RECHT 8 by LPKH Trisakti

Vol. 08 Februari 2020 #satutahunLPKH

RECHT PROGRESIF | ANALITIS | KONKRET

PAMIT Pertama-tama dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman LPKH yang sampai dengan detik ini ikut serta dalam menciptakan budaya kritis serta budaya positif di kampus Trisakti. Majalah ini merupakan bentuk sumbangsih dan kontribusi teman-teman LPKH untuk permasalahan baik yang ada di kampus maupun permasalahan bangsa ini. Tentu output yang dihasilkan merupakan bentuk koordinatif dari setiap divisi yang ada di LPKH sejak dilakukan penelitian, kajian, sampai dengan dikodifikasi menjadi satu kesatuan dalam bentuk majalah ini. Semoga teman-teman para pembaca menikmati sajian yang kami berikan. Kritik dan saran semoga membantu Organisasi ini menjadi lebih maju dan berkembang lagi. Ijinkan di edisi ini, saya atas nama Kalvin Dewantara untuk pamit dari keanggotaan LPKH. Tepat satu tahun yang lalu ide ini lahir, Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum menjadi satu bentuk realisasi dari ide itu. Seiiring berjalannya waktu LPKH menjadi satu perkumpulan yang bisa dikatakan aktif untuk berkontribusi dalam menjawab beberapa permasalahan yang telah ada di kampus trisakti. Tentu dengan adanya tulisan ini saya harapkan LPKH bisa menjadi perkumpulan yang tetap dan sesuai dengan harapan awal yaitu ikut serta berkontribusi bagi kemajuan hukum di Indonesia.

12 Februari 2020 Terima Kasih, Saya Pamit.

Kalvin Dewantara

contents RUANG DOSEN 05 Dr. Trubus Rahadiansyah S.H.,M.H.

RUANG ARTIKEL 06 Perlindungan Hukum Pemodal dalam Kegiatan Equity Crowdfunding di Indonesia

RECHT/ FEBRUARI 2020

RUANG ARTIKEL 11 Pro-kontra omnibus law, revolusi hukum yang di kumandangkan jokowi 19 Pemulangan WNI EKS ISIS: Kontroversi yang harus diselesaikan segera

RUANG ALUMNI 23 Andra Reinhard Pasaribu

RUANG KAMPUS 24 Kabinet pembaharuan harapan baru mm-fh universitas trisakti

RUANG APRESIASI 25 Apresiasi Kepada seluruh anggota LPKH

Ruang Dosen RUANG Â DOSEN

Yenti Ganarsih Oleh: I'zaz, Dafa, Aryo* Bu Yenti sapaan akrab beliau merupakan perempuan yang lahir di Sukabumi 11 Januari 1959. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Pakuan lalu beliau melanjutkan pendidikan magister Hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu ia melanjutkan ke program doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tema disertasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Disertasi Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU ini yang membuat ia dijuluki orang pertama yang lulus doktor di bidang TPPU. Beliau juga merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sampai dengan saat ini. Ia mengejar beberapa mata kuliah di bidang hukum pidana salah satunya adalah mata kuliah Hukum Pidana Bidang Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus. Di Trisakti selain menjadi dosen, beliau juga mempunyai kesibukan lain di Pusat Studi Hukum Pidana (PSHP) Universitas Trisakti dan Study Center for Nationality, Human Rights and Democracy, Universitas Trisakti. Ia juga merupakan kandidat Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pakar Tindak Pidan Pencucian Uang ini juga sempat menjadi ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 yang lalu.

*) Dafa: LPKH 2017 Izaz, aryo: LPKH 2017

PERLINDUNGAN HUKUM PEMODAL DALAM KEGIATAN EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA Oleh : Kalvin Dewantara* Dewasa ini, perkembangan bisnis di era

Crowdfunding memiliki empat model berbeda

Abad ke-21 telah berkembang sangat pesat

yang

dan

(funder)

mengalami

metamorfosis

yang

dapat

memudahkan

dalam

pemberi

membuat

dana

keputusan

berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di

penempatan

setiap

untuk

crowdfunding berbasis donasi (donation-based

setiap

crowdfunding),

kategori

memiliki

bisnis

kepekaan

dituntut terhadap

dana

yang

terbaik,

crowdfunding

yaitu berbasis

perubahan yang terjadi dan menempatkan

penghargaan

orientasi

crowdfunding berbasis pinjaman (lend-based

kepada

kepuasan

pelanggan

(reward-based

crowdfunding),

sebagai tujuan utama. Salah satu bentuk

crowdfunding),

kegiatan usaha bisnis yang telah hidup di

ekuitas

masyarakat dan telah berkembang adalah

memberikan imbalan kepada pemberi dana

crowdfunding. Crowdfunding merupakan

(funder) berupa kepemilikan saham. Model yang

salah satu alternatif pendanaan dimana

terakhir ini lah yang sering digunakan oleh para

sekelompok

pemodal untuk menyalurkan dananya yang

mendanai

orang suatu

berkontribusi proyek,

hutang,

untuk atau

donasi. *) LPKH 2016

dan

(equity-based

diperuntukan

pada

crowdfunding

crowdfunding)

usaha-usaha

menengah yang sedang berjalan.

berbasis yang

kecil

Equity Crowdfunding adalah cara berinvestasi baru di Indonesia, Terdapat dua sub-kategori standar dari Equity Crowdfunding 1. Model Investasi Surat Berharga: sebagaimana saham perusahaan dibeli oleh investor, maka pada model ini kontributor membeli kepemilikan pada perusahaan induk atau hak pada suatu proyek. 2. Model Bagi Hasil: berbeda dengan model sebelumnya, pada model ini kontributor memperoleh “share” dari pendapatan atau laba proyek dan bukannya “share” pada perusahaan bersangkutan. Model ini sering disebut sebagai “Skema Investasi Kolektif”. Di bawah model Equity Crowdfunding, investasi yang dimiliki Pemodal umumnya bersifat pasif daripada aktif. Artinya, pemodal membeli kepemilikan atau profit shares tetapi tidak memiliki peranan aktif dalam pengambilan keputusan manajemen. Bagi perusahaan yang sedang merintis serta baru berdiri (start-up company) dapat memperoleh fresh money dengan menerbitkan saham baru tanpa melalui bursa efek dan bagi para investor atau pemilik modal dapat memiliki saham suatu perusahaan secara on-line berbasis internet. Awalnya praktik investasi melalui penggalangan dana berbasis internet ini sudah berjalan namun tidak mempunyai legal standing yang jelas di mana transaksi investasi yang dilakukan antara para pihak semata–mata hanya berdasarkan hubungan kontraktual dengan hak dan kewajiban yang kurang memadai terutama bagi investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan OJK No 37 Tahun 2018

mengeluarkan

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau ECF yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai LUDPSTI. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa kegiatan LUDPSTI merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Pengguna LUDPSTI adalah penerbit dan pemodal. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Syarat sebagai penerbit adalah penerbit bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi, bukan merupakan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan bukan merupakan perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,-tidak termasuk tanah dan bangunan. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara. Sedangkan penyelenggara ECF adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan ECF yang terdaftar pada OJK serta terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pemodal LUDPSTI Yang dimaksud dengan Pemodal adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dari POJK LUDPSTI yaitu:Â â&#x20AC;&#x153;Pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggaraâ&#x20AC;?. Pemodal pada umumnya sama seperti investor, dimana Pemodal akan menyetorkan uangnya ke perusahaan yang didanai dan akan mendapatkan sejumlah saham dari perusahaan tersebut sebagai timbal baliknya. Untuk dapat menjadi Pemodal disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 dalam Bagian Kelima dari POJK LUDPSTI. Dalam Pasal 42 ayat (1) di jelaskan bahwa Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Perturan Otoritas Jasa Keunagan ini. Ayat (2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan b. Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.

Dalam Pasal 42 yang tercantum pada peraturan OJK LUDPSTI ini menjelaskan bahwa untuk menjadi pemodal ada dua kriteria yang pertama yakni pemodal yang penghasilan per tahunnya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembelian saham Penerbit sebesar 5% (lima persen) dari penghasilannya dengan kata lain nilai saham yang berhak dibeli maksimum sama dengan Rp.25.000.000,Sedangkan kriteria kedua terdapat pada Pemodal yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun dengan pembelian saham sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilannya dengan kata lain nilai saham yang berhak dibeli maksimum sama dengan Rp.50.000.000,Namun, terdapat pengecualian batasan bagi pemodal pada ayat (3) dalam pasal ini juga dijelaskan Kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham oleh Pemodal sebagaiman dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Pemodal merupakan: 1. Badan hukum; dan 2. Pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham. Dalam Pasal 43 ayat (1) menjelaskan Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian saham melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Dalam ayat (2) dalam hal pemodal membatalkan rencana pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan Pemodal.

4. Menggunakan frasa, istilah, atau kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. (Pasal 56)

Perlindungan Hukum Pemodal Menurut Munir Fuadi dalam Buku Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek menyatakan perlindungan hukum bisa berarti perlindungan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan: 1. Membuat aturan, yang bertujuan untuk: a. Menjamin hak subjek hukum; b. Memberikan hak dan kewajiban;

5. Mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. (Pasal 57) 6. Wajib mencantumkan nama dan logo beserta penyataan bahwa telah diawasi dan terdaftar OJK dalam setiap enawaran Layanan (Pasal 58) 7. Apabila menggunakan perjanjian baku disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 59)

2. Menegakkan peraturan. Sebelum disahkan oleh pemerintah terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding) pada bulan Desember tahun 2018 yang lalu, perlindungan hukum untuk pemodal hanya terdapat pada perjanjian antara Penyelenggara dan Pemodal (investor). Hal ini tentu dapat menimbulkan risiko yang sangat besar serta membahayakan pemodal mengingat praktik investasi ini belum memiliki legal standing dalam melakukan kegiatan investasi sehingga memungkinkan adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pemodal. Dengan adanya POJK LUDPSTI dan telah mendapat pengawasan langsung oleh OJK, maka segala kepentingan pemodal yang meliputi hak dan kewajibannya telah dilindungi sehingga diharapkan para investor dapat menanamkan modalnya dengan aman. Dalam BAB VII POJK No. 37/POJK.04/2018 diatur mengenai edukasi dan perlindungan pengguna LUDPSTI. Edukasi dan perlindungan tersebut, antara lain: 1. Dalam Pasal 53 menyatakan penyelenggara menerapkan 5 prinsip dasar yaitu: a. Perlakuan yang adil; b. Transparansi; c. Keamanan dan kerahasiaan data; d. Keandalan; e. Penyelesaian sengketa secara cepat, biaya terjangkau dan sederhana. 2.Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. (Pasal 54 ayat 1) 3. Memberitahukan penerimaan, penundaan, atau penolakan kepada pengguna. (Pasal 55)

8. Bertanggung jawab atas kerugian pengguna akibat kesalahan yang ditimbulkan dari pihak penyelenggara. (Pasal 60) 9. Berkewajiban memuat dalam situs web mengenai standar prosedur operasional. (Pasal 61) 10. Penyelenggara dilarang memberikan data atau keterangan pengguna kepada pihak ketiga (Pasal 62) 11. Penyelenggara berkewajiban melaporkan setiap pengaduan pengguna yang diterima kepada “Otoritas Jasa Keuangan”. (pasal 63) Perlindungan Hukum LUDPSTI terhadap Pemodal yang sudah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun dana dalam Pasal 54 ayat (2) POJK No. 37/POJK.04/2018 yang berbunyi “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs atau web Penyelenggara”. Maka penyelenggara dalam memberikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana hanya membahas pemberian informasi terkini mengenai layanan urun dana yang ditempatkan pada situs atau web penyelenggara saja, sedangkan untuk Pemodal yang telah terdaftar tidak mengatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam POJK LUDPSTI terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati dan diikuti oleh para pihak yang terkait dalam kegiatan ini dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Adanya prinsip yang harus ditaati dan juga pemberian sanksi yang tegas menunjukan bahwa OJK dalam hal ini bertujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik investasi ini termasuk investor.

Prinsip Dalam LUDPSTI

Sanksi dalam LUDPSTI

a. Prinsip Keterbukaan, Pasal 54 dari POJK LUDPSTI menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan urun dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Dari segi sanksi hukum, POJK LUDPSTI hanya mengatur tentang sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan OJK dalam LUDPSTI ditetapkan pada Pasal 66 POJK LUDPSTI, dimana sanksi ini ditujukan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dari ketentuan beberapa pasal dalam POJK LUDPSTI sebagaimana tercantum pada Pasal 66 ayat (1). Adapun bentuk sanksi administratif tersebut, yaitu: a. Peringatan tertulis; b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; e. Pencabutan izin usaha; f. Pembatalan persetujuan; dan/atau g. Pembatalan pendaftaran. Walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam POJK LUDPSTI disamping sanksi administratif tersebut OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan OJK serta mengumumkan sanksi administratif dan tindakan tertentu kepada masyarakat.

b. Prinsip Independensi, Pasal 17 huruf b POJK LUDPSTI menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan layanan urun dana. c. Prinsip Kesamaan Informasi, Pasal 17 huruf g dan Pasal 53 huruf b POJK LUDPSTI yang masing-masing menyatakan Penyelenggara dilarang memberikan perlakuan yang berbeda kepada Penerbit dan Pemodal serta Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi Penerbit dan Pemodal yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa bagi Penerbit dan Pemodal secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. d. Prinsip Keamanan, Pasal 50 POJK LUDPSTI yang menyatakan Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara; menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urun Dana untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara.

Kesimpulan Adanya POJK 37 Tahun 2018 membuat para pemodal yang akan menginvestasikan uangnya ke start up menjadi lebih lega daripada sebelumnya, Peraturan ini banyak mengatur terkait perlidungan hukum pemodal yang akan berinvestasi dalam Equity crowdfunding ini. Namun, Perlindungan hukum Equity Crowdfunding terhadap Pemodal yang telah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun Dana tidak mengatur mengenai pemberian informasi terkini mengenai layanan Urun Dana terhadap Pemodal yang telah terdaftar secara langsung melalui kontak telepon atau email, dalam ketentuan pasal 54 ayat (2) POJK No. 37/POJK.04/2018, pemberian 11informasi terkini mengenai layanan urun dana hanya ditempatkan pada situs atau web penyelenggara.

IMMANUEL KANT "Dua Hal yang paling membuatku kagum,Langit penuh bintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku"

*gambar: tempo.co

PRO-KONTRA OMNIBUS LAW, REVOLUSI HUKUM YANG DI KUMANDANGKAN JOKOWI oleh:Â Ahmad Sabirin* Mungkin sudah banyak literasi yang telah kita baca yang membahas tekait dengan judul di atas, di sini penulis hanya ingin berusaha untuk lebih dalam lagi memahami tentang hal tesebut, namun lebih baik kiranya kita mengetahui terlebih dahulu perkembangan dan sejarah omnibus law itu sendiri. Mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD yakni â&#x20AC;&#x153;omnibus law tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan bus besar yang muncul di Paris, pada tahun 1830 di Paris.

Di Prancis itu ada perkembangan baru dalam dunia transportasi yakni munculnya sebuah bus besar yang mengangkut barang dan orang ke satu tujuan yang sama. Nah, itulah yang kemudian disebut omnibus di mana istilah omnibus kemudian masuk dan diadaptasi di wilayah Amerika Latin menjadi istilah hukum atau yang kita kenal sebagai omnibus lawâ&#x20AC;?. Demikin istilah sederhana atau sedikit sejarah masa lalu mengenai omnibus law yang sedang digaungkan pada era Jokowi saat ini. Omnibus law sendiri bisa kita arti sebagai sebuah aturan atau hukum yang bisa mengatur dan memuat banyak hal lewat sebuah undang-undang namun lebih efisien. Artinya ada penyederhanaan dalam sebuah aturan yang tumpang-tindih. Dengan adanya omnibus law tersebut juga akan mempermudah masuknya investasi asing.

dengan demikian kita akan menyimpulankan bahwasanya omnibus law itu akan berdampak positif terhadap perekonomian kita saat ini, jika kita benarbenar memanfaatkan dengan benar dan bijak, sebab ingin penulis katakan lagi, segala aturan yang selama ini tumpang tindih dapat dipangkas dan diatur dalam satu komando. Dalam sebuah analogi yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, mengibaratkan omnibus law ini seperti saat masyarakat menaiki bus dengan tujuan yang sama. Apabila memiliki satu tujuan yang sama, tentu masyarakat dapat menaiki bus yang sama pula tanpa harus terpisah-pisah. Oleh karena itu, omnibus law itu artinya hukum seperti bus besar itu, memuat banyak hal tapi lebih efisien, lebih cepat. Karena memang tujuannya ke satu tempat yang sama. Kenapa tidak pakai satu bus saja, kenapa harus berbeda-beda. Analogi di atas mungkin bisa membantu kita untuk memahami omnibus law itu sendiri, bahwasaanya ia bukanlah suatu hal atau sistem yang memiliki tujuan yang tidak baik. Akan tetapi ia adalah suatu sistem yang memperbaiki aturan terdahulu yang tumpang-tindih itu tadi. Dengan demikian perlu kiranya kita sebagai orang yang masih awan atau sekalipun yang berilmu lebih bijak lagi dalam memahami suatu isu-isu yang sangat sensitif. Sebab, tidak selama hukum yang baik akan selalu baik seiring perkembangan zaman yang dikuasai oleh globalisasi dan teknologi yang canggih, tentu hukum itu sendiri memiliki zamannya masing-masing. Bisa saja hukum yang terdahulu tidak teraplikasikan bisa berlaku lagi pada saat ini. Demikian dengan omnibus law yang sedang menjadi isu hangat di Indonesia saat ini.

Omnibus law yang berkembang di Indonesia saat ini, pemerintah berencana menerapkan omnibus law dengan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memangkas beberapa UU sekaligus. Ada tiga omnibus law yang mungki masing-masing dari kita telah diketahui, yakni RUU Penciptaan Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Baru. RUU ini memunculkan polemik dan pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kurang pahamnya kita terhadap istilah tersebut ibarat sebuah pepatah “tak kenal maka tak sayang”, tidak memahami, maka tidak akan tahu maksudnya. Omnibus Law dan Negara-negaranya Sebelum membahas omnibus law yang tengah diperdebatkan di Indonesia saat ini lebih mendalam lagi sebaiknya kita melihat kebelakang dimana sejumlah negara yang sudah lebih dulu menerapkan hukum ‘sapu jagat’ ini. Sekali lagi, Omnibus law sudah sering didefinisikan banyak orang dalam berbagai literasi di media ataupun diskusi ringan. Tapi, pada intinya, itu adalah sebuah aturan yang bisa mengamandemen sekaligus menggabungkan aturan-aturan lain dalam fokus isu tertentu untuk kepentingan negara yang lebih besar. Keberadaannya menjadi payung di antara aturan-aturan lain yang substansinya ada di dalamnya. Atau semacam menjadi kodifikasi sebuah aturan. Aturan itu terasa baru di Indonesia karena memang tumbuh dalam tradisi negara common law seperti Amerika, Singapura, dan Australia. Sehingga seolah menjadi hal yang tabu bagi masyarakat kita. Namun, tidak ada yang perlu disalah, Negara harus menyampaikannya ke pada masyarakat dengan pernyataan bahwasannya negara kita sedang baik-baik saja.

Lalu negara mana saja yang pernah mengaplikasikan omnibus law tersebut. Sebut saja seperti negara Amerika, Negeri Paman Sam ini sering menggunakan hukum omnibus, utamanya untuk merangkum beberapa aturan lebih kecil. Penggunaaan hukum itu biasanya terjadi dalam aturan untuk mendanai badan pemerintah dan mencegah penutupan layanan negara (shutdown). Pada abad 19, setidaknya AS tercatat sudah mempunyai tiga omnibus law. Salah satunya adalah Kompromi 1850 berisi lima ketentuan berbeda yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky. Saat itu, Clay membuat kompromi tersebut guna meredam perbedaan yang bisa mengancam pemisahan diri negara bagian yang tidak melarang perbudakan. Satu lagi adalah omnibus law pada 22 Februari 1889. Mengatur penerimaan empat negara bagian ke AS: North dan South Dakota, Montana, dan Washington. Negara lain misalnya Australia yang juga pernah menggunakan pendekatan omnibus. Salah satu omnibus law di negeri kangguru adalah Act on Implementation of US FTA yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia. Misal untuk negara di benua asia misalnya Vietnam, juga pernah menggunakan pendekatan omnibus law yang diterapkan di negara yang menganut hukum sipil. Omnibus law yang berhasil dibentuk oleh Vietnam di antaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration.

Hal tersebut membukti bahwasannya omnibus law itu sendiri bukanlah hal yang baru di dunia pemerintahan, dengan demikian apakah kita masih mengatakan bahwasannya omnibus law itu sendiri tidak berpihak pada rakyat kecil? Hal ini hanya sebuah pertanyaan, setiap masingmasing dari kita mempunyai perbedaan berpendapat dan menganalisnya. Tentu sebagai rakyat yang baik, dan patuh kepada hukum negara, kita akan menginginkan hal yang baik untuk bangsa dan negara ini. Menimbang hal itu semua dalam point of view atau bekeyakinan masyarakat saat ini bahwa Prolegnas Prioritas 2020 tidak ikut ditetapkan, drafnya sudah disepakati dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dan Menkum HAM pada 5 Desember 2019. Hasilnya, dalam prolegnas prioritas tersebut terdapat 50 RUU, 4 RUU carry over periode sebelumnya (disebut carry over karena melanjutkan pembahasan DPR periode sebelumnya), dan 7 RUU kumulatif terbuka. Disebut kumulatif terbuka karena terdapat aturan yang ketentuannya sudah jadi. Misalnya, akibat putusan Mahkamah Konstitusi, akibat perjanjian internasional, APBN, ataupun pembentukan kota/provinsi baru, serta lahirnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Dari uraian tersebut lalu akan sebuah pertanyaan di mana keberadaan omnibus law? Dari 50 prolegnas 2020 itu, terdapat empat RUU omnibus. Empat RUU tersebut adalah RUU tentang kefarmasian, RUU tentang cipta lapangan kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, serta RUU tentang ibu kota negara. Dari omnibus tersebut masyarakat menanti, bagaimanakah ujung dari penerapan omnibus law tersebut? Mengingat, selain bukan kultur hukum di Indonesia, omnibus law lahir karena kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Tujuan omnibus law sendiri jika disari dari pidato presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR adalah mendongkrak perekonomian nasional, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta memperbesar jalur investasi. Apakah omnibus law bisa mewujudkan gagasan tersebut dan makin menyejahterakan rakyat? Masyarakat tentu berharap besar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut benar-benar menjadi sebuah kenyataan dan terealisasikan, di mana masyarakat saat ini selalu bermasalah dengan lapangan pekerjaan dan ekonomi yang sangat kurang. Menimbang Pekerjaan

Pajak

dan

Lapangan

Perlu penulis tegaskan lagi bahwasannya jika dilihat secara kuantitas, hanya ada empat RUU omnibus. Itu pun hanya dua yang terkait dengan perekonomian secara makro meskipun keempatnya bersinggungan dengan perekonomian. Dua RUU yang terkait dengan perekonomian secara makro adalah RUU tentang cipta lapangan kerja dan RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian bangsa Indonesia. Artinya, tidak seheboh yang didengungkan bahwa lahirnya omnibus law akan mereview 71â&#x20AC;&#x201C;74 UU sektoral. Bahkan, ada satu RUU strategis, yaitu RUU tentang UMKM yang rumornya menjadi omnibus law ternyata tidak masuk dalam daftar prolegnas, baik prioritas maupun jangka panjang. Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Sebab, denyut nadi ekonomi nasional mayoritas tumpuannya ada di sektor UMKM. Maka, jika mengacu pada pidato presiden, semestinya RUU UMKM menjadi payung yang sangat strategis.

Praktis, dua isu besar dalam omnibus law adalah soal pajak dan lapangan pekerjaan. Hal itu bisa dimaklumi karena isu strategis saat ini adalah kemiskinan dan lapangan pekerjaan (survei parameter politik, 5â&#x20AC;&#x201C;12 Oktober 2019). Bahkan, dalam kampanye pilpres pun, isu lapangan pekerjaan selalu menjadi jualan para kandidat. Misalnya, capres Jokowi waktu itu sampai mengeluarkan kartu prakerja. Begitu juga capres Prabowo Subianto dengan programnya, yakni rumah siap kerja. Demikian juga soal kemiskinan. Besar atau kecil akan terhubung dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dengan kebijakan fiskal yang bagus, pendapatan negara bagus, negara bisa melakukan intervensi untuk mengelola anggaran dalam memengaruhi perekonomian serta memaksimumkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian. Sementara itu, isu ekonomi lain sepertinya belum menjadi prioritas untuk omnibus law meski ada beberapa RUU yang dalam prolegnas cukup strategis. Misalnya, RUU Teknologi Keuangan (Fintech), RUU Perekonomian Nasional, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Sistem Perindustrian Nasional, RUU Sistem Transportasi Nasional, dan RUU Transportasi Daring. Dalam beberapa hal sebenarnya bisa digabungkan menjadi UU payung terhadap isu tertentu. Adakah RUU yang Diselinapkan? Yang membuat heran masyarakat dalam penerapan omnibus law ini, penetapan prolegnas 2020â&#x20AC;&#x201C;2024 tidak dibarengkan dengan penetapan Prolegnas Prioritas 2020. Mereka menganggap hal tersebut sangatlah penting karena tahun 2020-lah RUU dibahas dan berpengaruh pada kebijakan publik di Indonesia.

Terutama di awal pemerintahan Jokowi periode kedua. Dimana kita ketahui dalam peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas disebutkan bahwa penyusunan prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan penyusunan prolegnas jangka menengah. Bagi masyarakat luas belum ditetapkannya Prolegnas Prioritas 2020 itu menjadi tanda tanya yang besar. Apakah akan ada RUU baru yang masuk? Sedangkan DPR baru memulai masa sidang kedua pada 14 Januari 2020. Maksudnya hal tersebut selang beberapa minggu di masa reses ini, mungkin akan ada pergerakan RUU yang dimasukkan dalam prolegnas. Berpaku pada ujung 2015, tepatnya pada 15 Desember 2015, DPR memasukkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Prolegnas Prioritas 2015. Padahal, saat itu tahun 2015 tinggal hitungan hari. Betapa compang-campingnya manajemen legislasi yang tidak memperhatikan perencanaan jangka panjang. RUU dianggap orderan beberapa pihak, tanpa meneropong jauh ke depan akan nasib seluruh warga negaranya. Hal ini, yang mungkin menjadi PR kita bersama terutama para pemangku kekuasaan di negeri ini. Penulis kira perlu ada muhasabah terhadap kinerja-kinerja sebelumnya. Perlu penulis tegaskan lagi, hal itu menjadi pelajaran penting akan sebuah agenda tersembunyi dalam pembahasan RUU. Mengingat waktu dalam pembahasan RUU di DPR tidak dibatasi dan RUU yang dibahas juga tidak mutlak harus masuk prolegnas jangka menengah, RUU bisa kapan saja masuk. Sebenarnya, yang terpenting dari RUU yang akan dibahas itu adalah partisipasi masyarakat, selain harus tertib soal mekanisme pembahasan.

Makanya, bagaimana DPR dan pemerintah membuka keran seluas-luasnya pada aspirasi rakyat yang akan tertuang dalam aturan yang berlaku untuk seluruh warga negara. Terlebih lagi bagaimana dalam prolegnas ini, DPR dan pemerintah mengawal betul agenda legislasi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Perencanaan legislasi harus dilakukan secara tertib, mengikuti regulasi, dan mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tidak akan ada RUU yang diselinapkan di pertengahan perjalanan tahun pembahasan ataupun akhir tahun. Terkhusus omnibus law, jika niat pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, secara otomatis rakyat akan mendukung. Namun, jika tidak ada dampak positif untuk rakyat, terlebih muncul kepentingan mengejar keuntungan untuk golongan tertentu, rakyat pasti murka. Rakyat akan mengutuk kebijakan DPR dan pemerintah. Mungkin masyarakat saat ini tinggal menunggu waktu akan kah omnibus law hal tersebut berjalan dengan dengan berpihak pada masyarakat luas bukan hanya sebgaian golongan saja. Kesimpulan Untuk menyimpulkan pembahasanpembahasan di atas penulis tertarik untuk mengutip pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Assidiqie. Beliau mengusulkan RUU Pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Kalimantan Timur (Kaltim) dapat dijadikan pilot project (proyek percontohan) penerapan omnibus law pertama ketimbang omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan lebih dahulu. Sudah seharusnya sebagai pemerintah dan wakil rakyatnya bisa lebih bijak lagi dalam membuat ataupun mempersiapkan sebuah aturan.

Sebab, aturan apapun perlu keikutsertaan banyak artinya orang yang terkenak aturan tersbut harus ikut serta dalam pebutan aturan tersebut. Sebab, terdapat banyak UU terkait kedudukan ibukota negara di Jakarta. Misalnya, sejumlah UU yang eksplisit menyebut frasa “ibukota negara” semestinya diaudit dan bahan pertimbangan perlu atau tidaknya ibukota dipindahkan ke Penajam Paser. Jumlahnya sekitar 30-an lebih UU kelembagaan atau komisi negara yang menyebut frasa kedudukan "ibukota negara". “Jika (frasa) ini tidak diubah niscaya semuanya kantor, SDM, dan lainlan harus ikut dipindahkan ke Penajam,”. Menurutnya semua UU kelembagaan/komisi negara yang mengatur frasa “ibukota negara” harus direvisi semuanya jika ibukota negara yang berkedudukan di Jakarta ingin dipindahkan ke Penajam Paser, Kaltim. Seperti, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), MA, MK, KY, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komnas Anak, Bank Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara. Dari hal tersebut maka kita akan menemukan benang merahnya “Apakah kedudukan semua lembaga tersebut harus dipindahkan? Termasuk apakah pusat bisnis juga pindah? Sedangkan, niat awalnya hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan. Hal tersebut apa yang dimaksud oleh Prof. Jimly bahwasannya proyek pemindahan ibu kota sebagai contoh dalam penerapan omnibus law tersebut.

Dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tentu hal tersebut tidak untuk memungkinkan. Dimana tidak semua lembaga/komisi negara yang saat ini berkedudukan di Ibukota Jakarta harus ikut pindah. Karena itu, ia menyampaikan sebagai contoh misalnya UU-nya harus diubah dulu, misalnya Bank Indonesia berkedudukan di Jakarta, jangan menyebut ‘Ibukota’ lagi. Tapi, hanya sepanjang yang menyangkut hal itu. Yang pasti, kata dia, rencana pemerintah ingin memindahkan ibukota negara berimplikasi akan mengubah banyak UU kelembagaan/komisi negara sebagai landasan hukum untuk memulai langkah konstitusional. Dia menilai tanpa UU yang menentukan pemindahan ibukota negara secara bertahap berdampak terhadap penetapan anggaran belanja pembangunan setiap tahunnya melalui APBN tak dapat dilakukan. Prof. Jimly Assidiqie dalam sebuah diskusi yang dilaksanakn oleh hukum.online telah mengusulkan seyogyanya pembentukan omnibus law diarahkan yang lebih luas, menyeluruh, dan terpadu dalam rangka penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Sebab, selama ini seringkali antar UU dan produk hukum lain (di bawahnya) mengatur materi muatan yang serupa/sama (tumpang tindih pengaturan). Hal ini menyebabkan ketidakterpaduan yang ujungnya menyulitkan penerapan di lapangan.

Dia memberi contoh sejumlah UU yang memiliki keterkaitan. Seperti, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu; UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada). Keduanya memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan banyak UU lain. Prof. Jimly juga menilai pembentukan RUU omnibus law dapat dilakukan tanpa harus merevisi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurutnya, pembentukan omnibuslaw bisa dilakukan sepanjang materinya tetap berpedoman pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan kebiasaan dalam praktik. Baginya, pedoman penyusunan peraturan hanya bersifat memandu dan tak perlu dipahami secara kaku.“Pedoman disusun hanya berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada. Tentu pedoman ini dapat saja diterobos. Sehingga, terbentuknya konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention dan constitutional habbit) sebagai dasar dalam praktik berikutnya.” Prof. Jimly mempertegas pendaptnya bahwasannya idealnya omnibus law perlu merevisi UU 15/2019 yang eksplisit termuat dalam UU Pembentukan Peraturan ini. Namun tanpa merevisi pun, pembentukan omnibus law sudah dapat dilakukan pemerintah. “Idealnya memang sebaiknya demikian. Maka oleh karena itu, saat ini pemerintah dan DPR perlu meyakinkan masyarakat bahwa tujuan omnibus law itu untuk kepentingan bersama. Dan memang diperlukan memperkuat ekonomi yang ada saat ini.

MAGNA CARTA OF KING JOHN "To No one will We Sell, to none will We Deny or defer, right or justice" A.D. 1215

PEMULANGAN WNI EKS ISIS: KONTROVERSI YANG HARUS DISELESAIKAN SEGERA Oleh: M. Pasha Arifin Nusantara*

Isu pemulangan WNI eks ISIS mengemuka di pemberitaan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kontra atas isu pemulangan WNI eks ISIS ini menilai bahwa mereka memberikan dampak terhadap keamanan negeri dari bahaya radikalisme. *) LPKH 2018

Namun, mereka yang pro terhadap pemulangan WNI eks ISIS itu memberikan pandangan lain. Juru Bicara Wakil Presiden,Â Masduki Baidlowi menyatakan bahwa Indonesia menganut asas perlingdungan maksimal terhadap WNI, yang artinya mereka yang masih tercatat sebagai WNI wajib dilindungi oleh negara. Selain itu, kalangan yang pro menilai bahwa mereka yang berangkat ke Suriah dan tergabung dalam kelompok radikal tersebut bukan hanya karena alasan ideologi. Ada yang mengikuti keluarga, ada juga yang pergi dikarenak diiming-iming oleh janji perbaikan ekonomi.

Awal wacana isu pemulangan WNI eks ISIS Presiden Suriah, Bashar al-Assad menggagas pengadilan khusus untuk para milisi ISIS pada November 2019. Ratusan milisi saat itu sudah ditahan Suriah dan sekitar 10.000 milisi ISIS ditahan Pasukan Demokratik Suriah yang mengendalikan sebagian Suriah. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 orang berasal dari negara di luar Suriah dan Irak (Foreign Terorist Fighter), termasuk Indonesia. Sejak saat itu, isu pemulangan para bekas milisi ISIS ke Tanah Air menjadi bahasan tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga internasional. Beberapa negara di Eropa, menolak dan memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS tersebut. Seperti misalnya Inggris, yang tidak akan memulangkan 30 warga negaranya yang bergabung bersama ISIS dan ditahan di sana. Dilansir dari laman detik.com, Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) meluruskan informasi terkait inisiasi rencana pemulangan 600 orang yang mengaku WNI eks ISIS. BNPT mengungkapkan inisiasi tersebut berawal dari pertukaran informasi intelijen internasional. Suhardi, (Kepala BNPT) mengaku mendapatkan kabar ada puluhan ribu Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF) di tiga kamp di Suriah. Dari ribuan FTF tersebut BNPT mendapatkan informasi bahwa ada yang mengaku WNI. Puluhan ribu FTF tersebut tinggal di camp yang berada di Suriah. Karena BNPT tak mempunyai akses masuk langsung ke kamp-kamp eks ISIS itu, maka BNPT mengandalkan bantuan intelijen Timur Tengah. Diketahui informasi, dari puluhan ribu FTF ternyata ada 600-an orang yang mengaku WNI eks ISIS di tiga camp yaitu Al Roj, Al Hol, dan Ainisa. Hingga kini BNPT masih memverifikasi 600 orang yang mengaku WNI tersebut.

Hak Konstitusional bagi WNI eks ISIS untuk dipulangkan Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh WNI, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri yang merupakan kewajiban konstitusional bagi negara. Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyatakan bahwa Indonesia menganut asas perlingdungan maksimal terhadap WNI, yang artinya mereka yang masih tercatat sebagai WNI wajib dilindungi oleh negara Namun, permasalan berikutnya adalah mengenai status kewarganegaraan mereka, apakah mereka berstatus sebagai WNI, atau tidak memiliki kewarganegaraan. Pasalnya, beberapa dari mereka yang berangkat ke Irak dan Suriah telah membakar paspornya. Selain itu, negara mengancam untuk mencabut paspor mereka. Pakar dan Analisis Hubungan Internasional, Dinna Wisnu menanyakan terkait status kewarganegaraan mereka kepada pemerintah. Dinna menanyakan apakah WNI yang telah angkat senjata untuk negara lain, dan mengorbaknakn segala yang ia punya termasuk identitas dia sebagai warga negara, apakah kemudian hukum Indonesia untuk memperlakukan dia? Hal tersebut telah dijawab oleh Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG yang menyebutkan bahwa dengan tergabungnya WNI dengan kelompok ISIS tidak secara otomatis mencabut status kewarganegaraanya, hal ini merujuk pada Undang-undang Kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa sesorang akan hilang status kewarganegaraanya apabila bergabung dengan negara tertentu, atau organisasi antar negara. Dalam hal tersebut, jelas ISIS bukanlah suatu negara atau organisasi antar negara, melainkan suatu organisasi antar individu.

Masalah Baru Berbagai kalangan mulai dari akademisi, ulama, dan pejabat pemerintah menolak pemulangan WNI eks ISIS karena dinilai apabila WNI eks ISIS tersebut dipulangkan ke tanah air dapat menimbulkan masalah baru. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, pemulang WNI eks ISIS (Islamic State Irak and Syria, ISIS), dapat menjadi bom waktu di masa depan. Menurut dia, ISIS adalah kelompok jihadis yang menyatakan diri sebagai tentara Allah, yang menegakkan khilafah. Kelompok ini, kata Atang, jelas memiliki agenda berperang melawan Negara. Ulama sekaligus ketua PBNU, K.H. Aqil Siroj menyatakan menolak wacana pemerintah untuk memulangkan 660 WNI eks ISIS. Said Aqil menyatakan bahwa mereka telah meninggalkan negara, membakar paspornya, dan telah meninggalkan kewarganegaraanya menurut kemauan sendiri, sehingga Said Aqil menilai untuk apa mereka dipualangkan kembali. Pemulangan WNI eks ISIS memang bukan perkara yang sederahana. Berbagai kekhawatiran muncul di sekitar masyarakat apabila mereka tiba di Tanah Air. Seperti dikhawatirkannya mereka akan menyebarluaskan paham radikalisme ditengah masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi. Ancaman penyebarluasan paham radikalisme, keamanan dan stabilitas masyarakat, serta tidak terjadinya reintegrasi WNI eks ISIS dengan masyarakat menjadi pekerjaan baru bagi pemerintah apabila memulangkan mereka.

Yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Apabila wacana untuk memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, pemerintah bukan saja harus mempertimbangkan, tetapi juga melakukan kalkulasi yang akurat mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum dan setelah WNI eks ISIS tersebut tiba di Indonesia. Apakah mereka akan diadili, atau akan dilakukan program rehabilitasi dan deradikalisasi kepada mereka. Pasalnya, wacana ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga perlu penganganan serius dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan pemetaan profil WNI eks ISIS jika ingin dipulangkan ke Indonesia. Hal ini untuk menghetahui latar belakang mereka berangkat ke Suriah. Apakah mereka berangkat karena ideologi mereka, apakah karena menjadi korban bujuk rayu perbaikan ekonomi, atau karena mengikuti keluarga yang berangkat ke Suriah. Hal tersebut patut dipertimbangkan dan perlu dikaji melalui pendekatan secara holistik untuk menentukan sikap yang tepat sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Pemerintah harus berkaca kepada Denmark yang pernah memulangkan dan menerima kembali warganegaranya yang mengikuti ISIS. Tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan dan perhitungan yang matang sehingga menimbulkan masalah baru di Denmark.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan program-program yang akan dijalankan setelah mereka kembali ke Tanah Air. Program rehabilitasi dan deredakalisasi harus dijalankan dengan baik, selain itu, pengawasan harus dijalankan secara ketat, untuk memastikan warga eks ISIS itu dapat berbaur kembali dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menilai warga eks ISIS yang kini berada di kampkamp pengungsian masih memiliki hak untuk pulang. Walau begitu, ia mengakui pasti ada risiko keamanan dari tindakan itu. Karena itu, kata Aziz, pemerintah harus meminimalisir risiko tersebut dengan memperhatikan sejumlah hal sebelum melaksanakan pemulangan. Pertama, memeriksa latar belakang keterlibatan WNI tersebut di dalam ISIS. Menurut dia, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus mengklasifikasi WNI yang menjadi pelaku aktif dan sekadar korban, atau WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan dan yang belum kehilangan. Kedua, harus diperhatikan proses deradikalisasi yang akan dilakukan. Mulai dari leading sector-nya hingga aspek teknisnya.

Ruang Alumni A N D R A R E I N H A R D P A S A R I B U , S . H . o l e h :

M .

Merupakan

P a s h a

mahasiswa

A r i f i n *

fakultas

mengenyam pendidikan di kampus mahasiswa

yang

hukum

Universitas

Trisakti,

reformasi pada tahun 2002. Bang

memiliki

ketertarikan

yang

mulai

Andra merupakan

kuat

bidang

organisasi. Selama duduk di bangku perkuliahan, Bang Andra pernah beberapa kali menjabat di organisasi kemahasiswaan, seperti menjadi Kepala Bidang Seni Budaya BEM FH, dan di tahun berikutnya menjabat sebagai deputi Hubungan Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Selain sibuk berorganisasi, Bang Andra berkuliah sambil berbisnis. Setahun menuju akhir perkuliahan, ia mendapat penugasan kerja di bandung. Sehingga pada tahun terakhir tersebut, ia melanjutkan kuliah di Universitas Pasundan, Bandung. Setelah

menyelesaikan

kuliahnya,

tidak

memiliki

bayangan

untuk

menjadi

seorang

advokat,

seperti yang sekarang sedang dijalaninya. Dikarenakan oaranng tuanya memiliki latar belakang PNS, ia beberapa kali mengikuti seleksi CPNS di Pemda DKI, Pemkot Medan serta mendaftar di kejaksaan pada tahun 2009. Dikarenakan kuota pendaftaran kejaksaan pada saat itu terbatas, seraya menunggu untuk mengikuti seleksi kejaksaan di tahun berikutnya, ia berkesempatan untuk bekerja di Law Firm Duma & Co. yang berfokus pada bidang Kepailitan. Selama bekerja bersama Duma Hutapea, ia belajar banyak mengenai kepailitan karena selain menjadi asisten dari Duma Hutapea, ia sering membantu menangani kasus kepailitan dan PKPU yang besar seperti kasus PKPU Mandala Airlines, PKPU Perusahaan Kertas Nusantara dan PKPU TPPI. Pada tahun 2012, ia resmi mendapat lisensi sebagai kurator dan disumpah menjadi advokat pada tahun 2015. Setelah 3 tahun bekerja

kantor

Duma

Hutapea,

memutuskan

untuk

mencoba

menangani

kasus

kepailitan

berbekal dari pengalaman selama bekerja di kantor Duma Hutapea. Saat itu ia ditunjuk untuk menangani kaus Kepailitan BATAVIA Airlines, sehingga mengharuskannya memiliki kantor sendiri. Akhirnya pada tahun 2013 ia mendirikan ARP & Co. Law Office yang hingga saat ini berjalan dalam di bidang Litigasi, Kepailitan, Korporasi, Pasar Modal, Perdata umum, dan Pidana. Setelah 3 tahun bekerja di kantor Duma Hutapea, ia memutuskan untuk mencoba menangani kasus kepailitan berbekal dari pengalaman selama bekerja di kantor Duma Hutapea. Saat itu ia ditunjuk untuk

menangani

kaus

Kepailitan

BATAVIA

Airlines,

sehingga

mengharuskannya

memiliki

kantor

sendiri. Akhirnya pada tahun 2013 ia mendirikan ARP & Co. Law Office yang hingga saat ini berjalan dalam di bidang Litigasi, Kepailitan, Korporasi, Pasar Modal, Perdata umum, dan Pidana. Ia berpesan bahwa kita harus menentukan terlebih dahulu bidang apakah kita akan berkarir agar dapat mengetahui apa saja hal yang perlu dipersiapkan. Jika kedepannya ingin berkarir menjadi seorang lawyer, kita harus menguasai ilmu hukum dasar dan aktif berorganisasi, karena itu yang menjadi bekal kompetensi kita dan dalam berorganisasi kita dapat belajar banyak hal yang salah satunya ketika berkarir nanti kita akan siap bertemu dengan klien yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, hal utama yang dapat menunjang karir kita sebagai lawyer adalah soft skills yang di dalamnya terdapat teamwork, networking serta public speaking.

*) LPKH 2018

Liputan Ruang Kampus

OLEH: HADYAN A. FALAH*

KABINET PEMBAHARUAN HARAPAN BARU MM-FH UNIVERSITAS TRISAKTI Pada bul an Desember 2019 MMFH tel ah mempunyai pemi mpi n baru mengganti kan kabi net sebel umnya. Kabi net kal i i ni mengusung pri nsi p pembaharuan dal am seti ap kegi atan yang akan di l akukan ol eh BEM FH nanti nya. Ketua Bem atas nama Laode Muhammad Apri dan Waki l Ketua Bem atas nama Achmad Al i f Nurbani tel ah sah menj adi nahkoda MMFH Tri sakti dengan menang akl amasi . Hasi l akl amasi tahun i ni merupakan sej arah baru dal am i kl i m demokrasi di Fakul tas Hukum Uni versi tas Tri sakti .

*) LPKH 2018

BEM FH kal i i ni yang di komandoi Apri dan Al i f membawa pesan pembaharuan bi rokrasi yang ada di i nternal BEM i tu sendi ri maupun di eksternal seperti permasal ahan fakul tas, kampus sampai dengan permasal ahan bangsa. "di harapkan kedepannya ada perubahan, di mana proker-proker yang bel um tereal i sasi di kabi net sebel umnya, akan kami l anj utkan tentunya dengan pembahruanpembaharuan i de dan gagasan" pungkas Al i f.

Ruang Apresiasi LPKH

APRESIASI UNTUK SELURUH ANGGOTA LPKH 2019-2020

KEPENGURUSAN LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM 2019-2020 Ketua Umum Kalvin Dewantara

Wakil Ketua Umum IM. Dhidat Irsyad

Sekretaris Umum Andhiani Susanty

Bendahara Umum Amanda Syifa Clarissa

Divisi Penelitian Ketua: Natalleo Arya Wakil Ketua: Khrisdianto Risyad Anggota: M. Ilham Rezkianto, Giovannie Manasye, Cika Zulyani, Dewwas Saputra, Annisa Diva, Rizki Faturrahman, Raidatus Safira, Faris Mahardika

Divisi Kajian Ketua: Abdul Aziz Wakil Ketua: Afif Assegaf Anggota: Chinta Marlina, Angela Farrah, Doni Prakasa, Haris Anugrah, Fayadh Ayyasi, Dhika Chandra, Dimas Adhi, Hafizh Arkan, Rafee Alpasha, Fauzan Ridho, Andri Suwandi, Yofarrel, Garuda, Fauzan Raisal Misri

Divisi Penulisan dan Literasi Ketua: M. Pasha Arifin Wakil Ketua: Farida Mukhlisah Anggota: Azizah Arfah, Anastasya Putri, Noval Hakiki, Ahmad Sabirin, Annisa Nur Fauziah, Ananda Elsa

Divisi Jurnalistik Ketua: Hadyan A Falah,Â Wakil Ketua: Diandra Rahmadiany, Anggota:Syamsul Mu'in, Suryo Atmojo, Syahdan Sabillah, Faris Afdil Akrema, Dafa Hilmi, Zahra Salsabillah, Devy Ota, Naufal Sudharmawan

Divisi Hubungan Masyarakat Ketua: Amel Savitri Wakil Ketua: Hana Hanifah Anggota: Michele Emmanuela Rumondang, Rafi Aryo, Nabila Rahmania, Pandya Dimas Prasetyo, Phoebe Eugenia, I'zaz Alhady, Abdullah Rafi, Aurellia Afrah, Alysha Azalia, Daffa Fikri

HUMAS

Ruang Kampus Tongkronganmu, Komunitasmu, Ormawamu mau diliput di kolom "ruang Kampus" silahkan kirim permintaan liputan ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com

Terima kasih kami haturkan kepada setiap perusahaan, kantor hukum, dan lain-lain yang telah memberikan donasi dalam bantuan pencetakan majalah dari edisi ke edisi. Berikut kami lampirkan Sponsored majalah dari edisi ke edisi: