30.LOV
PROGRESIF | ANALITIS | KONKRIT
MEI - JUNI
RECHT PENDIDIKAN, HAM & PANCASILA
Hiruk pikuk pasca pemelihan umum presiden 2019 page 13
KATA KITA Pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap anggota LPKH 2019, yang sampai detik ini bersama-sama mewujudkan budaya sehat di lingkungan kampus FH Trisakti. Majalah ini merupakan edisi ketiga dimana LPKH tetap konsisten terhadap rubriknya yang dihasilkan dari kajian dan penelitian teman-teman LPKH serta adapun kontribusi dari masyarakat umum. Pada edisi ini LPKH mengangkat tema besarnya pendidikan, HAM dan Pancasila. dimana kita lihat tiga concern ini sangat perlu diperhatikan oleh setiap masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya. Tentu dengan kita corcern terhadap 3 isu diatas dapat membuat bangsa ini kedepan menjadi bangsa yang maju. Kalvin Dewantara Koordinator LPKH 2019
CONT ENTS 04
RUANG DOSEN :
05
HARDIKNAS ; PENDIDIKAN HARI INI
DR. Bambang Widjojanto SH.MH
13
PASCA PEMILU ; LANGKAH PEOPLE POWER People Power, sebuah langkah kecil menuju wujud kemurnian demokrasi
15
16
RUANG RESENSI Failure is the state or condition of not meeting a desirable or intended objective, and may be viewed as the opposite of success. Product failure ranges from failureÂ
RUANG ALUMNI Rivai Kusumanegara
politik balas budi Belanda dan ajaran Ki Hadjar Dewantara dalam membangun pendidikan nasional
09
12 MEI, TRAGEDI HAM DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
18
RUANG KERJA Kusumanegara & Partners
Setelah 21 tahun lamanya menunggu ketidakpastian hukum
20
RECHT 03
RUANG KAMPUS Penyuluhan Narkoba di SMAN 78 Jakarta oleh BEM FH Trisakti
*) Tanggung Jawab terletak pada setiap penulis artikel.
RUANG DOSEN
DR. BAMBANG WIDJOJANTO SH.MH Oleh : Amelia Savitri*
Dosen yang kerap kali disapa Pak BW ini, sudah menjadi dosen di Fakultas Hukum
Trisakti
sejak
tahun
2007.
Beliau memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum tahun 1984 sebagai Staf Litigasi
LBH
Jakarta.
Tahun
1986,
beliau ditunjuk sebagai Direktur LBH Jayapura. masih
Beliau
diberi
sangat
bersyukur
keselamatan
ketika
mengurus LBH di Papua, karena Papua pada
saat
itu
masih
menjadi
daerah
operasional militer dengan situasi yang sangat represif. Bahkan beliau sampai berpesan kepada teman-teman di LBH Jayapura, jika ia tidak pulang dalam beberapa hari maka beliau sudah punya plan
to
go.
mendapat
Atas
Kennedy
jasanya,
beliau
Human
Rights
Center, yang dikabarkan langsung oleh istri Robert Kennedy melalui telefon, karena beliau dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua. Pengurus
Yayasan
LBH
menggantikan Adnan Buyung Nasution. Saat itu, YLBHI menjadi pusat gerakan mahasiswa sehingga tekanan berpusat di LBH Jakarta, mulai dari polisi, militer, hingga
mahasiswa.
Selama
di
LBH
Jakarta, beliau mendapat keteladanan dari pengacara-pengacara berkompeten, antara lain seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara,
Mulya
Djamaluddin
Datuk
dengan
menangani
5-6
Non-Government
Organitation(LSM) internasional. Lulusan Doktor Universitas
Padjajaran
ini
membuka
Kantor
Lawyer Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) pada tahun 2002. Beliau sempat cuti mengajar karena menjadi Pimpinan KPK pada tahun 2011. Selama
Tahun 1995, beliau menjadi Dewan
Tahun 2000, beliau menjadi konsultan hukum
Lubis,
Mr.
Singomangkuto,
Zainal Abidin, dan Hugem.
masa
jabatannya,
beliau
berhasil
meringkus
beberapa Menteri dan Jenderal, salah satunya Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Tahun 2016, beliau
memutuskan
untuk
mengajar
kembali
didasarkan pada 3 point 1. Keinginannya untuk sharing seluruh exercise dan knowledgenya kepada generasi muda, karena hampir seluruh perubahan negeri ini, generasi muda mempunyai peran didalamnya. 2. Agar tetap terjaga kecerdasannya, maka kita harus banyak membaca dan sharing. 3. Setiap pemberian pasti akan selalu mendapat balasannya.
04
*) FH Trisakti 2017
RUANG KAJIAN ILMIAH
Hardiknas ; Politik Balas Budi Belanda dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara dalam Membangun Pendidikan Nasional
Oleh : M. Pasha Arifin Nusantara & Kalvin Dewantara*
Dalam
rangka
memperingati
hari
Masuknya
pendidikan nasional (Hardiknas) yang selalu
Indonesia
dirayakan setiap tanggal 2 mei menjadikan
politik balas budi yang diinisiasi oleh
menegaskan
tanggal
C.
pembukaan
tersebut
menjadi
hari
yang
pendidikan diawali
Van
Budi
bagi
menyatakan
dunia
pendidikan.
sebagai
Hari
Tanggal
Pendidikan
2
mei
Nasional
adalah
kolonial moral
pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hadjar
Pemikiran
Dewantara. sehingga
dinobatkan
suatu
bagi
peran
beliau
terhadap
sebagai
bapak
memberikan
adanya
Politik
Balas yang
pemerintah
tanggung
kesejahteraan ini
jawab
pribumi.
merupakan
politik
di
pemikiran
b-ahwa
memegang
karena bertepatan dengan lahirnya Bapak
Bagaimana
dengan
Deventer.
istimewa bagi bangsa Indonesia, terutama
dipilih
formal
tanam
kritik
paksa,
keuntungan
Pada
17
September
Wilhelmina
yang
bahwa
baru
Parlemen
Belanda,
panggilan
hutang
budi
terhadap
bangsa
Belanda.
di
bagaimana pendidikan formal bisa dikenal
Locomotief)
oleh
(politikus)
bangsa
Indonesia belanda
Indonesia.
merupakan dan
jepang
selama 350 tahun.
*) MPAN :FH Trisakti 2018 KD : FH Trisakti 2016
Mengingat,
daerah yang
kolonial
berlangsung
pemerintah
pelopori
(wartawan dan
C.
ternyata
nasib
yang terbelakang.
van
menuangkan panggilan moral tadi ke
bagi
dalam
De
Deventer
untuk para
Hindia
yang
Pieter
Koran
membuka
kolonial
memperhatikan
oleh
di
Wilhelmina
kebijakan
politik
Politika yang meliputi:
yang
Brooshooft
dan
eerschuld)
pribumi
Etis
Pendidikan
moral
Ratu
jauh
Bapak
Belanda
(een
terangkum
peran
tahta pidato
pemerintah kolonial. Munculnya kaum
tentang
naik
pemerintah
mempunyai
Ratu
dalam
pendidikan Indonesia? Sebelum mengenal
Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu
1901,
dalam
yang Trias
1. irigasi (pengairan), membangun dan
memperbaiki
mata
pengairan
lebih
keperluan pertanian
pribumi
etis,
program
2.
dan
pengairan-
bendungan
emigrasi
yakni
untuk
mengajak
penduduk untuk transmigrasi
05
3. memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi). Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian
Van
Deventer
yang
diterbitkan
beberapa
waktu
sebelumnya,
sehingga
Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam
pengembangan
dan
perluasan
dunia
pendidikan
dan
pengajaran
di Hindia
Belanda. Kala itu, diperkenalkan sistem pendidikan formal yang berjenjang. Dari tingkat dasar,
dan
menengah
hingga
pendidikan
tinggi.
Pendidikan
tingkat
dasar
terdapat
Europesche Lager School (ELS) dan Hollandsche Inlandsche School (HIS). Sementara, di tingkat
menengah
terdapat
Meer
Uitgebreid
Lager
Onderwijs
(MULO),
sekolah
menengah pertama Algemeene Middelbare School (AMS), sekolah menengah atas. Tidak berhenti
sampai
disana,
Belanda
juga
mendirikan
sejumlah
perguruan
tinggi
di
Pulau
Jawa pada abad ke-20. Beberapa perguruan tinggi yang didirikan, yaitu: 1. School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) – Sekolah kedokteran di Batavia. 2. Nederland-Indische Artsen School (NIAS) – Sekolah kedokteran di Surabaya. 3. Rechts Hoge School – Sekolah hukum di Batavia. 4. De Technische Hoges School (THS) – Sekolah teknik di Bandung. 5.Landbouw School – sekolah pertanian di Bogor
Namun,
tidak
pendidikan, sekolah.
semua
yang
kalangan
artinya
Diskriminasi
hanya
masyarakat golongan
pendidikan
pada
Indonesia
tertentu
masa
itu
saja
dapat
saat yang
itu
bisa
dapat
dirasakan
mengenyam
duduk
sejak
dibangku
mengenyam
pendidikan tingkat dasar. Ada sekolah yang diperuntukan untuk Indonesia asli (HIS), ada juga sekolah dasar yang bagi keturunan peranakan Eropa, keturunan timur asing atau pribumi dari tokoh terkemuka.
Sistem
pendidikan
di
Indonesia
pada
era
penjajahan
begitu
memprihatinkan,
sekolah-
sekolah yang didirikan Belanda tak bisa menyasar dan menerima masyarakat Indonesia secara
umum.
sekolah
Jenjang
menengah
atas
pendidikan terbatas
yang
yang
berbeda,
hanya
bisa
baik
itu
dinikmati
dari
sekolah
orang
dasar
Belanda,
hingga
keturunan
China, hingga anak-anak bangsawan saja. Hasilnya, masyarakat bumiputra banyak yang tak bisa mendapatkan pendidikan layak. Biasanya mereka hanya berhasil menyelesaikan sekolah rakyat (SR) atau bahkan tak sekolah sama sekali Kondisitersebutmengakibatkan tak lebih dari 10% orang Indonesia yang menikmati pendidikan.
Taman Siswa dan Atensi Ki Hadjar Dewantara Pahlawan
yang
memperjuangkan
pemerataan
pendidikan
nasional
yaitu
Ki
Hadjar
Dewantara lahir di Yogyakarta pada Tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berasal dari keturunan keraton Yogyakarta. Pendidikan pertama yang
Beliau
terima
adalah
Sekolah
Dasar
ELS.
Setelah
menyelesaikan
pendidikan
Sekolah Dasar, Beliau melanjutkan pendidikan ke STOVIA atau yang umum disebut juga sebagai Sekolah Dokter Bumiputera yang merupakan sekolah milik Belanda. Sayangnya Beliau
terlanjur
jatuh
sakit
sehingga
tidak
sempat
untuk
menyelesaikan
pendidikan
di
sekolah tersebut.
06
06
Ki
Hadjar
Dewantara
juga
terkenal
dengan
tulisannya,
dimana
Beliau
seringkali
terlibat masalah dengan Belanda akibat dari tulisan-tulisan yang tajam yang ditujukan untuk
pihak
Belanda.
nederlander Belanda”. abad
Was”,
Isinya
Salah
yang
dalam
kecaman
kemerdekaan
bahasa
keras
Belanda.
satu
atas
Puncak
tulisan
Indonesia
yang
terkenal
berarti
adalah
“Seandainya
rencana perayaan
jatuh
pada
15
“Als
Ik
Saya
Eens
Seorang
perayaaan
November
1913.
satu
Dirayakan
di belanda maupun negara jajahannya.
Kemudian Pada
mereka
September
Suwardi
aktif
dipindahkan
1913,
dalam
mereka
ke
Belanda.
berangkat
kegiatan
ke
organisasi
Dengan
status
Belanda.
Dalam
pelajar
dan
yang
sama:
diasingkan.
pengasingan
mahasiswa
di
Belanda,
Indonesia,
Indische
Vereeniging. Ia sempat menjadi redaktur majalah organisasi tersebut, Hindia Putera. Bagi
Ki
untuk
Dewantara,
mengembangkan
yang dan
Hadjar
lebih
luas
dan
masalah
memperoleh tanah
air
Di
tanah
tempat
kesenangan
pendidikan
Europeesche
ia
di
pengetahuannya,
dalam.
mengembangkan
mendalami
hidup
memusatkan
bakatanya,
merupakan
dan
pengasingan
ini
jiwanya ia
Kesempatan
pengajaran,
sehingga
Setelah
perhatian
di
itu,
ia
kembali
bidang
suatu
kesempatan
dengan
dasar-dasar
berusaha
menulisnya.
dan
Akte.
pengasingan
Ki
ke
itu
memupuk
dimanfaatkan
Hajar
Dewantara
Indonesia
pendidikan
bakat,
di
sebagai
tahun
bagian
untuk
berhasil 1918.
dari
Di
alat
perjuangan menyongsong kemerdekaan. Setelah Hajar
kembali
dari
Dewantara
Onderwijs
Instituut
Perguruan
ini
pengasingan,
mendirikan Taman
sangat
bersama
sebuah
Siswa
perguruan
(Perguruan
menekankan
dengan
rekan-rekan
yang
Nasional
pendidikan
seperjuangannya,
bercorak
Taman
mengenai
nasional,
Siswa)
pada
pentingnya
Nationaal
3
rasa
Ki
Juli
1922.
kebangsaan
kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk mendapatkan Perguruan
kemerdekaan.
Taman
membangkang
Siswa,
dan
dianggap
menjadi
terhadap
Belanda.
Ordonansi
Semakin
melawan ancaman
Sekolah
Bahkan Liar.
banyak
semakin
banyak
kebijakan karena
pernah
tuntutan
Ki
yang
belajar
generasi
politik
dianggap
Belanda
Namun,
orang
dan
Indonesia
Pemerintah
menanamkan membuat Hajar
ke
yang
Kolonial.
Dewantara
dari
berani
sekolah
benih-benih
peraturan
tamat
ini
perlawanan
1932
berhasil
mengenai membuat
peraturan itu dicabut. Perguruan Taman Triloka. (nama
Konsep lain Ki
Siswa memiliki
yang
Hajar
sangat
pedoman
populer
Dewantara),
yaitu
bagi
seorang
ini dikembangkan Ing
ngarsa
sung
guru oleh
yang
disebut Patrap
Suwardi
tuladha (di
Suryaningrat
depan
memberi
teladan) Ing madya mangun karsa (di tengah membangun karsa/kemauan/semangat) Tut wuri handayani (dari belakang mendukung).
07
07
Patrap
Triloka
diperkenalkan
ini
dibuat
beliau
oleh Maria
setelah
mempelajari
sistem
Montessori dan Rabindranath
pendidikan Tagore.
progresif
Patrap
yang
Triloka
ini
menjadi pedoman para guru hingga sekarang.
Menurut
Ki
Hadjar
bertumbuhnya budi dalam
rangka
membentuk sehat.Ki fatwa),
Dewantara
pekerti (kekuatan
kesempurnaan
manusia
Hadjar
pendidikan
yang
hidup
berbudi
Dewantara
yakni: Tetep,
batin,
dan
adalah
daya-upaya
untuk
karakter), pikiran (intelek)
keselarasan
pekerti,
dengan
berpikiran
mengedepankan
tiga
ajaran
antep dan mantep ; ngandel,
kandel,
dan tubuh
dunianya.
(pintar,
kendel
anak,
Pendidikan
cerdas)
tentang
memajukan
dan
bertubuh
pendidikan
dan
itu
(tiga
bandel ; Neng,
ning, nung dan nang.
Tujuan ketiga ajaran (fatwa) pendidikan Ki Hadjar di atas berkaitan erat dengan upaya membentuk
pribadi
manusiawi
dalam
peserta
konteks
didik
dan
menjadi
perspektif
manusia
yang
pendidikan
manusiawi.
Ki
Hadjar
Citra
manusia
Dewantara
adalah
kedewasaan, kearifan, dan kesehatan secara jasmani dan rohani.
Meskipun
Ki
menerapkan cocok
Hadjar sistem
karena
paksaan. karakter adalah
dan
pendidikan
dasar-dasarnya
Menurut
Ki
budaya
termasuk
tradisional
Dewantara
ke
berupa
Hadjar orang
dalam
belajar barat
adalah
bangsa
perintah,
tidak
Timur.
rasa,
kependidikan
Indonesia.
Dewantara,
Indonesia
kehalusan
di
ilmu
hidup
Sistem
hukuman
metode
dalam
barat,
barat
dan
syarat
yang
hidup
kasih
dia
yang
paksaan. dalam
sayang,
tidak
dipandangnya
ketertiban
pendidikan
memakai
Bangsa
di
mau tidak
yang
bersifat
cocok
dengan
Orang
Indonesia
khasanah
nilai-nilai
cinta
akan
kedamaian,
ketertiban, kejujuran dan sopan dalam tutur kata dan tindakan.
Guru boleh terlibat langsung dalam kehidupan anak tatkala anak itu dipandang berada pada
jalan
yang
salah.
Tapi
pada
prinsipnya
tidak
bersifat
paksaan.
Keterlibatan
pada
kehidupan anak tetap dalam konteks penyadaran dan asas kepercayaan bahwa anak itu pribadi
yang
kodratnya. kontennya
tetap
Melalui adalah
harus
konsep,
dihormati asas-asas,
“meng-Indonesia”
di
hak-haknya fatwa, atas,
untuk
semboyan Ki
Hadjar
dapat
dan
bertumbuh
metode
Dewantara
menurut
pendidikan
yakin
bahwa
yang
rakyat
yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya akan menjadi kenyataan di Indonesia.
0807
12 Mei, Tragedi HAM dan Penegakan Hukumnya Oleh : Natalleo Arya dan Afif Asegaf* " Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan " , - Munir Said Thalib
Krisis ekonomi, politik, sosial, dan bahkan budaya yang diwarnai protes besar-besaran mahasiswa di hampir seluruh kampus di Indonesia, mendesak Presiden Soeharto yang saat itu tengah menghadiri sebuah konferensi di Kairo, Mesir, mempercepat lawatannya. Pada 15 Mei, Soeharto tiba di Tanah Air. Kerusuhan dan penjarahan masih berlangsung. Tercatat sekitar 500 orang tewas menjadi korban. Evakuasi warga asing pun dilakukan. Pada 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto mundur. Tak digubris, mahasiswa pun menduduki atap gedung MPR/DPR hingga pada 21 Mei, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden yang yang telah dikuasainya selama 31 tahun. Untuk mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang Tragedi Mei, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lain-lain.
*) NA : FH Trisakti 2018 AF : FH Trisakti 2017
Tim ini dibentuk pada 23 Juli 1998, dan bekerja hingga 23 Oktober 1998. TGPF dipimpin Marzuki Darusman. Dan pada saat ini kita melihat kasus tersebut berdasarkan HAM, atau apakah ada pelanggaran HAM yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Pada bulan Mei 1998, tepat 20 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa yang memilukan bagi perjalanan bangsa ini yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang terjadi pada 1315 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota. Kerusuhan tersebut dipicu oleh tertembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Kerusuhan Mei 1998, ditemukan beberapa variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kerusuhan tersebut.
09
Data Tim Relewan menunjukkan sebanyak 1190 orang meninggal dunia akibat terbakar atau dibakar, 27 orang meninggal akibat senjata dan lainnya, 91 orang luka-luka. Sementara berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) ditemukan 451 orang meninggal, dan korban luka-luka tidak tercatat. Selain itu, TGPF juga menemukan adanya kekerasan seksual pada kerusuhan Mei 1998. TGPF menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain. Meskipun korban kekerasan seksual tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 lalu diderita oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial (Temuan TGPF, Publikasi Komnas Perempuan, 1999). Kerusuhan Mei 1998, tidak hanya menyebabkan 4 mahasiswa tewas. Sebagian orang juga dinyatakan hilang, dan banyak warga mengalami luka, trauma dan kerugian material lain. Beberapa orang yang dilaporkan hilang ke YLBHI/Kontras dan belum ditemukan sampai Laporan Akhir TGPF dibuat yakni Yadin Muhidin (23 tahun) hilang di daerah Senen, Abdun Nasir (33 tahun) hilang di daerah Lippo Karawaci, Hendra Hambali (19 tahun) hilang di daerah Glodok Plaza, dan Ucok Siahaan (22 tahun) tidak diketahui lokasi hilangnya. Namun sayangnya, setelah 20 tahun berlalu hingga hari ini, penyelesaian kasus Kerusuhan Mei 1998 yang dinilai sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, masih menjadi tanda tanya. Dan apakah kasus ini masuk kedalam pelanggaran HAM biasa atau HAM berat yang harus di periksa dan di adili di pengadilan HAM. Dan atau bahkan Pada Februari 2017 lalu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sempat mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus 1998 secara non yudisial atau tanpa melalui proses peradilan. Alasannya, pencarian fakta, bukti, dan saksi atas kasus tersebut sangat sulit dilakukan (tempo.co, 1/2/2017). Namun, sikap Pemerintah ini dikecam oleh Human Rights Working Group (HRWG). Keputusan itu dianggap sebagai jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban. Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak boleh serta merta diselesaikan secara non yudisial. Menurut Muhammad Hafiz sebelum ke tahap penyelesaian non yudisial seharusnya kasus tersebut diungkap dulu kebenarannya, seperti mengungkap siapa dalang kerusuhan tersebut, alasan dibalik terjadinya kerusuhan tersebut, serta bagaimana gambaran utuh peristiwanya. Semua hal tersebut harus diungkap ke publik. Pelanggaran HAM Setelah kasus Trisaksi. Pada 13 November 1998, aparat menembak mahasiswa dari berbagai perguruan tingi yang berdemonstrasi memprotes Sidang Istimewa DPR/MPR dan menolak Dwifungsi ABRI di kawasan Semanggi. Mereka kemudian berlari ke kampus Universitas Atmajaya. Menurut data Tim Relawan untuk Kemanusiaan, jumlah korban tewas mencapai 17 orang warga sipil terdiri dari berbagai kalangan, dan ratusan korban luka tembak, dan terkena benda tumpul. Empat orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menjadi korban tewas saat itu, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi dan Bernardus Realino Norma Irawan atau Wawan. Pada hari Wawan tertembak, ibundanya Maria Katarina Sumarsih tengah menyaksikan berita demonstrasi mahasiswa melalui televisi dan mendengar ada mahasiswa tertembak. Tak lama telepon di rumahnya berdering, dua kali dia menerima informasi tentang penembakan. Namun percakapan terakhir dengan Sandyawan Sumardi, Tim Relawan Kemanusiaan, memastikan penembakan Wawan memintanya menuju RS Jakarta. Sampai di RS Jakarta, Sumarsih diminta ke lantai bawah, di sana dia mendapati tiga keranda yang terbuka, salah satunya terbaring jenazah Wawan. Sumarsih mendekati jasad putranya. Dokter menyebutkan hasil otopsi menunjukkan peluru yang mengenai jantung dan paru-paru Wawan merupakan standar TNI
10
Dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM menyimpulkan terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2000, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan pada April 2002. Di tahun berikutnya, Kejaksaan Agung menolak dengan alasan kasus tersebut sudah disidangkan melalui pengadilan militer, sehingga tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Padahal menurut Komnas HAM, peradilan militer hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili. Pada Maret, dalam rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III dan Kejaksaan Agung, pihak Kejakgung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, Komisi III juga memutuskan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) orang hilang. Pada 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian tragedi TSS ke Rapat Paripurna pada 20 Maret nanti. Artinya, penyelesaian kasus TSS akan tertutup dengan sendirinya dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya. Optimisme sempat muncul selama masa kampanye pemilihan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan mereka untuk mencapai kedaulatan politik. Pada April 2015 Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei 1998. Namun Kontras menilai dalam pemerintahan Jokowi dan setelah 20 tahun reformasi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan hanya jalan di tempat namun mengarah pada kemunduran. Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan berbagai kebijakan tidak sejalan dengan pemenuhan keadilan dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). UU No.26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM Secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan dilingkungan Peradilan Umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Dengan diundangkannya UU ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang penah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari: Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan. Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan. Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.
11
Pelanggaran yang menurut penulis tidak logis 1. Alasan dari Kejaksaan Agung yang dari tahun ke tahun tidak masuk akal, yaitu bahwa masalah tersebut telah diselesaikan oleh Pengadilan Militer yang itu hanya menghukum para terdakwa penembakan dan dalam kasus tersebut kurang dari 20 penembak dihukum kurungan serta penjara. 2. Kejaksaan seperti menutup-nutupi kasus tersebut dan seakan ingin kasus tersebut tetap berada di posisi “Pelanggaran HAM ringan” yang ada daluwarsanya. 3. Pemerintah dari tahun ke tahun hanya berfokus pada penanganan para korban serta keluarganya, mereka tidak ingin mengusut kasus tersebut lebih jauh seperti kasus korupsi, kriminalitas, nepotisme, kolusi, dll.
12
4. Tidak adanya keinginan lebih dari Komnas HAM untuk mengungkap kasus 1998. 5. Ditiadaknnya pengadilan HAM Ad hoc, yang jelasjelas disitu banyak sekali pelanggaran HAM. Dalam hal ini, sejumlah fakta telah ditemukan penulis. Mengutip dari laman website merahputih.com, bahwa komnas HAM telah menyerahkan beberapa berkas kepada Kejaksaan Agung yang berisikan nama-nama pelaku, namun tetap tidak di gubris oleh Jaksa Agung. Dalam tragedi ini, mahasiswa menyerukan enam tuntutan: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, 2. Laksanakan amandemen UUD 1945, 3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI, 4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, 5. Tegakkan supremasi hukum, 6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN
People Power, Sebuah Langkah Kecil Menuju Wujud Kemurnian Demokrasi Oleh :Habibie Hendra Carlo*
credit : RMOL.id..com
Masih
segar
dalam
Kita
Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa
sebuah aksi penolakan terhadap hasil
Yunani yakni Demos yang berarti rakyat
Pemilihan Presiden 2019 -2024 yang
dan kratos yang berarti pemerintahan, atau
dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan
dengan
Umum yang terkenal dengan istilah
pemerintahan oleh Rakyat.
People Power. Sebuah demonstrasi
Saat ini hampir setiap negara mengakui
yang menyebabkan aktivitas ekonomi
bahwa
di daerah Tanah Abang dan Sudirman
Pemerintahannya
lumpuh
penurunan
Demokrasi sendiri dijalankan oleh masing –
massa besar – besaran, ditambah rute
masing negara dengan caranya masing –
jalan ke daerah tersebut terpaksa
masing. Saat ini demokrasi dikenal menjadi
dialihkan.
3 macam yakni demokrasi konstitusional,
karena
ingatan
adanya
People Power dianalogikan
kata
lain
negaranya
di
mana
ketiga
warga
sebagian
besar
dalam
rangka
perwujudan nilai – nilai demokrasi.
*) FH Trisakti 2015
secara
berarti
menjalankan Demokratis.
demokrasi Rakyat, dan demokrasi Pancasila,
sebagai suatu perwujudan hak sebagai negara
demokrasi
sistem
demokrasi
dijalankan
ini
dengan
demokrasi tidak langsung.
13
RECHT Namun, apabila kita mengacu kepada Yunani sebagai negara yang pertama kali mengemukakan konsep demokrasi maka dapat dilihat bahwa perwujudan demokrasi awalnya menggunakan sistem demokrasi langsung. Plato mengibaratkan demokrasi sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat, yang karena salah mempergunakannya, maka lahir kekacauan atau anarkhi. Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi merupakan kemerosotan dari Politea dimana Pemerintahan dilakukan oleh orang – orang yang tidak tahu sama sekali tentang politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk demokrasi murni adalah demokrasi langsung yang saat ini sudah tidak lagi dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Bangsa Indonesia sendiri sejak awal kemerdekaannya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan hal ini dipertegas didalam amandemen terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Namun dikarenakan adanya budaya-budaya dan nilai-nilai di dalam demokrasi di Indonesia seperti musyawarah mufakat, asas kekeluargaan, dan unsur-unsur religius, maka demokrasi ini biasa disebut dengan sistem Demokrasi Pancasila. Dalam menyelenggarakan demokrasi Pancasila terdapat beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan diantaranya adanya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia,adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta parpol yang sesuai dengan asas Pancasila. Sehingga Masyarakat Indonesia telah mencapai sebuah kesepakatan bahwa sarana untuk melakukan suksesi kekuasaan di Indonesia adalah melalui Pemilihan umum serta penyelengaraan kebebasan – kebebasan dalam UUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun terlalu cepat untuk mengatakan people power akan membawa negara Indonesia menuju kemurnian demokrasi, namun tidaklah terlalu cepat untuk mengatakan bahwa people power merupakan langkah kecil menuju kemurnian demokrasi. Hal ini sangat sesuai dengan pandangan Bakunin yang menyatakan bahwa kekerasan selama ditujukkan kepada Negara adalah suatu tindakan yang diperlukan. Sehingga people power dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kemurnian demokrasi yang seringkali disebut dengan demokrasi anarkhi. Kelompok anarkhi menolak segala bentuk campur tangan negara dan hukum dalam kehidupan masyarakat bahkan menyatakan bahwa negara dan hukum harus hilang dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses demokrasi seperti ini, maka masyarakat akan hidup tanpa adanya peraturan. Sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut akan mengangkat seorang pemimpin yang merupakan orang yang terkuat diantara mereka. Dan dimulailah sistem pemerintahan monarki didalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Sehingga menjadi keputusan masyarakat Indonesia untuk menentukan apakah bangsa ini mau dibawa menuju demokrasi murni atau tetap bertahan kepada Demokrasi Pancasila.
14
R E S E N S I
B U K U
RECHT | LPKH
N O V E L O l e h
:
H a d y a n
A m a n d a
" T H E S y i f a
W H I S T L E R "
C l a r i s s a
&
F a l a h *
The Whistler, adalah novel karya John Grisham yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Lacy Stoltz yang berprofesi sebagai penyelidik di Florida. “The Whistler” ditunjukkan kepada seorang whistler-blower yang secara diam-diam ingin mengungkap kejahatan korupsi di Amerika, yang melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh mafia, penggelapan dan pencucian uang kasino dan menyembunyikannya di luar negeri, tanpa menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, whistler-blower tersebut menerima hadiah berupa uang. Buku ini memulai cerita dengan kehidupan Lacy dan Hugo Hatch (rekan penyelidiknya) yang secara tiba-tiba dihubungi seorang mantan narapidana yang tinggal di atas kapal dengan menggunakan nama palsu, dan muncul sebagai informan. John Grisham telah membuat karya dengan plot twist yang unik dan menegangkan. Selama ini Lacy mengerjakan kasus yang biasa saja, hingga akhirnya Greg Myers menghubunginya terkait atas judicial misconduct dengan whistle-blower nya. Myers memiliki informasi sekaligus bukti terhadap seorang hakim wanita yang terlibat dengan mafia setempat. Ketika Stoltz dan Hatch memaparkan kasus ini kepada boss nya, Michael Geismar, keduanya akhirnya ditetapkan sebagai penyelidik utama kasus ini. Cerita ini tidak hanya melibatkan Stoltz, Hatch, Myers dan whistle-blower, tetapi juga FBI. Karena kasus ini bukanlah kasus yang mudah, tetapi rumit dan menegangkan. Grisham merupakan seorang jenius yang membawa imajinasi pembaca ke tempat yang tidak mereka inginkan, situasi yang menegangkan, dan juga membuat pembaca penasaran terhadap akhir dari cerita Lacy Stoltz dan Hugo Hatch. Ia selalu tahu bagaimana cara mendapatkan kepuasan pembaca yang menginginkan keadilan atas ceritanya. Di situs GoodReads buku ini mendapatkan perinkat 3.8 dari 5 bintang. “A main character who's a seriously appealing woman . . . a whistle-blower who secretly calls attention to corruption . . . a strong and frightening sense of place . . . Grisham's on his game.” — Janet Maslin, The New York Times
* )
A S C
H F
:
:
F H
F H
T r i s a k t i
T r i s a k t i
2 0 1 7
2 0 1 8
15
LPKH | RECHT MAGAZINE
RUANG ALUMNI
Rivai Kusumanegara
Oleh : Abdul Aziz*
Tahun 1984 ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Dari sini lah ia belajar banyak hal dari ilmu hukum, organisasi dan lain-lain. Puncaknya ketika ia menjadi ketua senat Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada periode 1987-1988. Ia dipercaya oleh MM-FH untuk memimpin kurang lebih 2000an mahasiswa aktif fakultas hukum.
Ayah dari Umar Adiputra Adhyaksa dan Fakhira Putri Maryam Adhyaksa ini dikenal aktif berorganisasi tidak hanya pada saat di kampus.Jabatan Ketua Lembaga Pengkajian Keadilan dan Demokrasi Indonesia (LPKDI) diamanahkan kepadanya dari tahun 1999 hingga 2002. Begitupun sebagai Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jakarta diembannya dari tahun 1999 sampai 2004, Selanjut dia pernah juga dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tahun 1999 sampai 2002. Kemudian menjadi Ketua Umum Majelis Pemuda Indonesia (MPI) tahun 2003 sampai 2006. Disamping itu ia juga dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas YPI Al Azhar periode 2007-2012.
Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabnet Indonesia bersatu Jilid 1 periode 2004 - 2009, Adhyaksa Dault mengabdikan dirinya kembali kepada dunia pendidikan dengan kembali mengajar sebagai Dosen Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai-Universitas Diponegoro dan menjadi Kandidat Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro . Selain mengajar, tugas yang diemban Adhyaksa Dault menjadi Komisaris Independen PT.BRI.Tbk, sejak tahun 2010 sampai sekarang. Di sela-sela kesibukannya, Adhyaksa Dault juga beraktivitas sebagai Ketua Umum VANAPRASTHA, yaitu suatu wadah dari para Penggiat Alam Terbuka dan Aktivis Lingkungan yang berdiri sejak 1976.
16
*) FH Trisakti 2017
LPKH | RECHT MAGAZINE
Sebagai wakil ketua bem yang dulu wakil ketua senat/ bem yang ketuanya aziz syamsuddin, sebagai ketua kampanye nya melawan irene mariane yang didukung oleh seniornya adhyaksa daud (yang sekarang menjadi dosen trisakti). Tetepi karena ia lulus tiga setenga tahun dia lulus dan bang rifai menjadi ketua bemnya selama sisa periode. Jamanya setahun 14 kegiatan dan kegiatan yang paling kecil adalah tea walk yang dilakukan dipuncak. Tidak akan pernah ada yang korupsi dikarena akan di cek secara detail. Walaupun sebagai wakil ketua bem ia berperan sebagai roda penggerak organisasi yang baik. Hal yang menarik lagi adalah menggabungkan atau mendamaikan satgas dan bem yang tidak akur, yang alasan konfliknya tidak jauh dari wanita. Dapat dibilang hal yang paling berkesan saat berkuliah di Trisakti adalah saat memegang BEM yang ceritanya akhirnya berakhir indah. Namun berbeda denggan mahasiswa jaman kini yang memiliki rasa malas blajar/ break down yang dimana bang rivai memiliki rasa enjoy atas pemblajaran hukum yang dikarenakan memiliki pola pikiran (mind set) untuk menjadi pengacara (yang sekarang Advokat) maka semua.
Saat ia lulus diterima oleh Bank danamond, city bank, dan tiga Law Firm. Yang pada akhirnya memilih berkerja di Frans Winarta & Partners dengan rayuan seperti “jika kau menjadi lawyer lu bejar 5 atau 10 tahun bisa buka kantor sendiri tapi klo di bank akan seumur hidup menjadi pekerja, sesuai jiwu lu dimana� padahal dicari oleh bank danamanod dengan gaji yang lebih besar. Setelah 3 tahun pindah ke Aaron & Massen Law Frim yang sebagai kantor hukum didirikan oleh beberpa teman-teman termasuk aziz syamsuddin tapi setelah dua tahun bubar karena sudah mulai ada perbedan tujuan. Lalu ia membuat lawfirm sendiri pada akhir tahun 1999 yang diawali dengan ada seseorang yang meminta tolong mentangani hukum secara pribadi, karena dadakan terpaksa menggunakan alamat rumah lalu semakin berjalan klien semakin banyak yang pada awalnya tiada rencana mendirikan kantor. setelah sekian 3 tahun saking tambah ramenya klien maka pindah menyewa tempat di media karya selama tujuh tahun, tetapi pada 2009 media karya membuat kebijakan bahwa seluruh gedungnya akan dipakai oleh media karya, namun karena bang rivai sebagai penyewa gedung terbaik diberikan waktu setahun untuk keluar. Maka pada tahun 2010 berpindah kepada lokasi pada saat ini, Kusumanegara & Partner.
17
PENASARAN DENGAN
JO
IN
U
S
PASAR SAHAM ?
: sahampro.id www.sahamprofesional.com
14
RUANG KERJA Kusumanegara & Partners Pada akhir tahun 1999 Rivai mendirikan Kusumanegara & partners dengan diawali adanya seseorang yang meminta tolong mentangani hukum secara pribadi, karena dadakan terpaksa menggunakan alamat rumah lalu semakin berjalan klien semakin banyak yang pada awalnya tiada rencana mendirikan kantor. setelah sekian 3 tahun saking tambah ramenya klien maka pindah menyewa tempat di media karya selama tujuh tahun, tetapi pada 2009 media karya membuat kebijakan bahwa seluruh gedungnya akan dipakai oleh media karya, namun karena bang rivai sebagai penyewa gedung terbaik diberikan waktu setahun untuk keluar. Maka pada tahun 2010 berpindah kepada lokasi pada saat ini, Kusumanegara & Partner.
Dalam Kusumanegara & Partner bang
Rivai
menangani
Pertahun 20-40
rata-rata
kasus
dan
menariknya adalah pekara Pidana dan Hukum Tata Usaha Negra yang padahal ia senang memplajarinya hukum
Bisnis,
Perdata,
Statistik
Pekara.
Dan
dan
saat
ini
kantornya mengkhususkan dalam kasus dibidang Sumber Daya Alam dikarenakan
pasar
yang
menentukan. Dengan pengalaman pribadi telah menangani 4 bidang kasus
sengketa
korporasi
atau
litigasi korporasi sawit, batubara, karet, dan HTI. Dan 4 bidang ini sudah sangat mencangkup luas.
19
Advokat mempunyai kewajiban profesi menerima pekara dari orang yang tidak mampu disebut probono, sebagai mantan bantuan hukum peradi se indonesia yang organ yang mengelola persarana kewajiban probono. Bang rivai mengatakan bahwa probono adalah hal yang enjoy, pertama dikarena bisa menyelesaikan pekara dengan maximal beda dibanding dengan klien yang berstatus mereka memiliki kepentingan tersendiri sehingga dibatasi kerja sebagai advokat kedua apresiasi yang diberikan oleh rakyat kecil bersa tulus sehingga sangat berbeda dengan klien yang telah membayar atas jasa Advokat dengan anggapan haruslah menang. Kesan dan pesan yang diberikan oleh abang rivai kepada mahasiswa dan mahasiswi adalah pertama “aktif dalam berorganisasi, bahakan dapat dikatakan kunci suksenya ada disitu” dapat disimpulakan mahasiswa yang berorganisasi blajar berkerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasti tersebut dan dapat dilihat bahwa ia mau berkerja secara sukarela. “jika orang yang tidak mau berorganisasi maka ia tidak punya gairah” lalu dilanjutkan kembali oleh bang rivai dengan alasannya “logis, kalau ini orang belum dibayar aja sudah mau berbuat bagiamana kalau dibayar dan terlihat mana mahasiswa yang berorganisasi atau tidak”. Kesan kedua “lancarkan bahasa inggrinnya, karena sudah menjadi hal standart” walaupun bahasa asing dapat diplajari saat berkerja namun hal ini menjadi nilai tambah. Hal yang dapat kita plajari dari pengalaman bang rivai yang dimana dapat mengatur kehidupan yang dipenuhi dengan kegitan dan kesibukan adalah dari kita sendiri yaitu komimitmen dan waktu. Karena penyakit di Indonesia adalah waktu atau yang sekarang dapat dibilinang dengan budaya jelek Indonesia, dimana mengaturan waktu adalah sangat hal yang terpenting.
20
RUANG KAMPUS
Laporan khusus oleh : Amelia Savitri dan Abdul Aziz
Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar oleh BEM FH Trisakti Merupakan kegiatan yang di adakan oleh Biro Mahasiswa Anti Narkoba atau disingkat Biro MAN BEM FH-Trisakti di SMAN 78 dengan tujuan memberikan pemahaman-pemahaman dan kesadaran bagi kalangan pelajar mengenai narkoba dan akibat dari penggunaan narkoba serta akibat hukum dari penggunaan narkoba. Latar belakang dari kegiatan ini adalah ingin memberikan kepedulian kepada pelajarpelajar dan menjalankan salah satu fungsi tri-dharma perguruan tinggi yang berupa pengabdian masyarakat.
2019 | EDISI MEI - JUNI
Alasan kegiatan ini dilakukan di SMA menurut Biro MAN adalah karena anak-anak SMA merupakan anak-anak yang akan mengalami masa transisi dari tingkatan pelajar menjadi mahasiswa sehinnga dalam masa transisi inilah menurut Biro MAN adalah masalah yang paling riskan karena dikhawatirkan mereka masih belum mengetahui mengenai bahayanya Narkoba ketika menglami masa transisi dari kalangan pelajar menjadi mahasiswa, sehingga Biro MAN ingin melakukan upaya preventif agar tidak terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
RECHT
21
LPKH
RECHT Vol.03
Menurut BIRO MAN sendiri ada beberapa dampak atau bahaya yang dapat menyerang pecandu narkoba atau pemakai narkoba yaitu adalah : 1. Menyebabkan kecanduan Pada dasarnya yang membuat narkoba menjadi sangat berbahaya adalah karena efek candu dari penggunaannya. Jika sudah mulai menggunakan narkoba, maka akan muncul terus keinginan untuk menggunakannya. Bahkan semakin lama dosis yang digunakan semakin tinggi.
Setelan menjadi pecandu, akan sangat sulit untuk berhenti menggunakannya. Rehabilitasi sangat dibutuhkan dan pengawasan ketat setelah rehabilitasi juga tidak kalah penting karena ada banyak sekali orang yang terjerumus kembali meskipun sebelumnya sudah menjalani rehabilitasi dan sempat terlepas dari kecanduan. 2. Menurunkan kesadaran Bahaya narkoba yang pertama adalah dapat menurunkan kesadaran penggunanya. Hal ini tentunya membuat pengguna narkoba kesulitan untuk melakukan aktivitas. Kesulitan untuk mengikuti pelajaran merupakan salah satu bahaya narkoba bagi pelajar. Jika dibiarkan tentunya akan berpengaruh pada kehidupannya secara keseluruhan. Efek yang dirasakan bisa saja tidak hanya terjadi pada saat menggunakan narkoba, tapi masih bisa bertahan beberapa jam setelahnya. Pengguna narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan bermasalah dalam pengambilan keputusan. 3. Dehidrasi Dehidrasi ternyata juga merupakan bahaya narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh defisit cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit. Dehidrasi tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu kondisi lainnya yang dapat membahayakan tubuh seperti hilang konsentasi, serangan panik, bahkan hingga kejang. 4. Kerusakan sel otak Bahaya narkoba bagi generasi muda yang harus diwaspadai selanjutnya adalah dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Beberapa jenis narkoba mengharuskan otak bekerja tidak sebagaimana mestinya. Narkoba jenis stimulan memaksa otak untuk bekerja lebih cepat, sedangkan jenis stimulan dapat menekan saraf pusat dan memaksa diri tenang, Jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan memicu perubahan pada sel otak dan saraf. Kerusakan pada saraf di otak akibat narkoba bisa menjadi permanen. Jika tidak permanen, butuh waktu pemulihannya juga tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Â Â
22
LPKH
RECHT Vol.03
5. Meningkatkan risiko berbagai penyakit Narkoba dapat secara langsung memberikan efek pada tubuh. Bahaya narkoba bagi kesehatan dapat dirasakan secara langsung atau bisa juga baru muncul setelah penggunaan yang lama. Beberapa kondisi yang paling umum terjadi akibat penggunaan narkoba adalah seperti gangguang irama jantung, gangguan paru-paru, dan hipertensi. Selain gangguan fisik, narkoba juga dapat mengganggu kesehatan mental. 6. Merusak kehidupan sosial Tidak dapat dipungkuri bahwa salah satu bahaya narkoba bagi generasi muda adalah dapat merusak kehidupan sosialnya. Pengguna narkoba kemungkinan akan kesulitan mengontrol emosi dan mendapatkan banyak masalah akibat kecanduan yang dialaminya. Menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar pun lebih sulit dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri. Pengguna narkoba juga berisiko untuk ditindak secara hukum karena memang penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah pelanggaran hukum. Jika susah memasuki tahap ini, tentunya akan memberikan dampak pada kehidupan sosial pecandu tersebut. 7. Meningkatkan toleransi obat Beberapa jenis narkoba merupakan obat yang masih digunakan dalam dunia medis. Penggunaan narkoba akan meningkatkan toleransi obat, sehingga jika zat tersebut digunakan sebagai obat, maka efektivitasnya untuk mengobati akan sangat jauh berkurang atau bahkan dapat hilang sama sekali.
8. Kematian Selain dapat memicu berbagai penyakit, bahaya narkoba yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Hal ini lah yang membuat kita tidak boleh mengabaikan bahaya narkoba bagi pelajar dan generasi muda. Jika dibiarkan, akan semakin banyak pemuda yang kehilangan masa depannya akibat penyalahgunaan narkoba. Maka dengan itu perlu kesadaran dari awal yang harus dibangun oleh setiap elemen masyarakat khususnya mahasiswa untuk menyadarkan kepada linkungan sekitar bahwa narkoba merupakan lawan kita bersama. Mari sama - sama berantas Narkoba dari akarnya! Stop Narkoba!
23
KEPENGURUSAN LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM 2019 Ketua Umum Kalvin Dewantara
Wakil Ketua Umum Irsyad Dhidat
Sekretaris Umum Andhiani Susanti
Bendahara Umum Amanda Syifa Clarissa
Biro Kajian dan Penelitian Pasha Arifin Nusantara, Garuda,Alif Nurbani, Afif Asegaff, Nattaleo Arya, Khrisdianto Risyad, Daffa Fikri
Biro Penulisan dan Literasi Edmun Seko, Abdul Aziz, Amelia Savitri, Hana Hanifah, Farida Mukhlisah, Ota Devy
Biro Jurnalistik Hadyan A Falah, Rizky Rafli, Diandra Rahmadiany, Ambia Barma Gani, Fariz
Biro Hubungan Masyarakat Daniel Christoper Tambunan, Taufiq Rahman, akbar, abi
HUMAS
Ruang Iklan Tertarik untuk mengiklankan kantor mu, perusahaanmu, usahamu, atau apapun, bisa langsung kirimkan permintaan kerja sama ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com
Ruang Kampus Tongkronganmu, Komunitasmu, Ormawamu mau diliput di kolom "ruang Kampus" silahkan kirim permintaan liputan ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com
Terima kasih kami haturkan kepada setiap perusahaan, kantor hukum, dan lain-lain yang telah berkontribusi dalam pendanaan majalah dari edisi ke edisi. Berikut kami lampirkan Sponsored majalah dari edisi ke edisi:
Sponsored by :
Diterbitkan oleh : Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti : Lpkh.Trisakti