RECHT 6 by LPKH Trisakti

RECHT

PROGRESIF | ANALITIS | KONKRIT

Vol. 06 Oktober 2019

Disruption, Technology & Environmental

KATA KITA

Pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih

yang

sebesar-besarnya

kepada

setiap anggota LPKH 2019, yang sampai detik

ini

bersama-sama

mewujudkan

budaya sehat di lingkungan kampus FH Trisakti.

Harapan

besar

saya

dengan

adanya budaya seperti ini dapat ikut bersama-sama kepada

memberikan

setiap

isu

sumbangsih

hukum

supaya

menghasilkan kebijakan yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kalvin Dewantara Ketua Umum LPKH 2019

"HUKUM UNTUK MANUSIA, BUKAN MANUSIA UNTUK HUKUM." â&#x20AC;&#x201D;SATJIPTO RAHARDJO

Edisi kali ini merupakan edisi ke-6 dari majalah Recht yang rutin diterbitkan tiap bulan oleh LPKH. Tema pada edisi ini kami mengangkat Teknologi, Disrupsi dan Lingkungan. Sampai dengan hari ini 3 hal tersebut masih menjadi urgensi untuk kemajuan dan keberlangsungan suatu bangsa.

Divisi Jurnalistik

table of contents 06

RUANG DOSEN ABDUL FICAR HADJAR

RUANG ARTIKEL I PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

RUANG ARTIKEL II

RUANG ALUMNI

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BATUBARA NASIONAL DALAM MEMULIHKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUAN BERKELANJUTAN

DIDIK MUKRIATO

RUANG KAMPUS I STUDI BANDING LK 2 FH UI KE LPKH FH TRISAKTI DI KAMPUS TRISAKTI

RUANG KAMPUS II

RUANG APRESIASIÂ

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH PIALA PROF BOEDI HARSONO FH UNIVERSITAS TRISAKTI

DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA SERTA DIVISI LPKH

Ruang Dosen RUANG DOSEN

Abdul Ficar Hadjar Oleh: Amelia Savitri*

Dosen yang bernama lengkap Abdul Ficar Hadjar ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Jayabaya tahun 1984, S2 di Universitas Indonesia tahun 2001, dan sekarang sedang dalam proses menempuh S3 di Universitas Trisakti. Awalnya, beliau bahkan tidak berniat untuk menempuh bangku perkuliahan, beliau lebih tertarik untuk mengikuti teater di Taman Ismail Marzuki.

Awal mulanya, beliau masuk hukum karena disuruh kuliah, beliau mengambilkelas sore dan yang ada hanya Hukum. Beliau mengambil kelas sore karena tidak ingin kegiatan seninya terganggu. Beliau ini pada awalnya adalah seorang pengacara yang berkerja di LBH Jakarta, ”Pada tingkat keempat, saya dan teman saya mencoba ikut volunteer disana” tutur beliau. Lalu beliau ikut seleksi dan terpilih bersama rekannya berjumlah 7 orang. Uniknya, beliau terlibat “cinlok” dengan seseorang wanita di waktu itu yang kemudian sekarang sudah menjadi ibu dari anak anaknya. Pada awalnya, beliau mengajar di Ibnu Kaldum bogor. Tahun 2006, beliaumembantu rekannya, dengan syarat hanya mengajar pada sore hari. Suatu waktu beliau dipanggil oleh Dekan Universitas Trisakti untuk Dosen Tetap di Trisakti.

*) LPKH 2017

Ruang Dosen

Hingga tahun 2011, beliau akhirnya resmi menjadi dosen tetap di Trisakti. “Pernah suatu waktu saya mengajar 5 mata kuliah.” candanya. Sehingga, akhirnya beliau memfokuskan dirinya untuk menjadi seorang tenaga pengajar, namun beliau juga masih menjadi pengacara, namun terfokus pada pembuatan perjanjian saja. Uniknya, beliau ruangannya di Ruang Jurnal di Lantai 7 Universitas Trisakti yangmenurut tutur beliau itu disebut Gudang Suatu cerita, beliau juga diberi kewajiban untuk mengajar Teknos, lalu beliau meminta bantuan dari anaknya untuk mengajar teknos, sehingga finalnya beliau mengajar Acara Pidana, Acara Perdata dan Praktek. Dan tuturnya, tenaga pengajar lebih kaya dibanding menjadi seorang pengacara. “Kaya dan cukup itu relatif, ketika kita bisa untuk kita sendiri dan memberi orang lain, wah kita udah kaya itu.” Tuturnya. Beliau juga setiap hari Jum’at menjadi salah seorang penyiar radio untuk menyiarkan tentang konsultasi hukum disalah satu radio. “Sekarang beberapa sudah ada yang di upload di youtube.” Ujarnya. Lalu beliau juga berkata “Kalau menurut saya, sampai umur 40 tahun itu niatnya jangan untuk mencari duit, belajar! Karena nanti, kalau kamu belajar, bekerja dengan baik, nanti uang itu gak susah lah.”. Pak Abdul Ficar ini sendiri menerapkan apa yang ia katakan, bahkan sampai diusianya yang sekarang, beliau tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pengetahuannya.

RUANG ARTIKEL

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA REVOLUSI INDUTSTRI 4.0 OLEH: M. PASHA ARIFIN NUSANTARA & AHMAD SABIRIN*

Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu

“The purpose of technology is not to confuse the brain but to serve the body.” -William S. Burroughs

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi

kerahasiaanya.

Dalam

penyelenggaraanya,

Data Pribadi tersebut merupakan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik dalam hal menyimpan, merawat, dan menjaga kebenaran serta melindungi kerahasiaanya. Data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus Data Pribadi yang telah diverivikasi keakuratannya terenskripsi.

*) MPAN: LPKH 2018 AS: LPKH 2019

dan

disimpan

dalam

bentuk

data

Kata lain yang menjelaskan mengenai Data Pribadi adalah keterangan yang memiliki arti bahwa “keterangan” tersebut merupakan keterangan yang benar, nyata melekat, dan dapat diindentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung pada individu, dan pemanfaatannya harus sesuai peraturan perundang-undangan. Pada era digital ini, Data Pribadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas. Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, search engines, social networks, smartphone dan mobile internet serta perkembangan industri komputasi awan atau cloud computing. MenurutLord Ester, Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Sejarah Perlindungan Data Pribadi

Hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi berkembang sejatinya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas menegenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur dalam pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi. Negara yang pertama kali mengesahkan UU Perlindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, yang kemudian diikuti oleh Inggris, dan kemudian negara-negara eropa lainnnya seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan signifikan hukum perlindungan data terjadi ketika Uni Eropa melakukan unifikasi hukum perlindungan datanya melalui Peraturan Perlindungan Data Umum ( EU GDPR – General Data Protection Regulation), pada 2016 dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018. GPDR bersifat Komprehensif, mencakup hamper semua pemrosesan Data Pribadi. Sebagai hukum nasional, setidaknya lebih dari 100 negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan data. Hukum perlindungan data sedikitnya memuat mengenai : Cakupan dan jangkauan perlindungan data Definisi dan jenis data pribadi Prinsip-prinsip perlindungan data Kewajiban pengendali dan prosesor data Hak-hak dari pemilik data (data subject) Pengwasan dan penegakan undang-undang Data pribadi merupakan hak privasi yang perlu dilindungi

Dalamsejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy”. Mereka menyatakan bahwa: “Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.” Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), alasan privasi digolongkan sebagai hak dasar manusia karena yang dilindungi adalah manusia sebagai individu yang perlu untuk mengembangkan kepribadiannya dengan memberikan zona (space) untuk dirinya sendiri.

Perkembangan sistem komputer dan internet membuat informasi menjadi mudah untuk dicari dan dibagi. Konsep dasar dari perlindungan data pribadi pertama muncul sekitar tahun 1970. Pada tahun 1970, Negara Bagian Hesse di Jerman adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data, diikuti oleh hukum nasional di Swedia pada tahun 1973, Jerman Barat pada tahun 1977, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Prancis pada tahun 1978 dan Inggris pada tahun 1984. Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin, privasi atas data pribadi adalah privasi yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses oleh pihak ketiga atau tidak. Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data. dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk ‘habeas data’ yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka. ASEAN Human Rights Declaration yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak privasi atas data pribadi dalam Pasal 21. Dewasa ini, telah banyak negara yang undang-undangnya mengatur tentang perlindungan data, setidaknya terdapat lebih dari 120 negara yang memiliki hukum tentang perlindungan data. Lanskap data Pribadi Pada perkembangannya, khususnya pasca-amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai hak konstitusional warga negara. Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak atas perlindungan atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai pihak dari International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR), yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005, juga menegasakan kewajiban pemerintah di Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Beberapa pasal dalam UU No. 39/1999 menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, seperti dalam pasal 14 (2), pasal 29 (1), dan pasal 31. Secara umum, pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh. Menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana yang telah tersedia. Hal ini berkaitan juga dengan pasal 31 yang juga mengatur bawa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada level yang lebih khusus, terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang memiliki keterkaitan atau didalamnya terdapat materi yang berhubungan dengan data pribadi. Sejumlah peraturan perundang undangan tersebut dapat dikelompokan menjadi sektor : Telekomunikasi dan informatika Kependudukan dan kearsipan Keuangan, perpajakan dan perbankan Perdagangan dan perindustrian Layanan kesehatan; dan Keamanan dan penegakan hukum.

- Telekomunikasi dan Informatika Penyelenggaraan telekomunikasi berhubungan erat dengan transmisi, interkoneksi, serta perpindahan data dan informasi dengan cepat. Perpindahan informasi serta data pribadi ini dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Oleh karena itu untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggaraan telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi melarang dilakukannya akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain pengaturan tersebut, perolehan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Hal ini menunjukan perlindungan privasi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data pribadi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi. Kependudukan dan kearsipan Dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 9 UU Adminduk disebutkan bahwa data kependudukan, adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 1 angka 22 disebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi. Pasal 2 menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Dalam Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa penduduk berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Terkait dengan data pribadi, terdapat perbendaan antara UU No. 23/2006 dan amandemennya UU No, 24/2013 mengenai data pribadi yang harus dilindungi.

Keuangan, perpajakan dan perbankan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diperbolehkan. Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau produk bank lain) miliknya tetapi juga data pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data pribadi lain di luar data keuangan. Menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah: Anggota Dewan Komisaris Bank; Anggota Direksi Bank; Pegawai Bank; dan, Pihak terafiliasi lainnya dari Bank.

Layanan kesehatan Perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (2) diatur mengenai ketentuan pengecualian atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang tidak berlaku dalam hal: 1. perintah undang-undang; 2. perintah pengadilan; 3. izin yang bersangkutan; 4. kepentingan masyarakat; atau 5. kepentingan orang tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengenai urgensi aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi

1. Untuk kepentingan konsumen dan bisnis Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana data pribadi menjadi sangat berharga untuk kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan konsumen sebagaimana contoh pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu perlindungan data pribadi yang bersifat khusus dalam suatu undang-undang sangat diperlukan guna memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik. Bagi perkembangan ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi tepercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen data global dan industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di Indonesia.Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan beberapa perusahaan tidak memilih Indonesia sebagai lokasi untuk pusat penyimpanan datanya. Padahal, perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global. Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah. 2. Kepentingan teknologi informasi diberikan pengguna saat registrasi penggunaan layanan.59 Salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan). Saat ini, beberapa perusahaan teknologi informasi dan komunikasi terkemuka mengeluarkan aplikasi dalam menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti Evernote, Dropbox, Google Drive, Sky Drive, Youtube, Scribd, iCloud, dan lain sebagainya. Perkembangan pemanfaatan teknologi tersebut menimbulkan potensi pelanggaran serius. Contoh pelanggaran terbaru adalah bobolnya data pengguna iCloud (komputasi awan yang disediakan oleh Apple) yang kemudian menyebar di beberapa media masa. Ketika data pribadi ditransmisikan ke internet, muncul ancaman risiko karena individu kehilangan kontrol atas data tersebut. Setelah data tersimpan di cloud, risikolain muncul dari penyedia layanan cloud karena penyedia layanan cloud memungkinkan untuk memindahkan informasi atau data dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya atau dari operator ke operator lainnya, atau dari satu mesin ke mesin lainnya, tanpa pemberitahuan kepada pemilik data. Penutup

Secara ekonomi, data pribadi memiliki nilai jual tinggi yang mampu memutar roda perekonomian global. Dalam The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age 101 karya Daniel J. Solove, transaksi jual-beli data konsumen ditaksir hingga US$ 3 miliar pada 2006. Dampaknya, industri bank data berkembang sangat pesat, yang justru menafikan perlindungan privasi seseorang.

Hal itu jelas menjadi ancaman nyata, mengingat arus deras pemanfaatan teknologi tidak lagi dapat dibendung. Ini termasuk kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal, baik secara online maupun offline, melalui media sosial, catatan kependudukan, kesehatan, perekonomian, hingga penegakan hukum. Dalam konteks inilah peran negara diperlukan de-ngan membuat undang-undang untuk menjamin perlindungan data privasi masyarakat. Di Inggris, regulasi pengaturan data pribadi dijamin dalam Data Protection Act 1998. Regulasi ini memberikan definisi data pribadi yang harus dilindungi, hak-hak pemilik data dan badan independen yang menegakkan hukumnya. Adapun di Amerika Serikat tidak ada keseragaman definisi data pribadi. Ruang lingkup Privacy Act 1974 di Negeri Abang Sam yang menjadi regulasi perlindungan data dikhususkan untuk agen federal. Sedangkan untuk swasta merujuk pada pedoman yang diterbitkan agen pemerintah dan kelompok industri yang tidak mengikat secara umum. Meskipun berbeda pengaturan, keduanya memberikan mekanisme perlindungan data bagi para pengumpul dan pengelola data serta memberikan mekanisme rehabilitasi jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, ada 30 regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, termasuk penyadapan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang, seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan, serta perekonomian. Tapi tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan prosedur yang jelas. Misalnya, dalam bidang perbankan, pengakuan kewajiban perlindungan data nasabah ditemukan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Setelah kehadiran UU Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Bank Indonesia untuk melindungi data nasabah digantikan oleh lembaga independen OJK. Tapi UU tersebut belum menjelaskan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran. Hal itu juga belum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yang seharusnya mengakomodasi kerugian konsumen dalam hal kebocoran data. Gambaran di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih absen dalam perlindungan data pribadi. Dampaknya, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta ataupun negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Alhasil, warga kembali dirugikan karena data privasinya tidak dapat dilindungi. Padahal, perlindungan data pribadi berdampak baik bagi perekonomian negara. Dengan perlindungan itu, Indonesia dapat membuka karpet merah bagi investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan tepercaya, termasuk kepentingan konsumen, yang akan merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi penting karena mereproduksi kebebasan warga dalam berekspresi. Keberanian warga dalam mengekspresikan gagasan akan terlaksana apabila dirinya telah memperoleh jaminan perlindungan privasinya. Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Untuk itu, dengan berbagai macam permasalahan di atas pemerintah. Indonesia dituntut untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah privasi atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi.

Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah dalam Mengawasi Bekas Tambang Batubara Oleh: Wedi Febrianto, Thalitha Athiyya, Yuliyanti dyah*

1. Peran Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah dalam Mengawasi Bekas Tambang Batubara Ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kegiatan pertambangan batubara menimbulkan perubahan pada bentang alam, secara alamiah kegiatan pertambangan batubara akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan yang sangat berpengaruh besar pada komponen lingkungan seperti kualitas air dan hidrologi, flora dan fauna, hilangnya habitathabitat alamiah, terjadinya pemindahan penduduk, hilangnya peninggalan budaya atau situs-situs keagamaan dan hilangnya lahan pertaniaan serta sumber daya kehutanan. Sehingganya diperlukan kegiatan reklamasi dan pascatambang yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang harus memiliki kualitas yang baik. Dari sinilah muncul gagasan untuk membentuk suatu komisi yang berfungsi sebagai pengawas dalam penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang telah memasukkan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam pasal-pasalnya. Namun aturan tersebut belum mengatur secara jelas dan cukup mengenai kriteria hukum terhadap reklamasi dan pascatambang batubara. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut lebih mengakomodir pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi. Sehingga ketentuan yang ada tidaklah secara nyata menjamin adanya penataan, pemulihan, dan perbaikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana dalam tujuan reklamasi.

http://www.bibitikan.net/kubangan-bekas-tambang-dimanfaatkanuntuk-budidaya-ikan-di-kaltim/

Inilah yang kemudian membuat pelaksanaan reklamasi tidak berjalan dengan baik, malah cenderung seadanya dan seringkali dilakukan hanya sebagai maksud untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memang diperlukan adanya suatu pengawasan atas reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan. Salah satu daerah yang akhirnya melakukan penjabaran atas ketentuan tersebut adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang, dinyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang, pada 2016 akhirnya membentuk suatu komisi yang bertugas untuk mengawasi kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kalimatan Timur.

*) Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Prof Boedi Harsono FH Trisakti 2019

Dengan adanya ketentuan yang demikian, Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah pertama di aIndonesia yang memiliki komisi pengawasan reklamasi dan pascatambang. Lembaga yang membantu penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di Kalimantan Timur tersebut adalah Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang (KPRPT). Komisi ini adalah komisi independen di bawah Gubernur yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan reklamasi dan pascatambang di daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagai pengawas, KPRPT memiliki tugas untuk melakukan pengawasan yang meliputi: A. Kebenaran antara dokumen rencana reklamasi dan realisasi pelaksanaan reklamasi, B. Kebenaran antara dokumen pascatambang dan realisasi pelaksanaan pascatambang, C. Menerima laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, D. Meneruskan hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi adanya pelanggaran hukum, E. Menyampaikan hasil kegiatan pengawasan kepada gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Dalam melaksanakan tugas yang ada, KPRPT menyelenggarakan fungsi: a. Pemeriksaan dokumen dan reklamasi pascatambang baik dalan rencana maupun realisasi pelaksanaan, b. Penerimaan laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, c. Penyampaian hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi adanya pelanggaran hukum, d. Penyampaian hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang (KPRPT) sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, dari kinerja tersebut Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatamabang sudah berhasil melakukan pengawasan reklamasi dan pascatambang terhadap lingkungan hidup yang berada di Kalimantan Timur. KPRPT telah berhasil melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang, pengawasan yang mereka lakukan tidak hanya dengan pengawasan langsung namun juga dengan laporan dari masyarakat. Pengawasan yang mereka lakukan kemudian membuat kegiatan reklamasi dan pascatambang daerah Kalimantan Timur berjalan cukup baik, dimana para pemegang IUP akhirnya melakukan pemulihan terhadap lubang-lubang bekas tambang. Namun, kinerja tersebut belum maksimal, terbatasnya waktu dan anggaran pada pengawasan menjadi hambatan bagi KPRPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari komisi pengawas tersebut. Dalam Peraturan Gubernur Kalimatan Timur No. 53 Tahun 2015 telah dijelaskan bahwa dana yang digunakan oleh KPRPT adalah berasal dari ABPD dan/atau APBN. Namun hal tersebut belum berjalan semestinya dibuktikan dengan dalam melakukan tugasnya KPRPT menggunakan dana pribadi bukan dana anggaran yang disediakan. Selain itu dikarenakan latar belakang dan cara kerja anggota yang berbeda-beda kemudian membuat kerjasama yang ada menjadi sulit dilakukan. https://www.indonesia-investments.com/id/news/todaysheadlines/coal-mining-industry-indonesia-harum-energylooking-for-cheap-assets/item5967

Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, sejatinya dengan adanya KPRPT ini memambantu proses reklamasi dan pascatambang daerah Kalimantan Timur berjalan dengan cukup baik sehingga lingkungan pun dapat dipulihkan dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. KPRPT pada dasarnya tugas dan fungsinya yaitu mencari kebenaran dan mencari kesesuain antara dokumen perencanaan reklamasi dan pascatambang dan realisasi pelaksanaan di lapangan. Pada tahun 2017, KPRPT pada awalnya melakukan pengawasan pada 1772 IUP, namun karena terkendala dengan hambatan sumber daya, kemudian KPRPT hanya menyusun yang prioritas terlebih dahulu yakni terhadap IUP operasi produksi yang sekitar 488 IUP, dengan anggaran yang ada dan waktu yang pada tahun 2017 secara statistik KPRPT sudah melakukan tugas dan fungsi pengawasan pada 32 IUP. 2. Peluang Penerapan Komisi Pengawas Reklamasi dan PascatambangÂ dalam Pertambangan Batubara pada Skala NasionalÂ

Kegiatan reklamasi sangat penting dalam memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup di area tambang batubara. Oleh karena itu pemerintah membentuk aturan mengenai hal tersebut sesuai dengan kewenangannya. Aturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun yang pada pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pihak yang wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).Â Reklamasi sendiri dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan metode terbuka maupun bawah tanah. Agar pengelola tambang melaksanakan reklamasi dengan baik dan sungguh-sungguh, maka setiap perusahaan yang dalam hal ini merupakan pemegang izin usaha wajib menyetor dana jaminan reklamasi untuk memberikan efek memaksa agar melakukan kegiatan reklamasi. Pencairan atas jaminan reklamasi dapat diajukan melalui permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan tambang yang sudah mencairkan jaminan reklamasi mereka ketika masih terdapat lubang bekas tambang yang belum direklamasi. Hal ini menunjukan jaminan yang menjadi senjata pemaksa bagi perusahaan agar melaksanakan reklamasi berjalan tidak maksimal. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam skala nasional oleh pemerintah untuk memaksa pelaksanaan reklamasi ialah berupa sanksi administratif. Dimana sanksi administratif sendiri dirasa juga kurang memberi efek jera bagi perusahaan Pelaksanaan reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan pertambangan sebagai pemegang izin dinilai belum mumpuni dalam merevitalisasi lingkungan, dibuktikan dengan masih banyaknya lahan lubang bekas tambang yang ditinggalkan di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini masih bersifat umum sehingga belum memberikan petunjuk yang jelas mengenai reklamasi seperti apa yang harus dilakukan terhadap lubang bekas tambang batubara. Banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Pengusahaan tambang batubara yang seharunya menguntungkan bagi masyarakat serta digunakan untuk sebesat-besar kesejahteraan rakyat justru merugikan mereka dengan adanya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Oleh karena itu, adanya suatu komisi pengawas yang bersifat independen dalam hal reklamasi dan pascatambang batubara nasional memiliki peluang yang sangat besar untuk direalisasikan karena hingga saat ini belum ada jabatan atau lembaga yang ditunjuk untuk secara spesifik mengawasi permasalahan reklamasi lubang bekas tambang batubara yang merugikan bagi lingkungan. Padahal dampaknya begitu luas tidak hanya untuk lingkungan tapi juga masyarakat sekitar. Lembaga seperti komisi tersebut dapat mengisi kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembentukan komisi pengawas reklamasi dan pascatambang batubara yang berskala nasional dapat mengikuti komisi serupa yang telah terbentuk di Kalimantan Timur sebagai satusatunya komisi pengawas reklamasi dan pascatambang daerah di Indonesia. Fungsi, tugas, serta aturan lain dari komisi pengawas daerah tersebut patut untuk digunakan dalam skala nasional karena dalam perancangannya komisi tersebut disusun dengan sangat baik dan akan berdampak baik bagi pemulihan lingkungan pada area bekas tambang batubara. Dalam hal pembentukannya harus selalu memperhatikan beberapa hal penting dalam suatu komisi atau lembaga yang antara lain berupa permasalahan dana dan juga keanggotaan.

http://simbokvenus.com/2014/12/12/tantangan-para-investor-tambanguntuk-perlindungan-lingkungan/

Dalam kaitannya dengan keanggotaan, komisioner direkrut dengan rekruitmen secara terbuka dan dipilih oleh presiden. Komisionernya sendiri terdiri atas perwakilan dari kementerian yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang yaitu Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM. Selain dari ketiga kementerian tersebut juga diisi oleh ahli di bidang lingkungan dan pertambangan serta hukum untuk memaksimalkan fungsi komisi ini. Selain itu perlu diperhatikan mengenai masa jabatan komisioner mengingat reklamasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan sarat akan berbagai kepentingan. Maka dengan dibentuknya suatu komisi pengawas yang independen diharapkan dapat mengoptimalisasi pemulihan fungsi lingkungan pada bekas tambang batubara khususnya pada area lubang bekas tambang batubara agar lingkungan yang tadinya dieskploitasi dapat kembali seperti sedia kala dan bermanfaat bagi msyarakat sekitar serta Â makhluk hidup lainnya.

Ruang Alumni RUANG ALUMNI

H. Didik Mukrianto SH.,MH Oleh: Pandya Dimas, Amelia Savitri, Nabila Rahma, Hafidhah Aurellia, Rafi Aryo*

Beliau

bernama

Didik

Mukrianto,

lulusan

Fakultas

Hukum Universitas Trisakti. Lahir di Magetan, 21 Juni 1974, dilahirkan didalam sebuah keluarga kecil yang sederhana.

Dibalik

merupakan

orang

“Apa

saya

aja

mencabuti

kesederhanaannya,

yang

gigih

lakuin.”

rumput,

dalam

Ujar

sampai

beliau

kehidupannya.

beliau.

menjadi

Mulai

dari

anggota

DPR

seperti sekarang ini, beliau sudah melalui lika liku hidup yang demikian hebatnya untuk diceritakan.

Awal mulanya, langsung

setelah

mencicipi

tamat

bangku

SMA,

beliau

perkuliahan.

tidak

Disamping

karena ketidakmampuan dibidang materiil, namun hal ini juga terjadi karena kakaknya masih membutuhkan biaya

dalam

beliau

lanjut

orang

yang

dapat

menamatkan

perkuliahannya.

merantau

Ibukota.

beruntung.” beliau

Ujarnya.

lakukan,

“Saya

Segala

beliau

Akhirnya, termasuk pekerjaan

kerjakan

dengan

gigih. Suatu waktu, beliau akhirnya dapat merasakan bangku

perkuliahan,

finansialnya

dengan

dipenuhi

memperkerjakannya.

“Saya

oleh

segala

keperluan

orang

beruntung

sekali

yang bisa

kuliah di Trisakti, yang Luar Biasa banget.” Tutupnya.

*) *PD (FH 19) AS (FH 17) NR (FH 18) HA (FH 18) RA (FH 19)

LPKH | RECHT MAGAZINE

Dimasa itu, beliau sulit sekali mendapatkan relasi, karena sulit untuk menyamai kehidupan mahasiswa Trisakti yang lainnya. Namun, karena ke-gigihannya, beliau akhirnya tidak berhenti berelasi hanya didalam ruang lingkup kampus saja. Namun beliau juga mencari relasi dari segala penjuru. “Yasudah, daripada susah, saya bikin heboh saja sekalian.” Tuturnya yang searah dengan penjelasannya bahwa beliau mendapatkan peringkat kedua nilai terbaik seangkatannya. Lalu, seiring berjalannya waktu, beliau pun akhirnya mendapat banyak sekali relasi yang mengantarkan beliau menjadi Ketua SENAT pada

masa

itu.

Beliau

juga

sempat

mendapatkan

mandat

untuk

menjadi

Tuan

Rumah

Kongres

Mahasiswa

Seluruh

Indonesia dimasa itu dengan Trisakti sebagai atapnya.

Di tahun tahun selanjutnya, beliau yang pernah mendapatkan IP 4,00 ini pun melanjutkan hidupnya sebagai seorang notaris, yang kemudian mendirikan kantornya sendiri. Uniknya, istri beliau juga lulusan FH Trisakti. “Dapet waktu ospek” candanya. Lalu, pada tahun 2001, akhirnya beliau memasuki dunia politik dengan penuh perasaan kagum kepada badan Legislatif. “Saya kan dari orang gapunya, saya harap DPR bisa bantu orang orang seperti saya.” Ujarnya yang kemudian terpilih di tahun 2014 sebagai anggota DPR untuk yang kedua kalinya. Bapak yang akrab dipanggil pak Didik inipun merupakan seorang aktivis dimasa mudanya. Dimana akhirnya dia mampu mengkolaborasikan pikiran kritisnya dengan ketenangan batinnya didalam kursi yang ia duduki saat ini.

Pak Didik Mukrianto ini menghabiskan hidupnya dalam berelasi dan juga berorganisasi. Beliau sudah pernah merasakan segala jenis pergaulan, mulai dari Karang Taruna, SENAT, PSSI hingga sebagai Badan Legislatif seperti saat ini. Beliau pun berpesan bahwa, jangan pernah berhenti belajar dan berelasi, “Belajar lah darimana saja.” karena kesuksesan yang beliau raih bukan hanya sebatas dari kehebatan dan kemauan individunya, namun juga ada campur tangan dari orang lain.

PAGE 08

Liputan Khusus Ruang Kampus

OLEH: HADYAN A. FALAH*

STUDI BANDING LK 2 FH UI KE LPKH FH TRISAKTI Pada Tanggal 25 Oktober 2019 hari j umat pukul 17. 00 WI B LPKH tel ah kedatangan tamu dari teman-teman Lembaga Kaj i an dan Kei l muan (LK2) FHUI untuk mel akukan studi bandi ng antar l embaga kaj i an dan penel i ti an yang di l aksanakan ruang Audotori um Lt. 2 FH Uni versi tas Tri sakti , Acara i ni bertuj uan untuk bertukar pi ki ran antara dua organi sasi serta menj al i n si l ahturami yang berkel anj utan. namun berbeda dengan cara mempaparkan seti ap di vi si dan program kerj a organi sasi serta penerapannya pada Uni versi tas masi ngmasi ng.

*) LPKH 2018

Acara di mul ai dengan sambutan dari Herl i nda Safi ra sel aku Di rektur Eksekuti f dari LK2 yang di kuti sambutan dari Kal vi n Dewantara sel aku Ketua Umum dari LPKH Tri sakti . Acara yang di i kuti ol eh 25 mahasi swa LK 2 FH UI serta 35 mahasi swa LPKH FH Tri sakti i ni berj al an dengan l ancar dan penuh kedekatan antar kedua organi sasi tersebut.

"GET FRIENDS, GAIN KNOWLEDGE" - LK 2 FH UI

pemaparan materi yang beri si struktur ke anggotaan, Â out-put yang di hasi l kan, rel asi yang di mi l i ki , dan cara kerj a di l apangan di l akukan mul ai dengan di vi si kaj i an, yang di waki l i l angsung ol eh kedua ketua di vi si bai k dari UI maupun tri sakti . l al u di l anj utkan ol eh di vi si penel i ti an, di vi si penul i san dan l i terasi , di vi si j urnal i sti k dan di vi si humas. Setel ah semua mempersentasi kan dan memaparkan bahannya Â terdapat perbedaan dan persemaan, di mana perbedaannya terl etak pada cara kerj a, apabi l a LPKH memi l i ki cara kerj a koordi nati f Â dan kol aborati f antar di vi si . Sedangkan LK 2 FH UI seti ap di vi si memi l i ki outputnya masi ngmasi ng. Kesamaannya terl etak pada beberapa bi ro yang ada di LPKH j uga ada di LK 2 FH UI . Tentu LPKH sendi ri banyak sekal i bel aj ar dari teman-teman LK 2 FH UI yang notabenya sudah mempunyai sepak terj ang dal am duni a kaj i an serta penel i ti an yang cukup l ama sej ak Tahun berdi ri nya 1988. Dengan di i ri ngi al umni -al umni LK2 FH UI yang j uga sudah menj adi fi gur di bi dang hukum seperti Ahmad Fi kri Assegaf, Candra Hamzah, dan masi h banyak l agi . Tentu dengan di adakannya pertemuan seperti i ni di harapkan mampu membangun j ari ngan antar l embaga kaj i an serta penel i ti an untuk dapat bersamasama memberi kan sumbangsi h dan kontri busi pada nusa dan bangsa.

"Dormi aliquan leges, nunqua moriun

iunt ndo

am ntur" "Hukum Terkadang Tidur, namun Hukum Tidak Pernah Mati"

Telah Dilaksanakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Piala Prof Boedi Harsono Oleh: Divisi Jurnalistik

Lomba yang diadakan oleh Biro LITBANGKUM BEM FH USAKTI yang bekerja sama dengan LPKH Trisakti dan TBLC ini berhasil menarik perhatian khalayak umum khususnya mahasiswa yang tertarik di karya tulis ilmiah tingkat Nasional. Lomba yang mengangkat tema besarnya yaitu hukum dan lingkungan dengan sub temanya ialah Bekas Lubang Tambang BatuBara yang tidak direklamasi diikuti oleh perwakilan kampus-kampus di Indonesia seperti

Liputan Khusus Ruang Kampus

Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanudin, Institut Teknologi Bandung, Universitas Ganesha, dan lainlain. Lomba yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kepedulian terhadap lingkungan yang diaktulisasikan lewat lomba karya tulis ilmiah ini. Juri-juri dari lomba ini merupakan juri-juri terpilih yang telah dipilih oleh panitia lomba yaitu terdiri dari Ibu Novina yang juga merupakan dosen agraria FH Trisakti, Ibu

Pengumuman lomba karya tulis ilmiah ini diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2019 tepatnya hari sabtu dengan juara 1 ialah Weli Febrianto, Thalitha, Yuliyanti yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, lalu juara 2 Ratna, Shaitna, Nurlailiyah yang merupakan Mahasiswa UGM dan juara 3 ialah Ririn, Rizqa dan husnul yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS

Ruang Apresiasi LPKH

APRESIASI DIVISI DAN ANGGOTA TERBAIK BULAN OKTOBER 2019

Divisi Terbaik: Divisi Humas

Ketua: Amelia Savitri Wakil Ketua: Hana Hanifah Anggota: Michele Emmanuela Rumondang, Rafi Aryo, Nabila Rahmania, Pandya Dimas Prasetyo, Phoebe Eugenia, I'zaz Alhady, Abdullah Rafi, Aurellia Afrah, Alysha Azalia, Daffa Fikri

BPH/ Anggota Terbaik:Â

Natalleo Arya Ketua Divisi Penelitian

KEPENGURUSAN LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM 2019-2020 Ketua Umum Kalvin Dewantara

Wakil Ketua Umum IM. Dhidat Irsyad

Sekretaris Umum Andhiani Susanty

Bendahara Umum Amanda Syifa Clarissa

Divisi Penelitian Ketua: Natalleo Arya Wakil Ketua: Khrisdianto Risyad Anggota: M. Ilham Rezkianto, Giovannie Manasye, Cika Zulyani, Dewwas Saputra, Annisa Diva, Rizki Faturrahman, Raidatus Safira, Faris Mahardika

Divisi Kajian Ketua: Abdul Aziz Wakil Ketua: Afif Assegaf Anggota: Chinta Marlina, Angela Farrah, Doni Prakasa, Haris Anugrah, Fayadh Ayyasi, Dhika Chandra, Dimas Adhi, Hafizh Arkan, Rafee Alpasha, Fauzan Ridho, Andri Suwandi, Yofarrel, Garuda, Fauzan Raisal Misri

Divisi Penulisan dan Literasi Ketua: M. Pasha Arifin Wakil Ketua: Farida Mukhlisah Anggota: Azizah Arfah, Anastasya Putri, Noval Hakiki, Ahmad Sabirin, Annisa Nur Fauziah, Ananda Elsa

Divisi Jurnalistik Ketua: Hadyan A Falah,Â Wakil Ketua: Diandra Rahmadiany, Anggota:Syamsul Mu'in, Suryo Atmojo, Syahdan Sabillah, Faris Afdil Akrema, Dafa Hilmi, Zahra Salsabillah, Devy Ota, Naufal Sudharmawan

Divisi Hubungan Masyarakat Ketua: Amel Savitri Wakil Ketua: Hana Hanifah Anggota: Michele Emmanuela Rumondang, Rafi Aryo, Nabila Rahmania, Pandya Dimas Prasetyo, Phoebe Eugenia, I'zaz Alhady, Abdullah Rafi, Aurellia Afrah, Alysha Azalia, Daffa Fikri

HUMAS

Ruang Kampus Tongkronganmu, Komunitasmu, Ormawamu mau diliput di kolom "ruang Kampus" silahkan kirim permintaan liputan ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com

Terima kasih kami haturkan kepada setiap perusahaan, kantor hukum, dan lain-lain yang telah memberikan donasi dalam bantuan pencetakan majalah dari edisi ke edisi. Berikut kami lampirkan Sponsored majalah dari edisi ke edisi: