggi dicabut, tapi 'sekarang harganya mahal’. Tersedia (On-line) dapat diakses pada: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60754619.amp M Julnis Firmansyah. 2022. KSP Bantah Pencabutan HET Minyak Goreng Kemasan Hanya Untungkan Pengusaha. Tersedia (On-line) dapat diakses pada: https://nasional.tempo.co/read/1572360/ksp-bantah-pencabutan-het-minyak-gorengkemasan-hanya-untungkanpengusaha#:~:text=Edy%20menjelaskan%20alasan%20kenapa%20pemerintah%20menc abut%20kebijakan%20HET.,minyak%20goreng%20terus%20terjadi%20seperti%20saat% 20HET%20diterapkan. 17 | MAJALAH RECHT

M. Faiz Zaki. 2022. Rp 6,95 Triliun untuk BLT Minyak Goreng, Berikut Rinciannya. Tersedia (On-line) dapat diakses pada: https://bisnis.tempo.co/read/1579925/rp-695triliun-untuk-blt-minyak-goreng-berikut-rinciannya

MAJALAH RECHT

BUNG HATTA "Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki"

18 | MAJALAH RECHT

"PERJUDIAN YANG MENGATASNAMAKAN TRADING" PENULIS: EKO AKBAR ANUGRAH

H RE CHT MAJ

A L A

Ringkasan kajian Affiliator adalah Orang yang bertugas mempromosikan sistem kerja Binomo yang mirip dengan binary option, yakni menebak kisaran harga sebuah asset. Indra Kenz Dan Doni Salmanansebagai affiliator mereka mengajak para korbannya memainkan aplikasi judi yang bernama binomo dan quotex, mereka sering kali memamerkan hartanya yang dari binomo untuk menarik para korban untuk memainkan aplikasi binomo dan quotex. Sang affiliator mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika para korban menggunakan link/kode yang mereka berikan dan affiliator mendapatkan keuntungan apabila para korban mengalami kekalahan dalam permainan yang bernama binomo dan quotex. Terkait kasus ini pidana yang dilakukan, saat ini marak diberitakan bahwa dua orang yang mengaku crazy rich tersebut akan mengalami “ dimiskinkan” karena orang yang mangaku crazy rich dari medan dan bandung si Indra Kenz &DoniSalmanan ini melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang di aplikasi binomo dan sekarang inisial Indra Kenz & DoniSalmanan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Inisial Indra Kenz memiliki tempat untuk melancarkan rencananya menipu yang bernama KURSUS TRADING berlokasi di Jalan Gaharu No 3A, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Didalam Kursus trading sudah banyak korban mencapai ribuan orang, untuk mendaftarkan ke tempat IK harus membayar dengan membayar Rp 1,4 juta untuk dua kali pertemuan dan untuk Jika ingin mengikuti kursus kelas eksekutif yang dibimbing langsung, maka peserta harus membayar uang Rp 7 juta. Pelaku IK Dan DS mendapatkan keuntungan sampai ratusan miliar dari para korban yang mengikuti binomo dan DS

Apa sih yang dimaksud dari dari dimiskinkan? Dimiskinkan yang dimaksud di sini adalah penyitaan yang menurut Pasal 1 Ayat 16 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Bisa juga pemiskinan kasus ini dipersamakan dengan “ perampasan harta kekayaan” dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini terdapat dalam bagian penjelasan UU No. 8 tahun 2008 tentang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, Bahwa dalam konsep antipencucian uang. Pasal Berapa aja yang dapat dikenakan Terhadap IK&DS ? Dalam kasus ini tersangka dapat dikenakan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHPYang mana tersangka di pidana selama 20 tahun dalam kasus Tersebut.

SUMBER DATA https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/07274071/babak-baru-kasusbinomo-indra-kenz-diduga-lindungi-pemilik-hingga-hilangkan https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/08401781/kasus-penipuanbinomo-indra-kenz-jadi-tersangka-doni-salmanan-dilaporkan

19 | MAJALAH RECHT

MAJA

RE CH T MAJAL

AH RE Bunyi pasal dalam sangkaan terkait judi online yang menjerat IK Dan DS: Pasal 45 ayat 2 UU ITE berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 378 KUHP berbunyi: Barangsiapa dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bunyi pasal yang dilanggar Indra Kenz soal TPPU itu adalah: Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 10 Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama 20 | MAJALAH RECHT

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Ringkasan Eksekutif Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dalam pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab yaitu antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebelumnya terdapat aturan mengenai pendanaan pendidikan ini, kemudian tepatnya pada tanggal 9 mei 2022 terdapat perubahan mengenai aturan tentang pendanaan pendidikan.

Pendahuluan Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan penting bagi semua masyarakat maka dari itu, Pemerintah membuat aturan mengenai pendidikan. Dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai pendanaan pendidikan. Sebelumnya aturan mengenai pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Namun, baru-baru ini yaitu tanggal 9 Mei 2022, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Tujuan perubahan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 - Dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat terkait dengan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, sehingga perlu diubah - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 21 | MAJALAH RECHT

1. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 80 (l) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 2O% (dua puluh persen) dari belanja negara. (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. (3) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencana€rn pembangunan nasional secara bersama-sarna menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (4) Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Mekanisme pendanaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota diatur dengan Peraturan Menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 3. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 (l) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah. (2) Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

2. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 2OVo (dua puluh persen) dari belanja daerah. (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi. pendidikan nasional. 22 | MAJALAH

RECHT

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kesimpulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dapat menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan serta mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat terkait dengan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan. Sehingga perubahan tersebut dapat memberikan hal yang lebih baik lagi terhadap pendidikan khususnya pendanaan pendidikan.

Rekomendasi - Peraturan ini dapat memberikan perkembangan terhadap pendidikan khususnya pendanaan pendidikan karena dengan adanya pendanaan yang baik maka dapat meningkatkan kualitas peserta didik serta pengajar. - Pendanaan pendidikan ini harus di awasi dan diperhatikan sungguh-sungguh, apabila tidak diawasi atau diperhatikan dengan baik bisa saja pendanaan pendidikan dapat dikorupsi oleh oknum tertentu.

23 | MAJALAH RECHT

Staff, BPH, & Divisi terbaik LPKH BULAN April 2022 DIVISI TERBAIK Divisi Jurnalistik & Media Kreatif Ketua: Benedicta Gabriella Wakil Ketua: Rebecca Octania Anggota: 1. Marva Sadira Suksmoputri 2. Alya Nafisa Wiraputra 3. Monnalysa Julyan Chairul 4. Jennifer Patricia Eliana Sasauw 5. Eugine Vine Okteriani 6. Tamara rotua nababan 7. Edgar Joseph

BPH TERBAIK

Rebecca Octania (Wakil Ketua Divisi JurnalMedkraf) 24 | MAJALAH RECHT

STAFF TERBAIK

Owen Chinua Saragih (Divisi Internal)

Cheryl Natasya Gunawan (Divisi Penelitian)

Staff, BPH, & Divisi terbaik LPKH BULAN Mei 2022 DIVISI TERBAIK Divisi Kajian Ketua: Eric Joses Wakil Ketua: Bianca Putri Aulia Anggota: 1. Amira Wristy 2. Irindita Tiara 3. Rizqy Aulia Pratiwi 4. Johard Mizarelly

BPI TERBAIK

Ignatius Raka (Ketua Bidang Organisasi)

25 | MAJALAH RECHT

BPH TERBAIK

Eric Joses (Ketua Divisi Kajian)

STAFF TERBAIK

Eko Akbar Anugrah (Divisi Humas)

Rizqy Aulia Pratiwi (Divisi Kajian)

Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2022/2023 Ketua Umum : Rafi Aryo Putranto Wakil Ketua Umum : Sabila Ridwan Koordinator bidang umum : Pandya Dimas Prasetyo Koordinator bidang Keilmuan: Febrian Duta Adhiyaksa Koordinator bidang Organisasi : Ignatius Raka Sekretaris Umum : Nida Rahadatul Aisy Bendahara Umum: Vania Agatha Divisi Kajian: Ketua: Eric Joses Sulaiman Wakil Ketua: Bianca Putri Anggota: 1. Amira Wristy 2. Irindita Tiara 3. Rizqy Aulia Pratiwi 4. Johard Mizarelly

Divisi Internal: Ketua: Sherina Putri Wakil Ketua: Andrea Editha N Anggota: 1. Abigael Helinda 2. Owen Chinua Saragih 3. Ronaldo Figo Saragih 4. Anggie Inayah

Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Ariyoza Aryaputera B Wakil Ketua: Chyntia Dewi Anggota: 1. Venty Elisa M Simanullang 2. Rizqi Amalia Tsani 3. Shucy Widya Shapitri 4. Melita Cahyani 5. Felicia Anggraeni

Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Berliana Febrianti Wakil Ketua: Amethis Shafa Anggota: 1. Ikhram Sukma Jati 2. Rizky Aisyah 3. M Adrian Ilham 4. Eko Akbar Anugrah 5. Al Qaeda Putra Nusantara

Divisi Penelitian: Ketua: Cantika Aulia Wakil: Yashinta Kosmanto Anggota: 1. Cheryl Natasya Gunawan 2. Deandra Betari Salwa 3. Artha N Utami 4. Feby Eka Saputri 5. Oliviana Melani

Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Benedicta Gabriella Y Wakil Ketua : Rebecca Octania Anggota: 1. Marva Sadira S 2. Edgar Joseph 3. Alya Nafisa 4. Monnalysa Julyan Chairul 5. Jennifer Patricia Eliana S 6. Eugine Vine 7. Tamara Nababan

26 | MAJALAH RECHT

LPKH Products :

27 | MAJALAH RECHT

HTTPS://LINKTR.EE/LPKHTRISAKTI