Majalah Recht Vol. 11 by LPKH Trisakti

Table

CON

TENT RECHT

MAGAZINE

R e c h t | 01

Artikel Tematik : Penggusuran Pancoran Buntu II Pancoran GG Buntu II dalam segi HAM, HTN, Perdata atau Pidana

Bedah Buku The Litigators dan A Time of Mercy

Tokoh Hukum

Prof. DR. Mr. Kusumah Atmadja

Ruang Dosen

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

Artikel Umum

Perizinan Lingkungan Dalam UndangUndang Cipta Kerja : Antara Penyederhanaan Proses Perizinan dan Ancaman Terhadap Lingkungan Hidup

Ruang Alumni

Riesky Indrawan

Kegiatan LPKH

Bulan April 2021

R e c h t | 02

Kata Kita

Salam sejahtera bagi kita semua, Puji Syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya tim LPKH bisa menerbitkan Kembali majalah Recht yang pada saat sudah mencapai edisi kesebelas. Perlu saya sampaikan bahwa majalah ini merupakan hasil kerja tim yang patut kita apresiasi. Di tengah pandemi serta aktivitas perkuliahan teman-teman LPKH masih bisa meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk menerbitkan majalah Recht ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Majalah Recht dan seluruh pengurus serta anggota LPKH Batch-3 yang telah turut terlibat dalam penerbitan majalah ini. Selain itu, atas nama LPKH Trisakti kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran dekanat, alumnialumni, serta rekan-rekan Ormawa yang selalu memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif LPKH, semoga dukungan tersebut dapat menjadi bahan bakar kami untuk terus memberikan karya-karya terbaik serta memberikan kontribusi positf bagi kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan FH Universitas Trisakti. Majalah Recht merupakan wadah bagi teman-teman FH Trisakti untuk menuangkan pemikiran kritisnya terhadap isu hukum maupun isu sosial yang sedang hidup di masyarakat. Harapan besar kami adalah dengan terbitnya majalah Recht, gagasangagasan kritis tersbut dapat memberikan solusi terbaik bagi permasalahanpermasalahan yang sedang muncul di masyarakat, serta memberikan wawasan dan edukasi bagi para pembaca melalui artikel-artikel serta lembar kajian yang ada dalam majalah ini. Semoga dengan terbitnya majalah Recht ini bisa menumbuhkan budaya literasi serta menumbuhkan sikap kritis kita terhadap persoalan-persoalan baik itu persoalan hukum maupun persoalan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Terima kasih Salam LPKH. M. Pasha Arifin Nusantara Ketua Umum LPKH Periode 2021-2022

R e c h t | 03

DALAM SEGI HAM

MENINJAU PENGGUSURAN PANCORAN GANG BUNTU II OLEH : SABILA RIDWAN & FEBRIAN DUTA

ARTIKEL

Di Masa Pandemi COVID-19, perekonomian di seluruh negara khususnya di Indonesia melemah, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena arahan pemerintah untuk diam dirumah demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan berupa sembako hingga uang tunai kepada masyarakat. Tetapi, bagaimana apabila dimasa pandemi ini masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dan tetap diam dirumah justru harus kehilangan rumahnya? Pada tanggal 17 Maret 2021 lalu, terjadi penggusuran paksa terhadap warga Pancoran Gang Buntu II oleh pihak PT. Pertamina Training & Constulting (PTC). Dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) , penggusuran paksa yang terjadi di Pancoran Gang Buntu II ini bertentangan dengan kententuan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu : 1. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Apabila Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatas dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di Pancoran Gang Buntu II , hak untuk bertempat tinggal warga sekitar direbut oleh pihak yang menggusur secara paksa serta pada kericuhan yang terjadi di Tanggal 17 Maret 2021, sekitar 21 warga terluka, tetapi ketika warga menghubungi ambulans dari rumah sakit terdekat, tidak ada yang bersedia untuk menangani, padahal setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

R e c h t | 04

4. Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi COVID-19 yang Diterbitkan Oleh United Nations Human Rights “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” Penggusuran paksa yang menggunakan kekerasan menimbulkan trauma bagi kesehatan mental para korban terutama anak-anak yang berada pada lingkungan Pancoran Gang Buntu II.

3. Pasal 28 C dan Pasal 31 Ayat 1 UUD NRI 1945 Pasal 28 C : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 Ayat 1 : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Dalam kedua pasal diatas, UUD 1945 telah menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang. Tetapi, anak-anak usia dini di pancoran Gang Buntu II sempat tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan karena PAUD dimana anak-anak Gang Buntu II biasa mendapatkan pendidikan sempat diambil alih oleh pihak penggusur.

Pada point kesatu bagian perumahan dikatakan bahwa : “Karena orang-orang diminta untuk tinggal di rumah, sangat penting bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah mendesak untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki perumahan yang layak atau memadai. Kebijakan untuk tetap di rumah dan melakukan social distancing bisa sangat sulit bagi sebagian orang, misalnya, orang yang tinggal di kawasan padat penduduk, tunawisma, dan mereka yang kesulitan mengakses air bersih dan sanitasi.” Pada point kesatu bagian perumahan Pedoman Hak Asasi Manusia tersebut mengatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah sebaiknya membantu masyarakat yang tidak memiliki perumahan yang layak atau memadai, hal ini sangat bertentangan dengan yang dialami oleh korban penggusuran. Dilihat dari kasus Pancoran Gang Buntu II , maka penerapan HAM masih belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya kesadaran mengenai hak asasi manusia menyebabkan beberapa oknum menghiraukan hak asasi manusia, padahal HAM merupakan hak setiap manusia yang sama sekali tidak boleh dikurangi.

R e c h t | 05

Ditinjau Berdasarkan HAN

SENGKETA LAHAN PANCORAN BUNTU II

ARTIKEL

Oleh : Haidar & Ariyoza

Sengketa antara warga setempat dengan PT Pertamina terus berlanjut. Penempatan lahan di Pancoran Buntu II oleh ahli waris merupakan tindak lanjut dari eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (Inkracht). Dimana putusan Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan Mangkusasmito Sanjoto, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan tahun 1981. Namun, berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara yang mana ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Maka kita dapat mengetahui putusanputusan apa saja yang telah diberikan terhadap kasus yang telah berlangsung cukup lama ini. Berdasarkan fakta yang ada, para ahli waris diketahui mengantongi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : - Putusan tingkat PN No. 255/1973 G tanggal 7 September 1974. - Putusan tingkat banding No. 16/1975 PT Perdata tanggal 1 September 1975. - Putusan tingkat kasasi, yaitu Putusan MA No. 1675 K/Sip/1975 tanggal 21 Januiari 1977. Selain itu, pada saat ditemui oleh para anggota Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum (LPKH) Universitas Trisakti yang datang langsung ke lokasi beberapa lalu, warga sekitar mengatakan bahwa mereka yakin PT Pertamina tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena hanya memiliki surat perintah dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) sekitar.

Re c h t | 06

TRAGEDI DAN INTIMIDASI, NASIB WARGA PANCORAN DI UJUNG TANDUK. SENGKETA LAHAN PANCORAN BUNTU II Dalam Segi Perdata Oleh : Janna Shafira & Alessandro Praputranto. Contributing Opinion Writers

ARTIKEL 44 tahun setelah dikeluarkannya perintah eksekusi tanah kepada Alm. Bapak Sanjoto Mangkusasmito dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Barat No. 215/I.0820/81.BI tanggal 21 Maret 1981 sebagai dasar mendirikan 24 rumah permanen, terjadi bentrokan antarkelompok dengan objek sengketa 2,8 hektar tanah beserta 24 rumah di atasnya. Bentrokan semakin hangat semenjak dikerahkannya Oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) dan preman oleh PT Pertamina yang hendak melakukan penggusuran terhadap tanah milik Alm. Bapak Sanjoto Mangkusasmito.

Lantas bagaimana keadilan yang didapatkan dari penggusuran yang terjadi di Jalan Pancoran Buntu II? Penyelesaian pada sengketa yang terjadi masih jauh dari kata adil. Ditinjau dari aspek perdata, penggusuran yang dilakukan oleh PT Pertamina tidak memenuhi asas-asas keperdataan, serta terdapat perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat Jalan Pancoran Buntu II telah menjadi tempat tinggal serta hajat hidup mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang bermukim disana. Pada 1972, Anton CS melakukan perjanjian kerjasama bisnis dengan Sanjoto yang menjadi awal mula penyebab sengketa, dimana isi perjanjian tersebut mengatur kewajiban Sanjoto selaku pihak yang menyediakan uang dan Anton Partono CS selaku pihak yang mengurus sertifikat tanah. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan menjadi syarat dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian. Namun dalam hal pelaksanaan, Anton Partono CS tidak bertanggungjawab dalam menyerahkan sertifikat tanah kepada Sanjoto, melainkan menjualnya kepada pihak ketiga. Perbuatan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas goede trouw (Asas Itikad Baik) yang diatur dalam pasal 1338 ayat (2) dan (3) KUHPer. Selanjutnya, pada klausa yang halal, perjanjian yang dibuat harus barang yang legal dan tidak atas tipu daya. Barang terlarang tidak dapat menjadi objek perjanjian, ataupun perjanjian berdasarkan atas tipu muslihat. Artinya, transaksi antara Anton Partono dengan pihak ketiga melanggar asas goede trouw. Kemudian, penggusuran yang dilakukan PT Pertamina tidak sesuai dengan asas restitutio in integrum. Asas ini mengacu kepada konflik atau kekacauan di tengah masyarakat harus dipulihkan sesuai keadaan semula dengan aman, artinya hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik. Namun, ditengah proses persidangan, PT Pertamina (persero) mengerahkanan ormas dan aparat bersenjata yang menimbulkan bentrokan hingga korban luka-luka yang jelas melanggar asas keperdataan tersebut.

R e c h t | 07

Berdasarkan Pasal 1365 yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam hal ini, penggusuran yang dilakukan oleh PT Pertamina membawa kerugian terhadap warga yang memiliki landasan hukum atas lahan dan bangunan yang dihuninya yang mana kepentingannya perlu dilindungi dan mendapatkan kepastian secara keperdataan. Lalu, bagaimana langkah yang diambil oleh warga dalam mempertahankan tanahnya? Dalam hal ini, pihak Ahli Waris Alm. Sanjoto Mangkusasmito melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tindakan melawan hukum. Warga setempat dan komunitas sosial juga melakukan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan awareness terhadap tindak penggusuran yang dilakukan oleh PT Pertamina melalui akun social media berupa Instagram, yaitu @forumpancoranbersatu dan @warga_pancoran_bersatu.

R e c h t | 08

SENGKETA LAHAN PANCORAN BUNTU II Dalam Segi Pidana Oleh : Arini Pertiwi // Magdalena Yossi Dian Madani // Vania Agata

ARTIKEL

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pidana pada umumnya. Karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Lalu jika dikaitkan dengan kasus penggusuran warga Pancoran, apakah hal itu termasuk tindak pidana? Jika dilihat dari sudut pandang pidana, kasus sengketa lahan di Pancoran yang mana mendapatkan akses bantuan hukum oleh dua orang pemberi bantuan terhadap warga Pancoran Buntu II, terancam digusur paksa oleh PT Pertamina Training and Cosulting (PTC). Namun dua orang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa alasan sehingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan bahwa tindakan Polres Metro Jakarta Selatan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, tindakan tersebut adalah bagian dari intimidasi dan bagian dari rangkaian kriminalisasi terhadap warga Pancoran yang tengah memperjuangkan hak atas tempat tinggal yang layak. Selain itu, para warga juga mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh preman, ormas, dan polisi menggunakan batu, botol, molotov, dan bermacam-macam alat yang berbahaya. Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam pasal 422 KUHP, “Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan disi sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”. Selanjutnya, atas tindakan kekerasan tersebutpara preman dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) jo Pasal 191 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

R e c h t | 09

barang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilang tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.”, dan Pasal 191 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan untuk menahan atau menyalurkan air, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun bila karena perbuatan itu timbul bahaya banjir”. Sedangkan bagi ormas, atas tindakannya yang melanggar Pasal 59 ayat 3 huruf c dan d UU Ormas, “Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan atau Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” mereka dapat dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas berikut, “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”. Berdasarkan analisis mengenai kasus Pancoran Buntu II ini, tindakan polisi, ormas, dan preman tersebut merupakan bentuk kekerasan. Tindakan tersebut tidak hanya meninggalkan luka fisik berat bagi para warga yang menjadi korban, namun juga secara mental. Karena itu, polisi, ormas, dan preman yang terlibat di dalam kekerasan ini dapat dijerat dengan hukuman pidana. Khususnya bagi polisi yang seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayomanm dan pelayanan kepada masyarakat, lalai dalam menjalankan tugasnya.

R e c h t | 10

IMMANUEL KANT "Dua Hal yang paling membuatku kagum,Langit penuh bintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku"

R e c h t | 11

BEDAH BUKU

The Litigators

BY JOHN GRISHAM

Novel ini bercerita tentang tiga orang pengacara yang bernama David Zinc, Wally Figg dan Oscar Finley. David adalah seorang pengacara lulusan Harvard Law School, lalu bekerja di sebuah perusahaan ternama yang memiliki gaji yang cukup tinggi, namun David memutuskan untuk keluar di perusahaaan ternama itu karena David merasa tersiksa dan bekerja satu minggu penuh tanpa ada waktu untuk berlibur dan beristirahat. Setelah David memutuskan keluar dari perusahaaan itu David bergabung dengan perusahaan kecil yang bernama Finley dan Figg, di perusahaan sebelunya David menjadi Corporete Lawyer namun kali ini ia terjun langsung menjadi street lawyer. Wally dan Oscar yang biasanya mengatasi kasus perceraian dan surat wasiat sederhana kali ini harus memegang kasus surat kuasa yang berujung pada kasus jatuhnya korban jiwa akibat obat penurun kolestrol bernama Krayoxx yang dapat menyerang jantung. Proses pengadilan yang cukup panjang juga penuh siksaan membuat Oscar terjatuh sakit dan Wally yang mulanya waras menjadi mabuk-mabukan lagi saking stresnya. Tuntutan yang di awali oleh Wally tersebut harus diakhiri oleh David sendirian, ia bekerja cukup keras melawan perusahaan obat Krayoxx yang setelah dicek lagi ternyata sama sekali tidak berbahaya. Selain menangani kasus Krayoxx, David juga menangani kasus racun pada mainan anakanak. Kasus itu muncul awalnya karena David mendengar bahwa cucu dari asisten rumah tangganya mengalami keracunan mainan yang membuat otaknya rusak. Meskipun kalah dalam kasus Krayoxx yang membuat perusahaan Wally dan Figg dipermalukan, namun David dapat memenangkan kasus pada racun yang ada dalam mainan anak-anak tersebut. Karena David orang yang sangat baik, akhirnya hasil itu dibagi kepada Wally dan Oscar untuk membangun perusahaan dari awal lagi. Pada akhirnya David memutuskan untuk membuka perusahaan sendiri karena Wally tetap melakukan malpraktik hukumnya dan Oscar masih tidak bergairah untuk kasus besar. Buku ini cukup menarik dan bagus untuk dibaca karena di dalamnya terdapat alur cerita tiga orang pengacra dimana salah satu tokoh yang bernama David adalah seorsang pengacara yang sangat cerdas juga pekerja keras, jadi buku ini juga mampu membangun karakter yang kuat. Namun dibandingkan dengan dua novel karya John Grisham yang sebelumnya, yaitu (The Street Lawyer dan The Client) novel ini lebih minim ketegangan.

Review oleh Arini Pertiwi

R e c h t | 12

BEDAH BUKU

A Time For Mercy BY JOHN GRISHAM

A Time for Mercy adalah sebuah novel karangan John Grisham yang membahas tentang seorang pengacara, Jake Brigance, yang menghadapi kasus pembunuhan. Pada novel sebelum- sebelumnya, John Grisham selalu membangun karakter Jake Brigance untuk menghadapi kasus- kasus yang sulit dimenangkan. Novel ini berlatar tahun 1990 di kota Mississippi dan menceritakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap petugas polisi. Motifnya sendiri lebih seperti naluri untuk melindungi diri sendiri, karena Drew mengira ibu mereka telah disiksa oleh Stuart sampai mati dan mengira dia serta saudara perempuannya akan menjadi pelampiasan berikutnya. Tidak ada pengacara setempat yang menangani kasus ini, karena jaksa negara dan masyarakat sekitar sangat memihak kepada korban. Jake rela mengorbankan finansial, karir hukum, sampai keamanan keluarganya untuk membela kasus Drew dari tuntutan pembunuhan tingkat 1. Banyak temuan-temuan di kasus ini menjadi terobosan bagi pihak korban yang tidak terlihat oleh kacamata publik. John Grisham juga mengembangkan karakter di novel ini dengan perlahan dan emosional, seolah kita mengenal mereka. Kemampuan John Grisham untuk menciptakan karakter dinamis dan tiga dimensi juga terlihat dalam buku ini. Pembaca seolah digiring untuk melihat kasus ini dari sudut pandang korban maupun pelaku yang saling melengkapi kejanggalan kasus tersebut. Penulis juga membawa pembaca melalui background information, penelitian hingga prosedur teknis. Menurut saya, alur cerita novel ini tidak terlalu cepat, penulis sangat memperhatikan pemahaman serta prosedur hukum dalam cerita ini sampai kejelasan latar suasana dan lokasi yang dibangun. Konflik ditengah para pengacara juga tergambar jelas, profesi jaksa dan pengacara memang tidak mudah, tapi lewat novel ini, rasanya saya seolah diajak menyelami kehidupan pekerjaan mereka dengan segala stress dan konfliknya. Sulit untuk mendefiniskan kebenaran. Konflik personal, hukum, politik, dan finansial, menjadi bumbu bumbu penting bagi pembaca. Menurut saya, kekurangan novel ini ada pada bagian persidangan yang kurang dramatis, pembaca seolah dikecewakan setelah melalui berbagai konflik dan harapan pada kasus ini. Review oleh Alessandro Praputranto

R e c h t | 13

Tokoh Hukum

PROF. DR. MR. KUSUMAH ATMADJA Penegak Independensi Judisial

Oleh : Janna Shafira & Alessandro Praputranto

Prof. DR. Mr. Kusumah Atmadja dengan nama asli Sulaiman Effendy Kusumah Atmadja lahir di Purwakarta, 8 September 1898. Ia memperoleh gelar diploma dari Rechtshcool atau sekolah kehakiman pada 1913. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Kusumah Atmadja pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Batavia, Padang, Semarang. Kemudian, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Semarang, Pemimpin Kehakiman Jawa Tengah, anggota BPUPKI, hingga Ketua Mahkamah Agung RI.

Kusumah Atmadja terkenal sebagai sosok yang berwatak keras, pemberani, dan teguh pendirian. Selama masa jabatannya sebagai Mahkamah Agung, Ia pernah menolak permintaan Ir. Soekarno untuk “lebih halus” terhadap terdakwa pada kasus kudeta pertama di NKRI. Menurutnya, salah satu wujud independensi kekuasan kehakiman adalah bebas dari intervensi eksekutif. Pada tahun 1947, kecintaan dan loyalitasnya terhadap NKRI membuatnya menolak tawaran Belanda untuk menjadi Wali Negara Pasundan. Kemudian, pada tahun 1948 ketika Lembaga Yudikatif terbelah, dari 23 hakim senior yang masuk dalam kubu Belanda, hanya 9 hakim yang tetap di Republik, termasuk Kusumah Atmadja.

Begitu kemerdekaan diraih, Kusumah Atmadja diberi kepercayaan untuk membentuk serta memimpin lembaga yudikatif pertama setelah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, sampai akhir hayatnya.

R e c h t | 14

PLATO Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undangundang.

R e c h t | 15

RUANG DOSEN

Ruang Dosen

Dr. YENTI GARNASIH, S.H., M.H. Oleh : I'zaz, Dafa, Aryo*

Bu Yenti sapaan akrab beliau merupakan perempuan yang lahir di Sukabumi 11 Januari 1959. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Pakuan lalu beliau melanjutkan pendidikan magister Hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu ia melanjutkan ke program doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tema disertasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Disertasi Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU ini yang membuat ia dijuluki orang pertama yang lulus doktor di bidang TPPU. Beliau juga merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sampai dengan saat ini. Ia mengejar beberapa mata kuliah di bidang hukum pidana salah satunya adalah mata kuliah Hukum Pidana Bidang Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus. Di Trisakti selain menjadi dosen, beliau juga mempunyai kesibukan lain di Pusat Studi Hukum Pidana (PSHP) Universitas Trisakti dan Study Center for Nationality, Human Rights and Democracy, Universitas Trisakti. Ia juga merupakan kandidat Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga sempat menjadi ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 yang lalu.

R e c h t | 16

PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : ANTARA PENYEDERHANAAN PROSES PERIZINAN DAN ANCAMAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP M. PASHA ARIFIN NUSANTARA ARTIKEL

Undang-undang Cipta Kerja yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia menghasilkan beberapa persoalan, baik secara materil atau substansi dari undang-undang tersebut maupun persoalan secara formil atau proses dari pembentukannya.Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disetujui dan disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI, beberapa substansi dan materi dalam undang-undang tersebut menjadi sorotan dan menjadi objek protes oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan. Beberapa poin yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah berkaitan dengan kemudahan izin berusaha, sehingga ada beberapa penyederhanaan birokrasi terkait dengan proses pembukaan usaha. Salah satunya adalah berkaitan dengan izin lingkungan. Terdapat anggapan dari masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup, bahwa UU Cipta Kerja tidak menjamin keselamatan lingkungan dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga berpotensi memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup. Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, aturan mengenai liingkungan hidup mengalami beberapa perubahan, seperti memangkas birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan serta terdapat perubahan dalam prosedur penilaian Amdal. Pentingkah menyederhanakan proses perizinan lingkungan? Sebelum adanya UU Cipta Kerja, setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin, salah satunya adalah izin lingkungan. Menurut pandangan pemerintah, untuk saat ini pendekekatan berusaha berbasis perizinan sudah tidak efektif, dikarenakan menimbulkan beberapa persoalan diantaranya adalah obesitas regulasi dan jenis izin, peraturan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang tidak standar dan belum memiliki durasi waktu, serta pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak standar dan belum optimal. Oleh karena hal tersebut, pemerintah memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan pendekatan resiko dalam perizinan, atau saat ini dikenal dengan perizinan berbasis resiko. Pendekatan resiko tersebut dimulai dengan pelaku usaha untuk memproses perizinan sesuai dengan indikasi resiko kegiatan usahanya. Regulasi Berusaha Berbasis Resiko adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat resiko berusaha dan atau kegiatan sehingga regulasi tersebut mengarah pada penentuan tingkat resiko dan jenis perizinan yang diperlukan.

R e c h t | 17

UUPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat fragmented scheme (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya). Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaraan izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak berdaya memberikan sangsi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya (misal Izin Usaha Pertambangan) masih dapat dijadikan alat untuk menjalankan aktivitas usahanya. Untuk saat ini, izin lingkungan terintegrasi dengan izin berusaha, sehingga menurut pemerintah tidak ada upaya penghapusan izin lingkungan seperti yang dipersoalkan oleh masyarakat. Sehingga, apabila terdapat suatu kegiatan atau usaha yang bermasalah dengan perizinan lingkungan, maka izin usahanya pun dapat dicabut, oleh karena adanya integrasi perizinan. UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapan meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum. Dengan diintegrasikannnya perizinan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misal dalam hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Ancaman Terhadap Lingkungan Berbagai upaya penyederhanaan proses perizinan dalam UU Cipta Kerja diiringi kekhawatiran akan melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Apalagi, Amdal hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi. Namun, hingga saat ini aturan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah, menengah atau tinggi belum jelas kriterianya

1 Helmi, 2011. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia, Jurnal 17 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

R e c h t | 18

lembaga rating Moody's , Lembaga internasional yang menyediakan jasa analisis keuangan dan analisis atas lembaga usaha dan lembaha pemerintah turut memberi perhatian terkait RUU Cipta Kerja. Salah satunya dari yang menyampaikan ada sejumlah aspek dalam UU Cipta Kerja yang akan mereduksi keseluruhan dampak positif yang muncul terkait kelestarian lingkungan. Di antaranya karena ada relaksasi pada pelaporan bisnis yang selama ini membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Poin ini, kata Moody's, bisa mengurangi minat investasi asing yang fokus pada aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan memproduksi komoditas yang ramah lingkungan dalam konsep bisnisnya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah pengertian masyarakat yang dapat dilibatkan dalam penyusunan Amdal belum begitu jelas. Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi peran masyarakat dari unsur lainnya misalnya pemerhati lingkungan, baik sebagai individu maupun organisasi. Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup. Namun menurut Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Pada peraturan sebelumnya, masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan Amdal, namun pada aturan baru, masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, kepentingan masyararakat terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan lain diluar kepentingan masyarakat terdampak langsung tersebut, sehingga fokusing pelibatan masyarakat pada masyarakat terkena dampak langsung adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap mereka, namun tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak (KLHK, 2020:4). Penunjukan subjek Pemerintah Pusat sebagai pembentuk LUK berpotensi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi, di mana kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah. Sementara itu sejumlah pihak juga menilai bahwa kemampuan pemerintah pusat dalam mengambil alih semua kewenangan dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas. Karena masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.

R e c h t | 19

Penutup Pemerintah memiliki tujuan untuk mengintegrasikan antara perizinan berusaha dengan perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Hal tersebut masih menimbulkan silang pendapat antara pemerintah dengan masyarakat pemerhati lingkungan. Integrasi perizinan tersebut ditujukan agara terjadinya kemudahan investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun dari adanya silang pendapat antara pemerintah dengan masyarakat, perlu adanya harmonisasi dan solusi yang dapat diciptakan oleh pemerintah dengan memerhatikan suara masyarakat pemerhati lingkungan. Kekhawatiran masyarakat akan rusaknya lingkungan yang ditimbulakan oleh penyederhanaan perizinan lingkungan tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah, melainkan harus ditemukan solusi efektif agar kekhawatiran masyarakat tersebut dapat dihindari. Sehingga tujuan pemerintah untuk memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja masyarakat tanpa menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan kelestarian lingkungan hidup.

Refrensi: 1. Helmi, 2011. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia, Jurnal 17 2. Info Singkat © 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI http://puslit.dpr.go.id ISSN 2088-2351 Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011. 3. Media indonesia 4. "Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup" 6 Oktober 2929, https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptakeryang-ancam-lingkungan-hidup , diakses 26 Februari 2021 5. Sri Mulyani Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja,” 19 Oktober 2020, https://bisnis.tempo.co/read/1397332/sri-mulyani-ingatkan-soal-lingkungan-dari-lembaga-dunia-di-uu-cipta-kerja . diakses 26 Februari 2021. 6. “Omnibus Law UU Cipta Kerja Lemahkan Perizinan Lingkungan? Begini Faktanya,” 15 Oktober 2020, https:// kabarlumajang.pikiran-rakyat. com/nasional/pr-42834407/ omnibus-law-uu-cipta-kerjalemahkan-perizinanlingkunganbegini-faktanya?, diakses 21 Oktober 2020. 7. [1] “RUU Cipta Kerja: Izin Lingkungan Dihapus, Wewenang Amdal Ada di Pemerintah Pusat,” 3 Maret 2020, https://kliklegal.com/%20ruu-cipta-kerja-izin-lingkungandihapus-wewenang-amdal-adadi-pemerintah-pusat/ , diakses 26 Februari 2021

R e c h t | 20

RUANG ALUMNI

RIESKY INDRAWAN Oleh: M. Pasha Arifin Nusantara*

Riesky Indrawan adalah Lawyer yang saat ini merupakan

Managing

Partner

pada

kantor

Bumame Law Firm. Bang Riesky, sapaan akrab dari beliau

merupakan

alumni

Fakultas

Hukum

Universitas Trisakti Angkatan 2004 dan lulus pada tahun 2009. Saat masih menjadi mahasiswa di Kampus Reformasi, Bang Riesky tidak hanya duduk di kelas saja, tetapi aktif mengikut kegiatankegiatan kemahasiswaan. Bang Riesky aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa FH, menjabat sebgai Biro Seni dan Budaya, karena Bang Riesky memiliki hobi yang sejalan dengan jabatannya di BEM, yaitu hobi dalam bermain musik dan DJ. Tidak puas dengan aktif di tingkat fakultas, Bang Riesky mencoba

untuk

mengeksplorasi

kemampuan

dalam berorganisasi dengan bergabung dengan Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Bang Riesky mulai aktif pada Kepresma dan menjabat sebagai Biro Hubungan Eksternal. Bukan tanpa tujuan,

Bang

Riesky

kemahasiswaan

aktif

bertujuan

untuk

organisasi membangun

koneksi yang kuat, juga untuk membekali diri dengan pengalaman-pengalaman yang tidak ia dapatkan saat belajar di kelas. Setelah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum, Bang Riesky memulai perjalan karirnya sebagai Legal Staff pada beberapa perusahaan. Bang Riesky pernah menjadi legal Staff pada PT M1 Synergi (2009) , PT Perdana Perkasa Elastindo (2010), PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (20112014). Bidang yang ia tekuni saat menjadi Legal Staff adalah Untuk menambah keilmuan bidang hukum,

Bang

Riesky

melanjutkan

jenjang

pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Setelah Bang Riesky menjelajahi

dunia Corporate, Bang Riesky mencoba untuk menjelajahi dunia baru, yaitu dengan menjadi Lawyer pada kantor ILYAS & Partner pada 2015. Berbekal Riesky

pengalaman bersama

dan

rekannya

keilmuannya,

Bang

mencoba

untuk

membuka kantor hukum sendiri pada tahun 2016, yaitu Bumame & Associate Law Firm yang fokus pada bidang Corporate, Kepailitan dan PKPU, Properti, Perdata,Pidana, dan Litigasi Komersial.

EDUCATION:

LL.B., Trisakti University, Indonesia LL.M., Gajah Mada University, Indonesia

Bang Riesky memilki keahlian pada bidang hukum Properti, Hukum Korporasi, dan Hukum Penerbangan.

Selain

itu,

Bang

Riesky

telah

memiliki izin praktek beracara PERADI, dan lisensi sebagai Kurator dan pengurus dair AKPI. Law Firm yang beliau dirikan, saat ini memiliki 8 Lawyer berpengalaman. Berkat keahlian Bang Riesky dan rekan-rekannya,

Bumame

Associates

telah

berhasil melayani ratusan klien untuk menerima jasa

hukum

persentasi

dari

kantor

sukses

yang

kesibukannya

sebagai

Riesky

mengikuti

aktif

Bumame tinggi.

seorang

dengan Di

sela

Lawyer,

Bang

beberapa

organisasi-

organisasi. Diantaranya adalah sebagai anggota aktif dari PERADI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, dan Indonesian Young Lawyer Commite (YLC). Sebagai seorang alumni, Bang Riesky berpesan kepada adik-adik mahasiswa di Fakultas Hukum Trisakti, jika kedepannya ingin berkarir menjadi seorang Lawyer, kita harus menguasai ilmu-ilmu hukum dasar, karena itu yang menjadi bekal kompetensi

kita.

Selain

itu,

kita

harus

aktif

berorganisasi, karena menurutnya orang yang berorganisasi itu memiliki kepribadian yang luwes, sehingga ketika berkarir menjadi lawyer kita akan siap bertemu dengan klien yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, seorang lawyer harus memilki soft skills yang dapat menunjang karir kita, seperti teamwork skills, networking skills kemampuan persuasi, juga public speaking.

R e c h t | 21

MAGNA CARTA OF KING JOHN "To No one will We Sell, to none will We Deny or defer, right or justice" A.D. 1215

R e c h t | 22

KEGIATAN LPKH SATU BULAN INI APRIL 2021

R e c h t | 23

KUNJUNGAN KE

Lokataru ----

Pada hari Sabtu 13 Maret 2021, perwakilan pengurus LPKH Trisakti yang diwakili oleh Ketua Umum M Pasha, Wakil Ketua Umum M Rafee, Koordinator bidang keilmuan Garuda Putra, serta Wakil ketua Divisi Kajian Andri Suwandi melaksanakan kunjungan ke salah satu LSM terkemuka, Lokataru Foundation. Para perwakilan pengurus LPKH bertemu dengan Researcher Lokataru Foundation Fian Alaydrus untuk memperkenalkan kepengurusan baru LPKH serta membahas rencana kerjasama LPKH dengan Lokataru Foundation.

R e c h t | 24

-----

RANGKAIAN KEGIATAN PEMBEKALAN

ANGGOTA BARU LPKH Pada tanggal 8-10 Maret 2021 kemarin, LPKH Trisakti Periode baru 2021-2022 melakukan pembukaan open recruitment untuk merekrut anggota baru. Setelah tahap pendaftaran, pada 11-13 Maret 2021 dilaksanakan wawancara online yang diikuti oleh lebih dari 50 pendaftar. Setelah melalui perjalanan Panjang, akhirnya pada hari Senin 15 Maret 2021, Para anggota baru yang terpilih pun diumumkan. Keesokan harinya, dilaksanakan Perkenalan Pengurus dan Staff baru untuk memperkenalkan apa itu LPKH dan programprogram yang akan dijalani kepada para anggota baru LPKH. Setelah itu pada tanggal 17 dan 18 Maret 2021, dilaksanakan pembekalan anggota baru dengan tema Mengenal lebih jauh LPKH yang diisi oleh Founder LPKH Kalvin Dewantara serta tema kedua yaitu Metodologi Penelitian & Kajian Hukum Dasar bersama Researcher Lokataru Foundation Elfiansyah Alaydrus.

R e c h t | 25

RAPAT KERJA

Pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, telah dilaksanakan Rapat Kerja LPKH bertempat di X Work Landmark Pluit Jakarta Utara. Acara yang dihadiri kurang lebih 30 orang ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Acara Rapat Kerja ini membahas programprogram kerja yang akan dijalankan selama satu periode ini dari tiap-tiap divisi yang ada. Selain itu hadir juga dalam acara ini para Founder & Co-founder LPKH serta perwakilan pengurus LPKH periode yang lalu.

R e c h t | 26

LPKH SOCIAL

Pada hari Minggu 4 April 2021, Perwakilan LPKH Trisakti menyerahkan hasil donasi yang telah terkumpul dari program LPKH Social yang telah digalangkan sejak tanggal 30 Maret sampai 3 April 2021. Donasi yang terkumpul berupa uang sebesar Rp. 1.412.489,59 , buku-buku pelajaran, perlengkapan sekolah, serta masker. Donasi berupa uang diberikan dalam bentuk makanan ringan, vitamin C, air mineral, mie instan, dsb. Dalam kegiatan ini, LPKH Trisakti bekerjasama juga dengan Cenntenial Z.

R e c h t | 27

FOTO KEGIATAN LPKH SOCIAL DI PANCORAN BUNTU

R e c h t | 28

R e c h t | 29

RUANG APRESIASI

BPH & Divisi Terbaik LPKH Bulan Maret 2021 Divisi Terbaik :

Divisi Jurnalistik & Media Kreatif Ketua: Ignatius Raka R W Wakil Ketua: M Irham Dwiputra Anggota: 1. Andrea Editha 2. Leilani Tertia 3. Jonathan Abel 4. Rezha Willy Putra 5. Rebecca Octania 6. Amethis Shafa 7. Benedicta Gabriella 8. Andi Nadya Mika Putri

BPH Terbaik :

Ignatius Raka & M Irham Ketua & Wakil Ketua Divisi Jurnalmedkraf

R e c h t | 30

RUANG APRESIASI

BPH & Divisi Terbaik LPKH Bulan April 2021 Divisi Terbaik :

Divisi Kajian Ketua: Fika Ramadhani Wakil Ketua: Andri Suwandi Anggota: 1. M Ilham Rezkianto 2. Bianca Putri Aurelya 3. Nida Rahadatul A 4. Tsalsa Fitriyani Z 5. Cynthia Dewi R 6. M Reza Akbar F

BPH Terbaik :

Sabila Ridwan Ketua Divisi Penulisan

R e c h t | 31

Tim Redaksi Majalah Recht Vol. 11 Penanggung Jawab: M Pasha Arifin Nusantara Pemimpin Redaksi : Benedicta Gabriella Yoshinta Tim Penulisan : Sabila Ridwan Alessandro Praputranto Arini Pertiwi Janna Shafira Raafid Haidar Vania Agatha Ariyoza Aryaputera B Magdalena Yossi D

Tim Editor : Ignatius Raka R W M Irham Dwiputra Andrea Editha Leilani Tertia Jonathan Abel Rezha Willy Putra Rebecca Octania Amethis Shafa Andi Nadya Mika Putri

R e c h t | 32

Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 2021/2022 Ketua: M Pasha Arifin Nusantara Wakil Ketua & Koordinator bidang Organisasi: M Rafee Al-Pasha Koordinator bidang Keilmuan: Garuda Putra Sekretaris Umum 1: Nadia Nursantih Sekretaris Umum 2: Zafira Alaika Putri Bendahara Umum: Farida Mukhilsah Divisi Kajian: Ketua: Fika Ramadhani Wakil Ketua: Andri Suwandi Anggota: 1. M Ilham Rezkianto 2. Bianca Putri Aurelya 3. Nida Rahadatul A 4. Tsalsa Fitriyani Z 5. Cynthia Dewi R 6. M Reza Akbar F

Divisi Internal: Ketua: Rafi Aryo Wakil Ketua: Inayah Nurul A Anggota: 1. Victor Alexander 2. Sherina Putri Amelia 3. Salsabila Putri Ananda 4. Kania Adriani 5. Naufaldi Eka Kurniawan 6. Zefanya Christina 7. Sifra Zifora

Divisi Penulisan dan Literasi: Ketua: Sabila Ridwan Wakil Ketua: Febrian Duta Anggota: 1. Alessandro Praputranto 2. Arini Pertiwi 3. Janna Shafira 4. Raafid Haidar 5. Vania Agatha 6. Ariyoza Aryaputera B 7. Magdalena Yossi D

Divisi Penelitian: Ketua: Dewwas Saputra Wakil: Pandya Dimas P Anggota: 1. Maranata Tarigan 2. Cantika Aulia 3. Yashinta Kosmanto 4. Fiona Fatianisa 5. Aura Azzahra 6. Yuna Lintang P

Divisi Hubungan Masyarakat: Ketua: Navyla A P Widjanarko Wakil Ketua: Maryzka Hardy Anggota: 1. Alvaro Syahputra 2. Adellia Puan 3. Nely Vigona 4. Berliana Febrianti W 5. Kezia Khatwani 6. Syafira Chaesarina

Divisi Jurnalistik & Media Kreatif: Ketua: Ignatius Raka R W Wakil Ketua: M Irham DwiPutra Anggota: 1. Andrea Editha 2. Leilani Tertia 3. Jonathan Abel 4. Rezha Willy Putra 5. Rebecca Octania 6. Amethis Shafa 7. Benedicta Gabriella 8. Andi Nadya Mika Putri

R e c h t | 33

R e c h t | 34