RECHT 7 by LPKH Trisakti

RECHT PROGRESIF | ANALITIS | KONKRET

Vol. 07 November 2019

AÂ NEW HOPE

TIM REDAKSI Ketua Tim Redaksi Harian: Diandra Rahmadiany Penanggung Jawab: Kalvin Dewantara Tim Kajian: Andri Suwandi, Dhika Sihaloho,Afif Assegaf dan Garuda Putra Tim Penulisan: M. Pasha Arifin Nusantara, Ahmad Shabirin, Azizah Arfah Tim Penelitian: Natalleo Arya, Dewwas, dan Mega Ningrum

Survei untuk artikel terbaik Bulan November 2019

KATA KITA

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada temanteman LPKH yang sampai dengan detik ini ikut serta dalam menciptakan budaya kritis serta budaya positif di kampus Trisakti. Majalah ini merupakan bentuk sumbangsih dan kontribusi teman-teman LPKH untuk permasalahan baik yang ada di kampus maupun permasalahan bangsa ini. Tentu output yang dihasilkan merupakan bentuk koordinatif dari setiap divisi yang ada di LPKH sejak dilakukan penelitian, kajian, sampai dengan dikodifikasi menjadi satu kesatuan dalam bentuk majalah ini. Semoga teman-teman para pembaca menikmati sajian yang kami berikan. Kritik dan saran semoga membantu Organisasi ini menjadi lebih maju dan berkembang lagi.

Kalvin Dewantara Ketua Umum LPKH 2019

contents RUANG DOSEN

RUANG ARTIKEL

05 Dr. Trubus Rahadiansyah SH.,MH

16 Radikalisme Dalam Perspektif Hukum Islam

RUANG ARTIKEL

22 Si Jago Merah Menerjang Paru-paru Dunia

06 BPJS Kesehatan : Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang Memiliki Catatan Buruk

RECHT/ NOVEMBER 2019

RUANG ALUMNI 26 Wanda Hamidah

RUANG KAMPUS 28 Artikel Umum; Mereformasi Gerakan Mahasiswa Kontemporer 30 Ruang Kampus; Pelatihan Penelitian dan Peltihan Penulisan Esai

RUANG APRESIASI 32 Apresiasi Kepada divisi terbaik dan BPH/ anggota terbaik

Ruang Dosen RUANG Â DOSEN

Trubus Rahadiansyah Oleh: Amelia Savitri*

Trubus merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Trubus merupakan lulusan Sarjana Antropologi Budaya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, setelah itu ia melanjutkan studinya di Magister Antropologi Budaya Universitas Indonesia. Kiprahnya yang aktif di dunia kebudayaan dan Politik ini membuatnya didapuk sebagai pengamat Kebijakan Publik di setiap public policy yang muncul di permukaan.

Ia juga telah menyelesaikan studi Doktor Politik kebijakan publik di Universitas Indonesia ini untuk memperkuat sendi-sendi ilmu kebijakan publik. Ia juga merupakan pengajar di beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti yaitu Ilmu Sosial Budaya Dasar serta Pancasila. Ia juga merupakan peneliti Pusat pemerataan pembangunan di Universitas Indonesia serta sempat menjadi Ketua Forum Cendikiawan Indonesia. Beliau juga menitipkan pesan untuk generasi muda terkait dengan harapan baru ini "Kita akan memasuki Indonesia tahun 2045, saya berharap Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki kreatifitas dalam berinovasi untuk mencapai Indonesia 2045. dengan sekarang pemerintah membuka diri kepada kaum milenial, salah satunya bisa dilihat dari adanya tujuh staff khusus kepresidenan dari generasi milenial yang ditunjuk oleh presiden, dan telah membuktikan bahwa pemerintah memodernisasikan pemerintahan dengan generasi milenial, maka dari itu agar generasi muda dapat membantu bangsa dan negara, saya berharap mahasiswa trisakti memiiki kegiatan yang kreatif dan inovatif setidaknya memperbanyak kegiatan yang membentuk karakteristik pribadi yang memikirkan bangsa dan negara ini dengan tetao berpegang teguh dengan nilai-nilai pancasila"

*) LPKH 2017

BPJS KESEHATAN : PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL YANG MEMILIKI CATATAN BURUK Oleh : M. Pasha Arifin Nusantara dan Ahmad Sabirin* Media pemberitaan Indonesia diramaikan

Defisit

dengan adanya isu kenaikan iuran BPJS

Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan sudah

Kesehatan. hal ini terjadi setelah Presiden

menjadi rahasia umum. Hutang yang tak bisa

Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS

dibayar

pada tanggal 24 Oktober 2019. Kenaikan

pemerintah

iuran

Bukan

dana

bukan

dengan keuangan BPJS Kesehatan yang tak

pekerja. Kenaikan tersebut tertuang dalam

kunjung membaik, iuran tiap bulan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019,

yang dibebankan kepada pesertapun

di mana kenaikan tarif iuran tersebut mulai

akan dinaikkan. Direktur Utama BPJS

berlaku pada 1 januari 2020. Kenaikan

Kesehatan, Fahmi Idris menilai, naiknya iuran

iuran tersebut bukan tanpa alasan, selain

bulanan yang dibayarkan tersebut menjadi

untuk meningkatkan pelayanan dan untuk

satu-satunya

menutup defisit keuangan BPJS.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

itu

Penerima

berlaku Upah,

*) MPAN: LPKH 2018 AS: LPKH 2019

bagi dan

Peserta peserta

keuangan

BPJS

Badan

Kesehatan

Penyelenggara

pun

membuat

menggelontorkan

sejumlah

guna

menutupnya.

menyelematkan

Terkait

program

Kenaikan iuran BPJS mendapat respon yang berbeda dari masyarakat. Dilansir dari laman Tribunnews.com, ekonom senior Institute for Development of Economics and FinanceÂ (INDEF), Prof. Didik Rachbini, menyampaikan bahwa jaminan layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan harus tetap hadir bagi masyarakat Indonesia karena merupakan amanah langsung dari Undang-Undang Dasar.Â Didik prihatin dengan kondisi jaminan sosial dan kesehatan yang berlaku di Indonesia karena defisit yang kian membengkak. Di negara lain, menurut Didik, jaminan sosial dan kesehatan dapat diimplementasikan dengan baik."Padahal bisa mencontoh banyak negara lain, yang sudah menjalankan kebijakan jaminan sosial dan kesehatan ini sudah sampai satu abad lamanya. Kita baru saja menjalankannya tapi sudah bermasalah berat yang bisa membangkrutkan BPJS," tambahnya Didik berpendapat, golongan mampu tidak diperkenankan mendapat subsidi dari pemerintah, dan BPJS bisa menerapkan kebijakan dengan skema komersial bagi mereka. "Kelompok ini adalah golongan profesional akuntan, arsitek, dokter, pegawai negeri golongan atas, guru dengan tunjangan profesi yang tinggi, pegawai swasta dengan gaji tinggi. Skema komersial mesti dijalankan dan golongan kaya tidak boleh masuk skema subsidi sehingga BPJS bisa bernafas," jelasnya. Ia juga menambahkan agar pemerintah mengurangi pos anggaran yang tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dialokasikan kepada BPJS.

"Contohnya, kurangi dari subsidi kepada BUMN yang menelan puluhan triliun dana negara, dari alokasi dana khusus yang tidak efisien, ditarik dari ratusan dana daerah yang dipendam di perbankan," pungkas Didik.,Â Dari tanggapan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan BPJS masih belum efisien, sehingga perlu diketahui terlebih dahulu apa permasalahannya agar menemukan solusi. Namun, sebelum membahas hal tersebut, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu BPJS Jaminan Sosial adalah hak bagi setiap warga negara. Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu. Secara universal, pengertian jaminan sosial dapat dijabarkan seperti beberapa definisi yang dikutip berikut ini. ILO Convention 102 Social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: a. to offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notably sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of the breadwinner) b. to provide people with health care; and c. to provide benefits for families with children." Tanpa merinci jenis program jaminan sosial lainnya, UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak setiap warga negara. Lebih lanjut, perlunya segera dikembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ditegaskan pada Pasal 34 ayat 2 Perubahan UUD 45 tahun 2002 yang menyatakan bahwa ―Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tanpa rincian program jaminan sosial yang akan dikembangkan, dapat dipahami bahwa amanat tersebut menghendaki terselenggaranya berbagai program jaminan sosial secara komprehensif/menyeluruh seperti yang telah diselenggarakan negara lain, meskipun hal itu dilakukan secara bertahap. Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan sosial. Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dapat mengurangi beban negara (APBN) dalam penyediaan dana bantuan sosial yang memang sangat terbatas. Melalui prinsip kegotong-royongan, meanisme asuransi sosial merupakan sebuah instrumen negara yang kuat dan digunakan di hampir seluruh negara maju dalam menanggulangi risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi pada setiap warga negaranya. Adapun jaminan sosial yang menjadi dasar kebutuhan rakyat, SJSN telah menetapkan 6 program jaminan, yang terdiri dari : 1. Jaminan Kesehatan (JK) Program Jaminan Kesehatan adalah program yang memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medik yang diperlukan untuk memelihara, memulihkan dan meningkatkan kesehatan peserta dan anggota keluarganya. 2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan manfaat pelayanan pemulihan kesehatan yang terjadi akibat dari suatu kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat dalam bentuk santunan uang baik lump-sum ataupun secara berkala bagi peserta yang mengalami cacat atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. 3. Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (JPHK) Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan dana tunai yang dibayarkan oleh badan penyelenggara kepada tenaga kerja yang minimal bekerja telah 6 bulan, sesuai dengan perhitungan masa kerjanya. Pembayaran dilakukan sekaligus atau dibagi selama maksimal 6 bulan untuk menjamin kebutuhan hidup minimal sehari-hari setelah putus hubungan kerja. 4. Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua merupakan program yang membayarkan uang tunai secara sekaligus sebelum seorang peserta memasuki masa pensiun. Pemberian uang tunai lump-sum ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan uang tunai dalam memasuki usia pensiun yang dapat digunakan untuk membeli rumah atau modal untuk berusaha. 5. Jaminan Pensiun (JP) Program Pensiun merupakan program yang membayaran uang secara berkala untuk jangka waktu tertentu atau sampai peserta meninggal dunia sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau menderita cacat total tetap yang menyebabkan ia tidak mampu lagi bekerja. Apabila peserta meninggal dunia sebelum ia memasuki usia pensiun, maka manfaat dibayarkan kepada ahli warisnya. 6. Jaminan Kematian (JKm). Program Jaminan Kematian membayarkan sejumlah uang tunai kepada ahli waris yang sah setelah peserta meninggal dunia secara alamiah atau kecelakaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Penyelenggara jaminan sosial kesehatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Bagaimana dengan masyarakat tidak mampu? Untuk mereka juga tidak perlu khawatir, karena semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Dari sini maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksa penyakitnya ke fasilitas kesehatan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sendiri adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya. Perlindungan kesehatan ini juga bisa didapat dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Dari masing-masing definisi ini maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan diantara keduanya ini adalah bahwa JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G.A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode. 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya. 1984 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Sumber; https://money.kompas.com/read/2019/09/05/102452626/pengam at-soal-iuran-bpjs-naik-saya-tidak-bisa-menangkap-logikanya-dimana

1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU. 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.

"PELAYANAN KESEHATAN ITU ADALAH KEWAJIBAN NEGARA, SEHINGGA KORELASINYA ANGGARAN POLITIK HARUS SESUAI DENGAN ITU. BAHKAN DI NEGARA BERADAB BUKAN HANYA HAL DASAR TAPI JUGA HAK KONSTITUSIONAL"

DR. YULIANTO SH., MH/ DOSEN MAGISTER HUKUMÂ

Ada apa dengan BPJS Kesehatan?Â Dilansir dari laman katadata.com, BPJS Kesehatan selalu mencatatkan defisit keuangan setiap tahun sejak lembaga tersebut didirikan pada 2014. Tahun pertama, desfisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan hanya RP 1,9 triliun. Kemudian melonjak menjadi Rp 9,4 triliun. Lalu turun pada 2016 menjadi Rp 6,7 triliun. Pada tahun 2017 defisit menjadi melonjak hingga Rp 13,8 triliun. Sementara, defisit pada tahun 2018 menyentuh angka Rp 9,1 triliun. Catatan defisit keungan BPJS Kesehatan akan terus meningkat apabila tidak menemukan solusi yang tepat. Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan bahwa defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi meningkat lebih besar dari prediksi awal Rp 28 triliun menjadi Rp 32 triliun. Dari catatan buruk tersebut, kita perlu mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan defisitnya BPJS Kesehatan.

Defisit Terencana atau Manajemen Buruk?Â Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering kita singkat dengan BPJS Kesehatan masih dibekap berbagai masalah yang bermuara pada defisit dana. Kebijakan menaikkan iuran dianggap bukan solusi ampuh membenahi pengelolaan BPJS Kesehatan yang diharapkan semua pihak. Hal tersebut bukan tidak berlandasan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang memperihatinkan, dan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, tentu hal tersebut bagi sebagian kalangan sangat tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Defisit BPJS Kesehatan itupun dikeluhkan para praktisi bidang kesehatan, terutama manajemen rumah sakit dan klinik swasta. Bahkan, sejalan dengan defisit tersebut, pada tahun ini tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di seluruh Indonesia, makin menumpuk. Berdasarkan catatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), tunggakan BPJS Kesehatan pada 2019 telah mencapai Rp 6,5 triliun, tentu angka tersebut cukup besar bagi kita. Terlebih dengan keadaan ekonomi bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja, tentu hal tersebut menambah beban ekonomi bangsa ini. Mungkin pertanyaan yang pas dengan kondisi tersebut adalah â&#x20AC;&#x2DC;Ada apa dengan BPJS Kesehatan?â&#x20AC;&#x2122; guna untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan sedikit mengurai akar permasalahan dan saran-saran yang mungkin bisa relevan atas dasar mengatasi defisit yang ada saat ini dengan analisis-analisis pendapat atau penelitian para pakar keilmuan di bidangnya masing-masing. Namun dengan itu, sampai saat ini kita melihat isu BPJS ini tidak pernah surut dari banyak mata dalam perjalanannya, artinya mulai pertama diluncurkan sampai saat ini BPJS Kesahatan seolah dirancang untuk mengalami defisit, tentu dari sebagian masyarakat bawah masih buta akan apa dan bagaimana BPJS Kesehatan ada sehingga mereka menepis pandangan akan defisit dana pada BPJS Kesahatan saat ini, tentu setiap masalah ada sebab yang mengakibatkannya. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan penyebab defisit itu terjadi sehingga banyak rumah sakit yang didera kendala operasional, seperti putusnya pasokan obat dari para vendor karena ketiadaan dana, hingga tunggakan gaji kepada para dokter. Di sisi lain, secara manajerial, BPJS Kesehatan juga memberikan imbas negatif kepada klinik-klinik swasta. Saat ini, dengan menggenggam BPJS Kesehatan, masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Puskesmas, dengan rujukan langsung ke rumah sakit. Alhasil, lama kelamaan klinik-klinik swasta inipun rontok. Sebaliknya, pihak pemerintah juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai argumentasi berbeda terkait defisit anggaran BPJS Kesehatan. Menurut dr. Erfen Gustiawan Suwanto, Dosen Hukum Kesehatan Universitas Atmajaya kompleksitas masalah BPJS Kesehatan berakar kepada mental bobrok serta perangkat peraturan BPJS Kesehatan cukup komplit. Hal tersebut mengakibatkan jumlah total peserta BPJS Kesehatan adalah 223,347 juta orang. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN jumlahnya sekitar 97 juta orang, PBI dari APBD jumlahnya sekitar 35 juta orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara jumlahnya sekitar 17 juta orang, PPU swasta jumlahnya sekitar 34 juta orang, peserta mandiri jumlahnya sekitar 32 juta orang dan bukan pekerja seperti pensiunan, veteran dan lain-lain jumlahnya sekitar 5 juta orang. Sebuah angka yang tidak kecil dan tentu perlu manejemen pengelolahan yang cukup bagus dalam mengkoordinasikan dengan jumlah yang cukup banyak tersebut, agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Jumlah yang tidak sedikit tersebut tentu akan membuat semakin bertambah defisit jiak tidak dikelolah dengan baik, dengan utang BPJS Kesehatan kepada pelayanan dan petugas kesehatan akan semakin membengkak tidak terbendung karena tingginya biaya pelayanan kesehatan akibat tingginya pertumbuhan penduduk (KB gagal), buruknya kualitas udara karena polusi, maraknya penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya, tingginya konsumsi gula-garam-lemak, dan meningkatnya jumlah perokok aktif. Hal-hal tersebut yang menjadi beberapa alasan yang fundamental kondisi dengan keadaan defisit pada BPJS Kesehatan saat ini. Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan PBPU/peserta mandiri hanya 53,7 persen. Sejak 2016 sampai dengan 2018, besar tunggakan PBPU/peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun. Claim ratio PBPU/peserta mandiri pada 2018 mencapai 313%. Total klaim PBPU/peserta mandiri mencapai Rp27,9 triliun sementara total iuran yang dikumpulkan hanya Rp8,9 triliun. Di samping kedua penyebab utama ini, tentu juga terdapat faktorfaktor yang lain, seperti inefisiensi layanan, belum sempurnanya manajemen klaim, serta belum sempurnanya strategic purchasing. Temuan BPKP, ada data peserta bermasalah, perusahaan yang memanipulasi gaji karyawan, potensi penyalahgunaan regulasi dengan memberikan pelayan rumah sakit lebih tinggi dari seharusnya, dan lainnya apakah sudah dicek ke lapangan dan apa sudah ditindak pelanggaran tersebut. Pemerintah mestinya perlu bertindak tegas terhadap temuan-temuan yang ada, dan memberikan sangsi terhadap yang melanggar regulasi yang telah disepakati bersama. Disisi lain hal yang bermasalah terlihat pada fraud yang ada saat ini. Lebih jauh, Erfen menilai fraud terkait BPJS Kesehatan dipengaruhi banyak hal. Pertama, terkait skala keekonomian tarif BPJS Kesehatan. Selama ini pemerintah memasang tarif dengan mengacu ke fasilitas kesehatan negeri, seperti RS negeri, yang semuanya digaji oleh negara. Sedangkan RS swasta itu sendiri berbeda, harus membayar gaji dan operasional sendiri, namun disamakan tarifnya, ini yang membuat RS swasta melakukan tindakan yang tidak benar. Pemerintah perlu menunjukan kepekaan dengan hal tersebut. Ketidakpekaan pemerintah menyebabkan underpriced dan adverse selection pada PBPU/peserta mandiri. Banyak PBPU/peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, namun setelah sembuh berhenti membayar iuran. Banyak PBPU/peserta mandiri yang tidak disiplin membayar iuran. Ditambah dengan arah kebijakan kesehatan pemerintah, keberadaan BPJS Kesehatan juga harus dibarengi dengan sinergi bersama pihak swasta. Artinya, anggaran pemerintah untuk membangun faskes seperti Puskesmas dan RS dan pengadaan tenaga PNS sampai Ambulans, itu bisa disalurkan ke klinik swasta yang telah ada, gunakan mereka. Seperti yang telah dilakukan negara Australia dimana pemerintahannya memanfaatkan keberadaan klinik swasta ini, perusahaan swasta didorong berkontribusi terhadap kelengkapan Faskes di wilayah operasional mereka, dengan iming-iming pengurangan pajak. Selain itu, pemerintah bisa mendorong kebijakan dokter keluarga. Singkatnya, dokter umum yang selama ini ada harus melengkapi kemampuan spesialisasi sehingga penanganan pasien cukup di faskes paling awal. Hal yang sedemikian misalnya telah dilakukan oleh Negara Belanda, 80% pasien ditangani dokter keluarga yaitu dokter umum dengan kemampuan spesialisasi, sehingga tidak membebani klaim dengan penanganan dokter spesialis. Di sini, defisit BPJS juga disumbang banyaknya klaim dokter spesialis yang semuanya rujukan dari dokter umum. Banyak yang menilai persoalan utama BPJS Kesehatan bukan sekadar soal iuran yang mesti dikerek, melainkan pembenahan mental para pemangku kepentingan, untuk memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Sebab, mau aturan atau tarifnya seperti apa, jika ada mental mencari untung sendiri, susah. Apalagi mental korup yang juga mengincar dana kesehatan, di sini pemerintah perlu cermat kepada siapa meberikan amanat dan agar prosesnya berjalan dengan lancar. Di sisi lainya misalnya mengapa kondisi BPJS kesehatan bertambah runyam ketika patut diduga muncul penyalahgunaan kewenangan di pelayanan dan tenaga kesehatan, sehingga terjadi fraud yang membuat BPJS Kesehatan semakin memburuk keuangannya. Bentuk fraud-nya bermacam-macam, misalnya pelayanan operasi katarak. Di mana rumah sakit (RS) melakukan pengobatan mata menggunakan laser yang mahal. Seharusnya RS melakukan operasi katarak biasa, tidak menggunakan laser. Penggunaan sinar laser untuk operasi katarak patut diduga supaya investasi pembelian alat laser cepat kembali. Begitu pula dengan kasus terapi fisioterapi yang berkepanjangan atau penempatan bayi sehat terpisah dengan ibu lalu dikenakan tagihan ganda. Dan sebagainya.

Dari kasus-kasus atau permasalah-permasalah tersebut, mulai ada pro-kontra terkait dengan rencana kenaikan tarif untuk kelas 1, 2 dan 3 oleh pemerintah, walaupun memang dimaksudkan untuk menutup sebagian defisit anggaran berjalan BPJS Kesehatan, agar defisit tidak terus membesar. Usulan tim iuran pemerintah dan aktuaris, untuk iuran PBI 2020 adalah Rp 42.000. Regulator mengusulkan iuran untuk Kelas I menjadi Rp 160.000, Kelas II menjadi Rp 110.000/bulan/peserta, dan Kelas III Rp 42.000/bulan/peserta.Â Menurut Sri Mulyani, apabila jumlah iuran tetap sama, peserta sama, proyeksi rawat inap sama, maka defisit BPJS Kesehatan akan meningkat, yakni dari Rp28,35 triliun menjadi Rp32,84 triliun, Ia menyebut angka prediksi itu sudah ditambah dengan sisa defisit dari tahun lalu yang sebesar Rp9,1 triliun. Menurut dia, kenaikan iuran di seluruh kelas menjadi obat mujarab memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan. Kalau untuk suntikan saja, misalnya ya Rp10 triliun, akuntabilitasnya lemah. Makanya, harus ada perbaikan seluruhnya. Namun, sampai saat dengan regulasi yang ada masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Tentu, akan sulit siapa yang salah dan siapa yang akan bertanggujawab dengan hal tersebut.

Menejemen yang Transparan dan Bertanggungjawab Sampai di sini, mungkin kita masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada defisit BPJS Kesehatan saat ini, dari pertanyaan tersebut maka akan timbul sebuah pertanyaan baru, apa solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi defisit BPJS saat ini? Agar tidak saling menyalahkan satu sama lain, lalu masyarakat bawah menjadi ikutserta dalam menanggu permasalah tersebut. Atas permasalahan tersebut, penulis kira sudah banyak kajian dan literasi yang membahas dan selalu mengaitkan dengan kondisi manejerial BPJS Kesehatan yang kurang baik (buruk). Dalam perspektif manejemen itu sendiri bisa ditarik beberapa masalah mulai dari SDM, saran dan prasarana serta regulasi yang diterapkan.Â Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong setiap aspek dalam kinerja manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera diperbaiki. Perbaikan kinerja tersebut, menurutnya sudah sejalan dengan hasil kesimpulan rapat terakhir yang dilakukan antara BPJS Kesehatan, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Keuangan dengan Komisi IX DPR RI pada periode 2014-2019 yang lalu. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja manajemen BPJS harus diperbaiki atau ditinjau ulang hasilnya agar tidak lagi terjadi permasalah yang sama di waktu yang akan datang. Ditinjau dari SDM-SDM yang ada saat ini, misalnya diperlukan juga tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli untuk mengoperasikannya IT BPJS Kesehatan yang transparan dan bertanggungjawab. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan biaya atau finansial harus diketahui bersama agar tidak ada kecurigaan satu sama lain. Tentu dengan mengunakan IT yang cukup canggih dan memadahi sehingga dapat dipercaya akan kebenarannya. Masalah IT memang masih bisa mereka lakukan secara internal, namun masih ada kekurangan yang diperluki diperbaiki dalam tata kelolahnya sebagai salah satu bentuk usaha memperbaiki defisit yang ada. Selain dalam sisi SDM IT, hal yang lain yang perlu diperhatikan kinerja dereksi dan dewan pengawas BPJS itu sendiri, tugas yang mereka emban masih kurang maksimal dilakukan. Misalnya, menagih piutang tagihan yang belum dibayar, menagih tagihan dari pemerintah daerah, menekan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar tidak semua penyakit diklaim rumah sakit, hingga penegakan hukum terkait kolektibilitas yang tidak maksimal. Hal yang demikian perlu kiranya diperhatiakan dan perlu ditinjau ulang agar ditempatkan pada tempatnya. Menurut Agus Pambagio, cara lain untuk menutup defisit ialah dengan mengusulkan menindak tegas peserta yang nakal karena tidak membayarkan iuran. Tindakan tegas bisa berupa denda. Cara lainnya, menaikkan iuran untuk peserta kelas I. Peserta kelas I artinya mampu atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seharusnya, mereka baik-baik saja ketika pemerintah melakukan penyesuaian iuran. Di samping itu juga membatasi jumlah penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Laksono, mengusulkan revisi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS, ia menegaskan diperlukan penyusunan kebijakan kompartemen untuk mencegah risiko kerugian kelompok peserta BPJS. Perlu membuat kantong pengelolaan dana amanat, melibatkan pemda dalam pembiayaan defisit, menetapkan kelas standar, menetapkan nilai maksimal klaim setiap peserta, dan menggandeng asuransi kesehatan untuk memberikan layanan lebih kepada peserta mampu.Â Selanjutnya dana JKN untuk kelompok peserta PBI yang dibiayai APBN tidak digunakan lagi untuk membiayai kelompok peserta mandiri. Sebaliknya dana PBI akan fokus untuk masyarakat miskin dan tidak mampu di berbagai daerah. Sebab selama ini, dana untuk masyarakat miskin di BPJS Kesehatan terbukti juga digunakan untuk membiayai masyarakat mampu, dengan demikian masyarakat juga tidak ikut menjadi penanggung beban yang ada saat ini.Â Di sisi lain, permasalahan yang ada kepatuhan peserta membayar iuran pun dipertanyakannya. Dalam sebuah observasi, peserta BPJS Kesehatan malas membayar iurannya, meski sebelumnya telah mengklaim fasilitas BPJS Kesehatan dalam jumlah besar. Ada yang sampai klaim hemodialisis sampai ratusan juta pakai BPJS Kesehatan, tapi begitu sembuh tidak mau mengiur lagi. Memang, diperlukan tindakan tegas bagi peserta seperti ini.Â Sekali lagi, pemerintah harus kembali menyusun regulasi dalam beberapa kasus di kejadian defisit BPJS Kesahatan, sebagai salah-satu langkah yang konkret dan keseriusan dalam menangani gejalah-gejalah sosial yang sedang terjadi pada masyarakatnya saat ini. Dengan mengikutserta masyarakatnya untuk sadar kebersamaan dengan baik dan benar.

Sumber: https://panrita.news/2019/01/27/peraturan-baru-pasien-bpjs-kesehatan-tak-bisa-naik-2-kelas/ DS9lnD1joubwkrOGuUL8f&ust=1574930798003089

Membentuk Masyarakat yang Sadar dan Peduli Kesehatan Untuk menekan membengkaknya penggunaan dana BPJS Kesehatan ke depan perlu kiranya mengikutseratakan masyarakat sebagai objek BPJS Kesehatan itu sendiri. Misalnya batasi jenis pelayanan yang ditangani oleh BPJS Kesehatan, antara lain BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan untuk semua jenis penyakit, kecuali maasyarakat kategori miskin. Lalu BPJS Kesehatan tidak berlaku bagi perokok atau perokok membayar iuran lebih mahal.Â BPJS Kesehatan dapat menanggung pengobatan semua jenis penyakit, tetapi peserta harus membayar kelebihan biaya perawatannya seperti pada asuransi kesehatan swasta lainnya. Kecuali pemerintah mengalokasikan dana lebih besar ke BPJS Kesehatan. Atau ada perubahan komposisi yang dibayarkan PPU Penyelenggara Negara dan PPU Swasta, di mana persentase yang dibayarkan oleh pekerja diturunkan dan kewajiban PPU dinaikkan. Dengan hal tersebut perlu ada edukasi terhadap masyarakat bawah, bahwa akan pentingnnya kesehatan, bukan malah sadar ketika mengalami sakit. Namun sebelum melakukan regulasi tersebut perlu kiranya Pemerintah melihat nasib BPJS Kesehatan saat ini dan menyokong dana agar dapat beroperasi dengan lancar, artiya pemerintah harus segera melunasi tunggakan BPJS selain menaikkan iuran karena kalau tidak tunggakan itu akan semakin besar dan BPJS Kesehatan bisa bangkrut. Selain itu peserta non PBI harus rajin beriur. Jika tidak akan ada sanksi, misalnya selama setahun tidak akan dilayani karena menunggak, dan sebagainya. Atau regulasi yang diterapkan semua harus onlineÂ untuk menghindari fraud. Upaya lain, Kementerian Kesehatan juga harus menganggarkan dana untuk program pencegahan penyakit tidak menular melalui program pencegahan yang terukur dan termonitor secara digital. Maka dengan demikian, sekali lagi perlu kiranya ada regulasi dan manejemen yang baik dan bertanggungjawab. Perlu adanya kerja sama bersama dalam semua elemen masyarakat, mulai dari pengelolah BPJS itu sendiri, sampai subjek dan objek BPJS Kesehatan yang ada. Dengan itu akan tercipta harmoni bersama dalam satu tujuan, yakni menciptakan masyarakat yang peduli akan kesehatan sesuai dengan amanat udang-undang mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada salah satu yang diuntungkan, dan tidak ada salah satu yang dirugikan.

Survei untuk artikel terbaik

RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oleh: Azizah Arfah*

Radikalisme merupakan suatu paham yang pada era kini dilabeli sebagai suatu gerakan negatif. Radikalisme sendiri timbul disebabkan oleh penafsiran yang sempit, tidak utuh, serta mengalami kekeliruan dalam memahami doktrin agama islam yang berimplikasi pada pemahaman yang salah dan menyimpang. Paham ekstrem ini menyerukan agar semua orang mau mengikuti. Penyebaran dari paham ini sudah memasuki ke dalam segala lini atau bidang dalam kehidupan manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan dengan paham ekstrem ini bahkan telah merambah ke dalam dunia pendidikan Indonesia yang semestinya haruslah bersih dan tak terindikasi oleh kepentingan apapun. Selain itu, yang menjadi fokus perhatian adalah bahwa pada kenyataannya paham ini telah merambah ke bidang keagamaan. Padahal sudah jelas bahwa bidang keagamaan merupakan hal yang sakral di mana urusan keagamaan adalah hubungan yang suci antara tiap – tiap individu untuk menghadap kepada Tuhan-Nya. Sayangnya, hal ini justru ternodai oleh paham dan gerakan yang tidak beradab.

"RADIKALISME TAK IDENTIK DENGAN AGAMA TERTENTU"

03 *) LPKH 2018

- MAHFUD MD

Namun, tanpa pernah kita sadari bahwa setiap harinya banyak individu yang bergabung dengan gerakan ekstrem ini. Penyebaran paham radikalisme memiliki strategi tersendiri yang memang telah dipersiapkan dengan sangat matang. Strategi ini telah dirumuskan dan direncanakan agar gerakan mereka kian bertambah pengikutnya guna menyesatkan orang banyak bahkan lingkup dunia. Radikalisme sendiri mulai muncul sejak tahun 1980-an, di mana momentumnya bertepatan dengan kebangkitan dalam bidang kegamaan, terutama kebangkitan dalam agama islam. Radikalisme sangat berbahaya bagi kelangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, gerakan ini bagaikan musuh dalam selimut yang melancarkan strateginya secara gerilya (bawah tanah dan secara diam – diam). Dalam hal ini, terjadinya penyempitan pemahaman agama islam dan menimbulkan terjadinya formalisasi agama. Gerakan yang ingin menjadikan islam sebagai satu – satunya agama sekaligus ingin menjadikan islam sebagai negara sangat menimbulkan kerisauan dalam beberapa dekade terakhir. Gerakan ini dikatakan radikal dikarenakan gerakan ini berupaya untuk menjaring banyak pengikut dengan cara mencuci otak dan pikiran setiap individu, bahkan menggunakan upaya ancaman disertai kekerasan demi diterimanya paham dan gerakan ekstrem ini oleh masyarakat luas bahkan diakui oleh dunia. Munculnya gagasan untuk menjadikan islam sebagai agama sekaligus negara disebabkan oleh semangat berlebihan yang timbul tanpa dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai sudut pandang yang memadai. Radikalisme tidak menerima paham lain selain apa yang memang mereka utarakan kepada masyarakat dunia. Sehingga apabila dalam kenyataannya muncul paham lain yang berseberangan dengan paham radikal yang mereka anut, maka, mereka tidak segan – segan untuk menyingkirkan dan menghapus paham – paham yang bertentangan ataupun pihak – pihak yang menentang gerakan ekstrem ini. Di Indonesia sendiri telah beredar paham radikal sejak lama. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus yang terjadi menimbulkan korban jiwa yang besar merupakan klaim atas ulah teroris yang menganut paham radikal. Pada hakikatnya, paham radikal memang sangat dekat dengan tindakan terorisme. Dalam artian paham radikal telah berbaur dengan tindakan teroris. Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberantas gerakan maupun jaringanjaringan yang terpapar oleh radikalisme yang dapat merusak keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Bangsa Indonesia bergerak dalam melawan paham radikal yang telah mengintervensi banyak bidang kehidupan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara tegas, bangsa Indonesia menolak dan menyatakan perlawanan terhadap gerakan ekstrem ini karena bangsa Indonesia menolak wajah islam menjadi garang akibat ancaman dan kekerasan yang mengatasnamakan agama islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Anbiya ayat 107

“Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya, 10)

Alasan utama mengapa bangsa Indonesia menolak radikalisme ialah bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama islam ingin mengembalikan wajah dan citra islam sebagai agama yang kaya akan toleransi, kaya akan persatuan, kaya akan silahturahmi, kaya akan budaya tolong – menolong meskipun berbeda keyakinan, dan utamanya adalah untuk mengembalikan wajah islam yang penuh rahmat serta menyelamatkan NKRI dari segala upaya pemecah belah bangsa ini. Paham radikal adalah paham yang tidak didasarkan pada prinsip – prinsip serta nilai – nilai dalam ajaran agama islam yang baik yang dijadikan sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupan selama di dunia. Paham radikal menyerukan islam sebagai agama yang tertutup dan sebagai agama yang meneriakkan kebencian serta membenarkan kekerasan dalam hal apapun. Bahwa sudah sepatutnya agama islam dibersihkan dari penodaan – penodaan yang tak sesuai dengan hakikat ajaran islam itu sendiri. Bahwa islam merupakan agama yang menyerukan perdamaian, tidak memiliki wajah garang apalagi menyerukan ancaman, kekerasan, dan upaya pemaksaan Maraknya paham radikal serta tindakan terorisme yang terjadi yang telah merenggut jiwa banyak pihak, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat ikut serta andil dalam mencegah dan menghindari terpapar akan gerakan tersebut. Bukan hanya pemerintah saja yang mengambil bagian dalam melakukan pencegahan dan mengatasi hal tersebut, tetapi haruslah seluruh individu bersatu melawan gerakan keji nan tak beradab tersebut. Faktanya bahwa dalam dunia pendidikan sendiri telah terindikasi paham radikal terutama lingkup perkuliahan sebab kurangnya pengawasan dan pemantauan seperti pada masa sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Selain itu, aparat negara sekalipun banyak yang telah terindikasi paham radikal. Berdasarkan penelurusan Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) perguruan tinggi negeri yang terindikasi terpapar oleh paham ini dan 39% mahasiswa tertarik akan paham tersebut. Hal itu dapat dijadikan fakta bahwa radikal merupakan tanda bahaya yang nyata. Gerakan radikal tidak hanya ingin menjadikan islam sebagai agama satu – satunya sekaligus negara, melainkan juga ingin menguasai seluruh kekayaan maupun budaya negara yang kita jaga dan pertahankan dengan baik. Ini merupakan tanda bahaya nyata yang mendorong bangsa Indonesia untuk lebih ekstra waspada dalam berbagai hal dan urusan kenegaraan. Radikalisme telah menyusup dengan begitu kuat dan gencarnya ke dalam sistem pemerintahan, kesehatan, dunia pendidikan, media massa, serta kultur masyarakat Indonesia. Sumber: https://www.autoevolution.com/news/the-toyota-pickuptruck-is-so-dependable-a-war-was-named-after-it-104487.html

BNPT mempunyai empat kriteria sebuah situs web media dapat dinilai radikal. Pertama, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama; Kedua, takfîri atau mengkafirkan orang lain; Ketiga, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS; dan keempat, memaknai jihad secara terbatas. Selain yang disebutkan, ada juga empat kriteria lain gerakan di anggap radikal, yaitu memperjuangkan islam secara kaffah, di mana syariat islam sebagai hukum negara, mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy), cenderung memusuhi Barat, terutama terhadap sekularisasi, modernisasi, dan perlawanan terhadap liberalisme islam yang tengah berkembang di Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Nomor 290 Tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermutan Negatif menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Dirjen. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam trust positif. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penyedia layanan pemblokiran. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut situs-situs yang diblokir menyebarkan paham radikalisme seperti pro ISIS dan mengkafirkan orang lain. Faktanya gerakan tersebut telah memasuki ranah kehidupan setiap insan, maka sudah seharusnya bukan hanya pemerintah saja yang ikut turun tangan dan andil dalam mengatasi persoalan ini, melainkan seluruh elemen masyarakat mulai dari generasi muda, dewasa, orang tua, individu dengan beragam profesi dan suku yang berbeda turut serta dan wajib dalam melakukan pencegahan dan mengatasi persoalan tersebut. Bahwa orang tua atau keluarga merupakan pihak pertama yang paling dekat dan mengetahui perkembangan setiap anggota keluarganya, maka dari itu merupakan tanggung jawab mutlak bahwa setiap orang tua atau anggota keluarga wajib menanamkan dan mengajarkan pengetahuan yang baik dan benar, tidak asal dan sembarangan, pun tidak menyesatkan. Demikian halnya dengan generasi muda merupakan tulang punggung bangsa Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa generasi muda merupakan agent of change yang perlu dibina, diberikan pemahaman yang baik dan tidak menyesatkan, serta diajarkan untuk bela negara. Sebab, konsep bela negara merupakan kewajiban setiap orang yang mengaku bertumpah darah yang satu dan bertanah air satu yakni tanah air Indonesia. Sehingga, bela negara diwujudkan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara demi terhindar dari alat – alat yang dapat memecah belah persatuan bangsa, seperti halnya adalah paham radikal yang berbaur dengan gerakan terorisme. Adapun kiat – kiat yang dapat dilakukan guna mencegah terjadi dan terpaparnya gerakan radikal sebagai berikut : 1. Memperkenalkan dan menanamkan ilmu pengetahuan yang baik dan benar Pengenalan dan penanaman ilmu pengetahuan sangat ditekankan kepada para generasi muda. Mengingat pemahaman generasi muda dipenuhi dengan pencarian dan rasa penasaran akan keingintahuannya, sehingga dalam proses pengenalan dan penanaman harus diterapkan dan dilakukan dengan baik dan benar sebagai pembentukan proses atau cara berpikir. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya pengenalan ilmu umum saja, melainkan juga memperkenalkan ilmu agama sebagai pondasi penting yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini, proses pengenalan dan penanaman ilmu pengetahuan sebagai pembentukan cara berpikir.Hukum islam mendorong kita selaku manusia untuk terus menuntut ilmu dan mencari pengetahuan dengan baik dan benar, tidak menyimpang dari ajaran agama islam, dan tidak menciderai nilai –nilai yang telah ditetapkan oleh syariat agama islam. 2. Memahami ilmu pengetahuan yang didapat secara baik dan benar Bahwa dalam proses pengenalan dan penanaman ilmu pengetahuan yang didapat haruslah di-filter dan dipahami dengan benar sehingga tidak salah tangkap dalam memahami, tidak menyebabkan kekeliruan dalam memahami ilmu pengetahuan yang didapat sehingga menghasilkan pemahaman secara utuh. Bahwa dalam memahami hukum islam haruslah dengan tepat yakni bersumber pada ajaran yang pasti seperti Al-Qur’an sebagai firman Allah Swt. dan Hadist serta melakukan ijtihad.

3. Menjaga kesatuan dan persatuan Bahwa kesatuan dan persatuan sebagai unsur terpenting dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesatuan dan persatuan sebagai dasar dan landasan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahwa hukum islam sendiri mengajarkan persatuan dan kesatuan untuk terus dibina. Persatuan dan kesatuan sebagai wujud kerukunan yang disukai oleh Allah Swt. Mengedepankan kebersamaan sebagai wujud kekuatan untuk berjuang dalam menghadapi segala permasalahan yang menimpa seperti halnya muncul paham radikal dan tindakan terorisme. Bersama menjadikan seluruh elemen yang ada menjadi kuat dan bersinergi. 4. Menjaga aksi perdamaian Hukum islam identik dengan perdamaian, mengajarkan dan mengedepankan toleransi, berpegang teguh pada syariat agama islam. Sehingga sudah tentu bahwa setiap individu harus mengedepankan aksi perdamaian. Indah bila setiap permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik. Indah bila satu dengan yang lainnya bisa saling merangkul sehingga menciptakan suasana yang aman, tentram, dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. 5. Melawan gerakan radikalisme dengan cara melaporkan radikalisme dan terorisme Peranan yang dapat kita upayakan untuk dapat berkontribusi dalam mencegah, melawan, dan memberantas radikalisme ialah bahwa setiap dugaan apapun yang memang telah terindikasi terpapar radikalisme dan terkait dengan jaringan teroris, sesegera mungkin untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai bentuk menjaga keutuhan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Menyaring dan menseleksi informasi yang didapat Di era globalisasi seperti sekarang ini, kita harus menjadi manusia yang selektif dalam artian tidak mudah menerima arus informasi yang masuk. Tetapi, harus disaring dan diseleksi terlebih dahulu kebenarannya. Tidak asal menerima begitu saja arus informasi secara sembarangan. Valid-nya suatu informasi adalah hal terpenting yang perlu dibuktikan dan diuji kebenarannya. 7. Berpegang teguh pada nilai – nilai Pancasila Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang mencerminkan jiwa – jiwa masyarakat Indonesia. Di mana Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah sepatutnya untuk dipedomani dan berpegang teguh akan nilai – nilai yang terkandung dalam sila – sila Pancasila.Hal ini telah menerangkan bahwa Pancasila sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan keberagaman nyata yang hidup di tengah – tengah masyarakat Indonesia. 8. Melatih tenaga pengajar mengenai nilai kebangsaan Tenaga pengajar merupakan sumber penting yang berperan dalam memberikan dan menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga dari akarnya sudah harus diperbaiki dan ditanamkan pemahaman kebangsaan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 9. Membuat payung hukum mengenai ancaman yang bersumber dari gerakan radikal Pemerintah telah membuat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun, peraturan tersebut tidak menyebutkan tindakan seseorang yang mendukung dan mengajak orang lain untuk bergabung dengan gerakan radikal. Di mana undang – undang tersebut hanya dapat menindak pelaku yang telah terbukti melakukan tindakan terorisme. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau revisi UU Terorisme mendesak diperlukan untuk menghukum WNI yang berniat eksodus ke Suriah. Dasar hukum yang masih lemah untuk mencegah niat bergabung dengan gerakan radikal juga diakui perlu ada penguatan dalam berbagai dasar hukum.

Gerakan radikal tidak dibenarkan untuk diberlakukan di Indonesia. Gerakan radikal sangat tak beradab sebab memaksakan kehendak setiap orang guna mendirikan negara atas agama tertentu saja. Bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tercermin dan tergambarkan melalui rumusan dalam sila – sila Pancasila.Pancasila tidak dapat tergantikan oleh ideologi lain yang mencoba untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan konsep yang tepat untuk diterapkan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dengan masing – masing latar belakangnya. Gerakan radikal yang terkait dengan tindakan terorisme merupakan gerakan berbahaya yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan segala hal yang berbau keagamaan, khususnya adalah agama islam. Namun, hal ini tidak dibenarkan sebab masyarakat Indonesia bersifat pluralistik, yakni terdiri atas beragam suku bangsa, ras, agama, dan kebudayaan – kebudayaannya tersendiri. Hukum islam tidak membenarkan ajaran dengan didasarkan pada kekerasan dan paksaan. Hukum islam menanamkan untuk menebarkan perdamaian. Pancasila merupakan wujud dari perdamaian yang nyata diterapkan di Indonesia terutama pada sila ke-3 yakni “Persatuan Indonesia”. Sehingga sudah jelas bahwa Indonesia telah menerapkan ajaran hukum islam sebagai sumber hukum yang memang berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional Indonesia.

Sumber: https://www.rappler.com/indonesia/113745-fakta-isis-terorisme-indonesia

Survei untuk artikel terbaik

IMMANUEL KANT "Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya"

Si Jago Merah Menerjang Paru-paru Dunia DISUSUN OLEH: ADE K. RAFI, SHANDRA MELLANY A. , NITRIKO PUJI R. , SUTRANI INDRAWATI, WILLYÂ MILANIAWATI* Hutan merupakan paru-paru dunia sebagai penyumbang oksigen dan keanekaragaman hayati terbesar di muka bumi. Terdapat berbagai jenis flora dan fauna didalamnya. Sebuah ekosistem yang tercipta dari kumpulan pohon, jasad renik, tanah, hewan, dan lingkungan yang mempunyai fungsi yang lebih dari sekedar paru-paru dunia. Hutan juga merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan makanan. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yangÂ dimilikinya. TermasukÂ Hutan Indonesia yang merupakan hutan terluas ke-3 di dunia setelah Brazil dan Zaire. Luas hutan di Indonesia diperkirakan mencapai 120,35 juta hektar atau sekitar 63 persen luas daratan. Penyebaran hutan di Indonesia hampir berada di seluruh wilayah nusantara. Hutan menjadi salah satu unsur lingkungan hidup alami yang sangat penting dan harus kita lestarikan keberadaannya. Ada beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan biasanya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Meskipun kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam sangat mungkin terjadi, namun bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahunnya merupakan bencana yang terjadi akibat kesengajaan manusia.

Sumber:https://www.nst.com.my/world/2019/09/522037/indonesianenvironmentalists-blast-govt-over-forest-fires

Belakangan ini paru paru dunia telah hangus di terjang oleh si jago merah dalam kasus KarHutla yang terjadi di Indonesia Karhutla adalah singkatan dari kebakaran hutan dan lahan yang bulan ini sedang terjadi di Riau, Kalimantan, dan Sumatera. Karhutla menyebabkan bencana kabut asap yang mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 19 September 2019 , karhutla terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dari data yang sama tercatat, api telah membakar lahan seluas 328.724 hektare di seluruh Indonesia pada bulan Januari-Agustus 2019.Jumlah titik panas yang ditemukan BNPB mencapai 4.077. Dari wilayah-wilayah yang terkena karhutla itu, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dinyatakan tidak sehat. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di situs nya pada 19 September, tercatat ISPU di Kota Pekanbaru, Riau mencapai 238 yang masuk dalam kategori Sangat Tidak Sehat. Sementara itu di Kota Jambi, ISPU dinyatakan berada di angka 142 atau kategori Tidak Sehat. Kondisi udara serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki indeks 147 dan dinyatakan Tidak Sehat. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ISPU berada di angka 129 yang artinya Tidak Sehat. Kemudian, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ISPU berada di angka 67 yang artinya Sedang. Kondisi paling parah terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang ISPU-nya mencapai 399 dan masuk kategori Berbahaya. Kategori ini berarti tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius.

*) masyarakat mahasiswa fakultas hukum universitas trisakti

Karhutla berarti masalah serius tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Kabut asap akibat pembakaran yang terus meluas berdampak hingga Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, juga Thailand, dan Filipina. Bulan ini bukan kali pertama Indonesia mengalami bencana karhutla. Menurut catatan sejarah, karhutla besar pernah terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 1997. Dampak karhutla saat itu amat parah, termasuk jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara-negara tetangga, bahkan hingga Australia. Menurut Laporan Kementerian Lingkungan (1998), karhutla tahun 1997 menghancurkan sekitar 383.870 hektar. Dampak kebakaran hutan dan lahan ini sangat buruk, baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Sekurangkurangnya 20 juta orang Indonesia telah terkena polusi udara dan air, baik langsung maupun tidak langsung. Asap hitam mengakibatkan ribuan orang di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, harus dirawat di rumah sakit. Di Irian Jaya (Papua), ratusan warga meninggal karena transportasi untuk makanan dan keperluan suplai lainnya di pedalaman terhenti akibat asap. Meskipun kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam sangat mungkin terjadi, namun bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahunnya merupakan bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Sementara kebakaran hutan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia bisa terjadi karena puntung rokok yang dibuang sembarangan di area hutan, api unggun yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan dan pembakaran sampah. Kebakaran tersebut kerap terjadi di kawasan hutan yang gunungnya banyak dikunjungi para pencinta alam (pendakian gunung). Hal ini sering kali menjadi sebab utama kebakaran hutan yang terjadi . Manusia biasanya membakar hutan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga tanpa disadari mereka telah membakar hutan yang merupakan kawasan dilindungi oleh negara. Adapun Alasan manusia membakar hutan adalah untuk pembukaan lahan untuk dijadikan kawasan yang bisa memberikan keuntungan. Salah satu kasus kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini ialah kebakaran hutan di Riau, dimana para petugas gabungan kesulitan memadamkan api dikarenakan luasnya lahan dan tiupan angin yang kencang pada kawasan hutan, dan sumber air pun menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi. Sebagian besar kebakaran ini dikarenakan oleh ulah manusia yang membakar lahan gambut , sedangkan gambut tidak mudah terbakar, gambut akan terbakar jika terjadi kekeringan atau kemarau, hal itu dikarenakan Gambut merupakan lahan basahÂ yang terbentuk dari timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk.

Berdasarkan data Posko Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, awal Januari hingga 14 September 2019, luas lahan yang terbakar sekitar 7.944 hektar dan 200 kasus penegakan hukum telah dilakukan dengan 48 tersangka. Sementara itu juga semakin sering dipertanyakan, mengapa api sulit dipadamkan, padahal sudah melibatkan bantuan dari negara-negara lain. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membenarkan, kebakaran sulit dipadamkan karena baik di Kalimantan maupun Sumatera, titik api berada pada kedalaman tiga sampai lima meter di bawah tanah. Inilah karakteristik tanah gambut, jika sudah terbakar. Asap kini sudah meluas sampai ke Thailand, yang biasanya tidak terjangkau asap dari kebakaran hutan Indonesia. Di Thailand selatan kini sekolah-sekolah ditutup. Selain kehidupan sehari masyarakat, asap dari Indonesia juga menyebabkan kerugian besar bagi sektor pariwisata Thailand, mengingat sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kabut asap. Dampaknya, asap masuk ke paru-paru, mengiritasi saluran pernapasan. Inilah yang menimbulkan ISPA. Orang yang asma bisa mudah kambuh.

Adapun dampak dari kebakaran tersebut ialah asap dari kebakaran . Dimana Asap gambut sangat parah) perbandingannya satu hektar lahan gambut yang terbakar asapnya sama seperti seribu hektar lahan biasa yang terbakar. Polusi yang melanda ibu kota Kalimantan Tengah ini mencapai 20 kali lipat lebih parah dari batas normal yang ditetapkan KementerianÂ Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

https://www.batamnews.co.id/berita-5007-salut-personil-pemadamkebakaran-hutan-tetap-bekerja-meski-puasa.html

Dasar hukum berdasarkan permasalahan tersebut salah satunya adalah: a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (1ima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika teradapat kesengajaan oleh pelaku. Pasal 49 ayat (1) menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sementara ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Pasal 98 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sumber: http://news.gunadarma.ac.id/2018/05/tiga-kebakaran-hutan-terjadi-didataran-tinggi/

Pasal 116 Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pasal 117 Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum yang keras dan tegas. Dengan hal ini diharapkan bisa membuat efek jera kepada pihak korporasi mau pun perorangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meminta bantuan pihak Korporasi di sekitar sana, untuk memberikan pelatihan bagaimana cara membuka lahan tanpa harus membakar. Untuk mengembangkan perkebunan maupun tanaman yang bisa ditanam di lahan gambut. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan sangat dibutuhkan. Seperti pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api. Selain itu, juga harus ada pelatihan, fasilitas, biaya operasional secara intensif. Untuk solusi berikutnya yaitu pembuatan teknologi yang sifatnya bisa dipakai untuk lahan organik sisa-sisa kebakaran seperti tunggak kayu. Teknologi itu harus bisa digunakan untuk membuat bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. “Kalau misalkan itu bisa dimanfaatkan, saya yakin pembakaran yang biasa dilakukan akan berkurang, tapi sekali lagi itu juga harus didukung dengan sistem pemasaran, lebih-lebih bisa sampai ekspor.

Survei untuk artikel terbaik

Ruang Alumni RUANG ALUMNI

WANDA HAMIDAH Oleh: Rafi Aryo*

Wanda Hamidah adalah satu dari sekian banyak politikus yang

memulai

karirnya

dari

dunia

model

dan

keartisan.Wanda menggeluti dunia modelling sejak duduk di bangku SMP dan kemudian pada tahun '90an ia terpilih menjadi

cover

girl

salah

satu

majalah.

sempat

membintangi beberapa iklan dan sinetron. Selain menjadi model, ia juga pernah menjadi seorang news anchor dan pembawa acara di sebuah program di salah satu stasiun TV

swasta.Ketika

menjadi

mahasiswa,

Wanda

dikenal

sangat aktif dalam kegiatan organisasi. Sebagai anggota organisasi

kampus,

juga

sangat

kritis

terhadap

pemerintahan Orde Baru saat itu. Ia turut menjadi saksi mata dan

dalam

bahkan

para

peristiwa ikut

mahasiswa

menggulingkan dunia

politik

penembakan

menduduki lainnya

rezim

ternyata

gedung

yang

pada

mahasiswa parlemen akhirnya

Soeharto.Ketertarikan telah

dimulai

sejak

Trisakti

bersama berhasil

Wanda duduk

di di

bangku sekolah dasar.

*) RA (FH 19)

Ruang Alumni

Wanda kecil gemar sekali membaca koran yang memuat isu-isu politik yang sedang hangat juga menonton Dunia Dalam Berita untuk mengetahui kabar terbaru nasional maupun internasional. Dengan latar belakang keluarga yang aktif dalam dunia pergerakan, secara tidak langsungÂ menjadi dukungan bagi Wanda untuk mengembangkan ketertarikannya di dunia politik.Pada

tahun

2006,

lulusan

Fakultas

Hukum

Universitas

Trisakti

ini

memulai

langkahnya

dunia

politik

dengan

bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat itu dipimpin oleh Sutrisno Bachir. Ia dipercaya menjadi bendahara partai periode 2006-2010.Pada tahun yang sama, Wanda juga didapuk sebagai Wakil Sekjen Komnas Perlindungan Anak.

Karirnya di dunia politik semakin melambung sejak ia mendapatkan penghargaan dari Menhukam pada April 2008 sebagai Artis Peduli Hukum dan HAM. Tahun 2009, ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan duduk di Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.Tahun 2011 yang lalu, Wanda melepaskan kerinduannya pada dunia seni peran dengan bermain di sebuah film arahan sutradara kondang Hanung Bramantyo yang berjudul "Pengejar Angin". Di film itu, ia beradu akting dengan Lukman Sardi dan Agus Kuncoro.

Mereformulasi Gerakan Mahasiswa Kontemporer

Artikel Umum

Oleh : Muhammad Haikal Firzuni* Sudah lebih dari 2 bulan sejak meletusnya gerakan mahasiswa pada tanggal 19 kemarin sampai akhir September 2019. Sudah banyak korban yang berjatuhan di seluruh penjuru tanah air, ratusan kawan-kawan seperjuangan yang ditindak secara represif oleh aparat, puluhan kawan-kawan yang “digelandang” ke dalam kantor polisi, tak terhitung berapa korban luka-luka, serta 5 orang yang gugur dalam memperjuangkan demokrasi lewat gerakan ekstra-parlementer. Namun, absolutisme birokrat dan represifitas aparat tersebut tidak ditanggapi secara progresif dan responsif oleh kawan-kawan mahasiswa hari ini. Ada keresahan yang kemudian memunculkan asumsi dan pertanyaan “kemana arah gerakan mahasiswa selanjutnya? Apa dan bagaimana melewati rintangan dalam perjuangan ini? Mengapa tidak ada respon mahasiswa atas realitas sosial hari ini? Bagaimana menemukan formulasi gerakan mahasiswa kontemporer? ” Penulis berangkat dari keresahan dan pertanyaan-pertanyaan serta dengan melihat stagnansi gerakan mahasiswa hari ini, tulisan ini berupaya melihat realitas kekinian mahasiswa dan agenda juangnya pasca gerakan yang meletus pada September 2019. Evaluasi Pasca Gerakan September 2019 Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini kita masih kalah. Kita masih kalah, dan kalah telak. Masih banyak Rancangan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang akan terus “digolkan” oleh para penguasa negara ini. Masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak menunjukan keberpihakannya pada kaum yang lemah dan tertindas, dan juga masih banyak kawan-kawan seperjuangan kita yang masih mendekam di jeruji besi, luka-luka bahkan gugur merengang nyawa dalam perjuangan bersama mengawal jalannya agenda reformasi. Maka dari itu, dalam rangka terus melanjutkan agenda juang kita bersama, tentunya diperlukan satu evaluasi guna memberikan pandangan reflektif atas langkah yang telah kita lakukan serta untuk kembali mengobarkan semangat bergerak yang mungkin mulai padam di hati kawan-kawan mahasiswa. Adapun beberapa kekurangan gerakan kita selama ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam atas konteks sosial masyarakat, hal ini ditujukan kepada mahasiswa agar dapat membaca, menyelami dan hidup pada alam realita sosio-ekonomi, sosio-historis dan sosio-psikologis kehidupan masyarakat. Inilah salah satu problem mahasiswa kekinian, kurang sadar dan kurang memahami realitas di luar kampus yang sarat dengan persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Hal inilah yang memutus gerakan mahasiswa sehingga terjadi dekadensi gerakan mahasiswa. Persoalan kedua adalah perihal minimnya solidaritas antar mahasiswa, dalam konteks gerakan September 2019, masih ada saja sekat antara aliansi BEM satu dengan yang lainnya, sekat antara organisasi mahasiswa internal dengan organisasi mahasiswa eksternal, serta yang paling parah adalah masih ada pola pikir yang membuat sekat antara gerakan mahasiswa dengan gerakan buruh, tani, cendikiawan serta masyarakat sipil. Hal ini merupakan suatu kemunduran dari mahasiswa yang tidak lagi merasa menjadi bagian dari masyarakat. Sejatinya, mahasiswa adalah kaum terdidik yang seharusnya menjadi katalisator dan pemersatu gerakan buruh, tani, cendikiawan dan masyarakat sipil.

Sumber: https://poskotanews.com/2019/09/26/wiranto-sebut-perusuh-ambil-alih-aksi-demo-mahasiswa-di-dpr-ri/

*) Ketua HMI Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Media Massa: Alat Perjuangan atau Kontraproduktif Perjuangan?

Artikel Umum

Dalam era kontemporer, media memegang peranan yang begitu vital karena pada hakikatnya, media adalah pilar keempat demokrasi yang berdiri sejajar dengan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Media memiliki tugas suci sebagai watchdog-nya penguasa, yang siap menggong-gong dan memberikan sirine apabila penguasa melakukan penyelewengan atas kekuasaannya. Mengutip T. Parsons, media massa memainkan peran yang sangat vital dalam integrasi serta adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. berperan dalam membawa serta mendesiminasikan atau menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Media massa juga memiliki peran dalam mensosialisasikan tatanan sosial melalui transmisi warisan budaya, berbagai norma dasar, dan nilainilai kepada khalayak. Dalam konteks relasi gerakan mahasiswa dengan media massa, kerapkali mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk menggunakan media massa, gagap bahkan bingung dalam mengartikulasikan permasalahan sosial yang terjadi, sehingga keresahan dan pesan yang disampaikan menjadi bias. Padahal, hal itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengabarkan pesan perlawanan terhadap penguasa yang lalim. Akhirnya, media hanya digunakan sebagai ajang eksistensi belaka, yang tentunya hal tersebut jauh melenceng dari agenda juang mahasiswa dan masyarakat. Â Media yang seharusnya menjadi alat integrasi sosial, pengawasan sosial, serta memproduksi tatanan moral justru dijadikan alat untuk memamerkan almamater kampus, bahkan pesona individu. Meminjam istilah Pierre Bourdieu mengenaiÂ HabitusÂ yang berubah dan mengkondisikan perubahan lingkungan kultural serta menciptakan keadaan dimana produksi wacana kritis melalui budaya intelektual terkikis habis disebabkan oleh perubahan gaya hidup mahasiswa itu sendiri, yang orientasinya adalah citra. Setelah ini, lalu bagaimana? Dalam pembacaan atas gerakan mahasiswa pasca gerakan September 2019, kita membutuhkan beberapa cara pandangÂ baru serta pisau analisa dalam mempertajam gerakan kita. Maka, penulis berpendapat ada beberapa hal yang menjadi tugas kita bersama: Pertama, bangun kesadaran kolektif antar mahasiswa, buruh, tani, cendikiawan serta seluruh elemen masyarakat sipil. Bangun solidaritas gerakan yang kuat dan mengakar, hilangkan segala sekat antar elemen, kumpulkan dan identifikasi permasalahan dari berbagai sektor kehidupan masyarakat, refleksikan dan bangun pandangan kritis bersama dalam satu langkah perjuangan menuju masyarakat Indonesia madani. Kedua, isi, dan penuhi ruang-ruang di kampus sebagai laboratorium gagasan dan laboratorium idealisme mahasiswa, berdayakan ruang-ruang publik untuk dijadikan sebagai wadah bersama dalam mengumpulkan berbagai elemen masyarakat serta membahas permasalahan sosial multi sektor. Sudah saatnya ruang-ruang publik digunakan untuk kesejatiannya, menyatukan dan memberikan solusi untuk publik. Ketiga, bentuk satu wadah Media Center Mahasiswa dan Masyarakat Sipil sebagai corong informasi, agitasi dan propaganda gerakan. Media CenterÂ ini sangat dibutuhkan agar kita tidak selalu mengonsumsi beritaberita yang hanya disiarkan oleh media massa mainstream, yang belum tentu keberpihakannya kepada masyarakat yang tertindas. Media Center ini sebagai bentuk kesadaran atas pentingnya integrasi keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil melalui jalan gagasan dan intelektual dalam menuntaskan persoalan bangsa.

Sumber: https://tirto.id/sejarah-lagu-lirik-darah-juangpengobar-semangat-demo-mahasiswa-eiHj

Artikel Umum Keempat, bangun Crisis Center sebagai wadah untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan, riset, advokasi dan pendampingan. Crisis CenterÂ mutlak diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan kawan-kawan seperjuangan yang ditindas represifitas aparat, diancam birokrat-birokrat, serta untuk tetap menjaga asa perjuangan kita. Pada Crisis CenterÂ ini, diisi oleh mahasiswa multi disiplin ilmu, buruh, tani, cendikiawan serta seluruh elemen masyarakat guna melakukan penanganan apabila terdapat kembali jatuh korban, penanganan medis, pendampingan hukum dan kerja-kerja kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan agenda juang kita. Sekali lagi, kemenganan masih jauh, kita masih kalah telak. Jangan berhenti disini, jangan hanya bercerita tentang sejarah dan romantika gerakan mahasiswa, tegakkan kepala, basuh darah yang mengucur, rangkul kawan kanan-kiri, kita maju ke depan menyongsong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: https://www.aca.web.id/2014/01/nan-toa.html

Survei untuk artikel terbaik

PAGE 08

OLEH: HADYAN A. FALAH*

LPKH TELAH MENGADAKAN PELATIHAN PENELITIAN HUKUM DAN PELTIHAN PENULISAN ESAI Pada tanggal 28 Oktober 2019 dan 19 November 2019 LPKH tel ah mengadakan pel ati han ti ap di vi si dengan tahap awal mel akukan pel ati han Penel i ti an dan Penul i san Esai . Pel ati han Penl i ti an di l aksanakan ol eh di vi si Penel i ti an LPKH dengan mengundang pemateri dari dosen Fakul tas Hukum Tri sakti yang j uga merupakan penel i ti Hukum Humani ter dan Hak Asasi Manusi a yai tu Dr. Aj i Wi bowo SH. , MH

*) LPKH 2018

Liputan Ruang Kampus

Pel ati han yang di hadi ri 18 anggota LPKH i ni di l akukan dengan l ancar dengan akhi r kegi atan di sertai Lati han dasar penel i ti an hukum. Dua Mi nggu kemudi an di i kuti ol eh di vi si penul i san dan l i terasi untuk mel akukan pel ati han penul i san esai yang mengundang pemateri dari dosen FH Tri sakti yang j uga merupakan penul i s akti f di j urnal hukum yakni Al i Ri dho SH. , MH

Ruang Apresiasi LPKH

APRESIASI DIVISI DAN ANGGOTA TERBAIK BULAN NOVEMBER 2019

Divisi Terbaik: Divisi PENELITIAN

Ketua: Natalleo Arya Wakil Ketua: Khrisdianto Risyad Anggota: M. Ilham Rezkianto, Giovannie Manasye, Cika Zulyani, Dewwas Saputra, Annisa Diva, Rizki Faturrahman, Raidatus Safira, Faris Mahardika

BPH/ Anggota Terbaik:

M. PASHA ARIFIN NUSANTARA Ketua Divisi Penulisan

KEPENGURUSAN LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM 2019-2020 Ketua Umum Kalvin Dewantara

Wakil Ketua Umum IM. Dhidat Irsyad

Sekretaris Umum Andhiani Susanty

Bendahara Umum Amanda Syifa Clarissa

Divisi Penelitian Ketua: Natalleo Arya Wakil Ketua: Khrisdianto Risyad Anggota: M. Ilham Rezkianto, Giovannie Manasye, Cika Zulyani, Dewwas Saputra, Annisa Diva, Rizki Faturrahman, Raidatus Safira, Faris Mahardika

Divisi Kajian Ketua: Abdul Aziz Wakil Ketua: Afif Assegaf Anggota: Chinta Marlina, Angela Farrah, Doni Prakasa, Haris Anugrah, Fayadh Ayyasi, Dhika Chandra, Dimas Adhi, Hafizh Arkan, Rafee Alpasha, Fauzan Ridho, Andri Suwandi, Yofarrel, Garuda, Fauzan Raisal Misri

Divisi Penulisan dan Literasi Ketua: M. Pasha Arifin Wakil Ketua: Farida Mukhlisah Anggota: Azizah Arfah, Anastasya Putri, Noval Hakiki, Ahmad Sabirin, Annisa Nur Fauziah, Ananda Elsa

Divisi Jurnalistik Ketua: Hadyan A Falah,Â Wakil Ketua: Diandra Rahmadiany, Anggota:Syamsul Mu'in, Suryo Atmojo, Syahdan Sabillah, Faris Afdil Akrema, Dafa Hilmi, Zahra Salsabillah, Devy Ota, Naufal Sudharmawan

Divisi Hubungan Masyarakat Ketua: Amel Savitri Wakil Ketua: Hana Hanifah Anggota: Michele Emmanuela Rumondang, Rafi Aryo, Nabila Rahmania, Pandya Dimas Prasetyo, Phoebe Eugenia, I'zaz Alhady, Abdullah Rafi, Aurellia Afrah, Alysha Azalia, Daffa Fikri

HUMAS

Ruang Kampus Tongkronganmu, Komunitasmu, Ormawamu mau diliput di kolom "ruang Kampus" silahkan kirim permintaan liputan ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com

Terima kasih kami haturkan kepada setiap perusahaan, kantor hukum, dan lain-lain yang telah memberikan donasi dalam bantuan pencetakan majalah dari edisi ke edisi. Berikut kami lampirkan Sponsored majalah dari edisi ke edisi: