RECHT Progresif l Analitis l Konkret
Akibat Dari Wabah Covid-19 Bantuan Pemerintah dalam Pandemi Corona dari Segi Hukum Positif dan Internasional COVID-19: Overseas Force Majeur dalam Kontrak Komersial terhadap Situasi Global Pandemic COVID-19
VOL. 9 MAY 2020
Redaksi
Editor: Hadyan A. Falah M. Naufal Ota Devy P. Penulisan: Natalleo Arya Azizah Arfah Pemantik: Afif Assegaf M. Rafee A. Ilham R. Fatimah A.
KATA SAMBUTAN Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas karunianya untuk memberi kesempatan bagi Lembaga Penelitian Kajian Hukum untuk melaksanakan kegiatan di tengah Pandemi COVID-19. Semoga Allah SWT tetap memberi pelindungan bagi semuanya dan memberi kelancaran bagi kita yang melaksanakan Ibadah Puasa. Ketekunan dalam melaksanakan kegiatan rutin dalam semasa Pandemi COVID-19 bagi kami adalah sebagai bentuk pengabdian pada Lembaga Penelitian Kajian Hukum. Ditengah Pandemi ini banyak sekali permasalahan hukum yang dapat dikaji, dan kami membuat beragam hasil dalam kegiatan rutin kami, dan kami akan terus berkarya dan pantang bagi kami untuk berhenti. Majalah Hukum Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum lahir pada rintangan yang lahir pada problematika yang terjadi secara dinamis dan abstrak. Sehingga lahirnya inovasi sebagai wujud kerja keras kami untuk berkarya dan memberi hasil yang informatif, akurat, dan fungsional bagi pembaca untuk mengetahui hasil dari kegiatan kami. Besarnya harapan bahwa majalah hukum ini dapat mengispirasi bagi pembaca demi kemajuan Pendidikan mengenai hukum dan perkembangan problematika di era yang sangat dinamis ini. Kami dari Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum mengucapkan terimakasih bagi pihak pendukung secara moril dan materil demi terbitnya majalah ini.
Akhir kata, Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum mengucapkan Selamat menunaikan Hari Raya Idul-Fitri, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Mohon Maaf lahir dan batin. Best Regards, LPKH Trisakti Foto: Unsplash/ Layton Diamnet
CONTENTS Hal. 6
Hal. 11
AKIBAT DARI WABAH COVID-19
BANTUAN PEMERINTAH DALAM PANDEMI CORONA DARI SEGI HUKUM POSITIF DAN INTERNASIONAL
Oleh: Afif Assegaf, M. Rafee A., Natalleo Arya, Azizah Arfah
Apa efek Corona terhadap kehidupan sehari-hari? Dan apa yang di lakukan pemerintah utnuk mengurangi penyebaranya?
Oleh: Ilham R., Fatimah A. Natalleo Arya, Azizah Arfah
Bagaimana respon pemerintah dalam membantu warganya dalam pandemi ini?
Hal. 15
COVID-19: OVERSEAS Oleh: Amanda Syifa C.
Dengan wabah ini yang mempengaruhi tidak hanya Indonesia saja, kami melakukan interview dengan orangorang Indonesia yang belum pulang ke tanah air.
Hal. 24 Force Majeur dalam Kontrak Komersial terhadap Situasi Global Pandemic COVID-19 Oleh: Kalvin Dewantara, S.H.
Apakah force Majeur dapat dijadikan alasan dalam wabah ini?
Foto: Unsplash/ Elizabeth Lies
AKIBAT DARI WABAH COVID-19
Foto: Unsplash/ Michal Turkiewicz
Oleh: Afif Assegaf, M. Rafee A., Natalleo Arya, Azizah Arfah
Corona merupakan virus yang berasal dari negara tirai bambu (China), spesifiknya penyebaran tersebut berada di wilayah Wuhan, China. Corona juga satu keluarga dengan Virus Sars dan Mers, gejala klinisnya berupa demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, dan sakit tenggorokan.
Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan COVID-19: Social Distancing: ‘pembatasan sosial’ adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang.
RECHT | PAGE 6
Isolasi dan karantina: isolasi memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus Corona, sedangkan karantina memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus Corona namun belum menunjukkan gejala.
Lockdown: berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Pemerintah menyarankan kepada masyarakat yang berada wilayah seluruh indonesia untuk melakukan Social Distancing (Pembatasan Sosial), namun apakah ada hubungan hukum terhadap penerapan Social Distancing.
Hubungan Hukum Social Distancing Mengenai aturan Bagaimana Social Distancing (Pembatasan Sosial) diatur pada UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 Butir 11 UU No. 6 tahun 2018: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 6 tahun 2018: (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 59 ayat (3) UU No. 6 tahun 2018: Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Akibat Hukum jika Melanggarnya Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018
Foto: Antara/ Akbar Nugroho G.
RECHT | PAGE 7
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalanghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
UPAYA Lockdown (Karantina Wilayah) Dalam upaya Lockdown kali ini sedang sangat dipertimbangkannya oleh pemerintah dengan angka korban dari virus corona yang meningkat signifikan, jadi memungkin pemerintah melakukan Lockdown. Pasal 1 angka 10 UU No. 6 tahun 2018 Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Hak Rakyat Jika Terjadi Lockdown Pasal 8 UU No. 6 tahun 2018 Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. Pasal 55 UU No. 6 tahun 2018
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Dapat diartikan bahwa pemerintah harus menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari hari yang diartikan pakaian, pelengkapan mandi, cuci, dan buang air. maka rakyat mempunyai hak tersebut yang tertuang oleh pasal di atas. Dampak Perekonomian akibat COVID-19
RECHT | PAGE 8
Dolar sempat mencapai Rp. 16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah). Dampak pandemi COVID-19 memengaruhi hampir semua aktivitas domestik sejak awal Maret 2020. Para Pegawai wajib membawa pekerjaan kantor ke rumah. Banyaknya terjadi PHK terhadap para tenaga kerja.
Dampak Pendidikan akibat COVID-19 Proses belajar mengajar melalui via daring (online). Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Tidak ada Ujian Nasional 2020 sebagai syarat kelulusan dan masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, Ia juga membuat beberapa aturan terkait pelaksaan ujian sekolah(Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).)
Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya; c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh; d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
RECHT | PAGE 9
Foto: Jawapos/ Istimewa
Penilaian Kelulusan untuk Sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah 1. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan; 2. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan 3. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Dalam Upaya penanganan COVID-19 disamping adanya Ketentuan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terdapat PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur mengenai pembatasan terhadap masyarakat saja akan tetapi tidak ada solusi atau tanggapan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Begitu juga dengan UU No. 6 tahun 2018 didalam pasal 10 ayat (4) tidak diatur mengenai penetapan dan pencabutan bagi seseorang yang terkena COVID19. Oleh karena itu diharapkan regulasi-regulasi tersebut dapat memperjelas masalah teknis dari penanganan wabah ini. Menurut Budiman Sujatdmiko, mengenai masalah pembebasan narapidana penjara merupakan tempat terjadinya penularan COVID-19 sangat besar karena dalam penjara dilakukan kontak fisik, oleh karena itu tidak masala untuk melakukan pembebasan para narapidana. Untuk menjegah kriminalitas yang disebabkan pembebsan narapidana dapat dilakukan dengan pemberian kartu prakerja, agar napi tidak melakukan kejahatan saat keluar dari penjara.
RECHT | PAGE 10
Kritik terhadap pemerintah sebelum COVID-19, yaitu menekankan kepada aspek ekonomi seperti pariwisata yang menjadi pusat perhatian pemerintah yang seharusnya pemerintah memperhatikan mengenai penanganan untuk penularan virus tersebut.
Presiden Joko Widodo
Oleh: Ilham R., Fatimah A. Natalleo Arya, Azizah Arfah
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Bantuan Pemerintah dalam Pandemi Corona dari Segi Hukum Positif dan Internasional Dengan dasar hukum: A. UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 Yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." B. UU No. 36 Tahun 2009 Bab III (Hak dan Kewajiban) (Pasal 4 s/d 8) Bab IV (Tanggung Jawab Pemerintah) (Pasal 14 s/d 19) Pemerintah dalam pandemic corona memberi bantuan berupa: 1. Ekonomi Sosial Bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per-bulan untuk selama 3 bulan;
Program Kartu Prakerja ditujukan kepada angkatan kerja dan kini diperluas kepada pekerja atau pelaku usaha mikro kecil yang terdampak COVID-19.
BNPB dan Balitbang Kementerian Kesehatan mendistribusikan peralatan uji sampel tersebut kepada BPBD DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; Pemerintah telah memberikan anjuran protokol kesehatan agar masyarakat dapat menggunakan layanan Telemedicine untuk konsultasi dengan dokter hingga membeli obat yang dapat dilakukan secara daring dari rumah saja.
Oleh karena itu Protokol pencegahan penularan COVID-19 harus terus kita jalankan secara disiplin dengan disiplin yang kuat. Yang pertama, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak kepada orang lain. Dan terakhir, tingkatkan imunitas serta tingkatkan daya tahan tubuh.
RECHT | PAGE 11
Bantuan sosial berupa paket sembako secara simbolis disalurkan dalam bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek;
2. Kesehatan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sebanyak 10 ribu tempat tidur di 1000 rumah sakit (RS) khusus untuk menangani pasien COVID-19 di seluruh Indonesia;
Dalam upaya penanggulangan masalah ekonomi akibat COVID-19 atau Virus Corona, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 perbulan selama 3 bulan. Presiden Indonesia akan menggulirkan program BLT corona untuk keluarga miskin selama pandemi corona atau tiga bulan. Kata Jokowi, warga yang dapat BLT ini adalah keluarga miskin yang tinggal diluar Jabodetabek. Sedangkan di Jabodetabek, selama pandemi corona atau Covid-19, warga miskin tidak diberi BLT corona, akan tetapi mereka akan diberi sembako dengan nilai yang sama, sebesar Rp 600.000 per bulannya. Program BLT corona ini tidak akan diberikan kepada semua masyarakat Indonesia. Namun BLT ini akan diberikan warga masyarakat yang tercatat di dalam data terpadu milik Kemensos. Selain menggunakan data Kemensos, Kemensos juga akan melibatkan Pemerintah daerah untuk meminta data tambahan. Selain itu, penerima BLT pandemi Virus Corona ini harus yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) maupun kartu pra kerja
Poniyem (80), salah satu warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) Foto: Antara/R Rekotomo
Syarat untuk mendapatkan BLT pandemi COVID19 dari pemerintah saat pandemi corona ini, ialah: 1. Warga yanga akan menerima BLT adalah mereka yang masuk dalam data terpadu milik Kemensos. 2. BLT akan diberikan kepada keluarga kategori miskin. 3. Warga yang mendapatkan BLT semuanya di luar Jabodetabek. 4. Warga yang ingin dapat BLT corona ini tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan Kartu prakerja.
Pemerintah sudah bersifat baik dalam penanganan COVID-19, akan tetapi disamping bantuan yang diberikan pemerintah, masih adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat belum tersalurkan secara maksimal.
RECHT | PAGE 12
Ada 5 Hal yang perlu diperhatikan mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah antara lain: Distribusi tersebut akan disalurkan kemana; Penanganannya seperti apa; Bagaiman cara mendistribusikannya; Apakah sudah tepat atau belum bantuan yang diberikan oleh pemerintah; Bagaimana masyarakat mendapat bantuan, karena adanya perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diutamakan diberikan kepada masyarakat desa daripada kota sehingga masih ada bantuan yang belum tersalurkan kepada masyarakat kota. Masyarakat juga harus lebih aktif untuk mencari bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Perbedaan PSBB dengan Karantina Wilayah
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) Pembatasan kegiatan penduduk, (dalam wilayah) yang diduga ada infeksi COVID-19 untuk cegah kemungkinan penyebaran. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tapi kegiatan tertentu dibatasi.
Foto: Antara
DALAM TINDAKAN KARANTINA Penduduk atau masyarakat di rumah, wilayah tertentu kawasan RT, RW, atau kawasan kelurahan, atau satu kabupaten, kota, dan masyarakat yang sedang dikarantina di rumah sakit, tentu di lokasi tadi tidak boleh keluar.
Foto: Antara/Irwansyah Putra
Indonesia telah menerapkan PSBB dalam menangani COVID-19 berdasarkan PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
RECHT | PAGE 13
Tetapi dalam praktek, masih ada beberapa masyarakat di beberapa daerah yang sumber pemasukannya diberhentikan, termasuk para pelaku usaha seperti pedagang kaki lima yang dilarang untuk menjalankan kegiatan usahanya. sehingga PSBB dilakukan seperti karantina wilayah juga, maka masih ada ketidakjelasan dalam peraturan di Indonesia.
Pemerintah sudah melakukan bebagai macam hal untuk penanganan COVID-19 meskipun masih ada bantuan yang belum tersalurkan secara maksimal, oleh karena itu kita sebagai masyarakat harap ikut serta membantu Pemerintah agar wabah ini dapat berakhir dengan cepat, bantuan yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat adalah tetap berada di rumah jika tidak mempunyai kepentingan untuk keluar rumah dan menjaga kebersihan terhadap diri sendiri. Foto: Merdeka.com/Imam Buhori
RECHT | PAGE 14
COVID-19: Overseas Oleh: Amanda Syifa C.
Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan terakhir ada wabah yang tersebar di dunia, hampir seluruh aspek hidup kita terpengaruhi, dari pendidikan, ekonomi, hiburan, dan lainnya. Dalam saat-saat seperti ini dapat melihat juga bagaimana respon dari para pemimpin negara yang ada. Setelah sudah lewatnya sekian bulan, dapat dilihat kemana saja arah kebijakan yang telah diambil. Ada yang memilih untuk membuat peraturan yang ringan dan membiarkan warganya menentukan sendiri, ada yang menerapkan peraturan tegas agar meminimalisir penyebaran wabah, dan ada yang menyerahkan kebijakan ke negara bagian yang ada di dalam negaranya. Tanggapan dari warga-warganya pun beragam, ada yang mengikuti dengan taat, setengah-setengah, dan ada juga yang memilih untuk membeli baju baru untuk acara keagamaan. World health organization (WHO), menyatakan kalau ada kemungkinan kalau apa yang kita lakukan sekarang bisa bertahan untuk waktu yang lama, berapa lama? Untuk sekarang, dengan semua riset yang sudah di lakukan, organisasi kesehatan dunia mengatakan kalau wabah ini bisa jadi untuk selamanya. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau di lain hari, akan ada terobosan yang dapat mengurangi waktu yang sudah diperkirakan. Manusia adalah mahluk paling bisa beradaptasi di dunia ini, tapi dengan informasi itu jangan menganggap remeh wabah ini dan menyianyiakan apa yang telah dijalankan oleh tenaga medis negeri ini. Saat WFH ini, kami telah melakukan beberapa wawancara dengan kenalan kami yang sedang melanjutkan pendidikannya di luar Indonesia, dan belum kembali ke Indonesia karena satu atau dua hal lainnya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah di negara-negara yang mereka tempati dan memlihat apakah ada perbedaan keputusan yang diambil oleh pemerintahnya.
- R. A. Kartini
RECHT | PAGE 15
"Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam."
Corona Virus Disease atau dikenal dengan Covid-19, mewabah sejak akhir tahun 2019 yang ditemukan di Wuhan, China. Sebelum virus ini diketahui, banyak spekulasi bahwa ini hanyalah sebuah virus biasa. Tetapi pada akhir Januari, World Health Organization (WHO) mengatakan status Covid-19 dapat menjadi ‘major global threat’ di mana pandemic ini dapat menjadi ancaman bagi populasi di dunia. Berdasarkan data yang telah diperbarui pada 18 Mei 2020 pukul 11.30 GMT, kasus positif yang tercatat di seluruh dunia ialah sebanyak 4.820.356 jiwa dengan angka kematian mencapai 316.970 jiwa. Negara yang menyentuh peringkat 1 yang memiliki kasus positif terbanyak adalah United States of America, yang kemudian diikuti oleh Russia, pada saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 33 dari 215 negara yang terkena virus ini. Grafik sementara terhitung tanggal 17 Mei 2020 yang diberikan oleh Johns Hopkins University ialah:
RECHT | PAGE 16
Fact! Covid-19 ini memanglah satu kerabat dengan MERS-CoV, dan SARS CoV akan tetapi memiliki perbedaan-perbedaannya satu sama lain, berikut adalah perbedaannya yang kami dapat:
Sejak mulainya ditemukan kasus Covid-19 pada akhir Januari 2020, setiap negara mulai mengeluarkan press release dan aturan-aturan baru untuk mencegah penyebaran virus menjadi lebih luas. Berdasarkan https://www.worldometers.info/coronavirus/ ada 3 parameter untuk memahami seberapa besar resiko virus ini, yaitu: a) Transmission Rate, dilihat dari banyaknya orang yang tertular dari 1 kasus. b) Case Fatality Rate, persentase kematian yang disebabkan virus ini. c) Menentukan apakah asymptomatic transmission dapat terjadi. Berikut data yang kami dapatkan dari narasumber mengenai Corona Outbreak selain di Indonesia.
RECHT | PAGE 17
United Kingdom Sejak Maret 2020, United Kingdom tercatat memiliki beberapa kasus pasien positif COVID-19, dengan ini pula positivity rate curve semakin meningkat hingga 6.199 kasus pada 5 April. Hingga saat ini (per 18 Mei 2020), tercatat sebanyak 233.151 kasus positif di United Kingdom dengan 33.614 kematian. Kasus positif tertinggi untuk saat ini berada di kota England yaitu 140.275 jiwa, berdasarkan Office for National Statistics, sekitar 95% kematian yang terjadi antara 1 Maret hingga 5 Mei 2020 disebabkan oleh Covid-19. Berdasarkan sumber informasi yang kami dapatkan dari salah satu WNI yang sedang tinggal di Coventry, United Kingdom. Upaya yang diberikan oleh Pemerintah dan Boris Johnson selaku Health Advisor ialah berupa:
RECHT | PAGE 18
Social Distancing. Pembatasan terhadap setiap keluarga atau household untuk keluar rumah, yaitu max. 2 orang, apabila 3 orang atau lebih melanggar aturan ini maka dapat dikenakan denda sebesar 30 Poundsterling. Post-poned terhadap acara-acara besar seperti festival musik. Kebijakan membeli kebutuhan rumah hanya membatasi pembelian tissue yaitu max. 2 buah. Pembelian makanan di restaurant hanya dilakukan drive-thru dan oleh Uberdriver. Toko yang tetap beroperasional ialah (Restaurant, Supermarket, Pharmacy, dan Liquor Store) yang ditutup satu jam lebih awal dari keadaan normal.
Strategi pemerintahan United Kingdom adalah “test, track, and trace� di mana untuk mencegah dan mengetahui penyebaran adalah: a. Melakukan pengecekan massal terhadap masyarakat sekitar yang kemungkinan terkena virus. b. Mencari tahu bagaimana dan di mana virus tersebut tersebar. c. Melacak orang-orang yang kemungkinan terkena virus tersebut. Selain itu, sebagai Lembaga Kesehatan di UK, National Healthcare System (NHS) telah standby di setiap kota di United Kingdom. Dalam kasus ini pun, Boris menyarankan untuk meniadakan semua kegiatan selama setahun penuh.
Germany Yang seperti kita tahu Jerman sudah melakukan lockdown sejak akhir maret dan menduduki peringkat ke 5 pada April 2020 lalu. Terhitung pada tanggal 18 mei 2020, Jerman memiliki kasus positif yang tercatat sebanyak 176.651 jiwa dengan 8.049 kematian. Untuk mengetahui perkembangan penanganan pemerintah di Jerman, kami mewawancarai salah satu WNI yang sedang tinggal di Anhalt, Germany.
Source: https://www.worldometers.info/coronavirus//country/germany/
Toko-toko dibatasi Jam operasinya, waktu normal jam 8/9 pagi - jam 8 malam, namun dalam keadaan COVID-19 dipersingkat tutup jam 6 waktu jerman.
RECHT | PAGE 19
Bagaimana kondisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan lainnya di Jerman?
Belanja hanya dibatasi 2 orang yang boleh masuk. Rata-rata restoran buka, tapi hanya memberikan layanan take away. Pembelanjaan barang berupa tisu mulai di batasi, 1 orang hanya boleh 1 tisu. Dalam hal penyetokan barang, jerman sangat siap saat barang habis, barang tersebut siap di stok lagi dan hanya membutuhkan waktu maksimal 2 hari. Warga Jerman lebih suka menonton berita, berita di Jerman sangat penting karena berisikan mengenai aturan - aturan dan sanksi dendanya. Karena aturan (kebijakannya) lebih sering di ucapkan lisan mengenai publikasinya atau berupa press release.
Bagaimana kondisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan lainnya di Jerman? Polisi selalu berpatroli. Adanya larangan untuk berpergian berkelompok atau lebih dari 2 orang. Sanksi berupa denda 25-500 euro.
Australia Australia mulai menemukan beberapa kasus positif corona virus sejak 22 Januari 2020. Terhitung pada tanggal 18 Mei 2020, Australian memiliki kasus positif sebanyak 7.045 dengan kematian 84 jiwa. Hingga 17 Mei 2020 pukul 3 sore, Australia hanya memiliki 9 kasus baru! Dengan sigapnya pemerintahan Australia yang menginfokan melalui berita dan juga https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019ncov-health-alert dapat dilihat datanya sebagai berikut ini.
RECHT | PAGE 20
Sejak meningkatnya kasus positif di negara ini pada pertengahan hingga akhir Maret, Pemerintah Australia menerapkan Work From Home, sehingga meminimalisir kegiatan yang mengharuskan masyarakatnya untuk keluar rumah. Selain itu, adanya pembatasan terhadap beberapa persediaan, seperti tisu dan beberapa bahan pokok tertentu. Untuk menghindari menipisnya persediaan, warga negara Australia menerapkan ‘smart buying’ di mana hanya membeli yang diperlukan saja. Sebagaimana diberitakan, beberapa tempat bisnis, sekolah, akan berjalan normal lagi mulai akhir Mei 2020. Australia pun termasuk negara yang cepat pulih dari pandemic ini setelah Vietnam.
Fact! Actor Tom Hanks and his wife reportedly got Corona Virus back then when they were in Australia and currently helping Medical Department on vaccine research.
United States of America Pada kesempatan ini, kami telah mewawancarai salah satu penduduk Amerika Serikat mengenai pandemic yang sedang berlangsung ini. Hingga tanggal 17 Mei 2020, Amerika Serikat telah memiliki 1.467.065 kasus positif dengan 88.709 kematian, dengan New York sebagai pusat kota yang paling banyak terkena dampaknya. Dari data yang diberikan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC), puncak Covid-19 ini ialah pada 6 April 2020, yaitu hingga ditemukannya 43.438 kasus positif.
RECHT | PAGE 21
Source: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
Dalam kondisi seperti ini, Amerika Serikat menerapkan hard lockdown karena meningkatnya kasus positif di beberapa kota seperti Texas, Louisiana, Virginia, North Carolina, Oklahoma, Arkansas, North Dakota dan juga Wyoming. Acara-acara besar seperti parade, konser, pertandingan baseball dibatalkan hingga waktu yang ditentukan. Efek dari pandemic ini adalah meningkatknya pengangguran yang salah satunya dikarenakan oleh self-quarantine. Untuk sebagian besar warga negara amerika serikat, “law can’t be enforced here�, sehingga untuk menghindari adanya kericuhan, amerika serikat menutup perbatasan dan juga bandara untuk sementara waktu. Tempat wisata, pantai dan taman juga sementara ditutup hingga akhir Mei atau Juni.
Fact! Donasi yang dikumpulkan oleh musisi, artis, designer dan lainnya disalurkan kepada local business untuk menghindari tutupnya toko tersebut dan menambah pengangguran di Amerika. Dan pemilik bisnis seperti restaurant membagikan makanannya secara gratis kepada rumah sakit sebagai apresiasinya terhadap para tenaga medis. Hand-in-hand yang diberikan dapat dijadikan sebagai nilai moral yang kita dapatkan di situasi seperti ini.
Foto: bbc.com
RECHT | PAGE 22
Foto: Kumparan.com
Foto: Global Citizen
Netherlands Pada 10 April 2020, positivity rate curve meningkat hinga 1.335 kasus. Tetapi setelah mencapai kurang lebih pada puncaknya, Netherlands per 18 Mei 2020 memiliki kasus positif sebanyak 43.995 dengan 5.680 kematian. Berdasarkan data dari https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid19/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19, RIVM atau yang kita sebut dengan National Institute for Public Health and the Environment, menyertakan grafik yang dapat kita lihat di bawah ini
Hingga saat ini, kota yang paling terkena dampak dari pandemic adalah North Brabant yaitu hingga 8.028 kasus positif. Dalam penanganannya, Netherlands mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang isinya ialah: Pembatasan setiap household atau rumah untuk keluar tidak lebih dari 3 orang atau dikenakan denda sebesar 400 euro. Social distancing dilakukan dengan jarak 1.5 meter. Event dibatalkan hingga 1 September 2020 Restaurant tetap buka dan hanya untuk take away. Pharmacy tetap buka normal, dan di supermarket pembelian dibatasi untuk beberapa hal seperti tisu, hand sanitizer dan tisu basah. Mengenai transportasi umum, pemerintah menutup perjalanan overseas atau international. Jadwal transportasi darat pun dibatasi agar tidak padat. RECHT | PAGE 23
Selain hal-hal tersebut, pemerintah pun melarang kantor Imigrasi untuk memberikan izin kepada masyarakatnya untuk melakukan perjalanan kelular kota. Health Service di negara ini disebut dengan Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), yang telah siaga di setiap kota di Belanda untuk menangani, melakukan test hingga ikut kerjasama dalam membuat vaksin untuk Corona Virus Disease ini.
Force Majeur dalam Kontrak Komersial terhadap Situasi Global Pandemi COVID-19 Oleh: Kalvin Dewantara, S.H.
FORCE MAJEUR SAMPLE CLAUSES
Pada akhir Desember 2019, Wuhan mencatat ada kasus virus dengan penularan yang tidak biasa dimana kategori penyebarannya yang sungguh sangat cepat. Memasuki awal tahun 2020 Virus ini telah merabah hampir ke seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, sehingga virus ini dijadikan oleh World Health Organization (WHO) menjadi global pandemic pada Rabu 11 Maret 2020. Tentu dengan adanya status global pandemic ini membuat negara-negara mempunyai dampak yang tidak baik, salah satunya terhadap ekonomi. Ekonomi memang menjadi penopang bagi setiap warga negara di seluruh dunia. Namun, dalam situasi seperti ini banyak kalangan yang terkena dampaknya salah satunya adalah debitur dalam hal kegagalan pelaksanaan kontrak. Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak gugat kepada kreditor dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hak kreditor tersebut, meliputi: Pemenuhan, pembubran dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditor senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitur. Artinya, hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya dengan mengajukan eksepsi atau tangkisan melalui beberapa cara, yaitu: Berdasarkan doktrin ‘pelepasan hak’ (rechtsverwerking). Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitur, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. RECHT | PAGE 24
Berdasarkan doktrin ‘exceptio non adimpleti contractus’. Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi debitur terhadap dalil gugatan kreditor. Mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya overmacht (force majeur, daya paksa).
Force Majeur Force Majeur merupakan suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur. Perlu Kita ketahui Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata” pun juga telah mengatur terkait terminologi force majeur ini di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1244 KUHPerdata
Pasal 1245 KUHPerdata
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
Unsur utama yang menimbulkan keadaan Force Majeur, meliputi:
Adanya kejadian yang tidak terduga; RECHT | PAGE 25
Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. COVID-19 Alasan Force Majeur Menurut Subekti berdasarkan teorinya, terdapat 2 jenis force majeur: 1. Force majeur absolut: Terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.
2. Force Majeur relatif: Terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur. Akibat dari force majeur, terdapat dua kemungkinan, yaitu:
pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban. A. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Misalnya, seorang penyanyi yang sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi ini force majeur menyebabkan berakhirnya perjanjian. Dengan berakhirnya perjajnjian, maka kontrak prestasi juga ikut berakhir.
RECHT | PAGE 26
B. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa force majeur sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, missal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut
Apakah COVID-19 dapat menjadi alasan untuk diberlakukan force majeure? Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: Jika dalam perjanjian disebutkan secara tegas menyatakan wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown/PSBB) sebagai peristiwa force majeur, maka wabah COVID-19 dan lockdown/PSBB oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai alasan force majeur. Namun, apabila tidak terdapat klausula seperti halnya diatas atau hanya terdapat kalausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka: Baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Sebagai contoh, apabila prestasinya adalah kewajiban membayar utang, maka peristiwa outbreak atau lockdown/PSBB tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran, karena masih bisa mentransfer uang melalui ATM atau online banking kecuali system pembayarannya mengalami ganggguan. Namun, apabila berbahaya untuk kehidupan, kemungkinan untuk hidup, kesehatan, kehormatan, dan kemerdekaan, alasan force majeur dapat diajukan sebagai halangan untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian, kejadian wabah COVID-19 ini harus merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian itu dibuat. Artinya jika ada perjanjian yang dibuat pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkiti, persitiwa outbreak dan lockdown/PSBB tidak dapat dijadikan sebagai alasan sebagai force majeur. Keadaan force majeur jika sifatnya sementara, hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, jika wabah COVID-19 ini berakhir atau pemerintah mencabut lockdown/PSBB, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata: RECHT | PAGE 27
“Pihak yang terhadapmya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.
Ketua: Amanda Syifa Clarissa Wakil Ketua: Daffa Fikri Fukron Sekretaris Umum 1: Andhiani Susanty Sekretaris Umum 2: Hana Hanifah N. Bendahara Umum: Farida Mukhilsah
Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2020/2021
Divisi Kajian: Ketua: Abdul Aziz Wakil Ketua: Afif Assegaf Anggota: 1. M. Rizky Austin J. 2. Jeffen Adisyalendra M. 3. M. Garuda Putra 4. Gusti Gerald M. 5. Angela Farrah A. 6. Ahmad Sabirin 7. Raidatussafira 8. Chinta Marlina 9. Nida Rahadatul A. 10. Sabila Ridwan
Divisi Internal: Ketua: Amelia Savitri Wakil Ketua: M. Rafee Al-Pasha Anggota: 1. Gregorius Satria N. 2. Haris Anugrah 3. Hafizh Arkan Dary 4. Phoebe Euginia 5. Carla Syafira Tulong 6. Nisa Parnida 7. Dyah Citra Ningrum 8. Rafi Aryo Putranto 9. Melvin Ruung Rustam
Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Natalleo Arya Wakil Ketua: Azizah Arfah Anggota: 1. Setiawan Akbar Mahesa 2. Annisa Nur Fauziah 3. Kezia Angelaras S. 4. Mega Ayu Putri Lestari 5. Lili Julianti 6. Roma Tua Situngkir 7. Izra Charistulus Manangi S.
Divisi Penelitian: Ketua: M. Pasah Arifin N. Wakil: Wibisana Jeremia S. Anggota: 1. Dhimas Prima 2. Fika Ramadhani 3. Dewwas Saputra 4. Fatimah Azzahra R. 5. Winda Fitriani H. 6. Andri Suwandi
Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Hafidhah Aurelia A. Wakil Ketua: Fiona Khairunnisa Anggota: 1. I’zaz Alhady 2. Pandya Dimas Prasetyo 3. Putu Angel Putri D. 4. Annisa Diva Picaesa 5. Inayah Nurul Annisa 6. Desty Rachmawati
Divisi Jurnalistik: Ketua: Hadyan A. Falah Wakil Ketua: Ota Devy P. Anggota: 1. Garry Anugrah 2. Navyla Arjinia Putri Widjanarko 3. Suryo Atmojo Saputro 4. M Naufal Sudharmawan 5.Iganatius Raka Radityo W.
Call us Ruang iklan Tertarik untuk mengiklankan kantormu, perusahaanmu, usahamu? Bisa langsung kirimkan permintaan kerja sama ke: lpkhtrisakti@yahoo.com
Ruang Kampus Tongkronganmu, Komunitasmu, Ormawamu mau diliput di kolom ruang Kampus? Silahkan kirim permintaan liputan ke: lpkhtrisakti@yahoo.com
Terima kasih kami haturkan kepada setiap perusahaan, kantor hukum, dan lain-lain yang telah berkontribusi dalam pendanaan majalah dari edisi ke edisi. Berikut kami lampirkan sponsor majalah dari edisi ke edisi:
Sponsored By:
Diterbitkan Oleh: