LPKH
9102 lirpA
Darurat Kekerasan Seksual
Urgensi terhadap pengesahan Rancangan Penghapusan Seksual.
page 09
? igal ilabmek INT isgnuf iwd
20 emuloV
RECHT
PROGRESIF | ANALITIS | KONKRIT
SAMBUTAN Pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap anggota LPKH 2019, yang sampai detik ini bersama-sama mewujudkan budaya sehat di lingkungan kampus FH Trisakti. Majalah ini merupakan edisi kedua dimana LPKH tetap konsisten terhadap rubriknya yang dihasilkan dari kajian dan penelitian teman-teman. Pada edisi ini LPKH mengangkat tema besarnya ialah darurat kekerasan seksual, yang akhir-akhir ini marak terjadi tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga lingkungan sma, smp, bahkan sekolah dasar. Tentu dengan diangkatnya tema ini akan dapat membuka cakrawala temanteman terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang muncul. Tentu harapan saya kedepan dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang marak terjadi akan dapat diatasi dan dimusnahkan dengan kekuatan akal sehat.
Kalvin Dewantara Koordinator LPKH 2019
KATA KITA
Majalah ini merupakan program kerja dari biro jurnalistik yang utama. Tentu kami targetkan majalah ini akan terbit dalam satu bulan sekali apabila tidak ada kendala.
04
Kritik dan saran sangat membantu kami untuk
RUANG DOSEN : DR. H. AJI WIBOWO SH.,MH
menjadikan majalah ini
Dosen yang terkenal suka senyum ini mengajar beberapa mata kuliah strategis
menjadi lebih baik dan
di kampus Trisakti seperti Filsafat Hukum, Logika Hukum, Hukum Internasional
baik lagi untuk
dan Lain-lain.
selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat
05
09
AKANKAH DWI FUNGSI TNI
DARURAT KEKERASAN SEKSUAL
KEMBALI ?
Urgensi terhadap pengesahan
Rencana Penempatan Perwira
rancangan Undang-Undang
TNI di posisi sipil yang
Pengahapusan Kekerasan
berpotensi menutup hak sipil.
Seksual.
13
15
PASCA PEMILU ; GOLPUT
RUANG RESENSI : FILM "THE
APAKAH SOLUSI UNTUK NEGARA
JUDGE"
DEMOKRASI ?
Dengan sangat lihai menggiring
Problematika ketidakpercayaan
penonton untuk mengikuti arus
masyarakat kepada pasanagan
konflik Joseph dan Hank dari
calon membuat banyaknya
yang awalnya konflik ayah dan
gerakan golput.
anak menjadi konflik pengacara
membaca kawan!
dan klien
16
20
RUANG ALUMNI : ADHYAKSA
RUANG KAMPUS : PERADILAN
DAULT
SEMU MENJADI JUARA
Mantan Mentri Pemuda dan
BERTAHAN
Olahraga ini merupakan salah
Semarang menjadi saksi juara
satu alumni FH Trisakti
bertahan dari teman-teman PS.
BIRO JURNALISTIK (04) 298 1984 1092 +76 298 4095 1092 lpkhtrisakti@yahoo.com
RUANG DOSEN
DR.H. AJI WIBOWO SH.MH Oleh : Hana Hanifah & Natalleo Arya *
Memulai karirnya di Universitas Trisakti sejak tahun 1992, dengan mata kuliah organisasi internasional, hukum humaniter, dan pengantar ilmu hukum dan setelah beriringnya waktu beliau mengajar juga hukum internasional . Setelah pendidikan S3, beliau diminta untuk mengajar hal - hal yang berkaitan dengan filsafat hukum, logika hukum, dan yang terakhir, tentang metode penelitian dan penulisan ilmu hukum. Tidak hanya mengajar, tetapi beliau juga membantu di Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Struktur Organisasi di Trisakti, beliau diminta oleh ketua sebelumnya, dengan kepergian ketua yang sebelumnya juga, beliau menggantikan posisinya. Menjadi pembicara juga pernah, tetapi hanya pada waktu - waktu tertentu, karena menjadi pembicara ilmu humaniter.  Sejak memulai kuliah di tahun 1988 dan mendapatkan gelar S1 di tahun 1992 dari Universitas Triskati yang kemudian mulai bekerja sejak juli pada tahun yang sama, beliau di sekolahkan S2 ilmu hukum di Universitas Tarumanegara tahun 1993 dan selesai di tahun 1996 sedangkan untuk S3, beliau di sekolahkan ke Universitas Padjadjaran di tahun 2005 sampai 2010.
04
Disaat mengajar, beliau tidak hanya memperkaya pemikiran mahasiswa mahasiswa yang sedang ada di kelas tetapi beliau juga merasa diperkayakan juga oleh mahasiswa dengan pendapat pendapat yang beliau dapat. Pandangan beliau terhadap Fakultas Hukum yang menyandang akreditasi A menjadi pacuan untuk menjadi lebih baik dan tidak termakan oleh akreditasi agar tidak tertinggal zaman tetapi, fakultas sudah memiliki laboratium dan kelas - kelas praktek, dan input - input yang datang dari alumni.
*) HH : FH Trisakti 2017 NA : FH Trisakti 2018
RUANG KAJIAN ILMIAH
Akankah Dwi Fungsi TNI kembali ? Oleh : M. Pasha Arifin Nusantara & Khrisdianto Risyad*
foto : Boombastis.com
*) FH Trisakti 2018
Pemberitaan Indonesia diramaiakan
Banyak upaya penolakan terhadap
oleh wacana penempatan perwira
wacana ini dari berbagai elemen
tinggi TNI di beberapa kursi
masyarakat. Ini adalah bukti bahwa
kementerian, setelah Panglima TNI,
masyarkat percaya terhadap TNI dalam
Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan
fungsi pertahanan dan kemanan,
gagasan ingin menambah pos jabatan
bukan dalam fungsi sipil. Namun,
bari bagi jabatan perwira tinggi di
apakah wacana penempatan
internal serta kementerian lainnya. Hal
beberapa Perwira Tinggi ke ranah sipil
ini menjadi sorotan dikarenakan
adalah sebuah kenangan masa lalu
adanya kecenderungan dijalankan
yang akan terulang kembali? Perlu kita
kembali sistem Dwifungsi ABRI, yang
lihat hal apa yang menjadi latar
sebelumnya pernah berlaku pada rezim
belakang munculnya rencana tersebut.
orde baru. Muncul keresahan
Stigma masyarakat terhadap kebijakan
masyarakat yang memiliki kenangan
ini banyak yang beranggapan akan
buruk ketika sistem ini berjalan.
kembalinya dwi fungsi tni.
05
Dilansir dari data CNN Indonesia, Kebutuhan atau ruang jabatan dalam strktural TNI kepangkatan Perwira Tinggi adalah 636 kursi. Sementara, Jumlah personel dengan pangkat Perwira Tinggi adalah 777 personel ( Yang aktif sebagai anggota TNI ). Dalam kepangkatan Kolonel, Ruang jabatan yang di perlukan oleh TNI sebanyak 3.485 Seementara Jumlah Personel yang tersedia dengan kepangkatan Kolonel adalah 4.275. Sementara untuk ruang jabatan kepangkatan di bawah Kolonel masih sangat tersisa banyak, Seperti kepangkatan Letnan Kolonel,Mayor, Kapten,,Letnan (Data Kementrian Pertahanan).
Permasalahan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2007. Alhasil, para prajurit yang berpangkat Kolonel tersebut di mutasi sebagai staff pembantu. Hal ini kiranya yang pertama di sebabkan oleh berakhirnya sistem Dwifungsi ABRI, sebab dahulu para prajurit di beri keleluasaan ruang untuk bergerak dalam bidang sipil seperti menduduki jabatan di DPR. Adanya regulasi baru yang mengatur mengenai umur pensiun seorang prajurit dari 55 tahun menjadi 58 tahun Pada pangkat kolonel misalnya, pada Tahun 2010 Jumlah personel berpangkat kolonel adalah 856 dengan ruang jabatan 895, sementara di tahun 2017 terdapat 1649 prajurit berpangkat kolonel dengan ruang jabatan hanya 1180. Peningkatan hingga duakali lipat ini tentu menjadi permasalahan serius dari tubuh Institusi TNI. Masyarakat menilai bahwa rencana ini adalah upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI di Indonesia. Hal ini menjadi kegelisahan bagi masyarakat yang memiliki trauma terhadap kebijakan dwifungsi ABRI. Berbagai penolakan pun dikeluarkan oleh masyarakat. Salah satu alasan masyarakat menolak rencana ini adalah bahwa kaum militer (TNI) adalah pemegang senjata. orang yang mengendalikan, mendominasi alatalat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi.
06
06
opini Diksi “mengendalikan sipil lagi�
menempatkan perwira TNI di
adalah merujuk pada sistem Dwifungsi
beberapa kementerian itu
ABRI yang pernah diterapkan pada
dikaitkan dengan upaya
rezim Orde Baru, yang pada saat itu
menghidupkan kembali sistem
ABRI memang dapat menempati
Dwifungsi. Hal ini karena hanya
jabatan sipil dan mengisi sejumlah
TNI terpilih saja yang dapat
posisi pemerintahan. Selain itu, ada
mengisi slot di ranah sipil. Selain
juga Fraksi ABRI di MPR yang
itu, Menko Maritim, Luhut Binsar
membuat tantara pada masa itu bisa
Pandjaitan mengatakan bahwa
berpolitik.
wacana yang ada adalah
Selain itu, muncul penolakan dari
menempatkan personel TNI
Koordinator Jaringan Gusdurian,
sesuai dengan bidang dan
Alissa Qutrunnada Munawaroh.
kapasitas kemampuannya.
Penolakan tersebut berdasar pada jika
Sehingga, tidak benar apabila
penempatan perwira aktif TNI pada
rencana ini adalah dikaitkan
jabatan sipil diberlakukan, akan
dengan hidupnya dwifungsi ABRI.
menimbulkan dualisme kekuatan,
Wacana yang ada adalah
yaitu kekuatan sipil dan militer.
memperkuat kinerja sejumlah
Dampaknya akan terjadi Tarik menarik
kementerian dengan melibatkan
kekuasaan. Lebih lanjut Alissa
TNI sesuai dengan porsinya.
mengatakan bila secara structural
Kementerian yang bisa diisi oleh
jabatan sipil dikuasai TNI, maka garis
perwira TNI diantaranya adalah
komandonya akan dipegang TNI. Hal
Kemenkopolhukam, maupun
ini akan menimbulkan TNI berpotensi
Kemenko Kemaritiman.
melakukan operasi terhadap kalangan sipil.
Penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal
Dari berbagai aksi penolakan,
Sisriadi menilai bahwa rencana
pemerintah turut menanggapi
ini adalah sebagai bentuk
penolakan tersebut. Wakil Presiden
restrukturisasi institusi TNI, dan
RI, Bapak Jusuf Kalla menolak jika
tidak ada korelasinya dengan
rencana
Dwifungsi TNI.
07
07
Adapun Lembaga yang bisa diisi oleh TNI hanya ada 10 kementerian dan Lembaga saja, diantaranya yang membidangi Koordinator politik, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Negara, SAR Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.Dari berbagai penolakan dan tanggapan pemerintah, yang menjadi perhatian adalah bagaimana profesionalitas personel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika disatu sisi mendudukkan diri pada ranah militer, lalu aktif di ranah posisi sipil, ini bertentangan dengan asas profesionalitas. Jika perwira TNI akan menduduki posisi sipil, sebaiknya mengundurkan diri dari statusnya sebagai personel TNI. Hal ini bertujuan agar asas profesionalitas tetap terjaga, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, serta dapan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.
0807
Darurat Kekerasan Seksual terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Oleh : M. Dhidat Irsyad, Kalvin Dewantara dan Amanda Syifa Clarissa*
"Predator Seksual Tidak Layak lagi berjalan di luar penjara" - Hakim Rosemarie Aquilina
Pada awal tahun 2019 akhirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS) telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah disepakati oleh Badan Legislasi DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). headline portal berita di Indonesia sempat diramaikan dengan adanya penolakan dan dukungan terkait Rancangan Undang-Undang P-KS. Terdapat dua petisi yang mengajukan agar naskah RUU ini disahkan, juga dibatalkan. Tentu hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejumlah kelompok memiliki penilaian yang berbeda terhadap naskah RUU ini. Mereka yang pro, adalah mereka yang menilai naskah ini dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan penekanan pada pencegahaan. Sementara mereka yang kontra terahadap RUU ini adalah mereka yang melihat dari sudut pandang moralitas. Tim majalah Recht akan memberikan sedikit gambaran mengenai RUU P-KS ini. *) MID, KD : FH Trisakti 2016 ASC : FH Trisakti 2017
Sebelumnya kita harus mengetahui sejarah titik mula adanya kekerasan seksual, yang diawali dengan karakter fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru sama-sama menjadikan perbudakan seksual sebagai titik tolak pembangunan rezim. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942-1945. Pada tahun itulah Jepang membuat kampkamp Ianjo (tempat penampungan perempuan) untuk memberikan fasilitas seksual kepada militer Jepang agar tetap terpenuhi hasrat libido dalam keadaan Perang Dunia II. Di masa Jepang, proses perbudakan seksual ini berjalan dengan sistematis, dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari penguasa militer Jepang hingga penguasa pribumi terkecil, seperti kumicho (setingkat RT). Para perempuan yang dijadikan jugun ianfu (sebutan untuk perempuan penghibur dari pihak Jepang) tidak hanya perempuan dari Bumiputera, melainkan dari berbagai golongan termasuk perempuan kulit putih.
09
Sedangkan Orde Baru yang didominasi oleh militer melakukan perbuatan ekploitasi seksual kepada perempuan yang dianggap terlibat dalam peristiwa kudeta politik Gerakan 30 September (G30S) untuk menebar teror. Jika pun mereka tidak terlibat dalam peristiwa itu, mereka dipaksa melalui kekerasa untuk mengakuinya.Orde Baru yang diwakili oleh para militer ini memiliki cara tersendiri dalam melakukan eksploitasi seksual. Diawali terlebih dulu dengan memunculkan wacana tunggal di publik, baik melalui media massa maupun pengumuman bahwa organisasi Gerwani ikut terlibat dalam skenario pembunuhan para jenderal. Sejak itu, setelah peristiwa satu Oktober 1965, perempuan yang dianggap “musuh negara” itu dihancurkan dengan cara keji melalui kekerasan seksual saat proses interogasi, pemerkosaan, hingga praktik perbudakan seksusal di kamp pengasingan, seperti yang terjadi di kamp Tefaat Plantungan yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah. Maka menjadi benar apa yang diungkapkan Antonio Gramsci bahwa hegemoni wacana memainkan peran penting dalam konstruksi kesadaran masyarakat. Setelah hegemoni Orde Baru itu bekerja dalam kuasa wacana, maka tindakan pelecehan seksual dilakukan dengan sadar sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara, dan sang korban patut mendapatkan pelecehan tersebut karena dianggap “berkhianat” kepada negara (Arief, 1999). Mesin politik Orde Baru bekerja dengan melakukan teror dan kekerasan yang dilakukan aparat militer untuk membuat masyarakat tunduk. Kekerasan yang dilakukan oleh Orde Baru tercipta secara masif sebab mendapat legitimasi oleh nilai-nilai moral dan ideologis, yang dalam hal ini anti komunisme. Sehingga tidak heran jika pasca runtuhnya neofasisme Orde Baru, masyarakat masih memberikan stigma buruk kepada para mantan Tapol 1965.
Secara singkat apa itu kekeran seksual telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 RUU PKS yang berbunyi: “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Dengan adanya penjelasan maka telah adanya”.Sedangkan dasar pertimbangan merumusakan RUU P-KS itu sendiri adalah: a. Jaminan terhadap hak untuk mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk diwujudkan. b. Bentuk dan kuantitas kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang. Menurut Riri Khioroh (komisioner Komnas Perempuan), setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komnas Perempuan menyebut jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditanganiselama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus.Jumlah kekerasan naik drastis daritahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus.Hal ini menunjukan bahwa adanya perkembangan bentuk kekerasan seksual yang mengakibatkan kasus kekerasan seksual naik drastis.
10
09
c. Belum adanya sistem hukum yang menyeluruhuntuk menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradi Tujuannya mengapa dirumuskannya RUU P-KS merupakan upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekesaran seksual, antara lain: a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual b. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan korban dan masyarakat agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialami dan menjadi seorang penyintas. c. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual serta pemuliah dari segi perdata. d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
Dalam naskah akademik RUUP-KS, terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi, tetapi hanya 9 jenis saja yang dirumuskan dalam RUUP-KS, yaitu : 1. Pelecehan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dans eksualitas seseorang, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani maupun rohani. 2. Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalah gunaan kekuasan yang timpang, atau penyalah gunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial,politik dan lainnya.
3. Pemaksaan kontrasepsi; pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. 4. Pemaksaan aborsi; pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. 5. Perkosaan; adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. 6. Pemaksaan perkawinan; adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh orangng tersebut. 7. Pemaksaan pelacuran; adalah situasi dimana seseorang mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. 8. Perbudakan seksual; adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual. 9. Penyiksaan seksual; yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.
09 11
Sama dengaan rancangan Perundang-undang yang lainnya, draft RUU PKS tidaklah kabur dari berbagai permasalahan yang dapat ditemukan saat membaca draft yang telah disusun. Permasalahan yang dapat kami simpulakn adalah; pertama terdapat kata yang meliliki multitafsir, seperti ”pemaksaan” apakah dengan adanya kata itu dapat dianggap bahwa jika tiada pemaksaan maka tidak ada tindak pidana?, kedua berpotensinya UU P-KS disalah gunakan untuk menjerumuskan orang yang tidak bersalah, yaitu dapat kita abil contoh dari negara barat yang kemiripan dari segi subtansi Perndang-undangnya dengan peristiwa False accusations. Ketiga masih terdapat stigma dalam pandanganmasyarakat bahwa yang diancam kekerasan seksual hanyalah wanita, hal ini menyebabkan pandangan bahwa RUU P-KS hanya akan melindungi wanita saja. Ditinjau dari segi psikologi, RUU-PKS tidak memperhatikan beberapa faktor yang sering luput dari kegiatan sehari-hari, misalnya perubahan sikap atau cara berinteraksi dalam lingkup sosial. Baik dari pelaku maupun korban kekerasan seksual, tidak sedikit dari mereka yang mampu bersikap normal hanya karena sebuah tragedi. Selain itu, RUU-PKS masih dirasakan tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena rancangan itu sendiri masih menitikberatkan kepada “bagaimana cara menangkap pelaku kekerasan seksual?”
padahal seharusnya undang-undang menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. RUU-PKS sendiri hanya terlihat sebagai “pencegahan” bagi kasus kekerasan seksual. Dilihat dari kasus-kasus yang sebelumnya telah terjadi, penegak hukum sendiri belum dapat menemukan titik terang untuk memberikan perlindungan terhadap korban, mereka hanya fokus menangkap pelaku tanpa melihat bagaimana keadaan korban yang telah dirusak tidak hanya secara fisik tetapi juga mentalnya. Seharusnya pembuat hukum sendiri dapat melihat aspek apa saja yang kemungkinan dibutuhkan oleh korban, seperti pendampingan hukum, medis, psikososial sampai pemulihan. Selain itu, sanksi bagi para pelaku masih tergolong rendah, tidak ada bedanya dengan aturan di KUHP. Maka dengan adanya RUU P-KS yang telah menjelaskan pengertian kekerasan seksual itu sendiri dan menggolongkannya dalam berbagai jenis kita dapat menimbang bahwa kepentinggannya mengadakan UU PKS adalah hal yang harus disegerakan, bahkan jika melihat dari sejarahnya dapat dianggap telah terlambat dan harus di inggat bahwa RUU ini jauh dari sempurna tetapi dapat kita lihat dari pertimbanggan dirnacangnya UU P-KS ini dibuat dengan pemikiran yang mulia dan memikirkan dari sisi korban sebagaimana negara dapet memberi perlindungan terhadap maysarakat. Oleh karena itu menurut kami masilah perlunya perbaikan dalam penggunaan kata agar tidak membingungkan masyarakat dan menimbulkan keresahan yang tidak diinginkan, serta perlunya penjelasan yang memadai.
09 12
Pasca Pemilu; Golput Adalah Pilihan yang Harus Direfleksikan Oleh :Edmun Seko*
credit : Youthproactive.com
Dewasa ini banyak sekali masyarakat
Atas dasar itulah maka seharusnya
yang terjebak di dalam suatu ruang
sikap Golput dapat dipandang sebagai kritik
politik yang memojokan sikap warga
membangun kepada partai-partai
atau pilihan politik untuk tidak ikut
pengusung calon atau individu-invidu calon
serta memilih (golput). Padahal pilihan
agar mempersiapkan diri dan kader-kader
golongan putih ini lahir sebagai
bermutu yang tidak mengkhianati bahkan
bentuk protes dan kritik terhadap
membawa bangkai ke dalam harum sejuk
sikap tidak percaya kepada para calon
rumah ibu pertiwi yang kita banggakan ini.
peserta pemilu. Para warga yang
Perbedaan politik itu biasa dan seharusnya
memilih golput pada umumnya
menjadi sebuah kekayaan di dalam politik
memiliki alasan karena para politisi
itu sendiri.Termasuk untuk menjadi
yang berkontestasi seringkali hanya
berbeda dalam Pemilu, ya untuk memilih
janji dan janji, janji manis, banyak
dan tidak memilih. Karena perbedaan
berperilaku korup dan pada akhirnya
semacam itu dan memiliki hak semacam itu
terjebak pada kepentingan pribadi dan
seharusnya kita saling menghargai dan
golongannya.Â
tidak perlu memaksa untuk memilih
*) FH Trisakti 2016
13
RECHT
Sekali lagi saya harus mengatakan bahwa jika terjadi peningkatan Golput dalam pemilu kali ini seharusnya menjadi refleksi besar bagi para pemimpin politik, pemimpin bangsa, para politisi semuanya yang berkontestasi dan refleksi semacam itu harus menjadi pelecut untuk berbagai perbaikan. Aparat keamanan, aparat hukum, politisi pemerintah, tidak perlulah menakut-nakuti para warga yang memilih untuk GOLPUT. Namun demikian saya juga sependapat bahwa jangan mengajak orang lain untuk golput apalagi dengan cara-cara yang masif. Hak golput itu semestinya hak subjektif, hak individu, rahasia dan dengan penuh kesadaran. Saya sependapat bahwa para pihak yang mengajak orang lain untuk golput perlu ditindak dan ini sudah diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Golput akan terus ada di dalam pemilihan umum (pileg, pilpres, pilkada). Lalu bagaimana caranya agar warga tidak golput? Ya, jika Anda berkuasa, bekerjalah dengan total, bekerja lebih keras, wujudkan semua program. Jangan bohongi rakyat/masyarakat. Ingat, semua janji kampanye adalah janji suci yang harus ditepati. Bekerja dan melayanilah dengan sepenuh hati.Setiap orang yang telah diberikan amanah untuk memimpin bangsa, negara, daerah, lembaga apa pun untuk kepentingan rakyat, harus merenungkan ungkapan Cicero, "Salus Populi Suprema Lex!"
14
R E S E N S I
F I L M
RECHT | LPKH
F I L M O l e h
:
E d i
T H E
J U D G E
S a p u t r o
Film yg dibintangi Robert Duvall dan Robert D. Junior ini menceritakan tentang hubungan kompleks tentang ayah dengan anak lelaki nya. Sang anak merupakan seorang pengacara sukses di sebuah kota besar yang biasa nya menjadi pengacara orang orang yang bersalah tetapi di jadikan benar oleh nya dan menang dalam pengadilan. Sedang kan sang Ayah adalah seorang hakim disebuah kota kecil yang mengabdikan hidup nya selama puluhan tahun untuk mengadili para tersangka yang membuat kasus di kota nya. Suatu hari Ibu sang anak meninggal sehingga sang anak pulang ke kampung halaman nya setelah sekian lama nya untuk bertemu dengan sang ayah dan keluarga nya yang lain. Masalah mulai timbul ketika sang Ayah didakwa melakukan suatu pembunuhan terhadap salah satu orang yang memiliki track record buruk di kota itu.
Sang anak menawarkan bantuan nya utk membela sang ayah. Sebenarnya jika sang ayah menuruti saran saran yg diberikan oleh sang anak, maka dia bisa saja lepas dari tuduhan tersebut. Tetapi kenyataan nya berkata lain. Bagaimana akhir kisah persidangan Joseph? Resensi ini tentunya tidak akan membocorkannya untuk anda. Namun begitu, film ini layak untuk ditonton untuk anda kalangan hukum, karena di dalamnya sarat dengan konflik-konflik menarik. Utamanya memang sentral konflik berada di antara hubungan Joseph Palmer sebagai ayah dan Hank Palmer sebagai anak. Film “The Judge” dengan sangat lihai menggiring penonton untuk mengikuti arus konflik Joseph dan Hank dari yang awalnya konflik ayah dan anak menjadi konflik pengacara dan klien. Di sini, posisi dilematis sepertinya Hank berhasil dioptimalkan oleh David Dobkin, sang sutradara. Hank yang biasanya memegang prinsip “berani membela yang bayar” ketika berprofesi pengacara harus beralih ke prinsip “berani membela yang tidak membayar”. Dan ironisnya, klien yang tidak membayar itu ayah kandungnya sendiri.
15
LPKH | RECHT MAGAZINE
RUANG ALUMNI
Adhyaksa Dault Oleh : Abdul Aziz* Tahun 1984 ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Dari sini lah ia belajar banyak hal dari ilmu hukum, organisasi dan lain-lain. Puncaknya ketika ia menjadi ketua senat Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada periode 1987-1988. Ia dipercaya oleh MM-FH untuk memimpin kurang lebih 2000an mahasiswa aktif fakultas hukum.
Ayah dari Umar Adiputra Adhyaksa dan Fakhira Putri Maryam Adhyaksa ini dikenal aktif berorganisasi tidak hanya pada saat di kampus.Jabatan Ketua Lembaga Pengkajian Keadilan dan Demokrasi Indonesia (LPKDI) diamanahkan kepadanya dari tahun 1999 hingga 2002. Begitupun sebagai Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jakarta diembannya dari tahun 1999 sampai 2004, Selanjut dia pernah juga dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tahun 1999 sampai 2002. Kemudian menjadi Ketua Umum Majelis Pemuda Indonesia (MPI) tahun 2003 sampai 2006. Disamping itu ia juga dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas YPI Al Azhar
Credit : Detik.com
periode 2007-2012.
Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabnet Indonesia bersatu Jilid 1 periode 2004 - 2009, Adhyaksa Dault mengabdikan dirinya kembali kepada dunia pendidikan dengan kembali mengajar sebagai Dosen Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai-Universitas Diponegoro dan menjadi Kandidat Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro . Selain mengajar, tugas yang diemban Adhyaksa Dault menjadi Komisaris Independen PT.BRI.Tbk, sejak tahun 2010 sampai sekarang. Di sela-sela kesibukannya, Adhyaksa Dault juga beraktivitas sebagai Ketua Umum VANAPRASTHA, yaitu suatu wadah dari para Penggiat Alam Terbuka dan Aktivis Lingkungan yang berdiri sejak 1976.
16
*) FH Trisakti 2017
PENASARAN DENGAN
JO
IN
U
S
PASAR SAHAM ?
: sahampro.id www.sahamprofesional.com
14
RUANG KERJA Brigitta I. Rahayoe & Partners Pada hari selasa bulan april 2019, pukul 15.00 WIB perwakilan tim LPKH melakukan kunjungan firma hukum Brigitta I. Rahayoe & Partners yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No. 86, Suite 9B, 9th Floor, Sahid Sudirman Centre. dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi seputar dunia kerja pada bidang Hukum. Wawancara dilangsungkan bersama narasumber yang telah berpengalaman selama 15 tahun dalam berkiprah pada bidang konsultasi hukum nonlitigasi, Corporate Commercial, yaitu Michael Giovani S.H., M.H. Brigitta I. Rahayoe & Partners sebagai Law Firm yang bergerak dalam bidang nonlitigasi yang menerima klien dari dalam negeri maupun klien Internasional. Pada kegitan pelayanan jasanya, tidak menerima klien individu melaikan menerima klien yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu kami menanyakan tentang apa yang dicari oleh Law Firm dalam Fresh Graduate?
18
Dan yang kami dapatkan adalah sangatlah pentingnya mempresentasikan diri saat interview dan juga kepercayaan diri yang kuat, karena gugup adalah sebuah hal yang sudah biasa maka dari itu yang dicari adalah kemampan untuk overcome the challenge. Tetapi seblum diadakannya interview akan ada test tertulis, hal penting disini adalah kemampuan berfikir logis secara hukum atau logika hukum yang memadai. Dimana Michael mengatakan “kami tidak memberikan test tertulis bahsa Inggris, karena disini jika bahasa inggrisnya tidak parah-parah banget karena bisa belajar sambil berjalan selain bahasa yang dilihat IPK tidak jelek paling standard itu 3”.
Kemampuan dasar dalam test adalah materi tidak jauh dari materi Korporasi, Foreign investment, Perseroan Terbatas, Jaminan, Perdata, dan Pertanahan. Tidak kalah pentingnya adalah sikap atau secara luasnya Atitude dan kemauan untuk berkerja sama dangan yang lain yang dikarenakan pasti akan adanya pembagian tugas.
Hal penting jika kedepannya ingin melanjutkan karir di bidang corporate lawyer adalah kemampuan untuk berinisiatif. Hal ini diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas selama bekerja. Bagi para fresh graduate, mereka akan sering melakukan riset, baik itu library research atau studi lapangan. Hal tersebut yang mengharuskan kita untuk memiliki inisiatif tinggi, dan harus responsif dalam melakukan tugas. Hal yang tak kalah penting adalah kita harus mengibaratkan diri kita sebagai gelas yang kosong. Artinya, kita jangan menganggap diri kita seakan tahu tentang apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya, yang seharusnya dicari oleh para fresh graduate ketika bekerja adalah memperbanyak pengalaman. Hal ini yang menuntut kita untuk menumbuhkan sikap kritis dan keinginintahuan terhadap isu-isu hukum.
Pesan bagi mahasiswa yang kedepannya ingin membidangi seputar corporate lawyer atau berkiprah di bidang non-litigasi, ada beberapa hal yang sangat membantu kita dalam meraih hal tersebut. Yang pertama adalah networking skill yang perlu dikembangkan selama mahasiswa.Kemampuan tersebut akan berguna ketika kita hendak mencari klien.
Untuk mengasah kemampuan tersebut, dapat kita latih dengan mengikuti beberapa organisasi, atau terlibat dalam program sosial. Yang kedua adalah kita harus menganggap diri kita sebagai lifetime student. Artinya, kita harus terus belajar kapan pun itu dan dimana pun itu. Selanjutnya adalah mengasah kemampuan berpikir, dan meningkatkan kemampuan berbahasa inggris. Jika ini dapat kita kembangkan, ini akan menjadi bekal positif bagi kita dalam menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Hingga saat ini, Firma Hukum yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun itu belum membuka kesempatan magang bagi mahasiswa on going. Tetapi, membuka peluang bagi mereka yang baru lulus untuk mengikuti internship, dengan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan.
*) Oleh Biro Jurnalistik LPKH
19
LPKH
RECHT Vol.02
RUANG KAMPUS
Peradilan Semu Juara Bertahan Piala Konservasi Liputan khusus oleh Tim Jurnalistik dari Biro Jurnalistik LPKH FH Trisakti
Jaya, Jaya, Jaya! Itulah semangat yang disuarakan oleh teman-teman peradilan semu FH Trisakti sampai dengan hari kemenangannya. Perjalanan mulai dari pendaftaran anggota delegasi, Oprec pertama berhasil mengumpulkan 1 delegasi sebanyak 12orang Kemudian setelah berjalan 2 bulan, diakan oprec kedua Gelombang Kedua diseleksi oleh Ketua delegasi  firdo dan tambak Nasional , yg berhasil mengumpulkan 6orang.
20
Akhirnya terpenuhi kuota sebanyak 18orang. Minimal anggota untuk mengikuti lomba yaitu 18orang Latihan selama6bulan. Pertama membuat berkas selama 4bulan Bulan pertama dan kedua membuat berkas pengisian, dengan dilakukan riset ke kementrian, kejaksaan, pengadilan, penyidik, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kasus.
Bulan kelima mempersiapkan latihan yang sebenarnya, Riset pertama dilakukan ke penyidik perikanan dan penyidik lingkungan hidup di gatot subroto, kemudian riset ke kejaksaan agung melalui alumni yang sedang dinas di kejaksaan Kemudian riset ke hakim, yang mana hakim tersebut alumni tahun 1998, beliau hakim pengadilan tinggi di Jakarta.
" Peradilan Semu ! Jaya, Jaya,Jaya "
LPKH
RECHT Vol.02
serta beberapa lawyer yaitu bang arif, bang gusto, bang jefrin, bang Erwin, bang indra alumni tahun 2009. Terakhir di bulan kelima tim melakukan praktek yang sebenarnya. Awalnya berpikir bahwa pada riset awal, pada kasus diterapkan Undang-Undang Perikanan yaotu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan Lex Specialis Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Â Seiring berjalannya waktu terjadi perdebatan, dalam Undang-Undang Perikanan yang mengatur mengenai korporasi dibagi menjadi 2 hal yaitu terhadap Korporasi dan Pengurus, tetapi sanksi dan denda tersebut bersifat lemah. Dalam Undang-Undang Perikanan, sanksi diberikan kepada pengurus bukan kepada korporasi, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan tim untuk beralih menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup . Karena di UndangUndang Lingkungan Hidup terdapat pemidanaan bagi Korporasi secara jelas. Tim pun menanyakan hal tersebut ke Penyidik perikanan, Kementrian Perikanan dan Kelautan, mereka pun mengakui bahwa kelemahan pemidanaan korporasi di Undang-Undang Perikanan, atas dasar tersebut tim delegasi berdiskusi dan berdebat, ada banyak sekali saran yang masuk. Akhirnya diputuskan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup .Pemidanan korporasi memang terhitung baru di Indonesia, Peraturan MA nya sendiri baru ada tahun 2016. Karena tim harus melakukan yang terbaik karena mewakili nama Universitas Trisakti, maka jika ada perubahan sedikit pun maka tim harus melakukan perubahan untuk menunjang berkas supaya berkas itu baik, karena keinginan tim ialah Berkas Terbaik. Sedangkan pengumpulan berkas pada bulan Januari, sehingga proses pemberkasan dan pengumpulan berkas waktunya dekat. Â Â
Foto : Tim LPKH (amanda dan Irsyad) bersama perwakilan delegasi PS (Nafirdo dan Apri)
Setiap delegasi ada perdebatan, drama, masalah keluarga yang menganggu tim maka ketua delegasi harus mengambil kebijaksanaan untuk perlakuan khusus (previlige) dalam orang2 yang mempunyai masalah tersendiri, yang memepengaruhi kinerja pemberkasan, menurut firdo hal itu ampuh dalam menanggulangi masalah2 delegasi, karena mereka jd merasa ada yang mengayomi memerhatikan tiddak hanya dituntut untuk menyiapkan berkas tetapi juga mereka ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka mereka mengganggap ini adalah keluarga kecil yang memperhatikan mereka juga. Setiap lomba nasional pastinya dihadipi dengan beban dan hal itu merupakan hal yang biasa dari segi keuanggan adanya bantuan dari fakultas tetapi bantuan tersebut turun pada saat H-1 lomba. Maka oleh karena itu Tim delegasi menutupi dana untuk pendaftaran terlebih dahulu dan dana pencetakan berkas. Tetapi bantuan Moral akan selalu dibantu denggan didampingginya delegasi oleh Wadek III, Dr. Bambang Sucondro, S.H.,M.H.
21
KEPENGURUSAN LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM 2019 Ketua Umum Kalvin Dewantara
Wakil Ketua Umum Irsyad Dhidat
Sekretaris Umum Andhiani Susanti
Bendahara Umum Amanda Syifa Clarissa
Biro Kajian dan Penelitian Pasha Arifin Nusantara, Garuda,Alif Nurbani, Afif Asegaff, Nattaleo Arya, Khrisdianto Risyad
Biro Penulisan dan Literasi Edmun Seko, Abdul Aziz, Amel Savitri, Hana Hanifah, Farida Mukhlisah
Biro Jurnalistik Hadyan A Falah, Rizky Rafli, Diandra Rahmadiany, Ambia Barma Gani, Fariz
Biro Hubungan Masyarakat Daniel Christoper Tambunan, Taufiq Rahman,
HUMAS
Ruang Iklan Tertarik untuk mengiklankan kantor mu, perusahaanmu, usahamu, atau apapun, bisa langsung kirimkan permintaan kerja sama ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com
Ruang Kampus Tongkronganmu, Komunitasmu, Ormawamu mau diliput di kolom "ruang Kampus" silahkan kirim permintaan liputan ke: Lpkhtrisakti@yahoo.com
Terima kasih kami haturkan kepada setiap perusahaan, kantor hukum, dan lain-lain yang telah berkontribusi dalam pendanaan majalah dari edisi ke edisi. Berikut kami lampirkan Sponsored majalah dari edisi ke edisi:
Sponsored by :
Diterbitkan oleh : Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti : Lpkh.Trisakti