Recht 12 by LPKH Trisakti

VOL.12

" Satu-satunya,

cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat mencintai apa yang adalah dengan kamu lakukan.

Steve Jobs

" Terkadang,

kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu yang sempurna sebelum kebahagiaandatang kepadamu.

R. A. Kartini

KATA KITA Salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kami tim LPKH dapat menyelesaikan majalah Recht yang ke dua belas ini. Saya sangat berterima kasih kepada para anggtoa redaksi yang masih semangat dan mau meluangkan waktunya untuk mencurahkan ide-idenya dan pemikirannya , meskipun masih dalam kondisi pandemi ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita, dari para kepada jajaran dekanat, alumni-alumni, serta rekan-rekan ormawa yang selalu memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif LPKH, semoga dukungan tersebut dapat menjadi bahan bakar kami untuk terus memberikan karya-karya terbaik serta memberikan kontribusi positf bagi kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan FH Universitas Trisakti. Kita sebagai manusia tak mungkin luput dari kesalahan. Maka dari itu mungkin masih banyak adanya kesalahan dan kekurangan dari majalah Recht ini. Maka dari itu, jika adanya kritik,saran ataupun masukan akan sangat berarti bagi kami untuk kedepannya dalam pembuatan majalah selanjutnya. Dalam majalah edisi ke dua belas ini artikel-artikel yang akan kami bahas akan seputar tentang ketenagakerjaan dan keseteraan gender, dan info lainnya yang diharapkan akan menambah wawasan dari membaca majalah ini. Tim redaksi juga mengharapkan dari diterbitkannya majalah Recht ini dapat menumbuhkan kembali budaya literasi serta menumbuhkan pemikiran yang kritis terhadap persoal sosial yang sering terjadi dilihat dari sisi hukum. Salam LPKH, Benedicta Gabriella Yoshinta Pemimpin Redaksi Majalah Recht R e c h t | 01

MORE EQUALITY MORE HOPE MORE HUMANITY MORE PRIDE MORE ACCEPTENCE MORE LOVE

R e c h t | 02

E L B TA

R e c h t | 03

T N E T N O C F O

Ruang Dosen

Sharda Arbianti S.H., M.H.

Ruang Alumni

Andru Bimaseta Siswodihardjo S.H.,M.H.,M.Kn

Art Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender Dalam Dunia Politik Sekadar Kuantitatif atau Kualitatif Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan Siapapun Bisa Menjadi Apapun

Art Ketenagarkejaan

Sejarah, Peraturan , dan Permasalahan Polimek UU Cipta Kerja Berwatak : Patriarkis atau Kolektif ?

Bedah Buku

Rogue Lawyer , Etika Profesi Hukum

Bedah Film

You Dont't Know Jack, Law School

Policy Brief

Apa Larangan dan Sanksi yang Diberikan Pemerintah Untuk Para Pemudik Pada Idul Fitri 1442 H?

Tokoh Hukum

Muhammad Yamin

Tjerita Magang

Andrea Ahita

Ruang Opini Kegiatan LPKH

Bulan Mei 2021

Kuis

R e c h t | 04

RUANG DOSEN

Ruang Dosen

SHARDA ARBIANTI S.H., M.H. Oleh : Divisi Humas

Ibu Sharda Arbianti yang kerap kita kenal sebagai Ibu Sharda merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang lulus dari Kampus Reformasi pada tahun 1994. Beliau juga telah menyelesaikan program S2nya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan gelar cum laude di tahun 2004. Beliau tidak pernah mengikuti organisasi/senat pada sewaktu menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. Di karenakan pada saat itu Bu Sharda tidak terlalu minat untuk aktif di dalam kampus. Setelah Ibu Sharda menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Beliau berniat untuk bekerja di Bank/Perbankan tetapi sayangnya beliau tidak mendapat support dari kedua orang tuanya. Kedua Orang Tua Ibu Sharda menyarakanan Ibu Sharda untuk menjadi Pengajar/Dosen seperti profesi kedua orang tuanya dikarenakan latar belakang keluarga Ibu Sharda yang berprofesi sebagai Pendidik/Akademisi. Tanpa waktu yang panjang setelah itu, Universitas Trisakti mengadakan Open Recruitment untuk Dosen Baru di semua Fakultas. Beliau masuk dan mendaftarkan untuk menjadi Dosen pada 2 Januari 1995 dengan SK Tetap yang turun di bulan Maret. Dan saat ini beliau sudah 26 tahun mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. Walaupun Ibu Sharda tidak aktif dalam Organisasi dalam Kampus, semasa menjadi mahasiswi, beliau sempat tertarik untuk magang di LBH tetapi karena tuntuan perkuliahan yang berat pada saat itu, yang akhirnya beliau mengurungkan niatnya untuk mengikuti magang tersebut. Tetapi pada saat ini, beliau termasuk cukup aktif dalam mengikuti penelitian dan riset-riset. Seperti mengikuti kegiatan penelitian di Kementerian-kementerian (Menko Perekonomian) karena memiliki hubungan dengan Hukum Bisnis seperti yang beliau anut, dan beliau merasa dengan mengikuti kegiatan tersebut sangat membuka dan menambah link (relasi). Selain itu juga masih banyak pencapaian yang pernah beliau minati yaitu ikut serta dalam program di PSDM dan BPPT, berpengalaman bekerja sebagai freelance di salah satu Kantor Swasta, serta pencapaian terbesar beliau yang pernah mengikuti salah satu project Bank Dunia. Dan saat ini, terkadang beliau dimintai pendapat hukumnya terkait Hukum Bisnis apabila ada suatu kasus. Hingga saat ini, beliau masih menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. Beliau juga menyampaikan bahwa sejujurnya beliau tidak pernah mau mencari sebuah jabatan di dalam kampus. Tetapi, sudah menjadi rezeki beliau bahwa ia diberikan kepercayaan untuk menjadi Koordinator PK 1 yaitu Hukum Bisnis. Posisi Ibu Sharda saat ini menjadi Koordinator PK 1 adalah karena beliau merupakan kandidat yang terpilih untuk menggantikan Bu Sri Bakti Yuniari karena saat itu beliau sedang melanjutkan kuliahnya di Universitas Brawijaya. Tugas dari Koordinator PK 1 itu sendiri antara lain adalah mengadakan kuliah umum serta kunjungan profesi, dan mengawasi dan membina jalannya Program TBLC sebagai Organisasi PK 1. Beliau merasa bahwa achievements terbesarnya adalah ia memiliki kelas dengan tingkat kelulusan yang tinggi dan meng-support jika ia melihat/mengetahui mahasiswanya dengan segala keterbatasannya dapat berhasil dengan hasil kerja keras atau effort-nya sendiri. Sebagai seorang Alumni sekaligus Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Ibu Sharda berpesan kepada adikadik mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti bahwa kesempatan untuk maju sekarang itu sudah lebih baik di bandingkan pada waktu Ibu dahulu. Dimana sekarang ini teknologi sudah semakin maju dan canggih sehingga bisa di gunakan untuk meng-upgrade kemampuan diri sendiri agar menjadi jauh lebih baik. Serta beliau berpesan bahwa seorang Mahasiwa harus memiliki goals dalam berpendidikan di Fakultas Hukum, dan mahasiswa juga harus menyesuaikan minat dan kemampuannya untuk dapat mencapai goals tersebut.

R e c h t | 05

RUANG ALUMNI

ANDRU BIMASETA SISWODIHARDJO S.H.,M.H.,M.Kn Oleh : Divisi Hubungan Masyarakat

Bang Andru Bimaseta Siswodihardjo merupakan salah satu Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Bang Andru memulai pendidikan nya di Kampus Trisakti ditahun 2005 dan lulus dengan waktu 3,5 tahun pada tahun 2008 dengan gelar Sarjana Hukum. Setelah mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Trisakti, Bang Andru melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 pada Universitas Gajah Mada dan mendapatkan gelar Magister Hukum. Selain itu, Bang Andru juga mengemban ilmu mengenai Kenotariatan pada Universitas Jaya Baya dan lulus dengan gelar spesialisasi Hukum Perikatan, dan juga bekerja Magister Kenotariatan. dengan Remy Sjahdeni yaitu Ahli Perbankan di Selama perjalanan menempuh pendidikannya di Indonesia. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki Universitas Trisakti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, pengalaman kerja bersama Mantan Hakim Mahkamah Bang Andru tidak hanya menjadikan kampus sebagai Agung yaitu Yahya Harahap. Melalui berbagai sarana belajar namun juga menjadikan tempat dimana pengalaman yang sudah dilewati menjadikan Bang Bang Andru dapat mengambangkan kemampuan Andru mampu untuk menyerap setiap ilmu yang ada sosialnya dengan mengikuti Organisasi Kampus yaitu dan kemudian mengimplementasik menjadi Anggota Peradilan Semu dan juga Anggota BEM Lalu, Setelah melalui perjalanan yang panjang, pada FH. Selama menjadi anggota Peradilan Semu, Bang tahun 2012 Bang Andru mendirikan kantor hukum Andru juga memiliki ketertarikan mengikuti lomba-lomba yaitu Siswodihardjo & Partners (SH&P) yang memiliki hingga tingkat nasional. Sehingga, dengan kesibukan spesialisasi pada beberapa bidang seperti Bang Andru yang cukup padat selama berkuliah di Commercial Litigation, Arbitration, Criminal Defence, Trisakti, berbagai pengalaman dan pengetahuan dll. Bang Andru memiliki sekitar 10 hingga 15 didapatkan dan menjadikan Bang Andru sebagai salah Associates terpilih termasuk Bang Andru sendiri. satu mahasiswa yang kerap mengajarkan temanSelama menjalani karir dengan mendirikan Lawfirm, temannya yang lain. Bang Andru berhasil memenangkan lebih dari 50 Pada aktivitas luar kampus Bang Andru cukup aktif dalam perkara seperti perkara Arbitrase, Perkara Hubungan mengikuti perlombaan-perlombaan. Bang Andru juga Industrial Khusus Tenaga Kerja, dan masih banyak menyarankan kepada mahasiswa saat ini untuk mengikuti lagi hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Dan salah kegiatan-kegiatan diluar kampus untuk memacu intuisi satu achievement terbesar Bang Andru yang menjadi masyarakat mahasiswa agar mahasiswa bisa memiliki titik balik dalam karirnya adalah ketika menagani tujuan dan cita-cita yang jelas saat menjadi Sarjana kasus mengenai Perusahaan Asuransi. Dalam Hukum. Dan saat mendalami kuliah sebagai Mahasiswa perkara ini, banyak hal yang dilakukan oleh Bang Fakultas Hukum, Bang Andru merasa sangat mencintai Andru demi mendapatkan hasil terbaik seperti dan passionate dalam dunia hukum sehingga ketika menemui banyak dosen yang berada di Pulau Jawa beliau lulus dari Fakultas Hukum beliau sudah memiliki untuk melakukan konsultasi lebih banyak lagi. tujuan yang jelas dan harus memfokuskan pada bidang apa guna mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja pada bidang hukum. Setelah lulus dari Kampus Reformasi, Bang Andru memiliki sebidang pengalaman emas yaitu beliau pernah bekerja dengan Mariam Darus yaitu Ahli Hukum Perdatla lainnya,

R e c h t | 06

RUANG ALUMNI

Sebagai seorang Alumni yang sudah menjalani dunia kerja, tentu saja Bang Andru memiliki harapan besar untuk mahasiswa Universitas Trisakti khususnya Fakultas Hukum. Sebagai orang yang ingin terjun ke dunia hukum, Bang Andru sangat menyarankan mahasiswa untuk memiliki basic skill dalam hal menulis. Tidak hanya menguasai teori menulis tetapi juga sudah mampu untuk mempraktekannya di dunia asli. Analogi nya, ketika kita sekolah menulis namun kita tidak mempratekannya, maka tidak ada artinya sekolah menulis kita. Selain itu, beliau juga menyarankan agar mahasiswa mengetahui apa yang ingin digeluti didunia kerja. Sebagai contoh, jika ingin menjadi Corporate Lawyer, hendaknya memahami dan mempersiapkan diri lebih dalam lagi dalam hal membaca Akta seperti Akta Pendirian PT oleh Notaris. Karena sampai saat ini, beliau masih banyak menjumpai sarjana hukum yang bahkan belum bisa membaca Akta. Disisi lain, mengenai dunia kerja, beliau mengatakan bahwa Jam Terbang dan Praktek adalah 2 hal penting yang akan membedakan kualitas tiap-tiap individu. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak menganggap enteng kedua hal tersebut. Untuk menambah kualitas diri, Bang Andru juga lebih menyarankan untuk mengambil sertifikasi dibandingkan menjalani S2. Namun, semuanya tentu kembali ke diri kita masingmasing sebagai mahasiswa. Yang terpenting adalah kita mengetahui apa goals yang ingin kita capai dan kemauan dalam diri kita untuk belajar lebih banyak lagi.

R e c h t | 07

"The law is the public conscience" -Thomas Hobbes

R e c h t | 08

Fundamentalnya setiap orang menyepakati bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Karakteristik yang mudah membedakan tersebut kerena faktor biologis yang dibawa dari sejak lahir antara laki-laki dan perempuan. Manakala perbedaan tersebut tidak memiliki/membuat ketidakadilan ataupun penindasan terhadap tatanan suatu kehidupan bermasyarakat, maka tidaklah mungkin menjadi masalah. Namun fakta konkret di tatanan hidup masyarakat tersebut merambat ke sejumlah permasalahan terhadap salah satu pihak yang dirugikan disamping pihak lain diuntungkan karena merasa lebih tinggi derajatnya, dan lebih berkuasa. Permasalahan yang penulis ungkap pada kalimat sebelumnya merujuk dan berfokus kepada istilah yang biasa dikenal yaitu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelas mendefinisikannya penulis mengutip persyataan Rianingsih Djohani (1996:7) bahwa yang dimaksud dengan gender adalah: “Pembagian peran, kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”.¹ Artikel dibuat oleh : Arini, Ariyoza, Yossi

Oleh sebab itu, pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menghimpun konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian hal tersebut diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Namun, implementasi konferensi maupun undang-undang tersebut masih sering tidak diaplikasikan serta tidak mampu menghapus sesuai isi dan makna terhadap penyimpangan/masalah kesetaraan gender itu sendiri baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, untuk itulah salah

R e c h t | 09

satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaum feminis yang menganut paham pluralismedemokratis meyakini bahwa perempuan tidak bisa dirugikan hanya karena jenis kelaminnya. Sebagai Manusia, perempuan juga butuh pengakuan atas eksistensi keperempuanannya. Gerakan feminis menentang pandangan stereotif yang berpotensi memarjinalisasi peran perempuan sebatas fungsi domestiknya, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas. Kendati sistem dan arah kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender, namun posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik tetap saja rentan dari berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik. Asumsinya sederhana yaitu perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kontrol atas peran perempuan merupakan instrumen efektif dalam mengendalikan seluruh operasi kekuasaan negara. Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an), terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang memarjinalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan.

Walau saat ini DPR telah mengeluarkan kebijakan affirmative action yang memberi ruang partisipasi bagi perempuan dalam parlemen maupun partai politik, didukung dengan adanya UUD 1945 Bab X, Ayat 27 yang menyatakan bahwa, “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah,” kenyataannya kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, apalagi tidak ada saksi bagi partai politik bila tak memenuhi kuota tersebut. Kurangnya representasi perempuan di bidang politik dapat disebabkan oleh budaya partriarki yang mengakar di masyarakat dengan tanpa adanya instrument hukum yang secara langsung dapat memberantas ketidaksetaraan gender ini dalam bidang politik. Di sisi lain, budaya maskulin dan dominasi laki-laki, agenda partai politik yang berorientasi terhadap lakilaki saja, sistem kepemiluan nepotisme dan elitisme di dalam partai politik, perilaku sosial yang patriarkis terhadap laki-laki dan perempuan, tanggung jawab keluarga, dan kurangnya dukungan dari partai politik menjadi sumber hambatan lainnya. Lebih lanjut, perempuan yang memiliki tingkat perekonomian rendah memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi, sehingga semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Menyedihkannya, seringkali partisipasi perempuan hanya sebatas pemenuhan kuota minimal saja, tanpa melihat kompentensi kandidat tersebut dan misinya dalam dunia perpolitikan, khususnya keinginan untuk berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan melalui kancah politik.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, tingkat partisipasi perempuan Indonesia di parlemen hanya sekitar 21,09% dari total kursi yang ada, meningkat 0,57% dari tahun sebelumnya dan hanya berselisih 3,6% dari tahun 2010. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan masih teramat rendah, bahkan hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit dalam kurun waktu 10 tahun, padahal dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: ‟Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan‟. Ini merupakan indikasi bahwa kesetaraan gender di lingkungan perpolitikan Indonesia masih rendah. Artikel dibuat oleh : Arini, Ariyoza, Yossi

R e c h t | 10

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, partai politik perlu memberi perrhatian serius pada partisipasi perempuan di partai masing-masing, dengan tidak hanya mempedulikan kuantitas, melainkan juga kualitas dari setiap kader yang dicalonkannya. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan mengenai kesetaraan gender agar para kader di dunia politik memiliki wawasan gender yang luas. Para wakil rakyat juga diharapkan untuk tidak membuat kebijakan yang menentang nilai-nilai kesetaraan gender serta dibutuhkan pembukaan akses lebih banyak bagi perempuan untuk semakin dapat berkontribusi dalam dunia politik, terkhusus untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberi nilai positif bagi kemajuan kesetaraan gender di Indonesia. Terakhir, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ini dengan pendidikan berwawasan gender yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, sehingga para penerus bangsa dapat semakin membawa perubahan ke arah yang lebih positif dan mengurangi jurang ketidaksetaraan gender.

Hemat penulis sebagai penutup alangkah lebih bijak jika tingkat partisipasi yang tinggi diimbangi dengan sumber daya berkualitas untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut harus didasari komitmen kuat untuk dari individu atau diri sendiri, masyarakat maupun negara. ¹ Rahminawati, Nan. Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Artikel dibuat oleh : Arini, Ariyoza, Yossi

R e c h t | 11

BEDAH BUKU

Rogue Lawyer BY JOHN GRISHAM

Buku ini menceritakan Sebastian Rudd atau biasa dipanggil Sebastian yang berprofesi sebagai pengacara. Tidak seperti pengacara pada umumnya , Sebastian membela orang-orang yang tidak dipedulikan oleh pengacara lain seperti membela pemuda pecandu yang dituduh melecehkan dan membunuh dua gadis cilik, penjahat yang menunggu hukuman mati dan lain sebagainya. Sebastian berkantor di mobil van anti peluru yang dilengkapi oleh bar, lemari senjata tersembunyi serta satu orang supir kepercayaan Sebastian yang merangkap menjadi bodyguard. Hal itu karena banyak orang diluar sana yang berniat untuk mencelakai Sebastian akibat pekerjaannya yang berani membela klien-kliennya dengan kasus yang tidak biasa. Jika ditanya mengapa Sebastian memilih untuk bersedia membela klienklien yang tidak diinginkan pengacara lain, jawabannya karena Sebastian percaya semua orang berhak mendapatkan pengadilan yang adil dan membenci ketidakadilan. Kekurangan buku ini adalah mengandung beberapa kata kasar dan sedikit vulgar, karena memang dikhususkan bagi pembaca 17 tahun keatas. Tetapi, dibalik kekurangannya buku ini sangat membuka mata para pembaca terhadap keadilan hukum pada saat ini, serta menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai tata cara persidangan di negara lain yang dapat menjadikan pembelajaran bagi kita untuk membandingkan antara tata cara persidangan yang berlaku di negara lain dan di Indonesia. Sebelumnya, John Grisham pernah menerbitkan 'A Time to Kill' (1989), 'The Firm' (1991), 'The Pelican Brief' (1992), 'The Runaway Jury (1996), dan lain-lain.

Review oleh Sabila Ridwan

R e c h t | 12

Sejarah Ketenagakerjaan di Indonesia

Sejarah UU Ketenagakerjaan di Indonesia tidak lepas dari sejarah Perbudakan di negeri ini. Dari tahun 1819 hingga Indonesia merdeka peraturan mengenai tenaga kerja terus dikeluarkan. Dimulai pada tahun 1819 yang saat itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan tentang pendaftaran budak. Lalu pada Tahun 1820 pemerintah Hindia Belanda mewajibkan pembayaran pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 terdapat aturan yang berisi larangan mengangkut budak yang masih anakanak. Istilah Budak mulai hilang seiring adanya Peraturan Penghapusan Budak yang dikeluarkan pada tahun 1854. Pada tahun 1880 dikeluarkan sebuah peraturan terkait dengan para pekerja, orang-orang yang bekerja itu disebut Koeli (Kuli) dengan peraturannya adalah Koeli Ordonanntie. Pada masa-masa berikutnya pandangan masyarakat terhadap Koeli (Kuli) mulai mengalami perubahan, masyarakat mulai mengganggap para pekerja dengan istilah Buruh. Pandangan tersebut terjadi karena peraturan tentang Ordonanntie telah dihapus tidak lama sebelum kalahnya Pemerintah Belanda di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia yang diterapkan saat itu, hingga kini, dan di masa yang akan mendatang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Peraturan Mengenai Ketenagakerjaan Peraturan mengenai hukum Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerjabaik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan

tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pada Pasal 5 UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga Kerja juga diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1. Tenaga Kerja Terdidik Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Seperti misalnya dosen, guru, dokter, pengacara dan sebagainya. 2. Tenaga Keja Terlatih Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari penglaman dan latihan. Mereka adalah supir, tukang jahit, montir dan sebagainya. 3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan latar belakang pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Contohnya adalah kuli, asisten rumah tangga, buruh kasar dan sebagainya.

Permasalahan Terkait Ketenagakerjaan di Indonesia

*Tulisan ini dibuat oleh Raafid Herfian dan Vania Agata (Anggota LPKH Universitas Trisakti) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2021.*

Re c h t | 13

Berbagai permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia tergolong cukup banyak. Mulai dari angka pengangguran yang terus meningkat, kesempatan kerja yang dirasakan semakin berkurang setiap tahunnya, dan produktivitas tenaga kerja yang masih relative rendah, Terlebih saat ini kita harus dihadapkan dengan situasi global yaitu Pandemi COVID-19. Setidaknya dampak dari Pandemi COVID-19 membuat angka pengangguran naik menjadi 14,28 % atau sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja menjadi pengangguran (BPS). Masalah lain yang cukup klasik adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Akibatnya penduduk yang siap kerja namun belum mendapatkan lapangan pekerjaan terus menanti hari demi hari bahkan mereka rela menjadi driver ojek, berjualan, atau bahkan tidak melakukan apapun. Namun, di lain sisi, produktivitas tenaga kerja juga masih relative rendah. Alasannya adalah rendahnya latar belakang pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan. Akibat tidak memiliki pendidikan dan keteranpilan yang cukup, maka tak jarang para tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang bersifat non formal dan tidak tetap.

Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

Pertama, berdasarkan sudut pandang pemerintah selaku pelaksana dan pihak yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah harus memperluas lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan dengan kebijakan langsung pemerintah dan negara atau lapangan pekerjaan yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Kebijakan ini sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja yang baru dan bisa mencakup banyaknya pengangguran yang selama ini tidak tertampung oleh lapangan kerja manapun.

Kedua, berdasarkan sudut pandang masyarakat dan mahasiswa. Kita harus mempersiapkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan sedini mungkin. Ubahlah mindset bahwa pemerintah sudah menyediakan semuanya. Kita harus sadar bahwa setiap tahunnya penduduk usia kerja terus meningkat. Hal itu harus menjadi trigger bagi Kita untuk terus belajar dan mengasah keterampilan.

Dalam hal mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, kami melihat bahwa masalah ini tidak dapat diatasi hanya oleh satu pihak saja yaitu Pemerintah atau Masyarakat, melainkan harus ada sinergitas antara keduanya. Kami membagi dalam dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang pemerintah dan sudut pandang masyarakat atau mahasiswa.

*Tulisan ini dibuat oleh Raafid Herfian dan Vania Agata (Anggota LPKH Universitas Trisakti) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2021.*

Re c h t | 14

BEDAH fILM

You Don't Know Jack Namun, Jack tetap melanjutkan praktiknya, walaupun masyarakat terus menolak mengenai Euthanasia. Dapat di gambarkan secara terperinci pula tahatahap Jack dalam melakukan praktiknya, mulai dari sesi wawancara sampai tahap penggunaan alat-alat sebagai ekekusinya. Tahap wawancara yang dilakukan Jack terhadap pasien merupakan tahapan yang penting, dimana pasien mengungkapkan keinginannya untuk mati karena penyakit yang tak kunjung sembuh dengan menggunakan alat seperti gas Pottasium Chloride dan suntik mati sebagai inovasi barunya, menimbang juga Jack tidak selalu membolehkan pasiennya melakukan praktik ini yang dianggapnya tidak layak dibantu karena tidak Di awal film dipertunjukan Jack melihat pasien yang mengidap penyakit serius. berbaring di tempat tidur dengan keadaan tidak berdaya/sekarat, disini terlihat jelas bahwa Jack Selanjutnya praktik yang dilakukan jack itu berakhir merasa kasian terhadap pasien tersebut yang hanya seiring dengan tindakan Gubernur Michigan bergantung kepada alat rumah sakit dalam menunjang menerbitkan peraturan yang menyatakan “assisting hidupnya, scene berlanjut kepada Jack yang berlatar suicide” sebagai delik pembunuhan. Izin praktik Jack belakang tempat disuatu perpustakaan dicabut, dan dia kembali harus berhadapan dengan memberitahukan niatnya kepada saudarinya yaitu hukum. Dengan tubuhnya yang renta, Jack terus Margo dan juga Nicole sebagai temannya jack untuk melawan seorang diri karena dia memecat Geoffrey membuka praktik Euthanasia atau yang sering disebut Fieger, sang pengacara yang dinilai Jack tidak lagi dalam film ini menggunakan istilah “assisting suicide.” sejalan dengan dirinya. Film ini tayang perdana pada tanggal 14 April 2010. Sebagai mana judulnya, film ini diangkat dari kisah nyata seorang dokter bernama Jack Kevorkian yang memperjuangkan penerapan praktik Euthanasia dalam legalisasi hukum di Negara Bagian Michigan, sebelum penulis menilik lebih dalam substansi/isi film ini, ada baiknya memberi definisi terlebih dahulu terhadap kata “Euthanasia” yang sudah penulis singgung sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis yang dikutip langsung dari situs Wikipedia.org, Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang di anggap tidak penimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit minimal.

Dalam film ini Jack juga digambarkan menghadapi banyak kendala dalam penerapan praktiknya, salah satunya ketika Jack memodifikasi mobil vannya sebagai klinik pada praktik pertamanya bersama pasien bernama nyonya Adskin. Oleh sebab itu, Jack harus mendekam di dalam penjara, tetapi karena Negara Bagian Michigan belum mempunyai aturan mengenai Euthanasia, maka berdasarkan prinsip “nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali” Jackpun dibebaskan.

Review oleh Ariyoza Aryaputera

Apakah Jack terbukti bersalah atau sebaliknya? Tentunya akan lebih tergambarkan jelas jika menonton filmnya secara utuh. Hemat menurut penulis bahwa film ini sangat layak ditonton sebagai pengetahuan dasar mengenai hukum terhadap praktik Euthanasia. Selain itu pengemasan dengan latar belakang tempat tahun 90an membuat penonton dibawa untuk merasakan hidup pada tahun tersebut dengan tujuan sebagaimana permasalahan Euthanasia itu muncul pada saat itu. Di Indonesia sendiri Euthanasia dilarang berdasarkan hukum pidana indonesia pasal 344 KUHP.

R e c h t | 15

KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN SIAPA PUN BISA JADI APA PUN ARTIKEL 75 tahun yang lalu, Perempuan-perempuan di Indonesia sulit untuk mendapatkan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan intelektualnya. Banyak hambatan yang menyulitkan para perempuan untuk mendapatkan Pendidikan mulai dari masalah ekonomi, kurangnya akses pendidikan, sampai masalah kesenjangan gender yang mengakar dalam budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak perlu untuk berpendidikan yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang menguburkan impiannya untuk mendapatkan Pendidikan serta mengembangkan dirinya. Siapa pun bisa jadi apa pun, perempuan atau laki-laki, tua atau muda memilik hak untuk meraih kesuksesan dan cita-citanya. Tetapi hingga saat ini, masih banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan terlalu tinggi karena nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga, hal tersebut menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kedudukan perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki yang berarti membatasi kemerdekaan perempuan. hal itu juga sangat bertentangan dengan fakta bahwa ibu yang cerdas akan mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas.

Pentingnya pendidikan bagi perempuan Pendidikan yang tinggi merupakan investasi bagi perempuan, dimana akan lahir seorang anak dari rahim ibu yang cerdas, ibu yang ingin memberikan waktunya, dirinya untuk menuntut ilmu agar bisa mendidik anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka dari itu sosok seorang ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan proses perkembangan anak, karakter yang terbentuk pada seorang anak tergantung dengan bagaimana didikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya dari mulai usia dini. Pendidikan formal tidak hanya mempelajari mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berfikir yang kritis, mengajarkan bagaimana kita beretika, cara kita menghormati sesame. Pendidikan formal juga memberikan kita pembelajaran mengenai bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, bertanggung jawab, pentingnya mematuhi norma dan kejujuran. Tetapi, sebelum menempuh pendidikan formal seorang anak diusianya yang dini dididik terlebih dahulu oleh kedua orang tua khusunya seorang ibu. Sehingga apabila seorang ibu telah menempuh pendidikan yang tinggi, maka ibu tersebut dapat membentuk cara berfikir dan cara mendidik yang baik untuk anak-anaknya.

Pembentukan karakter seperti kejujuran dan bagaimana cara seorang anak menghormati orang lain akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia, karena dengan penerus bangsa yang sejak dini sudah dididik untuk jujur akan membuat kejujuran tertanam dalam hati dirinya sendiri yang nantinya akan menciptakan pemimpin-pemimpin negara yang jujur.

Dibuat oleh : Sabila Ridwan & Febrian Duta

R e c h t | 16

Pada saat ini, sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berhasil meraih gelar Doktor bahkan Professor, tentu saja hal ini berkat kegigihan Ibu Kartini yang telah berhasil memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan. Perempuan-perempuan cerdas Indonesia saat ini menjadi bukti keberhasilan Ibu Kartini dalam mengangkat derajat perempuan. Salah satu contohnya adalah Maudy Ayunda yang merupakan seorang Aktris sekaligus Penyanyi terkenal Indonesia, Maudy Ayunda meraih gelar Strata 1 di Oxford University dalam waktu 3 tahun dengan predikat cumlaude, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Stanford University yang adalah salah satu universitas terbaik di dunia.

Merubah pandangan masyarakat mengenai pendidikan bagi perempuan Disamping itu, muncul juga spekulasi yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak perlu menempuh pendidikan terlalu tinggi karena dikhawatirkan sulit mendapatkan pasangan, tetapi pendapat tersebut bukan pemikiran yang tepat, apabila laki-laki sungkan untuk menjadi pasangan perempuan yang berpendidikan tinggi maka laki-laki tersebut memang tidak layak untuk perempuan yang hebat, laki-laki yang mampu menyetarakan dirinya dengan perempuan yang hebat itulah yang layak menjadi pasangannya. Tantangan perempuan saat ini lebih sedikit dibandingkan 75 tahun yang lalu, dimana saat ini pendidikan dapat diakses dengan mudah, seperti sekolah-sekolah yang sudah banyak didirikan, terdapat internet yang bisa di akses 7/24 jam, dimana kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. yang salah terhadap perempuan yang berpendidikan, misalnya seperti perempuan yang berpendidikan pada akhirnya hanya akan mengurus urusan rumah tangga, perempuan yang berpendidikan akan sulit mendapatkan pasangan dan masih banyak yang lainnya. Yang terpenting dari hasil akhir menempuh pendidikan adalah bagaimana cara ia bisa mengimplementasikan ilmunya itu kepada lingkungan sekitarnya, artinya kebermanfaatannya.

Saat ini, dengan banyaknya kesempatan bagi perempuan diberbagai hal, maka saatnya perempuan Indonesia untuk mengambil bagian, berkontribusi, memberikan manfaat untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.

Dibuat oleh : Sabila Ridwan & Febrian Duta

R e c h t | 17

BEDAH BUKU

BY DR. MARDANI

Etika profesi hukum,” secara harfiah merupakan sebuah buku yang merangkum kode etik 7 profesi hukum yang berada di Indonesia. Di samping itu, pada dasarnya juga bertujuan untuk membantu mahasiswa mengemban ilmu khususnya dalam mata kuliah “Etika profesi hukum.” Namun, ketika berorientasi kepada kehidupan bermasyarakat tentunya buku ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa, melainkan juga bertujuan untuk memberi pengetahuan/pandangan kepada masyarakat sebagai pengawas bahwa pentingnya suatu etika dalam menjalani profesi hukum. Menimbang, berdasarkan pasal pasal 1 (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang sebagian besar struktur organisasi lembaga negara dijalani oleh berbagai profesi dibidang hukum. Oleh karena itu, etika profesi hukum merupakan suatu bentuk pengaruh praktik penegakan hukum di Indonesia yang dirangkum dan disatukan didalam buku edisi ini. Buku ini terdiri atas 7 bab. Pada bab pertama sebagai suatu penghantar membahas mengenai hal-hal penting mengenai tujuan, fungsi kedudukan, alasan mempelajari etika serta bagaimana implementasi terhadap pancasila. Bab kedua dalam buku ini mengupas tuntas tentang pengertian, sejarah, urgensi serta keterkaitan dengan moralitas. Jika di tilik lebih dalam pada bab kedua ini juga banyak terdapat tulisan filsuf yunani serta ahli hukum seperti Aristoteles, Abdul Kadir Muhammad, K. Bertens. Bab ketiga pada buku ini penulis buku lebih memfokuskan kepada aspek moralitas yang di dalamnya terdapat berbagai sub bahasan seperti hubungan hukum, agama dan moralitas serta hubungan hukum dengan agama dsb. Bab keempat pada buku ini juga merupakan suatu hal yang penting yang tentunya terkait dengan etika yaitu mengenai filsafat. Menimbang, pentingnya mempelajari filsafat dalam buku ini secara tidak langsung mempelajari etika disebakan etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat. Bab kelima dan keenam dalam buku ini juga marupakan aspek yang sangat penting untuk mempelajari macam-macam kede etika profesi hukum yang pembahasannya berada pada bab selanjutnya. Menimbang, pada kedua bab ini merupakan suatu penghantar untuk mempelajari bab selanjutnya maka kandungan isi mengenai pengertian profesi, ciri, standar, prinsip serta pengertian baik dan buruk sudah termasuk kewajiban untuk memahaminya terlebih dahulu. Adapun bab ketujuh yang sekaligus bab terakhir dari buku ini merupakan hasil implementasi keseluruhan bab yang dijadikan pedoman dan wajib dijunjung tinggi dalam menjalankan profesi hukum yang ada didalamnya. Profesi tersebut diantaranya yaitu, Jaksa, Advokat, Hakim, Notaris, Kepolisian dan DPR Legislatif. KELEBIHAN BUKU Penulis buku mampu menyajikan suatu bahan ajaran/materi yang menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit serta tidak mengandung makna yang mendalam dalam memahami keseluruhan isi, sehingga pembaca akan mudah memahami dan mengerti substansi/isi yang terkandung didalamnya. Selain itu, cover buku yang dikemas dengan rapih serta menggambarkan suatu profesi juga merupakan salah satu kelebihan dari buku ini. KEKURANGAN BUKU Meskipun mendekati sempurna, tidak di pungkiri bahwa buku ini masih terdapat kekurangan seperti masih kurang lengkapnya materi bahan serta macam-macam profesi hukum yang disajikan. Namun, meski demikian buku ini masih sangatlah layak untuk dipelajari.

Review oleh Alessandro Praputranto

R e c h t | 18

Budaya patriarki di Indonesia menjadi permasalahan yang tengah digalakkan oleh berbagai kelompok guna menuntut keadilan dan kesetaraan hak perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor sosial, hukum, politik, ekonomi dan budaya yang sudah mengakar dan terus diwarisi. Pada sektor industri dan ketenagakerjaan, ketimpangan hak buruh perempuan merupakan dampak nyata budaya patriarki. Di sisi lain, pengesahan UU Cipta Kerja dinilai berpotensi memperkecil partisipasi pekerja wanita di dalam dunia kerja karena perlindungan terhadap hak buruh perempuan masih terabaikan, dan tidak ada kekuatan hukum yang meberikan perlindungan akan permasalahan tersebut. Peraturan pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan-khususnya hubungannya dengan tenaga kerja perempuan-memiliki dampak yang luas dan nyata. Melalui UU Cipta Kerja, perusahaan dianggap tidak memperhatikan hak normatif buruh perempuan, seperti hak upah lembur, hak cuti haid, hak hamil/melahirkan, dan hak menyusui. Berbagai bentuk aksi dilaksanakan oleh aktivis buruh perempuan yang menganggap bahwa tuntutan para buruh perempuan ini mulai dari awal digagas hingga disahkan tidak memperhatikan kesejahteraan para buruh perempuan, tidak diberi kesempatan untuk berbicara, apalagi didengar. Padahal sejatinya kesalahan bukan terletak pada “tenaga kerja perempuan”, tetapi pada sistem serta kepentingan-kepentingan penguasa. Masyarakat kita diwariskan dengan stigma bahwa pencari nafkah hanya berada di tangan laki-laki, sedangkan perempuan bertugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Jika berkaca pada sejarah, memang peran perempuan lebih dominan pada urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Namun dalam praktiknya, stigma tersebut diartikan bahwa bekerja hanyalah tugas laki-laki dan mengakibatkan ketimpangan hak perempuan di dunia kerja.

Ditulis Oleh : Alesandro Praputranto & Janna Shafira

Padahal, budaya masyarakatlah yang menciptakan “batasan” dan “peran” sebuah gender berdasarkan kepentingan dan kepercayaannya. Untuk menyetarakan hak antara buruh perempuan dan buruh laki-laki, timbul Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk menghilangkan stigma tersebut. PEKKA didirikan dengan visi untuk ikut berkonstribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermanfaat. PEKKA didirikan guna mendukung perempuan yang bercerai, perempuan yang ditinggal oleh suaminya, perempuan yang suaminya meninggal dunia, perempuan yang tidak menikah, memiliki tanggungan keluarga, perempuan bersuami tetapi oleh karena suatu hal suami tidak bisa menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga/tidak hidup berkesinambungan karena merantau/poligami. Dengan dibentuknya PEKKA, maka sudah sejatinya stigma yang sudah melekat pada pola pikir masyarakat ini harus dihilangkan karena baik laki-laki, perempuan, dan gender lainnya sama-sama memiliki hak untuk bekerja dan mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhah hidupnya. Kemudian, apakah dalam prakteknya tenaga kerja perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam dunia kerja? Asisten rumah tangga misalnya, pekerjaan yang pada umumnya adalah perempuan, selain dibayar sangat rendah, belum ada undang-undang yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga sehingga majikan dapat melakukan pemecatan secara sepihak, bahkan sudah banyak kasus pemerkosaan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangganya. Penindasan tidak hanya berlaku pada perempuan kelas menengah-bawah saja, perempuan pada kelas atas sangat sulit untuk menduduki posisi paling atas dalam perusahaan karena gendernya. Diskriminasi pembatasan peran laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam aspek ketenagakerjaan.

R e c h t | 19

buruh laki-laki. Dinilai dari efektifitas dan efisiensi pekerjaan, buruh perempuan dianggap lebih terampil dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, hal tersebut tidak semata bertujuan mewujudkan kesetaraan hak buruh laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai pekerja yang tidak bertanggung jawab secara utuh dalam menafkahi keluarga dapat digaji lebih rendah jika dibandingkan buruh laki-laki. Dengan gaji yang rendah inilah maka perusahaan dapat memproduksi dengan biaya murah yang tentunya akan menguntungkan perusahaan sepihak. Dengan demikian, peran pemerintah sangat dibutuhkan disini untuk memberikan perlindungan kepada buruh perempuan.

Lantas, apakah tidak ada peraturan yang melindungi tenaga kerja perempuan? Dimulai dari Pasal 88 B UU Cipta Kerja yang mengarah pada upah per jam yang mengatur bahwa pemberian upah diberikan sesuai waktu jam kerja. Hal ini apabila dikaitkan dengan aspek-aspek reproduksi perempuan, justru memberatkan tenaga kerja perempuan seperti ketika perempuan haid, hamil, dan pasca keguguran yang terancam tidak mendapatkan upah, serta tidak ada perlindungan dari pemerintah dalam hal ini yang diatur Kemudian, mengenai waktu jam kerja yang pada semula dalam peraturan perundang-undangan. Jika ditinjau diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 lebih dalam lagi dalam prakteknya, maka perusahaan Tahun 2003 dimana waktu lembur adalah 3 jam dalam 1 dapat bertindak tanpa memperhatikan kondisi tenaga hari dan 14 jam dalam seminggu menjadi aturan dalam kerjanya. Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 22 ayat 1 UU 11/2020 yaitu menjadi paling Nomor 13 Tahun 2003 pasal 81 ayat (1) yang memberi lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam seminggu. keringanan pada tenaga kerja perempuan dalam masa Bilamana kita kaitkan dengan kelompok tenaga kerja, haid nya. Kendati demikian, menurut pernyataan maka buruh perempuan yang menjadi kepala keluarga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, walau cuti yang paling diberatkan, mengingat buruh-buruh haid, hamil, dan pasca keguguran tidak diatur dalam perempuan tersebut harus menjalankan dua status dan UU Cipta Kerja, tetap akan mengacu pada UU peran sekaligus. Ketenagakerjaan. Namun, buruh perempuan tetap Begitulah gambaran perempuan dalam dunia kerja, Iklim menuntut kepada pemerintah agar memberikan kapitalis menjadi polemik baru dalam eksploitasi tenaga kepastian jaminan Hak Reproduksi Buruh Perempuan kerja. Memang, banyak perusahaan atau pabrik yang lebih yang mencakup cuti hamil-melahirkan, cuti haid, cuti memilih memperkerjakan buruh perempuan dibanding keguguran, serta K3 bagi buruh hamil. Ditulis Oleh : Alesandro Praputranto & Janna Shafira

R e c h t | 20

Kemudian, mengenai waktu jam kerja yang pada semula diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dimana waktu lembur adalah 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam seminggu menjadi aturan dalam Pasal 89 Angka 22 ayat 1 UU 11/2020 yaitu menjadi paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam seminggu. Bilamana kita kaitkan dengan kelompok tenaga kerja, maka buruh perempuan yang menjadi kepala keluarga yang paling diberatkan, mengingat buruh-buruh perempuan tersebut harus menjalankan dua status dan peran sekaligus. Begitulah gambaran perempuan dalam dunia kerja, Iklim kapitalis menjadi polemik baru dalam eksploitasi tenaga kerja. Memang, banyak perusahaan atau pabrik yang lebih memilih memperkerjakan buruh perempuan dibanding buruh laki-laki. Dinilai dari efektifitas dan efisiensi pekerjaan, buruh perempuan dianggap lebih terampil dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, hal tersebut tidak semata bertujuan mewujudkan kesetaraan hak buruh lakilaki dan perempuan. Perempuan sebagai pekerja yang tidak bertanggung jawab secara utuh dalam menafkahi keluarga dapat digaji lebih rendah jika dibandingkan buruh laki-laki. Dengan gaji yang rendah inilah maka perusahaan dapat memproduksi dengan biaya murah yang tentunya akan menguntungkan perusahaan sepihak. Dengan demikian, peran pemerintah sangat dibutuhkan disini untuk memberikan perlindungan kepada buruh perempuan.

Ditulis Oleh : Alesandro Praputranto & Janna Shafira

R e c h t | 21

"Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! -RA Kartini

R e c h t | 22

APA LARANGAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK PARA PEMUDIK PADA IDUL FITRI 1442 H? ~Policy Brief~

RINGKASAN EKSEKUTIF Pemerintah dalam melakukan penerapan pencegahan virus covid-19 membuat suatu peraturan yang berupa Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Dalam Police Brief ini akan memaparkan landasan logis peran pemerintah dalam melakukan pencegahan covid-19 untuk kebijakan yang relevan, khususnya dalam bidang kesehatan, kemasyarakatan, dsb dalam konteks pencegahan dalam penyebaran virus covid-19. PENDAHULUAN Pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO), corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah penyebab pandemi ini terus menyerang ribuan masyarakat global, harus kehilangan nyawa akibat penyakit ini. Penyakit Covid-19 yang berada di Indonesia diumumkan pertama kali oleh Presiden Jokowi Dodo pada bulan Maret, 2020. Beliau menyatakan bahwasanya Penyebaran Virus Covid-19 itu berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini sebagaimana dilaporkan berbagai sumber telah mewabah sejak awal Januari 2020 lalu. Berawal dari laporan kasus radang paru-paru (pneumonia) yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019 lalu. Disebabkan oleh bakteri atau virus, dengan gejala khas, batuk, demam, nyeri dada dan sulit bernapas. Di Indonesia ada 2 orang pertama WNI positif corona yang tertular oleh WNA (Jepang). Dari situlah semakin hari semakin bertambah penyebaran penularan serta meningkatnya angka kematian sehingga Pemerintah melalui gugus tugasnya dalam melakukan penanganan Covid-19 telah melakukan memetakan penyebaran virus corona pada setiap kota/kabupaten di Indonesia dengan cara membagi 4 zona yaitu: 1. Zona Merah : Negara atau wilayah yang telah mempertahankan transimisi komunitas, memberlakukannya lockdown bagi komunitas yang telah terinfeksi virus corona 2. Zona Hijau : Berarti Negara atau wilayah yang tidak memiliki kasus, atau tanpa kasus yang dikonfirmasi dengan beberapa kasus infeksi yang datang dari Negara lain. 3. Zona Kuning : Negara atau daerahnya memiliki beberapa kasus penularan local, tetapi, tanpa penularan kelompok komunitas 4. Zona Oranye : Negara atau wilayah yang berdekatan dengan Zona Merah atau dengan klaster penyebaran kecil Karena dilihat dari perkembangannya, untuk mengantisipasi penyebaran virus maka pemerintah membuat larangan untuk mudik Idul Fitri 1442 dan membuat sanksi untuk para pemudik yang melanggar. Serta mengelurakan surat edaran yang ditanda tangani oleh Doni Manardo selaku ketua BNPB Satgas Penanganan Covid. Adapun tujuan dari diberlakukannya Addendum (Surat Edaran : Peniadaan Mudik Idul Fitri 1142) ini untuk mengantisipasi peningkatan dan pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.

Ditulis oleh : AURA AZZAHRA

R e c h t | 23

PEMBAHASAN Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. “Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 – 17 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan,” ujarnya dalam SE. Penerbitan SE ini dilatarbelakangi adanya potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun ini baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang memiliki risiko terhadap peningkatan laju penularan COVID-19. APA LARANGANNYA? -Perjalanan mudik diperketat pelaku perjalanan dalam Negri 2 pekan yaitu Sebelum sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021, serta dilarang/tidak diperbolehkan menggunakan transportasi apapun baik darat, laut, udara, ataupun perkereta-apian. APA SANKSINYA BAGI YANG MELANGGAR ? Sanksi berupa denda, sosial, kurungan, atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan. “Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan,” bunyi peraturan tersebut. Sanksi : Tanggal 24 April- 7 Mei : Disuruh putar balik, 8 Mei-31 Mei : Disuruh putar balik, serta Denda Rp.100 juta atau penjara 1 tahun. KESIMPULAN Pemerintah dengan membuat dan mengeluarkan Surat Edaran No.3 Tahun 2021 tentang Peniadaan atau Larangan Mudik Idul Fitri 1442 H, itu dengan alasan mencegah penyebaran virus covid19. Dengan Tujuan dikerluarkan Surat Edaran Peniadaan Mudik ini untuk mengantisipasi peningkatan dan pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Adanya Larangan beserta sanksi yang dibuat oleh Pemerintah ini agar kasus covid-19 di Indonesia tidak meningkat dan turunnya angka kematian.

REKOMENDASI Dalam Bidang Pemerintahan, Membuat Pemetaan penyebaran Covid-19 pada setiap kota atau kabupaten guna untuk melakukan penanganan atau pencegahan covid-19. Dalam Bidang Kesehatan, Pemerintah terutama SATGAS bekerjasama guna untuk melakukan pemeriksaan terkait surat izin SWAB/PCR. Dalam Bidang Kemasyarakatan, melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, membuat rendahnya tingkat penyebaran virus Covid-19, dan berkurangnya angka kematian dari yang sebelumnya.

Ditulis oleh : AURA AZZAHRA

R e c h t | 24

"We must elevate the craft, protect its interests, advance wages, reduce the hours of labor, spread correct economic doctrines and cultivate a spirit of fraternity among the working people regardless of creed, color, nationality or politics. These principles are the foundation principles of our organization.! -Peter J. Mcguire

R e c h t | 25

BEDAH FILM

Law School Bulan April 2021 yang lalu, JTBC merilis sebuah Drama Korea baru bertema hukum. Drama ini bermula dari adanya seorang professor di sekolah hukum bergensi di Korea beserta para mahasiswanya yang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Profesor tersebut bernama Yang Joong Hoon dimana sebelumnya pernah menjabat sebagai seorang jaksa. Sebagai seorang dosen Hukum Pidana, ia bersikap sangat tegas di dalam kelas, karenanya mahasiswa takut dan cenderung tidak menyukainya. Pada drama yang baru berjalan 6 episode ini, ada banyak sekali kasus hukum yang diangkat. Satu kasus saling berkaitan dengan kasus lainnya yang sedikit demi sedikit muncul di setiap episode. Sebagai contoh, kasus pembunuhan Prof. Seo Byung Ju dimana terdapat pemalsuan barang bukti dan penghilangan barang bukti. Di setiap episodenya terdapat peristiwa-peristiwa hukum baru yang dapat menambah pengetahuan penonton. Walau seperti pada drama korea yang mengangkat tema hukum dengan menggunakan kasus pembunuhan, drama ini mampu mengemas kasus pembunuhan dengan lebih ciamik. Mereka menambahkan kasus-kasus lain dalam kasus pembunuhan tersebut sehingga kasus semakin rumit untuk dipecahkan. Sesuai dengan judulnya, drama ini benar-benar menggambarkan situasi sekolah hukum. Hal yang menarik dari drama ini, mereka tidak hanya memasukkan berbagai macam kasus hukum, tetapi juga menjelaskannya secara implisit. Walaupun kasus pembunuhan Prof Seo Byung Ju belum terpecahkan, nyatanya terdapat peristiwa hukum lainnya yang tak kalah menarik perhatian dan dapat dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia. Salah satunya adalah pemalsuan hasil Visum et Repertum yang disinyalir sebagai hasil kerja sama antara istri Prof. Seo dengan tim medis yang melakukan autopsi. Para tim medis tersebut dapat dijatuhi hukuman paling lama tujuh tahun penjara sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP. Menariknya, alat bukti berupa bungkus gula sachet yang seharusnya ada di TKP tersebut juga dihilangkan oleh sosok yang belum dapat dipastikan. Pelaku dari tindakan ini dapat diancam pidana selama sembilan bulan karena melanggar Pasal 221 KUHP karena menghilangkan barang bukti dan Pasal 216 KUHP karena telah menghalangihalangi proses penyidikan. Selain itu, terdapat pula kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Lee Man Ho terhadap anak perempuan. Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002, tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Lee Man Ho dapat dijatuhi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak.

Ditulis oleh Magdalena Yossi Dian Madani

R e c h t | 26

Tokoh Hukum

Muhammad Yamin

Muhammad Yamin (1903-1962) adalah salah satu ahli hukum Indonesia yang terkemuka. Bagi anak-anak generasi milenial, tokoh ini mungkin hanya dikenal sebagai pelopor Sumpah Pemuda. Perannya yang lain, seperti perintis sastra Indonesia, penyusun draf sejarah Indonesia, pencipta imaji Indonesia Raya, atau sebagai ahli hukum, agaknya tak banyak yang tahu. Keanggotaannya di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ternyata memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapau Gani dan Amir Sjarifoeddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Volksraad. Gagasannya yang kemudian dibacakan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, bagi sebagian pihak dipercaya sebagai pokok-pokok lahirnya Pancasila. Pada pidato tersebut Yamin mengemukakan lima asas, yaitu : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Adanya pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah, juga merupakan gagasan Yamin. Pembacaannya yang luas, menyebabkannya menjadi salah satu dari sedikit orang Indonesia pada saat itu yang mengerti mengenai konsep tata negara. Menurut Bagir Manan, Yamin merupakan salah satu founding father Indonesia yang merumuskan konstitusi negara ini dengan pelbagai konsepsinya. Konsepsi Yamin adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terilhami oleh kesatuan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Konsepsi ini kemudian diamini oleh Soekarno dan masih terus dirapal hingga hari ini. Untuk mengenang jasajasanya, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menamakan penghargaan bagi penegak konstitusi sebagai “Anugerah M. Yamin”. Tak hanya itu, namanya juga terserak di berbagai ruas jalan di kota-kota di seluruh Indonesia. Penghargaan yang pernah diraih Muhammad Yamin antara lain sebagai berikut: Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa Tanda penghargaan dari Corps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Darma Corps Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat M. Yamin dianugerahi gelar pahlawanan nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI No. 088/TK/1973.

Oleh : Raafid Herfian & Vania Agatha

R e c h t | 27

TJERITA MAGANG Hai! Kenalin nama gue Andrea Editha Naomi, biasanya dipanggil Dita. Gue mahasiswi semester 4 angkatan 2019. Di kampus, gue mengikuti beberapa organisasi seperti LPKH, TBLC, dan PRESMA. Di LPKH sendiri, gue merupakan anggota dari Divisi Jurnalistik dan Media Kreatif. Di kesempatan kali ini, gue diminta untuk menceritakan pengalaman gue selama magang di semester 4 ini. Sekarang, gue lagi magang di salah satu law firm di Jakarta yaitu O.C. Kaligis & Associates. Gue memulai kegiatan magang di bulan Maret 2021. Pasti kalian bingung, kok gue udah magang padahal masih semester 4? Salah satu alasan terbesar gue mulai magang di semester yang masih awal ini karena gue merasa belajar teori hukum yang cuman diajarkan secara online dan tidak diajarkan secara tatap muka itu tidak cukup untuk bekal gue nanti ketika lulus. Kegiatan gue selama magang kebagi jadi 2, kegiatan di dalam kantor dan di luar kantor. Kegiatan di dalam kantor biasanya gue ikut rapat semisal ketemu klien, lalu gue juga diajarin caranya bikin surat resmi ke petinggi- petinggi negara, gue juga diajarin caranya bikin gugatan, surat somasi, dan masih banyak lagi. Kegiatan gue selama di luar kantor itu ikut ke pengadilan dan mengikuti sidang- sidang dari kasus yang ada. Selama sidang berlangsung, biasanya gue diharuskan untuk membawa catatan untuk mencatat isi sidang tersebut. Menurut gue pribadi, ke pengadilan itu merupakan sebuah kesempatan yang seru banget! Bisa ketemu lawyer- lawyer hebat, bisa liat proses beracara di pengadilan, dan masih banyak lagi. Litigasi sendiri menurut gue masih sedikit peminatnya di kampus. Litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum. Hal yang gue suka ketika mengikuti magang adalah gue bisa banyak belajar praktek persidangan yang belum gue dapat dari kampus. Gue juga bisa mengikuti langsung sidang di pengadilan dan melihat secara langsung, gimana sih proses beracara di pengadilan. Gue juga jadi kenal sama orang- orang kantor yang udah punya banyak pengalaman dan itu bisa gue ambil untuk pembelajaran gue sendiri. Banyak pelajaran juga yang gue dapat di kantor mulai dari etika kerja sampai paper work. Nah, sekarang dukanya magang di law firm kalo dari gue paling kerjanya 9 to 5 jadi kita harus bangun pagi. Terus terkadang kalau ikut sidang di pengadilan tertentu itu rame dan panas tetapi kita harus tetap berpakaian rapi dan sopan yang biasanya itu lengan panjang dan celana panjang, nunggu giliran sidang sambil keringetan. Terakhir, kalau pas kita ada jadwal sidang ternyata berbarengan sama artis yang kasusnya lagi hits, itu bakal banyak banget wartawan yang berebut masuk buat ngeliput sementara pengadilannya ada yang kecil dan sempit. Jadi, menurut gue kalo kata orang magang cuman jadi tukang fotocopy, tukang bikin kopi, itu salah besar. Buat kalian yang lagi ragu- ragu buat magang di law firm, gue saranin gas aja karena pasti kalian ga bakalan nyesel!!!!!

Dibuat Oleh : Andrea Edhita

R e c h t | 28

< RUANG OPINI LPKH

Bagaimana opini kamu tentang perbedaan pendapatan atara laki-laki dan perempuan pada jabatan yang sama ? I.F

Tidak adil apapun gendernya harus diberlakukan secara adil terkecuali salah satu bekerja lebih mksdnya spt lembur. R.P

Tentu tidak wajar karena harus ada equal terhadap gender dalam financial, dll. N.A

biasa saja, semua tergantung usaha dan "usaha" A.H

Pastinya keberatan karena jika memang jumlah pendapatan berbeda antara laki-laki dan perempuan seharusnya dikarenakan kinerja mereka bukan gender mereka. M.I

gajadi masalah karena rezeki sudah ada yang atur oleh yang maha kuasa B.Y

Kesamarataan bukan berarti adil karena lelaki akan memiliki tanggung jawab lebih besar nantinya saat menjadi kepala keluarga

R e c h t | 29

< RUANG OPINI LPKH

Bagaimana opini kamu soal magang secara sukarela atau tidak dibayar? W.E

Magang sukarela baik untuk adanya pengalaman, namun ada baiknya tidak seluruhnya tidak dibayar sama sekali dalam hal uang makan sebab tenaga yang digunakan untuk magang harusnya dibayar A.U

Melanggar HAM. Karena magang secara sukarela tetapi kualifikasinya mintanya macammacam M.O

tidak apa - apa karena kita masih bisa mendapat pengalaman, pengalaman lebih berharga daripada uang :) M.A

Bersadarkan pengalaman saya, hal tersebut baik karena menambah wawasan. Yang salah adalah ketika sudah keluar jalur dari materi perkuliahan di tempat magang. Sama aja kayak kerja tanpa upah. A.J

tergantung dari perusahaan dan individu sendiri, apabila keduanya memperoleh keuntungan yang sama dengan tidak adanya keberatan dari kedua2nya

ya ok sih karena kan tujuannya memang untuk gali ilmu cari ilmu bukan untuk uang

R e c h t | 30

KEGIATAN LPKH SATU BULAN INI MEI 2021

KAJIAN AKTUAL : LARANGAN MUDIK PUTUSKAN SILATURAHMI? BERSAMA DKTJ DKI JAKARTA

Pada hari Jumat 7 Mei 2021, Divisi kajian LPKH Trisakti bekerjasama dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta mengadakan Diskusi Kajian Aktual dengan judul : "Larangan Mudik Putuskan Silaturahmi?" via Instagram Live. Acara yang berlangsung sekitar 30 menit ini membahas tentang kebijakan larangan mudik yang mulai berlaku pada 6 Mei 2021 dengan Narasumber dari acara ini adalah Bapak Haris Muhammadun selaku Ketua Dewan Transportasi Jakarta. LEGAL WRITING CLASS CONSTITUTIONAL DRAFTING

Pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, Divisi Penulisan & Literasi mengadakan Kelas Pelatihan bagi Legal Writing tentang Constitutional Drafting dengan narasumber Bapak Ali Rido S.H., M.H. yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara & Teori Perundang-undangan Universitas Trisakti. Acara ini juga merupakan pelatihan bagi calon delegasi lomba Constitutional Drafting MPR. BUKA BERSAMA

Pada hari selasa 27 April 2021 lalu, telah diadakan Buka Bersama LPKH Trisakti bertempat di Warung Upnormal Fatmawati, Jakarta Selatan. Acara yang dihadiri sekitar 15 orang ini diisi dengan makan bersama dan berbagai games seru yang diadakan oleh Divisi Internal .

R e c h t | 31

BUKA BERSAMA LPKH TRISAKTI

SELASA, 27 APRIL 2021

R e c h t | 32

Jawab pertanyaan berikut bedasarkan artikel-artikel yang ada di majalah ini! 1. Apa jabatan Bu Sharda di FH Trisakti? 2. Bang Andru mendirikan sebuah kantor hukum. Kantor hukum tsb bernama? 3. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, tingkat partisipasi perempuan Indonesia di parlemen adalah ..... persen 4. Apakah orang Indonesia di tahun 2021 diperbolehkan mempunyai budak? Sebutkan dasar hukumnya! 5. Berapa persentase kenaikan angka pengangguran sejak pandemi COVID-19? Berhadiah Rp50.000 OVO/Go-pay bagi 3 orang pemenang

Jawab pertanyaan ini di link berikut :

tinyurl.com/KuisRecht12 R e c h t | 33

BADAN PENGURUS HARIAN LPKH TRISAKTI 2021

R e c h t | 34

RUANG APRESIASI

Staff, BPH, & Divisi Terbaik LPKH Bulan Mei 2021 Divisi Terbaik : Divisi Penulisan & Literasi Ketua: Sabila Ridwan Wakil Ketua: Febrian Duta Anggota: 1. Alessandro Praputranto 2. Arini Pertiwi 3. Janna Shafira 4. Raafid Haidar 5. Vania Agatha 6. Ariyoza Aryaputera B 7. Magdalena Yossi D

BPH Terbaik :

Navyla Widjanarko Ketua Divisi Hubungan Masyarakat

Staff Terbaik :

Divisi Humas : Alvaro Syahputra Divisi Internal : Sherina Putri Amelia Divisi Penulisan : Magdalena Yossi Divisi JurnalMedkraf : Benedicta Gabriella Divisi Penelitian : Maranata Tarigan Divisi Kajian : Bianca Putri Aurelya

R e c h t | 35

Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2021/2022 Ketua: M Pasha Arifin Nusantara Wakil Ketua & Koordinator bidang Organisasi: M Rafee Al-Pasha Koordinator bidang Keilmuan: Garuda Putra Sekretaris Umum 1: Nadia Nursantih Sekretaris Umum 2: Zafira Alaika Putri Bendahara Umum: Farida Mukhilsah Divisi Kajian: Ketua: Fika Ramadhani Wakil Ketua: Andri Suwandi Anggota: 1. M Ilham Rezkianto 2. Bianca Putri Aurelya 3. Nida Rahadatul A 4. Tsalsa Fitriyani Z 5. Cynthia Dewi R 6. M Reza Akbar F

Divisi Internal: Ketua: Rafi Aryo Wakil Ketua: Inayah Nurul A Anggota: 1. Victor Alexander 2. Sherina Putri Amelia 3. Salsabila Putri Ananda 4. Kania Adriani 5. Naufaldi Eka Kurniawan 6. Zefanya Christina 7. Sifra Zifora

Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Sabila Ridwan Wakil Ketua: Febrian Duta Anggota: 1. Alessandro Praputranto 2. Arini Pertiwi 3. Janna Shafira 4. Raafid Haidar 5. Vania Agatha 6. Ariyoza Aryaputera B 7. Magdalena Yossi D

Divisi Penelitian: Ketua: Dewwas Saputra Wakil: Pandya Dimas P Anggota: 1. Maranata Tarigan 2. Cantika Aulia 3. Yashinta Kosmanto 4. Fiona Fatianisa 5. Aura Azzahra 6. Yuna Lintang P

Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Navyla A P Widjanarko Wakil Ketua: Maryzka Hardy Anggota: 1. Alvaro Syahputra 2. Adellia Puan 3. Nely Vigona 4. Berliana Febrianti W 5. Kezia Khatwani 6. Syafira Chaesarina

Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Ignatius Raka R W Wakil Ketua: M Irham DwiPutra Anggota: 1. Andrea Editha 2. Leilani Tertia 3. Jonathan Abel 4. Rezha Willy Putra 5. Rebecca Octania 6. Amethis Shafa 7. Benedicta Gabriella 8. Andi Nadya Mika Putri

R e c h t | 36

Tim Redaksi Majalah Recht Vol. 12 Penanggung Jawab: M Pasha Arifin Nusantara Pemimpin Redaksi : Benedicta Gabriella Yoshinta Tim Penulisan : Sabila Ridwan Febrian Duta Alessandro Praputranto Arini Pertiwi Janna Shafira Raafid Haidar Vania Agatha Ariyoza Aryaputera B Magdalena Yossi D

Tim Editor : Ignatius Raka R W M Irham Dwiputra Andrea Editha Leilani Tertia Jonathan Abel Rezha Willy Putra Rebecca Octania Amethis Shafa Andi Nadya Mika Putri

R e c h t | 37

R e c h t | 38