Ruang Dosen
DR. DRA. HJ. SITI NURBAITI, SH, MH.
Ruang Alumni MARCIA WIBISONO, S.H, M.H, LL.M
Art Perlindungan Data Pribadi Bedah Film
A FEW GOOD MAN
Art Tantangan Pancasila di Era Digital Bedah Buku
PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA (II)
Bedah Film VINCENZO
Open Article
KEBIJAKAN BERBASIS GREEN BUDGETING DAN NONPENAL MELALUI TECHNO PREVENTION UNTUK MEMASTIKAN THE GREATEST HAPPINESS OF THE GREATEST NUMBER PRINCIPLE PADA PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
R e c h t | 01
Bedah Buku
TO KILL A MOCKINGBIRD
Art Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Apakah Sebuah Relevansi
Open Article
TOKOH HUKUM : CORNELIS VAN VELLENHOVEN
Policy Brief
DILEMA PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Tjerita Magang
M PASHA ARIFIN NUSANTARA
Open Article
#HEAROURVOICE KELAS HYBRID HARUS BANGET?
Puisi : Atap Negeri REZHA WILLY PUTRA
Ruang Opini Kegiatan LPKH
BULAN JUNI 2021
R e c h t | 02
KATA KITA Salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kami tim LPKH dapat menyelesaikan majalah Recht yang ke dua belas ini. Saya sangat berterima kasih kepada para anggtoa redaksi yang masih semangat dan mau meluangkan waktunya untuk mencurahkan ide-idenya dan pemikirannya , meskipun masih dalam kondisi pandemi ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita, dari para kepada jajaran dekanat, alumni-alumni, serta rekan-rekan ormawa yang selalu memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif LPKH, semoga dukungan tersebut dapat menjadi bahan bakar kami untuk terus memberikan karya-karya terbaik serta memberikan kontribusi positf bagi kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan FH Universitas Trisakti. Kita sebagai manusia tak mungkin luput dari kesalahan. Maka dari itu mungkin masih banyak adanya kesalahan dan kekurangan dari majalah Recht ini. Maka dari itu, jika adanya kritik,saran ataupun masukan akan sangat berarti bagi kami untuk kedepannya dalam pembuatan majalah selanjutnya. Dalam majalah edisi ke tiga belas ini artikel-artikel yang akan kami bahas akan seputar tentang perlindungan data pribadi dan peranan pancasila di era zaman sekarang ini, serta info lainnya yang diharapkan akan menambah wawasan dari membaca majalah ini. Tim redaksi juga mengharapkan dari diterbitkannya majalah Recht ini dapat menumbuhkan kembali budaya literasi serta menumbuhkan pemikiran yang kritis terhadap persoal sosial yang sering terjadi dilihat dari sisi hukum. Salam LPKH, Benedicta Gabriella Yoshinta Pemimpin Redaksi Majalah Recht R e c h t | 03
RUANG DOSEN
Ruang Dosen
DR. DRA. HJ. SITI NURBAITI, SH, MH. Oleh : Divisi Hubungan Masyarakat
Bu Siti Nurbaiti yang biasa dikenal sebagai Ibu Betty merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ibu Betty memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ditahun 1982 dan lulus ditahun 1986, dan Fakultas Sastra jurusan Arkeologi di Universitas Indonesia ditahun 1983 dan lulus tahun1987 dengan waktu 4 tahun. Setelah mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Trisakti, beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata Dua (S2) di Universitas Tarumanegara dan mendapatkan gelar Magister Hukum. Dan tiga tahun kemudian beliau melanjutkan Pendidikan S3 di Universitas Trisakti untuk mendapatkan gelar Doktor.
Setelah Ibu Betty menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Beliau mendapatkan tawaran untuk menjadi tenaga pengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dan ini merupakan suatu rezeki bagi beliau karena hal tersebut merupakan passion beliau untuk mengajar dan berbagi ilmu. Ia merasa menjadi lawyer atau menekuni karier yang berhubungan dengan legal career bukanlah passionnya. Beliau juga baru saja dilantik menjadi Dekan di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti pada tanggal 20 Mei 2021. Sebagai Dekan Baru di Fakultas Hukum, beliau masih melakukan banyak penelusuran terhadap apa yang harus di kembangkan dalam Fakultas Hukum dan membenahi tatanan sistem kerja dalam Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. Sebagai seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Ibu Betty berpesan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk : “Jangan pernah merasa malu, takut, atau merasa bersalah dalam proses belajar, karena seorang Dosen pun juga tidak mungkin tidak punya salah” Dan beliau berpesan bahwa yang harus dimiliki dari mahasiswa Fakultas Hukum adalah untuk dapat bersaing didunia saat ini adalah mahasiswa harus memiliki tekad yang bulat dan niat untuk membangun dirinya sendiri untuk memotivasi diri sendiri melawan dunia.
R e c h t | 04
RUANG ALUMNI
MARCIA WIBISONO, S.H, M.H, LL.M Oleh : Divisi Hubungan Masyarakat
Bu Marcia Wibisono yang biasa dipanggil Ibu Marcia merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Beliau memulai pendidikannya di Kampus Trisakti ditahun 1997 dan lulus ditahun 2001 dengan waktu 3,5 tahun dengan gelar Sarjana Hukum. Setelah mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Trisakti, beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 di Universitas Indonesia dan mendaptkan gelar Magister Hukum. 5 Tahun kemudian beliau melanjutkan Pendidikan S3 di University of Melbourne mendapatkan gelar LLM di Melbourne (Master). Beliau tidak pernah mengikuti organisasi/senat sewaktu menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dikarenakan pada saat itu beliau tidak terlalu minat untuk aktif di dalam kampus, Ibu Marcia memiliki prinsip untuk bisa cepat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum nya di Universitas Trisakti dan beliau tidak begitu aktif dalam aktivitas diluar kampus karena hanya ingin memfokuskan pada kegiatan perkuliahan saja. Karena beliau memiliki tekad serta ambisius untuk bisa menjadi Lawyer dan bekerja di kantor Law Firm nantinya, karena semasa kecilnya beliau terinsipirasi dari film-film yang bertemakan seorang Lawyer. Setelah Ibu Marcia menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, beliau bekerja di Lawfirm OC Kaligis sambil menempuh Pendidikan S2 nya di Universitas Indonesia dan mengambil kuliah sore, dan saat paginya beliau gunakan untuk berkerja terlebih dahulu. Selain itu Ibu Marcia memiliki banyak pengalaman dalam mengikuti beberapa kasus dan sidang yang besar pada saat bekerja di Lawfirm OC Kaligis yang memudahkan Ibu Marcia mendapatkan pekerjaan dari pengalamannya tersebut. Tak lama setelah itu, beliau berpindah kerja ke salah satu Company, dan juga ditawarkan oleh Ayahnya untuk melanjutkan Pendidikan di S3 di University Of Melbourne. Pada saat beliau menempuh Pendidikan S3 di University Of Melbourne, ia mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus untuk menjadi Research Assistant Professor. Namun pada saat itu juga, beliau merasakan struggle serta perbedaan yang sangat jauh dalam sistem pembelajaran di Melbourne dengan Sistem Pendidikan di Indonesia, yaitu dalam Bahasa, Tata Letak Kelas serta dalam membuat Tugas Paper yang tidak diperbolehkan untuk Plagiarisme sedikit pun. Setelah Ibu Marcia menyelesaikan Pendidikan S3 nya di University Of Melbourne, Ibu Marcia Kembali ke Indonesia dan fokus meng-apply ke beberapa Kantor Law Firm, dan kariernya dimulai di Kantor Hanafiah Ponggawa & Partners Law Firm sebagai Litigator Lawyer untuk mengurus perkara-perkara Litigasi. Di tengah perjalanannya, beliau juga ditawarkan oleh atasannya untuk mempelajari Corporate Case. Sejak beliau belajar menjadi Corporate Lawyer, ia memegang banyak Corporate Case dan sidang-sidang Polisi di Kantor Hanafiah Ponggawa & Partners Law Firm.
R e c h t | 05
RUANG ALUMNI
Lalu, setelah 5 tahun bekerja di Hanafiah Ponggawa & Partners Law Firm, beliau dikaruniai buah hati dan disaat itu beliau bertekad untuk membuat Kantor Law Firmnya sendiri dengan kedua temannya. Selama 2 tahun penuh perjuangan untuk membuat Kantor Law Firm sendiri, beliau berhasil mendirikan Law Firm bernama, Law Firm Yang & Co dan ia menjabat sebagai Founder dan Partners dan Managing Partner. Menurutnya, Achievement terbesar bagi Law Firm Yang & Co adalah dapat mempertahankan Kantor Yang & Co selama 1 dekade. Sebagai seorang Alumni sekaligus Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Ibu Marcia berpesan kepada adik-adik Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti bahwa : “Jangan melihat Kompetisi sebagai ajang untuk membuat percaya diri Anda menurun. Kompetisi harus dilihat dari prespektif yang baik, Jangan pernah merasa terintimidasi dengan Kompetisi” Kesan dan pesan kepada adik-adik mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti bagi mahasiswa yang akan menjadi Sarjana Hukum adalah : “Mahasiswa Hukum harus memiliki pola pikir yang kreatif dan kritis yang dibalut dengan communication skill yang baik, Karena itu lah yang membuat kita menjadi Lawyer yang hebat.”
R e c h t | 06
ARTIKEL
PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI Ditulis Oleh : Janna Safira, Alessandro Praputranto, Vania Agata, Arini Pertiwi
Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakanproses.Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Meski sudah diatur dalam Permen no 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, tidak sedikit peristiwa dimana terjadinya penjualan data pribadi tanpa sepengetahuan pihak pemilik data pribadinya tersebut. Pasalnya hal ini dikarenakan mudahnya data-data ini untuk diakses dan diretas, perlindungan untuk data pribadi belum dapat dikatakan memenuhi hak pemilik data pribadi yaitu kerahasiaan data miliknya. Beberapa kasus kebocoran data pribadi antara lain: 1. Tokopedia Pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopeda dikabarkan dijual di situs gelap (dark web). 2. Bhinneka.com Sekelompok peretas dengan nama ShinyHunters mengklaim telah menjual 1,2 juta data pelanggan Bhinneka.com. 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Peningkatan penggunaan internet di masa pandemi juga menimbulkan resiko-resiko yang harus dicegah. Resiko yang dialami oleh masyarakat paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Beberapa kasus bocornya data pribadi pernah terjadi di Indonesia merupakan contoh tidak terpenuhinya hak masyarakat atas perlindungan data pribadi. Bahkan, beberapa lembaga/institusi internasional mengeluarkan regulasi terkait PDP-seperti pasal 17 ICCPR dan GDPR- yang menjadi rujukan aturan bagi banyak negara. Jika merujuk pada peraturan yang ada, permen belum menjadi solusi konkrit untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Perlindungan data pribadi memang diatur pada pasal 1 angka 6, pasal 84, dan pasal 86 UU Republik Indonesia NO. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi Definisi, penjelasan, serta aturan yang dituangkan dalam UU tersebut belum memenuhi kebutuhan PDP di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan digital di era pandemi, diperlukan regulasi yang mengatur PDP masyarakat dalam ruang digital secara konkit.
R e c h t | 07
Solusi dari masalah tersebut diatur dalam Undang-Undang Data Pribadi (UU PDP) walau aturan ini masih dalam pembahasan pemerintah dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tentu kemudian menjadi urgensi bersama mengingat terdapat kurang lebih 270 juta data penduduk yang perlu dilindungi. Selain itu, tujuan utama UU ini adalah untuk melindungi hak warga terkait data pribadi mengingat sudah maraknya kasus kebocoran data pribadi, baik di e-commerce yang masih merintis, maupun e-commerce dengan jangkauan pengguna yang sudah banyak.
E-commerce hendaknya memungkinkan setiap warga dapat mengetahui tujuan dikumpulkannya data di perusahaan e-commerce. Dengan diaturnya hal tersebut, tentu warga dapat memiliki pilihan untuk dapat membagikan data pribadi yang dapat dilihat oleh pengguna lainnya, membagikan namun tidak dapat dilihat oleh pengguna lainnya, atau menolak membagikan data pribadinya. Setiap warga juga berhak untuk meminta perusahaan ecommerce untuk menghapus data pribadi yang sudah diberikan. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut tentu warga sebagai pengguna e-commerce akan merasa terlindungi terhadap data pribadi yang dibagikan. Selain diperlukan penegasan melalui aturan yang yang perlu segera disahkan oleh pemerintah, hendaknya para pengguna e-commerce membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu sebelum membagikan data pribadinya. Dalam syarat dan ketentuan ini harus memuat hal-hal apa saja yang digunakan oleh perusahaan dari data pribadi yang diberikan, seperti untuk memudahkan perusahaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan juga harus memastikan bahwa dilindunginya data pribadi yang diberikan konsumen apabila adanya sengketa dengan perusahaan besar. Perusahaan memastikan untuk tidak akan merugikan konsumen dalam hal sengketa tersebut. Dengan demikian, dalam melindungi data pribadi perlu adanya kerjasama antar para pihak, baik melalui aturan dari pemerintah, perusahaan ecommerce, maupun warga sebagai konsumen dari perusahaan ecommerce.
R e c h t | 08
BEDAH FILM
A Few Good Men “I Want the Truth!” - Lt. Daniel Kaffee Cerita ini dimulai ketika prajurit junior angkatan Laut Amerika Serikat yaitu William Santiago dibunuh oleh dua orang prajurit senior yaitu Dawson dan Downey. Setelah kejadian itu, Dawson dan Downey didakwa atas pembunuhan yang dilakukannya. Namun, mereka bersikeras tidak merasa sepenuhnya bersalah, karena hanya menjalankan perintah dari atasannya yaitu Letnan Kendrick (Komandan Peleton). Kendrick pun mendapat perintah dari atasannya yakni Kolonel Jessup untuk memberikan Red Code (Kode Merah/ Hukuman di luar peraturan) kepada Santiago. Pada saat itu Dawson dan Downey tidak dapat menolak karena mereka menganut taat prinsip “Unit, Corps, God, Country” (Kesatuan, Korps, Tuhan, Negara). Jadi mereka harus loyal terhadap keempat prinsip tersebut. Kasus ini diberikan kepada Daniel Kaffee (Tom Cruise) yang merupakan lulusan Harvard University yang baru 9 bulan menjadi angkatan Laut AS. Kaffee dibantu oleh dua temannya yaitu JoAnne Galloway dan Sam Weinberg. Masalahnya adalah, bukti yang dimiliki Kaffee sangat lemah. Ia hampir putus asa dengan kasus yang ditanganinya akan kalah. Peran Anne dan Sam sangat penting karena mereka yang memberikan semangat kepada Kaffee dengan cara mendatangkan Kolonel Jessup sebagai saksi di persidangan. Dengan trik kemampuan bertanya yang cerdik dan hebat, pada sidang terakhir Kaffe berhasil membuat Kolonel Jessup mengaku bahwa ialah yang telah memerintahkan "Kode Merah" dan menghilangkan nyawa Prajurit Santiago. Dengan demikian, ditangkaplah Kolonel Jessup sebagai terdakwa. Dawson dan Downey dibebaskan dari dakwaan pembunuhan. Namun, keduanya dipecat dari Marinir karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Di akhir film, ada kalimat menyentuh yang diucapkan Letnan Daniel Kaffee kepada Dawson. "Kau tak butuh pangkat untuk memperoleh kehormatan,” kata Kaffee. Film ini menanamkan prinsip-prinsip kehidupan. Yakni, pentingnya mendahulukan Tuhan di atas yang lain, bukan kesatuan, korps, ataupun negara. Juga kehormatan yang tidak didapat dari pangkat atau jabatan, tetapi sikap teguh dalam memegang kebenaran.
Ditulis Oleh : R Haidar
R e c h t | 09
TANTANGAN
PANCASILA DI ERA DIGITAL 1 Juni 1945 adalah tanggal bersejarah dimana pertama kalinya Soekarno mengumumkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itulah tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesiaomemiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan,persatuan,kerakyatan dan keadilan akan menciptakan kesejahteraan apabila diterapkan dalam bermasyarakat terutama di era digital. Pada saat ini kita tidak terlepas dari era digital yang d sihadapkan pandemi seperti ini, Perkembangan teknologi memunculkan tantangan serta peluang bagi bangsa kita. Misalnya, yang pertama banyaknya berita palsu yang cenderung fitnah dan tidak berdasar, sehingga masyarakat sangat rentan menjadi korban. Kemudahan akses untuk menyebar dan mendapatkan informasi melalui internet. Hal tersebutlah yang seringkali membuat perselisihan yang berujung ke ranah hukum. Dengan kemudahan akses tersebut, banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita tidak sesuai fakta maupun berkomentar dengan ujaran kebencian yang diluar batas . Kedua, tingkat kontestasi yang sangat tinggi ditingkat nasional dan internasional karena di era digital dunia ini menjadi satu, misalnya dalam memperebutkan suatu pekerjaan atau posisi generasi Indonesia saat ini berkontestasi dengan generasi di seluruh dunia sehingga tingkat kontestasinya lebih tinggi dan berat. Ketiga, munculnya ketimpangan sosial dimana jurang antara si miskin dan si kaya sangat besar dikarenakan setiap individu bebas mengembangkan dirinya, ada individu yang berhasil ada pula individu yang gagal, individu
Oleh : Sabila Ridwan & Febrian Duta
yang gagal inilah yang lebih banyak sehingga timbulah ketimpangan sosial. Keempat muncul doktrin-doktrin ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila melalui internet, hal tersebut memiliki pengaruh sangat besar terhadap perpecahan bangsa yang menjadi tantangan besar bagi Pancasila. Contoh kasus penyebaran berita yang memicu konflik di Indonesia adalah informasi terkait pilpres 2019, terdapat banyak informasi palsu yang mengandung unsur hinaan dan provokasi, akibatnya terjadi perpecah belahan antara dua kubu di Indonesia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai persatuan yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Banyak juga contoh kasus lain yang menimbulkan perpecahan bangsa, seperti ujaran kebencian atau konten yang terkesan mengadu domba antara agama satu dan agama yang lainnya karena sebagaimana yang kita semua ketahui agama merupakan salah satu topik yang bersifat sensitif di Indonesia yang terdiri atas berbagai macam agama sebagaimana terdapat dalam nilai ketuhanan Pancasila.
Sebagai generasi muda, kita harus memahami perubahan digital yang akan selalu beriringan seiring perkembangan zaman. Generasi tua pun dituntut untuk mengerti teknologi digital pada saat ini.
Re c h t | 10
Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia, memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman diera digital bagi generasi muda dan tua. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat tentu akan mencegah hal-hal negatif yang marak terjadi di era digital. Karena dengan tertanamnya ideologi Pancasila di masyarakat, dapat menimbulkan rasa toleransi dan cinta tanah air. Kemudahan akses internet juga menyebabkan internet dapat diakses oleh segala kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak dibawah umur, maka akan sangat beresiko apabila informasi-informasi dalam internet tidak disaring terlebih dahulu. Informasi mengandung unsur provokasi beresiko mengakibatkan lunturnya jiwa nasionalisme bagi anak-anak dibawah umur yang sudah pintar mengakses internet.
Kemudahan akses internet pada saat ini, memberikan peluang yang sangat baik apabila dimanfaatkan dengan memberikan edukasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia melalui sosial media dan sarana lainnya yang lebih menarik.
Oleh : Sabila Ridwan & Febrian Duta
Dimana pada sila pertama yaitu ketuhanan, dengan mengedukasi mengenai pengetahuan dan berbagai cerita mengenai agama yang diakui di Indonesia serta toleransi beragama . Pada sila kedua yaitu kemanusiaan dimana memberikan informasi terkait peristiwaperistiwa kemanusiaan dan sukarelawan. Pada silakan ke tiga yaitu Nilai persatuan, memberikan edukasi mengenai sejarah/macam-macam kebudayaan di Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedukasi mengenai pentingnya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai keadilan, memberikan informasi mengenai kasus-kasus yang mengandung unsur ketidak adilan agar masyarakat lebih peduli terhadap keadilan di Indonesia. Jika kita berpedoman dan mengamalkan nilainilai yang terkandung dalam pancasila, maka kita tidak akan terpengaruh hal- hal yang buruk dan bisa memanfaatkan peluang serta memenuhi tantangan di era digital saat ini.
Re c h t | 11
BEDAH BUKU
PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA (JILID II) OLEH PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Buku dengan judul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II) ini tidak diperuntukkan diperjualbelikan. Buku ini mengkaji Hukum Tata Negara secara luas dan mendalam, pasca perubahan UUD 1945. Buku ini ditulis berdasarkan perspektif keilmuan yang merupakan sublimasi dari pengalaman berbagai negara sebagai kerangka dan alternatif pilihan pelaksanaan normanorma dasar dalam UUD 1945. Kelebihan dari buku ini adalah menjelaskan tiap-tiap poin penting dalam Hukum Tata Negara secara mendasar dan mudah dimengerti bagi orangorang yang baru mulai mempelajari Hukum Tata Negara. Secara keseluruhan, buku ini mampu memberikan informasi dan wawasan tentang huku tata negara di Indonesia. Semua wawasan mengenai dasar-dasar ilmu hukum tata negara terdapat pada buku ini. Dan juga diuraikan dengan cukup jelas. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan latar belakang hukum tata negara dan diakhiri dengan partai politik dan pemilihan umum. Namun buku ini juga memiliki kekurangan seperti salah ketik dan juga salah ejaan. Buku ini sangat baik untuk direkomendasikan kepada mahasiswa baru, sebab buku ini dijelaskan mendetail cukup untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana dasar terkait konsep tentang hukum tata negara pada umumnya.
Ditulis Oleh : Vania Aghata
R e c h t | 12
BEDAH fILM
VINCENZO Series drama korea dengan judul Vincenzo merupakan salah satu series yang mengangkat unsur hukum sekaligus mafia didalamnya. Series ini termasuk ke dalam genre komedi hitam dan sudah ditayangkan melalui channel TvN dan juga Netflix sejak 20 Februari 2021. Peran Vincenzo dalam drama ini adalah sebagai seorang consigliere dari keluarga mafia Fabio di Italia sekaligus pengacara menjadikan series ini banyak tersangkut paut dengan hukum. Saat Fabio meninggal dan penerus keluarga Fabio ingin membunuhnya, Vincenzo pergi ke Korea untuk menyelesaikan permasalahannya dengan timbunan emas yang berada dibawah Geumga Plaza. Dalam menjalankan pekerjaannya, Vincenzo jadi turut serta membantu Hong Cha Young yang mana seorang pengacara. Saat menjalankan rencananya, ada pihak Babel yang terus menerus ingin menggagalkannya. Sehingga menjadikan Vincenzo geram dan melawan kembali dibalik hukum Korea. Bedah episode 16 Pada permulaan episode ini, Vincenzo dijebak oleh pihak Babel yaitu Jun Woo dengan membuat keadaan seolah Vincenzo telah membunuh Pak Oh seorang CEO dari penerbitan harian Daechan dan kemudian ditangkap oleh pihak polisi. Dalam hal ini pihak babel telah melaksanakan pelanggaran pidana yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jika dibahas menggunakan hukum Indonesia. Kemudian berkat banyaknya barang bukti dari peristiwa ini merupakan hal yang disengajakan agar terjadinya kesalah pahaman, Hong Cha Young berhasil melepaskan Vincenzo dari tuduhan tersebut. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu: a. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; ledakan. b. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; c. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Yaitu barang bukti berupa mobil yang digunakan oleh para pembunuh bayaran, telepon genggam yang digunakan untuk membuat laporan palsu ke polisi, kereta dorong didalam mobil tersangka yang memudahkan untuk memindahkan jenazah, senjata pembunuhan dan bercak darah Pak Oh yang terdapat di dalam mobil tersangka. Serta bukti berupa video rekaman dari dashboard mobil tersangka untuk melihat kemana dan berhenti di mana mobil tersebut.
Ditulis Oleh : Vania Agatha
R e c h t | 13
Yaitu barang bukti berupa mobil yang digunakan oleh para pembunuh bayaran, telepon genggam yang digunakan untuk membuat laporan palsu ke polisi, kereta dorong didalam mobil tersangka yang memudahkan untuk memindahkan jenazah, senjata pembunuhan dan bercak darah Pak Oh yang terdapat di dalam mobil tersangka. Serta bukti berupa video rekaman dari dashboard mobil tersangka untuk melihat kemana dan berhenti di mana mobil tersebut.
Geram karena rencananya digagalkan, Jun Woo pihak Babel melancarkan aksinya yang lain untuk membunuh Vincenzo. Ia mengirimkan petugas cek gas palsu untuk membocorkan gas pada Geumga Plaza dan meletakkan bom waktu disebelah gas tersebut. Jang Han Seo yang mengetahui rencana tersebut segera memanggilkan pihak pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Sehingga Geumga Plaza tidak meledak karena kebocoran gas. Hal yang dilakukan Jun Woo dapat dikenakan pasal Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perusakan Barang. Pasal 1 (5) UU no 5 tahun 2018 Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
Ditulis Oleh : Vania Agatha
R e c h t | 14
OPEN ARTICLE
KEBIJAKAN BERBASIS GREEN BUDGETING DAN NONPENAL MELALUI TECHNO PREVENTION UNTUK MEMASTIKAN
THE GREATEST HAPPINESS OF THE GREATEST NUMBER PRINCIPLE PADA PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Oleh : Ahmad Sabirin
Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian Barat dan Timur seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan (New.okezone.com, diakses pada 16 Mei 2021). Maraknya kegiatan usaha di bidang pertambangan tersebut, tentunya memiliki implikasi terhadap masyarakat sekitarnya. Implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi/akibat positif yaitu terbukanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat yang baik, meningkatnya pendapatan daerah. Beberapa Implikasi negatif pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu berkurangnya kebun-kebun masyarakat yang berada di area pertambangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kalimat konstitusi tersebut telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu ‘dikuasai negara’ untuk ‘kemakmuran rakyat'. Kedua prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menuju pembangunan berkelanjutan dalam bidang pertambangan.
Tentunya menjadi mustahil jika pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mengabaikan lingkungan, karena keduanya mengandung keterikatan prinsip. Menurut Meinhard Schroder, Pembangunan berkelanjutan tidak sekedar kepentingan perlindungan lingkungan, tetapi juga bagaimana menyusun kebijakan lingkungan sebaik mungkin sebagai bagian integral dalam proses pembangunan nasional (Meinhard Schroder, 1996).
R e c h t | 15
OPEN ARTICLE
Menelisik, demi menjawab permasalahan-permasalahan tersebut ada dua hal yang ingin penulis tawarkan sebagai solusinya, yakni; kebijakan yang berbasis green budgeting dan nonpenal melalui techno prevention, dua hal ini untuk memastikan the gretest happiness of the greatest number principle dalam penegakan hukum pertambangan yang adil dan sejahterah.
Pertama, membahas hal yang berkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan, meminjam perkataan Jimmly Asshiddiqie tentang gagasan pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan bahkan konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagai ekokrasi (ecocracy) (Jimmly Asshiddiqie, 2009). Sungguh demikian, anggaran pembangunan seringkali berorientasi pada pembangunan fisik, yang terkadang justru mengabaikan lingkungan. Mari kita renungkan bersama, berapakah anggaran rumah tangga, anggaran perusahaan dan anggaran pemerintah daerah dan pusat untuk pelestarian lingkungan? Green Budgeting yang menjadi konsekuensi logis untuk diimplementasikan. Green Legislation tanpa dukungan Green Budgeting akan sulit mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Selama ini, Green Budgeting dalam APBN maupun APBD belum menjadi prioritas.
R e c h t | 16
BEDAH BUKU
BY HARPER LEE
To Kill a Mockingbird merupakan sebuah novel garapan Harper Lee yang dibuat sedemikian indah sehingga menyentuh hati para pembacanya. Kebaikan dan kekejaman, kebahagiaan dan penderitaan, serta kebenaran dan kedustaan semua unsur - unsur kemanusiaan menjadi satu dalam novel klasik ini. Novel ini menjulang kesuksesan pada awal terbit tahun 1960 dengan mendapat penghargaan dari Pulitzer Prize for Fiction pada tahun 1961 yang hingga sekarang masih relevan untuk dibaca, walau ditulis pada era 20-an. Novel ini mengambil cerita dari sudut pandang anak berumur 6 tahun, Jean Louis Finch atau yang biasa disapa Scout, anak bungsu dari Atticus Finch yang diajarkan oleh ayahnya akan cinta, kebenaran, serta keadilan. Bagian awal dari novel ini membawa pembaca untuk mengenal lebih dalam keluarga Finch yang beranggotakan Atticus sebagai seorang ayah, Jem Finch sebagai anak sulung, dan narator dari novel ini Jean Finch. Pembaca juga dibawa untuk ikut merasakan suasana di Maycomb County, Alabama sebagai latar tempat yang diangkat pada novel ini. Konflik kemudian mulai muncul di bagian tengah novel ketika Atticus menerima seorang klien berkulit hitam, Tom Robinson, atas tuduhan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang gadis berkulit putih. Hal ini menyebabkan Jem dan Jean ikut mendapat hinaan dari warga kota yang menyebut ayahnya sebagai “nigger-lover”. Kendati demikian, Atticus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak tersinggung, melainkan harus mengasihi orang-orang yang memperlakukannya seperti itu. Klimaks dari cerita ini muncul pada saat persidangan dimana Atticus sebagai pengacara berupaya untuk memenangkan persidangan agar Tom Robinson dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Namun, hukum tidak tertulis yang berlaku akibat politik Apartheid adalah “Jika orang kulit putih bermasalah dengan orang kulit hitam, maka orang kulit hitam-lah yang salah.” Novel ini mengandung banyak sekali pesan moral. Bagaimana sikap seorang pengacara dalam upayanya menegakkan keadilan serta membela kebenaran atas nama kemanusiaan dan bagaimana seorang ayah sekaligus pengacara mengajarkan kebaikan kepada anakanaknya ditengah rasisme yang ada kala itu. Tidak heran apabila novel yang ditulis pada era 20-an ini masih menjadi novel yang masih mendapat banyak sekali pujian. Kekurangan dari novel ini adalah banyak kata-kata yang menggunakan south american slang sehingga pembaca akan merasa kebingungan dengan maksud yang ada pada novel tersebut. Selain itu, bagian awal cerita terasa monoton karena konflik baru dimunculkan pada pertengahan bagian novel.
Oleh : Janna Shafira W.A
R e c h t | 17
PANCASILA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : APAKAH SEBUAH RELEVANSI?
Kenalan Dulu Yuk! Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Aksi yang diresmikan pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini memiliki 17 tujuan utama untuk 15 tahun ke depan. Tujuan tersebut antara lain : - Tanpa Kemiskinan - Tanpa Kelaparan - Kehidupan Sehat - Pendidikan Berkualitas - Kesetaraan Gender - Air Bersih dan Sanitasi Layak - Energi Bersih dan Terjangkau - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur - Berkurangnya Kesenjangan - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab - Penanganan Perubahan Iklim - Ekosistem Lautan - Ekosistem Daratan - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pancasila, berkenaan dengan Pancasila. Tentu satu kata yang terlintas dalam benak Kita ketika mendengar kata “Pancasila” adalah “Ideologi”. Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religious yang digunakan oleh setiap insan bangsa Indonesia.
Hal itu memberikan makna bahwa setiap nilainilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilainilai tersebut juga turut memberikan kita arah dan tujuan untuk menggapai cita-cita bersama yaitu kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kenyataan Tantangan Besar “Ada tantangan yang harus dihadapi. perjuangan yang harus dimenangkan”
Ada
Hari ini, sudah 76 tahun Pancasila menjadi motor dalam bernegara dan bermasyarakat. Namun, Kita masih seolah berperang dengan diri sendiri. Pemerataan yang belum maksimal, keadilan yang belum menjangkau seluruh warga negara, sistem pendidikan yang terus berubah, dan Korupsi. Kenyataan besar tersebut menyadarkan kita bahwa beban menggapai Indonesia Emas 2045 adalah pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Harus ada kesinambungan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kesinambungan itulah yang harus sama-sama Kita perjuangkan. Semangat Pancasila harus terus hadir disetiap sendi kehidupan. Kehadiran Suistanable Development Goals Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia juga dituntut untuk mendukung dan melasanakan prinsip-prinsip global, salah satunya SDGs.
Oleh : Raafid Hidar, Ariyoza Aryaputera, Magdalena Yossi
R e c h t | 18
Kehadiran Suistanable Development Goals Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia juga dituntut untuk mendukung dan melasanakan prinsip-prinsip global, salah satunya SDGs.
Pancasila selalu menyesuaikan diri dengan zaman, permasalahan, dan peradaban. Momentum Meningkatkan Semangat Pancasila
Ada tiga fokus Penulis dalam SDGs, yaitu : - Tanpa Kemiskinan - Pendidikan Berkualitas - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Ketiga hal tersebut erat kaitannya dengan nilainilai Pancasila yang mana founding fathers Indonesia telah memikirkan itu sejak dahulu. Lalu, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah Apa hubungan antara Pancasila yang sudah ada sejak dahulu dengan SDGs yang baru diresmikan pada tahun 2016. Bukti Bahwa Pancasila Bersifat Universal
Tanggal 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila yang menjadi momentum Kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga solidaritas dan tumbuh dalam damainya keberagaman. Semangat itu harus terus hidup dalam kehidupan Kita. Karena Bangsa yang besar ini telah melayari pelbagai zaman dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpegangan pada nilai-nilai itu pula, dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati tantangan-tantangan yang ada dan memenangkan perjuangan tersebut.
Nilai-nilai Pancasila bersifat universal bahkan negara-negara lain ikut mempraktikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga, pada dimensi tatanan global, Pancasila sesungguhnya dapat diandalkan. Terlepas dari SDGs melihat nilai-nilai Pancasila atau tidak, masyarakat Indonesia sudah seharusnya sadar bahwa Implementasi Pancasila sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan pengaruh asing.
Oleh : Raafid Hidar, Ariyoza Aryaputera, Magdalena Yossi
R e c h t | 19
OPEN ARTICLE
Cornelis Van Vollenhoven Oleh : Eric Joses Sulaiman
Tidak hanya Douwes Dekker warga Belanda yang menjadi pembela bangsa Indonesia dibawah penjajahan Belanda. Ada juga Cornelis Van Vollenhoven seorang pejuang yang kurang “eksis” bagi sebagian orang. Mendapat predikat sebagai “Bapak Hukum Adat Indonesia” Apa saja jasa yang sudah diberikan oleh Van Vollenhoven? Cornelis Van Vollenhoven lahir 8 Mei 1874 di Dodrecht, Belanda. Sudah memilki minat di bidang hukum sejak muda, yaitu pada umur 17 tahun masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Leiden dan mendapat gelar pertamanya pada umur 21 tahun sebgai Master’s in Law (Mr). Lalu megambil kuliah bahasa semit dan lulus pada tahun 1894. Tidak sampai disitu Van Vollenhoven mengambil jurusan Ilmu Politik yang diselsaikan pada tahun 1897. Melanjutkan kuliah doktoral dalam bidang hukum dan politik yang lulus dengan kategori cumlaude dengan tesis Omtrek en inhoud van het internationale recht (Scope and content of international law) dan lulus pada umur 24 tahun. Setelah menyelsaikan pendidikanya dia bekerja menjadi asisten pribadi Jacob Theodoor Cremer seorang pejabat perindustrian dan menteri urusan kolonial. Pada tahun 1901 Van Vollenhoven menjadi Profesor Hukum Adat Hindia Belanda dari Universitas Leiden. Karirnya dibidang pendidikan terus menanjak hingga pada usia 27 tahun VanVollenhoven diangkat menjadi guru besar Hukum Konstitusi dan Administrasi Daerah-daerah Seberang Lautan Belanda serta Hukum Adat Hindia Belanda di Universitas Leiden. Pada tahun 1848 Pemerintah kolonial Belanda menetapkan Undang-undang Baru (Nieuwe Wetgeving) yang berlaku juga bagi seluruh koloni kerjaan diseberang lautan sekalipun, tak terkecuali Hindia Belanda. Namun di Hindia Belanda pada kenyatannya Undang-undang tersebut tidak digunakan oleh seluruh masyrakat melainkan hanya pada masyrakat Eropa saja. Untuk masyarakat Bumiputera tetap menggunakan peraturan hukum adat masing masing. Penggunaan hukum adat yang dipegang teguh oleh masysrakat Bumiputera ini yang memicu para akademisi Belanda ingin mempelajari sistem hukum adat di Indonesia. Banyak pihak yang berusaha mempelajarinya seperti Pemerintah Kolonial yang menaruh perhatian pada hukum adat yang berkaitan dengan agraria, organisasi Zending yang mempelajri hukum adat berkaitan dengan hukum waris dan keluarga, G.A. Wilken yang menyelidi hukum Islam, F.A. Liefrinck yang mempelajari aturan-aturan kerajaan dan komunitas subak di Bali dan Lombok
R e c h t | 20
OPEN ARTICLE
Dalam masa terebut belum muncul istilah “hukum adat” sampai diperkenalkan oleh Snouck Hugronje dalam hasil penelitannya tentang hukum adat masyrakat aceh yaitu de atjehers pada 1893. Hukum Adat sebagai Ilmu yang berisit peraturan secara komprhensif dan sistematis baru dikenal setelah diajarkan oleh Van Vollenhoven di Universitas Leiden. Hingga Van Vollenhoven dan Snouck Hugronje mendirikan Fakultas Hukum Adat Hindia Belanda yang terpisah dari Fakultas hukum di Universitas Leiden Predikat Van Vollenhoven sebagai “Bapak Hukum Adat Indonesia” baru terlihat sejak tahun 1906 disaat menerbitkan jilid pertama het adat recht van nederlandsh-Indie. Buku itulah yang mengenalkan 19 lingkungan hukum adat yang berlaku di Hindia Belanda. Melalui buku itu pula dia ingin menghapus pandangan buruk bahwa masyrakat di Hindia Belanda tidak mengenal hukum formal. Perbuatan yang dilakukan Van Vollenhoven juga didorong semangat adanya politik etis yang diusulkan Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft pada tahun 1901 yang berisi tindakan balas budi pada Hindia Belanda atas jasa yang sudah diberikan kepada kerajaan Belanda. Pada saat Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) terbit tahun 1914 Pemerintahan kolonial Belanda memilki kebijakan untuk menghapus Hukum Adat yang ada dan menggantikannya dengan peraturan yang sudah terkodifikasi tersebut bagi seluruh penduduk di Hindia Belanda tanpa terkecuali. Disaat itulah Van Vollenhoven melakukan pembelaan terhadap Hukum Adat dengan menerbitkan naskah ilmiah Strijd van het Adatrecht (Perjuangan bagi hukum adat). Dalam naskah tersebut Van Vollenhoven juga membantah pandangan pemerintah kolonial bahwa hukum barat akan membuat maju peradaban rakyat pribumi yang hidup tanpa hukum padahal masyarakt adat pada saat itu sudah menjalankan dan hidup dengan hukum adatnya sendiri. Pada tahun 1927 Van Vollenhoven juga mengajukan usul atas perubahan kebijakan hukum di Hindia Belanda pada Pemerintah kolonial. Usulan tersebut adalah supaya tetap mempertahankan keberadaan hukum adat sambil melakukan pencatatan dan penelitian yang sistematis agar hakim di Hindia Belanda tidak mengalami kesulitan dalam mengadili perkara menurut hukum adat. Konsep tersebut disebut R. Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat(1982) sebagai konsep dualisme progresif. Akhirnya Konsepsi tersebut diterima dan berlaku hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942 Van Vollenhoven mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari Unviersitas Amsterdam pada tahun 1932. Setalah itu meninggal pada 29 April 1933 di Leiden, Belanda. Dengan pengatahuannya yang maju mengenai hukum adat di Hindia Belanda, sebenarnya Van Vollenhoven hanya mengunjungi Hindia Belanda dua kali yaitu pada tahun 1907 dan 1923
Dibuat oleh : Eric Joses Sulaiman
R e c h t | 21
DILEMA PEMBELAJARAN JARAK JAUH ~Policy Brief~
RINGKASAN EKSEKUTIF Pembelajaran Jarak Jauh merupakan salah satu aksi pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. Dalam Police Brief ini akan dipaparkan landasan logis pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona. PENDAHULUAN Corona Virus Disease (COVID) 19 merupakan virus yang menyerang pernapasan manusia. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina (Zhang et al., 2020) dan menyebar keseluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kasus corona pertama kali yang diumumkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Virus tersebut menyebar dengan cepat melalui percikan air liur (droplet). Selain memiliki dampak dibidang kexehatan, COVID 19 juga berdamak pada bidang pendidikan. Salah satu dampak COVIDD 19 dibidang pendidikan adalah berlakunya Pembelajaran Jarak Jauh. PEMBAHASAN Salah satu dampak akibat wabah ini dibidang pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan dengan sistem online/Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran (Kemendikbud, 2014). Metode seperti ini diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) No. 1650 Tahun 2014. Banyak yang mengeluhkan sistem Pembelajaraan Jarak Jauh ini terutama masyarakat yang kurang mampu. Keluhan yang timbul akibat kebijakan ini dikarenakan dalam sistem Pembelajaran jarak Jauh ini selain dibutuhkan alat tulis dan buku belajar, diperlukan pula kelengkapan lainnya yang dapat mendukung untuk melakukan pembelajaran secara online ini. Beberapa kelengkapan lain yang dianggap membebankan khususnya bagi masyarakat kurang mampu antara lain: Perangkat yang memadai, saat Pembelajaran Jarak Jauh peserta didik dituntut untuk mengikut pelajaran yang diselenggarakan melalu berbagai aplikasi yang tersedia di gawai. Hal tersebut tentu menjadi masalah bagi siswa didik yang kurang mampu. Gawai yang bisa mendukung aplikasi yang digunakan untuk melakukan Pendidikan Jarah Jauh melalu aplikasi berada disekitar harga Rp 3.000.000 yang tentunya menjadi “PR” bagi orang tua siswa agar anaknya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran online.
Oleh : Cantika Aulia
R e c h t | 22
Akses internet, akses internet merupakan salah satu kendala yang cukup banyak dialami bagi para siswa ketika melakukan pembelajaran secara online. Salah satu faktor sulitnya akses internet adalah ketersediaan sinyal yang kurang memadai dibeberapa daerah, terlebih bagi siswa yang berada di daerah pedalaman yang masih susah sinyal. Sebagai contoh siswa didik yang rumahnya berada di daerah pegunungan yang menyulitkan ia untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh karena sulit mendapatkan sinyal. Kuota Internet, Pembelian kuota internet memiliki kendala apabila orang tua dari siswa tersebut sedang kesusahan, sehingga siswa kesulitan juga untuk membeli kuota internet. Terlebih lagi disaat pandemic seperti ini banyak orang tua siswa yang kehilangan pekerjaannya sehingga kesuliatan untuk mencari biaya hidup dan kebutuhan sekolah anaknya. Karena terkendalanya biaya untuk membeli kuota internet, proses untuk mengikuti pembelajaran secara online pun menjadi terkendala. Hal-hal yang menjadi kendala dalam proses Pembelajaran Jarah Jauh (PJJ) menimbulkan banyak akibat bagi para peserta didik, diantaranya adalah: Sulit Memahami Materi, Akibat akses internet yang mengalami gangguan, maka proses pembelajaran pun menjadi terganggu, sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun mengalami kesulitan. Jika siswa ketika belajar secara tatap muka langsung saja masih belum paham, apalagi jika belajar yang dilakukan dengan sistem online. Maka dari itu, siswa harus inisiatif belajar mandiri dan juga mencari sumber-sumber lain di internet untuk menambah pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Dikutip dari medcom.id memaparkan bahwa menurut survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 1.700 siswa selama pembelajaran jarak jauh, dalam empat minggu pertama saja sudah ditemukan banyak siswa yang tidak senang dengan proses belajar online. KPAI menyebutkan presentase siswa yang tidak senang belajar di rumah sebanyak 76,7 persen dan 23,3 persen menyatakan senang dengan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Rasa Malas dan Sulit Berkonsentrasi, Belajar secara online justru malah menambah rasa malas dan juga sulit untuk berkonsentrasi bagi siswa. Selain karena sudah pusing dengan tugas-tugas yang diberikan, siswa juga menjadi lebih banyak waktu untuk bermain gawai. Seperti bermain game, membuka instagram, twitter, youtube, dan sosial media lainnya dibandingkan dengan belajar. Akibatnya muncul rasa malas yang sangat susah untuk dilawan dan juga sulitnya berkonsentrasi ketika belajar, terlebih ketika guru malah sering memberikan banyak tugas yang malah akan membuat siswa semakin bosan dan stress ketika belajar.
Oleh : Cantika Aulia
R e c h t | 23
KESIMPULAN Masa pandemi COVID 19 meruapakan masa sulit bagi bangsa Indonesia, pemerintah sebagai pemegang kendali bangsa harus mempu mengeluarkan kebijakan yang efektif guna menanggulangi pandemic agar efek yang timbul dari kebijakan tersebut tidak lebih bsar dari manfaatnya. Pendidikan Jarak Jauh saat pandemi memang bisa menjadi pilihan agar pendidikan tetap berjalan tanpa harus meningkatnya resiko penyebaran virus lebih luas. Tapi, perlu dipertimbangkan juga dampak dari Pendidikan Jarak Jauh ini. Jangan sampai, dampaknya berakibat pada SDM banga Indoneisa yakni pada generasi emas bangsa. REKOMENDASI Meratakan sistem jaringan sampai seluruh pelosok bangsa Pembagian kuota internet gratis yang efektif Pemberian bantuan berupa gawai bagi siswa yang kurang mampu Melaksanakan pembelajaran hybrid
Oleh : Cantika Aulia
R e c h t | 24
TJERITA MAGANG DIREKTORAT PRANATA & TATA LAKSANA BAGIAN PIDANA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG RI
Halo, nama gue Pasha. Melalui artikel singkat ini gue mau menceritakan pengalaman gue selama magang di Mahkamah Agung RI. Gue mulai magang di MA pas bulan November hingga Desember 2020. Tujuan gue magang waktu itu untuk cari teman sih sebenarnya, karena selama pandemic gue gak kemana-mana, jadi perlu outing biar ada hal yang bisa gue dapet. Kebetulan magan di MA itu WFO, sehingga gue bisa berinteraksi dengan pegawai-pegawai di MA dan bertemu dengan teman-teman magang dari universitas lain. Selama magang, ngapain aja sih? Banyak hal yang menarik selama gue magang. Gue dan tim pas hari pertama magang dapet tugas dari mentor untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan Kasasi. Hal yang perlu gue cek dari berkas itu adalah surat permohonan Kasasi dari pengadilan negeri, surat dakwaan dan tuntutan jaksa, putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian. Setelah memeriksa kelengkapan berkas, gue harus menyesuaikan nomor surat dan tanggal penyerahan dari berkas-berkas tersebut. Pegawai MA menyebutnya proses telaah, yaitu menelaah dan menyesuaikan nomor surat. Setelah berkas permohonan kasasi tersebut selesai ditelaah, peserta magang melanjutkan kerjaannya dengan memeriksa dan meneliti BAP kepolisian, Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa, serta Putusan dari PN dan PT. kita sebagai mahasiswa hukum dimiintai analisis dari kasus yang kita periksa tersebut, lalu mendiskusikannya dengan mentor mengenai apakah tuntutan jaksa tersebut tepat untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana, dan memberikan pendapat terhadap putusan. Jadi, kita engga hanya belajar mengenai administrative saja, melainkan kita belajar untuk menanggapi setiap kasus-kasus hukum (khususnya pidana khusus) selama magang. Kasus-kasus yang biasanya gue periksa berkaitan dengan kasus pidana khusus, yaitu kasus penyalahgunaan Narkotika, Kekerasan Anak, serta korupsi. Selama gue meriksa berkas, banyak kasus yang menarik dan membuka wawasan mengenai penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Salah satu penbgalaman baik gue selama magang adalah memeriksa berkas perkara korupsi yang melibatkan “pejabat teras” di Indonesia! Gue dan tim langsung heboh saat memeriksa berkas tersebut. Sekian cerita magang gue di MA, penuh pengalman dan ilmu yang bermanfaat yang bisa gue dapetin selama magang, dan tak lupa dapet kenalan dari peserta magang lainnya. Buat kalian yang lagi cari pengalaman magang, MA salah satu tempat yang tepat untuk mencari pengalaman sekaligus relasi! Sampai ketemu di cerita magang gue berikutnya!!!!
Oleh : M Pasha Arifin Nusantara
R e c h t | 25
#HEAROURVOICE
OPEN ARTICLE
Kelas Hybrid, Harus Banget? by BursaOnly
Dalam hal membahas kelas hybrid yang diusung akan dilaksanakan pada semester ganjil mendatang, teman-teman BursaOnly berpendapat bahwa kelas hybrid dapat dilakukan apabila seluruh mahasiswa/i dan tenaga pengajar serta staff-staff di dalam Fakultas sudah tervaksinasi. Dalam hal vaksinasi ini tentu dapat mengurangi percepatan penyebaran COVID-19. Namun teman-teman BursaOnly mengembalikan lagi kebijakan tersebut kepada Kampus mengenai pelaksanaan kelas hybrid. Hal ini tentu demi efektifitas dari perkuliahan itu sendiri dan agar para mahasiswa dapat lebih maksimal dalam memahami pembelajaran secara offline. Tetapi, mereka juga berpendapat bahwa apabila hal ini dinyatakan mendasak atau tidak sebenarnya tidak, karena mengingat jumlah angka positif COVID-19 yang meningkat secara terus menurus di Indonesia. Dan selama pelaksanaan dari kelas online, teman-teman BursaOnly sepakat bahwa secara nilai ataupun pendalaman materi yang disajikan oleh Dosen dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menurut teman-teman BursaOnly banyak faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kuliah online seperti ini, Salah satu akibat baiknya adalah keadaan didalam rumah yang menjamin kesehatan mental dan fisik. Apabila terjadi kendala seperti peforma mahasiswa yang menurun mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat di kondisi yang serba salah dan tidak mudah seperti ini. Saran yang disampaikan oleh teman-teman BursaOnly yaitu jika ingin melaksanakan sistem kelas hybrid akan lebih baik jika yang dapat masuk ke dalam Gedung Universitas Trisakti adalah para mahasiswa/i serta staff-staff yang sudah melakukan vaksinasi. Dan juga teman-teman dari BursaOnly mengharapkan untuk memperbanyak sarana kebersihan seperti tempat cuci tangan (wastafel portable), menempelkan hand sanitizer di segala sudut dan yang paling penting adalah rutinitas penyemprotan disinfektan dalam setiap ruangan kelas baik sebelum maupun sesudah kegiatan perkuliahan. R e c h t | 26
ATAP NEGERI Di luar jendela atap negeri telah hidup dalam sebuah sangkar hierarki seekor burung yang kecil dan murung merindu terbang bebas dan lepas dalam sebuah tatanan sosial yang terbatas tanpa terdistraksi kuatnya angin kekuasaan terlindungi oleh kungkungan langit dan udara Mereka bernyanyi kecil untuk orang-orang utopis hinggap di luar pagar yang didalamnya hidup tikus kelaparan yang siap menyantap Lalu hanya akan ada 2 kemungkinan; mereka terbang dengan selamat, atau jatuh dan hidupnya tamat.
Oleh : Rezha Willy Putra
R e c h t | 27
< RUANG OPINI LPKH
apa pendapat kamu tentang banyaknya data pribadi yang dengan bebasnya diperjualbelikan sekarang? W.E menurut saya, jual beli data pribadi adalah hal yang berbahaya mengingat data-data tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang buruk, contohnya penipuan, pemalsuan identitas atau pembajakan.
L.B
Lebih baiknya ada tindakan khusus dari pemerintah untuk menjaga data pribadi masyarakatnya dan juga kita harus berhati-hati dalam memberi data pribadi
T.A Pemerintah seharusnya menyediakan atau kalau udah ada menegaskan peraturan perundang-undangan untuk menjaga data pribadi. Atau diciptakan lembaga yang salah satu kewajibannya adalah menjaga data pribadi
R.R Menurut saya, banyaknya data pribadi yang bocor ini bukan sepenuhnya salah pemerintah tetapi juga salah orang-orang sendiri yang tidak memperdulikan keamanan data pribadinya. Sebagai contoh banyak orang yang menggunakan pinjol dengan cerobohnya membagikan data pribadinya seperti foto KTPnya. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar hal ini tidak semakin banyak
R e c h t | 28
KEGIATAN LPKH SATU BULAN INI JUNI 2021
WEBINAR KAJIAN SERIES #1 : ASPEK HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINE
Pada hari Sabtu, 29 Mei 2021, Divisi kajian LPKH Trisakti mengadakan Webinar Kajian Series pertama yang mengambil judul Aspek Hukum Humaniter dalam Konflik Israel Palestine. Pembicara dalam webinar ini adalah Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H selaku Kepala Studi Pusat Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti. WEBINAR PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH
Pada hari Minggu, 13 Juni 2021, Divisi Penelitian LPKH Trisakti mengadakan Webinar Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan pembicara Bapak Dr. Dhanny Rahmawan, S.H., M.H. Webinar ini bertujuan untuk melatih para peserta dalam hal Penulisan Karya Tulis Ilmiah khususnya dalam bidang penelitian hukum.
LAW STUDY CLUB 2.0
Pada tanggal 18, 19, dan 20 Juni 2021 lalu, Divisi Penulisan & Literasi LPKH Trisakti mengadakan mentoring Law Study Club 2.0 dalam rangka mempersiapkan mahasiswa FH Trisakti angkatan 2020 untuk menghadapi Ujian Akhir Semester mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, serta Hukum Pidana.
R e c h t | 29
BADAN PENGURUS HARIAN LPKH TRISAKTI 2021
R e c h t | 30
RUANG APRESIASI
Staff, BPH, & Divisi Terbaik LPKH Bulan Juni 2021 Divisi Terbaik : Divisi Penelitian Ketua: Dewwas Saputra Wakil: Pandya Dimas P Anggota: 1. Maranata Tarigan 2. Cantika Aulia 3. Yashinta Kosmanto 4. Fiona Fatianisa 5. Aura Azzahra 6. Yuna Lintang P
BPH Terbaik :
Pandya Dimas Prasetyo Wakil Ketua Divisi Penelitian
Staff Terbaik :
Syafira Chaesarina (Divisi Humas) Alessandro Praputranto (Divisi Penulisan) Maranata Tarigan (Divisi Penelitian)
R e c h t | 31
Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2021/2022 Ketua: M Pasha Arifin Nusantara Wakil Ketua & Koordinator bidang Organisasi: M Rafee Al-Pasha Koordinator bidang Keilmuan: Garuda Putra Sekretaris Umum 1: Nadia Nursantih Sekretaris Umum 2: Zafira Alaika Putri Bendahara Umum: Farida Mukhilsah Divisi Kajian: Ketua: Fika Ramadhani Wakil Ketua: Andri Suwandi Anggota: 1. M Ilham Rezkianto 2. Bianca Putri Aurelya 3. Nida Rahadatul A 4. Tsalsa Fitriyani Z 5. Cynthia Dewi R 6. M Reza Akbar F
Divisi Internal: Ketua: Rafi Aryo Wakil Ketua: Inayah Nurul A Anggota: 1. Victor Alexander 2. Sherina Putri Amelia 3. Salsabila Putri Ananda 4. Kania Adriani 5. Naufaldi Eka Kurniawan 6. Zefanya Christina 7. Sifra Zifora
Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Sabila Ridwan Wakil Ketua: Febrian Duta Anggota: 1. Alessandro Praputranto 2. Arini Pertiwi 3. Janna Shafira 4. Raafid Haidar 5. Vania Agatha 6. Ariyoza Aryaputera B 7. Magdalena Yossi D
Divisi Penelitian: Ketua: Dewwas Saputra Wakil: Pandya Dimas P Anggota: 1. Maranata Tarigan 2. Cantika Aulia 3. Yashinta Kosmanto 4. Fiona Fatianisa 5. Aura Azzahra 6. Yuna Lintang P
Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Navyla A P Widjanarko Wakil Ketua: Maryzka Hardy Anggota: 1. Alvaro Syahputra 2. Adellia Puan 3. Nely Vigona 4. Berliana Febrianti W 5. Kezia Khatwani 6. Syafira Chaesarina
Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Ignatius Raka R W Wakil Ketua: M Irham DwiPutra Anggota: 1. Andrea Editha 2. Leilani Tertia 3. Jonathan Abel 4. Rezha Willy Putra 5. Rebecca Octania 6. Amethis Shafa 7. Benedicta Gabriella 8. Andi Nadya Mika Putri
R e c h t | 32
Tim Redaksi Majalah Recht Vol. 13 Penanggung Jawab: M Pasha Arifin Nusantara Pemimpin Redaksi : Benedicta Gabriella Yoshinta Tim Penulisan : Sabila Ridwan Febrian Duta Alessandro Praputranto Arini Pertiwi Janna Shafira Raafid Haidar Vania Agatha Ariyoza Aryaputera B Magdalena Yossi D
Tim Editor : Ignatius Raka R W M Irham Dwiputra Andrea Editha Leilani Tertia Jonathan Abel Rezha Willy Putra Rebecca Octania Amethis Shafa Andi Nadya Mika Putri
R e c h t | 33
contactlpkh@gmail.com
contactlpkh@gmail.com
R e c h t | 34
Sponsored By:
Diterbitkan Oleh: